Rabu, 08 Februari 2012

PT PERTANI Kelola 40.000 Ha Lahan Pertanian Sulsel

Rabu, 08 Februari 2012

MAKASSAR: PT Pertani pada tahun 2012 akan mengelola 4,25% atau sekitar 40.000 hektare areal pertanian tanaman pangan di Sulsel dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan ekspor pangan di daerah ini.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Distan) Sulsel Andi Muhammad Aris, mengatakan pada tahun ini, instansinya menetapkan luas areal tanam di Sulsel sebesar 963.000 hektare (ha) dan menargetkan hasil produksi pertanian PT Pertani dapat digunakan sebagai cadangan ekspor beras tahun ini. "Dengan kualitas yang lebih baik, produksi pangan [beras] yang dikelola PT Pertani akan disiapkan sebagai cadangan ekspor beras Sulsel tahun ini," ujarnya, hari ini.

Selain PT Pertani, dua badan usaha milik negara lainnya juga akan ikut mengelola areal tanaman pangan di Sulsel yakni PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Keterlibatan ketiga BUMN merupakan program gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) yang dicanangkan pemerintah tahun lalu. "Untuk Sulsel sendiri, areal pertanian 120.000 ha pengelolaannya diserahkan ke tiga BUMN melalui program GP3K," kata Aris.

Dia menambahkan, dari 120.000 ha lahan pertanian tersebut, 50% diantaranya telah dikelola ketiga BUMN tersebut melalui GP3K di tahun 2011 yang tersebar di 11 kabupaten diantaranya Sidrap, Pinrang, Bone Luwu, dan Soppeng. Sementara untuk 2012, PT Pertani dipastikan akan kembali mengelola 40.000 ha lahan pertanian di Sulsel.

Dinas Pertanian memproyeksikan, khusus produksi padi yang akan dikelola PT Pertani akan mencapai 240.000 ton dengan estimasi produktivitas 5 ton sampai 6 ton per ha. Produksi padi tersebut diharapkan mempunyai mutu baik karena petani difasilitasi dengan sarana produksi, benih unggul, dan pasokan pupuk agar memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai cadangan ekspor.(sut)

Sumber : http://www.bisnis.com

KADIN SULSEL Minta Permentan No. 8/2011 Dievaluasi

Rabu, 08 Februari 2012

MAKASSAR: Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sulawesi Selatan menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian No. 8/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Ketua Kadin Sulawesi Selatan Zulkarnaen Arief mengatakan pihaknya akan menggerakkan 59 asosiasi pengusaha di bawah koordinasi Kadin Sulsel akan mengajukan peninjauan kembali Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 8/2011 tersebut. "Kami akan membentuk tim khusus untuk mengajukan keberatan atas pemberlakuan pelabuhan makassar sebagai pintu masuk impor produk hortikultura," ujarnya, hari ini.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat tidak memperhatikan potensi yang ada di daerah, karena aturan itu hanya membuka kran impor. Adapun berdasarkan data, kontribusi sumber daya alam dari Sulawesi itu mencapai 50,4% dari potensi sumber daya nasional, maka pemerintah pusat justru diharapkan membuka kran ekspor, bukan impor.

"Kita bisa lihat rumput laut Sulsel yang memiliki kualitas terbaik. Demikian pula dengan produksi ikan hias kita yang dipasok melalui pintu Singapura. Ini yang harus mendapat perhatian, tetapi apa yang terjadi pemerintah justru membuka impor dari luar masuk kesini. Ini ada apa," tanyanya.

Dia mendesak pemerintah membuka pintu ekspor sejumlah komoditas Sulsel yang selama ini telah menguasai pusat perdagangan dalam negeri. Dalam perkembangan lain, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulawesi Selatan menolak rencana penetapan Pelabuhan Makassar sebagai pintu masuk importasi komoditas sayuran dan buah-buahan bersama tiga pelabuhan lainnya di Indonesia yang akan ditetapkan awal Maret 2012.

