Pemprov Anggarkan Perbaikan Jalan Desa di Lutra

Selasa, 24 April 2012 

Luwu Utara, Sulsel - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengalokasikan anggaran perbaikan jalan Desa Limbong dan Seko di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) senilai Rp12 miliar dalam APBD 2012.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang dalam kunjungan kerjanya di Desa Limbong Kecamatan Limbong, Luwu Utara, Senin.

Bantuan perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses jalan dari Kota Kabupaten Luwu Utara menuju Limbong dan Seko yang saat ini kondisinya dinilai masih sangat memprihatinkan.

Perbaikan jalan juga diharapkan dapat mendorong laju perputaran ekonomi sehingga masyarakat khususnya masyarakat setempat semakin meningkat.

Kecamatan Limbong berjarak 56 kilometer dari Kecamatan Sabbang dengan jarak tempuh tiga jam. Sementara untuk mencapai Seko, jaraknya 74 kilometer.

Kondisi jalan saat ini, 20 kilometer telah di-aspal namun, selebih masih tanah dan batuan yang setiap musim hujan rawan longsor.

Wakil gubernur juga memberikan bantuan satu unit traktor, satu unit perontok padi, 500 ton bibit padi, 500 ton bibit jagung dan bibit sayuran berupa tomat, wortel, kubis dan cabe.

Dalam kesempatan itu, wakil gubernur juga memperoleh gelar kehormatan adat sebagai "Takdung Pattionangan Lullung di Porannu" yang berarti pemimpin yang mengayomi dan menjadi harapan seluruh masyarakat.

Gelar adat diberikan langsung oleh Ketua Adat Dewan Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding FP. Patuang MM, Tomaka Rongkong disaksikan Bupati Lutra Arifin Junaidi dalam sebuah acara adat.

Agus Arifin Nu'mang juga memperoleh dukungan untuk kembali menjadi Wakil Gubernur Sulsel mendampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo periode 2013-2018. (T.KR-RY/M009)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/38244/pemprov-amggarkan-perbaikan-jalan-desa-di-lutra

Read More >>

Disdik Sulsel Dukung UN SD 2013 Dihapus

Selasa, 24 April 2012

MAKASSAR– Dukungan dihapusnya Ujian Nasional (UN) terus mengalir. Setelah Dewan Pendidikan, kini giliran Dinas Pendidikan Sulsel menyatakan UN tingkat Sekolah Dasar (SD) sudah saatnya dihapus.  Paling lambat, aturan tersebut harus diberlakukan mulai 2013 dengan alasan hanya memboroskan anggaran serta menjadi beban bagi murid. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel A Patabai Pabokori mengemukakan, pihaknya sudah dua kali bersurat ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar menghapus UN SD dengan alasan kualitas kecerdasan murid tidak ditentukan melalui UN. Patabai memprotes UN SD karena dilakukan secara sentralistik atau terpusat di Jakarta. “Saya kira kualitas dan kecerdasan murid SD bukan ditentukan lewat UN,yang lebih tahu tentang kecerdasan siswa adalah gurunya.UN belum relevan diterapkan untuk anak SD, itu akan membuat anak-anak stres, itu beban berat buat anak-anak”. “Jadi sebaiknya di kembalikan ke sekolah.Saya sependapat jika dikatakan itu pemborosan anggaran,” katanya di Makassar,kemarin. Dia mengemukakan,pemerintah pusat mengeluarkan anggaran Rp10 miliar hanya untuk mencetak soal UN SD 2012 khusus di Sulsel saja. Patabai beranggapan uang tersebut lebih bermakna jika dialokasikan untuk membangun laboratorium mental di SD yang selama ini kurang diperhatikan. “Sebaiknya anggaran itu untuk membangun laboratorium mental, membangun masjid atau mushallah di SD.Selama ini, hampir tidak ada SD yang memiliki Masjid,”ucap mantan Bupati Bulukumba dua periode ini. Patabai menambahkan, anggaran SD bisa juga dialihkan untuk penyatuan gedung SD dan SMP demi meningkatkan kualitas program wajib belajar sembilan tahun. Menjadi aneh, lanjut dia, karena wajib belajar sembilan yang sudah lama dicanangkan pemerintah, masih harus melalui dua kali UN yakni UN SD dan UN SMP sederajat. Sebelumnya,Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Dr Halide menegaskan UN SD harus dihapuskan karena hanya membuang-buang anggaran serta tidak sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun. Atas pertimbangan itu,dia meminta agar Sulsel menjadi pelopor pendidikan dasar nasional yang berkualitas dengan efisien dengan menghapus UN SD. “Saya dari dulu setuju konsep satu atap (SD dan SMP) sehingga konsep wajib belajar sembilan tahun terpenuhi mulai dari kelas I-IX SD.Tidak perlu ada ujian SD, ujian akhir nanti pada Kelas IX. Sistem ini akan menampung ide kelas akselerasi dimana anak yang pintar bisa lebih cepat masa belajarnya,”ujarnya. Menurutnya, Sulsel harus menjadi pelopor wajib belajar sembilan tahun dengan meniadakan UN SD.Hal ini ditunjang dengan pemberlakuan program pendidikan gratis.Menurut guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin,keberadaan UN SD hanya menghambur- hamburkan anggaran. “UN SD hanya membuangbuang anggaran sehingga harus dihapus. Ini juga untuk efisiensi pendidikan dasar.Diluar negeri itu pendidikan dasar hanya satu kali ujian,”ucapnya. ● supyan umar Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/488827/

Read More >>

Sosialisasi Kelembagaan Dewan Kelautan Indonesia

Sel, 24/04/2012 

Pembangunan di Sulawesi Selatan  banyak hal yang menyentuh potensi kelautan dengan kegiatan ini tentu diharapkan mampu melakukan interaksi apa yang menjadi masalah dengan kebijakan yang ada dan teknik operasional terkait Dewan Kelautan Indonesia. Akan melakukan komunikasi untuk menyatukan persepsi  dimasa yang akan datang agar tujuan dan fungsi Dewan Kelautan Indonesia bisa dilakukan dengan baik. Hal ini dikatakan Asisten pembangunan Setda Prov. Sulsel, 24 April 2012 di Ruang data kantor Gubernur, saat membuka acara Kajian Kebijakan Kelembagaan Dewan Kelautan Indonesia.

Perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memberi kontribusi yang besar, dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang masih tinggi di atas rata-rata nasional dengan sektor perikanan dan pertanian yang menjadi unggulannya, begitu juga disektor kelautan. Yang paling diharapkan ke depan kita harus jalin komunikasi yang baik agar semua stakeholder secara optimal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Melakukan mekanisme kerja yang efektif dengan lembaga yang terkait dengan masalah kelautan, juga mengenai sarana dan prasarana dilakukan dengan baik. Ada sinergi antara pusat dan daerah, serta ada sikap dan itikad yang baik dari pemangku kepentingan sesuai kewenangan dari kelembagaan.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/sosialisasi-kelembagaan-dewan-kelautan-indonesia

Read More >>

Visit South Sulawesi Perlu Berdayakan Daerah

Senin, 23 April 2012

MAKASSAR – Pakar budaya dan kepariwisataan Uni-versitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Suriadi Mappangara mengatakan, untuk mendukung Visit South Sulawesi 2012 perlu memberdayakan daerah kabupaten/kota. ”Program Pemprov Sulsel yang sudah memasuki pertengahan tahun ini belum terlihat gregetnya.Karena itu,perlu memberdayakan daerah,”kata Suriadi di Makassar,kemarin. Menurut dia,tanpa melibatkan dan memberdayakan pemda dalam mendorong sektor pariwisata di daerah ini, maka program unggulan Pemprov Sulsel tersebut akan berjalan sendiri. Mengenai kalender wisata yang sudah dibuat Pemprov Sulsel sepanjang 2012, dia mengatakan, masih perlu sosialisasi lebih gencar. ”Hal itu dimaksudkan untuk menarik wisatawan lokal,nusantara, hingga wisatawan mancanegara,” kata Suriadi. Dia mengatakan,dukungan promosi merupakan ujung tombak keberhasilan sektor industri pariwisata dan budaya. Promosi itu dapat dilakukan dengan kerjasama kemitraan dengan pemprov di daerah lainnya. Misalnya Pemrov Bali atau Manado yang sudah tidak diragukan potensi wisatanya dan banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan mancanegara. Dengan demikian,lanjut dia, bentuk promosi itu tidak mutlak harus dilakukan pejabat pemerintah ke luar negeri yang notabene menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. ”Namun dapat dilakukan dengan meminimalkan anggaran dengan melakukan kerja sama antar-Pemprov maupun dengan menggunakan media online termasuk media sosial,”ujarnya. ● ant  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/488501/

Read More >>

Gubernur Terima Penghargaan ke-110

SENIN, 23 APRIL 2012 

Makassar, --Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menerima penghargaan yang ke 110 selama ia menjabat. Kali ini penghargaan diberikan atas keberhasilannya memfasilitasi dan mengkoordinasikan bupati/wali kota dalam mensukseskan penyelenggaraan program E-KTP di Sulsel.

Penyerahan penghargaan ini diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (23/4).

Penghargaan juga diberikan kepada delapan kabupaten/kota se Sulsel yang menjadi daerah penerapan E-KTP, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Bantaeng, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Kota Palopo dan Makassar.

Menurut Syahrul dari delapan kabupaten/kota di Sulsel yang diujicobakan E-KTP, semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Koordinasi dengan bupati/walikota berjalan dengan intens dan cukup baik untuk mensolusi dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

"Semua bupati/walikota di Sulsel sudah siap untuk melanjutkan program E-KTP tahap dua," ujarnya.

Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutannya mengatakan bahwa apa yang dilakukan dalam proses perampungan E-KTP bukanlah hal yang mudah. Karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulsel yang telah berhasil melakukan koordinasi sehingga delapan kabupaten/kota di Sulsel yang menjadi daerah uji coba bisa merampungkan E-KTP tepat waktu.

"Ini pekerjaan yang tidak ringan. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur, bupati/walikota, kepala dinas catatan sipil, camat, dan juga petugas di lapangan," urainya.

Gamawan optimis program E-KTP di seluruh Indonesia bisa selesai pada Desember 2012 mendatang. Apalagi, anggaran yang dikucurkan negara tidak sedikit, mencapai Rp5,8 triliun untuk 172 juta E-KTP.(Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/gubernur-terima-penghargaan-ke-110

Read More >>

Visi dan Pengembangan Sektor Pariwisata Sulawesi Selatan

Senin, 23 April 2012

Visi dan integritas adalah dua kapasitas utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang hebat. Organisasi yang hebat haruslah dimulai dari pemimpin yang hebat, dan setiap pemimpin yang hebat mempunyai impian yang berani, memiliki visi yang besar. Pemimpin yang efektif adalah orang-orang yang dengan visinya mampu untuk mengukir gambaran yang jelas tentang masa depan dan menghubungkannya dengan kegiatan orang yang dipimpinnya.

Hal inilah yang terbukti dimiliki oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Visi ini dapat terlihat jelas pada berbagai program yang dicanangkan oleh Pemprov Sulsel, salah satunya dalam pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Sektor Pariwisata tidak dapat dipungkiri merupakan yang kemajuannya akan memberi multiple effect pada sektor lain, termasuk jasa, dan UKM. Inilah salah satu alasan mengapa pengembangan sektor ini menjadi prioritas. Visi Pemprov Sulsel untuk menjadikan wilayah ini sebagai tujuan wisata dunia terus berupaya diwujudkan melalui langkah-langkah kongkrit.

