Pusat Informasi Provinsi Sulsel

Rabu, 11 April 2012

Pemprov Sempurnakan Pelayanan Kesehatan Gratis

Rabu, 11 April 2012

MAKASSAR, -- Meski sudah berjalan efektif, pelayanan kesehatan gratis masih menemui banyak kendala. Di antaranya lambatnya penanganan pasien dan terbatasnya tenaga medis. Itu sebabnya pemprov Sulsel terus menyempurnakan pelayanan kesehatan gratis khususnya pasien dengan kondisi ekonomi kurang mampu.

"Semua pihak yang bertugas memberikan pelayanan, harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai amanah. Kita harus mengatakan, bahagia melihat pasien bisa sehat. Karenanya, kalau ada kekurangan harus disempurnakan," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, usai membuka Seminar dan Lokakarya Pemantapan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Hotel Singgasana Makassar, Selasa, 10 April.

Syahrul mengungkapkan, kesehatan gratis bukan berarti sepenuhnya tidak berbayar. Tetapi, biayanya diambil alih pemerintah melalui pendekatan-pendekatan mekanisme yang ada. Pemprov Sulsel, sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp680 miliar untuk kesehatan gratis.

"Yang namanya gratis, kita meringankan apa yang menjadi tanggungan masyarakat. Karena, pada dasarnya, tugas pemerintah adalah memberikan rahmat dan menjadi pelindung bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut mantan Bupati Gowa dua periode itu, harus ada pengaturan dalam pemberian pelayanan kesehatan gratis. Bagi masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke atas, sebaiknya mengambil pelayanan kesehatan yang "berkelas".

"Ini jugalah yang menjadi tugas pemerintah dengan melakukan pengaturan. Yang punya uang, sebaiknya bayarlah, tidak usah pakai yang gratis," tuturnya.
Ia menambahkan, program kesehatan gratis bukanlah janji politik, tagline atau keinginan dari gubernur semata. Tetapi, merupakan tugas pemerintah yang diamanahkan oleh undang-undang.

"Kesehatan gratis juga merupakan bagian dari mengembalikan power of trust. Harus ada saling percaya antara rakyat dan pemerintahnya," imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rachmat Latief, mengatakan tujuan dari pelaksanaan seminar dan lokakarya, untuk mengevaluasi dan memantapkan pelayanan kesehatan gratis. Termasuk, bagaimana tindak lanjutnya melalui agenda aksi yang akan dilaksanakan.

"Kita berharap, akan ada solusi dari berbagai kendala dalam beberapa tataran operasional yang dihadapi di lapangan. Pada intinya, bagaimana menyempurnakan pelayanan kesehatan gratis," harapnya. (iad/pap)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120410184043-pemprov-sempurnakan-pelayanan-kesehatan-gratis

Dinkes Sulsel Survei Tingkat Kepuasan Kesehatan Gratis

Rabu, 11 April 2012

Makassar - Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan kesehatan gratis di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

"Tujuan survei ini selain untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga untuk mengetahui kendala di lapangan," kata Kepala Dinas Kesehatan Makassar dr Rahmat Latief di Makassar, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei 2011, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis mencapai 80 persen.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, perlu menelusuri dan mengetahui lebih jauh realisasi penerapan layanan kesehatan gratis sejak dicanangkan 2008 hingga saat ini.

"Kalau survei tahun lalu hanya dilakukan pada enam rumah sakit regional, kini dilakukan pada 24 kabupaten/kota di Sulsel," katanya.
Bentuk survei tersebut, kata dia, melalui dialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mengetahui kendala maupun mendapatkan masukan dari masyarakat pengguna layanan kesehatan gratis.

Khusus hasil survei 2011 diketahui kendala yang dirasakan masyarakat adalah letak RS kabupaten jauh dari masyarakat yang tinggal di pelosok desa.

Melalui survei yang dilaksanakan pada April 2012, menurut Rahmat, juga dapat diketahui apakah kekurangan dari segi fasilitas dan layanan pada periode 2011 sudah bisa diminimalkan.

"Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk layanan kesehatan gratis dalam kurun empat tahun terakhir sebesar Rp648 miliar tidak sia-sia," katanya. (T.S036/E005)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/37908/dinkes-sulsel-survei-tingkat-kepuasan-kesehatan-gratis

Gubernur Sulsel Membuka Seminar dan Lokakarya Pemantapan Program Pelayanan Kesehatan Gratis

Rab, 11/04/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo usai membuka Seminar dan Lokakarya Pemantapan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Hotel Singgasana Makassar, Selasa, 10 April 2012 mengatakan semua pihak yang bertugas memberikan pelayanan, harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai amanah. Kita harus mengatakan, bahagia melihat pasien bisa sehat. Karenanya, kalau ada kekurangan harus disempurnakan."

Meski sudah berjalan efektif, pelayanan kesehatan gratis masih menemui banyak kendala. Di antaranya lambatnya penanganan pasien dan terbatasnya tenaga medis. Itu sebabnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menyempurnakan pelayanan kesehatan gratis khususnya pasien dengan kondisi ekonomi kurang mampu.

Menurut gubernur kesehatan gratis bukan berarti sepenuhnya tidak berbayar. Tetapi, biayanya diambil alih pemerintah melalui pendekatan-pendekatan mekanisme yang ada. Pemprov Sulsel, sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp680 miliar untuk kesehatan gratis.

Yang namanya gratis, kita meringankan apa yang menjadi tanggungan masyarakat. Karena, pada dasarnya, tugas pemerintah adalah memberikan rahmat dan menjadi pelindung bagi masyarakat. Harus ada pengaturan dalam pemberian pelayanan kesehatan gratis. Bagi masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke atas, sebaiknya mengambil pelayanan kesehatan yang berkelas. Program kesehatan gratis bukanlah janji politik, tagline atau keinginan dari gubernur semata. Tetapi, merupakan tugas pemerintah yang diamanahkan oleh undang-undang. Kesehatan gratis juga merupakan bagian dari mengembalikan power of trust. Harus ada saling percaya antara rakyat dan pemerintahnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr. Rachmat Latief mengatakan tujuan dari pelaksanaan seminar dan lokakarya ini untuk mengevaluasi dan memantapkan pelayanan kesehatan gratis. Termasuk bagaimana tindak lanjutnya melalui agenda aksi yang akan dilaksanakan.

Kita berharap, akan ada solusi dari berbagai kendala dalam beberapa tataran operasional yang dihadapi di lapangan. Pada intinya, bagaimana menyempurnakan pelayanan kesehatan gratis.

Sr/An ( Rabu, 11 April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-membuka-seminar-dan-lokakarya-pemantapan-program-pelayanan-kesehatan-gratis

Menteri BUMN Lirik Mobil Moko Sulsel

Rabu, 11 April 2012

MAKASSAR, - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meninjau mobil buatan anak-anak Makassar. Dahlan Iskan terlihat cukup terkesima dengan mobil yang dinamakan “Moko” tersebut.

“Pak Dahlan bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sedang melihat-lihat mobil buatan anak-anak Makassar bernama Moko di halaman kediaman Gubernur Sulawesi Selatan Sore ini jam 18.10 Wita (kemarin),” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi kepada detikFinance, Selasa, 10 April.
Dalam kunjungannya tersebut, Dahlan Iskan mempelajari dan mengkaji lebih jauh produksi mobil Moko tersebut. Mobil kecil ini sebelumnya sudah diperkenalkan bertepatan dengan hari Jadi Sulawesi Selatan pada 15 Oktober 2011 lalu.

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Sulsel dikabarkan menerima banyak pesanan Moko. Moko tersebut dipasarkan dengan kisaran harga antara Rp 45 juta sampai Rp 65 juta.
Dalam proses perakitannya, mobil bermesin 650 cc itu melibatkan para pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Makassar dengan dukungan tenaga ahli berasal dari Universitas Hasanuddin (Unhas).
Moko sendiri diproduksi dengan 70 persen bahan baku lokal dan 30 persen hasil impor. Mobil ini memang digagas oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo dengan menggandeng PT Industri Nasional Kereta Api (INKA) di Madiun.

Menurut Faisal, Dahlan Iskan juga melakukan kunjungan kerja ke Jeneponto, Bulukumba melihat hasil budidaya Rumput Laut. “Kemudian menilik hasil panen di Maros dengan PT. SHS dan Jam 11.00-nya Dahlan akan memberikan ceramah di STIE Nobel Makassar,” tutur Faisal.

