SULSEL Pangkas Birokrasi Perizinan Penanaman Modal

MAKASSAR : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau BPPTSP yang ditargetkan terealisasi pada semester II/2012. 

 

Pembentukan badan tersebut dimaksudkan untuk melayani seluruh perizinan maupun rekomendasi bagi pelaku usaha yang akan menanam modal di daerah ini. 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muallim mengatakan dengan pembentukan BPPTSP, maka diharapkan ada institusi yang mampu menjawab keluhan para pelaku usaha maupun investor terkait pengurusan izin usaha yang selama ini dinilai berbelit-belit serta tidak memberikan kepastian dengan durasi waktu penyelesaian yang lama. 

 

"Selain itu, badan perizinan satu atap ini juga diharapkan mampu meningkatkan iklim usaha dan investasi di Sulsel," ujarnya  hari ini. 

 

Pembentukan badan perizinan satu atap tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah No 41/2007 tentang pembentukan organisasi daerah.

 

"Tinggal petunjuk teknis dari pusat tentang pembentukan badan perizinan satu atap yang masih akan kami koordinasikan," papar Muallim.

  

Menurutnya, sejumlah SKPD dalam lingkup Pemprov Sulsel memiliki kewenangan untuk menandatangani perizinan yang dinilai berbelit-belit bagi para investor terutama yang ingin mengantongi izin investasi di daerah ini.  

 

Dengan hadirnya BPPTSP,  seluruh kewenangan pengeluaran perizinan sejumlah satuan kerja perangkat dinas (SKPD) tersebut akan beralih dengan menerapkan konsep one stop service. 

 

Secara keseluruhan, proses pengurusan sampai pada pengeluaran izin diseluruh unit kerja diselesaikan melalui BPPTSP dengan memberikan informasi syarat perizinan yang jelas, durasi waktu penerbitan izin, transparansi biaya, dan tentunya tidak berbelit-belit. 

 

"Apalagi, Sulsel hanya memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga dengan adanya BPPTSP akan lebih mendukung peningkatan investasi di Sulsel," ungkap Muallim.

  

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Selatan memprediksi realisasi investasi penanaman modal asing mencapai US$11,56 juta dan penanaman modal dalam negeri Rp7,44 miliar pada kuartal I 2012.

 

Realisasi penanaman modal untuk PMA diproyeksikan berasal dari tiga perusahaan, dan untuk PMDN berasal dari dua perusahaan.

 

Sementara untuk target realisasi investasi hingga akhir 2012 nanti, untuk PMA mencapai US$100 juta, dan untuk PMDN ditargetkan bisa terealisasi hingga Rp5 triliun. (sut)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/sulsel-pangkas-birokrasi-perizinan-penanaman-modal

Read More >>

PENANAMAN MODAL: PMA Di Sulses Capai Rp8,5 Triliun

MAKASSAR: Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, Sulsel berhasil merealisasi penanaman modal asing mencapai Rp8,5 triliun sepanjang tahun lalu.

 

Kepala Bidang Evaluasi Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Wawan Jiswanto mengatakan, saat ini Sulsel menjadi sasaran empuk bagi para investor asing. “Dengan realisasi tersebut Sulsel menempati peringkat 11 besar untuk PMA, dengan kontribusi 2,29% secara nasional,” ujarnya di sela-sela Sosialisasi Kebijakan Pendapatan Negara untuk Mendukung Investasi Tahun 2012 di Makassar, hari ini, Rabu 2 Mei 2012.

 

Menurutnya, ranking pertama masih ditempati DKI Jakarta, dengan realisasi investasi mencapai Rp112 triliun atau 30,21% di tahun lalu. Adapun untuk tataran perdagangan internasional, paparnya, Indonesia belum ada apa-apanya dibandingkan sejumlah negara lainnya. Negara ini hanya menempati peringkat 126 dari 183 negara yang disurvei, untuk kenyamanan iklim investasi. Sementara negara tetangga Singapura, menempati ranking pertama.

 

”Ada banyak faktor yang membuat peringkat Indonesia terpuruk. Salah satunya, korupsi di negeri ini yang memberi sumbangan terbesar yaitu 15,4%,” ucapnya.

 

Selain itu, infrakstuktur yang ada juga menjadi pertimbangan negara-negara asing, untuk melakukan investasi di negara ini. Selama ini lanjutnya, modal asing yang ada umumnya diinvestasikan di bidang transportasi, gudang, dan komunikasi dengan persentase 23,43%, pertambangan 16,64%, serta untuk listrik, gas, dan air 8,36%.