Untuk mendukung Program Visit South Sulawesi, Pemprov Sulsel telah merevitalisasi beberapa situs bersejarah di Kota Makassar dan mendorong berbagai event pariwisata di kabupaten lain. Meskipun pada awalnya beberapa program ini mendapatkan resistensi dari masyarakat, namun pada akhirnya masyarakat pun mulai mendukung.

Hal ini dapat terlihat pada revitalisasi Benteng Rotterdam, Makassar dan Benteng Somba Opu melalui pembangunan Gowa Discovery Park yang baru-baru ini ditinjau oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo (20/04). Di Kabupaten Luwu Timur Festival Internasional I lagaligo yang dihadiri 17 raja dari seluruh nusantara diharapkan mampu menjadi etalase potensi wisata kabupaten ini. Beberapa waktu yang lalu dalam kunjungannya ke Singapore, Gubernur juga kembali mempromosikan Visit South Sulawesi.

Pengembangan potensi wisata ini tidak berhenti hanya di sini. Ke depan Pemprov misalnya, telah merencanakan merancang kota melayang di Kab. Malino. Visi Pemprov Sulsel khususnya di bidang Pariwisata ini harus terus didukung, minimal dengan menjaga aset yang telah dibangun dan dibiayai bersama ini. (yy)

Read More >>

Mendagri Meneyerahkan Piagam Penghargaan Kependudukan Kepada Gubernur Sulsel

Sen, 23/04/2012 

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo membuka acara Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi ke Provinsi Sulsel yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 23 April 2012. Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah kependudukan di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan melalui program e-KTP secara maksimal oleh para bupati/wallikota dan ada 8 kabupaten/kota yang telah melaksanakan sesuai target yaitu, Kabupaten Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Bantaeng, Luwu Utara, Kota Palopo, Kota Makassar, dan Kabupaten Selayar.

Menteri Dalam Negeri dalam kunjungannya di Sulawesi Selatan, memberikan Piagam Penghargaan Kependudukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo atas keberhasilannya dalam penerapan e-KTP ini. Selain Gubernur Sulsel, ada 8 kabupaten/kota juga mendapatkan piagam penghargaan diantaranya, Kabupaten Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Kota Palopo, Bantaeng, Luwu Utara, Kota Makassar, dan Kabupaten Selayar.

Dalam kesempatan ini juga, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dalam pengarahan kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa sampai saat ini secara nasional 197 kabupaten/kota di 33 provinsi yang telah menyelesaikan target e-KTP, dan sebanyak 85 kabupaten/kota termasuk kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dari 197 kabupaten/kota di 33 provinsi, yang sudah menyelesaikan perekaman e-KTP secara keseluruhan adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi ke-3 dalam menyelesaikan program e-KTP. Sedangkan yang pertama adalah Kepulauan Bangka Belitung dan yang ke-2 Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pemaparannya, Mendagri juga menyampaikan pemanfaatan data kependudukan dan e-KTP seperti, untuk mendukung suksesnya pemilu 2014 dan pemilukada berikutnya melalui peningkatan ekselerasi data sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih DAK2 dan DP4, peningkatan efektifitas administrasi pemerintah dan pelayanan publik bagi penduduk dalam skala nasional, dan meningkatkan keamanan negara atau pencegahan adanya terorisme dan TKI illegal/trafficking, serta KTP berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 67 tahun 2011.

Selain hal tersebut di atas, program e-KTP di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2011 diterapkan di delapan kabupaten/kota telah selesai pada tanggal 20 April 2012 dan untuk tahun 2012 diterapkan di 16 kabupaten/kota yang diharapkan selesai paling lambat 28 Oktober 2012.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, M. Roem, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Ir. Irman, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Tanribali Lamo, para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulsel, serta para SKPD Sulawesi Selatan.

Yy / Sv (Senin, 23 April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/mendagri-meneyerahkan-piagam-penghargaan-kependudukan-kepada-gubernur-sulsel

Read More >>

Gubernur Minta Pemkab Jaga Budaya Lokal

Minggu, 22 April 2012

BARRU – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta agar pemerintah di masing-masing daerah di Sulsel menjaga adat istiadat, budaya, bahasa dan tulisan lokal. “Apa yang kita lakukan ini (festival) adalah bagian dari semangat, tugas dan fungsi pemerintahan,” katanya saat membuka acara Festival Budaya to Berru yang digelar di Lapangan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru,kemarin. Syahrul mengemukakan,ditengah persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa, masyarakat Sulsel harus memiliki karakter yang disandarkan pada budaya dan kearifan lokal. Tanpa menjaga itu,maka bangsa ini akan mengalami kemunduran. “Untuk mengatasi persoalan bangsa yang multidimensi ini, tidak cukup jika hanya mengandalkan konsep modernitas, tetapi akan lebih muda diatasi dengan mengandalkan karakter kita sebagai orang Bugis- Makassar,”ucapnya. Karakter yang dimaksud adalah memiliki agama yang kuat, adat dan karakter yang baik,cerdas dan ulet,serta memiliki karakter petarung (fighting spirit). Syahrul mewantiwanti kepada generasi muda, jangan sampai tidak memiliki karakter budaya lokal ini. Bupati Barru A Idris Syukur mengatakan, acara tersebut merupakan eventtahunan yang akan berlangsung selama tiga hari,21-24 April.“Event ini merupakan yang pertama kali dan dirancang bersamaan dengan program Visit South Sulawesi 2012 untuk menggalakkan kunjungan wisata ke Sulsel, khususnya ke Barru,”ujarnya. Beragam agenda akan memeriahkan acara tahunan itu diantaranya, karnaval budaya, pameran kuliner tradisional Barru, permainan rakyat,mappanre tasi,mappadendang,hingga tari tradisional. supyan umar  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/488407/

Read More >>

Berita Foto

Minggu, 22 April 2012

 Gubernur Syahrul Yasin Limpo, menyerahkan bantuan 50 traktor tangan secara simbolis kepada petani di desa Lapao, Barru, Sabtu (21/4)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/epaper/index.php?hal=3