Ketua KTNA Sulsel Rahman Daeng Tayang menilai Sulsel lebih mendesak untuk menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai pintu ekspor dibandingkan dengan pelabuhan impor meskipun alasan membuka pelabuhan impor itu untuk memperketat pengawasan dan keamanan pangan.

Menurutnya, pemberlakuan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan impor hortikultura dapat mengancam produksi pertanian di Sulawesi Selatan. "Dalam pertemuan di Jombang [Jatim] kemarin, kami dengan tegas menolak pemberlakuan itu. [Petani akan bertanya] untuk apa memproduksi sayur-sayuran kalau pada akhirnya pemerintah membuka akses impor barang-barang [komoditas] itu," ujarnya, hari ini.

Pemerintah daerah, paparnya, seharusnya bisa menyikapi rencana itu sebab hasil produksi hortikultura Sulsel akan anjlok jika pemda setempat tidak menolak kebijakan ini. "Hasil sayur-sayuran Sulsel selama ini sudah banyak yang dipasok untuk kebutuhan daerah lain di luar Sulawesi. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana produksi Sulsel bisa ditingkatkan untuk standar ekspor," ucapnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan sektor pertanian nasional membutuhkan dukungan teknologi untuk mendorong agriculture menjadi agribisnis. Selain Pelabuhan Makassar, tiga pelabuhan lainnya yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), dan Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) juga ditetapkan sebagai pintu masuk impor komoditi hortikultura.

Penetapan Makassar dan tiga daerah tersebut sebagai pelabuhan dan bandara importasi buah dan sayur sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 8/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). (sut)

Sumber : http://www.bisnis.com

Selasa, 07 Februari 2012

Hasil Pertanian GP3K Sulsel untuk Cadangan Ekspor

Selasa, 07 Februari 2012

Makassar - Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan hasil pertanian dari gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) untuk cadangan ekspor beras.

Kepala Bidang Tanaman pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel, Aris Makta Amin di Makassar, Selasa mengatakan, hasil GP3K yang dipersiapkan untuk cadangan ekspor berdasarkan adanya penetapan bersama oleh enam BUMN terhadap program tersebut.

Sebanyak 120 ribu hektare lahan akan dikerjasamakan dengan pihak BUMN. Pada tahap awal ini dilakukan pada 11 kabupaten diantaranya Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Bone dan Luwu.

"Hasil produksi dari program ini direncanakan sebagai cadangan ekspor beras ke sejumlah Negara Asia dan Afrika diantranya Timor Leste dan Ghana," katanya.

Beras dari hasil kerjasama BUMN ini, lanjutnya, diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dan memenuhi syarat ekspor komoditi pangan.

Keterlibatan dunia usaha di bidang pertanian diproyeksi mampu meningkatkan kualitas dan produksi padi hingga lima ton per hektar dari produksi normal 3-4 ton per hektar.

Dalam program GP3K, perusahaan berkewajiban meningkatkan sarana dan prasaran pertanian termasuk penyediaan benih irigasi penanganan pasca panen hingga cetak sawah baru.

Jumlah anggaran yang dikucurkan perusahaan sebesar Rp3,7 juta hingga Rp6 juta per hektar. Program GP3K ini merupakan program nasional yang di peruntukkan pada enam koridor agro di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. (T.KR-MH/S025)

Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com

Orangtua di Sulsel Diberi Sanksi jika Tak Sekolahkan Anaknya

Selasa, 07 Februari, 2012

MAKASSAR - Pemprov Sulawesi Selatan tengah menyusun sanksi bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Perda tentang Pendidikan Gratis yang diterbitkan sebelumya diakui belum memuat bentuk sanksi bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Patabai Pabokori mengungkapkan, penerbitan ranperda yang memuat sanksi bertujuan untuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Sulsel menjadi 8,11 tahun.