Subsidi Pemerintah
Moko merupakan akronim dari mobil toko yang dibuat putra asli daerah Sulsel. Dana pembuatan moko mendapat subsidi dari APBD. Proses perakitan mobil dilakukan di Balai Logam Disperindag Sulsel, Jalan Ir Sutami, Makassar.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan, pihaknya membuat Moko dalam tiga tipe yakni N1, Rinra, dan Tetta. N1 dibuat sebagai mobil keluarga, Rinra untuk mobil niaga, dan Tetta sebagai mobil boks.

Mobil ini dipasarkan dengan kisaran harga antara Rp45 juta sampai Rp65 juta. Menurutnya, Moko diproduksi dengan 70 persen bahan baku lokal dan 30 persen hasil impor. Sejauh ini pemprov sudah memproduksi 11 Moko. Sementara target pembuatan Moko selama 2012 ini sebanyak 50 unit.
Gagasan proyek pembuatan mobil datang dari Gubernur Syahrul Yasin Limpo dengan menggandeng PT Industri Nasional Kereta Api (INKA) di Madiun.

Syahrul mengakui Moko masih memiliki banyak kekurangan, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan. Ia berharap hadirnya Moko dapat membantu masyarakat ekonomi bawah untuk menikmati mobil murah. Mobil ini memang disiapkan bagi pengusaha kecil menengah di pedesaan. (*/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/menteri-bumn-lirik-mobil-moko-sulsel

Selasa, 10 April 2012

Musrenbang Infrastruktur Pangan Dan Energi Sulsel

Sel, 10/04/2012 - 12:41

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Clarion, Senin, 9 April 2012, Sulawesi Selatan akan terus berupaya meningkatkan dan memaksimalkan segala kinerja demi mewujudkan provinsi yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Setidaknya ada tiga sektor pokok yang menjadi prioritas dalam 2013 mendatang. Ketiga sektor yang menjadi pokok pembicaraan dalam Musrenbang, yakni pemberdayaan pangan, infrastruktur serta energi, dan PDAM atau kesediaan air bersih.

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan sejauh ini Sulsel mampu menunjukkan eksistensinya sebagai provinsi yang maju. Bahkan tak satupun indikator yang ditetapkan nasional yang tidak dilampaui Sulsel, khususnya pertumbuhan ekonomi Sulsel yang sangat pesat. Semua kemajuan yang dicapai Sulsel hari ini tentu bukan karena kerja gubernur semata, tetapi ini semua berkat dukungan dan kinerja yang baik bersama semua kabupaten/kota se Sulsel. Kita berharap kekompakan yang terjalin selama ini tetap bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan demi kemajuan daerah kita.

Menurut Syahrul, Musrenbang kali ini harus bisa menghasilkan rumusan-rumusan demi kesiapan menyambut segala kemungkinan. Salah satunya, kesiapan jika seandainya subsidi BBM dicabut. Selesai Musrembang ini Sulsel sudah punya pedoman dan antisipasi atas segala kemungkinan. Termasuk kesiapan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Tan Malaka Guntur mengatakan bahwa untuk menjalankan tiga target utama serta target lainnya di tahun 2013, Sulsel membutuhkan anggaran sekitar Rp 41 Triliun. Itu tentu meningkat dari anggaran tahun lalu yang hanya sekira Rp 34 Triliun yang seharusnya anggaran meningkat pada tahun 2013. Kita menyuplai beras kepada 14 provinsi dan juga termasuk penyetor pajak terbesar keempat, sehingga wajar kalau kita diberi dana yang lebih besar.

Direktur Dekonsentrasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian dalam Negeri, Andi Sirajuddin Nonci menjelaskan, untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013, selain diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan peningkatan kerjasama pembangunan yang sinergi antara kabupaten/kota dengan provinsi dan antar provinsi lainnya. Diharapkan akan memperkokoh tanggung jawab bersama dalam memajukan kehidupan masyarakat melalui pembangunan daerah yang adil dan merata diseluruh wilayah NKRI.