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/penanaman-modal-pma-di-sulses-capai-rp8-5-triliun

Read More >>

Kepegawaian-1.244 Honorer K2 Diusul Jadi CPNS

Rabu, 02 May 2012

MAKASSAR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel mengusulkan 1.244 orang pegawai tidak tetap (PTT) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).  Berkas honorer kategori II (k2) yang diajukan masih akan diverifikasi ulang. Selain itu, sebanyak 15 orang PTT dinyatakan gugur sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena terkendala usia dan tidak melakukan pendaftaran ulang hingga 30 April 2012. “Dari 1.259 honorer K2 yang masuk, hanya 1.244 yang kita kirim ke BKN”. “15 berkas honorer lainnya tidak kita kirim karena faktor usia,” ungkap Kepala BKD Sulsel A Murny Amien Situru kepada SINDOkemarin. Murny menerangkan, ke-15 honorer tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjalani proses verifikasi selanjutnya sebelum diangkat menjadi CPNS.“Syaratnya itu kan seluruh honorer K2 harus berumur 19 tahun saat diangkat menjadi honorer 1 Januari 2006.Nah,ke- 15 orang ini tidak memenuhi dari syarat itu,” beber saat dihubungi. Dengan demikian, ke-15 orang honorer K2 tersebut tidak memiliki lagi kesempatan untuk menjadi CPNS di lingkup Pemprov Sulsel.Menurutnya, setelah diverifikasi ulang oleh BKN,Pemprov Sulsel sisa menunggu waktu penetapan ujian bagi ribuan PTT K2 di lingkup pemprov. Hanya saja, mantan Kepala BKPMD Sulsel ini enggan memastikan kapan ujian bagi PTT K2 tersebut. “Jadwal ujiannya itu tergantung dari jadwal yang dikeluarkan Kemenpan-RB dan BKN. Kita tak tahu pasti.Kita tunggu saja,”beber dia. Sementara itu, saat disinggung mengenai nasib 251 honorer K1 di lingkup pemprov,Andi Murny mengaku masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengangkatan PTT sebagai CPNS. “Sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pastinya dari pusat.Yang jelas, pusat dulu pernah bilang bahwa PP pengangkatan K1 itu akan terbit April,tapi sekarang sudah Mei tapi belum ada juga kabar-kabarnya,”tandasnya. ● wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/491182/

Read More >>

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke-149

Rab, 02/05/2012 

Gubernur Sulawesi Selatan, H Syahrul Yasin Limpo meresmikan 11 proyek pembangunan gedung tahun anggaran 2011 saat menghadiri peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke-149 tahun, yang dilaksanakan di Kantor DPRD Jeneponto, Selasa 1 Mei 2012. Nilai proyek yang diresmikan mencapai Rp 17.499.590.000 yang bersumber dari DPID, DAK, APBN, APBN-P, gubernur dan swadaya masyarakat, serta APBD Kabupaten Jeneponto.
Sebelas proyek yang diresmikan, antara lain, proyek pembangunan Embung Karangasa Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia. Desa Tanjonga, Desa Mangepong dan Kelurahan Pantai Bahari, gedung kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TK Pembina Kecamatan Bontoramba, dan TK Pembina Kecamatan Binamu.

Diresmikan pula pembangunan Gedung Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) Tonrokassi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Balang, pembangunan SMP Negeri 6 Turatea, SMP Negeri 9 Bangkala, Mesjid Syahrul Mubaraq Lassang-lassang Desa Arungkeke, serta pembangunan Gedung Asrama Putra HPMT. Selain meresmikan 11 proyek, gubernur juga menyerahkan bantuan Getarbangdes yang melibatkan 18 SKPD lingkup Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel mengalokasikan 316 paket yang tersebar pada 11 kecamatan dan 113 desa sebesar Rp 187.940.743.925 yang bersumber dari dana APBD provinsi. Pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke-149 tahun tersebut, juga dirangkaikan dengan Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan di daerah terus memperbaiki perekonomian. Jadi mari kita kelola baik dengan pendekatan teknologi. Kita bisa membangun Sulsel dan Jeneponto menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini mencapai 8,4% dengan inflasi terendah kurang dari 3%.Perbaikan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian, kesehatan dan pendidikan.
Jika semua berjalan baik, tingkat pengangguran menurun, sedangkan pendapatan dan lapangan kerja meningkat. Khusus untuk Kabupaten Jeneponto menilai, terdapat beberapa kemajuan. Hal itu dapat dilihat dari, sistem kelistrikan terbesar di wilayah selatan Sulsel berada di Jepenponto. Potensi ini dapat mengundang banyak investor dan mendukung pertumbuhan industri.

