Gubernur Bekali Peserta Seskoal

SELASA, 22 MAY 2012 

MAKASSAR --Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo memberi pembekalan tentang potensi Sulsel di depan 150 perwira siswa peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), yang dilaksanakan di ruang data kantor Gubernur Sulsel, Selasa (22/5).

"Ini menjadi penting karena Sesko akan melahirkan pemimpin yang akan bertanggungjawab pada negeri, yang akan menjadi harapan bangsa dan Sulsel pada khususnya, untuk mendapatkan pemimpin yang diharapkan menemukan cita-cita kita semua," ujar Syahrul.

Menurut Syahrul, negara yang baik hanya ada dengan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan tidak hanya lahir dari genetika tapi melalui proses sosial, proses pembelajaran dan proses individu.

"Hadirkan pemerintahan yang baik dan tidak melayani diri sendiri. Termasuk, tidak korupsi," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Syahrul, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mampu menghadirkan ruang bagi bisnisman untuk bergerak tanpa beban. Jangan sampai pengusaha cemas.

"Negara yang terus konflik, benci, bakar, politik, membuat negara itu tidak maju. Pengusaha paling penakut di dunia, kalau ada daerah konflik, mereka akan pindah," tuturnya.

Penerima penghargaan Bintang Maha Putera Utama dari Presiden RI itu, menambahkan, daerah dan negara bisa baik kalau aturan hukum berjalan secara konsisten.

"Pemimpin harus jadi teladan. Sesungguhnya, keteladanan seribu kali  lebih baik dari seribu aturan," pungkasnya.

Turut hadir dalam Diklat Seskoal tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Sulsel. (Dewi/wsc)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/gubernur-bekali-peserta-seskoal

Read More >>

Gubernur :Wajar Pejabat Pindah ke Pemprov

Selasa, 22 May 2012

MAKASSAR – Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyetujui surat yang diajukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Idris Patarai untuk pindah ke Pemprov Sulsel. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, apa yang dilakukan oleh Idris Patarai merupakan sebuah kewajaran dalam pemerintahan. Apalagi, kata Syahrul, kepindahan pejabat kabupaten/kota ke pemprov ataupun sebaliknya, adalah hal yang biasa. “Wajar-wajar saja kalau ada aparat pemerintahan dari kabupaten/kota yang datang ke saya,sebagai teman,pejabat dan kakak untuk pindah ke pemprov. Dan itu norma,” ungkapnya kemarin. Syahrul juga membantah jika rencana kepindahan Idris tersebut dikaitkan persaingannya dengan Wali Kota Makassar dalam menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2013 mendatang. Dia menambahkan, dirinya juga tidak dalam kapasitas mempertentangkan konflik Idris dengan Ilham Arief Sirajuddin yang membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar. “Pemerintahan tak boleh kacau hanya untuk pilgub. Saya tak dalam kapasitas mempertentangkan Idris dan Pemkot Makassar. Mainan saya tak seperti itu,” pungkasnya didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri. Saat disinggung sudah sejauh mana proses rencana kepindahan Idris tersebut, mantan Bupati Gowa dua periode ini enggan berkomentar. Diketahui, Idris Patarai resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPM Makassar pada tanggal 3 Maret 2012. ● wahyudi Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/496781/

Read More >>

Syahrul Ajak Warga Lestarikan Budaya Sulsel

SENIN, 21 MAY 2012 

Andi Natassa Dikukuhkan Jadi Duta Pariwisata

 MAKASSAR,  - Ke­ragaman suku, adat, dan budaya yang dimiliki Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai merupakan suatu kebanggaan yang perlu tetap terjaga dan dilestarikan semua pihak di daerah ini. Karenanya, semua warga diminta turut berpartisipasi menjaga dan melestarikan keragaman budaya daerah ini.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, keragaman seperti seni dan budaya itu bukanlah sesuatu yang instan. Tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama dan merupakan pemberian masa lalu. Oleh karena itu, kebanggaan dengan memiliki keragaman budaya ini tentu akan menjadi identitas dan jati diri.

