Sabtu, 30 Juni 2012

Tinju - Pertina Sulsel Patok Emas Kejurnas Junior


Sabtu, 30 Juni 2012

Makassar  - Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan mematok medali emas pada kejuaraan nasional tinju junior di Jakarta, 1-8 Juli 2012.

Direktur Teknik Pertina Sulsel John Amanupunyo di Makassar, Jumat, mengatakan, cukup optimistis bisa mewujudkan target emas meski hanya menurunkan dua atlet yakni Andre dan Charles.

"Kemampuan atlet kita, khususnya Andre sudah tidak diragukan. Soal minimnya atlet yang kita turunkan memang karena persoalan biaya yang juga tidak maksimal," ujarnya.

Mengenai perubahan jadwal kejurnas yang sebelumnya di rencanakan di Palembang, 24 Juni-1 Juli 2012, Direktur Pelatnas PB Pertina itu mengaku karena ketidaksiapan dari tuan rumah Pelembang.

Pertina Sulsel juga mengaku tidak keberatan dengan perubahan jadwal tersebut. Sebaliknya Pengprov Pertina Sulsel menyambut gembira karena anggaran yang dikeluarkan tentu lebih kecil.

"Kejurnas junior itu diambil alih PB Pertina karena Palembang yang sebelumnya sebagai tuan rumah ternyata kurang siap. Kita juga bisa lebih mematangkan kemampuan atlet dengan jadwal yang diundur," ucapnya.

Andre dan Charles merupakan dua petinju muda Sulsel yang cukup potensial. Pengalamannya tampil di berbagai kejuaraan diharapkan bisa menjadi modal untuk meraih hasil maksimal.

Bahkan pada kejuaraan nasional Piala Wapres 2012, Andre berhasil merebut medali perak untuk Sulsel. Sedangkan Charles meski gagal ke PON tetapi tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga layak diberi kesempatan.

"Kita tetap memberikan kewaspadaan terhadap beberapa tim termasuk Maluku dan NTT," ujarnya. 
(T.KR-DF/F003) 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/40009/tinju--pertina-sulsel-patok-emas-kejurnas-junior
Read More >>

Pemprov Pesimis e-KTP Capai Target

SABTU, 30 JUNI 2012 

MAKASSAR,  - Pemerintah Provinsi Sulsel memprediksi program elektronik kartu tan­da penduduk (e-KTP) tahap ke­dua pada 16 kabupaten kota sulit men­capai target.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel Andi Hasbi Nur menjelaskan, e-KTP tahap kedua tidak dapat diselesaikan sesuai target Kementerian Dalam Negeri pada Oktober mendatang. Hal ini akibat banyaknya peralataran e-KTP yang rusak.
“Masih banyak kecamatan di 16 kabupaten dan  kota yang belum melaksanakan program elektronik KTP. Selain kerusakan, jumlah peralataran yang disiapkan pun juga terbatas,” jelas Hasbi di kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat, 29 Juni.
Faktor lain yang bisa menghambat, lanjutnya, sejumlah peralatan yang sebelumnya dipinjamkan untuk digunakan pada tahap pertama di delapan kabupaten kota telah ditarik kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga mengaku bahwa hingga Juni ini, program e-KTP tahap kedua ini baru menyentuh 10 persen dari target 5 juta wajib e-KTP.
“Kami rencana sekitar 5 jutaan untuk tahap kedua, tetapi saya perkirakan mungkin baru mencapai sekitar 3 jutaan per Oktober. Kemungkinannya begitu kalau melihat perbandingan dari kondisi yang lalu,” ujarnya.
Ia juga mengaku, untuk kemungkinan permintaan penambahan alat sudah tidak bisa lagi, sebab sesuai aturan di setiap kecamatan hanya punya jatah dua alat.
“Nah, kalau memang kebijakan tidak ada lagi penambahan alat, maka ada kemungkinan dari 16 kabupaten ini ada 3 daerah yang tidak bisa selesai, seperti Bulukumba dan Gowa,” ungkapnya.
Sebab itu, Pemerintah Sulsel mengharapkan, agar Kementerian Dalam Negeri dapat memindahkan peralataran yang tidak dipergunakan.
Sehingga, 16 kabupaten dapat mempercepat pengambilan sidik jari dan iris mata. (eky/ute)
Read More >>

Pemprov Siap Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok


SABTU, 30 JUNI 2012 

MAKASSAR,  — Menyambut bulan suci Ramadhan Juli mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kini siap membentuk tim pengendali untuk mengantisipasi lonjakan harga, terutama bahan pokok.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, menjelaskan, tim pengendali itu perlu dibentuk untuk melakukan pengawasan ketersediaan bahan pokok, seperti gula dan minyak goreng.
“Kami akan bentuk tim pengendali nanti. Tugas tim ini untuk menjaga stok, jangan sampai ada penimbunan bahan pokok utama, seperti gula dan minyak goreng,” jelas Agus, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 29 Juni.
Soal bentuk pengawasan seperti gula dan minyak itu, lanjut Agus, menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel.
Mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga mengaku saat ini yang masih bersoal adalah larangan gula rafinasi, sementara gula kristal stoknya juga  terbatas. Meski begitu, pihaknya mengaku pernah diberikan dispensasi oleh pemerintah pusat, terutama menjelang lebaran tahun lalu.
“Gula rafinasi itu kan untuk industri. Kalau lebaran, gula itu kan untuk rumah tangga, seperti bikin kue. Menurut saya, itu juga home industri. Jadi, apakah itu masih bisa untuk tahun ini, baru mau kita bicarakan,” jelasnya.
Selain itu, Agus juga mengaku bahwa untuk saat ini kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisonal di Sulsel masih dalam batas yang wajar.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Makassar, Sri Rejeki menjelaskan, salah satu sembako yang harganya cukup tinggi adalah gula pasir. Kenaikan tersebut terjadi, lantaran saat ini stok gula rafinasi dibatasi pendistribusiannya. (eky/ism)
Read More >>

Prioritaskan Pengangkatan Guru di Pulau


Sabtu, 30 June 2012
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan keberadaan guru di daerah kepulauan dibandingkan dengan di perkotaan. Pasalnya, sekolah yang berada di pulau kerap kekurangan tenaga pengajar. 

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengungkapkan, daerahnya yang dinilai kurang strategis mengakibatkan minat guru untuk mengajar di pulau sangat rendah. Bahkan, sangat jarang ditemukan tenaga pengajar yang secara sukarela mengajar di sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA di kepulauan. “Makanya, dalam Rapimnas PGRI yang dilaksanakan di Makassar, kita minta pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru sekolah di kepulauan,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.

Daerah kepulauan di Sulsel yang kerap kekurangan tenaga pengajar, yakni pulau-pulau di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, serta Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya lebih memprioritaskan pengangkatan guru putra daerah asli kepulauan. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan merekrut tenaga pengajar dari daerah lain untuk ditempatkan di pulau.

“Realitanya sekarang, banyak orang pulau yang tidak diterima. Di satu sisi, PNS yang ditempatkan di kepulauan, tidak akan bertahan lama.Jika ini berlanjut, tidak akan menyelesaikan persoalan,”beber dia. Mantan ketua DPRD Sulsel ini menyarankan agar warga peulauan diberikan dispensasi untuk diprioritaskan menjadi tenaga pengajar dengan catatan harus diberi bekal dan kualifikasi yang memadai.

Saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo yang menyebutkan pemerintah daerah dituding tidak memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh guru honorer, Agus berkelit. Menurutnya, kebijakan untuk memperhatikan nasib guru honorer berada di tangan kabuaten/ kota. Pemprov Sulsel tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan.

Apalagi, kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS sepenuhnya di tangan pemerintah pusat sebagai penentu. Pemerintah daerah hanya meneruskan kebijakan dari pusat. “Kewenangan pengaturan guru itu kan ada di wali kota dan bupati. Kita harap honorer itu dibegitukan. Tapi balik kita lagi, kebijakan itu dari pemerintah pusat,”bebernya.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo mengaku, sebagian guru honor banyak mendapatkan tugas layaknya guru PNS.Namun, tidak memperoleh haknya secara wajar, baik dari aspek kepegawaian, kesejahteraa, dan perlindungan. Bahkan, di beberapa daerah, ada guru honor yang mendapatkan upah Rp200.000 setiap bulannya. Padahal, kerjanya sehari-hari melebihi dari tugas seorang guru negeri.

“Kami menyimpulkan, mereka di-dzalimi. Guru diminta kerja layaknya PNS, tapi tidak dapatkan perhatian.Yang lebih parah lagi, pemerintah saja tidak punya data berapa guru honor, bahkan ada kabupaten/ kota yang guru honornya dilarang mengisi daftar hadir,” katanya di Makassar. ● wahyudi   

Read More >>

Jelang Ramadan-Pemprov Awasi Penimbunan Sembako


Sabtu, 30 Juni 2012
MAKASSAR – Mengantisipasi adanya penimbunan sembilan bahan pokok menjelang Bulan Ramadan,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan memantau sembako di pasar tradisional.

Tim ini ditugaskan untuk menjamin ketersediaan serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sembako pada 24 kabupaten/kota di Sulsel. Salah satu yang dikhawatirkan, yakni terjadinya penimbunan. “Kita baru rancang pembentukan tim pengendali. Ini untuk menjaga stok, jangan sampai terjadi penimbunan bahan pokok strategis.Tim tersebut melibatkan lintas sektoral,” ungkap Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang kepada SINDO,kemarin.

Menurutnya, tim ini melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta beberapa instansi lainnya, seperti TNI/Polri dalam rangka pengawasan distribusi. Wagub menurutkan, saat ini pihaknya menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan mendatang. Olehnya itu, masyarakat diimbau agar tidak panik. Begitu pun juga dengan harga kebutuhan bahan pokok yang biasanya melonjak memasuki setiap hari raya.

Pemprov mengklaim, hingga saat ini bahan makanan di sejumlah pasar tradisional belum terjadi kenaikan harga yang signifikan. “Kalau misalnya sekarang ini sudah ada beberapa bahan pokok yang naik, itu masih dalam kapasitas wajar,” katanya saat dicegat di Kantor Gubernur Sulsel. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan,ada dua bahan pokok startegis yang menjadi perhatian pemerintah. Yakni minyak goreng dan gula kristal.

Keduanya dianggap sangat langka setiap menjelang hari raya. Sementara itu,Kepala Disperindag Sulsel Irman Yasin Limpo menyatakan, jauh-jauh hari sebelumnya, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan antisipasi terkait dengan stabilitas dan distribusi harga barang pokok di lapangan. “Stok dan perkembangan harga bahan pokok saat ini cukup stabil,tidak ada kenaikan harga barang yang berlebihan. Begitu juga dengan stok bahan makanan sangat aman sampai beberapa bulan ke depan,” jelasnya kemarin. ● wahyudi 

Read More >>

1.385 Rumah Warga Miskin Teraliri Listrik Gratis


JUMAT, 29 JUNI 2012 

PALOPO,  – Guna meringankan beban warga miskin, khususnya yang bekerja sebagai nelayan, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memberikan bantuan listrik gratis bagi warga pesisir pantai.
Tahun 2012, Sulawesi Selatan mendapat bantuan listrik gratis bagi nelayan sebanyak 1.385 titik atau rumah yang tersebar di empat kabuaten/kota masing-ma­sing, Kabupaten Sinjai, Luwu, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Khusus untuk tiga daerah se-Tana Luwu, Kota Palopo, Luwu, dan Luwu Timur mendapatkan 1.340 titik listrik gratis. Sementara Kabupaten Sinjai mendapat 45 titik.
“Syarat bagi yang akan mendapatkan bantuan yaitu nelayan kurang mampu,” kata Manager PT PLN (Persero) Cabang Kota Palopo, Novalince Pamuso, Kamis, 28 Juni.
Informasi yang dihimpun, di Kabupaten Sinjai, jaringan listrik ini akan menyentuh sekitar empat desa. Sedangkan di Kabupaten Luwu, 16 desa, Kota Palopo dua kelurahan, dan Kabupaten Luwu Timur tiga desa.
Novalince menuturkan, seluruh biaya pemasangan mulai dari pemasangan instalasi, KWH, hingga daya listrik akan ditanggung pemerintah. Masyarakat yang tersentuh program tidak dilakukan pu­ngutan uang sepersen pun.
“Program ini dikatakan paket gratis dan hemat karena tiap titik yang akan terkoneksi dengan PLN hanya akan dipasangkan tiga mata lampu dan satu stop kontak dengan daya 450 watt,” kata Novalince. (kr3/tir)
Read More >>

Jelang Ramadan-Pemprov Awasi Penimbunan Sembako

Sabtu, 30 Juni 2012
MAKASSAR – Mengantisipasi adanya penimbunan sembilan bahan pokok menjelang Bulan Ramadan,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan memantau sembako di pasar tradisional.

Tim ini ditugaskan untuk menjamin ketersediaan serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sembako pada 24 kabupaten/kota di Sulsel. Salah satu yang dikhawatirkan, yakni terjadinya penimbunan. “Kita baru rancang pembentukan tim pengendali. Ini untuk menjaga stok, jangan sampai terjadi penimbunan bahan pokok strategis.Tim tersebut melibatkan lintas sektoral,” ungkap Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang kepada SINDO,kemarin.

Menurutnya, tim ini melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta beberapa instansi lainnya, seperti TNI/Polri dalam rangka pengawasan distribusi. Wagub menurutkan, saat ini pihaknya menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan mendatang. Olehnya itu, masyarakat diimbau agar tidak panik. Begitu pun juga dengan harga kebutuhan bahan pokok yang biasanya melonjak memasuki setiap hari raya.

Pemprov mengklaim, hingga saat ini bahan makanan di sejumlah pasar tradisional belum terjadi kenaikan harga yang signifikan. “Kalau misalnya sekarang ini sudah ada beberapa bahan pokok yang naik, itu masih dalam kapasitas wajar,” katanya saat dicegat di Kantor Gubernur Sulsel. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan,ada dua bahan pokok startegis yang menjadi perhatian pemerintah. Yakni minyak goreng dan gula kristal.

