Kamis, 15 Maret 2012

Disperindag Pantau Harga Barang

Kamis, 15 Maret 2012

MAKASSAR – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel terus memantau pergerakan harga barang di pasar-pasar tradisional di Makassar.

Langkah ini dilakukan seiring akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi awal April mendatang. Kepala Disperindag Sulsel Irman Yasin Limpo, kemarin, mengatakan, saat ini harga barang di pasar-pasar tradisional khususnya di Makassar, masih normal dan belum ada kenaikan.

Dia mengatakan, pemerintah akan tegas jika ada pedagang yang menimbun barang, khususnya kebutuhan pokok. ”Tidak boleh ada kenaikan sebelum ada kenaikan harga BBM,” kata dia. Hingga saat ini pemerintah Sulsel belum membuat standardisasi atau toleransi kenaikan harga. ”Tidak bisa kami mengira-ngira karena kepastian berapa kenaikan BBM belum ada,” ujarnya.

Dia mengakui kenaikan harga BBM besar pengaruhnya terhadap kebutuhan pokok. Namun, harga yang ditawarkan pedagang harus rasional dan tidak terlalu tinggi. ”Kami sadari dampak BBM terhadap harga sangat besar. Namun, pedagang juga tidak bisa sembarangan menaikkan harga, khususnya kebutuhan pokok. Makanya kami terus melakukan pantauan,” tandasnya.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/477588/

Wagub Terima Gabungan Kelompok Tani Penghasil Sutra

Kam, 15/03/2012

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan impor bibit sutera dari China yang dinilai memiliki kualitas yang jauh lebih baik dan digemari petani sutera. Tidak ada masalah jika petani menggunakan bibit produk luar negeri lantaran bibit lokal belum mampu memproduksi bibit yang berkualitas. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang saat menerima Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penghasil Sutera di ruang kerjanya Kantor Gubernur, Rabu, 14 Maret 2012 Makassar.

Lanjut dikatakan, Kualitas bibit sutera Sulawesi Selatan yang menurun, maka pihaknya mengaku perlu melakukan itu untuk mengembalikan kejayaan sutera Sulawesi Selatan yang pernah terkenal di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Bibit sutera produksi Perum Perhutani yang selama ini dipakai hanya bisa menghasilkan panjang benang maksimal 600 meter per ulat, meski harganya yang jauh lebih murah dengan harga Rp.80 ribu per box-nya. Sedangkan bibt sutera dari China meski harga Rp.260 per-box, tetapi mampu menghasilkan panjang benang mencapai 1000 meter per ulat-nya.

Saat ini, menjadi kesempatan Sulawesi Selatan untuk mengembangkan kejayaan sutera, karena baik China maupun Jepang yang dulunya terkenal sebagai negara penghasil sutera kini beralih ke dunia industri. Kedua negara ini telah meninggalkan pekerjaan itu kemudian beralih ke industri. Ini kesempatan kita di Indonesia mengambil alih posisi itu sebagai penghasil sutera dunia untuk menuju negara industri. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sulsel juga meminta Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan sebagai Leading Sector pengembangan sutera, untuk membantu potensi sutera di Kabupaten Soppeng dan Wajo yang terkenal sebagai daerah penghasil sutera di Sulawesi Selatan. Kedua daerah tersebut akan menjadi percontohan daerah penghasil sutera sehingga nantinya bisa diadopsi oleh petani di daerah lain.

Sementara, Ketua Gabungan Kelompok Tani Penghasil Sutera, Ilyas Muhammad Yahya berharap agar Pemprov. Sulawesi Selatan dapat membantu petani dalam memenuhi jumlah kebutuhan bibt sutera produksi China. Pertahunnya, Kelompok Petani Sutera membutuhkan 1000 box bibit sutera, sementara yang tersedia hanya 400 box bibit per tahun. Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Soppeng ini juga meminta agar Pemprov. Sulawesi Selatan mendapatkan standar harga sutera. Ini diharapkan ke depan para pedagang tidak mudah mempermainkan harga yang bisa merugikan petani, kalau bisa ini segera ditetapkan standar harganya.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/wagub-terima-gabungan-kelompok-tani-penghasil-sutra

Pemprov. Sulsel Bentuk Satgas Bersama Pertamina

Kam, 15/03/2012

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Pertamina Regional VII Sulawesi sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengantisipasi dampak dan gejolak akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Satgas bentukan Pemprov. Sulsel - Pertamina ini akan melibatkan beberapa pihak termasuk pihak Polda Sulselbar dan Kodam VII Wirabuana, mereka akan diturunkan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM akibat penimbunan. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawei Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo saat menerima Kunjungan PT Pertamina di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 14 Maret 2012.

Gubernur, memandang penting untuk dibentuk segera Satgas ini demi stabilitas harga dan ekonomi di Sulawesi Selatan. Secara teknis Satgas ini akan berada dalam koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Selatan, namun masih akan dibicarakan lebih lanjut. Yang perlu diantisipasi adalah dampak dari kenaikan harga BBM ini, jangan sampai gara-gara ini misalnya nelayan jadi tidak melaut sehingga terjadi kelangkaan ikan, kalau ikan langka pengaruhnya akan berimbas pada yang lain.

Sementara itu, Manager PT Pertamina Region VII Sulawesi, Adi Nugroho menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam Satgas yang akan dibentuk itu, sejauh ini apapun bentuk kebijakan pemerintah, pihaknya akan tetap mendukung, Pertamina tinggal melaksanakan saja, kita disuruh jual, diminta ditribusikan dan harga sudah ditetapkan pemerintah, kita tinggal melaksanakan saja termasuk mengantisipasi terjadinya penimbunan dengan melakukan monitor di lapangan melalui desk yang dibentuk gubernur.

Adapun stok Bahan Bakar Minyak di tiga depo di Makassar, Pare-pare dan Palopo masih dapat memenuhi kebutuhan. Di tiga depo tersebut mendistribusikan sekitar 4.000 kilo liter solar dan premium setiap harinya. Atas dasar itu, Adi meminta masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak panik, karena pasokan Bahan Bakar Minyak dan elpiji masih normal. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah diinstruksikan untuk tidak melayani pembelian Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen. Masyarakat tidak perlu panik karena stok elpiji dan BBM kita cukup, kapal pengangkut BBM dan elpiji pun masih rutin masuk dan langsung didistribusikan.