Pendapatan perkapita naik dari Rp6 juta pada 2010, menjadi Rp7 juta pada 2011. Produk domestik regional bruto (PDRB) 2010 sebesar 7,25% meningkat pada 2011 menjadi 8,5%. Sementara, jumlah rumah tangga miskin menurun. Pada 2010 jumlahnya sebanyak 5,14% dari total penduduk, menjadi 4,2% pada 2011. Untuk pendidikan, Jeneponto mampu mencapai 116, 73%. Indikator lain peningkatan ekonomi adalah,daftar tunggu calon jamaah haji tahun ini sebanyak 4.112 orang. “Pendidikan dan kesehatan gratis juga tetap berjalan baik.

Bupati Jeneponto, H Radjamilo mengatakan Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo senantiasa menyatu dengan masyarakat Jeneponto. Hal itu terlihat pada gerak pembangunan yang terus dipacu di segala sektor, peningkatan perekonomian, hingga bantuan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini mencapai 8,4% dengan inflasi terendah kurang dari 3%.Perbaikan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Jika semua berjalan baik, tingkat pengangguran menurun, sedangkan pendapatan dan lapangan kerja meningkat. Khusus untuk Kabupaten Jeneponto menilai, terdapat beberapa kemajuan. Hal itu dapat dilihat dari, sistem kelistrikan terbesar di wilayah selatan Sulsel berada di Jepenponto. Potensi ini dapat mengundang banyak investor dan mendukung pertumbuhan industri.

Sr/An (Rabu, 2 Mei 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/peringatan-hari-jadi-kabupaten-jeneponto-ke-149

Read More >>

Gubernur Bantu Siswa Kurang Mampu

RABU, 02 Mei 2012 

Bulukumba, -- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menyerahkan bantuan beasiswa untuk siswa kurang mampu sebesar Rp1 miliar. Selain itu ia juga menambahkan alokasi APBN-P untuk Kabupaten Bulukumba sebesar Rp15 miliar.

Bantuan ini diberikan dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Provinsi Sulsel, yang dipusatkan di Lapangan Pemuda, Kabupaten Bulukumba, Rabu (2/5).

Gubernur Sulsel menyampaikan apresiasinya atas peringatan Hardiknas yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Menurutnya, ada dua pilar utama pembangunan. Yakni, hadirnya ekonomi yang makin baik bagi rakyat dan pendidikan.

"Pendidikan dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mau ekonomi baik, perbaiki pendidikan. Begitupun sebaliknya," kata Syahrul.

Pada peringatan Hardiknas tersebut, selain menyerahkan bantuan, Gubernur juga menyerahkan beberapa penghargaan. (Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/daerah/gubernur-bantu-siswa-kurang-mampu

Read More >>

Kasus Beras Impor-Gubernur Instruksikan Diusut

Selasa, 01 May 2012

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan agar instansi terkait mengusut dugaan hilangnya 98 ton beras impor asal Thailand di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Parepare.  Pengusutan tersebut untuk mencarisiapapenyebarinformasi tersebut. Menurut Syahrul, dari laporan yang diterimanya, pihaknya tidakmenemukanadanya dugaan hilangnya beras impor.“ Darimanainformasiitu? Saya akan coba laporkan.Kalau benar, akansaya suruhtelusuri.Tapi kalau tak benar,akan saya suruh periksa penyebar informasi itu,” ungkapnya di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Mantan Bupati Gowa ini menuturkan, sejak awal pihaknya telah mewanti-wanti untuk memperketat pengawasan beras impor agar tak beredar di Sulsel. Pengawasan tersebut termasuk mewaspadai seluruh pelabuhan di kabupaten/kota. Pergudangan di Parepare, tandas dia,hanya sebagai penitipan sementara dan selanjutnya didistribusi ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). “Dan kalau ada itu terjadi, mesti ada pejabat yang dikenai sanksi. Saya akan suruh cari. harus ada pejabat yang bertanggung jawab. Tidak boleh tidak,” bebernya di hadapan wartawan. Dia menambahkan, jumlah 98 ton beras impor yang dikabarkan hilang tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Olehnya itu, dia tak percaya kalau beras asal Thailand ini raib di gudang penitipan di Parepare. “Laporan yang saya terima tak ada seperti itu.98 ton beras itu jumlahnya besar loh. Rasanya tak masuk logika kalau hilang di gudang,”tandasnya. Sehari sebelumnya,Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah memastikan,98 ton beras impor tersebut tak pernah masuk dan dititip di pergudangan Lapadde I Bulog Kota Parepare.“Tak benar itu kalau ada beras impor yang hilang di sana(Parepare).Inicumaadakesalahan data tentang beras yang masuk dan keluar dari pergudangan,” akunya kemarin. Menurut Yaksan, jumlah awal yang direncanakan dititipkan di gudang Bulog Parepare, tidak sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/491049/

