Jumat, 03 Februari 2012

Kesehatan Gratis Dianggarkan Rp186 M

JUMAT, 03 FEBRUARI 2012

Waspadai DB dan Flu Burung

MAKASSAR, — Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Kesehatan menyiapkan anggaran sebesar Rp186 miliar lebih untuk realisasi program kesehatan gratis yang telah dimulai pada tahun 2011 hingga 2012 ini.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rachmat Latief, jumlah yang disiapkan itu lebih besar dibanding anggaran selama tiga tahun terakhir, mulai periode 2008 hingga 2010 lalu. Dimana sejak tahun 2011 sampai dengan 2012, sudah mulai menghitung dan melakukan analisis sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih tinggi.

“Kesehatan gratis dimulai 2008 dan kita menanggung sesuai standar WHO yakni 15 persen kali total populasi. Sulsel mengantisipasi itu dengan angka 20 persen sehingga anggaran sampai batas 2010 itulah 20 persen kali total populasi yang belum memiliki jaminan dibagi 60 kabupaten dan provinsi 40 persen. Perhitungan tersebut tidak merubah tarif kabupaten yang memiliki beragam tariff,” ujarnya dikantor Gubernur Sulsel, Kamis, 2 Februari.

Program itu, lanjut dia, diupayakan untuk lebih baik karena itu merupakan hak dasar masyarakat yang perlu untuk dipenuhi pemerintah. Hal ini juga akan diwujudkan pemerintah Sulsel bahwa kebutuhan pelayanan dasar termasuk kesehatan adalah diatas segalanya.

Selain itu, dimusim hujan seperti ini pihaknya terus mewapadai terjadinya penyakit demam berdarah (DB) dengan upaya promotif, preventif dan upaya pengobatan. Sejauh ini, pihaknya telah bermitra dengan 24 kabupaten kota untuk melakukan pencegahan tersebut.

“Upaya yang kita lakukan adalah promotif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, upaya preventif untuk menjaga jangan sampai nyamuk menggigit kita dengan cara memakai kelambu termasuk melakukan fogging,” urainya.

Dikatakan, untuk berobat di puskesmas tidak dipungut biaya, bisa melalui jamkesmas, jamkesda, askes dan apapun sepanjang penduduk Sulsel pasti gratis. Dipuskesmas bisa di infus untuk mengganti cairan yang keluar termasuk memberikan obat-obatan.

Lebih jauh dijelaskan, cara efektif dan efisien untuk mencegah DB adalah menyemprot telur nyamuk supaya jangan menetas, sebab waktu seperti saat ini juga menjadi musim menetasnya telur nyamuk hingga menjadi dewasa. “Memusnahkan telurnya adalah lebih efektif dan efisien daripada membunuh nyamuk dewasa,” katanya.

Sementara untuk upaya pencegahan flu burung, tambahnya, pihaknya telah memberikan obat-obatan yang disebar pada 422 puskesmas di pada 24 kabupaten kota se Sulsel.

“Kita sudah memberikan obat namanya Tamiflu. Tamiflu ini sudah beredar pada 422 puskesmas di Sulsel. Semuanya gratis diberikan, obat ini tidak murah tetapi kita berikan secara gratis. Lebih baik kita berikan lebih awal daripada terlambat. Ini dianggarkan pemerintah pusat untuk pencegahan penyakit dan itu wajib diantisipasi,” tutupnya. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Kamis, 02 Februari 2012

PT Vale akan Kembali Investasi Rp2 T

KAMIS, 02 FEBRUARI 2012

Syahrul: Negara Besar Semakin Percaya Terhadap Sulsel

MAKASSAR, —PT Vale Indonesia Tbk atau yang sebelumnya dikenal PT Inco menjanjikan akan melakukan penambahan investasi tambahan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sekitar Rp2 triliun untuk perluasan pembangun pabrik.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya berharap manajemen PT Vale Indonesia mampu memperluas pabrik industri di Sulsel dari yang sudah ada sekarang.

“Kita berharap mereka mampu memperluas dari apa yang ada sekarang, mereka sudah menjanjikan investasi tambahan itu sekitar Rp2 triliun untuk pabrikasinya. Sehingga itu memungkinkan ada perluasan dari apa yang ada sekarang, mungkin akan membangun pabrik yang empat sampai lima kali lebih besar dari sekarang,” jelas Syahrul, usai menerima kunjungan Kepala Bagian Perdagangan Kedutaan Besar Kanada, Mr Richard Bale, terkait perayaan 60 tahun hubungan antara Indonesia dan Kanada, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu, 1 Februari.

Syahrul, juga menjelaskan, kunjungan Kedutaan Besar Kanada bersama sejumlah delegasi bisnis Canada merupakan langkah penjajakan untuk mengidentifikasi peluang bisnis lainnya selain sektor pertambangan di Sulsel.

“Mereka melakukan penjajakan terhadap berbagai peluang yang berkait dengan tambang. Bahkan sektor pendidikan juga mereka bawa untuk melakukan penjajakan kemari,” jelasnya.

“Biasanya lebih bagus pengupahannya dan lebih bijaksana dibandingkan dengan yang lain-lain. Oleh karena itu kelihatannya semua pabrik-pabrik industry Kanada sebenarnya masih bisa kita atur, artinya masih berpeluang untuk kita atur sesuai selera ke Indonesiaan kita, kapan kita input biasanya dia cepat oke,” jelasnya.