Hr/Tn (Selasa, 10 April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/musrenbang-infrastruktur-pangan-dan-energi-sulsel

Gubernur Menyerahkan Penghargaan Kepada 18 Orang Pendonor Darah 75 Kali

Sel, 10/04/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo didampingi Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Muhammad Nizam dan Ny. Apiaty Kamaluddin menyerahkan penghargaan kepada 18 orang pendonor darah 75 kali di Baruga Sangiaseri Gubernuran, Senin, 9 April 2012. Salah satu pendonor yang mendapat penghargaan adalah wartawan Tribun Timur, Tasman Banto. Dalam acara ini juga hadir 17 orang pendonor darah 100 kali yang telah menerima penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pendonor darah yang mau berkali-kali adalah suatu kelebihan sehingga dia pantas menjadi pahlawan, karena pahlawan adalah orang yang mau mengorbankan apa saja miliknya untuk kepentingan orang banyak. Orang pendonor itu pemberani dan saya ini penakut apalagi melihat jarumnya yang besar. Makanya saya gembira bertemu dengan pahlawan kemanusiaan.

Syahrul juga menekankan agar PMI dengan Pemprov Sulsel saling mendekatkan diri untuk berbagai kegiatan kemanusiaan. Kepala Dinas Kesehatan diingatkan agar saling bahu membahu dengan PMI. Gubernur juga memerintahkan Kadis Kesehatan agar Pemprov membuat penghargaan khusus untuk para pendonor.

Ketua PMI daerah Sulawesi Selatan, Apiaty Kamaluddin melaporkan penghargaan ini merupakan motivasi agar banyak orang mau menyumbangkan darahnya. Setetes darah sangat bermanfaat untuk menolong kelangsungan nyawa orang lain.

Hr/Tn (Selasa, 10 April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-menyerahkan-penghargaan-kepada-18-orang-pendonor-darah-75-kali

Pemprov Sulsel Bangun Hotel Syariah

Selasa, 10 April 2012

MAKASSAR – Deretan hotel berbintang di Kota Makassar bakal bertambah lagi. Kali ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama Lippo Karawaci Group akan membangun hotel bintang tiga di Jalan Masjid Raya.

Kendati demikian,pengelolaan hotel dirancang berbeda dengan mengacu pada prinsip syariah. Hotel yang dibangun atas kompensasi pelepasan saham pemprov di Hotel Imperial Aryaduta ini,tidak akan dilengkapi fasilitas hiburan seperti bar,pub,ataupun diskotik. Hotel yang dibangun di atas lahan seluas tiga hektare di Jalan Masjid Raya hanya akan dilengkapi dengan café.

Saat ini, pemanfaatan lahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulsel Muh Firda mengungkap kan, lahan seluas tiga hektare tersebut dianggap sudah cukup untuk pembangunan hotel bintang tiga, dengan memiliki 100 kamar dan empat lantai. “Ini telah kita laporkan ke Pak Gubernur, dan beliau menyetujuinya.

Kita rancang hotel ini menjadi hotel syariah, karena berada di sekitar Masjid Al Markaz Al Islami,” jelasnya saat ditemui di Hotel Clarion Makassar,kemarin. Firda menegaskan, berdasarkan kesepakatan dengan PT Lippo Karawaci Group sebagai pengelola Hotel Imperial,seluruh bangunan hotel ini nantinya akan ditanggung Lippo Karawaci.Pemprov hanya menyiapkan lahan.

“Setelah bangunan hotel ini selesai,ini 100% menjadi milik pemprov. Ini kan sebagai kompensasi dari pelepasan saham kita di Imperial,” bebernya kepada wartawan. Sejak Hotel Imperial dikelola Lippo Karawaci Group,hotel tersebut tidak lagi memberikan kontribusi deviden selama beberapa tahun terakhir. Presentase kepemilikan saham pemprov hanya sebesar 0,08% atau 13.568.506 lembar saham.

Dengan demikian, saham pemprov di Imperial ditaksir merosot menjadi 0.08% atau sekitar Rp8,7 miliar. Hal ini merosot tajam dari saham awal yang mencapai hingga 30%.Kendati demikian, Firda menolak menyebutkan berapa besar biaya yang dikeluarkan Lippo Karawaci dalam membayar kompensasi pelepasan saham pemprov di Imperial.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah menunggu penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara pemprov dan Lippo Karawaci. “Butir-butir MoUnya telah rampung. Sekarang sudah kita kirim ke mereka, dan kita tunggu untuk dikoreksi. Kita harapkan penandatangan MoU bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim mengharapkan, setelah ditandatanginya MoU, tiga bulan kemudian sudah mulai dilaksanakan pembangunan seperti yang direncanakan sebelumnya. “Dalam waktu singkat mungkin mau MoU antara tiga pihak yakni Lippo (PT Lippo Karawaci),Perusda, kemudian pemprov,”singkatnya. wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/485046/

