Sabtu, 12 Mei 2012

Pemprov Godok MoU Kompensasi Hotel Aryadutha


SABTU, 12 MAY 2012

Terkait Rencana Pembangunan Hotel Syariah
 MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih terus menggodok memorandum of understanding (MoU) dengan PT Lippo terkait rencana pembangunan hotel di salah satu lahan milik pemprov di Jalan Masjid Raya, Makassar. MoU tersebut digagas sebagai kompensasi pelepasan saham Pemprov Sulsel di Hotel Aryadutha Makassar. 
Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim, menjelaskan, mengaku, MoU tersebut sejauh ini masih sementara dalam penggodokan di Biro Ekonomi Pemprov Sulsel.
 
“Setelah itu, baru kita tandatangani MoU itu, kemudian MoU itu akan saya bawa ke DPRD. Apakah DPRD sekedar tahu ataukah mau memberikan persetujuan. Ini terserah DPRD. Insya Allah dalam waktu dekat, MoU ini sementara digodok di Biro Ekonomi,” jelas Muallim, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 11 Mei.
 
Dia mengatakan, pihaknya mengaku telah mendapat laporan dari biro ekonomi bahwa pembangunan hotel hasil kompensasi itu sudah siap jalan, apalagi diakuinya, dari laporan yang ada, pihak DPRD juga sudah menyetujui. “Masih seperti itu, ini siap berjalan. DPRD juga sudah oke,” katanya.
 
Diketahui, pembangunan juga sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. 
 
Sebelumnya, Kepala Biro Ekonomi Sulsel, Muhammad Firda, menjelaskan, lahan yang telah disiapkan sekitar tiga hektare tersebut, dinilai cukup untuk membangun hotel berbintang tiga berlantai empat serta memiliki 100 kamar.
 
“Kita akan rancang hotel ini menjadi hotel syariah, karena berada di sekitar Masjid Al Markaz Al Islami. Ini semua sudah kita laporkan ke Pak Gubernur, beliau menyetujuinya,” jelas Firda kepada wartawan.
 
Jika berdasarkan ke­sepakatan dengan PT Lippo Karawaci Group sebagai pengelola Hotel Aryaduta, lanjut Firda, maka seluruh bangunan hotel ini nantinya akan ditanggung oleh pihak Lippo Karawaci. Sementara Pemprov sendiri hanya akan menyiapkan lahan untuk itu.
 
“Jadi, setelah hotel ini selesai dibangun, 100 per­sen menjadi milik pemprov. Ini kan sebagai kompensasi dari pelepasan saham kita di Imperial (Aryaduta),” jelasnya.
 
Ia menambahkan, sejak Hotel Aryaduta dikelola Lippo Karawaci Group, hotel tersebut dinilai sudah tidak lagi memberikan kontribusi berupa deviden, terutama selama beberapa tahun ter­akhir ini. Persentase kepemilikan saham pemprov di hotel itu hanya sebesar 0,08 persen atau 13.568.506 lembar saham.
 
Dalam kondisi seperti itu, maka saham pemprov di Aryaduta ditaksir merosot menjadi 0,08 persen atau sekitar Rp8,7 miliar. Penurunan tersebut bahkan di­sebut merosot tajam dari saham awal yang mencapai 30 persen.
 
Dia juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kesepahaman melalui MoU antara pemprov dengan pihak Lippo Karawaci.  (eky/ism)
Read More >>

Syahrul Yasin Limpo: Islam Agama yang Penuh Rahmat


 Sabtu, 12 Mei 2012


Syahrul Yasin Limpo: Islam Agama yang Penuh Rahmat

SYL (kiri) dan Sutiyoso (kanan) sesaat sebelum Muspimprov PKPI dimulai 

MAKASSAR - Gubernur Sulsel  Syahrul Yasin Limpo, menghadiri Seminar Nasional dan Launching Buku Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) 2012 berjudul Konstruksi Islam Moderat.
Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa dan cendekiawan muslim itu dilaksanakan di Gedung Islamic Center, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Sabtu (12/5).
Syahrul mengatakan, buku Konstruksi Islam Moderat menggambarkan upaya pembumian Islam sebagai agama yang penuh rahmat. Membangun pemikiran dengan pendekatan keilmuan, mengkaji seperti apa Islam dalam kehidupan sehari-hari.
"Islam adalah agama yang penuh rahmat," kata Syahrul.Mantan Bupati Gowa dua periode itu, mengaku selalu tertarik dengan buku. Apa yang menjadi referensi di masa lalu, persoalan yang dihadapi saat ini, dan bagaimana mensolusi masalah-masalah yang ada.
"Indonesia dengan berbagai persoalan yang cukup kompleks, membutuhkan pendekatan keilmuan Islam untuk mensolusi," ujarnya.
Read More >>

Jumat, 11 Mei 2012

Sulsel Minta Percepatan Sekolah Perkebunan


Jumat, 11 May 2012
MAKASSAR – Pemprov Sulsel meminta dukungan kepada Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Kemenristek) untuk membantu percepatan program Sekolah Keahlian Perkebunan dan Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan (STIP).


Kedua sekolah tersebut diharapkan bisa menempatkan Sulsel sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) khusus di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Hal ini diungkapkan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel Amal Natsir pada Rapat Koordinasi SDM dan Iptek Koridor IV Sulawesi di Hotel Singgasana Makassar,kemarin. Menurut Amal Natsir,kehadiran sekolah perkebunan tersebut diharapkan bisa menunjang peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang membutuhkan keahlian dan SDM. Sedangkan untuk sekolah penerbangan yang rencananya ditempatkan di Luwu.