Dari kunjungan tersebut, masih kata Syahrul, merupakan petunjuk bahwa negara-negara besar memberikan perhatian besar terhadap provinsi Sulsel. Hal itu, menurut dia, karena kepercayaan global terhadap investasi yang akan mereka arahkan ke Sulsel.

Sementara itu, Kedutaan Besar Kanada, Mr Richard Bale, menjelaskan, kunjungannya merupakan upaya untuk melakukan pengembangan pada peluang-peluang bisnis di Sulsel.

“Ini merupakan delegasi bisnis kami untuk mengeksplor peluang-peluang bisnis kami di Sulsel, itu merefleksikan apa yang sudah kita lakukan seperti yang anda ketahui bahwa PT Vale merupakan perusahaan Canada yang beroperasi di Sorowako,” katanya.

Pihaknya juga menganggap bahwa peluang selain pertambangan akan muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Sulsel yang melaju kencang. “Tentu saja akan ada peluang bisnis lain karena ekonomi di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat termasuk di Sulsel. Itu artinya banyak peluang yang muncul di berbagai sektor,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan, jika PT Vale mempunyai rencana investasi yang cukup agresif di Sulsel. Salah satunya dengan menambah jumlah produksi tambang, dan juga akan meningkatkan kapasitas pabriknya.”Itu tentu akan meningkatkan peran serta perusahaan Kanada dan juga perusahaan Indonesia,” ujarnya.

Dengan sumber daya alam yang banyak dimiliki di pulau Sulawesi khususnya di Sulsel, delegasi perusahaan dari Kanada saat ini sedang mengeksplorasi peluang minyak dan gas lepas pantai. “Itu menunjukkan sektor SDA yang baru untuk Sulsel,” tambahnya. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Kanada Siap Tambah Investasi di Sulsel

Kamis, 02 Februari 2012

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat menerima Atase Perdagangan Dubes Kanada untuk Indonesia Richard Bale di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, kemarin. Pertemuan mereka membahas persiapan perayaan 60 tahun hubungan diplomatik RIKanada yang dipusatkan di Makassar, malam ini. Pertemuan ini juga membahas peluang masuknya investasi Kanada di Sulsel.

MAKASSAR – Kanada siap menambah investasinya di Sulsel. Potensi pasar dan iklim investasi yang bagus di Sulsel menjadi pertimbangan negara ini menambah investasi di daerah ini. Hal itu diungkapkan Atase Perdagangan Duta Besar (Dubes) Kanada untuk Indonesia, Richard Bale, seusai memimpin rombongan Dubes Kanada melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel,pagi kemarin.

”Terlihat banyak yang pakai BlackBerry di sini. Meskipun perwakilan BlackBerry tak bisa datang,kami lihat peluang yang bagus untuk investasi di Sulsel,”kata dia. Dia menyebutkan, minat perusahaan asal Kanada untuk berinvestasi di Sulsel tergolong tinggi. Karena itu, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut, Richard juga mengikutsertakan beberapa delegasi bisnis untuk menjajaki peluang bisnis di Sulsel. ”Kedatangan kami untuk menjelajah peluang bisnis yang baru di Sulsel dan tentu saja terbuka untuk bisnis lainnya.

Ekonomi di Indonesia cukup pesat,terutama di Sulsel,” ujarnya kepada wartawan. Delegasi bisnis yang ikut dalam pertemuan itu, antara lain sektor permesinan, pendidikan, serta bidang tambang dan hasil bumi. Rombongan tersebut juga membicarakan mengenai kesiapan digelarnya peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia-Kanada yang dilaksanakan di Hotel Imperial Aryadutha,malam ini.

Pada kegiatan itu dilaksanakan pula forum bisnis antara Indonesia dan Kanada.Acara ini dihadiri Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Mackenzie Clugston, serta perwakilan pemerintah Indonesia. ”Kami masih belum menentukan sektor apa dan berharap adanya bisnisforumnanti.Kami bisa mengevaluasi bisnis apa yang bisa dilakukan ke depan di Sulsel,”papar Richard Bale. Saat ini investasi terbesar Kanada di Sulsel,yaitu PT Vale Indonesia (dulu PT INCO International Tbk).

Sebagian besar saham PT Vale Indonesia dimiliki Vale Canada Limited. Richard menambahkan, INCO di bawah bendera Vale berencana melebarkan investasinya dengan menambah jumlah produksi tambang dan areal pertambangan. Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, dipilihnya Sulsel sebagai tuan rumah perayaan 60 tahun hubungan diplomatik RI-Kanada, merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap daerah ini.

Secara tidak langsung, hal tersebut juga sebagai bentuk kepercayaan negara asing membuka investasi di Sulsel. ”Ini memberi petunjuk bagi kami bahwa internasional dan negara besar memberikan perhatian khusus ke Sulsel.Tanda-tanda ke arah yang lebih besar semakin mengarah ke sini,”ujarnya. Hanya, akan masuknya investasi asing tersebut tidak mudah, ibarat membalikkan telapak tangan.Dia menyebutkan, untuk merealisasikan investasi tersebut butuh proses dan penjajakan.