Pada 2011 lalu, realisasi RLS di Sulsel baru mencapai 7,95 tahun. Meski masih dalam tahap penyusunan, salah satu bentuk sanksi yang akan diberikan yakni dalam bentuk teguran, khususnya bagi orangtua yang menyuruh anaknya berhenti sekolah.

"Perda nanti akan memuat sanksi bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Sanksi terendah dalam bentuk teguran," kata Patabai, Selasa (7/2/2012).

Patabai Pabokori menargetkan perda tentang sanksi bagi orangtua berjalan efektif tahun ini. Dinas Pendidikan Sulsel mengaku tengah menyusun rancangan perdanya.

Selanjutnya, jika sudah rampung akan diserahkan ke DPRD Sulsel sebagai usulan untuk dibahas, kemudian dibentuk pansus jika disetujui dalam rapat badan musyawarah.

Berdasarkan data dinas pendidikan, RLS menjadi salah satu item penentu persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah.

Selama 4 tahun terakhir, sejak tahun 2008, RLS Sulsel dalam data dinas pendidikan Sulsel terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 lalu, angkanya hanya 7,23 tahun. Kemudian menjadi 7,40 tahun di 2009 dan tahun berikutnya menjadi 7,80 tahun.

Patabai mengklaim peningkatan RLS merupakan salah satu dampak positif dari program pendidikan gratis yang diterapkan di Sulsel sejak tahun 2008 lalu.

Sumber : http://www.tribunnews.com

Sistem Keuangan Pemprov Kian Membaik

Selasa, 07-02-2012

MAKASSAR,-- Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kian membaik. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan,

kemajuan-kemajuan administrasi serta pelaporan keuangan yang terus membaik ini tidak terlepas dari elektrik pengawasan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diujicoba di Sulsel.

" Warning sistem dari BPK ini harus sepenuhnya berjalan. Kita juga harus pertahankan Sulsel sebagai contoh dari sistem pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin baik, " katanya, Senin (6/2) kemarin.

Syahrul juga berharap, Sulsel kedepan dapat meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Syahrul tak bisa pungkiri, predikat WTP dari BPK ini dapat drop kalau akselerasi administrasi keuangan tidak mampu menjawabnya.
"Jauh hari saya sudah peringatkan para SKPD. Tapi yang namanya pemerintahan, pasti ada yang menjadi temuan yang harus dibenahi, " akunya usai menerima kepala BPK Sulsel yang meminta izin resmi untuk masuk melakukan pemeriksaan di Pemprov.

Sementara itu, kepala BPK Sulsel, Cornell Syarief berharap opini WTP yang diraih Pemrov dapat dipertahankan. Cornell juga meminta kepada para SKPD baik di Provinsi maupun Kabupaten, jika tim dari BPK turun melakukan pemeriksaan dan mendapat temuan.

" Opini WTP bukan BPK yang beri, tapi itu kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Jika terdapat temuan dalam pemeriksaan tim, Pemda secepatnya komunikasikan dengan tim, agar dilakukan perbaikan dan pembenahan, " jelasnya.
Setiap permasalahan di Pemda khususnya asset, lanjut dia, BPK bertekad mendorong opini Pemda yang ada. BPK coba pahami dan menjelaskan permasalahan asset dasar tersebut. Sebab, setiap permasalahan harus ada solusi.

"Solusinya juga bukan dari BPK, tapi kami akan undang Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan solusinya seperti apa. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh laporan, mulai kas nya dilihat, persediaannya, dan investasinya juga dilihat. Mudah-mudahan kabupaten lain bisa mencontoh Pemprov dan kabupaten Luwu, " ujarnya.
()

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com

BISNIS HORTIKULTURA: Sulsel Targetkan Produksi Cabe 50.000 Ton

Selasa, 07 Februari 2012

MAKASSAR : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Sulawesi Selatan menargetkan produksi cabe tahun ini dapat mencapai lebih dari 50.000 ton yang sebagian untuk memenuhi pasar kawasan timur Indonesia.