“Makanya kami harapkan kepada kementerian dukungannya dalam percepatan program sekolah perkebunan dan sekolah penerbangan di Sulsel,”jelasnya kemarin. Rencananya, Sekolah Keahlian Perkebunan akan ditempatkan di Kampus IPDN di Jalan Cendrawasih Makassar. Sedangkan sekolah penerbangan di sekitar Bandara La Galigo,Kecamatan Bua,Luwu. ● wahyudi

Read More >>

Disdik Sulsel Evaluasi UN 2012


Jumat, 11 May 2012
MAKASSAR – Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel akan melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai tingkat SD hingga SMA/sederajat. 

Evaluasi dilakukan khususnya pada percetakan yang terpusat hingga soal tertukar di Kabupaten Tana Toraja. Rencananya,evaluasi tersebut akan melibatkan Dinas Pendidikan dari 24 kabupaten/ kota. Diharapkan, seluruh daerah menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, utamanya persoalan soal yang kurang, buram maupun tertukar. “Yang jelas akan kita evaluasi seluruhnya. Kita juga tengah mengundang (Disdik) kabupaten/ kota kita akan evaluasi, kemudian menyampaikannya ke BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan),” ungkap Ketua Panitia UN Sulsel 2012 Abd Jabbar kemarin.

Jabbar menerangkan,salah satu kendala yang dihadapinya dengan percetakan naskah UN SMP dan SMA secara terpusat, yakni proses pendistribusian soal serta tertukarnya naskah UN seperti yang terjadi di Kab Tana Toraja. Karena itu, dia mengaku akan merumuskan agar percetakan naskah UN secara terpusat akan dimasukkan sebagai bahan evaluasi. “Kita minta ditinjau kembali sistem percetakan terpusat ini. Kalaupun memang terpusat, harus ada beberapa provinsi yang mencetak.Jangan seperti sekarang, dimana sembilan provinsi dan hanya satu percetakan,” pungkasnya saat ditemui di Hotel Clarion Makassar.

Sementara itu, dalam dua hari jalannya UN untuk tingkat SD di Sulsel, pihak penitia pelaksana belum menemukan laporan adanya kecurangan atau pun kendala yang ditemukan di kabupaten/kota. Jabbar berdalih, UN SD yang akan berakhir Rabu (9/5) hari ini relatif lebih aman dibanding UN SMP dan SMA sebelumnya. “Untuk SD ternyata muai dari percetakan dan distribusi serta pengamanan lebih bagus dari SMP dan SMA.Ini menandakan naskah UN dicetak di daerah lebih bagus,”bebernya.

Data yang diperoleh dari DisdikSulselmenunjukkan, jumlah peserta untuk tingkat SD di Sulsel berjumlah 164.529 siswa. Hal ini sudah termasuk SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI),serta siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di kabupaten/kota. Sesuai rencana,UN SD akan berlangsung selama tiga hari tanggal mulai 7 Mei hingga 9 Mei 2012. Sedangkan untuk ujian susulan, akan akan berlangsung mulai tanggal 14 Mei hingga 16 Mei 2012. ● wahyudi 

Read More >>

Kamis, 10 Mei 2012

Gubernur Sulsel Menjadi Pembicara pada Seminar Kebangsaan Dan Dialog Anak Negeri


Mahasiswa aksi demonstrasi, mahasiswa yang sering berujung pada tindakan anarkis dan mengganggu akses lalu lintas dengan menutup jalan hingga menimbulkan kemacetan membuat pemerintah dan pihak kampus terus melakukan penyadaran kepada mereka. Seperti yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo dalam memberikan materi memperkuat jati diri bangsa yang berdasarkan pendidikan karakter dalam “Seminar Kebangsaan  dan Dialog Anak Negeri”  yang dilaksanakan di Auditorium Amanagappa Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu, 9 Mei 2012.

Dalam pemaparan materinya, gubernur meminta mahasiswa di Sulawesi Selatan untuk selalu cerdas dalam menyikapi persoalan bangsa. Bukan dengan destruktif atau menimbulkan masalah baru, orang cerdas menyelesaikan masalah dengan harga diri. Masalah harus diselesaikan tanpa destruktif atau tanpa menimbulkan masalah baru. Hanya orang berilmu yang dapat memecahkan persoalan yang ada. Ilmu tanpa karakter, membuat orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jati diri kita seharusnya komunal bukan individual, karena ilmu tanpa karakter akan membuat jati diri yang egosentris dan hanya memikirkan diri sendiri.

Gubernur menambahkan, 80 persen kesuksesan ditentukan oleh karakter, namun harus juga ditunjang dengan ilmu pengetahunan dan teknologi (Iptek). Negeri ini membutuhkan jati diri dan karakter, jika tidak negara akan tumbang. Tak hanya itu, jati diri bangsa Indonesia adalah saling peduli satu sama lain, berbagi dan gotong royong. Keberagaman suku, etnis dan adat budaya harus dipersatukan oleh kebersamaan dan persaudaraan. Lakukan kristalisasi behavior anak bangsa sesuai karakter adat budayanya. Perbaiki agenda intelektual dan frame akademik dan atur manajemen serta tata kelola dari seluruh proses kehidupan.