Keduanya dianggap sangat langka setiap menjelang hari raya. Sementara itu,Kepala Disperindag Sulsel Irman Yasin Limpo menyatakan, jauh-jauh hari sebelumnya, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan antisipasi terkait dengan stabilitas dan distribusi harga barang pokok di lapangan. “Stok dan perkembangan harga bahan pokok saat ini cukup stabil,tidak ada kenaikan harga barang yang berlebihan. Begitu juga dengan stok bahan makanan sangat aman sampai beberapa bulan ke depan,” jelasnya kemarin. ● wahyudi 

Read More >>

Prioritaskan Pengangkatan Guru di Pulau


Sabtu, 30 June 2012
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan keberadaan guru di daerah kepulauan dibandingkan dengan di perkotaan. Pasalnya, sekolah yang berada di pulau kerap kekurangan tenaga pengajar. 

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengungkapkan, daerahnya yang dinilai kurang strategis mengakibatkan minat guru untuk mengajar di pulau sangat rendah. Bahkan, sangat jarang ditemukan tenaga pengajar yang secara sukarela mengajar di sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA di kepulauan. “Makanya, dalam Rapimnas PGRI yang dilaksanakan di Makassar, kita minta pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru sekolah di kepulauan,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.

Daerah kepulauan di Sulsel yang kerap kekurangan tenaga pengajar, yakni pulau-pulau di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, serta Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya lebih memprioritaskan pengangkatan guru putra daerah asli kepulauan. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan merekrut tenaga pengajar dari daerah lain untuk ditempatkan di pulau.

“Realitanya sekarang, banyak orang pulau yang tidak diterima. Di satu sisi, PNS yang ditempatkan di kepulauan, tidak akan bertahan lama.Jika ini berlanjut, tidak akan menyelesaikan persoalan,”beber dia. Mantan ketua DPRD Sulsel ini menyarankan agar warga peulauan diberikan dispensasi untuk diprioritaskan menjadi tenaga pengajar dengan catatan harus diberi bekal dan kualifikasi yang memadai.

Saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo yang menyebutkan pemerintah daerah dituding tidak memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh guru honorer, Agus berkelit. Menurutnya, kebijakan untuk memperhatikan nasib guru honorer berada di tangan kabuaten/ kota. Pemprov Sulsel tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan.

Apalagi, kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS sepenuhnya di tangan pemerintah pusat sebagai penentu. Pemerintah daerah hanya meneruskan kebijakan dari pusat. “Kewenangan pengaturan guru itu kan ada di wali kota dan bupati. Kita harap honorer itu dibegitukan. Tapi balik kita lagi, kebijakan itu dari pemerintah pusat,”bebernya.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo mengaku, sebagian guru honor banyak mendapatkan tugas layaknya guru PNS.Namun, tidak memperoleh haknya secara wajar, baik dari aspek kepegawaian, kesejahteraa, dan perlindungan. Bahkan, di beberapa daerah, ada guru honor yang mendapatkan upah Rp200.000 setiap bulannya. Padahal, kerjanya sehari-hari melebihi dari tugas seorang guru negeri.

“Kami menyimpulkan, mereka di-dzalimi. Guru diminta kerja layaknya PNS, tapi tidak dapatkan perhatian.Yang lebih parah lagi, pemerintah saja tidak punya data berapa guru honor, bahkan ada kabupaten/ kota yang guru honornya dilarang mengisi daftar hadir,” katanya di Makassar. ● wahyudi   

Read More >>

Pemprov Pesimis e-KTP Capai Target


SABTU, 30 JUNI 2012 

MAKASSAR,  - Pemerintah Provinsi Sulsel memprediksi program elektronik kartu tan­da penduduk (e-KTP) tahap ke­dua pada 16 kabupaten kota sulit men­capai target.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel Andi Hasbi Nur menjelaskan, e-KTP tahap kedua tidak dapat diselesaikan sesuai target Kementerian Dalam Negeri pada Oktober mendatang. Hal ini akibat banyaknya peralataran e-KTP yang rusak.
“Masih banyak kecamatan di 16 kabupaten dan  kota yang belum melaksanakan program elektronik KTP. Selain kerusakan, jumlah peralataran yang disiapkan pun juga terbatas,” jelas Hasbi di kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat, 29 Juni.
Faktor lain yang bisa menghambat, lanjutnya, sejumlah peralatan yang sebelumnya dipinjamkan untuk digunakan pada tahap pertama di delapan kabupaten kota telah ditarik kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga mengaku bahwa hingga Juni ini, program e-KTP tahap kedua ini baru menyentuh 10 persen dari target 5 juta wajib e-KTP.
“Kami rencana sekitar 5 jutaan untuk tahap kedua, tetapi saya perkirakan mungkin baru mencapai sekitar 3 jutaan per Oktober. Kemungkinannya begitu kalau melihat perbandingan dari kondisi yang lalu,” ujarnya.
Ia juga mengaku, untuk kemungkinan permintaan penambahan alat sudah tidak bisa lagi, sebab sesuai aturan di setiap kecamatan hanya punya jatah dua alat.
“Nah, kalau memang kebijakan tidak ada lagi penambahan alat, maka ada kemungkinan dari 16 kabupaten ini ada 3 daerah yang tidak bisa selesai, seperti Bulukumba dan Gowa,” ungkapnya.
Sebab itu, Pemerintah Sulsel mengharapkan, agar Kementerian Dalam Negeri dapat memindahkan peralataran yang tidak dipergunakan.
Sehingga, 16 kabupaten dapat mempercepat pengambilan sidik jari dan iris mata. (eky/ute)
Read More >>

Jumat, 29 Juni 2012

Gubernur Minta Kesejahteraan Buruh Diperhatikan

Jumat, 29 Juni 2012
PALOPO – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta agar pihak perusahaan memperhatikan kesejahteraan para buruh. Upah buruh harus merujuk Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Sulsel sebesar Rp1,2 juta per bulan.


Gubernur mengungkapkan hal itu saat meninjau aktivitas buruh pabrik kayu lapis PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,kemarin. “Saya minta menajemen PT Panply sebagai industri plywood tertua dan terbesar di Sulsel, memperhatikan nasib para pekerjanya. Pekerja itu aset perusahaan yang harus dijaga dan diperhatikan kesejahteraannya,” kata Syahrul kemarin.

Syahrul sempat berdialog dengan salah seorang karyawan industri kayu lapis yang berpusat di Kecamatan Bua,ini. Syahrul antara lain menanyakan upah yang diterima karyawan itu per bulan.“Alhamdulillah, saya sudah bekerja selama 20 tahun di PT Panply dengan gaji rata-rata Rp2 juta per bulan,” kata karyawan tersebut. Selain berdialog dengan pekerja, Syahrul juga mengadakan silaturahmi dengan petinggi PT Panply dan karyawan.

Syahrul mendengarkan penjelasan tentang sejarah berdirinya pabrik kayu lapis di Luwu itu,termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat sekitarnya. Syahrul disambut ribuan karyawan saat berkunjung ke perusahaan kayu lapis tersebut bersama Bupati Luwu,Andi Mudzakkar.