Kepala Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian (Distan) Sulsel Fitriani mengatakan target produksi cabe tahun ini akan bisa diralisasikan setelah Sulsel memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk delapan kabupaten sentra produksi cabe di daerah ini.

“Dana sebesar Rp2 miliar tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan, sarana produksi serta pengembangan kawasan,” ujarnya, hari ini (07/02).

Adapun kabupaten yang mendapatkan dana pengembangan kawasan peningkatan produktivitas hortikultura itu mencakup Maros, Barru, Sidrap Pinrang, Wajo, Bantaeng, Sinjai, dan Enrekang.

Dengan adanya bantuan tersebut, luas tanam cabe tahun 2012 akan mencapai 12.000 hektare (ha) atau meningkat sekitar 25% dari luas tanam tahun sebelumnya yang hanya 9.000 ha.

Pengembangan kawasan cabe di 8 kabupaten diharapkan akan memacu produksi cabe tahun ini yang tidak sekadar mampu memenuhi kebutuhan cabe di Sulsel yang mencapai 30.000 ton per tahun, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya kawasan timur Indonesia. “Kami juga berharap dapat mengekspor cabe [mulai] tahun ini,” tegas Fitriani.

Berdasarkan data Distan Sulsel, pada tahun 2011, Sulsel telah mengekspor hasil pertanian hortikultura untuk tanaman sayuran ke Singapura, meskipun dengan volume yang masih sangat kecil.

Pada tahun ini, Sulsel menargetkan ekspor buncis ke Singapura dengan volume sekitar 550 ton, sementara ekspor cabe tercatat 1 ton ke negara tujuan ekspor yang sama.

“Meski untuk saat ini fokus untuk cabe dan buncis, kami juga menjajaki ekspor hasil tanaman hortikultura lainnya seperti wartel, kol, tomat serta buah-buahan yang pengirimannya melalui laut, karena selama ini, ekspor buncis dan cabe dengan tujuan Singapura melalui udara, dan tidak mungkin kita ekspor komoditas lainnya juga melalui udara,” jelas Fitriani.

Kendati demikian, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penhambat untuk melakukan kegiatan ekspor komoditas tanaman hortikultura selain cabe dan buncis.

Sementara itu, harga komoditas cabe di tingkat pedagang saat ini relatif stabil di kisaran Rp14.000 per kg, dan untuk di tingkat petani berada di kisaran Rp9.000-Rp10.000 per kilogram. (k56/Bsi)

Sumber : http://www.bisnis.com

Tak Setuju Moratorium

SELASA, 07 FEBRUARI 2012

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan tidak terlalu setuju dengan isu moratorium untuk pemekaran daerah yang sebelumnya disebut telah dikeluarkan kementerian dalam negeri (kemendagri).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muallim, mengatakan pendapat itu sering disampaikannya saat pemprov menerima kunjungan DPR RI, sekaitan upaya pemerintah Sulsel melakukan pemekaran terhadap dua daerah untuk menjadi kabupaten yang telah disetujui Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

“Kedua daerah yang akan dimekarkan yakni Bone Selatan dan Luwu Tengah. Dalam dialog-dialog dengan anggota DPR yang biasa berkunjung, saya selalu mengatakan bahwa kami tidak setuju dengan moratorium itu,” ungkap Muallim belum lama ini.
Soal moratorium yang dikeluarkan Kemendagri, selama ini hanya beredar melalui media umum, tetapi secara resmi tidak pernah disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Sulsel.

“Banyak saya baca di surat kabar, tetapi saya tidak pernah membaca ada surat resmi dari pemerintah pusat yang ditujukan ke kita untuk moratorium,”jelasnya.

Menurutnya, jika saja memang mau memberlakukan moratorium untuk pemekaran, cukup untuk daerah yang tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan. Tetapi jika memenuhi syarat dan dibenarkan oleh UU kenapa harus di rem, kenapa harus di moratoriumkan.