Terkait antrian di sejumlah SPBU di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang belakangan terjadi, pihaknya membantah bahwa antrian tersebut karena mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Namun antrian itu disebabkan kebutuhan masyarakat yang melonjak, untuk itu pula pihaknya berjanji akan segera melakukan penanganan.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sulsel-bentuk-satgas-bersama-pertamina

Kunjungan Kerja Pemprov. Banten di Sulawesi Selatan

Kam, 15/03/2012

Bertempat di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 15 Maret 2012 berlangsung acara Kunjungan kerja Sekertaris Daerah Provinsi Banten, Bapak Ir. Muhadi, M.SP bersama rombongan dan diterima Sekertaris Provinsi Sulawesi, H. Andi Muallim mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Turut hadir, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel, Kepala Biro Napsa dan HIVProv. Sulsel, Kepala Biro Aset Daerah Prov. Sulsel, Kepala Biro Kerjasama Prov. Sulsel, Kepala Biro Hukum dan HAM Prov. Sulsel, Kepala Satpol PP Prov. Sulsel , Kepala Biro Kesra Prov. Sulsel, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Prov. Sulsel, Kepala Balitbanda Prov. Sulsel serta Kabag/Kasubag. Badan/Biro lingkup Pemprov. Sulsel.

Menurut, Bapak Ir. Muhadi, M.SP bahwa Sulawesi Selatan adalah gubernur yang banyak mendapat penghargaan dibanding daerah lain untuk itu kami berkunjung ke Sulsel untuk sharing dan untuk mengetahui kiat-kiat apa yang dilakukan Pemprov. Sulsel sehingga mendapat penghargaan yang begitu banyak dari segala bidang sektor antara lain baik pertanian, maupun bidang - bidang yang lainnya. Sedangkan provinsi Banten adalah provinsi yang baru dibuka pada tahun 2000 dan baru mendapatkan 25 penghargaan untuk itu kami akan belajar agar bisa mendapat gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara, itu Sekertaris Provinsi Sulawesi, H. Andi Muallim berharap kunjungan ini dapat bermanfaat pada kedua belah pihak dan pada kesempatan ini akan menyampaikanbeberapa hal yang terkait dengan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan yang dilandasi Visi Pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Selatan sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar. Adapun hasil pembangunan di Sulawesi Selatan semakin baik yang ditandai dengan Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku dimana capaian jumlah uang beredar pada tahun 2011 mencapai kurang lebih Rp.137 triliun meningkat sebesar 17 persen dari kurang lebih 117 triliun pada tahun 2010. Hal ini diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 8,18 persen menjadi 8,32 persen pada tahun 2011.

Adapun Pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan juga memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2009 mencapai rata-rata 12,63 juta rupiah, pada tahun 2010 mencapai rata-rata 14,67 juta juta rupiah dan pada tahun 2011 telah mencapai rata-rata 16,82 juta rupiah. Dari sector ketenagakerjaan juga telah dicapai suatu keberhasilan yang cukup baik dimana pengangguran mengalami penurunan sehingga pada tahun 2011 angka pengangguran mencapai 6,56 % dibandingkan tahun 2010 yang masih terdapat 8,37 %. Sedangkan penetapan Upah Minimum Regional Prov. Sulawesi Selatan meningkat sebesar 10 % dari Rp.1.000.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp.1.100.000,- pada tahun 2011. Rakyat Miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 913,400 jiwa (11,60 %) pada tahun 2010 menurun jadi 832.900 jiwa (10,29 %) pada tahun 2011.

Capaian lain terjadi peningkatan produksi beberapa komoditas unggulan dan peningkatan sector-sektor lainnya antara lain dari sektor pertanian produksi beras tetap dapat mempertahankan surplus beras 2 juta ton dengan produksi pada tahun 2010 sebesar 2,77 juta ton, dan pada tahun 2011 dapat melampaui surplus 2 juta ton sebesar 2,90 juta ton beras, produksi jagung tahun 2010 sebesar 1,34 juta ton dan tahun 2011 meningkat menjadi 1,41 juta ton, sedangkan produksi kakao tahun 2010 sebesar 173,56 ribu ton dan meningkat sebesar 196,69 ribu ton pada tahun 2011 sedangkan populasi sapi tahun 2010 sebesar 849.000 ekor meningkat menjadi 1.017 ekor pada tahun 2011. Pada sector perikanan komoditi unggulan udang produksi tahun 2010 sebesar 19.070 ton dan meningkat sebesar 26.240 ton pada tahun 2011, rumput laut produksi tahun 2010 sebesar 1.076 ribu ton meningkat menjadi 1.644 ribu ton tahun 2011. Dalam hal penataan ruang di Sulawesi Selatan diatur melalui Perda No.9 tahun 2009 tentang RTRW Prov. Sulsel. Perda ini merupakan RTRW pertama di Indonesia yang merujuk UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang hingga tahun 2011 terdapat 6 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memiliki Perda RTRWK yakni Kabupaten Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Kota Pare-pare, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/kunjungan-kerja-pemprov-banten-di-sulawesi-selatan

Rabu, 14 Maret 2012

Sulsel Dorong Pelabuhan Garongkong Masuk MP3EI

Rabu, 14 Maret 2012

Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mendorong pengembangan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru masuk dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Rabu, mengatakan, pemerintah provinsi berharap dengan masuknya rencana pengembangan pelabuhan tersebut dalam program MP3EI, dapat diperoleh dukungan anggaran sekitar Rp200 miliar.

"Kita dorong tahun ini, program ini kan percepatan," ujarnya usai dialog kupas tuntas peluang dan tantangan implementasi program MP3EI Koridor Sulawesi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulsel.

Ia mencontohkan, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar sudah sangat padat. Setiap hari terdapat sekitar 20-30 kapal yang berlabuh dan mengantre hingga tiga atau empat hari.

Dengan demikian, tambahnya, pengembangan-pengembangan kapasitas dan fasilitas infrastruktur pelabuhan sudah sangat dibutuhkan.

Sementara itu Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistio mengatakan, pengembangan infrastruktur menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program MP3EI.

"Itu yang membuat biaya logistik kita menjadi mahal karena kita tidak memiliki sarana untuk menampung produk-produk yang sifatnya curah," katanya.

Dia mencontohkan, mengirim barang dari China ke Indonesia lebih murah dari Makassar ke Jakarta.

" Hal-hal seperti ini yang perlu kita benahi. Pekerjaan rumah kita banyak dalam bidang infrastruktur, harus dipercepat dengan semangat dari MP3EI," jelasnya.