Bupati Luwu Andi Mudzakkar menyatakan, keberadaan PT Panply di Luwu sangat mendukung program Pemkab Luwu dalam mengurangi pengangguran karena PT Panply mempekerjakan 5.000 tenaga kerja lokal di berbagai unit kerja, termasuk pekerja harian yang direkrut dari masyarakat sekitar industri itu.“Karyawan dan pekerja PT Panply mayoritas warga Luwu,termasuk warga Palopo,”kata Mudzakkar. _ chaerul baderu

Read More >>

Gubernur Sulsel membuka Kegiatan Rakor Pimpinan II PGRI


Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung dunia pendidikan dan tahun ini  program pendidikan gratis tidak hanya di SD dan SMP tapi juga sampai ke tingkat SMA. Sedangkan beasiswa ke luar negeri untuk program doktoral juga terus dilakukan. Saat ini, tidak kurang dari 388 mahasiswa Program S3 yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional II Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) di Hotel Clarion Makassar, Kamis 28 Juni 2012.
Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Muhammad Asmin menjelaskan,  Makassar membutuhkan 400 orang guru SD dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Abdullah Jabbar menambahkan, untuk menghitung kekurangan guru SD di setiap daerah, pihaknya cukup kesulitan karena yang memiliki kewenangan adalah pihak kabupaten/kota sendiri dengan begitu butuh analisis. Persoalan yang mendasari karena adanya disparitas, pembagian guru yang tidak merata.
Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, mengaku hampir semua SD di Indonesia mengalami persoalan serupa. Kekurangan guru di sekolah dasar,umumnya terjadi di semua daerah, sehingga yang menggantikan posisi mereka adalah tenaga honorer, sementara tenaga honorer kurang diperhatikan oleh pemerintah. Sulistiyo juga mengindikasikan terjadinya penyimpangan pada penempatan guru.
Ph/Rd ( Jumat, 29 Juni 2012 )
Read More >>

Luwu Dapat Bantuan 1 Miliar


Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo menyerahkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 1 miliar kepada penyandang cacat dan warga lanjut usia di Kabupaten Luwu. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bersamaan dengan acara  pelantikan Bupati Luwu, Andi Mudzakkar sebagai Ketua Pembina Tanggap Darurat Bencana (Tagana) Luwu di Lapangan Sepak Bola Suli Luwu, Rabu, 27 Juni 2012.
Gubernur dalam kapasitas sebagai Ketua Tagana Sulsel juga menyalurkan bantuan satu unit perahu karet bagi Tim Tagana Luwu. Khusus dana Bansos dari APBD Sulsel 2012, disalurkan kepada 24 kelompok bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar dan asistensi sosial cacat yang ada di Luwu. Sementara itu, Kampung Siaga Bencana yang baru pertama digelar di Sulawesi Selatan dan di pusatkan di Luwu.  Peserta sebanyak 1.500 orang datang dari berbagai kalangan, yakni unsur Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Pemadam Kebakaran, Karang Taruna, Kepala Desa, Camat, Toko Agama, Toko Pemuda dan elemen masyarakat lain. Syahrul mengharapkan agar bantuan yang diserahkan Pemprov Sulsel dapat bermanfaat dan tepat sasaran. Semoga bantuan sosial ini dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya dan tersalur sesuai peruntukannya. Dan Tagana Luwu akan maju dibawah kendali Bupati luwu, Andi Cakka.
Yang hadir mendampingi Syahrul dalam kunjungan ke Luwu diantaranya Ketua DPRD Sulsel,  Moh Roem, Anggota DPRD Sulsel dari Luwu Armin Mustamin Toputiri  dan sejumlah  pejabat pemprov Sulsel. Hadir juga Ketua Tagana Luwu Utara sekaligus Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi. Gubernur juga mengingatkan masyarakat Luwu agar ikut peduli pelestarian hutan lindung dan tidak melakukan pembalakan liar karena hal itu dinilai sebagai salah satu penyebab bencana longsor dan banjir yang sering terjadi di Luwu. Pemprov siap membantu Pemkab Luwu untuk pengadaan berbagai armada Tanggap Darurat Bencana, termasuk perahu karet dan satun unit mobil operasional lapangan.
Bupati Luwu,  Andi Mudzakkar menyampaikan ucapan terima kasih kepada  masyarakat Luwu kepada gubernur yang memberi perhatian besar pada masyarakat Luwu. Pada kesempatan itu pula usai menghadiri peresmian Kampung Siaga Bencana, Syahrul bersama rombongan menghadiri silaturrahmi dengan pesantren DDI. Selanjutnya bertolak ke Kecamatan Bua mengahadiri undangan silatulrahim dengan jajaran perusahaan dan karyawan PT. Panply, salah satu pabrik Plywood yang ada di Luwu.
Ys/Hn (Kamis, 28 Juni 2012)
Read More >>

Gubernur Sulsel membuka Kegiatan Rakor Pimpinan II PGRI


Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung dunia pendidikan dan tahun ini  program pendidikan gratis tidak hanya di SD dan SMP tapi juga sampai ke tingkat SMA. Sedangkan beasiswa ke luar negeri untuk program doktoral juga terus dilakukan. Saat ini, tidak kurang dari 388 mahasiswa Program S3 yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional II Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) di Hotel Clarion Makassar, Kamis 28 Juni 2012.
Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Muhammad Asmin menjelaskan,  Makassar membutuhkan 400 orang guru SD dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Abdullah Jabbar menambahkan, untuk menghitung kekurangan guru SD di setiap daerah, pihaknya cukup kesulitan karena yang memiliki kewenangan adalah pihak kabupaten/kota sendiri dengan begitu butuh analisis. Persoalan yang mendasari karena adanya disparitas, pembagian guru yang tidak merata.
Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, mengaku hampir semua SD di Indonesia mengalami persoalan serupa. Kekurangan guru di sekolah dasar,umumnya terjadi di semua daerah, sehingga yang menggantikan posisi mereka adalah tenaga honorer, sementara tenaga honorer kurang diperhatikan oleh pemerintah. Sulistiyo juga mengindikasikan terjadinya penyimpangan pada penempatan guru.
Ph/Rd ( Jumat, 29 Juni 2012 )
Read More >>