PKH Atasi Masalah Kemiskinan

Selasa, 10 April 2012

Mensos Puji Keberhasilan Sulsel

Makassar,--Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai mampu mengatasi masalah kemiskinan, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang ke depannya. Hal tersebut terungkap dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi PKH Wilayah Timur Tahun 2012, yang digelar di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa (10/4).
Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, PKH menjadi bagian yang saling menutupi dari berbagai akselerasi penurunan angka
kemiskinan di Sulsel. Karenanya, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Sulsel bisa turun dibawah angka rata-rata nasional.
"Hal ini menjadi bagian yang sangat serius yang perlu terus didorong. Program nasional yang harus dijabarkan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota," ujarnya.
Syahrul mengungkapkan, di Sulsel, pendidikan dan kesehatan gratis menjadi program prioritas. Karenanya, ketika ditambah dengan PKH, maka terjadi penguatan-penguatan di kedua sektor tersebut.
"Sayangnya, hanya tiga kabupaten di Sulsel yang mendapatkan PKH ini," kata mantan Bupati Gowa dua periode itu.
Sementara, Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, memuji program pendidikan dan kesehatan gratis yang diprogramkan Pemprov Sulsel. Sehingga, turut mendukung PKH yang merupakan program Kementrian Sosial.
"Kalau semua provinsi sama dengan provinsi Sulsel, maka angka kemiskinan bisa diturunkan sesuai target yang ditetapkan," puji Salim.
Salim menjelaskan, sejauh ini, PKH berjalan dengan sangat baik dan cukup berhasil. Semangat anak-anak untuk bersekolah meningkat, jumlah dokter dan guru yang disalurkan dari program PKH juga terus bertambah. Anggaran yang disiapkan juga terus mengalami peningkatan.
Bahkan, tahun ini, jumlahnya mendekati Rp2 triliun.
"Indonesia cukup banyak mendapat sorotan. Karenanya, kita fokus pada masalah pendidikan dan kesehatan," terangnya.
Menurutnya, peran ibu memberi kontribusi yang kuat dalam memutus mata rantai kemiskinan. Keyakinan bahwa kalau orangtua miskin, maka anaknya tidak boleh miskin harus menjadi mainset.
"Peran ibu sangat mendasar dalam PKH. Disitulah ibu mendapat conditional transfer minimal seratus ribu per bulan," urainya.
Dalam acara rakor tersebut, juga digelar Penganugerahan Award PKH 2012 untuk berbagai kategori. Antara lain, kategori kabupaten/kota dengan verifikasi terbaik, kategori prosentase dana sharing PKH APBD I tertinggi, kategori prosentase dana sharing PKH APBD II tertinggi, kategori kerjasama pendamping dan operator PKH terbaik, kategori ketepatan dan kecepatan final clossing data untuk pembayaran terbaik, dan kategori perhatian daerah terhadap pendamping dan operator PKH terbaik.(Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/pkh-atasi-masalah-kemiskinan

Sosialisasi Dan Penyerahan Dana Subsidi Dan Bantuan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2011/2012

Sel, 10/04/2012

Untuk menghindari tingkat kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2011/2012, baik untuk tingkat SMA/SMK, SMP maupun SD berjalan dengan baik tanpa ada tindak kecurangan, agar seluruh kepala daerah se Sulsel memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Ujian Nasional dan meminta agar pelaku kecurangan yang terbukti diberi tindak tegas. Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri sosialisasi dan penyerahan dana subsidi penyelenggara UN di Hotel Singgasana Makassar, Senin, 9 April 2012.

Selanjutnya dikatakan, tidak ingin mendengar di Sulsel ada berita miring terkait pelaksanaan UN, utamanya akibat kesenjangan yang dilakukan dalam penerapannya. Oleh karena itu, harus diatur agendanya dengan baik, para kepala sekolah, para penilik dan para koordinator pengendali, harus bisa bekerja dari sekarang untuk mensosialisasikan manajemennya seperti apa, sehingga pelaksanaan UN betul-betul sesuai dengan proses dan prosedurnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Abdullah Djabbar, menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan UN tahun 2012 sekitar Rp 10,5 miliar lebih. Ini semua dari pusat, rincian pembiayaan pada tingkat provinsi sebesar Rp 2,1 miliar lebih dan pembiayaan UN kabupaten/kota sekitar Rp 6,2 miliar, anggaran yang terbesar Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Tahun ini peserta UN mencapai 405.709 siswa. Dari jumlah itu, Kota Makassar yang paling banyak peserta UN-nya dengan jumlah 22.435 siswa, sementara Kabupaten Selayar yang terendah hanya sekitar 2.285 siswa.