Read More >>

Ratusan Honorer K1 Minta Bantuan Gubernur

SELASA, 01 MAY 2012 

Jeneponto, --Ratusan tenaga honorer yang tidak lulus dalam database atau K1 di Kabupaten Jeneponto, meminta bantuan secara langsung kepada Gubernur Sulsel Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH. Mereka menggelar aksi demonstrasi bahkan menghadang mobil bus yang dinaiki Syahrul ketika memasuki Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Selasa (1/5). Kedatangan Syahrul ke Jeneponto untuk menghadiri peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke-149 tahun.

Ratusan tenaga honorer tersebut berteriak-teriak, memohon agar Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulsel turun langsung mengatasi

kisruh pendataan honorer K1 di Kabupaten Jeneponto. Apalagi, hingga saat ini, Pemkab Jeneponto, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum memasukkan sanggahannya atau melakukan pembatalan terhadap tenaga honorer yang dinyatakan lulus, yang dinilai sarat nepotisme.

"Bantuka' komandan, bantuka' karaeng," teriak para tenaga honorer.

Menanggapi tuntutan para demonstran, Syahrul pun meminta agar perwakilan demonstran menemuinya dan menjelaskan persoalan yang mereka alami. Tiga tenaga honorer yang berdialog langsung dengan gubernur seraya menyerahkan pernyataan sikap mereka, yakni Rahmawati Tola dan Kaharuddin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto dan Nasir yang menjadi tenaga honorer di Pemda Jeneponto.

"Karaeng, saya sudah sepuluh tahun mengabdi tapi tidak dimasukkan dalam database K1. Ada yang tidak pernah mengabdi tapi lulus," ujar Rahmawati.

Bahkan, lanjut Rahmawati, ada oknum kepala desa yang selama ini tidak pernah mengabdi juga lulus K1.

"Kami mohon bantuannya Karaeng, bagaimanami kami ini," keluhnya.

Mendengar keluhan ketiga tenaga honorer tersebut, Syahrul mengatakan, akan segera membicarakan solusinya dengan pejabat terkait.

"Persoalan ini hampir terjadi di semua daerah. Tapi, saya harus buat agendanya dulu, bagaimana mensolusi masalah ini. Jadi, sabarki," kata Syahrul.

Mantan Bupati Gowa dua periode itu juga meminta agar ketiga tenaga honorer tersebut menyerahkan data-data honorer yang lulus K1 tetapi tidak pernah mengabdi.

"Yang kalian nilai berkasus, serahkan datanya ke saya. Kita akan carikan solusinya sama-sama. Yang terpenting, kalian bisa bekerja untuk kepentingan rakyat," tegasnya.(Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/daerah/ratusan-honorer-k1-minta-bantuan-gubernur

Read More >>

Gubernur Resmikan 11 Proyek di Jeneponto

SELASA, 01 MAY 2012 

Serahkan Bantuan Rp187 Miliar di Peringatan Hari Jadi ke-149 Tahun

 Jeneponto,  --Gubernur Sulsel Dr H Syahrul Yasin Limpo, meresmikan 11 proyek pembangunan gedung tahun anggaran 2011 saat menghadiri peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke-149 tahun, yang dilaksanakan di Kantor DPRD Jeneponto, Selasa (1/5). Nilai proyek yang diresmikan mencapai Rp17.499.590.000 yang bersumber dari DPID, DAK, APBN, APBN-P, gubernur dan swadaya masyarakat, serta APBD Kabupaten Jeneponto.

Sebelas proyek yang diresmikan, antara lain, proyek pembangunan Embung Karangasa Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia, IPAL komunal

Desa Tanjonga, Desa Mangepong dan Kelurahan Pantai Bahari, gedung kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TK Pembina Kecamatan Bontoramba, dan TK Pembina Kecamatan Binamu.

Diresmikan pula pembangunan Gedung Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) Tonrokassi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Balang, pembangunan SMP Negeri 6 Turatea, SMP Negeri 9 Bangkala, Mesjid Syahrul Mubaraq Lassang-lassang Desa Arungkeke, serta pembangunan Gedung Asrama Putra HPMT.

Selain meresmikan 11 proyek, gubernur juga menyerahkan bantuan Getarbangdes yang melibatkan 18 SKPD lingkup Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel mengalokasikan 316 paket yang tersebar pada 11 kecamatan dan 113 desa sebesar Rp187.940.743.925 yang bersumber dari dana APBD provinsi.

Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, peringatan Hari Jadi merupakan momentum silaturahmi besar yang digelar semua daerah setiap tahunnya. Momentum tersebut juga menandakan jika fungsi utama dan tugas pemerintahan berjalan dengan baik.

"Peringatan Hari Jadi ke-149 tahun ini juga menjadi bagian dari konsolidasi emosi kita, panggilan tugas untuk menjaga adat dan budaya kita. Itulah makna hakiki mengapa Hari Jadi harus dirayakan," ujarnya.

Momentum Hari Jadi, kata Syahrul, juga harus menghitung-hitung bagaimana tingkat kemajuan pembangunan dan menemukan kembali apa yang menjadi harapan dan kebutuhan rakyat. Apa yang kurang dan harus disempurnakan kembali.

"Tidak ada ekonomi yang baik, tanpa pemerintahan yang baik. Semua hanya bisa baik, kalau hadir lingkungan sosial yang menunjang. Pendidikan, kesehatan, dan agama yang baik," terangnya.

Sementara, Bupati Jeneponto H Radjamilo, mengatakan, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, senantiasa menyatu dengan masyarakat Jeneponto. Hal itu terlihat pada gerak pembangunan yang terus dipacu di segala sektor, peningkatan perekonomian, hingga bantuan di berbagai sektor.

"Kami juga mengucapkan selamat atas penghargaan yang tiga besar kinerja pemerintahan terbaik yang berhasil diraih Pemprov Sulsel," kata Radjamilo.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Jeneponto, Syamsuddin Karlos, saat membuka rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto. Menurutnya, Syahrul Yasin Limpo adalah gubernur yang tidak pernah berhenti memikirkan kesejahteraan rakyat.

"Kami berterima kasih atas program pro rakyat, bantuan pendidikan dan kesehatan gratis, serta bantuan di sektor pertanian dan peternakan," tuturnya.

Menurutnya, pada momentum Hari Jadi Jeneponto yang ke-149 tahun, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Namun, semuanya akan bisa dilewati dengan semangat kebersamaan dan saling menghargai.

"Perbedan pendapat dan pilihan dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Yang terpenting, kita mampu menciptakan suasana yg aman dan kondusif untuk mewujudkan Jeneponto yang damai dan bermartabat," pungkasnya.

Pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke-149 tahun tersebut, juga dirangkaikan dengan Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Gubernur juga berkunjung ke Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke untuk meresmikan Masjid Syahrul Mubaraq Lassang-lassang. (Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/daerah/gubernur-resmikan-11-proyek-di-jeneponto

Read More >>

Gubernur Membuka RAT Induk Koperasi Simpan Pinjam Tahun Buku 2011

Sel, 01/05/2012 

Ratusan Peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Simpan Pinjam tahun 2011 ini diharuskan memilki keahlian yang sungguh-sungguh. Upaya ini diharapkan agar lebih berkembang, lebih banyak menyentuh usaha mikro. Ungkapan ini disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo saat membuka RAT, Senin, 30 April 2012 di Hotel Clarion Makassar.

RAT ini harus memberi garansi adanya perbaikan ekonomi lebih baik, harus dimainkan dengan tenaga koperasi. Koperasi tidak boleh lagi dikelola seperti apa adanya, harus profesional dan  kalau perlu cari bibit yang handal. Masyarakat Sulawesi Selatan saat ini memilki perputaran uang lebih cepat, oleh karena itu dibutuhkan simpan pinjam.

Sementara itu, ‎Ketua Induk Koperasi Sulawesi Selatan, Mubly Handaling mengatakan, kita akan mencari bibit baru dan anggota di bawah 100 orang. Anggota baru ini diharuskan betul-betul selektif dan memiliki jiwa saing. Kalau perlu, usaha kecil ini dibiayai  hingga ke lorong-lorong rumah, agar usaha dan ekonomi kemandirian dapat menjawab kebutuhan rumah tangga. Rapat tahun ini menetapkan  program tersebut dari Aceh hingga Papua.

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Urusan Keanggotan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Didi Suhada, menyebutkan, RAT 2011 adalah merupakan tolak ukur dalam menilai kinerja koperasi di tahun berjalan. Dan ini tujuannya tak lain untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan akan mengurangi angka kemiskinan.

Hr/Tn (Selasa, 1 Mei 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-membuka-rat-induk-koperasi-simpan-pinjam-tahun-buku-2011

Read More >>

Gubernur: Koperasi Harus Sentuh Usaha Mikro

SENIN, 30 APRIL 2012 

Makassar, --Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mengimbau agar koperasi lebih banyak menyentuh usaha mikro. Sehingga, usaha kecil tersebut bisa lebih cepat berkembang karena mendapat dukungan dari koperasi.