“Kalau Bone Selatan dan Luwu Tengah, itu memenuhi syarat. Induknya memenuhi syarat dan anaknya juga memenuhi syarat. Masa mau dibendung, padahal UU membolehkan,”ujarnya.

Sejauh ini persyaratan dari BPS untuk Bonsel dan Luteng sangat memenuhi syarat, bahkan telah ditangani DPRD Sulsel untuk mendapat persetujuan. Setelah itu akan dikirim ke pemerintah pusat untuk dibuatkan rancangan UU. “Saya dengar DPRD sudah bentuk pansus. Prosesnya itu relatif dan yang jelas DPRD setujui lalu segera kita bawa ke Jakarta,” kuncinya. (Eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

Bandara Sultan Hasanuddin Menuju Airport Kelas Dunia

SELASA, 07 FEBRUARI 2012

MAKASSAR, - Menyambut ASEAN Open Sky 2015, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar berbenah diri menuju airport kelas dunia.

Sejumlah langkah telah dipersiapkan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan (Sulsel), salah satunya perpanjangan landasan pacu dari 3100 meter menjadi 3500 meter dan menambah sarana penunjang bandara hingga bisa masuk kategori bandara kelas dunia.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur A Sultan , Senin 6 Februari, mengatakan, perluasan landasan pacu tersebut untuk memuat sejumlah maskapai penerbangan yang masuk di Bandara Sultan Hasanuddin.

“Open Sky itu mirip konsepnya dengan free trade, manfaatnya akan banyak perusahaan asing yang menanam investasi di wilayah timur Indonesia, sebelum dimulai di tahun 2015 mendatang kita harus siap lebih awal,” terangnya.

Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu ini , Bandara Makassar termasuk gateway ekonomi Indonesia bersama Bandara Soekarno-Hatta, selain Bandara Ngurah Rai yang merupakan ‘tourism-gateway’ Indonesia. Dana yang disiapkan untuk proyek penambahan Runway bandara membutuhkan anggara sekitar Rp126 Miliar.

Hingga saat ini baru Maskapai Garuda yang membangun hub penerbangannya, yakni rute Makassar ke kota-kota lain di Indonesia dan rute internasional Makassar-Singapura. Selain Garuda, adapula maskapai Air Asia rute Makassar-Kuala Lumpur dan Singapura.

Selain Masykur, pakar transportasi Universitas Hasanuddin, Prof Ing Yamin Jinca yang turut hadir, menyebutkan penambahan panjang runway harus dipercepat mengingat animo masyarakat pengguna transportasi udara di kawasan Timur Indonesia sangat tinggi dan peluang investasi dari Asia-Pasifik bisa diantisipasi.

“Jumlahnya sudah sangat tinggi, prediksi jumlah penumpang 7 juta per tahun, namun tahun ini sudah lebih dari angka tersebut, kalau tidak ditangani bandara jadi semrawut,” pungkas Ketua Program Magister Transportasi Pascasarjana Unhas ini.

ASEAN Open Sky merupakan kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota negara ASEAN. Hal ini dianggap sebagai bentuk liberalisasi angkutan udara yang telah menjadi komitmen kepala negara masing-masing negara anggota dalam Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT ASEAN tahun 2003.

Misalnya tahun 2008 pembatasan untuk penerbangan antar ibukota negara ASEAN dihapus. Menyusul kemudian hak angkut kargo pada tahun 2009 dan diikuti hak angkut penumpang tahun 2010 dengan puncaknya ASEAN Single Aviation Market tahun 2015. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

Siswa SMA Dapat BOS

SELASA, 07 FEBRUARI 2012

Pemprov Siapkan Anggaran Rp23 M

MAKASSAR, – Siswa sekolah menengah atas (SMA) di Sulawesi Selatan (Sulsel) segera menikmati dana bantuan operasional sekolah (BOS), seperti yang diberikan kepada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) melalui kas sekolah masing-masing.