Luwu Dapat Bantuan 1 Miliar


Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo menyerahkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 1 miliar kepada penyandang cacat dan warga lanjut usia di Kabupaten Luwu. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bersamaan dengan acara  pelantikan Bupati Luwu, Andi Mudzakkar sebagai Ketua Pembina Tanggap Darurat Bencana (Tagana) Luwu di Lapangan Sepak Bola Suli Luwu, Rabu, 27 Juni 2012.
Gubernur dalam kapasitas sebagai Ketua Tagana Sulsel juga menyalurkan bantuan satu unit perahu karet bagi Tim Tagana Luwu. Khusus dana Bansos dari APBD Sulsel 2012, disalurkan kepada 24 kelompok bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar dan asistensi sosial cacat yang ada di Luwu. Sementara itu, Kampung Siaga Bencana yang baru pertama digelar di Sulawesi Selatan dan di pusatkan di Luwu.  Peserta sebanyak 1.500 orang datang dari berbagai kalangan, yakni unsur Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Pemadam Kebakaran, Karang Taruna, Kepala Desa, Camat, Toko Agama, Toko Pemuda dan elemen masyarakat lain. Syahrul mengharapkan agar bantuan yang diserahkan Pemprov Sulsel dapat bermanfaat dan tepat sasaran. Semoga bantuan sosial ini dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya dan tersalur sesuai peruntukannya. Dan Tagana Luwu akan maju dibawah kendali Bupati luwu, Andi Cakka.
Yang hadir mendampingi Syahrul dalam kunjungan ke Luwu diantaranya Ketua DPRD Sulsel,  Moh Roem, Anggota DPRD Sulsel dari Luwu Armin Mustamin Toputiri  dan sejumlah  pejabat pemprov Sulsel. Hadir juga Ketua Tagana Luwu Utara sekaligus Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi. Gubernur juga mengingatkan masyarakat Luwu agar ikut peduli pelestarian hutan lindung dan tidak melakukan pembalakan liar karena hal itu dinilai sebagai salah satu penyebab bencana longsor dan banjir yang sering terjadi di Luwu. Pemprov siap membantu Pemkab Luwu untuk pengadaan berbagai armada Tanggap Darurat Bencana, termasuk perahu karet dan satun unit mobil operasional lapangan.
Bupati Luwu,  Andi Mudzakkar menyampaikan ucapan terima kasih kepada  masyarakat Luwu kepada gubernur yang memberi perhatian besar pada masyarakat Luwu. Pada kesempatan itu pula usai menghadiri peresmian Kampung Siaga Bencana, Syahrul bersama rombongan menghadiri silaturrahmi dengan pesantren DDI. Selanjutnya bertolak ke Kecamatan Bua mengahadiri undangan silatulrahim dengan jajaran perusahaan dan karyawan PT. Panply, salah satu pabrik Plywood yang ada di Luwu.
Ys/Hn (Kamis, 28 Juni 2012)
Read More >>

Gubernur Minta Kesejahteraan Buruh Diperhatikan

Jumat, 29 Juni 2012
PALOPO – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta agar pihak perusahaan memperhatikan kesejahteraan para buruh. Upah buruh harus merujuk Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Sulsel sebesar Rp1,2 juta per bulan.


Gubernur mengungkapkan hal itu saat meninjau aktivitas buruh pabrik kayu lapis PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,kemarin. “Saya minta menajemen PT Panply sebagai industri plywood tertua dan terbesar di Sulsel, memperhatikan nasib para pekerjanya. Pekerja itu aset perusahaan yang harus dijaga dan diperhatikan kesejahteraannya,” kata Syahrul kemarin.

Syahrul sempat berdialog dengan salah seorang karyawan industri kayu lapis yang berpusat di Kecamatan Bua,ini. Syahrul antara lain menanyakan upah yang diterima karyawan itu per bulan.“Alhamdulillah, saya sudah bekerja selama 20 tahun di PT Panply dengan gaji rata-rata Rp2 juta per bulan,” kata karyawan tersebut. Selain berdialog dengan pekerja, Syahrul juga mengadakan silaturahmi dengan petinggi PT Panply dan karyawan.

Syahrul mendengarkan penjelasan tentang sejarah berdirinya pabrik kayu lapis di Luwu itu,termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat sekitarnya. Syahrul disambut ribuan karyawan saat berkunjung ke perusahaan kayu lapis tersebut bersama Bupati Luwu,Andi Mudzakkar.

Bupati Luwu Andi Mudzakkar menyatakan, keberadaan PT Panply di Luwu sangat mendukung program Pemkab Luwu dalam mengurangi pengangguran karena PT Panply mempekerjakan 5.000 tenaga kerja lokal di berbagai unit kerja, termasuk pekerja harian yang direkrut dari masyarakat sekitar industri itu.“Karyawan dan pekerja PT Panply mayoritas warga Luwu,termasuk warga Palopo,”kata Mudzakkar. _ chaerul baderu

Read More >>

Kamis, 28 Juni 2012

Gubernur: Mahasiswa Sulsel Belajar di Hampir Seluruh Negara di Dunia


Kamis, 28 Juni 2012 
Syahrul-Gubernur.jpg
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo mengatakan,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senantiasa mendukung dunia pendidikan. Diantaranya, melalui program pendidikan gratis dan pemberian beasiswa ke luar negeri.

"Tahun ini, program pendidikan gratis tidak hanya di SD dan SMP, tapi juga anak naik ke tingkat SMA," katanya di acara Rakornas II PGRI di Hotel Clarion, Makassar, Kamis (28/6). 

Syahrul mengatakan, beasiswa ke luar negeri untuk program doktoral juga terus dilakukan. Saat ini, tidak kurang dari 388 mahasiswa S3 yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri.

"Mahasiswa Sulsel belajar hampir di seluruh negara di dunia," imbuhnya.

Read More >>

SYL Tudangsipulung dengan Petani di Soppeng


Kamis, 28 Juni 2012 
SOPPENG, - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mendapat sambutan meriah dari ratusan petani saat menghadiri Musyawarah Tani Tudang Sipulung Wilayah Sektor Timur, yang dilaksanakan di Waduk Ompo, Kabupaten Soppeng, Kamis (28/6). Mereka menilai, Syahrul adalah pemimpin yang selalu melindungi petani.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel, Rahman Daeng Tayang, mengakui, keberpihakan Syahrul kepada petani tidak terukur dan tidak ternilai. Tidak satupun kesulitan yang dihadapi para petani yang tidak direspon oleh orang nomor satu di Sulsel itu.

"Selalu saja saya membawa susahnya petani kepada Pak Gubernur dan semuanya direspons. Pak Syahrul turun langsung memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi para petani. Misalnya saat kami kesulitan pupuk karena kapal yang mengangkut pupuk harus antri untuk sandar di pelabuhan. Pak Syahrul turun langsung mengatasinya," terangnya.

Rahman mengungkapkan, Syahrul sebagai gubernur juga berhasil 'mendamaikan' KTNA dengan Bulog. Bahkan, saat ini, Bulog sudah mau membeli beras petani di awal panen. Berdasarkan data per Juni 2012, Bulog telah membeli beras petani sebanyak 240 ton.

"Bahkan, Bulog membeli dengan harga diatas HPP. Kami optimis, bisa memenuhi target Bulog sebanyak yang mencapai 528 ton lebih. Ini juga salah satu keberpihakan Pak Gubernur untuk mensejahterakan para petani kita. Dulu, Bulog selalu berkelahi dengan KTNA masalah ini," ungkapnya.

Ia menjelaskan, tudang sipulung dilaksanakan untuk membicarakan masalah dan kebutuhan petani ke depan. Diantaranya, ketersediaan benih, pupuk, pasar, iklim dan hama yang kemungkinan akan mengganggu tanaman.

"Sampai hari ini tudang sipulung di sektor barat dan sektor peralihan sudah dilaksanakan dan sekarang di sektor timur," ujarnya.

Ke depan, tudang sipulung tingkat provinsi akan dilaksanakan di Bulukumba. Hasil rumusannya akan diserahkan ke gubernur untuk melahirkan SK Gubernur.