Perusahaan asal Kanada yang ada di Sulsel saat ini lebih bagus dari segi pengupahan kepada karyawannya dibandingkan dengan perusahaan lain. Karena itu,dia berharap,pertemuan besok bisa berdampak signifikan terhadap dunia investasi di Sulsel. Saat ini program Canadian International Development Agency (CIDA) bersama KPK juga tengah berlangsung di daerah ini. Program tersebut untuk mencegah tindak pidana korupsi. Program tersebut dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Tana Toraja.wahyudi

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Rabu, 01 Februari 2012

Sulsel Usul 37.040 Formasi CPNS

RABU, 01 FEBRUARI 2012

MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tahun ini segera mengajukan 37.040 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pusat. Jumlah kebutuhan terbanyak yang diusulkan adalah formasi guru dan tenaga medis.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, A Murny Amien Situru, mengungkapkan hal itu di kantornya, Selasa, 31 Januari. Dia menjelaskan, kebutuhan tersebut berdasarkan hasil kalkulasi yang telah dilakukan Pemprov Sulsel dan semua pemerintah kabupaten/kota.

“Data ini merupakan hasil kalkulasi kita dan kalkulasi yang diajukan dari 24 kabupaten/kota,” jelas Murny.

Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan Sulsel untuk guru merupakan formasi yang jumlahnya paling tinggi, disusul tenaga kesehatan dengan total 26 ribu pegawai yang dibutuhkan. Selebihnya merupakan tenaga teknis dan administrasi.

Total formasi guru yang dibutuhkan untuk 24 daerah di Sulsel sebanyak 19.754 orang, tenaga kesehatan 6.667 orang, selebihnya adalah tenaga teknis lainnya.

Dari jumlah tersebut, katanya, Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang tercatat sebagai pengusul guru terbanyak dengan jumlah 3.400 orang.

“Kebutuhan tenaga pengajar tidak diusulkan oleh instansi Pemprov Sulsel karena pemprov tidak menaungi satu sekolah pun,” jelasnya.

Sebab itu, kata dia, untuk tenaga guru ini telah diberikan kewenangan kepada kabupaten/kota mengusulkan melalui provinsi . Sedangkan, untuk tenaga kesehatan, pihaknya juga ikut mengusulkan karena memiliki sejumlah rumah sakit (RS) daerah.

Sebenarnya, lanjut Murny, khusus untuk kebutuhan dua bidang tersebut, pihaknya pernah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk kemudian dijadikan sebagai formasi saat penerimaan CPNS tahun ini.

“Kedua bidang ini pernah kita sodorkan ke pusat, tetapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengembalikan usulan formasi ini,” terangnya.

Ini dilakukan karena semua daerah diminta untuk melakukan penghitungan analisis terkait kebutuhan PNS dan disesuaikan dengan beban kerja di setiap daerah.

Selain itu, juga karena diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS dan menggantinya dengan pegawai tidak tetap (PTT).

Dari jumlah kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tersebut, masih ada kemungkinan berkurang, karena pihaknya akan melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan pegawai dalam jangka lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, dalam rapat kerja gubernur dan kabupaten/kota belum lama ini, sempat mengeluhkan adanya moratorium CPNS, sementara daerah masih kekurangan tenaga pengajar.

Sebab itu, dia selaku pemerintah daerah kesulitan untuk menangani persoalan ini untuk bisa menutupi dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing lantaran regulasinya yang tidak diketahui.

“Kita tidak tahu seperti apa regulasi yang harus dilakukan daerah jika kekurangan seperti ini. Saya yakin daerah lain juga seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa dalam azas pemerintahan, selalu ada pegangan untuk menentukan kebijakan yang arahnya pada kepentingan rakyat.

“Kalau kebijakannya untuk rakyat itu tidak masalah, yang penting tidak untuk memperkaya diri serta tidak merugikan negara.

Hanya saja, perlu dilakukan persuratan dengan cara berjenjang supaya kita bisa kaji dan ditindaklajuti,” jelas peraih Bintang Mahaputra Utama sebagai penghargaan tertinggi untuk tokoh sipil dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Sulsel-Jerman Jalin Kerja Sama Bidang Kesehatan

RABU, 01 FEBRUARI 2012

MAKASSAR, — Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya menjalin kerjasama bidang kesehatan dengan membuka gerbang pembangunan dan pelayanan rumah sakit di kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya di Sulsel.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang menerima kedatangan Duta Besar Republik Jerman untuk Indonesia, Dr Norberts Baas, mengatakan hal ini tentu menjadi sesuatu hal positif untuk lebih meningkatkan program pemerintah Sulsel pada sektor kesehatan.

"Ini menjadi langkah sangat baik untuk program kesehatan kita di Sulsel, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Ini juga atas jaminan sosial agar dapat hidup layak dalam meningkatkan martabat manusia menuju masyarakat adil dan makmur,"kata Syahrul, di RS Wahidin Sudirohusodo, Selasa 31 Januari.

Selain itu, ia juga mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar jaminan kesehatan bersifat komprehensif pada pelayanan dasar maupun lanjutan, baik yang mampu maupun yang tidak mampu harus disamaratakan.

"Seiring dengan misi pembangunan di Sulsel, tahun 2012-2013 kedepan Sulsel harus mencapai target sepuluh terbaik dalam pemenuhan segala hak-hak dasar masyarakat,” tegasnya.

Olehnya itu, lanjut dia, konstitusi negara juga mengamanatkan dalam UUD 1945 yang tertuang pada pasal 28 ayat 3 disebutkan, bahwa jaminan sosial adalah hak segala warga negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat lemah dan tidak mampu.