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Arismunandar mengatakan, seminar yang dilakukan ini menjadi cerminan bahwa mahasiswa UNM tidak hanya mengedepankan demonstrasi dan anarkisme dalam menyikapi persoalan bangsa, tetapi didalamnya terjadi dan terdapat juga proses akademik. Usai memberikan materi seminar, Gubernur Sulsel melakukan peninjauan lokasi ujian sertifikasi guru yang dilaksanakan di Hotel Lamacca Makassar.

Rs/Ys (Kamis, 10 Mei 2012)
Read More >>

Rabu, 09 Mei 2012

Syahrul: Utamakan Pelayanan Rakyat


RABU, 09 MAY 2012 

alt
Paparkan Kinerja di Depan 3.500 Aparat Pemerintah
MAKASSAR,  - Tidak kurang dari 3.500 aparat pemerintahan di Sulsel mendengarkan paparan empat tahun pembngunan di Sulsel, yang merupakan penggambaran kinerja Syahrul Yasin Limpo selam menjabat sebagai Gubernur Sulsel.
Pemaparan kinerja tersebut dilaksanakan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Sulsel, Rapat Koordinasi Pemerintah dengan pemerintah daerah tentang Peningkatan Kualitas Peran Aparatur dalam Pembangunan, di Hotel Grand Clarion, Selasa, 8 Mei.
“Saya berharap yang hadir nuansa pemerintahan. Kita kesampingkan dulu politik, agar bisa sama-sama memahami bahwa tidak ada desa, kecamatan, dan kabupaten yang bisa baik tanpa pemerintahan yang baik dan kuat,” kata Syahrul.
Pemerintahan, lanjut Syahrul, adalah kepemimpinan yang mengambil keputusan kemudian menjabarkan etika dan manajemen yang menyimpulkan atau mengagregasi harapan dan kebutuhan rakyat dalam konsepsi kegiatan.
“Saya bekas kepala desa, lurah, camat. Tidak gampang memang. Kalau kau tidak temukan harapannya rakyatmu, kau melayang jadi
pemerintah. Kau mungkin bisa penuhi kebutuhannya, tapi belum tentu bisa penuhi harapannya,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Peme­rintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menuturkan, kebijakan pemerintah harus diba­ngun dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat. Hadirkan pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat. “Pemerintahan adalah kontrak sosial,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ada beberapa agenda yang diprioritaskan dalam pembangunan di Sulsel saat ini. Antara lain,  menjadikan Sulsel sebagai pusat pertumbuhan pembangunan di luar Jawa, pusat distribusi pelayanan barang dan jasa, hubungan utama pendidikan dan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dengan  rata-rata 8-9 persen.
Prioritas lainnya, yakni menjadikan Sulsel sebagai daerah dengan akselerasi agribisnis ke agroindustri, pengembangan industri manufaktur dan pertambangan, daerah yang memiliki jaminan ketersediaan listrik, interkoneksi perhubungan udara dan laut, dan pemenuhan pangan rakyat dijamin pemerintah. “Ini bukan lip service, tapi sudah berjalan saat ini,” pungkasnya.
Mantan Bupati Gowa dua periode itu menambahkan, ada prioritas pembangunan di setiap daerah di Sulsel. Bahkan, perencanaan pembangunan yang diprioritaskan sudah masuk dalam master plan MP3EI.
“Ada masa depan yang kita tuju bersama dengan prio­ritas pembangunan yang kita rancang bersama selama ini,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (eky/ism)
Read More >>

Dispora Sulsel akan Bangun SKO di Sudiang


RABU, 09 Mei 2012 

Dana Tahap Pertama Rp2,6 miliar
 MAKASSAR, – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulsel mendapat rekomendasi untuk membangun sekolah keberbakatan olahraga (SKO) di Sudiang.
Rencana itu dilakukan setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) memorandun of understanding (MoU) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat  Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikmen.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulsel, Muhlis, mengatakan, pe­nandatanganan MoU de­ngan Dispora Sulsel dilakukan bersama oleh Kasubdit Sarana dan Prasarana PK-LK Dikmen dan Ketua Komite Pembangunan SKO Sulsel,  Selasa, 8 Mei.
Penandatanganan MoU berlangsung di Kantor Kemendikbud Gedung A, lantai 2 Direktorat  Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikmen, Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan.
Muhlis menjelaskan, rencana pembangunan SKO tersebut sudah dipresentasikan dan dalam waktu dekat ini sebut Muhlis telah disepakati tugas dari Komite Pemba­ngunan sekolah Keberbakatan menetapkan di lokasi SKO.
“Kemudian kami akan melakukan supervisi pelaksanaan pembangunan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan, serta mencatatkan hasil pembangunan SKO sebagai aset pemerintah provinsi Sulsel,” katanya.
Sedangkan untuk panitia teknis akan ikut dilibatkan dari Dinas Tarkim, Dinas Praswil, dan BPKP Sulsel.
Lalu SKO Sulsel yang digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel ini bertujuan untuk menampung peserta didik yang berbakat Olahraga, dan pembangunannya masih berada di sekitar areal Gedung Olah Raga (GOR) Sudia­ng dengan luas lahan 10.000 meter persegi.
“Kemudian, luas bangunan untuk gedung sekolah, asrama, area lapangan olahraga dan sarana prasarana lainnya secara keseluruhan totalnya 3.529 meter persegi,” terang Muhlis. (ran/ism)
Read More >>