Read More >>

Badiklat Latih 1.200 Kader Muda Sulsel

Sabtu, 21 April 2012

MAKASSAR – Pendidikan dan Pelatihan Kader Muda Penggerak Pembangunan Sulsel yang digelar Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Sulsel berhasil mendidik 1.200 kader muda dalam tiga angkatan yang digelar di Rindam VII Wirabuana, Pakkatto.  Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Sulsel,Jufri Rahman, mengatakan, pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda. ”Tujuan lainnya adalah bagaimana membangun silaturahmi antarsesama kader dan dengan komunitas lainnya yang sudah ada dan terbentuk di semua kabupaten/kota melalui diklat ini,” ujarnya kepada wartawan,kemarin. Menurutnya, Para peserta dari 24 kabupaten/kota se Sulsel dibagi dalam tiga tahap. Angkatan I sebanyak 350 kader, angkatan II 350 kader, dan angkatan III sebanyak 500 kader. Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya di depan peserta mengatakan, salah satu tujuan pelatihan tersebut adalah untuk memberikan yang terbaik kepada daerah. Syahrul mengatakan, perbedaan partai, organisasi dan pilihan politik sekalipun, tidak sertamerta menghilangkan idealisme untuk mengabdi kepada negara. Menurutnya, seorang kader muda harus pantang menyerah dalam melakukan sesuatu yang berarti. ”Kader muda harus punya cita-cita. Hadirkan rasa kebangsaanmu yang tinggi. Kalian harus menjadi kader yang tidak boleh kalah dengan kader lainnya,”tegasnya. Mantan Bupati Gowa dua periode itu menegaskan,kader muda sebagai anak bangsa tidak boleh distorsi dalam memandang bangsanya.Tidak boleh kalah, berdiam diri, atau bersikap apa adanya. Syahrul berharap, ke depannya, para kader muda lepasan Pakkatto tersebut bisa menjadi seorang pemimpin yang senantiasa memikirkan kepentingan orang banyak. ”Seorang pemimpin yang baik, mau belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya. Kalian harus perlihatkan, kalau orang lain tidak bisa lakukan, saya bisa,”imbaunya. ● wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/488266/

Read More >>

Gubernur Hadiri Festival Budaya To Berru

SABTU, 21 APRIL 2012

Jelaskan tentang Karakter Masyarakat Bugis - Makassar

Barru, – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menghadiri Festival Budaya To Berru yang diselenggarakan di Lapangan Binangae, Kabupaten Barru, Sabtu (21/4).

Dalam sambutannya Syahrul menegaskan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah menjaga adat istiadat, budaya, bahasa dan tulisan daerahnya.

"Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari semangat, tugas dan fungsi pemerintahan," kata Syahrul.

Syahrul mengungkapkan, persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa, tidak cukup jika hanya diatasi dengan konsep modernitas. Tetapi, harus dibarengi dengan karakter kuat yang terkandung dalam budaya dan kearifan lokal.

"Persoalan bangsa yang multidimensi akan bisa diatasi dengan karakter kita sebagai orang Bugis Makassar," tegasnya.

Sementara, Bupati Barru, Idris Syukur, mengatakan, Festival Budaya To Berru akan berlangsung selama tiga hari, 21-24 April 2012 dan merupakan event tetap tahunan.

"Event ini merupakan yang pertama kali dan dirancang bersamaan dengan program Visit South Sulawesi 2012 untuk menggalakkan kunjungan wisata ke Sulsel, khususnya ke Kabupaten Barru," urainya.

Pada pelaksanaan Festival Budaya To Berru tersebut, digelar beberapa agenda kegiatan. Antara lain, Karnaval Budaya, Pameran Kuliner Tradisional Barru, Permainan Rakyat, Mappanre Tasi, Mappadendang, hingga Tari Tradisional. Usai pembukaan Festival Budaya To Berru, juga dilakukan Pengukuhan 507 Team Kabupaten Barru oleh Pembina 507 Team Ayunshri Syahrul. (Dewi)

Read More >>

Infrastruktur Pendukung Industri di Sulsel Masih Minim

Jumat, 20 April 2012

Makassar  - Wakil Ketua Kadinda Sulsel La Tunreng mengatakan, infrastruktur pendukung sektor industri di Sulsel masih minim.  

"Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku usaha di kota ini sebagian pindah ke Surabaya," kata La Tunreng di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, kendala pelaku usaha terhadap penyedian infrastruktur pendukung sektor industri itu diantaranya persediaan daya listrik dan sarana transportasi dari daerah sentra produksi ke lokasi industri.

Sebagai gambaran, lanjut dia, untuk membangun sarana transportasi di koridor IV di daerah ini, minimal dibutuhkan anggaran sekitar Rp650 triliun.

Hanya saja, menurut dia, kesiapan pemerintah setempat mendanai pembangunan sarana transportasi tersebut hanya lima - 10 persen dari total biaya yang dibutuhkan.

"Karena itu, peranan investor untuk pengadaan sarana dan prasarana di daerah ini, sangatlah penting, termasuk pihak perbankan untuk mendukung sektor tersebut," katanya.

Berkaitan dengan upaya mendorong sektor industri yang akan menopang sektor pertanian dan perkebunan, dia mengatakan, penyediaan sarana transportasi yang lancar dari daerah sentra produksi ke pusat penjualan atau pengelolaan, tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dengan kelancaran sarana transportasi di daerah menuju ibukota kabupaten atau provinsi akan memberikan multiefek pada tingkat kesejahteraan petani dan pergerakan ekonomi di suatu wilayah. (T.S036/B012)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/38168/infrastruktur-pendukung-industri-di-sulsel-masih-minim

Read More >>

Sekprov Sulsel Membuka Seminar Internasional IPDN Sulawesi Selatan

Jum, 20/04/2012 

Dengan adanya Seminar Internasional ini perlu ada kesadaran dari semua pihak terkait terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat dan masalah pertumbuhan penduduk hingga laju perekonomian di daerah Sulawesi Selatan. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. A. Muallim saat membuka acara Seminar Internasional di Aula Insitut Penddidikan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, Kamis 19 April 2012.