"Koperasi harus lebih banyak menyentuh usaha mikro. Para pengurusnya juga harus memiliki keahlian dan bersungguh-sungguh," kata Syahrul di sela-sela pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Simpan Pinjam ke-15 Tahun Buku 2012, yang dilaksanakan di Hotel Grand Clarion, Makassar, Senin (30/4).

Syahrul berharap, RAT yang dilaksanakan bisa memberi garansi terjadinya perbaikan ekonomi yang lebih baik. Tentunya, harus didukung oleh tenaga-tenaga koperasi yang memiliki kompetensi.

"Saya yakin, RAT ini bisa menjawab agenda-agenda perekonomian ke depannya," ujarnya.

Mantan Bupati Gowa dua periode itu berpesan, koperasi tidak boleh dikelola seperti dulu atau apa adanya. Koperasi harus dikelola secara profesional.

"Perputaran uang di Sulsel berlangsung dengan cepat. Masyarakat kita membutuhkan sarana simpan pinjam. Saya harap, koperasi bisa memainkan perannya," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Induk Koperasi, Mubyl Handaling. Ia mengatakan, dalam pengembangan koperasi simpan pinjam, pihaknya sedang mencari tenaga-tenaga koperasi yang handal dan profesional. Tenaga tersebut harus selektif dan memiliki daya saing.

"Kita akan mencari tenaga dan anggota koperasi baru yang profesional untuk pengembangan koperasi ini," tuturnya.

Terkait support terhadap usaha mikro, Mubyl mengatakan, koperasi senantiasa memberi dukungan untuk usaha kecil.

"Kalau perlu, kita berusaha membiayai usaha kecil, yang dilaksanakan rumah tangga agar kondisi perekonomian mereka lebih cepat mandiri," imbuhnya.

Sementara, Asisten Deputi Urusan Keanggotan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Didi Suhada, menyebutkan, RAT 2011 adalah tolak ukur dalam menilai kinerja koperasi di tahun berjalan.

"Ini tidak lain untuk membantu masyarakat kurang mampu. Hal ini akan mengurangi angka kemiskinan," urainya.(Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/gubernur-koperasi-harus-sentuh-usaha-mikro

Read More >>

Sulsel Siap Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional

SENIN, 30 APRIL 2012 

Pasca Pembatasan Impor Hingga 60 Persen

Makassar, --Kebijakan pemerintah pusat yang membatasi impor daging sapi dari 100 ribu ton menjadi 34 ribu ton atau sekira 60 persen, ditanggapi positif Gubernur Sulsel Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH.

"Salah satu yang kita terus dorong dan support memang agar pemerintah pusat membatasi impor daging sapi," kata Syahrul saat dimintai tanggapannya terkait kebijakan tersebut, di rumah jabatan gubernur, Senin (30/4).

Syahrul mengatakan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan terjadi kekurangan pasokan daging sapi dengan adanya kebijakan tersebut. Karena, Sulsel siap menjadi pilar utama pembangunan nasional dengan menyiapkan stok daging sapi yang cukup.

"Saya sangat setuju dengan adanya pembatasan impor tersebut. Pemikiran tersebut memang selama ini terus kita dorong dan Sulsel siap memenuhi kebutuhan sapi nasional," ujarnya.

Mantan Bupati Gowa dua periode itu menjelaskan, populasi sapi di Sulsel saat ini melebihi satu juta ekor. Sehingga, telah melayani kebutuhan daging sapi untuk wilayah di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Saat ini, Pemprov Sulsel telah mencanangkan produksi populasi sapi hingga dua juta ekor.

"Saat ini kami sudah melakukan perdagangan antar pulau dalam bentuk daging. Dengan produksi populasi sapi dua juta ekor, kami siap menjadi pilar utama untuk menyuplai daging sapi nasional," pungkasnya. (Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/sulsel-siap-penuhi-kebutuhan-daging-sapi-nasional

Read More >>

Gubernur Siap Sukseskan Konferensi Perdamaian Dunia 2013

SENIN, 30 APRIL 2012 

Gelar Pertemuan dengan Delegasi CAPDI

 Makassar, --Gubernur Sulsel Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH, siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Konferensi Perdamaian Dunia, yang rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2013 mendatang, di Makassar. Hal itu diungkapkan Syahrul saat menerima delegasi Center Pacific Democrat International (CAPDI), di rumah jabatan gubernur, Senin (30/4).