Gubernur Sulsel Memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah



Dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Sulsel, serta Rapat Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan Kualitas Peran Aparatur dalam Pembangunan yang dihadiri kepala desa, lurah, camat, bupati, serta wali kota di Hotel Grand Clarion, Selasa, 8 Mei 2012.
Usai kegiatan Syahrul mengatakan, apa yang ia sampaikan di hadapan kepala desa, lurah, camat, dan bupati serta wali kota, bukanlah statemen politik. Sama sekali dia tidak punya maksud apa-apa. Yang ada dan saya sampaikan adalah bahwa ada momentum politik dan saya harap pemerintahan tetap jalan. Tidak ada sesuatu yang mencekam. Harus semua berjalan sesuai aturan. Sebab semuanya sekarang ini posisinya baik. Baik ekonomi, pemerintahan, keamanan, semuanya bagus.
Dalam rapat koordinasi ini, Syahrul melontarkan harapan dan keinginannya untuk tetap bersama-sama dengan para pemimpin daerah yang hadir. Secara khusus, dia juga membeberkan seluruh keberhasilannya. Di hadapan 3.500 aparat pemerintahan daerah, Syahrul mengawali dengan menyinggung soal perberasan. Menurutnya untuk beras Sulsel,  menargetkan beberapa tahun ke depan harga beras Sulsel bisa mencapai Rp 30 ribu per liter. Hal itu, dikatakan bisa terwujud jika beras yang dimiliki saat ini dikemas dengan baik sehingga bisa bertahan lama.
Pada kesempatan itu, dia memperlihatkan beras yang sudah dikemas dan bisa bertahan hingga satu tahun. Di antaranya beras bulog organik Mandoti dari Kabupaten Enrekang, beras organik Pare Ambo dari Kabupaten Toraja, serta beras organik Rinding Allo dari Kabupaten Toraja. Kita semua berharap agar seluruh bupati dan wali kota bisa menghadirkan industri pengemasan beras yang bisa meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan petani kita di Sulsel. Sesuai data yang dia paparkan, produksi beras tahun 2008 sebanyak 1,1 juta ton. Jumlah itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu hingga 2,76 ton pada 2011.
Tentang pendidikan gratis, Syahrul juga bicara panjang lebar. Selama empat tahun pendidikan gratis, Syahrul mengklaim telah berhasil. Apalagi ditambah adanya program 1.000 beasiswa doktoral di luar negeri. Menurutnya, menghabiskan anggaran hingga Rp 84 miliiar. Semua itu, kata Syahrul merupakan usaha pemerintah Sulsel untuk menghadirkan daerah ini sebagai sentra pendidikan di luar Jawa.
Secara khusus, gubernurl juga memperlihatkan film animasi mega proyek Sulsel di masa yang akan datang. Pada film itu, diperlihatkan bagaimana Center Poin of Indonesia (CPI) yang di dalamnya akan terdapat Wisma Negara. Begitu pun dengan konsep pembangunan Karebosi baru atau Stadion Barombong Makassar yang mampu menampung hingga 50 ribu penonton. Saat ini, semua proyek ini sudah berjalan. Bahkan Karebosi baru kita sudah sampai pada sekira 60 persen pembangunan. Film animasi berikutnya memperlihatkan proyek pembangunan kereta api yang akan melintasi jalur Makassar, Pare-pare, Mamuju hingga provinsi lain. Begitu pun dengan monorel yang dikhususkan untuk Kota Makassar. Dalam animasi itu terlihat jalan bertingkat dua yang sangat apik serta badan jalan yang mulus.
Ke depan, kita ingin Sulsel bukan daerah yang biasa-biasa saja. Kita ingin menghadirkan Sulsel sebagai daerah dengan akselerasi ke agrobisnis dan agroindustri. Kita ingin menghadirkan daerah yang terkoneksi dengan daerah lain baik dari darat, laut, dan udara.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Andi Hasbi Nur mengatakan pertemuan tersebut merupakan tekad serta upaya untuk meningkatkan kualitas peran aparatur negara se-Sulsel. Dia berharap kegiatan ini bisa menjadi spirit bagi semua pemimpin daerah untuk segera mewujudkan Sulsel yang semakin baik ke depan.
Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kehadiran mereka dalam rangka pemaparan tentang budaya bersih dan bebas KKN, pemaparan e-KTP, materi peran PPATK serta peranan TNI, Polri dalam antisipasi terjadinya gangguan tramtibmas akibat konflik Pemilukada.
Sr/An (Rabu, 9 Mei 2012)
Read More >>

Diknas Sulsel Bantah Dampak Pendidikan Gratis

Rabu, 09 Mei 2012 | 15:43:43 WITA | 3 HITS
Banyaknya Gedung Sekolah yang Rusak 

MAKASSAR -- Komentar Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin soal banyaknya rehabilitasi sekolah yang tak tertangani dengan baik akibat kebijakan pendidikan gratis, ditanggapi dingin pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

Melalui Staf Ahli Bidang Pendidikan Diknas Sulsel, Andi Ruslan Abdullah, Rabu 9 Mei, menegaskan bahwasanya pendapat yang memojokkan kebijakan pendidikan gratis seperti itu sebuah hal yang sangat tidak berdasar.

Menurut dia, setiap tahunnya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup besar ke Sulsel. Dari total dana yang dibagi ke setiap kabupaten/kota tersebut, Kota Makassar yang mendapatkan porsi yang cukup besar.

Sehingga demikian, lanjut dia, apabila pemerintah setempat pandai memilah mana kebutuhan yang paling mendesak atau bukan, persoalan kerusakan bangunan sekolah tak bakal jadi masalah.

