| Minggu, 11 Maret 2012 | |
| MAKASSAR
– Dinas Kehutanan Sulsel menyiapkan 35 juta bibit pohon untuk
mengintensifkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
pada 2012. Penghijauan dilakukan melalui program kebun bibit rakyat
(KBR). Kepala Dinas Kehutanan Sulsel Syukri Matinetta mengatakan, saat ini terdapat 700 KBR yang dikelola dua balai besar, yakni Walanae-Jene’berang dan Pompengan-Jeneberang. Setiap KBR mampu menghasilkan 50.000 bibit pohon dan mayoritas akan ditanam di empat kawasan daerah aliran sungai (DAS), yakni Jene’berang,Pompengan,Walanae, dan Saddang. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, laju degradasi hutan di Sulsel sekitar 500.000 hektare (ha). Hingga 2011, baru 300.000 ha lahan kritis yang telah ditangani. Optimalisasi program penghijauan juga dilakukan melalui upaya kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta dalam bentuk penyiapan bibit pohon. Program penanaman pohon serentak di Sulsel melalui program Go Green diawali dengan pemecahan rekor penanaman 1 juta pohon pada Februari 2010. Program ini dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Wajo untuk mendukung target penanaman 1 miliar pohon per tahun secara nasional. Tercatat 28 juta pohon telah ditanam pada periode Januari hingga Oktober 2010. Jumlah itu melebihi target yang direncanakan, yaitu 8 juta pohon. Aksi penanaman pohon kemudian berlanjut dengan gerakan serentak menanam 2 juta pohon pada November 2010 serta penghijauan melalui udara yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan Universitas Hasanuddin. Mulai 2011, Provinsi Sulsel bertahap melakukan penghijauan di seluruh lahan kritis seluas 682.784 ha hingga 2013 dengan metode penebaran bibit pohon melalui udara. Tahap awal penghijauan dilakukan di areal 4.400 ha di kawasan hutan dekat Lapangan Lappa Kobedae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, pada Oktober 2011. Penghijauan selanjutnya dilakukan di lima kabupaten, yaitu Maros, Gowa, Pinrang, Enrekang,dan Tana Toraja,dengan luas keseluruhan lahan 28.000 ha. Program penghijauan tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah provinsi dengan Yayasan Kalla dengan biaya Rp20 miliar. |
Gubernur
Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo yang didampingi oleh
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawsi Selatan, H. A. Muallim, mengambil
sumpah dan melantik kurang lebih 130 Pejabat Eselon III dan IV Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur
Sulawesi Selatan, Jumat, 9 Maret 2012. Acara ini dihadiri para Pejabat
Struktural beserta Staf Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Gubernur
dalam sambutannya mengatakan bahwa mutasi jabatan adalah sebuah
kewajiban yang harus dilakukan dan sudah melalui prosedur dimana jabatan
adalah penilaian dari Tuhan yang diberi amanah untuk bertanggung jawab
dalam mengemban tugas yang diberikan. Jabatan itu datangnya dari diri
sendiri dan kalau tidak bisa dijaga tentunya dengan sendirinya jabatan
itu bisa pergi dan sumber kebahagiaan adalah termasuk jabatan. Oleh
karena itu kunci keberhasilan seorang pejabat adalah kepedulian terhadap
tugas-tugas yang diemban, kepedulian terhadap rakyat dan ketaatan pada
aturan dalam hukum dan seorang pejabat harus memahami hirarki
pemerintahan mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota.
Pejabat
yang baru dilantik adalah pejabat pemerintah yang betul-betul
bertanggung jawab kepada semua masalah dan memahami tugas pokok dan
fungsinya dengan ketulusan, kemauan dalam melaksanakan tugas-tugas yang
dihadapi. Jabatan itu bukan sekedar surat keputusan saja tapi jabatan
itu adalah tugas pada lembaga pemerintah yaitu bertanggung jawab kepada
provinsi, Negara dan kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Selatan.
Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang kuat tangguh, memperhatikan
kesejahteraan rakyat, melayani dan tidak mementingkan diri sendiri dan
bisa bekerja sama dengan semua pihak.