Penyaluran dana ini dinamakan BOS rintisan terhadap siswa SMA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memperkirakan, total anggaran rintisan BOS untuk SMA tersebut mencapai Rp23 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Sulsel, Hamire, mengatakan hal itu, di kantornya, Senin, 6 Februari. Dikatakan, jumlah tersebut merupakan rencana awal dari jumlah siswa di Sulsel yang mencapai 196.108 orang.

Setiap siswa dijatah Rp120 ribu per orang setiap tahunnya. Jumlah tersebut sudah termasuk unit sekolah baru (USB) yang baru saja dibangun di Kabupaten Takalar.

“Ini merupakan rencana awal, sekitar 196.108 siswa SMA negeri dan swasta dikali Rp120 ribu per-siswa, hasilnya sekitar Rp23 miliar lebih. Data itu sudah ada kelebihan, karena ada USB di Kabupaten Takalar,” jelas Hamire.

Rintisan BOS itu, lanjut Hamire, diperuntukkan bagi semua siswa menengah umum mulai dari kelas satu sampai kelas tiga untuk sekolah negeri dan swasta, sementara untuk sekolah agama itu akan ditangani Departemen Agama (Depag) RI.

Untuk penyaluran rintisan BOS tersebut, pihaknya menargetkan dalam dua tahap penyaluran yakni, tahap pertama akan dilakukan pada minggu ketiga Februari dan tahap kedua pada Minggu ketiga Agustus.

“Tetapi sekali lagi, ini masih bisa berubah karena baru rencana awal. Nanti setelah Rakernas di Palembang pada 18 Februari ini baru kita action,” katanya.

Untuk penggunaan anggaran dari program tersebut akan mengikuti tahun anggaran periode Januari yang berjalan ini sampai Desember 2012. Diharapkan program ini akan mendapat anggaran melalui APBN Perubahan, tetapi untuk jumlahnya tergantung kesiapan dana secara nasional.

Dia menjelaskan, peruntukan dana rintisan BOS tersebut akan digunakan untuk penggandaan buku tes pelajaran dan buku pelajaran penunjang sekolah, di antaranya, buku perpustakaan, buku sumber, dan buku pengayaan yang dinilai masih kurang di Sulsel.
Sedangkan, untuk buku pelajaran pokok tidak perlu diperuntukkan untuk SMA dan SMK, karena sudah cukup dalam dua tahun anggaran yang jumlahnya sekitar Rp28 miliar.

“Secara umum, tujuan rintisan BOS tersebut untuk mendukung pendidikan menengah secara universal untuk wajib belajar 12 tahun. Tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa sekolah menengah, mewujudkan keperpihakan pemerintah bidang pendidikan menengah, dan sebagainya,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan persiapan-persiapan untuk rintisan BOS tersebut. Misalnya, untuk pengelolaan data, pihaknya telah menyurat ke sejumlah daerah untuk pelaksanaan rintisan BOS tahun 2012.

Sementara, Kabid Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Sulsel, A Samad, di kantornya, belum bersedia membeberkan total anggaran BOS khusus untuk sekolah kejuruan.

Meski begitu, dia tetap berharap supaya anggaran khusus untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) nantinya lebih besar daripada anggaran yang diperuntukkan bagi SMA.

Alasannya, karena SMK memiliki banyak peralatan yang mesti disiapkan sebagai penunjang pengembangan sekolah ke depan.

“Khusus untuk sekolah menengah kejuruan ada 121 program keahlian, sementara untuk SMA hanya ada tiga yakni IPA, IPS dan bahasa,” katanya. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

Senin, 06 Februari 2012

Syahrul Resmikan Pabrik Padi Beraset Rp30 M

SENIN, 06 FEBRUARI

MAKASSAR, - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo meresmikan pabrik penggilingan padi terpadu pertama di Kelurhan mario Rennnu Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba dengan nilai investasi sekitar Rp 30 miliar, sebagaiman dikutip antaranews, Sabtu 4 Februari.