“Hal ini penting, sebagai pemerintah kita harusnya selalu ada dalam nafas rakyat. Pemenuhan pelayanan itu mutlak kita lakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga digelar pameran kesehatan dalam rangka menjalin kerjasama bidang kesehatan dengan menghadirkan beberapa stand, produk, kualitas buku penunjang, dan ini atas kerjasama pelayanan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan pihak Federasi Jerman. Acara yang dibuka Gubernur Sulsel ini digelar sejak 30 Januari hingga 3 Februari mendatang. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Sulsel Diusulkan Jadi Pusat Pelatihan Pancasila

RABU, 01 FEBRUARI 2012

MAKASSAR, — Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Gubernur, Syahrul Yasin Limpo, mengusulkan ke Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, untuk menjadi pusat pelatihan pendidikan pancasila bagi guru di seluruh Indonesia. Bila

ketua MK menjadikan Sulsel sebagai basic utuk pendidikan Pancasila, Pemprov siap memfasilitasi hal itu.

“Kalau Pak Mahfud menjadikan Sulsel sebagai basic, maka kami sangat siap. Kalau perlu daerah lain tempatkan disini untuk dididik tentang Pancasila,” ungkap Syahrul, dalam acara Seminar dan Lokakarya Pendidikan Pancasila dan Kosntitusi bagi Guru TK Guru PPKN tingkat SD, SMP dan SMA sederajat, di Hotel Clarion, Selasa 31 Januari.

Menurutnya, desentralisasi untuk pendidikan seperti itu sangat baik untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. “Jadi bagus kalau dia didik dengan disentralisasi. Dari sini juga terbangun rasa nasionalisme. Kita juga berharap melalui kegiatan tersebut bisa menjadi awal untuk memecahkan persoalan bangsa dan Negara,” ujarnya.

Sekarang yang terjadi, menurut dia, pendekatan-pendekatan idealism semakin lemah, makanya melalui provinsi Sulsel bisa menjadi perekat bagi Indonesia dan terbukti penikmat Indonesia salah satunya adalah orang Sulsel (Bugis-Makassar). “Dari puluhan ribu pulau di Indonesia pasti ada saja orang Bugis-Makassar disana,” katanya.

Sementara itu, Ketua MK, Mahfud MD, menyambut baik usulan dari pemerintah Sulsel untuk menggelar acara tersebut secara massif dan berkelanjutan khususnya di Sulsel.

“Saya sangat gembiran dan menyambut baik usulan dari gubernur Sulsel untuk diadakan pendidikan pancasila seperti ini secara massif dan bergelombang, ini untuk menyongsong masa depan negara kita,” ujar Mahfud.

Ketua Panitia kegiatan, Oky Burhamzah, mengatakan, acara tersebut berlangsung selama empat hari mulai 31 Januari hingga 3 Februari yang diikuti sekitar 200 peserta guru PKN mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMA sedejarat di 24 kabupaten kota se-Sulsel.

“Peserta akan dibekali dengan materi tentang pendidikan pancasila, konstitusi dan kewarganegaraan. Ini diharapkan untuk menumbuhkan peserta semiloka yang bermanfaat bagi upaya pengamalan nilai-nilai pancasila serta menumbuhkan kesadaran berkonstitusi,” kunci Oky. (eky)

Selasa, 31 Januari 2012

Tahun Depan, 8 Juta Warga Nikmati Air Bersih

Senin, 30 Januari 2012

MAKASSAR – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memenuhi kebutuhan air bersih warganya terus dilakukan. Pemprov bertekad memenuhi kebutuhan air bersih 8 juta warga pada 2013 mendatang.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Kadistarkim) Sulsel A Bakti Haruni mengungkapkan, saat ini warga yang menikmati air bersih baru sekitar 85% dari jumlah penduduk. Itupun sebagian besar dinikmati warga yang berada di perkotaan. Pada tahun ini, Distarkim memperoleh anggaran APBN senilai Rp100 miliar untuk pengadaan air bersih.

Adapun dari APBD Sulsel, disiapkan dana sebesar Rp6 miliar. “Tahun ini,warga yang terlayani sambungan air bersih sudah berada di angka 85%. Pada 2013, kita targetkan selesai.Semua desa sudah tersentuh air besih,”ujar Bakti kepada SINDO kemarin. Mantan Kabiro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel ini menjelaskan, air bersih yang disiapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),60% dinikmati warga perkotaan, sedangkan untuk warga di perdesaan, baru 30% yang tersentuh.

“Belum semua daerah tersentuh layanan air besih, terutama di perdesaan yang jumlahnya masih sangat rendah. Akan kita lakukan pemenuhan secara bertahap,”ungkapnya. Selain program ketersediaan air besih,pemprov juga menyiapkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas). Program tersebut merupakan kerjasama pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, saat di-singgung anggaran yang disiapkan untuk pembangunan kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) di Tanjung Bunga Makassar untuk 2012 ini, Bakti mengaku pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar. ● wahyudi

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Senin, 30 Januari 2012

Hari Ini, Gubernur Raker dengan Bupati

Senin, 30 Januari 2012

GUBERNUR Sulsel Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan akan memimpin pertemuan 24 pejabat bupati dan wali kota se-Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, hari ini.

Pertemuan tersebut dalam rangka rapat kerja (raker) percepatan realisasi keuangan dan realisasi fisik penggunaan APBN dan APBD 2012 di seluruh kabupaten/kota.