"Harusnya mereka (Pemkot Makassar, red), sportif mengakui akibat ketidakmampuannya membuat skala prioritas penggunaan DAK yang sangat dibutuhkan sekolah.  Ya, jangan malah kebijakan pendidikan gratis yang dipojokkan," lontarnya. (sms)



Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120509154343-diknas-sulsel-bantah-dampak-pendidikan-gratis
Read More >>

Selasa, 08 Mei 2012

Gubernur Ingatkan KIP Gubernur Ingatkan KIP


SELASA, 08 MAY 2012 

alt
Mengawal Proses Demokrasi di Sulsel 
Makassar, --Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengingatkan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulsel agar senantiasa berupaya mengawal proses demokrasi di Sulsel, dengan tetap berada dalam bingkai tugas dan tanggung jawab serta fungsi KIP.
"KIP harus mengawal demokrasi di Sulsel, khususnya dalam moment pilkada. Sehingga, media dalam memberitakan kompetisi tidak mengakibatkan adanya benturan-benturan," kata Syahrul dalam pertemuannya dengan sejumlah Komisioner  KIP Sulsel, di Warung Kopi Sami,Makassar, Selasa (8/5).
Lebih jauh Syahrul berharap agar nantinya Sulsel bisa menjadi contoh nasional bagaimana berdemokrasi secara sehat.
"Sulsel harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujarnya. 
Menanggapi hal ini, Ketua KIP Sulsel, Aswar Hasan, menyatakan komitmen KIP Sulsel untuk  mengawal demokrasi di Sulsel, khususnya dalam momen pilkada. Termasuk, media dalam memberitakan kompetisi. Aswar berharap agar azas persaudaraan dikedepankan dalam setiap proses yang berlangsung.
"Dalam berkompetisi kita harus tetap mengedepankan persaudaraan. KIP mengawal pemilukada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bahwa posisi kita berbeda pilihan, wajar saja, silakan menjalani takdir politik masing-masing," urai Aswar (Dewi)
Read More >>

Ekonomi Sulsel Tumbuh 6,25%


Kamis, 08 Mei 2012
MAKASSAR– Pertumbuhan ekonomi Sulsel di triwulan pertama tahun ini tumbuh 6,25% dari triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yakni 23,79%.

“Pertumbuhan ekonomi yang besar dari sektor per-tanian merupakan refleksi dari musim panen tanaman padi yang mendorong kenaikan sub sektor tanaman bahan makanan lainnya,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Pramono ketika melansir perumbuhan ekonomi Sulsel di kantor BPS,kemarin. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan, restoran, dan hotel juga memberi sumbangan 18,22% serta sektor jasa sekitar 17,92%.

Walau mengalami pertumbuhan positif, perekonomian Sulsel masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,3%. Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) di triwulan pertama atas dasar harga berlaku sebesar Rp36 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp13 miliar. Sementara di triwulan yang sama 2011 lalu, harga berlaku hanya Rp32 miliar, lalu naik di triwulan keempat jadi Rp34 miliar. Bambang menilai, pertumbuhan ekonomi Sulsel akan makin tinggi lagi di triwulan berikutnya dengan semakin sehatnya pertanian, perdagangan, industri serta konstruksi di daerah ini.

”Apalagi tren yang diperlihatkan Sulsel terus tumbuh positif dari waktu ke waktu,”kata Bambang. Namun demikian, pertumbuhan ini bukan tanpa catatan. Menurutnya,celahmasihterjadi di sektor ekspor-impor yang mengalami penurunan.Ekspor barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 7,2%,begitu pula dengan impor barang dan jasa sebesar 10,03%. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Zulkarnain Arief mengaku,pencapaian pertumbuhan ekonomi Sulsel 6,25%, posisi Sulsel dalam perekonomian nasional semakin kuat.Ini dikarenakan,di triwulan pertama tahun ini, target pertumbuhan yang direncanakan hanya 6%.

”Dengan krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika,pertumbuhan 6,25% sudah tinggi dibandingkan negara lain yang terkena dampak langsung krisis global. Kita bersyukur karena sektor pertanian menjadi lokomotif ekonomi daerah,” ujar Zulkarnain. Di triwulan kedua hingga akhir tahun, Zulkarnain memprediksi, ekonomi Sulsel akan semakin menggeliat. Sektor pertanian akan tetap sebagai penyumbang terbesar. ”Kita memang besar di sektor ini.Tetapi tetap ada langkah antisipasi yang akan kita tempuh untuk mendukung sektor pertanian,” kata dia.

Salah satu yang akan menjadi fokus Kadin tahun ini adalah peningkatan sektor industri untuk mendongkrak pertanian. ”Banyak hasil pertanian kita rencanakan pengelolaannya di sini sebelum dilakukan ekspor. Bisa dalam bentuk setengah jadi atau jadi. Intinya, tahun ini sektor industri jadi perhatian khusus di Sulsel,” terangnya. rahmat hardiansyah