Hadir sebagai delegasi CAPDI, antara lain, Wakil Perdana Menteri Kamboja H.E Sok An, Mantan Ketua DPR Filipina H.E Jose De Venecia,

Sekjen Partai Liga Muslim Pakistan Senator Mushahid Hussain Sayyid, Sekretaris Wakil Perdana Menteri Kamboja Mr Samal, Sekretaris Kabinet Pemerintah Kamboja Jenderal Suos Yara, Staff Deputi PM Kamboja Mr Kong Chanveasna, Anggota DPR Filipina Mr Franxise Manglapus, Deputy Sekjen CAPDI Mr Yasril Ananta Baharuddin, Deputi Chairman CAPDI Mr Iskandar Manji, dan  Marsekal Muda TNI (Purn) Pieter LD. Wattimena .

Wakil Perdana Menteri Kamboja H.E Sok An, mengatakan, tujuan kunjungannya untuk melihat perkembangan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi lokasi pertemuan yang rencananya digelar pada awal Februari mendatang.

”Kami baru saja kembali dari Timor Leste dan baru saja mendirikan perdamaian Asia Pasifik. CAPDI merupakan satu-satunya organisasi yang menyatukan negara se-Asia Pasifik," jelasnya.

H.E Sok An mengungkapkan, selain mendamaikan konflik, organisasi CAPDI juga bertujuan memberantas kemiskinan dan korupsi. Kemiskinan yang dimaksud seperti yang terjadi di China, Asia Pasifik,dan Aceh di Indonesia.

"Makassar adalah kota yang aman dan tenteram. Karena itulah kami akan menyelenggarakan konferensi perdamaian dunia di Makassar. Hal ini menjadi kesepakatan kami dalam pertemuan di Timor Leste," ujarnya.

Sementara, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pihaknya siap mensukseskan dan memfasilitasi kegiatan tersebut.

"Saya siap membantu apa saja. Kami akan memfasilitasi dan mengamankan pelaksanaan kegiatan tersebut," kata Syahrul.

Ia menuturkan, masyarakat Sulsel sangat terbuka dan demokratis sehingga tidak perlu ada keraguan untuk menyelenggarakan event di Makassar.
     
"Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulsel, memang sedang dilirik dunia sebagai lokasi MICE. Baik itu di tingkat nasional, regional maupun internasional. Selama itu tidak melanggar aturan, saya kira akan memberikan dampak positif," ujarnya. (Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/gubernur-siap-sukseskan-konferensi-perdamaian-dunia-2013

Read More >>

Perda RTRW Seluruh Kabupaten Sulsel Rampung 2012

Sabtu, 28 April 2012 

Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah di seluruh kabupaten rampung pada akhir 2012.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni di Makassar, Sabtu, menjelaskan, ranperda (rancangan peraturan daerah) RTRW seluruh kabupaten telah melalui verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan telah dikembalikan ke masing-masing daerah untuk memperoleh rekomendasi gubernur sebelum disahkan menjadi perda.

Verifikasi di Kementerian PU tersebut dilakukan untuk mensinergikan perda RTRW kabupaten dan kota dengan provinsi.

Hingga kini sudah delapan kabupaten yang memiliki perda RTRW yakni Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Jeneponto, Parepare, Enrekang dan Tana Toraja. Menyusul Wajo dan Bantaeng.

Pada Juni 2012, ditargetkan 50 persen perda telah disahkan dan hingga akhir 2012 seluruh kabupaten dan kota telah memiliki perda RTRW.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/2008 tahapan penetapan RT/RW diawali dengan konsultasi ke DPRD kemudian diajukan ke provinsi untuk dicocokkan dengan RT/RW provinsi lalu menunggu rekomendasi gubernur.

Setelah memperoleh rekomendasi gubernur, diajukan ke Menteri PU untuk memperoleh persetujuan menteri lalu dikembalikan ke daerah untuk disetujui DPRD dan kepala daerah, setelah dievaluasi oleh provinsi sebelum ditetapkan.

Penetapan perda RTRW memang harus melalui proses yang panjang sesuai mekanisme dan tahapan yang telah diatur.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur mengungkapkan, perda RTRW Provinsi Sulsel juga melalui proses tersebut selama dua tahun dari 2006 hingga 2009 sebelum ditetapkan. (T.KR-RY/Z003) 

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/38390/perda-rtrw-seluruh-kabupaten-sulsel-rampung-2012

Read More >>

Sulsel Terbaik di Luar Jawa

SABTU, 28 APRIL 2012 

Akselerasi pertumbuhan Sulsel di berbagai bidang, membuat pusat terkesima. Pertumbuhan rata-rata ekonomi di atas rata-rata se Indonesia menjadi satu bukti bahwa Sulsel menjadi spektakuler.