Ketua Panitia yang juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengungkapkan, salah satu yang menjadi poin pertemuan adalah soal target pencapaian realisasi sebesar 30% di triwulan I 2012 ini.

Menurut dia, target 30% pemanfaatan APBD dan APBN ini diharapkan bisa diterapkan di seluruh daerah. Dengan demikian, percepatan tersebut bisa menjadi batu loncatan agar seluruh program bisa maksimal hingga akhir tahun mendatang.

Selain itu, seluruh proses tender infrastruktur dan program yang dibiayai APBN dan APBD harus sudah berjalan, sehingga tidak ada lagi proyek yang terkatung-katung di akhir tahun.

“Target 20%-30% pada triwulan I ini sebenarnya bertujuan agar seluruh proyek dan program yang dibiayai APBD dan APBN bisa sesegera mungkin berjalan,” katanya kemarin.( wahyudi)

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/

Rp194 Triliun untuk Sektor Unggulan Sulsel

Senin, 30 Januari 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mendapatkan anggaran sebesar Rp194 triliun untuk membiayai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Anggaran ini akan dicairkan hingga 2014. Anggaran ratusan triliun ini ditujukan untuk mendukung pengembangan empat sektor unggulan yang dimiliki daerah ini, yakni pembangunan infrastruktur, energi, pertambangan, serta sektor pertanian. “Hingga 2014,kita memperoleh Rp194 triliun. Hal ini mencakup kegiatan yang dibiayai pemerintah, BUMN, BUMF, swasta, serta gabungan proyek pemerintah dan swasta,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur,kemarin.

Dia mengungkapkan, khusus infrastruktur, difokuskan untuk pengembangan jalan, pelabuhan, irigasi, serta bandar udara (bandara). Sedangkan untuk sektor pertanian, difokuskan mengarah ke sistem perberasan. Hal ini dikarenakan, Sulsel dan beberapa wilayah di Sulawesi merupakan penyangga pangan nasional.”Tahun 2012 ini surplus beras secara nasional diharapkan surplus 10 juta ton. Kalau Sulsel, bisa main pada angka 2 juta ton,” bebernya kepada SINDO.

Tan Malaka menyebutkan, pelaksanaan program MP3EI akan banyak dikelola swasta dengan porsi 70%,khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan pemerintah hanya menanggung sebesar 30%. Salah satu program yang masuk di MP3EI Koridor Sulawesi, adalah pembangunan rel kereta api 128 kilometer dari Kota Makassar-Parepare. Ini nantinya akan dikoneksikan dengan jalur kereta api yang membelah pulau Sulawesi bagian selatan hingga utara sepanjang 2.000 kilometer.

Selain itu, saat ini Pemprov Sulsel juga berjuang untuk mendapatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBN 2011 dari pemerintah pusat. Anggaran yang diusulkan mencapai Rp3 miliar. Dia mengakui,anggaran tersebut sangat diharapkan untuk bisa membantu beberapa proyek serta program yang sementara ini berjalan di Sulsel.

Di antaranya infrastruktur, pertanian, pendidikan,dan kesehatan. “Kita usulkan Rp3 miliar. Tapi itu belum pasti.Kita harap Silpa APBN 2011 ini sudah bisa dicairkan pada APBN-Perubahan 2012 mendatang,”bebernya. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com

Triwulan IV Ekonomi Sulsel Capai 8 Persen

SEN, 30/01/2012

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 di Sulawesi Selatan mencapai inflasi sebesar 3,37 persen sehingga mendorong daya beli masyarkat yang naik menjadi 640 ribu lebih. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan membuka kran bagi angka pengangguran menjadi 236 ribu jiwa lebih, dimana pendapatan perkapita di Sulsel saat ini mencapai 16,8 juta. Dan yang tak kalah pentingnya jumlah penduduk miskin dapat diturunkan hingga 8,81 persen menjadi 832 ribu jiwa lebih. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo pada acara Rapat Koordinasi & Elokasi Program Kegiatan Pembangunan Prov. Sulsel, Monitoring APBN, DHLN, DAK, dan APBD Triwulan IV Tahun 2011 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 27 Januari 2012.

Pelaksanaan kegiatan pelaporan ini terfokus pada realisasi dan tanggung jawab masing-masing instansi yang berwenang. Laporan kegiatan baik secara rutin telah menunjukan kinerja yang baik, termasuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, harus mampu me-reward segala aktifitas penanggung jawab pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selaku penanggung jawab, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Tan Malaka Guntur membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa satuan kerja akan mencapai kinerja yang baik, maka tugasnya adalah mengecek pelaporan bagi satuan kerja termasuk mengevaluasi menajemen instansi, sumber daya manusianya, termasuk fisik bangunan di Sulsel secara merata dan berkala. Hal ini juga yang dapat memicu Provinsi Sulsel termasuk dalam pertumbuhan ekonomi teratas, sehinggs Kas Provinsi Sulsel mampu menyerap nilai rupiah pada triwulan ini sebesar 8 persen atau senilai Rp. 222,012,006,580.64.

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/triwulan-iv-ekonomi-sulsel-capai-8-persen

Gubernur Desak Pusat segera Terbitkan HPP

Senin, 30 January 2012

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mendesak pemerintah pusat agar segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) yang mengatur tentang harga pembelian pemerintah (HPP) soal perberasan untuk tahun 2012.