Lanjut dikatakan, seminar ini merupakan pelaksanaan dari kegiatan utama mengenai masalah Pemerintah Indonesia dengan Kanada yang juga salah satu bentuk kerjasama di kedua negara.  Setiap individu senantiasa bisa mempengaruhi wilayah lokal maupun nasional terutama dalam bidang prestasi dan bisa melihat persoalan yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

Sementara, Direktur Nova Scotia Municipalities, Betty MacDonald mengungkapkan dalam usaha pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan pengertian dari pemerintah berkaitan dengan kemauan dan tujuan yang diharapkan masyarakat. Pemerintah Kanada sendiri sudah menerapkan sistem tersebut dan perlu diketahui harus ada pengawasan dari kedua belah pihak. Harapannya kepada praja-praja Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan agar memahami kemauan masyarakat  mengenai masalah pemberdayaan.

Direktur IPDN, Murtir Jeddawi menambahkan dari seminar ini diharapkan kedua negara dapat saling memberikan informasi mengenai sistem apa saja yang diterapkan di Kanada  kiranya dapat diaplikasikan di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan tiga pembicara yakni Direktur  Nova Scotia Municipalities, Betty MacDonald, Pembantu Direktur I Bidang Akademik IPDN, Prof. Dr. Wirman Syafri. M.Si dan Direktur IPDN Kampus Sulsel, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH. M.Si.

Ph/Rd ( Jumat, 20 April 2012 )

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/sekprov-sulsel-membuka-seminar-internasional-ipdn-sulawesi-selatan

Read More >>

Pembatasan BBM-Operasional Randis Pemprov Dibatasi

Kamis, 19 April 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mewacanakan pembatasan kendaraan dinas (randis) menyusul rencana pemerintah memberlakukan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) non subdisi pada randis milik pemda, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri mengatakan, pembatasan akan dilakukan pada pemakaian randis agar beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembelian BBM, tidak bertambah. Karena itu, akan dilakukan penertiban randis yang kerap dipakai di luar kepentingan dinas. “Bisa saja dilakukan pembatasan pemakaian kendaraan dinas karena BBM-nya ditanggung oleh APBD. Ini kemungkinan akan diberlakukan untuk perjalanan dinas luar kota,”jelasnya kepada SINDOdi Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Yushar mengungkapkan, mengantisipasi berlakunya aturan tersebut di Sulsel, Biro Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penyusunan anggaran penggunaan BBM jenis pertamax untuk randis. “Selisih harganya kan separuh, tapi sampai saat ini belum ada instruksi kalau memang nanti ada instruksi gubernur harus menggunakan pertamax, pertama- tama yang saya tinjau penggunaan bahan bakar kendaraan dan mungkin juga nanti ada pembatasan penggunaan kendaraan dinas,”katanya. Kendati demikian,sambung Yushar, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut harus ditindaklanjuti dengan dikeluarkan kebijakan dari Gubernur Sulsel untuk lingkup Pemprov Sulsel. Selain itu,aturan pelarangan penggunaan BBM jenis premium tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dia mengakui,penambahan anggaran atas penggunaan pertamax bagi randi sini akan disesuaikan pada RAPBD-Perubahan 2012 mendatang. “Kebijakan baru yang akan keluar ini tidak akan memberatkan Pemprov Sulsel, begitu pun dengan kondisi keuangan sekarang. Kalau memang sekarang ini anggarannya kurang, akan disesuaikan di APBD-P,” bebernya. Yushar menyebutkan, hingga saat ini, pihaknya tak memiliki data mengenai jumlah randis roda dua serta roda empat yang dimiliki pemprov. Begitu pun dengan anggaran pemakaian BBM yang digunakan pada tahun 2012 ini. “Kita sudah mendengar wacana ini. Makanya akan kita lakukan perhitungan ulang terhadap penganggaran daerah nantinya atas kebijakan yang baru ini. Kita tunggu dulu lah kebijakan yang baru ini. Kalau memang sudah keluar, baru kita tindaklanjuti di daerah,”pungkasnya. Sebelumnya,DirekturJenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta menginstruksikan kendaraan milik perusahaan negara dan daerah diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi mulai Mei 2012 mendatang. ● wa Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/487592/

Read More >>

REI Sulsel - Media Fajar Tandatangani MoU Tentang Program Ramadhan Rumah Impian.

Kam, 19/04/2012 

DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan bekerjasama PT Media Fajar menyiapkan 10 unit rumah untuk warga miskin. Program tersebut dikemas melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Ramadhan Rumah Impian untuk kedua kalinya. Nota Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani, Ketua DPD REI Sulsel, Raymond Arfandy dan Direktur Utama PT Media Fajar, H. Syamsu Nur disaksikan Ketua DPP REI, Setyo Maharsono, CEO BNI Region Makassar, Shadiq Akasya, para peserta Talkshow di Ball Room C Hotel Grand Clarion, Rabu, 18 April 2012.

Ketua DPD REI Sulsel, Raymond Arfandy, mengatakan, bagi REI Sulawesi Selatan, PT Media Fajar adalah mitra yang sempurna dalam pelaksanaan program rumah impian ini. Terbukti dengan suksesnya program pertama yang digelar 2010 lalu. Program ini akan memberikan 10 unit rumah bagi warga miskin dan akan diseleksi  PT Media Fajar yang bertindak selaku lembaga verifikasi serta menentukan penerima rumah impian.