Pabrik Penggilingan Padi Terpadu atau Rice Processing Complex (RPC) yang dibangun oleh PT Zanur Prima Jaya (PT. Zanur Group) tersebut diresmikan usai peringatan hari jadi Kabupaten Bulukumba ke-52 tahun.

Pabrik tersebut dibangun di atas lahan seluas 12,5 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp30 miliar dan terletak sekitar 11 kilometer dari pusat kota Kabupaten Bulukumba.

Ratusan masyarakat petani, tokoh masyarakat dan tokoh adat di salah satu daerah penghasil utama beras di Bulukumba itu ikut menyaksikan proses pembuatan dan penggilingan padi perdana pabrik.

"Ini merupakan ikon bagi masyarakat Bulukumba untuk menjadikan daerahnya sebagai industri terbesar pencetak padi dengan kualitas terbaik," katanya.

Hal ini, lanjutnya, akan memberikan dampak yang sangat luar biasa pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Ia meminta, agar investor memprioritaskan sumber daya manusia lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya.
Pembangunan pabrik penggilingan padi ini, rencananya akan dilanjutkan di seluruh kabupaten dan kota lainnya Sulsel.

Dengan ketersediaan pabrik ini, kualitas produksi beras petani dapat dipertahankan hingga enam bulan bahkan satu tahun. Dengan demikian, para petani dapat menikmati hasilnya dan stabilitas harga pun tetap terjamin.

Sementara itu, Bupati Bulukumba Zainudin Hasan mengatakan, produksi beras Bulukumba saat ini mencapai 100 hingga 350 ton per hari. "Dulunya kita sering mencetak padi di kabupaten Pangkep, Maros dan Bone. Dengan adanya pabrik, kini masyarakat tak perlu jauh-jauh lagi," jelasnya. (*/mri)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Minggu, 05 Februari 2012

Sulsel kembali ditunjuk pelaksana Sirnas 2012

Minggu, 5 Februari 2012

Makassar - Sulawesi Selatan untuk ketiga kalinya kembali ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan nasional bulu tangkis sirkuit nasional (Sirnas) di GOR Sudiang Makassar, 10-14 April 2012.

Sekretaris pelaksana Sirnas 2012 Atman Amir, di Makassar, Sabtu, mengatakan, kepercayaan kembali menggelar kejuaraan Sirnas 2012 merupakan bukti bahwa Sulsel mampu menjadi pelaksana yang baik. Sebelumnya, Sulsel telah sukses menjadi pelaksana Sirnas 2009 dan 2011.

"Persiapan kita sejauh ini dalam tahap penyusunan kepanitiaan dan pembuatan proposal. Kita juga masih menunggu surat rekomendasi dari PB PBSI yang kemungkinan sudah tiba dua minggu ke depan," jelasnya.

Menurut Atmar, jadwal pelaksanaan Sirnas 2012 seharusnya baru digelar November 2012. Namun sengaja dipercepat dengan harapan bisa menjadi ajang ujicoba bagi setiap atlet sebelum menghadapi PON XVIII Riau, September 2012.

Apalagi, lanjutnya, Sirnas 2012 akan kembali dimeriahkan klub buli tangkis papan atas diantaranya PB Jaya Raya, PB Surnayaga, PB Djarum, PB Mutiara Bandung, hingga SGS elektrik.

"Sirnas kali ini lebih spesial karena bisa menjadi sarana menguji kekuatan tim sebelum tampil di PON. Bagi atlet PON Sulsel sendiri kita harapkan bisa memanfaatkan ajang ini untuk lebih mematangkan kemampuan dan mentalnya," katanya.

Mengenai target peserta di Sirnas 2012, pihak panitia optimistis minimal menyamai jumlah peserta Sirnas 2011 yang mencapai 618 atlet serta diikuti 70 Pengprov PBSI dan klub bulu tangkis di seluruh Indonesia.

"Kita juga sengaja memilih GOR Sudiang sebagai tempat pelaksaaan karena lebih representatif dan lebih luas. Ini juga merupakan komitmen kami untuk kembali menyukseskan Sirnas 2012," ujarnya.