Desakan ini disampaikan mantan Bupati Gowa ini, karena pada April hingga Mei nanti, sejumlah daerah di Sulsel mulai panen padi.Jika HPP telat keluar, dipastikan akan merugikan petani. Saat ini petani membeli pupuk dengan harga yang sudah dinaikkan.

“Tentu saja ini merugikan petani kita. Tapi beberapa waktu lalu saya juga sudah komunikasi dengan Menteri Pertanian,”jelasnya. Menurut Syahrul, jika tak ada halangan, awal Februari nanti HPP perberasan sudah diterbitkan.“Kami memahami kondisi petani di daerah,” jelasnya.

Soal masuknya beras impor ke Sulsel melalui Pelabuhan Parepare beberapa waktu lalu, dia menjamin tidak akan mengganggu harga beras di Sulsel. “Tidak boleh ada beras impor masuk ke pasar lokal,” tegasnya. umran la umbu

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Pengembangan Kerbau Saleko Dianggarkan Rp10 M

Kepala Dinas Peternakan Sulsel, Murtala Ali, mengatakan, selain pengembangan sapi pihaknya juga melakukan pengembangan kerbau untuk mendukung program pemerintah pusat yakni pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau 2014.

“Anggaran dari APBN yang masuk tahun 2012 ini kurang lebih Rp10 miliar untuk pengadaan kerbau. Jadi kita diberikan bantuan untuk mendukung itu. Salah satu pengembangan yang direkomendasikan pusat adalah mengembangkan kerbau belang ini.

Makanya, kita akan kembali melakukan sistem perbibitan di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara,” jelas Mutala Ali melalui telepon genggamnya, Minggu, 29 Januari.

Selain itu, pihaknya juga mengaku akan mengembangkan sistem tersebut pada 10 kabupaten lain diantaranya Luwu, Lutim, Wajo, Soppeng, Pangkep dan Takalar.

“Kita akan mengembangkan pada daerah yang pengembangan kerbaunya bagus, dan itu akan kita berikan bantuan, termasuk mengupayakan pengembangan sumber daya genetik,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, pengembangan kerbau itu agak terkikis khususnya di Sulsel selain karena adanya waktu tertentu untuk kerbau tersebut bunting yang bisa sampai 12 bulan lamanya, juga lantaran kerbau sulit diketahui kalu sudah memasuki masa birahi atau tidak.

“Yang tahu itu hanya pejantannya sendiri. Makanya jarang dilakukan sistem inseminasi, tetapi saat ini kita sudah coba melakukan dan sudah beberapa kali berhasil,” terangnya.

Karena itu, pihaknya mengaku akan menggalakkan sistem tersebut karena sudah ada percobaan yang berhasil. “Makanya kita baru mulai menyentuh untuk lakukan sistem seperti ini khususnya untuk kerbau belang jenis Saleko,” katanya.

Pengembangan kerbau itu juga dilakukannya, karena belakangan kebanyakan kerbau yang dipotong di Toraja sudah didatangkan dari berbagai daerah di luar Sulsel, seperti NTB, NTT, Kalimantan dan bahkan dari Sumatera.

Lebih jauh, pemerintah Sulsel juga dalam waktu dekat akan mengirim surat ke pusat untuk menetapkan kerbau belang jenis Saleko ditetapkan sebagai kerbau khas Sulsel dari Toraja. “Ini supaya tidak ada orang lain yang mengaku kerbau ini dari daerahnya,” ujarnya. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Gubernur Kumpulkan Bupati dan Wali Kota se-Sulsel

Senin, 30 Januari

MAKASSAR, - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang memimpin rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di ruang pola Kantor Gubernur, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/1/2012).

Selain dihadiri oleh jajaran Bupati dan Wali Kota, acara ini juga dihadiri oleh jajaran musyawarah pimpinan daerah (Muspida) provinsi maupun kabupaten/kota, Forum Korps Pimpinan Daera (Forkopimda), dan Rektor universitas negeri/swasta.

Penulis : Syaekhuddin

Editor : Muh. Irham

Sumber : http://makassar.tribunnews.com

Pemprov Antisipasi Serbuan Beras Impor

SENIN, 30 JANUARI 2012

MAKASSAR, – Masuknya beras impor dari Thailand sebanyak 7.500 ton di Sulawesi Selatan (Sulsel) tampaknya memang perlu dilakukan antisipasi. Malah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menjamin tidak akan terjadi kebocoran beras impor asal Thailand yang saat ini sedang digudangkan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kota Parepare.

Hal itu dingkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Minggu 29 Januari, terkait adanya beras Thailand tersebut yang ada di Pare-pare dari estimasi 50 ribu yang akan masuk ke Sulsel dan untuk melayani kebutuhan sejumlah daerah di kawasan Timur Indonesia.

“Bulog telah berkomitmen beras Sulsel merupakan yang pertama diserap. Ini juga telah dikompensasi dengan penitipan beras dan seklaigus menjadi persediaan untuk kebutuhan beras masyarakat,” ujar Syahrul.

Dai menjelaskan, secara nasional beras dibutuhkan dimana-mana dan telah menjadi komitmen pemerintah pusat dengan sejumlah provinsi sebagai penyangga pangan nasional terutama Sulsel untuk mengutamakan penggunaan beras produksi dalam negeri.

“Beras yang diproduksi sejumlah daerah di Indonesia akan menajdi pemasok kebutuhan nasional dan sebaliknya beras impor akan menjadi cadangan persediaan bila permintaan atau kebutuhan mendesak di kawasan timur Indonesia,” terang Gubernur.