Sementara itu, Direktur Utama PT Media Fajar, H. Syamsu Nur, mengatakan, kerjasama ini telah dilakukan dua tahun lalu. Fajar dan REI Sulawesi Selatan memang dua lembaga bisnis, tetapi kerjasama ini tidak berpikir bisnis, ini murni kepedulian sosial. Program ini banyak menerima support dari berbagai kalangan sehingga dilanjutkan lagi tahun ini. Peminat program Ramadhan Rumah Impin, cukup banyak karena itu dibentuk tim seleksi yang didalamnya ada pihak independen dan diharapkan yang terjaring benar-benar berhak (tidak mampu miliki rumah) dan tidak akan menjual rumah tersebut melainkan ditinggali.

Rs/Ys (Kamis, 19, April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/rei-sulsel-media-fajar-tandatangani-mou-tentang-program-ramadhan-rumah-impian

Read More >>

Gubernur Sulsel Launching Panen Raya Jeruk di Kabupaten Pangkep

Rab, 18/04/2012 

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo saat launching dan panen raya jeruk besar di Gellengge Kelurahan Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, Selasa 17 April 2012 mengatakan jeruk besar atau Lemo Loppona Kabupaten Pangkep adalah salah satu komoditas buah terkemuka di Sulsel. Dimana kualitas dan rasa Lemo Loppona tidak terdapat di jeruk manapun di Indonesia.

Gubernur berharap agar  petani jeruk di Kabupaten Pangkep dapat membesarkan komoditas Lemo Loppona ini. Lemo Loppona ini harus memiliki nilai dan harga yang baik serta mampu menghidupi warga Pangkep. Mari tembus pasar internasional, tak hanya itu, dihadapan petani jeruk gubernur berjanji akan memberi bantuan berupa lemari es (kulkas) kepada petani dan penjual jeruk yang ada di sepanjang Kecamatan Ma'rang. Gubernur meminta agar pare petani membuat  perencanaan yang sistematis, dan akan diberikan bantuan karena sudah disiapkan dana Rp100 juta untuk itu.

Panen Lemo Loppona tersebut diawali dengan petik jeruk oleh gubernur di salah satu kebun jeruk milik warga. H. Syahrul sempat memanjat salah satu pohon jeruk dan memetik beberapa buah. Usai panen, gubernur bersama rombongan melakukan pelepasan truk kontainer yang akan mengangkut Lemo Loppona untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan Surabaya.

Bupati Pangkep, Syamsuddin A. Hamid Batara menjelaskan bahwa pembudidayaan jeruk besar atau lemo loppona Pangkep ini telah berlangsung secara turun temurun.  Bahkan Lemo Loppona telah menjadi salah satu mata pencaharian utama warga setempat. Tetapi, Bupati mengaku berbagai kendala masih menyelimuti para petani jeruk, utamanya distribusi dan pemasaran serta masalah permodalan. Untuk itu, bupati  meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat memberikan bantuan modal untuk para petani jeruk di wilayah ini.  Di wilayah ini, terdapat ratusan petani jeruk, tetapi kesejahteraannya masih di bawah rata-rata karena  harga jeruk yang terlalu rendah. 

Sr/An (Rabu, 18 April 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-launching-panen-raya-jeruk-di-kabupaten-pangkep

Read More >>

Triwulan I, Realisasi PAD Sulsel Capai 21%

Selasa, 17 April 2012

MAKASSAR – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel pada Triwulan I 2012 mencapai 21% dari Rp2,1 triliun. Total PAD yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) hingga posisi 31 Maret sebesar Rp471 miliar. Bidang Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel mengungkapkan, dari Rp2,1triliun target PAD 2012,sudah terealisasi Rp471 miliar sampai 31 Maret. Sedangkan realisasi pendapatan keseluruhan Sulsel yang direncanakan pada APBD 2012 sebe-sar Rp4,6 triliun,sudah mencapai 24%. Darmayani mengemukakan, komponen pendapatan yang paling nilai realisasinya paling besar adalah dana perimbangan yang mencapai 30% dari target Rp1,3 triliun. “Sementara untuk realisasi belanja daerah baru mencapai 16% pada Triwulan I ini,” ungkapnya dalam rapat kerja evaluasi APBD dengan komisi C DPRD Sulsel di Makassar,kemarin. Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri mengatakan, dari Rp4,76 triliun anggaran belanja pada APBD Sulsel 2012 baru terealisasi Rp362 miliar atau 16% pada triwulan pertama. “Harusnya lewat dari 20% namun selalu ada kendala saat awal tahun. Biasanya realisasi keuangan baru besar mulai Triwulan III ,”katanya. Dari sekian komposisi belanja daerah, hanya Dana Bantuan Operasional (BOS) yang realisasinya mencapai 30% atau Rp219 miliar dari total dana BOS Sulsel 2012 sebesar Rp900 miliar. Realisasi dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) sederajat sebesar Rp140 miliar, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat Rp62 miliar. Rapat perkenalan sekaligus evaluasi APBD 2012 triwulan pertama antara komisi C DPRD dengan mitra kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lengang karena separuh anggota komisi C tidak hadir. Yang hadir hanya enam anggota komisi C yakni Amru Saher (Ketua), Jamaluddin Japar (Sekretaris), Hoist Bachtiar,Wawan Mattaliu, Ince Langke,dan Amir Anas. Seluruh komisi di DPRD Sulsel juga menggelar evaluasi program kerja SKPD triwulan pertama.Hanya saja pertemua ini baru sebatas perkenalan karena DPRD Sulsel baru saja melakukan rolling anggota di setiap komisi. Menurut ketua komisi D Adil Patu, rapat evaluasi APBD baru efektif pekan depan karena anggota DPRD yang masuk panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Sulsel 2011 akan melakukan kunjungan kerja. ● supyan uma

Read More >>

Gubernur Sulawesi Selatan Sumbang Korban Kebakaran

Sel, 17/04/2012 -

Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin limpo menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 100 juta kepada korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Senin 16 April 2012. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan saat meninjau secara langsung kondisi perumahan warga korban kebakaran yang didampingi oleh Wakil Walikota Makassar, Supomo Guntur.