Menurutnya, secara nasional kondisi infrastruktur masih sangat minim seperti pelabuhan. Untuk itu, pihaknya meminta setiap koridor dalam pelaksanaan program lebih fokus dalam percepatan sarana-sarana infrastruktur, salah satunya pelabuhan karena berkaitan erat dengan daya saing.

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/37239/sulsel-dorong-pelabuhan-garongkong-masuk-mp3ei

Pemerintah Provinsi Sulsel Mendapat Kucuran Anggaran dari APBN Tahun 2012

Rab, 14/03/2012

Untuk program pencapaian swasembada daging nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 30 miliar dari APBN tahun 2012. Anggaran tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat untuk mencapai swasembada daging sapi dan kerbau nasional tahun 2012. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, H. Murtala Ali, Selasa 13 Maret 2012.

Tahun ini Direktorat Jenderal Peternakan Kementrian Pertanian menargetkan peningkatan populasi ternak di Sulsel, baik sapi maupun kerbau. Kita targetkan untuk sapi maupun kerbau hingga 1 juta 80 ribu ekor, pihaknya mengaku optimis bakal mencapai target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebelum akhir tahun 2012 ini. Sebab hingga Februari lalu populasi sapi dan kerbau di Sulsel telah mencapai 1 juta 21 ribu ekor. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa khusus untuk pengembangan kerbau di Sulsel pihaknya fokus pada 8 Kabupaten/Kota di antaranya Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, Takalar, Bantaeng, Soppeng dan Wajo.

Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan penyediaan pangan hewan yang aman,sehat dan halal. Bantuan dana pencapaian swasembada daging sapi kerbau, itu diberikan langsung ke rekening kelompok di kabupaten dan pemanfaatanya akan diawasi langsung oleh Dirjen Peternakan sebagai bentuk keseriusan meningkatkan stok daging nasioanal. Program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap daging import. Sementara untuk pemanfaatan dananya, lanjut dilakukan dalam bentuk peningkatan populasi ternak, produksi pakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, serta pemberian pelatihan kepada kelompok ternak.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemerintah-provinsi-sulsel-mendapat-kucuran-anggaran-dari-apbn-tahun-2012

Rapat Pemantapan Pelaksanaan MTQ Tk.Prov.Sulsel

Rab, 14/03/2012

Pemantapan pelaksanaaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di pimpin oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, H. A. Muallim di Ruang Data Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 14 maret 2012. Persiapan pelaksanaan MTQ di kabupaten Sinjai semuanya sudah rampung.

Pada rapat tersebut duibahas tentang kesiapan panitia pelaksana pemondokan sudah disiapkan 425 rumah pendduduk, satu kontingen terdiri dari 40 orang jadi 1 setiap kabupaten mendapat jumlah pemondokan yang berbeda. Mengenai air sudah disiapkan dari PDAM dan sudah disiapkan penampungan air setiap rumah, begitu juga listrik sudah disiapkan genset.

Tanggal 23 Maret 2012 rencananya dilaksanakan malam Taaruf (malam ramah tamah) sekaligus pelantikan dewan hakim yang menampilkan qasidah dan tarian massal. Tanggal 24 Maret 2012 dilaksanakan pawai yang diikuti oleh semua kontingen dan lomba kafila, dan setelah pawai dilanjutkan pembukaan pameran yang diikuti seluruh kab/kota, penutupan pameran tanggal 30 Maret 2012.

H. A. Muallim selaku penanggung jawab umum pada pelaksanaan MTQ mengharapkan pada pameran tersebut nantinya dipamerkan Alquran yang ditulis tangan, tasbih dan semua yang berhubungan dengan religi.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/rapat-pemantapan-pelaksanaan-mtq-tkprovsulsel

Tahun Ini, Sulsel Bangun 10 Jembatan dari APBN

RABU, 14 MARET 2012

MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2012 ini. Selain jalan penghubung antar kabupaten, tahun ini pemprov akan membangun sekitar 10 jembatan di beberapa kabupaten/kota.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, Abdul Latief, di kantornya, Selasa, 13 Maret, mengatakan, tahun ini pihaknya akan merealisasikan pembangunan 10 jembatan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.

“Secara nasional dari APBN, kita ada penanganan jalan berkala 14 paket. Seperti, rekonstruksi jalan sebanyak delapan kegiatan, pelebaran jalan 18 unit dan termasuk pembangunan jembatan ada 10 unit.

Sehingga, total jumlah paket ada 50 kilometer. Ini sudah disiapkan total anggaran Rp821 miliar,” jelas Abdul Latief.

Dia menambahkan, 10 jembatan tersebut, di antaranya ada di Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Bone, Wajo, dan Kota Makassar.

“Tahun ini kita ada penanganan jembatan, ada di beberapa kabupaten. Seperti, jembatan COI (Centrapoin of Indonesia) di Kota Makassar dan Jembatan Solo di perbatasan Wajo dan Bone,” katanya.

Selain itu, ia juga mengaku bahwa ada sejumlah pembangunan jalan yang dilakukan untuk penyelesaian. Salah satunya, pengerjaan jalan poros Maros-Parepare yang saat masih tersisa sekitar 7,5 kilometer.

“Maros-Parepare yang panjangnya 122 kilometer, tahun ini saya kira kita sisa menangani sekitar 7,5 kilometer. Beberapa jembatan (pada poros Maros-Parepare) tahun ini juga akan kita laksanakan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya telah mempersiapkan dana sebesar Rp170 miliar lebih untuk merampungkan pengerjaan jalan tersebut.

“Kita menyiapkan dana sebesar Rp170 miliar lebih. Dan memang ada lahan sekitar tiga kilometer yang sementara kita negosisasikan, paling tidak ini sudah bisa hampir selesai pada akhir tahun ini,” jelasnya.

Pembangunan jembatan pada poros tersebut diperkirakan akan selesai pada awal tahun 2013.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/tahun-ini-sulsel-bangun-10-jembatan-dari-apbn

Swasembada Daging di Sulsel Dialokasikan Rp30 Miliar

RABU, 14 MARET 2012

MAKASSAR, - Untuk program pencapaian swasembada daging nasional, Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 30 miliar dari APBN tahun 2012.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Murtala Ali, mengatakan, anggaran ters ebut merupakan dukungan pemerintah pusat untuk mencapai target swasembada daging sapid an kerbau nasional tahun 2012.

“Jadi itu merupakan bantuan yang diharapkan bisa meningkatkan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, dan halal,” jelas Murtala, melalui telepon genggamnya, Selasa, 13 Maret.