Hr/Tn (Selasa, 10 April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/sosialisasi-dan-penyerahan-dana-subsidi-dan-bantuan-penyelenggaraan-ujian-nasional-un-tahun-

Senin, 09 April 2012

Peresmian Pondok Pesantren Muhammadiyah

Sen, 09/04/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo baru-baru ini meresmikan pencanangan Master Plan Pembangunan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Sulawesi Selatan 25 tahun ke depan. Gubernur mengklaim dirinya sebagai orang Muhammadiyah dan tidak bisa dipisahkan dengan ormas yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, sebab darah yang mengalir dalam dirinya adalah darah Muhammadiyah murni yang berasal dari seorang ayah yang Muhammadiyah tulen dan ibu yang Aisyiyah.

Dalam peresmian ini, Gubernur menyerahkan bantuan untuk pembangunan dua buah ruangan laboratorium yang dilengkapi dengan komputer dan puluhan zak semen.

Selain pencanangan Master Plan Pembangunan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Sulawesi Selatan, juga dilakukan Peluncuran Gerakan Infaq Rp 10000 untuk pembangunan pondok pesantren oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Drs. H. Muh Alwi Uddin Mag. Disamping itu, Gubernur juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan mesjid pesantren.

Yy / Sv (Senin, 9 April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/peresmian-pondok-pesantren-muhammadiyah

Minggu, 08 April 2012

Pemprov Sulsel Subsidi Ujian Nasional

Senin, 9 April 2012

MAKASSAR, - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyerahkan dana subsidi atau bantuan penyelenggaraan ujian nasional tahun ajaran 2011/20112 di Hotel Singgasana, Makassar, Senin (9/4/2012). Acara penyerahkan bantuan disertai sosialisasi ini diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

Ujian nasional tingkat SMA, SMK, dan MA atau sederajat di Sulsel diselenggarakan, 16-19 April 2012. Ujian nasional tingkat SMP, MTs dan sederajat diselenggarakan, 23-26 April 2012.
Ujian nasional tingkat SD, MI, dan sederajat diselenggaran, 30 April hingga 3 Mei 2012.(*/tribun-timur.com)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/04/09/pemprov-sulsel-subsidi-ujian-nasional

RS Kanker Unhas Layani 16 Provinsi KTI

Minggu, 08 April 2012

(ki-ka) Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dan Rektor Unhas Idrus A Paturusi, saat menghadiri peresmian Rumah Sakit Pendidikan Unhas di Jalan Perintis KM-10, Makassar, kemarin. Rumah sakit bertaraf internasional ini akan menjadi pusat penyakit kanker (cancer center) dan trauma karena kecelakaan (trauma center).

MAKASSAR– Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi memiliki Rumah Sakit Pendidikan (RSP) pusat penanganan kanker dan trauma karena kecelakaan. RS ini akan melayani pasien dari 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

RS sekaligus menjadi pusat pelayanan, pencegahan, dan penelitian, serta pendidikan tentang penyakit kanker maupun trauma,pertama di luar Jawa. Peresmian pusat kanker dan trauma (gedung E dan F) RSP Unhas dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo,Rektor Unhas Prof Dr dr Idrus A Paturusi, Pangdam VII/ Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam,guru besar Unhas, serta seluruh civitas dan alumni khususnya dari Fakultas Kedokteran (FK) Unhas.

“Unhas akan jadi pusat unggulan pembelajaran, tidak hanya di Sulawesi tetapi pusat pembelajaran dunia.Kemajuan Sulsel luar biasa. Kita doakan agar Unhas jadi excellent university,” ujar Mendikbud Mohammad Nuh dalam sambutannya, kemarin. Mohammad Nuh mengemukakan, pembangunan RSP diharapkan dapat mendukung pembangunan sumber daya generasi muda Indonesia yang memasuki fase bonus demografi pada 2010–2035.