"Nantinya, musim tanam dan daerahnya disesuaikan dengan varietas yang akan ditanam petani. Kami berharap, mampu merubah sikap petani menuju lebih sejahtera dan mandiri," harapnya.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, Sulsel merupakan provinsi yang tertinggi angka perekonomiannya. Tetapi, ekonomi Sulsel yang tinggi tersebut ditopang oleh hasil pertanian yang bagus. Produksi padi yang menghasilkan Rp14 triliun, jagung Rp3,4 triliun, dan ikan mampu menghasilkan Rp5,6 triliun.

"Ini bukan hanya hasil kerja gubernur dan kepala dinas, tapi utamanya adalah petani dan penyuluh," jelasnya.

Ia berharap, keberhasilan tersebut bisa terus diulang dengan adanya kekompakan diantara semua stakeholder.

"Saya ingin lihat hasilnya yang lebih besar lagi tahun ini," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyerahkan bantuan 24 unit kendaraan roda dua untuk operasional penyuluh petani dan nelayan secara simbolis. (*) 

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/06/28/syl-tudangsipulung-dengan-petani-di-soppeng
Read More >>

KTNA Nilai Keberpihakan Syahrul tak Terukur


KAMIS, 28 JUNI 2012 

Selalu Lindungi Kepentingan Petani

SOPPENG, -- Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mendapat sambutan meriah dari ratusan petani saat menghadiri Musyawarah Tani Tudang Sipulung Wilayah Sektor Timur, yang dilaksanakan di Waduk Ompo, Kabupaten Soppeng, Kamis (28/6). Mereka menilai, Syahrul adalah pemimpin yang selalu melindungi petani.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel, Rahman Daeng Tayang, mengakui, keberpihakan Syahrul kepada petani tidak terukur dan tidak ternilai. Tidak satupun kesulitan yang dihadapi para petani yang tidak direspon oleh orang nomor satu di Sulsel itu.
"Selalu saja saya membawa susahnya petani kepada Pak Gubernur dan semuanya direspon. Pak Syahrul turun langsung memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi para petani. Misalnya saat kami kesulitan pupuk karena kapal yang mengangkut pupuk harus antri untuk sandar di pelabuhan. Pak Syahrul turun langsung mengatasinya," terangnya.
Rahman mengungkapkan, Syahrul sebagai gubernur juga berhasil 'mendamaikan' KTNA dengan Bulog. Bahkan, saat ini, Bulog sudah mau membeli beras petani di awal panen. Berdasarkan data per Juni 2012, Bulog telah membeli beras petani sebanyak 240 ton.
"Bahkan, Bulog membeli dengan harga diatas HPP. Kami optimis, bisa memenuhi target Bulog sebanyak yang mencapai 528 ton lebih. Ini juga salah satu keberpihakan Pak Gubernur untuk mensejahterakan para petani kita. Dulu, Bulog selalu berkelahi dengan KTNA masalah ini," ungkapnya.
Ia menjelaskan, tudang sipulung dilaksanakan untuk membicarakan masalah dan kebutuhan petani ke depan. Diantaranya, ketersediaan benih, pupuk, pasar, iklim dan hama yang kemungkinan akan mengganggu tanaman.
"Sampai hari ini tudang sipulung di sektor barat dan sektor peralihan sudah dilaksanakan dan sekarang di sektor timur," ujarnya.
Ke depan, tudang sipulung tingkat provinsi akan dilaksanakan di Bulukumba. Hasil rumusannya akan diserahkan ke gubernur untuk melahirkan SK Gubernur.
"Nantinya, musim tanam dan daerahnya disesuaikan dengan varietas yang akan ditanam petani. Kami berharap, mampu merubah sikap petani menuju lebih sejahtera dan mandiri," harapnya.
Sementara, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, Sulsel merupakan provinsi yang tertinggi angka perekonomiannya. Tetapi, ekonomi Sulsel yang tinggi tersebut ditopang oleh hasil pertanian yang bagus. Produksi padi yang menghasilkan Rp14 triliun, jagung Rp3,4 triliun, dan ikan mampu menghasilkan Rp5,6 triliun.
"Ini bukan hanya hasil kerja gubernur dan kepala dinas, tapi utamanya adalah petani dan penyuluh," jelasnya.
Ia berharap, keberhasilan tersebut bisa terus diulang dengan adanya kekompakan diantara semua stakeholder.
"Saya ingin lihat hasilnya yang lebih besar lagi tahun ini," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyerahkan bantuan 24 unit kendaraan roda dua untuk operasional penyuluh petani dan nelayan secara simbolis. (Dewi)
Read More >>

Hadiri Kampung Siaga Bencana di Luwu-Gubernur Serahkan Bantuan Rp1 Miliar


Kamis, 28 Juni 2012


BELOPA – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyerahkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp1 miliar kepada penyandang cacat dan warga lanjut usia di Kabupaten Luwu,kemarin. 

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bersamaan dengan acara pelantikan Bupati Luwu Andi Mudzakkar sebagai Ketua Pembina Tagana Luwu di Lapangan Sepak Bola Suli, Luwu. Syahrul dalam kapasitas sebagai Ketua Tagana Sulsel juga menyalurkan bantuan satu unit perahu karet bagi tim Tagana Luwu. Khusus dana bansos dari APBD Sulsel 2012,disalurkan kepada 24 kelompok bantuan asistensi sosial lanjut usia telantar dan asistensi sosial cacat yang ada di Luwu.

Sementara itu, Kampung Siaga Bencana yang baru pertama digelar di Sulsel dan dipusatkan di Luwu, kemarin berlangsung meriah. Peserta sebanyak 1.500 orang datang dari berbagai kalangan, yakni unsur Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Pemadam Kebakaran, Karang Taruna, kepala desa, camat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lain.

Syahrul mengharapkan agar bantuan yang diserahkan Pemprov Sulsel itu dapat bermanfaat dan tepat sasaran. ”Semoga bantuan sosial ini dapat dimanfaatkan dan saya harap bantuan ini benar-benar tersalur sesuai peruntukkannya. Saya percaya,Tagana Luwu akan maju di bawah kendali Bupati Luwu,Andi Cakka,”kata Syahrul seusai melantik Andi Mudzakkar sebagai Ketua Tagana Luwu,kemarin.

Hadir mendampingi Syahrul dalam kunjungannya ke Luwu, di antaranya Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Armin Mustamin Toputiri dan sejumlah pejabat Pemprov Sulsel. Hadir juga Ketua Tagana Luwu Utara sekaligus Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi. Syahrul juga mengingatkan masyarakat Luwu agar ikut peduli kelestarian hutan lindung dan tidak melakukan pembalakan liar karena hal itu dinilai sebagai salah satu penyebab bencana longsor dan banjir yang kerap terjadi di Luwu.

Pemprov disebutnya siap membantu Pemkab Luwu untuk pengadaan berbagai armada tanggap darurat bencana, termasuk perahu karet dan satu unit mobil operasional lapangan. Bupati Luwu, Andi Mudzakkar, menyampaikan ucapan terima kasih masyarakat Luwu kepada Gubernur yang memberi perhatian besar pada masyarakat Luwu. ”Saya mewakili pemerintah dan masyarakat Luwu sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Gubernur ini,” ujar Mudzakkar yang akrab disapa Cakka ini. ● chaerul baderu 

Read More >>

Institut Seni dan Budaya Hadir di Sulsel


Kamis, 28 Juni 2012
MAKASSAR – Rencana Pemprov Sulsel untuk mendirikan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Kota Makassar akan segera terwujud. Pemerintah Pusat telah menunjuk Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta untuk merintis pendirian lembaga pendidikan yang focus pada seni dan budaya ini. 