Lanjut, Murtala menjelaskan, bantuan dana pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau itu diberikan langsung ke rekening kelompok di kabupaten dan pemanfaatannya akan diawasi langsung oleh Dirjen Peternakan, sebagai bentuk keseriusan meningkatkan stok daging nasional.

“Program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap daging import,” tambahnya.

Sementara untuk pemanfaatan dananya, lanjut Murtala, dilakukan dalam bentuk peningkatan populasi ternak, produksi pakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, serta pemberian pelatihan kepada kelompok ternak.

Tahun ini, masih kata dia, Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan populasi ternak di Sulsel, baik sapi maupun kerbau. “Kita ditargetkan untuk sapi maupun kerbau hingga 1 juta 80 ribu ekor,” katanya.

Lebih jauh, pihaknya mengaku optimis bakal mencapai target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebelum akhir tahun 2012 ini. Sebab, hingga Februari lalu, populasi sapid an kerbau di Sulsel telah mencapai 1 juta 21 ribu ekor.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa khusus untuk pengembangan kerbau di Sulsel, pihaknya fokus pada 8 kabupaten kota, di antaranya, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, Takalar, Bantaeng, Soppeng, dan Wajo.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/swasembada-daging-di-sulsel-dialokasikan-rp30-miliar

Selasa, 13 Maret 2012

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN GRATIS PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011/2012

Selasa, 13 Maret 2012

Sejak diberlakukannya Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juli 2008, animo masyarakat yang mengunjungi fasilitas/sarana kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit serta Balai Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan semakin meningkat dan masyarakat telah merasakan manfaat dengan adanya Program tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan utama program tersebut yaitu selain meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan juga manfaat yang diperoleh bahwa masyarakat dapat lebih dini menemu-kenali penyakit yang dideritanya.

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait perkembangan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, sebagai berikut :

A.   Kepesertaan
Perkembangan jumlah kepesertaan yang dilayani dengan Program Kesehatan Gratis yaitu :
•   Tahun 2008, 2.336.875 jiwa
•   Tahun 2009, 4.472.546 jiwa
•   Tahun 2010, 4.576.525 jiwa
•   Tahun 2011, 4.742.757 jiwa
•   Tahun 2012, 4.696.903 jiwa
Tahun 2009 telah diadakan/didistribusi Kartu Kesehatan Gratis sebanyak 1.100.000 lembar dan tahun 2010 diadakan/distribusi sebanyak 1.000.000 lembar (proses pengadaan triwulan II)

B.   Pelayanan Kesehatan
Angka kunjungan/cakupan pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2009, sbb :
•   Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)   = 4.139.570 kunjungan
•   Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)   =     56.532 kunjungan
•   Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)   =   349.921 kunjungan
•   Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)   =     92.532 kunjungan
•   Jumlah pasien yang dirujuk           =       7.883 pasien
Masyarakat Pengguna Pelayanan Kesehatan Gratis

C.   Pembiayaan
Alokasi anggaran untuk Program Kesehatan Gratis mengalami peningkatan selama proses pelaksanaannya :
•   Tahun 2008, Rp. 81.794.451.410,-
•   Tahun 2009, Rp. 93.511.897.034,-
•   Tahun 2010, Rp. 103.432.900.476,-
•   Tahun 2011, Rp. 174.827.469.170,-
•   Tahun 2012, Rp. 187.545.859.092,-

D.   Legalitas aspek/payung hukum
•   Pergub No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Gratis serta Petunjuk Teknis
•   Pergub No. 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit serta Petunjuk Teknis
•   PERDA No. 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan.
Indikator Keberhasilan Program Pelayanan Kesehatan Gratis :

1.   Meningkatnya Akses masyarakat untuk datang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas makin meningkat, dimana terlihat peningkatan kunjungan pasien yang datang berobat di Puskesmas setiap harinya menjadi rata-rata 100 orang, yang biasanya hanya berkisar 60 orang setiap hari, artinya ada peningkatan masyarakat yang memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas menjadi 40 %

2.   Masyarakat miskin yang tidak masuk Quota program Jamkesmas, yang biasanya berpikir datang ke Puskesmas dan Rumah Sakit, karena factor pembiayaan, maka dengan adanya Program Pelayanan Kesehatan Gratis selama ini Jumlah Kunjungan dan Rujukan ke Rumah Sakit juga meningkat dari 20 orang dirujuk meningkat menjadi 40 orang perhari (100% )

3.   Dengan adanya Sistem Rujukan yang berjenjang, Rumah Sakit tidak lagi terjadi penumpukan pasien sehingga meningkatkan mutu pelayanan.

4.   Dengan system Regionalisasi Rumah Sakit untuk mendekatkan akses daerah terpencil, dan perbatasan sehingga, masyarakat mendapat pelayanan kesehatan murah, aman, dan cepat namun berkualitas.

5.   Meningkatnya kunjungan Ibu Hamil, yang datang ke Puskesmas atau Bidan Desa untuk memeriksakan kehamilannya. Yang biasanya yang datang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas hanya 10 orang, namun dengan adanya Program Pelayanan Kesehatan Gratis meningkat sampai 20 orang setiap minggu, artinya ada peningkatan 100%.

Sumber: http://dinkes-sulsel.go.id/new/index.php?option=com_content&task=view&id=781&Itemid=1

Sulsel Wacanakan Subsidi untuk Rakyat

Selasa, 13 Maret 2012

Syahrul Yasin Limpo

MAKASSAR, -- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan April mendatang akan menimbulkan pengaruh bagi masyarakat. Tak terkecuali di Sulsel. Makanya, sebagai langkah antisipasi, pemerintah provinsi mewacanakan akan memberikan subsidi terhadap masyarakat.

Wacana pemberian subsidi ini dilontarkan gubernur saat dicegat wartawan sebelum meninggalkan kantor gubernur, Senin, 12 Maret, siang kemarin. Menurut Syahrul, saat ini, ia sedang memikirkan solusi atas kemungkinan kenaikan harga BBM.

"Saya lagi pikirkan. Bagaimana dan dari mana yang saya harus (ambil). Saya harus jaga saya punya rakyat selama satu dua bulan, tidak bersoal. Ada kenaikan (BBM) tapi rakyat Sulsel tidak bersoal. Kalau perlu pemda keluarkan uang," kata Syahrul.

Terkait kenaikan BBM ini, Syahrul juga berharap Pertamina bisa menjaga stok BBM. "Saya minta Pertamina, suplai harus tersedia. Bukan kenaikan BBM yang paling penting," katanya.