Bonus demografi, lanjut Mendikbud, adalah masa di mana Indonesia memiliki usia produktif paling banyak di saat negara-negara maju justru mengalami fase penuaan masyarakat. “2010 - 2035 populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa harus diisi. Karena kalau tidak diisi, maka akan menjadi bencana besar.Keculi memajukan dua hal,pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan jadi satu paket. Itulah jadi kunci, sehingga kita harus all out. Jadikan 2010-2035 sebagai musim tanam,”jelasnya.

Mendikbud menambahkan, untuk membangunan SDM Indonesia yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, pemerintah akan membebaskan biaya pendaftaran masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan setiap PTN wajib menerima 20% mahasiswa yang berkategori miskin. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam waktu dekat akan meluncurkan program baru wajib belajar (wajar) 12 tahun, serta bantuan operasional untuk mahasiswa pascasarjana untuk usia muda dengan tujuan melahirkan doktor di bawah 20 tahun.

Rektor Unhas Prof Dr dr Idrus A Paturusi mengemukakan, kehadiran RSP yang dibangun dari dana APBN sejak pertengahan 2010 adalah jawaban Unhas kepada masyarakat. Selama ini, penderita penyakit kanker dan kecelakaan di Sulsel dan 16 provinsi di kawasan timur Indonesia (KTI) terus meningkat, namun tidak ada RS khusus untuk penanganan, kecuali ke Jawa. Idrus mengemukakan, jumlah penderita penyakit kanker yang ditemukan di Sulsel sebanyak 1.120 kasus dari 2006- 2010.

Tertinggi adalah kanker payudara, diikuti kelenjar lidah, kanker mulut, jaringan lunak, dan kanker kulit. Sementara, untuk kasus trauma, lanjut dia, salah satu dokter Unhas yang sukses dua kali melakukan operasi penyambungan tangan yang putus karena jatuh dari motor dan mahasiswa korban tawuran. “Satu hal yang dulu tidak mungkin kini mungkin dilakukan. Penyakit tumor yang dulu harus diamputasi, sekarang tinggal dibuang tumornya,”ujarnya.

Kehadiran RSP juga akan menampung lulusan kedokteran Unhas yang disebut saat ini ada 1.000 dokter muda, 900 residen, dan ribuan yang masih mahasiswa. Kehadiran pusat kanker yang memiliki 300 tempat tidur mendukung RSUP Wahidin Sudirohusodo yang hanya memiliki 700 tempat tidur. Hanya saja,saat ini RSP Unhas baru melayani pengobatan gratis untuk pengguna kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Askes.

Untuk pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Idrus menyebut itu akan dipikirkan oleh Pemprov Sulsel. Meski begitu,alumni FK Unhas ini mengklaim biaya perawatan di RSP cenderung murah yakni hanya Rp100.000 untuk ruang perawatan kelas III.RSP juga memiliki ruang perawatan untuk kelas VVIP, kelas VIP, kelas I dan kelas II.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kehadiran RSP Unhas adalah kewajiban moral Pemerintah Pusat untuk menghadirkan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan di daerah. Apalagi Makassar merupakan pusat rujukan kesehatan, sekaligus tujuan pendidikan bagi warga di 16 provinsi di KTI. Dalam satu tahun, ada 48.000 masyarakat Sulsel yang berangkat ke luar negeri di mana 20-15% dengan tujuan berobat.

Karena itu,Syahrul berharap kehadiran RSP Unhas betul- betul memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat Sulsel tidak perlu jauh berobat ke luar negeri. “Ada tiga hal yang jadi prioritas, salah satunya memperbaiki ekonomi. Sistem apapun kalau ekonomi tidak jalan, itu jadi masalah. Dan pertumbuhan ekonomi Sulsel tertinggi sekarang. Uang makin banyak, orang makin mau dirawat dengan semakin baik.Dia mencari yang lebih baik,yang lebih bagus,” kata mantan Bupati Gowa dua periode ini.

Mengenai tidak masuknya pengguna JPK Jamkesmas dan Jamkesda di RSP Unhas, Syahrul langsung memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel Rachmat Latief untuk menindaklanjutinya. Dikonfirmasi terpisah, Rachmat mengatakan, hal itu akan dibicarakan secara khusus utnuk ditindaklanjuti dalam sebuh perjanjian kerja sama (PKS). supyan umar

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/484485/