Dalam kunjungannya selain menyerahkan bantuan uang  juga diserahkan bantuan pakaian bekas dan sembako. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp 3 miliar. H. Syahrul Yasin Limpo juga meninjau secara langsung untuk melihat kondisi korban yang tertimpa musibah, dan prihatin terhadap keadaan yang menimpanya.

Gubernur bersama rombongan juga berkesempatan melihat dapur umum warga secara langsung dan memasuki setiap lorong-lorong bekas kebakaran. Kita harus turut membantu meringankan warga yang tertimpa musibah.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulawesi-selatan-sumbang-korban-kebakaran

Read More >>

Gubernur Pantau Pelaksanaan UN

SENIN, 16 APRIL 2012 

Makassar, --Gubernur Sulsel Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH, melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Senin (16/4). Gubernur melakukan peninjauan di SMA Katolik Rajawali Makassar dan SMKN 8 Makassar.

Di SMA Katolik Rajawali Makassar, pelaksanaan UN berjalan dengan lancar. Sebanyak 386 siswa menempati 20 ruangan. Sedangkan, di SMK 8 Makassar, dari 205 peserta, ada tiga siswa yang tidak hadir. Sehingga, jumlah siswa yang ikut UN 202 orang.

"Ada tiga siswa yang tidak ikut UN karena sebelumnya tidak mengikuti ujian kompetensi yang merupakan syarat mengikuti UN," ujar Siti Saenab, Kepala SMKN 8 Makassar.

H Syahrul Yasin Limpo, usai melakukan pemantauan, mengimbau agar para peserta UN tetap tenang, tidak panik, dan percaya diri dalam mengerjakan soal-soal ujian.

"Tidak ada yang bisa naik kelas tanpa ujian. Ini hanyalah sebagian kecil dari proses yang harus dilewati," ujarnya.

Mantan Bupati Gowa dua periode itu berharap, para siswa dan semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan UN, mematuhi aturan yang ada.

"Patuhi aturan dan jangan tegang. Kalau tegang, akhirnya malah jadi bingung dan tidak fokus. Kalau kita tidak keluar dari mekanisme, maka yakinlah akan keluar jadi pemenang," terangnya.

Terkait adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam distribusi soal, Syahrul mengatakan, sejauh ini, distribusi soal berjalan sesuai apa yang diharapkan.

"Mudah-mudahan tidak terjadi distorsi," harapnya.

Kalaupun terjadi kesalahan kecil, seperti kekurangan soal atau cetakan yang buram, lanjutnya, diharapkan pengawas atau stakeholder penanggung jawabnya bisa mensolusi bersama. Tentunya, tidak keluar dari mekanisme pelaksanaan UN.

"Dalam sebuah proses, wajar terjadi kesalahan kecil. Misalnya, kertas yang kurang, dan lain-lain. Tapi, kita tetap berharap bisa mensolusi bersama. Bupati/wali kota juga bisa turun tangan mengatasinya," imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, H Patabai Pabokori, mengungkapkan, kesalahan dalam distribusi soal bisa saja terjadi. Namun, hal tersebut merupakan kewenangan dari pusat.

"Yang distribusikan kan langsung dari pusat ke provinsi. Jadi wajar kalau misalnya terjadi kesalahan kecil. Tapi, untuk Sulsel, secara umum pada hari pertama ini berjalan dengan lancar," ungkapnya.

Patabai menambahkan, jumlah peserta UN tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliah Sederajat di Sulsel, mencapai 102.813 siswa.(Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/gubernur-pantau-pelaksanaan-un

Read More >>

Sulsel Dijatah 700.000 Ton Pupuk

Senin, 16 April 2012

MAKASSAR–PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) berencana mendistribusikan 700.000 ton pupuk jenis ZA dan phonska di Sulsel pada tahun ini. Direktur PT Pupuk Sriwijaya (Holding) Arifin Tasrif mengatakan, tahun ini pihaknya ditugaskan mendistribusikan sebanyak 10 juta ton pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia. Khusus Kawasan Timur Indonesia (KTI), akan didistribusikan sebanyak 1,2 juta ton.“Dari jumlah tersebut, Sulsel kebagian 700.000 ton,”ujar dia di Makassar kemarin. Dia menambahkan, kemarin, tahap pertama distribusi sudah dilakukan di Pelabuhan Makassar dengan membongkar sebanyak 47.000 ton pupuk. Pupuk tersebut terdiri dari 20.000 ton ZA dan phonska,serta 27.000 ton pupuk urea,”kata dia. Khusus wilayah KTI, Pelabuhan Makassar tetap menjadi hub.Dari Makassar akan dilakukan re-distribusi ke setiap daerah. Tahun ini PT Pusri juga sudah merealisasikan penambahan gudang penyangga untuk jatah pupuk Sulsel. Kapasitas gudang tersebut mencapai 315.000 ton.“Penambahan gudang penyangga di lini dua 70.000 ton,dan di lini tiga berkapasitas 100.000 ton,” paparnya. Menurutnya, penambahan gudang penyangga tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi pupuk. Pada akhir tahun lalu, sempat terjadi kelangkaan pupuk jenis urea di Sulsel sehingga mengganggu petani yang sedang memasuki musim tanam. “Kami juga akan memperbaiki sistemdistribusi hingga ke pelosok-pelosok daerah,” dia menandaskan. Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Makassar Harry Sutanto, menjamin distribusi pupuk di Pelabuhan Makassar tidak akan terganggu. “Kapasitas bongkar muat di Dermaga Soekarno saat ini minimal 4.000 ton per hari,”kata dia. Menurutnya, waktu bongkar muat pupuk bersubsidi tersebut hanya sekitar lima hingga enam hari.“Kalau dulu sampai dua minggu, saat ini bisa lebih cepat, apalagi cuaca cukup mendukung,”ujar dia. ●umran la umbu  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/486628/

Read More >>

Sulsel Raih PKH Award dari Kemsos

Senin, 16 April 2012

MAKASSAR, -- Dinas Sosial Sulsel mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial RI terkait penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH). Sulsel merupakan satu dari enam provinsi di kawasan timur Indonesia yang menerima Indikator PKH Award dari Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri.