Kedua menurut Syahrul, pihaknya akan melakukan upaya preventif agar tidak terjadi kelangkaan. "Kita akan berupaya secara preventif menjaga agar tidak terjadi penimbunan. Ketiga, saya pusing pikirkan bagaimana mengendalikan dampak. Salah satunya, bagaimana agar nelayan tetap bisa melaut untuk tangkap ikan. Itu yang ada di pikiran saya," katanya.

Makanya, menurut dia, dia akan segera melakukan pertemuan dengan jajaran terkait. "Segera kita akan rapatkan membangun policy untuk itu. Bagaimana agar orang ke kantor atau ke sekolah tidak bersoal oleh persoalan tarif. Memang pekerjaan saya berat," ujar Syahrul.

Ditanya kemungkinan adanya penyesuaian anggaran sebagai dampak kenaikan harga, Syahrul mengatakan, itu pasti. "Perlu, harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kasih saya waktu satu minggu ini bagaimana caranya naik tapi tidak bersoal. Saya tidak melihat hanya dengan BLT dan macam-macam itu bisa menyelesaikan persoalan. Apalagi nanti pas ada BLT naik tiba-tiba jumlah orang miskin padahal harusnya kita bisa kendalikan," tegasnya.

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120312202520-sulsel-wacanakan-subsidi-untuk-rakyat

Populasi Ternak Sulsel Ditarget Satu Juta Ekor

Selasa, 13 Maret 2012

Makassar - Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian menargetkan populasi ternak Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai satu juta delapan puluh ribu ekor pada 2012.

"Kita ditargetkan untuk sapi maupun kerbau hingga satu juta delapan puluh ribu ekor," Kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulsel Murtala Ali di Makassar, Selasa.

Ia optimistis target tersebut dapat tercapai sebelum akhir 2012 karena hingga Februari 2012 populasi sapi dan kerbau Sulsel telah mencapai satu juta 21 ribu ekor.

Tahun ini, Provinsi Sulsel memperoleh alokasi anggaran dalam APBN senilai Rp30 miliar untuk mendukung program swasembada daging nasional.

Anggaran tersebut, jelasnya, akan disalurkan langsung melalui ke rekening kelompok peternak di kabupaten dan pemanfaatannya diawasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan.

Selain peningkatan populasi, anggaran akan dimanfaatkan untuk produksi pakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit serta pemberian pelatihan kepada kelompok ternak.

"Program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap daging import," ujarnya.

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/37214/populasi-ternak-sulsel-ditarget-satu-juta-ekor

Senin, 12 Maret 2012

Kondisi Jalan Provinsi Ditarget Meningkat 10,23 Persen

Senin, 12 Maret 2012

Makassar - Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ditargetkan mengalami peningkatan hingga 10,23 persen pada 2012 dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi.

"Ini target kita selama 2012 dan ada peningkatan kondisi jalan provinsi sampai 10,23 persen," kata Kepala Dinas Bina Marga Abdul Latief di Makassar, Senin.

Ia memaparkan, hingga akhir 2011, kondisi jalan provinsi yang total panjangnya sekitar 1.147 kilometer, sekitar 858 kilometer atau 74,76 persen dalam kondisi mantap, 39, 96 persen dalam kondisi baik serta kondisi sedang 34,08 persen.

Sekitar 289 kilometer diantaranya hingga saat ini masih dalam keadaan rusak terdiri atas rusak ringan 18,22 persen dan rusak berat kurang lebih tujuh persen atau sepanjang 289 kilometer.

Sementara itu, untuk kondisi jalan nasional yang total panjangnya sekitar 1.722 kilometer sekitar 12 persen atau sekitar 206 kilometer dalam keadaan rusak terdiri atas rusak ringan sepanjang 7,51 persen dan rusak berat sekitar 4,5 persen.

"Kondisi jalan nasional kita yang baik kurang lebih 54,56 persen dan sedang 33,43 persen. Hingga sekarang yang dalam kategori mantap sekitar 87,99 persen atau kurang lebih 1.515 kilometer. Masih ada kondisi yang perlu dipermantap sekitar 21 persen, ini target kita 2012," ujarnya.

Untuk pemeliharaan jalan, pada 2012 pihaknya akan menangani sekitar 40 kilometer di sejumlah daerah diantaranya Kabupaten Soppeng, Pangkep, Sinjai, Wajo, Sidrap dan Gowa.

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/37164/kondisi-jalan-provinsi-ditarget-meningkat-1023-persen

Gubernur Janjikan Reward Bagi Aparat Berprestasi

SENIN, 12 MARET 2012

MAKASSAR,—Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo berjanji akan memberikan reward berupa kenaikan tunjangan sebesar 20 persen kepada aparat pemerintah yang berprestasi. Hal itu diungkapkan saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan Kantor Wilayah Makassar Sulistyo Prasetyo, di ruang kerja gubernur, Senin (12/3).

“Siapapun aparat yang bisa over target, maka akan diberikan reward,” kata Syahrul.

Mantan Bupati Gowa dua periode itu mengatakan, seseorang bisa bekerja dengan baik jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Apalagi, aparat pemerintah memegang tanggung jawab yang besar. Tentunya, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, justru akan menimbulkan masalah.
“Perlihatkan prestasi kerja,” imbaunya.

Syahrul mengungkapkan, hal itu telah berhasil diterapkan di kementrian keuangan. Namun, untuk aparat pemerintah di lingkup Pemprov Sulsel, pihaknya sedang menyiapkan model yang tepat.

“Tentunya, jika ini berhasil, patut ditiru oleh dan diujicobakan di kabupaten/kota yang ada di Sulsel,” ujarnya.

Dalam silaturahmi tersebut, Syahrul juga menyampaikan peningkatan ekonomi yang cukup signfikan di Sulsel sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Ia juga meminta agar Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara banyak melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota terkait pendataan aset mereka.

“Tingkat pendapatan masyarakat Sulsel untuk membayar pajak sangat luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak,” urainya.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/gubernur-janjikan-reward-bagi-aparat-berprestasi

Harga Gabah di Petani Naik

Senin, 12 Maret 2012

MAKASSAR– Harga beras dan gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai naik. Kenaikan harga ini disebabkan Bulog sudah membeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang baru.

Sebelumnya, harga GKP di tingkat petani hanya sekitar Rp3.350 per kilogram (kg). Namun sejak beberapa pekan terakhir ini, harganya mulai naik hingga menjadi Rp3.500 per kg.Sedangkan harga beras masih di kisaran Rp6.600 per kg “Petani untung jika harga seperti ini,”kata Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel Rahman Daeng Tayang di Makassar,kemarin. Menurut dia, membaiknya harga beras dan GKP lantaran Perum Bulog Divre Sulsel mulai membeli dari awal hasil panen petani. “Sebelumnya Bulog membeli di akhir panen. Namun saat ini lebih cepat,” kata Rahman.