Dikatakan, sebagai kompensasi untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran beras impor, maka menjadi suatu keharusan Bulog semestinya di bawah kendali gubernur.

“Kalau beras kita terserap seluruhnya oleh Bulog maka Bulog juga harus dikendalikan oleh gubernur. Ini untuk mencari aman dan sekaligus menjadi kompensasi,” kunci Syahrul. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

Minggu, 29 Januari 2012

Kemiskinan Sisa Sepuluh Persen

Sabtu, 28 Januari 2012

Dok/Fajar
Syahrul Yasin Limpo

MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Bahkan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sudah menginstruksikan kepada Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, untuk mengumpulkan pimpinan Bappeda tingkat kabupaten/kota di Sulsel guna membicarakan khusus persoalan kemiskinan.

Rencana pemprov Sulsel untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kemiskinan ini terngkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulsel, Monitoring APBN dan APBD triwulan IV tahun anggaran 2011 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 27 Januari.

"Angka kemiskinan kita turun dari 13 persen menjadi sepuluh persen. Angka ini harus terus diturunkan," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Syahrul, pengentasan kemiskinan di daerah ini bukan sesuatu yang mustahil. Alasannya, beberapa kebutuhan masyarakat sudah dijamin pemerintah provinsi. Misalnya pendidikan dan kesehatan. "Sekarang sisa keterampilan dan lapangan kerja. Selesaikan sepuluh persen tersebut di tahun ini. Kita akan bicarakan khusus di Bappeda, berapa uang yang harus dicari di luar pendidikan dan kesehatan," kata Syahrul di hadapan pejabat SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

Syahrul juga mengungkapkan agar harapannya ekonomi Sulsel harus terus membaik. Tidak boleh turun di bawah 8 persen sebagaimana pencapaian sekarang. "Sebelas komoditi dalam program gerbang emas harus dikembangkan," katanya.

Pada kesempatan itu, gubernur juga menyinggung realisasi anggaran fisik di 2011. Menurut dia, di 2012, semua SKPD tidak boleh di bawah angka 90 persen. "Tidak boleh ada program di triwulan I yang angkanya di bawah 21 persen," katanya.

"Yang biasa terlambat itu rata-rata karena mau menyelesaikan masalah dengan cara-cara kemarin. Padahal paradigma sudah tidak begitu. Kita harus berubah lebih baik. Jangan berpikir nanti triwulan III baru diburu-buru. Sekarang pengawasan sangat ketat, jadi formatnya harus dari triwulan I dan II," lanjutnya.

Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, pada kesempatan itu mengatakan, secara umum, kinerja pelaksanaan APBD dan APBN di 2011 cukup baik. Malah untuk pelaksanaan APBN, ini merupakan kinerja tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun.

Dalam rapat ini, Tan Malaka juga mengumumkan 10 SKPD dengan capaian atau realiasasi proyek terendah. Kesepuluh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu yakni Kantor Penghubung Pemda, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Disperindag, RS Khusus Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Akper Angin Mammiri. Untuk sepuluh SKPD ini, realisasi fisiknya di bawah 95 persen. (amr/yun)

Sumber: http://www.fajar.co.id

Sabtu, 28 Januari 2012

Pembangunan IGD RS Dadi Telan Rp4 M

SABTU, 28 JANUARI 2012 12:34

Dalam ruang pelayanan tersebut, kata Ayunsri, dilengkapi dengan ruang gawat darurat yang khusus untuk laki-laki dan perempuan. Fasilitas ini khusus untuk pasien yang masih baru atau jika ada pasien yang kembali mengamuk, termasuk bila ada pasien yang teridentifikasi terkena penyakit menular.

Dijelaskan, fasilitas yang tersedia dalam IGD ini, untuk menunjang sistem perawatan bagi pasien seperti gawat darurat, kamar isolasi dan kamar hot line servis. Ruangan ini digunakan untuk koneksi dengan pusat.

“Kalau ada orang mengadu misalnya mau bunuh diri atau putus asa, dia mengadu kesini dan itu akan didengar sampai ke Jakarta. Peralatan ini untuk mengurangi tindakan orang yang pendek pikiran. Sarana ini merupakan bantuan dari Departemen Kesehatan,” ujarnya sembari menambahkan, peresmian IGD tersebut sempat tertunda namun itu dilakukan atas permintaan pimpinan.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang menghadiri peresmian itu berharap dengan hadirnya fasilitas IGD ini bisa membuat RS Khusus Daerah Sulsel lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

“Kita tentu berharap ini lebih baik karena rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang selalu ada untuk orang lain. Kita harus menjadi contoh yang baik, karena itu lebih baik daripada seribu karakter yang ada pada kita,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, suka atau tidak pasti akan ada saja yang sakit jiwanya, fasilitas ini sangat penting karena ini untuk memberikan kelengkapan bagi rumah sakit jiwa di Sulsel. “Tidak ada artinya Sulsel bergelar pilar utama kalau ini tidak ada. Saya berharap, dari rumah sakit ini bisa menjaga keindahan, memiliki fasilitas lengkap, selalu merasa familiar, dan tentunya bisa memberikan pelayanan terbaik,” ujar Syahrul.