Minat investor yang tinggi, produksi pangan yang melampaui target, pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan gratis, menjadi bagian dari pendukung prestasi yang diraih Sulsel.

Tidak heran jika pusat lalu memberikan penghargaan sebanyak 111 keping yang belakangan memecah rekor MuRI.

Sang Gubernur, Syahrul Yasin Limpo, sebagai pemegang kendali pun menjadi sosok kepala daerah yang tak hanya mampu bekerja tetapi mampu memberikan bukti bahwa Sulsel pun mampu disejajarkan dengan provinsi lain terutama Pulau Jawa.

Baru-baru ini, pemerintah pusat melalui Wa­kil Presiden Boediono menyerahkan penghargaan terbaru. Sebuah apresiasi terhadap Sulsel sebagai provinsi terbaik ketiga nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sulsel merupakan provinsi terbaik di luar Jawa dan tentu saja dengan akselerasi pertumbuhan berbagai bidang yang disebutkan di atas. Prestasi yang cukup luar biasa.

Syahrul mengatakan, menjadi tiga besar peme­rintahan terbaik tidak mudah karena harus melalui 79 kriteria atau variabel yang ditetapkan. 

Oleh karena itu, penghargaan ini merupakan satu kebanggaan bagi rakyat Sulsel secara menye­luruh. Penghargaan ini dinilainya bukan saja sebagai penghargaan gubernur, tetapi merupakan hasil kerja sama dan dukungan semua pihak di daerah, termasuk dari masyarakat.

Mungkin dengan prestasi itu pula, Gubernur Syahrul diberi kepercayaan sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), organisasi yang membawahi seluruh gubernur di Indonesia.

APPSI juga memegang peran besar dalam mendukung kegiatan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di semua daerah. APPSI juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam membantu menyampaikan program yang bersentuhan langsung dengan pemerintah pusat. (*)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/catatan-cakrawala/sulsel-terbaik-di-luar-jawa

Read More >>

Pendidikan Gratis SMA Mulai TA 2012-2013

SABTU, 28-04-2012

Wagub: Mari Kita Awasi Pelaksanaanya

SETELAH sukses dengan pelaksanaan pendidikan gratis untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tahun 2012 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel merealisasikan pendidikan gratis untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Program pendidikan gratis untuk tingkat SMA ini telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Program ini telah disepekati atau disetujui oleh legislator (DPRD) Sulsel dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikna gratis no. 4 thn 2009 dan di-break down dalam Pergub Pendidikan Gratis Tingkat SMA No. 1 tahun 2012.

"Jadi pendidikan gratis itu di Sulsel bukan hanya tingkat SD dan SMP tapi juga sudah masuk di dalamnya tingkat SMA," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Abdullah Jabbar, Jumat (27/4) kemarin.
Dia mengatakan, seperti pada tingkat SD dan SMP, Pemprov Sulsel dan seluruh kabupaten/kota se-Sulsel telah menyatakan komitmen untuk melakukan sharing atau bagi anggaran demi realisasi pendidikan gratis tersebut bagi rakyat. "40 persen itu ditanggung Pemprov Sulsel dan selebihnya 60 persen ditanggung oleh pemkab/pemkot se- Sulsel," katanya.
Jabbar mengatakan, Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulsel merasa bersyukur karena seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota se-Sulsel siap merealisasikan hal tersebut. Hanya saja, lanjutnya, Kota Makassar masih belum bersedia merealisasikan pendidikan gratis di SMA dengan alasan anggarannya terlalu besar.
Padahal, lanjutnya, Pemprov dan Pemkot Makassar telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang sharing dana program tersebut.
Menurutnya, Pemprov Sulsel juga telah mengucurkan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan gratis tingkat SMA ke Pemkot Makassar. "Biarlah masyaraakat menilai," singkatnya.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, dengan direalisasikannya pendidikan gratis ini di Sulsel tak ada lagi alasan bagi anak usia sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang putus sekolah hanya karena terbentur masalah finansial.

Awasi Pelaksanaannya

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang meminta kepada seluruh stakeholder di Sulsel untuk ikut bersama-sama mengawasi pelaksanaan pendidikan gratis di Sulsel. Ini penting, lanjut mantan Ketua DPRD Sulsel ini, untuk pelaksanaan program yang pro rakyat ini tidak mengalami distorsi atau penyimpangan.
"Tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, tokoh agama, lembaga penegak hukum, wartawan dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendidikan gratis di Sulsel," ujar Agus.
Agus juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel yang telah memperlihatkan keseriusannya dalam merealisasikan program pendidikan gratis di masing-masing daerahnya.

Sumber: http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=56979

Read More >>