Dampaknya, menurut dia, pengusaha juga membeli lebih awal dan tidak menunggu sampai panen raya.“Sudah ada beberapa daerah yang panen. Seperti Soppeng, Wajo, Sidrap, termasuk sebagian Pinrang,” ujar Rahman. Setelah daerah tersebut, kata Rahman, akan menyusul Luwu Raya yang mencakup Palopo dan sekitarnya. April nanti, katanya, yang akan panen adalah Barru hingga Banteng.“Yang panen saat ini adalah padi gadu atau musim tanam kedua,”katanya.

Sedangkan untuk panen raya, baru akan dimulai April hingga sekitar Agustus. Rahman mengatakan, diprediksi panen tahun ini bisa mencapai 5,2 juta ton. “Hasil panen kita bisa dijual antar pulau juga,” katanya. Rahman mengatakan, konsumsi beras warga Sulsel sebanyak 139 kg/kapita/tahun. Menurutnya, jumlah tersebut akan ditekan hingga 110 kg/kapita/ tahun. “Tujuannya agar Sulsel punya stok cadangan,” katanya.

Sementara itu,Humas Kantor Bank Indonesia (BI) Makassar Gusti Raizal Eka Putra meminta pemerintah Provinsi Sulsel,menyediakan data stok beras. Baik di gudang Bulog maupun milik pedagang.“Karena selama ini sangat sulit untuk mendapatkan data beras,” kata Gusti. Menurutnya, data tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat konsumsi per kapita warga Sulsel.

“Kemudian akan dicocokkan dengan stok beras yang dimiliki,”jelasnya. Jika data tersebut lengkap, maka dengan mudah mengawasi posisi stok kalau terjadi kenaikan harga di tingkat pedagang. “Jika stok banyak dan harga naik, bisa jadi ada penimbunan,” katanya. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, GKP dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25%, serta kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp3.300 per kg di petani, atau Rp3.350 per kg di penggilingan.

Sementara itu, harga pembelian gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp4.150 per kg di penggilingan, atau Rp4.200 per kg di gudang Perum Bulog.

Kemudian, harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 2%, dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp6.600 per kg di gudang Perum Bulog.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/476658/

Bantuan Kapal Nelayan Mulai Dioperasikan

SENIN, 12 MARET 2012

WATAMPONE, – Bantuan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melalui Dinas Perikanan Sulsel ke Pemerintah Kabupaten Bone senilai Rp1,5 miliar untuk pengadaan kapal bagi nelayan kini sudah mulai dioperasikan di wilayah BajoE, Sabtu, 11 Maret.

Bupati Bone, HAM Idris Galigo bersama anggota DPRD Provinsi Sulsel, HA Irsan Idris Galigo SH dan 757 Kelompok Usaha Bersama (KUB) menggelar selamatan sekaligus menguji kapal di seputaran tanggul BajoE. Humas Setda Bone, A Bchtiar, mengatakan Perairan BajoE dengan

kekayaan alam ikan dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan anggota.

Tercatat 757 Kelompok Usaha Bersama memilik 17 kapal dengan mempekerjakan 100 anak buah kapal (ABK) dari bantuan Dinas Perikanan memiliki mesin bertenaga 170 PK dan mesin pembantu berkekuatan 27 PK. Kapal ini juga memiliki jarring dengan radius 500 meter dan mampu menjangkau kedalaman 80 meter.

Kapal ini juga dilengkapi dengan mesin pelampung, mesin penari jaring dua buah sampan untuk menebar jaring serta alat komunikasi dan GVC radar untuk mendeteksi ikan.

“Kapal ini harus dikelolah dengan baik agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KUB,” harap Bachtiar melalui pesan singkatnya.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/daerah/bantuan-kapal-nelayan-mulai-dioperasikan

Jalur Pangkep-Bone Mulai Dirintis

Senin, 12 Maret 2012

FAJAR -- Pengukuran jalan lintas Sulawesi dengan jalur alternatif Kota Makassar- Pangkep- Bone mulai dilakukan. Pihak Bina Marga Pemrov Sulsel turun langsung melakukan pengukuran jalan sepanjang 40 kilometer tersebut yang dimulai Jumat, 9 Maret hingga kemarin. Rintisan jalan ini nantinya akan dijadikan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Pangkep dengan Kabupaten Bone.

Pengukuran bermula di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro menuju kecamatan Tondong Tallasa. Selain pengukuran panjang jalan juga dilakukan pengukuran ketebalan aspal jalan. Panjang jalan yang akan melintasi Kabupaten Pangkep menuju Kabupaten Bone diperkirakan sekira 40 kilometer dengan kondisi topografi jalan berbukit.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pangkep, Ir Sunandar, Minggu 11 Maret. Ia mengatakan jalan alternatif tersebut nantinya akan membantu mempercepat mobilisasi warga setempat. "Kami telah lama mengusulkan jalan alternatif ini, alhamdulillah tahun ini mulai direalisasi. Kami akan mendukung upaya Pemprov Sulsel untuk membuka jalur jalan lintas Sulawesi yang menjadi jalur alternatif bagi warga untuk mempercepat mobilisasi," terang Sunandar.

Lebih lanjut, Sunandar menjelaskan, jalur jalan poros yang akan ditingkatkan di Pangkep kini sudah aspal dan sebagian lagi sudah betonisasi. Jalur jalan lintas alternatif ini, melalui Kecamatan Minasa Tene, Kecamatan Bungoro hingga, Kecamatan Tondong Tallasa dengan panjang jalan 40 km ke wilayah tenggara Pangkep.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Kimpraswil Sulsel, Ir M Arifin, MT, mengungkapkan, tahun ini pihaknya telah menganggarkan sebanyak Rp2 miliar untuk peningkatan jalur jalan kabupaten menjadi jalan provinsi di Kabupaten Pangkep.

Anggaran tersebut masih terbilang sedikit dari kebutuhan anggaran seluruhnya yakni sekira Rp20 miliar. Untuk itu, pihaknya berjanji akan ada peningkatan anggaran agar penyelesaian pekerjaan jalan dapat segera dipacu.

"Anggaran sebesar Rp 2 miliar ini baru tahap awal, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar agar target penyelesaian dapat dicapai," tandasnya.