Dalam peresmian itu, Syahrul yang didampingi Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulsel, Wagub Agus Arifin Nu’mang dan sejumlah pejabat Sulsel lainnya melakukan penandatanganan prasasti, pelepasan merpati, pengguntingan pita, dan peninjauan gedung IGD. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Gubernur Target Serap Anggaran 20 Persen

SABTU, 28 JANUARI 2012

MAKASSAR, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN 2012 dapat terealisasi 20 hingga 30 persen pada triwulan I (satu) ini.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kalau pada triwulan pertama hal itu bisa dicapai maka akan menjadi energi yang baik untuk perputaran ekonomi di Sulsel.

“Bila triwulan pertama seperti itu, berarti dari Rp30 triliun lebih itu cukup menjadi energi bagi perputaran ekonomi kita. Dengan begitu akan menyentuh ekonomi riil yang akan kita pertahankan mencapai 8 persen,” kata Syahrul seusai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan provinsi Sulsel triwulan IV, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat 27 Januari.

Ia juga mengaku lebih senang jika jajaran pemerintahan di Sulsel mulai jajaran Bupati, Wali Kota, badan, dan kanwil bila dalam triwulan pertama sudah bisa membelanjakan anggaran 20 sampai 30 persen.

Sejauh ini, lanjut dia, provinsi Sulsel memiliki tingkat belanja dan penuntasan program tertinggi nasioanal dengan 97 persen. Hal itu dibuktikan dengan adanya penyerahan Dipa pertama kepada Gubernur Sulsel sesuai dengan rangking tertinggi.

Sementara, untuk beberapa instansi yang pencapaiannya masih dibawah 97 persen pada tahun sebelumnya, ia meminta agar dalam periode berikutnya tidak boleh lagi penyelenggaran anggarannya di bawah 90 persen.

“Kalau seperti itu, ini tentu akan merugikan semua. Termasuk akan merugikan masyarakat sendiri jika kita terlambat. Makanya kematangan perencanaan harus berjalan, agenda-agenda aksi yang terukur harus dilakukan dan bahkan time schedule harus sangat ketat kita dilakukan,” urainya.

Sebelumnya, mantan Bupati Gowa dua periode ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) lingkup Sulsel. Pada 2012 ini, khususnya pada triwulan I dan II penyerapan anggaran tidak boleh ada yang di bawah 30 persen, percepatan seluruh proses tender termasuk membuat segala pelaporan 2011 jangan sampai terbengkalai.

Ia mengharapkan, seluruh laporan keuangan telah dapat terselesaikan per Desember dan jangan ada yang melampaui. "Triwulan empat itu triwulan laporan jadi triwulan satu dan dua untuk berkonsentrasi secara penuh agar seluruh kegiatan berjalan baik," jelasnya.

APBD Provinsi Sulsel 2012 ditetapkan sebesar Rp4,76 triliun dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Sulsel pada Jumat, 30 Desember 2011. Belanja daerah 2012 mengalami kenaikan 40 persen atau Rp1,37 triliun dibanding belanja APBD 2011 sebesar Rp3,35 triliun.

Sebelumnya, gubernur juga meminta seluruh penanggung jawab anggaran melakukan percepatan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012. DIPA Provinsi Sulsel tahun anggaran 2012 diterima sebesar Rp30,8 triliun terdiri atas Dana Transfer Daerah Rp17,1 triliun dan Dana Alokasi Kementerian dan Lembaga Rp13,7 triliun. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Penyerapan APBN Sulsel Naik 1,5 Persen

JUMAT, 27 JANUARI 2012

MAKASSAR, - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 1,5 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur, Kamis, 26 Januari, mengatakan, kinerja pelaksanaa APBD dan APBN 2011, sangat baik.

Ia menjelaskan, realisasi fisik APBN 2011 dari 43 kementerian dan lembaga sebesar Rp11,64 triliun menghasilkan kinerja output 98,27 persen atau meningkat 1,5 persen.

Menurutnya, pencapaian kinerja ini menjadi yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir. "Salah satu penyebabnya dari awal telah diperingatkan oleh gubernur melalui surat edaran agar proyek-proyek yang ditender dilakukan percepatan paling lambat April," jelasnya.

Sementara realisasi fisik APBD Sulsel 2011 dari 67 lembaga, badan, dinas dan biro sebesar Rp3,38 triliun menghasilkan rata-rata kinerja output 95,28 persen atau masih relatif sama dengan tahun lalu. "Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp150 miliar," katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan peringkat penyerapan APBN 2011 terendah berasal dari kementerian pariwisata yakni 82,01 persen disusul 86,06 persen anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. Beberapa diantaranya tercatat paling tinggi atau mencapai 99 persen atau di atas rata-rata 98,27 persen.

Sementara penyerapan APBD 2011 terendah adalah Kantor Penghubung Provinsi Sulsel di Jakarta yaitu sebesar 83,99 persen kemudian Sekretariat Korpri 86,05 persen, UPTD Pelayanan Kesehatan 89,31 persen dan Dinas Perhubungan 89,69 persen.

Rencananya, pada hari ini, Jumat, 27 Januari 2012 akan digelar rapat monitoring dan evaluasi triwulan IV 2011 sekaligus untuk memperkuat posisi pelaksanaan 2012.

Peserta rapat adalah para kuasa pengguna anggaran program APBN dan APBD yakni seluruh kepala SKPD, kepala kantor wilayah lembaga departemen dan non departemen, kepala bappeda di tingkat kabupaten dan kota se-Sulsel. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Langganan: Postingan (Atom)