Read More >>

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Tertinggi di Indonesia


SELASA, 08 MAY 2012 

MAKASSAR,  – Makassar yang merupakan pusat pengembangan Industri di kawasan Timur Indonesia, mampu membawa Sulawesi Selatan dan Sulawesi  menempati posisi tertinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dari 2004-2009 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi rata-rata 6,7 persen per tahunnya, disusul daerah lainnya. Seperti Jawa dan Bali tumbuh 5,6 per­sen, Sumatera 4,2 persen pertahun, Nusa Tenggaran, Maluku dan Papua 3,9 persen serta paling rendah pulau Kalimantan yang tumbuh 3,8 pertahunnya.
Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang membidangi Keuangan Negara, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr Harry Azhar Azis MA, di sela-sela lokakarya Regional di Hotel Imperial Arya Duta, Senin 7 Mei.
Dalam kegiatan yang meng­usung tema Kebijakan Relokasi Industri Nasional dan Makassar Sebagai Pusat Pengemba­ngan Industri di Kawasan Timur Indonesia ini, membahas tentang laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang naik turun.
Meskipun laju pertumbuhan di daerah Sulawesi, Jawa-Bali dan Sumatera terus melakukan pe­ningkatan, daerah Papua-NTB-NTT sendiri menunjukkan laju pertumbuhan yang lambat.
Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Papua tidak konsisten, terlihat pada 2005 silam pertumbuhan ekonomi 36,4 persen dan 2006 lalu berkontraksi mencapai -17,1 persen.
Dalam kerangka tersebut untuk mencegah makin melebarnya ke­timpangan ekonomi antar wilayah perlu upaya untuk mendorong penyebaran pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
“Dengan hanya mengandalkan Jawa atau hanya Jabodetabek sebagai pusat pertumbuhan tidak cukup kuat untuk menghela perekonomian nasional,” jelas Harry Azhari.
Untuk lebih mendorong pusat pertumbuhan baru maka dibutuhkan peningkatan daya saing wilayah. Dalam hal ini, kata Harry, peningkatan daya saing wilayah menjadi salah satu factor dalam pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.
Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk ,endorong penyebaran pusat-pusat pertumbuhan terutama dengan berbasis aktifitas ekonomi di pulau-pulau besar. Strategi paling efektif dalam menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan baru didaerah adalah melalui kebijakan relokasi industri.
Kebijakan relokasi Industri ke daerah secara teoritik dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi khususnya di daerah yang cenderung mengalami stagnasi dalam kinerja ekonomi.
“Melalui kebijakan industrialisasi di luar jawa atau daerah yang stagnan tersebut, akan mendorong penciptaan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran,” akunya. “Percepatan industrialisasi juga akan mendorong peningkatan value added yang dapat menyebar kepada pelaku ekonomi dan sekaligus bagi daerah dan ekonomi nasional secara keseluruhan,” tambah Harry Azhari. (mg3/mri)
Read More >>

Gubernur Sulsel Perintahkan PLT Walikota Parepare Lantik Sekda


08 MEI 2012 


1336461337759155398
Sekdakot Parepare, Ir H Achmad Faisal Andi Sapada
PAREPARE, SULSEL –  PLT Walikota Parepare, H Sjamsu Alam tidak ingin kembali mengambil reziko untuk melakukan pelantikan Sekdakot jika tidak ada rekomendasi Gubernur walaupun ada surat izin dari Mendagri.
Pasalnya, Sjamsu Alam masih trauma yang selama ini dipojokkan dirinya akibat melakukan mutasi  44 pegawai yang dianulir Mendagri tersebut. Kekuatiran Plt walikota ini sehingga tidak mau melantik, H Achmad Faisal Andi Sapa selaku Sekdakota Parepare yang sudah lama lowong ditinggalkan H M.Hatta B karena pensiun.
Keraguan Plt Walikota Parepare melantik Faisal membuat Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo merasa jengkel mendegar hal itu ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan saat menghadiri acara Harla Muslimat NU 66 Sulsel, yang dipusatkan di lapangan Andi Makkasau Kota parepare, Minggu kemarin.
Gubernur Sulsel langsung memerintahkan Sekwildah provinsi Sulsel, H. Andi Muallim melalui suratnya bernomor: 800/2234/BKD tertanggal 7 mei 2012 prihal untuk melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan Sekda Kota Parepare, yang  ditujukan kepada PLT Walikota Parepare, Sjamsu Alam.
Dalam Surat tersebut diminta kepada Plt Walikota Parepare, Sjamsu Alam untuk menetapkan H Achmad Faisal Andi Sapada sebagai sekda Kota Parepare, pelantikan ini dilakukan demi mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan untuk segera mengambil sumpah dan melantik yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sulsel.
Adanya surat yang dikirim melalui faxmile Pemprov Sulsel ke Pemkota Parepare, maka Plt Sekdakot Parepare, Amir Lolo, memerintahkan pihak BKDD Parepare langsung kordinasi dengan Plt Walikota Parepare, Sjamsu Alam,hasilnya kordinasinya dengan Sjamsu Alam maka akhirnya, Faisal akan dilantik selaku  Sekdakot yang rencananya dilaksanan hari Senin, 14 Mei pekan depan.
Plt Sekdakot, Amir Lolo, membenarkan surat dari provinsi Sulsel, adanya surat itu, maka pelantikan akan dilakukan Senin pekan depan yang berlangsung di halaman upacara kantor Pemkot Parepare, sekitar pukul, 8.00 wita yang akan dihadiri unsure muspida kota Parepare. Dan selanjutnya akan dilakukan ramah tamah di restaurant Dinasty malamnya yang akan dihadiri mantan Sekdakot Parepare, H M. Hatta B yang rencana akan diberi cindera mata sebagai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjadi Sekda di Kota Parepare.
“Bapak Plt Walikota Akan melantik senin pekan depan pak Achmad Faisal Andi Sapada selaku sekdakot defenitif sesuai rekomendasi Gubernur Sulsel,”tuturnya.
Terpisah, Asisten II Pemkot Parepare, H Achmad Faisal Andi Sapada, mengatakan semuanya diserahkan kepada pihak protokoler untuk mengatur kegiatan pelantikan ini sesuai petunjuk Plt Walikota Parepare, Sjamsu Alam.
“Kami selaku bawahan siap menerima saran dan petunjuk dari bapak Plt Walikota dalam kegiatan pelantikan diri saya selaku Sekda defenitif, dan setelah dilantik malamnya kami melakukan ramah tamah yang dirangkaikan penyerahan cindera mata kepada mantan Sekda Kota Parepare, M. Hatta  B yang sudah memasuki masa pensiunnya sejak Maret kemarin,”jelasnya. (shamier)