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120311184636-jalur-pangkepbone-mulai-dirintis

Minggu, 11 Maret 2012

Program Kebun Bibit Rakyat - Sulsel Siapkan 35 Juta Pohon untuk GNRHL

Minggu, 11 Maret 2012

MAKASSAR – Dinas Kehutanan Sulsel menyiapkan 35 juta bibit pohon untuk mengintensifkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) pada 2012. Penghijauan dilakukan melalui program kebun bibit rakyat (KBR).

Kepala Dinas Kehutanan Sulsel Syukri Matinetta mengatakan, saat ini terdapat 700 KBR yang dikelola dua balai besar, yakni Walanae-Jene’berang dan Pompengan-Jeneberang. Setiap KBR mampu menghasilkan 50.000 bibit pohon dan mayoritas akan ditanam di empat kawasan daerah aliran sungai (DAS), yakni Jene’berang,Pompengan,Walanae, dan Saddang.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan, laju degradasi hutan di Sulsel sekitar 500.000 hektare (ha). Hingga 2011, baru 300.000 ha lahan kritis yang telah ditangani. Optimalisasi program penghijauan juga dilakukan melalui upaya kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta dalam bentuk penyiapan bibit pohon.

Program penanaman pohon serentak di Sulsel melalui program Go Green diawali dengan pemecahan rekor penanaman 1 juta pohon pada Februari 2010. Program ini dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Wajo untuk mendukung target penanaman 1 miliar pohon per tahun secara nasional.

Tercatat 28 juta pohon telah ditanam pada periode Januari hingga Oktober 2010. Jumlah itu melebihi target yang direncanakan, yaitu 8 juta pohon. Aksi penanaman pohon kemudian berlanjut dengan gerakan serentak menanam 2 juta pohon pada November 2010 serta penghijauan melalui udara yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan Universitas Hasanuddin.

Mulai 2011, Provinsi Sulsel bertahap melakukan penghijauan di seluruh lahan kritis seluas 682.784 ha hingga 2013 dengan metode penebaran bibit pohon melalui udara. Tahap awal penghijauan dilakukan di areal 4.400 ha di kawasan hutan dekat Lapangan Lappa Kobedae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, pada Oktober 2011.

Penghijauan selanjutnya dilakukan di lima kabupaten, yaitu Maros, Gowa, Pinrang, Enrekang,dan Tana Toraja,dengan luas keseluruhan lahan 28.000 ha. Program penghijauan tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah provinsi dengan Yayasan Kalla dengan biaya Rp20 miliar.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/476471/

Sabtu, 10 Maret 2012

Produksi Beras Ditargetkan 3,9 Juta Ton

Sabtu, 10 Maret 2012

MAKASSAR – Pemprov Sulsel menargetkan produksi beras mencapai 3,9 juta ton pada 2013. Sementara produksi jagung diharapkan dapat melebihi angka produksi 2011 yang mencapai 1,5 juta ton.

“Kami harus menjadi pemasok pangan beras dan jagung nasional. Makanya dalam target 2013, sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang telah ditandatangani Gubernur, target kami 3,9 juta ton termasuk surplus dengan perhitungan konsumsi Sulsel 900.000 ton,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur,kemarin. “Pada sektor kelautan dan perikanan,seperti rumput laut, harus ditingkatkan hingga 1,5 juta ton basah,kemudian udang kurang lebih 30.000 ton dan itu harus dicapai karena itu sudah menjadi komitmen,”papar dia.

Peningkatan target sektor pertanian dan tanaman pangan serta kelautan dan perikanan ini terkait empat sektor yang masuk dalam perencanaan program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sementara itu,pada sektor pertambangan dan energi direncanakan surplus energi listrik hingga 400 megawatt, di antaranya dari pembangkit listrik baru berkapasitas 2x100 megawatt di Kabupaten Jeneponto dan2x50megawattdiKabupaten Barru pada 2012.

“Kami berharap bisa surplus karena setiap tiga bulan dibutuhkan tambahan 30 hingga 40 megawatt,”ujarnya. Kemudian pada 2013,terdapat beberapa tambahan pembangkit tenaga listrik lain yang beroperasi sehingga dapat memasok listrik beberapa wilayah dengan baik.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/476358/

Anggaran Rusunawa Sulsel Rp100 Miliar

Sabtu, 10 Maret 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memperoleh anggaran pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) senilai Rp100 miliar dari Kementerian Perumahan Rakyat pada 2012.

Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel Sumiheriza mengatakan, secara nasional Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan 1.000 unit rusunawa hingga 2015. Di Sulsel,pembangunan rusunawa tahun ini akan dilaksanakan di Kota Makassar,Parepare, serta Kabupaten Bantaeng, Pangkep, Luwu Timur, dan Bone. Sulsel mendapatkan kuota 10 twin blockrusunawa.Anggaran pembangunan setiap twin blockrusunawa mencapai Rp10 miliar.

Kuota pembangunan rusunawa di Sulsel tahun ini bertambah dua unit dibandingkan tahun sebelumnya delapan unit. Setelah pembangunannya rampung, pengelolaan rusunawa menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota termasuk penyediaan listrik dan air bersih.Pemerintah provinsi bertanggung jawab pada perbaikan lingkungan dalam bentuk pembangunan jalan dan drainase. Hal itu terkait penyediaan lahan yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program di sejumlah provinsi.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/476355/

Gubernur Ingatkan Pejabat Jauhi Korupsi

Sabtu, 10 Maret 2012

MAKASSAR – Gubernur Sulsel meminta seluruh pejabat dan staf dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak coba-coba melakukan tindakan korupsi.

Satu tindakan korupsi dipastikan bakal menjadi sumber kesalahan pemerintah yang bermuara pada persoalan hukum. HalituditegaskanSyahrul Yasin Limpo dalam sambutannya seusai melantik dan mengambil sumpah 172 pejabat struktural eselon III dan VI lingkup Pemprov Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. “Jabatan adalah pemberian Tuhan dan datang dari diri sendiri. Syukuri apa yang ada. Orang kadang tidak bahagia, meskipun punya banyak uang dan jabatannya tinggi karena dia tidak pandai bersyukur dan berterima kasih,”katanya.