“Tentu saja kita harus bangga sebagai orang Bugis Makassar, Toraja, dan Mandar. Kita memiliki gengsi, harga diri, derajat dan martabat yang tinggi. Keragaman budaya di Sulsel menunjukkan kalau terjadi harmonisasi di tengah dinamika yang ada,” kata Syahrul saat membuka Festival Seni Suku Bajo di Gedung Mulo Makassar, Jalan Ratulangi, Makassar, Minggu, 20 Mei.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini menjelaskan, dinamika yang berjalan tetap pada rambu-rambu kebersamaan dan saling menghargai, juga akan menjadi identitas khas bagi orang Sulsel.

“Di Sulsel, tiap hari ada dinamika yang makin positif. Perekonomian yang makin maju, event yang tidak putus-putusnya digelar. Hingga, politik yang tetap dinamis,” jelasnya.

Syahrul mengaku kagum dengan keunikan Suku Bajo. Di mana, suku yang disebut-sebut lahir dan hidup di laut sehingga memiliki ketangguhan mengarungi lautan ini banyak yang tinggal di darat. Tetapi, ketergantungan terhadap laut belum hilang. Karena itu, tidak heran jika banyak dari suku Bajo yang masih berprofesi sebagai nelayan.

“Seni, budaya, dan keunikan dari suku Bajo harus menjadi insipirasi untuk menunjukkan kepada dunia. Apa saja kelebihan yang dimiliki daerah kita,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, juga dirangkaikan dengan beberapa jenis kegiatan seperti dialog budaya, pagelaran seni, pameran benda-benda budaya.

Puteri Pariwisata

Pada acara yang sama, Putri Pariwisata Indonesia Andi Tenri Gusti Hanum Utari Natassa dikukuhkan sebagai Duta Pariwisata Sulsel 2012. Natassa didaulat untuk kepentingan promosi kebudayaan dan pariwisata daerah Sulsel.

Duta Sulsel akan memikul tanggung jawab sebagai media promosi daerah dan kebudayaan, di Indonesia dan event pertama kali akan di persembahkan Andi Natassa dalam kontes Miss Asia Pasifik 2012 pada Juni mendatang di Korea Selatan. (eky/ute)

Read More >>

Pemprov: Tiap Apotik Harus Miliki Apoteker

Senin, 21 Mei 2012

MAKASSAR – Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sulsel Rahmat Latief mengatakan, setiap apotek harus memiliki apoteker yang selalu siap melayani konsumen. ”Karena di lapangan terdapat sejumlah apotek yang hanya memiliki asisten apoteker.  Kalaupun ada,apotekernya itu tidak berada di tempat,” kata Rahmat di Makassar,kemarin. Dia mengatakan, ketentuan bahwa setiap apotek harus memiliki apoteker sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 51 Tahun 2009. Menurut dia, pentingnya keberadaan apoteker dalam melayani konsumen di tempat pelayanan obat, karena harus dapat menjelaskan dan menelaah resep yang dibuat dokter untuk pasiennya. ”Apoteker harus memiliki meja di apotek dan selalu siap memberikan jawaban bagi konsumen yang ingin menebus obat,”katanya. Bagi apoteker yang berstatus PNS dan membuka apotek di rumahnya atau di lokasi lain, hanya diperbolehkan membuka apoteknya pada saat sang apoteker sudah berada di apotek. ”Jadi kalau pagi berkantor, tidak boleh menyerahkan pengelolaan apoteknya pada asisten apoteker saja,” katanya. Selain itu, lanjut dia, eksistensi apoteker dalam menangani suatu apotek setiap lima tahun dilakukan uji kompetensi. Bagi yang tidak lulus uji kompetensi itu, maka akan dicabut izinnya dan diminta menurunkan papan apoteknya. ● ant Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/496503/

Read More >>

Gubernur: PTS Harus Siapkan SDM Berkualitas

SENIN, 21 MAY 2012

MAKASSAR,-- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengharapkan kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sulsel untuk bisa menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Salah satu caranya dengan memperbanyak penelitian dalam mendukung program-program pemerintah.

"Perbanyak penelitian, khususnya dalam menciptakan inovasi pengembangan tekhnologi yang kita butuhkan," kata Syahrul, saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IX-A Sulawesi, Hotel Singgasana, Makassar, Senin (21/5).