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi Mahendra mengungkapkan penghargaan yang diterima Sulsel itu untuk kategori perhatian daerah terhadap pendamping dan operator PKH terbaik. Indikator ini dilihat dari bantuan tunjangan operasional bagi pendamping dan operator serta bantuan kelengkapan kerja pendukung bagi pendamping dan operator.

"Selain Sulsel, provinsi lain yang menerima PKH Award adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, dan lainnya," kata Suwandi lagi.

Program PKH dilakukan Kementerian Sosial di tiga kabupaten di Sulsel. Ketiga daerah itu adalah Makassar, Gowa, dan Bone. Suwandi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten di tiga daerah itu yang bersinergi dan memberikan atensi terhadap pendamping dan operator program PKH. 

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan tahun, ini Sulsel sebanyak 17.895 ribu jiwa warga menjadi program PKH. Mereka tersebar di tiga kabupaten yaitu Makassar, Gowa, dan Bone dengan nilai anggaran Rp25 miliar dari bantuan Kementerian Sosial RI.

“Program ini sejalan dengan pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dijalankan di Sulsel sehingga saling melengkapi,” tuntasnya. (amr/pap)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120415184209-sulsel-raih-pkh-award-dari-kemsos'

Read More >>

Sulsel Raih PKH Award dari Kemsos

Senin, 16 April 2012

MAKASSAR, -- Dinas Sosial Sulsel mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial RI terkait penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH). Sulsel merupakan satu dari enam provinsi di kawasan timur Indonesia yang menerima Indikator PKH Award dari Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri.

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi Mahendra mengungkapkan penghargaan yang diterima Sulsel itu untuk kategori perhatian daerah terhadap pendamping dan operator PKH terbaik. Indikator ini dilihat dari bantuan tunjangan operasional bagi pendamping dan operator serta bantuan kelengkapan kerja pendukung bagi pendamping dan operator.

"Selain Sulsel, provinsi lain yang menerima PKH Award adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, dan lainnya," kata Suwandi lagi.

Program PKH dilakukan Kementerian Sosial di tiga kabupaten di Sulsel. Ketiga daerah itu adalah Makassar, Gowa, dan Bone. Suwandi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten di tiga daerah itu yang bersinergi dan memberikan atensi terhadap pendamping dan operator program PKH. 

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan tahun, ini Sulsel sebanyak 17.895 ribu jiwa warga menjadi program PKH. Mereka tersebar di tiga kabupaten yaitu Makassar, Gowa, dan Bone dengan nilai anggaran Rp25 miliar dari bantuan Kementerian Sosial RI.

“Program ini sejalan dengan pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dijalankan di Sulsel sehingga saling melengkapi,” tuntasnya. (amr/pap)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120415184209-sulsel-raih-pkh-award-dari-kemsos'

Read More >>

REALISASI ANGGARAN: Sulawesi Selatan Serap 55% Dana Pertanian

Minggu, 15 April 2012 Share on twitter

MAKASSAR: Penyerapan anggaran pertanian Provinsi Sulawesi Selatan pada kuartal I tahun ini telah mencapai Rp103,82 miliar untuk penggunaan konversi air, antisipasi anomali, pembangunan jaringan irigasi dan jalan tani serta perluasan sawah atau pencetakan sawah baru.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura (Disperta TPH) Sulsel Lutfie Halide mengatakan penyerapan anggaran percepatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian (PSP) kuartal pertama tahun ini, sudah terealisasi hingga 55% atau sebesar Rp103,82 miliar dari total alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp187,14 miliar.

"Secara umum penyerapan anggaran PSP Sulsel sudah mencapai 55%. Meski ada beberapa daerah yang penyerapannya masih di bawah angka 50%. Tapi kami optimis, sampai akhir bulan ini, semua daerah sudah di atas 50%," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu 14 April 2012.

Menurutnya, penyerapan anggaran PSP tersebut diharapkan mampu mendukung kinerja produksi padi Sulsel yang tahun ini di target mencapai 5,2 juta ton atau meningkat dari produksi tahun sebelumnya yang mencapai 4,8 juta ton. Adapun anggaran PSP dari Kementrian Pertanian (Kementan) untuk Sulsel tahun ini meningkat hingga 60% menjadi Rp187,14 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp111,38 miliar.

"Dengan dukungan peningkatan anggaran tersebut, Sulsel diharapkan mampu mendukung surplus 10 juta ton beras nasional," paparnya.

Dana dekonsentrasi

Sementara itu, untuk realisasi penyerapan anggaran dana dekonsentrasi Disperta TPH Sulsel tahun 2012, hingga saat ini baru sekitar 6,69% dari total anggaran tahun ini sebesar Rp4,22 miliar. Pada dana dekonsentrasi terdapat kegiatan perluasan sawah seluas 7.350 ha dengan alokasi dana Rp2,43 miliar. "Progress kegiatan tersebut masih dalam tahap penunjukan rekanan dan mobilisasi tim pengukuran lahan. Itulah mengapa hingga saat ini realisasinya masih 6,69%" jelas Lutfie.


Sementara untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang tercatat hingga saat ini baru terealisasi 137.118 ton atau sekitar 27,4% dari rencana penyaluran tahun 2012 sebanyak 500.400 ton.  Adapun perencanaan penyaluran pupuk bersubsidi terdiri dari lima jenis pupuk, yakni Urea sebanyak 294.600 ton, ZA 61.400 ton, SP-36 44.000 ton, NPK 79.400.  (faa)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/realisasi-anggaran-sulawesi-selatan-serap-55-percent-dana-pertanian

Read More >>