Karena itu, mantan Bupati Gowa dua periode ini meminta pejabat baru yang dilantik selalu menjaga amanah tersebut sebagai kewajiban dan pertanggungan secara moral kepada Tuhan. ”Ingat, tidak ada tugas tanpa risiko. Pejabat harus sadar fungsi dan tugas.Jangan korupsi. Satu saja pejabat yang korup, itu akan jadi sumber kesalahan pemerintah,”ungkap dia. Pejabat yang korupsi akan berhadapan dengan hukum. Syahrul menambahkan, tak ada alasan bagi para pejabat di Sulsel berkompetisi dengan baik untuk mendapatkan prestasi yang terbaik.

Pasalnya, Sulsel saat ini mengalami perkembangan pesat, semuanya atas kerja sama semua pihak, termasuk para staf dan pejabat Pemprov. Dalam pelantikan tersebut, kebanyakan pejabat yang dilantik mengisi sejumlah posisi yang kosong dalam SKPD biro, badan dan dinas. Sebanyak 32 pejabat eselon III dan 140 pejabat eselon IV dilantik bersamaan.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/476362/

Target Pendapatan Naik Rp500 Miliar

Sabtu, 10 Maret 2012

MAKASSAR, -- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel memasang target tinggi untuk pendapatan di 2012, yakni Rp4,6 triliun. Proyeksi untuk pendapatan di 2013 mendatang juga tak kalah besarnya yakni Rp5,1 triliun. Jika dibandingkan antara 2012 dan 2013, ada target kenaikan pendapatan sekira Rp500 miliar.

Kepala Dispenda Sulsel, Arifuddin Dahlan, membeberkan hal ini dalam ekspose program kerja SKPD di ruang media center kantor gubernur Sulsel, Jumat, 9 Maret. Menurut Arifuddin, khusus untuk pendapatan 2012 yang besarannya Rp4,6 triliun, itu sudah mencapai kenaikan 100 persen jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang hanya Rp2,1 triliun.

"Dalam kurun waktu tiga atau empat tahun, pendapatan kita sudah naik 100 persen. Ini berarti kinerja pendapatan kita bagus dan tingkat pertumbuhan rata-rata 17 persen," kata Arifuddin.

Data Dispenda menyebutkan, untuk pendapatan 2012, dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu ditarget Rp2,3 triliun. Ini berasal dari pajak daerah Rp2,1 triliun yang meliputi PKB, PKB di atas air, BBN KB, BNKB di atas air, PBBKB, pajak air di bawah tanah, serta pajak air permukaan. Selain itu ada juga dari retribusi daerah Rp123,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp64 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp57 miliar.

Selain PAD, ada juga pendapatan dari dana perimbangan Rp1,3 triliun yang berasal dari bagi hasil DBH Pajak dan DBH SDA, serta dana alokasi umum Rp996,9 miliar dan dana alokasi khusus Rp42 miliar. Lain-lain pendapatan yang saha ditargetkan Rp928 miliar.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, mengatakan, di Sulsel ke depan akan banyak proyek yang berjalan. Itu kata dia sudah masuk dalam Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Program unggulan misalnya pertanian, bagaimana kita menjadi penyanggah pangan nasional," jelas dia.

Yang lain menurut Tan, yakni listrik Bosowa di Jeneponto yang berkapasitas 2x100 megawatt harus berfungsi bersama Barru yang berkapasitas 2x50 megawatt.

"Beberapa poros jalan yang menghubungkan urat nadi perekonomian Sulsel antara lain Maros-Bone, dan poros selatan yang menghubungkan Gowa hingga Sinjai juga akan diselesaikan. Kita juga akan memulai membangun pelabuhan baru Makassar. Di sektor perikanan, Pelabuhan Untia, mendapat suntikan APBN Rp100 M dari biayanya secara keseluruhan Rp300 miliar. Kita usahakan 2012 selesai. Lalu ada juga beberapa bandara, termasuk Tator," katanya.

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120309194935-target-pendapatan-naik-rp500-miliar

Pemprov Mutasi 172 Pejabat

SABTU, 10-03-2012

Pejabat Baru Jangan Ada Korup

MAKASSAR, -- Sebanyak 172 pejabat Eselon III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi Provinsi (Pemprov) Sulsel dilantik, Jumat (9/3).
Dari 172 pejabat tersebut, diantaranya 32 pejabat eselon III dan eselon IV sebanyak 140 orang.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, mutasi merupakan suatu proses yang sudah biasa dilakukan. Namun, yang terpenting adalah pejabat yang dilantik harus bertanggung jawab kepada semua masalah dan memahami tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dihadapi.
"Jabatan itu pemberian Tuhan dan datang dari diri sendiri, jadi syukuri apa yang ada. Orang yang tidak bahagia, meskipun jabatannya tinggi,itu karena dia tidak pandai bersyukur dan berterima kasih, " katanya usai melantik pejabat eselon III dan IV.
Jabatan, kata Syahrul, bukan sekedar Surat Keputusan (SK) saja. Tetapi, jabatan merupakan tugas dan amanah dari Tuhan yang diberikan untuk dipertanggung jawabkan kepada-Nya. Olehnya itu, lanjut mantan Bupati Gowa dua periode ini, Jaga amanah tersebut sebagai kewajiban dan pertanggungan secara moral ke Tuhan. "Ingat, tidak ada tugas tanpa risiko.
Pejabat harus sadar fungsi dan tugas. Jangan korupsi. Satu saja pejabat yang korup, maka itu akan jadi sumber kesalahan pemerintah," tegas Syahrul.
Pejabat yang korupsi menurut Syahrul akan berhadapan dengan hukum.
Syahrul menambahkan, tak ada alasan bagi para pejabat di Sulsel untuk berkompetisi dengan baik untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Karena saat ini, kata Syahrul, Sulsel saat ini mengalami perkembangan pesat.
"Dan semuanya atas kerjasama semua pihak. Termasuk para staf dan pejabat pemprov," kata Syahrul.
Pemerintahan yang baik, kata Syahrul, adalah pemerintah yang kuat, tangguh, melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat serta tidak mementingkan diri sendiri.
" Tidak ada provinsi yang melampaui Sulsel. Semua ini atas kerjasama seluruh pihak, " ungkapnya. Diketahui, pejabat eselon III dan IV yang dilantik ini diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengusaha Hutan Dinas Kehutanan Pemprov Sulsel, Andi Tonra Salie, Kasubag Tata Usaha Dinas Kehutanan, Al Fosiana Rumaropen dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Sulsel, Muhammad Hatta serta Kasubag BKKBN Sulsel, Meisy S. B. Papayunga.
Pelantikan itu berlangsung diruang pola kantor Gubernur Sulsel ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, para pejabat Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemprov Sulsel.

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=82450

Langganan: Postingan (Atom)