Read More >>

Syahrul: Perluasan Pelabuhan Makassar Harus Dipercepat


SELASA, 08 MAY 2012 

alt
Untuk Kelancaran Transportasi Barang
 MAKASSAR, – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terus memperjuangkan percepatan pembangunan New Port atau perluasan Pelabuhan Makassar.
Pelabuhan ini merupakan pendukung hubungan ekonomi Asia Pasifik sekaligus melengkapi peran Bandara Internasional Sultan Ha­sanuddin.
Syahrul mengatakan hal itu saat peresmian Alat Bongkar Muat Baru Terminal Peti Kemas Pelabuhan Makassar, di Lapangan Peti Kemas Pelabuhan Makassar, Senin, 7 Mei.
“Hadirnya pelabuhan dan peralatan pelabuhan menunjukkan dinamika kehidupan kita. Perjalanan keluar masuknya barang di daerah kita me­nunjukkan per­ekonomian kita yang makin baik. Ini adalah fakta, kenyataan dari hasil kerja kita semua selama ini tanpa terkecuali,” ujar Syahrul.
Syahrul mengungkapkan, pelayanan bongkar muat di terminal peti kemas terkendala oleh rendahnya kapasitas peralatan bongkar muat serta keterbatasan terminal peti kemas. Bahkan, pada bulan Februari lalu, masa tunggu kapal telah mencapai tiga minggu.
“Harus dipercepat pembangunan new port ini. Karena kondisi saat ini sangat mengganggu perputaran perekonomian dan arus barang.
Kejadian ini menyamai masa tunggu di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, ketika pemerintah memutuskan segera membangun perluasanTanjung Priok,” terangnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menjelaskan, berdasarkan data Bea Cukai, volume dan nilai ekspor-impor pada Pelabuhan Makassar pada tahun 2011 lebih tinggi 12 kali lipat dibanding Pelabuhan Bangka Belitung. Karena itu, perluasan Pelabuhan Makassar melalui master plan New Port Makassar menjadi prioritas.
“Diharapkan, perluasan dermaga dan terminal peti kemas menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan New Port Makassar,” harapnya.
Ia menambahkan, pelabuhan dan airport menandakan sebuah daerah berkembang atau tidak. Pelabuhan harus bisa menjadi tumpuan perekonomian.
Karenanya, Pelindo, Pemkot Makassar, dan Pemprov Sulsel harus tetap kompak. Ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh semua pihak yang berkepentingan.
“Pemilihan gubernur atau pilkada, politik, tidak boleh mensekat-sekat pemerintahan. Jabatan buat saya bukan segala-galanya. Yang ada kita harus sama-sama kompak untuk menjawab tantangan yang ada,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelindo IV Makassar, Harry Sutanto, meminta tiga hal kepada Pemprov Sulsel. Di antaranya, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan New Port, pencukupan akses darat, hingga relokasi dan revitalisasi terminal penumpang.
“Ke depannya, kita juga berharap, pelabuhan kita bisa mendorong akses pariwisata di Sulsel. Kapal-kapal pesiar dari negara-negara di dunia bisa berlabuh di pelabuhan kita,” katanya. 
Utamakan Makassar

Pengembangan Pelabuhan Makassar, terutama di peti kemas, memang diprioritaskan untuk menjadi gerbang laut di Indonesia bagian timur. Untuk itu, PT Pelindo IV seharusnya mengutamakan Pelabuhan Makassar dibanding Pelabuhan Bangka Belitung.
“Belitung ini sebelumnya sudah tidak ada, tetapi entah kenapa tiba-tiba muncul lagi ­Bitung menjadi pelabuhan ekspor, padahal kita di sini adalah muara dari segalanya,” katanya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Makassar New port merupakan salah satu planning utama sebagai upaya pengembangan dan peningkatan per­gerakan perekonomian di kawasan timur Indonesia.
“Jadi airport dan Pelabuhan Makassar itu adalah salah satu mind program yang ada secara regional Sulawesi,” ujarnya.
Sebab itu, kata dia, dari perkembangan yang ada, di mana sebelumnya hanya sekitar 50 hektar yang direncanakan, tetapi sekarang menjadi 250 hektar yang segera akan dilakukan pelaksanaannya.
“Oleh karena itu, saya butuhkan bahwa ini harus terlaksana. Pelabuhan itu adalah muara dan awal pergerakan dari ekonomi, karena itu pelabuhan itu menjadi penting,” katanya.
Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Harry Sutanto, menyampaikan tiga hal kepada gubernur, yakni pertama, dukungan dalam pengembangan terminal peti kemas yang baru (Makassar Newport), dalam bentuk partisipasi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam pengembangannya.
Kemudian kedua, pihaknya memohon pertimbangan untuk pencukupan agar akses darat tidak menjadi persoalan di kemudian hari, jika terminal itu telah melayani sekitar 1 juta bius.
“Ketiga, Pelindo mohon izin dengan jajaran Bapak Gubernur untuk merelokasi dan merevitalisasi terminal penumpang. Karena pihaknya juga mengaku memiliki kepentingan agar Sulsel bisa menjadi efisientrum dan tourism industry. Ini kita harapkan, agar jika ada kapal-kapal pesiar nantinya dari asing utamanya bisa mengunjungi pelabuhan Makassar,”  katanya.
Sejauh ini, kata dia, terminal Makassar dilengkapi dengan lapangan seluas 12,6 hektar. Namun, itu diakuinya belum ideal. Sebab, idealnya untuk itu harus punya lapangan seluas 25 hektar.
Meski begitu, ia mengaku bahwa dengan kondisi yang ada seperti saat ini, terminal itu diyakini sudah mampu menangani 600 sampai 700 ribu bius.
Target Pelindo tahun 2012 ini bisa menangani 500 ribu bius. Dengan pertumbuhan ini, tentunya pihaknya selalu berupaya untuk tidak ketinggalan dalam rangka penyiapan infrastruktur.
“Oleh karena itu, apa kita saksikan saat ini adalah bentuk komitmen Pelindo IV dalam menyiapkan infrastruktur ekonomi guna mendorong dan memacu serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel,” ujarnya. (eky/ism)
Read More >>