Dijadwalkan, dalam waktu dekat ini, perwakilan ISI Surakarta akan segera ke Kota Makassar untuk mengidentifikasi lokasi yang strategis untuk kampus ISI Sulsel.Saat ini,ada dua lokasi yang disiapkan,yakni di Benteng Fort Rotterdam dan di Kabupaten Gowa. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Jasruddin mengungkapkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel telah melakukan pembicaraan dengan ISI Surakarta mengenai rencana tersebut.

Termasuk membahas tentang beberapa jurusan yang nantinya akan dibuka di ISBI Sulsel.Dia memastikan, jurusan yang disiapkan menyangkut tentang kesenian dan kebudayaan. “Rencananya pihak ISI Surakarta akan turun langsung ke Makassar untuk mengindentifikasi lokasi pembangunan institut yang baru ini.

Kita sudah membahasnya bersama,” ujar Jasruddin saat dihubungi kemarin. Menurut dia, penggandengan ISI Surakarta merupakan kebijakan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membantu pendirian ISBI di daerah ini. Saat disinggung mengenai jadwal penerimaan siswa baru di ISBI, Jasruddin mengaku belum mengetahuinya secara pasti.

Hal ini masih akan dikomunikasikan langsung dengan Pemprov Sulsel. Sementara itu, Sekretaris Disdik Sulsel Abdullah Djabbar yang dikonfirmasi,mengaku telah menerima surat keputusan (SK) mengenai izin pendirian ISBI Sulsel dari Kemendikbud. Jabbar menyebutkan, ISBI direncanakan mulai membuka penerimaan mahasiswa baru pada September 2012 mendatang. Sebagai tahap awal, mahasiswa yangditerimauntuk sementara akan mengikuti perkuliahan di ISI Surakarta. ● wahyudi   

Read More >>

Gubernur: Mahasiswa Sulsel Belajar di Hampir Seluruh Negara di Dunia


Kamis, 28 Juni 2012 
Syahrul-Gubernur.jpg
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo mengatakan,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senantiasa mendukung dunia pendidikan. Diantaranya, melalui program pendidikan gratis dan pemberian beasiswa ke luar negeri.
"Tahun ini, program pendidikan gratis tidak hanya di SD dan SMP, tapi juga anak naik ke tingkat SMA," katanya di acara Rakornas II PGRI di Hotel Clarion, Makassar, Kamis (28/6). 

Syahrul mengatakan, beasiswa ke luar negeri untuk program doktoral juga terus dilakukan. Saat ini, tidak kurang dari 388 mahasiswa S3 yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri.

"Mahasiswa Sulsel belajar hampir di seluruh negara di dunia," imbuhnya.
Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/06/28/gubernur-mahasiswa-sulsel-belajar-di-hampir-seluruh-negara-di-dunia
Read More >>

Rabu, 27 Juni 2012

Ratek Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Digelar

RABU, 27 JUNI 2012 

MAKASSAR,  -- Investasi merupakan kunci keberhasilan untuk menggairahkan kembali perekonomian negara, baik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Makanya,Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulsel menggelar Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal di Hotel Denpasar Makassar, Selasa, 26 Juni kemarin.

Kepala BKPMD Sulsel, Muhammad Arifin Daud , mengatakan, visi memajukan investasi sudah merupakan komitemen pemerintah daerah dalam program pembangunan jangka panjang Sulsel.
Kinerja investasi yang semakin tahun menggambarkan tren positif yang berimplikasi pada kondisi perekonomian di Sulsel.
Nah, untuk 2012 ini, kinerja investasi Pemprov Sulsel triwulan I telah mencapai peringkat 4 Nasional pada level Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai US$415.519.940 dan pada level Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7.658.948.000 dan mencapai peringkat 10 Nasional.
“Kami selalu berusaha mensinergikan dan mengimplementasi prinsip-prinsip investasi yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik,” katanya di sela-sela pembukaan rapat teknis.
Dalam kegiatan yang dihadiri semua BKPM Kabupaten Kota dan beberapa perusahaan termasuk PT Bosowa dan PT Semen Tonasa ini, juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pelaksanaan Modal Wilayah III Jawa Tengah BKPM Pusat, Ruth Mutia Silalahi.
Ruth mengungkapkan, sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini, tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.
Berdasarkan pasal 14 UU no 25 tahun 2007, setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum, hak dan perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (mg3/mri)
Read More >>

Pangsa Pasar Bank Syariah di Sulsel 5,2%


Rabu, 27 Juni 2012
MAKASSAR– Pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Sulsel masih minim, karena baru menguasai sekitar 5,2% dari total pangsa pasar perbankan yang ada di daerah ini.

Walau demikian, posisi tersebut masih lebih tinggi dari pangsa pasar perbankan syariah secara nasional yang baru mencapai 4,1%. Deputi Kepala Kantor Wilayah I Bank Indonesia (BI) Sulawesi Maluku dan Papua Arief Budi Santoso mengatakan, pencapaian tersebut menunjukkan progres yang baik.Walaupun masih jauh tertinggal dari penguasaan pasar perbankan konvensional.

“Aset bank syariah di Sulsel tumbuh positif dari tahun ke tahun.Per April tahun ini saja melonjak 64,79% jadi Rp3,41 triliun dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Begitu pula dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) naik 32,88% menjadi Rp1,57 triliun,” ujar Arief di Kantor BI Makassar,kemarin. Sehatnya perbankan syariah tahun ini juga didukung pencapaian Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah 1,55% yang lebih rendah dari tahun lalu 2,63%.

“Total pembiayaan perbankan syariah Sulsel tercatat Rp3,24 triliun, naik 37,06% dari tahun lalu,”kata Arief. Menurut dia, bank syariah di Sulsel bisa saja menguasai pasar lebih besar dari pem-bukuan saat ini. Salah satu caranya dengan membuka lebih banyak lagi cabang di daerah-daerah dan intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan data BI, sebanyak 41 bank umum termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) berada di wilayah Sulsel dan Sulbar. Dari jumlah tersebut terdapat 35 bank konvensional dan 6 bank umum syariah. Dari 35 bank konvensional tersebut,5 di antaranya memiliki unit bisnis syariah. Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah BI Edy Setiadi, kendala utama yang dihadapi bank syariah saat ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

“Secara nasional tenaga perbankan syariah masih kekurangan 20.000 orang,dan itu tidak mudah mendapatkannya. Selama ini banyak SDM yang dihimpun bank syariah berasal dari bank konvensional. Bukan tidak baik,tetapi sistem yang berbeda tentu akan menghambat kinerja,” kata dia yang datang ke Makassar dalam rangka menghadiri Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kemarin.