Sumber : http://www.antaranews.com

Pawai Budaya Meriahkan Perayaan Cap Go Meh

Minggu, 05 Februari 2012

Makassar - Pawai budaya perayaan puncak Tahun Baru China 2563/2012, Cap Go Meh di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlangsung meriah.

Salah seorang panitia perayaan, Maxi, Minggu, menjelaskan, pawai budaya diikuti oleh 15 kelompok dan dibagi dalam dua kelompok utama.

Pertama adalah Barisan Bhineka Tunggal Ika yang diawali dengan lambang-lambang negara yakni Garuda Pancasila dan Bendera Merah Putih. Menyusul aktrasi drum band mengawal barisan etnis, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda.

Kemudian diakhiri dengan perahu naga, Wayang Potehi dan Sampek Eng Tay.

Iring-iringan pawai kemudian dilanjutkan dengan Barisan Adat Ritual yang terdiri atas kelompok Klenteng Kwang Kong, ritual Bissu Kabupaten Segeri, Cetya Trisakti, ritual Bali, Klenteng Xiang Ma, ritual Kabupaten Bantaeng, Vihara Pang Ko Ong Galesong, Kabupaten Takalar, adat Dayak, Vihara Sasanadipa, ritual Sanro Bone, Cetiya Istana Avalokitesvara, Cetya Maha Dharma, ritual Kajang serta Panca Dharma Selatan.

Pawai berjalan kaki sepanjang Jalan Sulawesi kemudian memutar di Jalan Sangir, masuk ke Jalan Irian dan Jalan Ahmad Yani dan kembali ke Jalan Sulawesi.

Ratusan warga Makassar, tampak memadati sekitar lokasi perayaan untuk menyaksikan dan mengabadikan perjalanan para kelompok pawai budaya yang tampil menunjukkan ciri khasnya masing-masing.

Sejumlah kelompok klenteng misalnya, diringi barongsai dan memandu sejumlah patung dewa. Kelompok ritual tampil dengan menunjukkan tarian adatnya seperti Barong Bali.

Warga yang tinggal di sekitar lokasi pun tampak antusias menyaksikan pawai dan beberapa kali tampak melakukan penghormatan pada arak-arakan dewa yang melalui rumah dan tokonya.

Tak hanya warga kota, beberapa wisatawan mancanegara juga tampak hadir dan mengabadikan momen istimewa yang diselenggarakan setiap tahun itu.

"Sikap saling menghargai terhadap perbedaan harus dijunjung tinggi. Makassar dan SulseI pada umumnya harus dapat menjadi contoh menghadirkan keragaman itu sehingga tumbuh kasih sayang, kebersamaan dan kerukunan untuk mewujudkan kesejahteraan," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebelum melepas pawai.

Ia meyakini, Provinsi Sulsel akan semakin baik di tahun Naga Air.

Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36094/pawai-budaya-meriahkan-perayaan-cap-go-meh

SYL: Jaga Pendidikan dan Kesehatan Gratisku Kodong

Minggu, 5 Februari 2012

Bulukumba, - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta aparat camat dan kepala desa untuk menjaga program pendidkan gratis dan kesehatan gratis.

Syahrul menyampaikan hal itu saat berada di Bulukumba pada saat memberi sambutan HUT Bulukumba ke 52 tahun di daerah itu.

" Tolong jagaikankan pendidikan gratisku dan kesehatan gratisku kodong," kata Syahrul dihadapan warga di Lapangan Pemuda Bulukumba, Sabtu (4/2) kemarin.

Permintaan Syahrul yang bernada mengemis kepada aparat setempat mendapat tepukan tangan dari warga setempat di daerah itu.

Syahrul Yasin Limpo rencananya akan maju sebagai bakal calon Gubernur Sulsel pada Pemilihan Gubernur 2013 di daerah itu. (*)

Sumber : http://makassar.tribunnews.com