Sektor Pertanian Masih Dominasi Perekonomian Di Sulsel


Kepala BPS, Bambang Pramono, Senin, 7 Mei 2012 di Makassar mengatakan, struktur perekonomian Sulsel pada triwulan I masih didominasi sektor pertanian yang menyumbang 23,79 persen dari total ekonomi. Sektor perdagangan, restoran, dan hotel berkontribusi 18,22 persen serta sektor jasa 17,92 persen. Perekonomian Sulsel lanjut Bambang berdasar pada PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2012 mencapai Rp 36 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Rp13,9 miliar. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I 2012 meningkat dibanding priode sama tahun lalu.

pertumbuhan di Sulawesi Selatan di dukung oleh semua sektor yang tumbuh positif, kecuali pertanian serta pertambangan dan penggalian yang masing-masing mengalami kontraksi 4,6 persen dan 7,6 persen. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan sektor listrik, gas dan air yang mencapai 22,02 persen.

Kenaikan didukung seluruh komponen pengeluaran, kecuali ekspor yang terkontraksi 17,12 persen dan impor yang tumbuh 7,93 persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberikan pertumbuhan tertinggi sebesar 22,58 persen. Dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga, terjadi peningkatan 1,15 persen. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PLNPRT) sebesar 0,09 persen.

Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah menyusut 4,1 persen. PMTB juga turun 2,01 persen. Begitu pula dengan ekspor barang jasa dan impor barang jasa masing-masing turun 7,2 persen dan 10,03 persen. Pada triwulan I 2012, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Sulsel, yakni 49,39 persen. Turun sekitar 0,06 poin dibanding triwulan sebelumnya yang 49,55 persen. Kontribusi komponen pengeluaran konsumsi LNPRTY 0,8 persen merupakan pemberi kontribusi terendah.

Hr/Tn (Selasa, 8 Mei 2012)
Read More >>

Ekonomi Sulsel Tumbuh 1,18%


SELASA, 08-05-2012
Didukung Sektor Pertanian dan Industri
MAKASSAR, -- Perekonomian Sulsel yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2012 mencapai Rp36.075,5 miliar.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp13. 924,5 miliar. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I-2012 dibandingkan triwulan IV-2011 yang diukur dari kenaikan PDRB meningkat 1,18% (q-to-q). 

"Pertumbuhan ini didukung oleh sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang tumbuh di atas lima persen. Penggerak pertumbuhan sektor pertanian yang bisa mencapai 6,17 persen adalah sub-sektor tanaman bahan makanan yang tumbuh hingga 18,09 persen," terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Bambang Pramono di Makassar, Senin (7/5). 

Menurut Bambang, PDRB Sulsel triwulan I-2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,25% dibandingkan triwulan yang sama tahun 2011. Pertumbuhan ini didukung semua sektor ekonomi yang tumbuh positif, kecuali sektor pertanian yang mengalami kontraksi sebesar 4,8% dan sektor pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 7,6%, dan pertumbuhan tertinggi dihasilkan darisektor listrik, gas, dan air yang mencapai 22,02%. 

Bambang menyebutkan, struktur perekonomian Sulsel pada triwulan I-2012 masih didominasi sektor pertanian yang menyumbang 23,79% terhadap total ekonomi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel yang menyumbang 18,22%, dan sektor jasa-jasa yang menyumbang sekitar 17,92%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan I-2012 dibadingkan triwulan I-2011 (y on y) didukung oleh kenaikan seluruh komponen pengeluaran, kecuali ekspor yang terkontraksi sekitar 17,12% dan impor yang tumbuh -7,93%. Sedangkan PMTB memberikan pertumbuhan tertinggi hingga 22,58%. 

Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga secara riil, lanjut Bambang, meningkat 1,15% dan pengeluaran LNPRT sebesar 0,09%. Sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah turun 4,1% dan pembentukan modal tetap bruto turun 2,01%. " Untuk ekspor barang dan jasa juga turun sebesar 7,2 persen dan impor juga mengalami penurunan 10,03 persen," paparnya. 

Bambang menambahkan, masih dari sisi pengeluaran, triwulan I-2012 komponen pengeluaran konsumsi pengeluaran rumah tangga masih mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB Sulsel, yakni 49,39%. Angka tersebut mengalami penurunan 0,06 poin dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 49,55%. Sementara kontribusi komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,81% merupakan kontribusi terendah. 
Read More >>