Oleh karena itu, sejak beberapa tahun yang lalu,BI terus mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menciptakan kurikulum perbankan syariah. “Tetapi hingga saat ini masih belum ada perkembangan. Kita harap dengan adanya kurikulum, bisa mendorong terciptanya SDM yang lebih baik,” tutur Edy. rahmat hardiansya    
Read More >>

Selasa, 26 Juni 2012

Gubernur Sulsel : Penanganan Kasus Narkoba harus Komprehensif


Selasa, 26 Juni 2012 

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penanganan kasus Narkoba harus komprehensif dan serius.

"Karena kasus itu menjadi ancaman sosial yang dapat membahayakan karakter dan melemahkan daya saing bangsa," kata Syahrul pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, Indonesia kini telah menjadi pasar jaringan Narkoba internasional dan ini merupakan ancaman serius yang harus dihadapi bersama.

Menurut dia, bahaya Narkoba dapat menimbulkan penyakit menular yang sangat membahayakan yakni HIV/AIDS yang melalui jarum suntik dan secara spektakuler nilainya mencapai Rp41 triliun pada 2011 berdasarkan data BNN.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, kasus Narkoba yang biasanya melibatkan tiga komponen yakni produsen, pengedar dan pengguna, dalam kasus hukum sanksinya hampir sama karena dinilai sebagai mata rantai pengedaran Narkoba.

"Kami sepakat jika produsen dan pengendar dihukum seberat-beratnya untuk memberikan efek jera, sedang pengguna Narkoba dapat dilihat sebagai korban, karena menggunakan uang untuk membelinya," katanya.

Selain itu, konsekuensinya kesehatannya akan rusak akibat terjebak mengomsumsi Narkoba. Sehingga penanganan korban Narkoba itu hanya melalui rehabilitasi dengan mengendepankan BNN yang memiliki peran strategis.

"Termasuk menjadi tantangan dalam menghadapi berbagai persoalan, khususnya persoalan Narkoba di Kawasan Timur Indonesia," ujarnya. 
Dia mengatakan, selama ini penyalah guna atau pecandu Narkoba di KTI yang akan direhabilitasi harus ke Jakarta, namun kini sudah dapat ditangani di Balai Rehabilitasi BNN di Baddoka, Makassar yang memiliki kapasitas 300 - 400 orang dengan perbandingan 70 persen untuk pasien laki-laki dan 30 persen untuk perempuan.(T.S036/B/S) 
Read More >>

Gubernur Dukung Aspirasi Warga ke Tonasa


Selasa, 26 Juni 2012 
MAKASSAR - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku siap "turun gunung" untuk mengawal aspirasi dan tuntutan masyarakat Kabupaten Pangkep terhadap kebijakan di Direksi PT Semen Tonasa.

Ia mengaku siap mendukungnya selama tuntutan tersebut untuk kepentingan rakyat dan bukan demi kepentingan kelompok apalagi individu perorangan. Ia menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan
apa-apa di Tonasa.

"Kalau untuk kepentingan rakyat saya pasti dukung, syahrul ndak punya kepentingan apa-apa. Kalau kepentingan individu saya tidak ikut, tapi kalau untuk kepentingan rakyak, kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan lapangan pekerjaan, jangan sampai itu mati seperti pabrik kertas di Gowa, saya pasti turun," kata Syahrul, Selasa (26/6/2012).

Mantan Bupati Gowa dua periode ini juga mengatakan segala tuntutan dan aspirasi dari masyarakat Pangkep terhadap Tonasa sah-sah dan hal tersebut dijamin dalam undang-undang.(*)
Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/06/26/gubernur-dukung-aspirasi-warga-ke-tonasa
Read More >>

Sulawesi Selatan Batasi Buah Impor

Pembatasan impor buah dan sayur tidak akan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Pasalnya buah dan sayur lokal di Sulsel stoknya masih sangat cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.  Hal ini dikatakan  Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah,  Asri A. Pananrang, Senin, 26 Juni 2012 di Makassar.

Selama ini kami juga selalu menghimbau agar masyarakat selalu membeli buah lokal bukan buah impor. Kualitas buah dan sayur lokal tidak kalah dengan impor, apalagi belakangan juga banyak ditemukan buah dan sayur impor berformalin sehingga pemerintah provinsi berencana menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pusat perbelanjaan.

Menurut Asri, untuk menjaga kesegaran buah selama ini banyak buah impor yang mengandung bahan pengawet seperti formalin. Apabila dikonsumsi secara terus menerus akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Sebelumnya kami juga telah menemukan sejumlah produk olahan hasil pertanian yang beredar di pasar modern tidak teregistrasi di Badan Ketahanan Pangan Daerah padahal jika berdasarkan peratuaran Menteri Pertanian No. 51 Tahun 2008 semua produk olahan tersebut wajib didaftarkan sebelum dipasarkan.

Berdasarkan data BPS sejak Januari - April 2012 realisasi untuk  impor buah-buahan mencapai Rp2,6 triliun atau setara dengan 295.000 ton buah-buahan.  Buah jeruk datang dari beberapa negara pemasok yaitu RRC, Amerika Serikat, Jepang, Pakistan, dan Mesir. Selain jeruk, buah impor yang masuk ke Indonesia adalah pisang, apel, melon, dan ceri.

Hr/Tn (Selasa,26 Juni 2012)

Read More >>

Senin, 25 Juni 2012

Pemprov Dukung Warga Pangkep Blokir Semen Tonasa


 Senin, 25 Juni 2012
MAKASSAR, --Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarat dan Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid di kantor pusat PT Semen Tonasa, Pangkep telah mengantongi "restu" dari Pemprov Sulsel.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang mengatakan mereka sudah menyampaikan dan berkoordinasi serta meminta izin untuk menggelar aksi besar-besaran tersebut.

"Sudah disampaikan, mereka sudah koordinasi dan izin untuk demo. Aspirasi masyarakat di sana menginginkan ada jajaran direksi atau komisaris yang benar-benar putra daerah," kata Agus, Senin (25/6/12).
Namun demikian, menurutnya, Pemprov Sulsel sendiri tidak dapat banyak berperan dalam penentuan jajaran direksi. Penentuannya, menurutnya melalu rapat umum pemegang saham (RUPS).
Seingatnya, saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sulsel, ia mengaku pernah mengusulkan agar PT Semen Tonasa spin off dari manajemen PT Semen Gresik.
Menurutnya, manajemen terpisah antara PT Semen Gresik dan PT semen Tonasa akan menguntungkan daerah dan rakyat Pangkep dan Sulsel pada umumnya.
"Pemprov akan mendukung kalau Semen Tonasa spin off dari (Semen) Gresik, dalam artian betul-betul kita lepas dari manajemen (semen) Gresik," ujarnya.
"Kalau manajemennya masih seperti ini akan susah di pemasaran, masa Semen Gresik bisa masuk sini tapi Semen Tonasa tidak bisa masuk di daerah yang misalnya kawasannya Semen Gresik," lanjutnya.
Sementara itu, menanggapi aksi pemblokiran di kantor PT Semen Tonasa, Pangkep, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan sepanjang tidak mengganggu produksi semen diyakini tidak akan memberi dampak pada perekonomian secara langsung.
"Saya harap aksi itu tidak mengganggu perekonomian, untuk itu kita berharap untuk secepatnya di dapat jalan keluar dari masalah ini," kata Irman.

Read More >>