Syahrul mengatakan, penelitian, teknologi dan sains menjadi pendekatan yang sangat penting dalam mengolah sumber daya alam. Khususnya, di Sulsel yang kaya akan berbagai komoditas dari hasil-hasil pertanian hingga pertambangan.

"Semuanya membutuhkan sentuhan teknologi. Bagaimana agar beras kita bisa tahan hingga dua tahun atau ikan kita tidak busuk dalam satu tahun," ujarnya di hadapan 200 Pimpinan PTS dan Rektor se Sulsel, yang hadir pada acara tersebut.

Meskipun PTS digolongkan dalam industri, kata Syahrul, tetapi lembaga tersebut tidak akan bisa meninggalkan substansinya sebagai sarana pendidikan, untuk mencetak SDM berkualitas. Jika pendidikan SDM rendah, tentunya tidak akan berkualitas.

"Atas dasar itulah sehingga Pemprov Sulsel memprogramkan beasiswa doktoral di luar negeri. Saat ini, ada 315 mahasiswa asal Sulsel yang mengikuti program ini. Tidak hanya itu, dari awal kami telah memprogramkan pendidikan gratis dari SD hingga SMP. Tahun ini, akan naik ke tingkat SMA," jelasnya.

Mantan Bupati Gowa dua periode itu menambahkan, program prioritas di bidang pendidikan menjadi sangat penting dalam menciptakan SDM yang memiliki alur pikir jelas dan bisa membangun struktur.

"Saya bicara seperti ini bukan karena pilgub atau pilkada. Tapi, karena berada di tengah-tengah rektor perguruan tinggi swasta se Sulsel yang saya harapkan bisa menciptakan SDM handal. Jabatan bagi saya bukan segala-galanya, yang terpenting bagaimana kita bersama-sama membangun Sulsel," tegasnya.(Dewi/wsc)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/gubernur-pts-harus-siapkan-sdm-berkualitas

Read More >>

Sistem Sewa Lahan Dukung Optimalisasi Serapan Bulog

Minggu, 20 Mei 2012 

Makassar - Sistem sewa lahan akan mendukung optimalisasi serapan Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan.

"Sistem sewa lahan akan diterapkan pada semester kedua 2012 atau musim tanam gaduh pada sejumlah daerah sentra produksi beras di Sulsel," kata Kepala Bulog Divre VII Sulsel Tommy S Sikado di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan, daerah yang siap dibidik untuk program sewa lahan itu adalah daerah sentra produksi yang memiliki sistem irigasi yang baik seperti Kabupaten Sidrap dan wilayah Bosowa (Bone, Soppeng, Wajo).

Menurut dia, dengan sistem sewa lahan itu diharapkan prognosa Bulog Sulsel pada 2012 sebanyak 526 ribu ton setara beras dapat dicapai dan penyerapan perusahaan negara ini dapat optimal.

Dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, lanjut dia, pihaknya akan menyerap produksi petani sebanyak-banyaknya.

"Apalagi daerah ini merupakan daerah penyanggah pangan nasional dengan rata-rata surplus beras 1,5 juta ton dari total produksi 2,5 juta - tiga juta ton per tahun," katanya.

Khusus untuk mendukung capaian prognosa 2012 melalui sistem sewa lahan itu, Bulog menjalin kemintraan dengan pihak perbankan dari segi pendanaan. 

Sedangkan untuk pembibitan, Bulog bekerjasama dengan PT Sangiang Seri dan pengadaan sarana produksi (Saprodi) dengan perusahaan pupuk yang ada di daerah ini.

"Jadi selain menyerap produksi petani pada saat musim panen, Bulog juga dapat menghasilkan padi melalui program sewa lahan itu," ujar Tommy. (T.S036/F003)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/38985/peserta-keluhkan-festival-internasional-budaya-bajo

Read More >>

Syahrul : Pemerintahan Bersih melalui Transparansi dan Akuntabilitas

SABTU, 19 MAY 2012 

Makassar, --Gubernur Sulsel  Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih maka transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Bersama-sama membangun Sulsel harus disertai akuntabilitas publik sehingga semua aspek bisa dipertanggungjawabkan.

"Orang yang keluar dari aturan hukum, menjadikan jabatan untuk mengumpulkan materi, tidak layak hidup di negara kita. Orang yang korupsi

itu tidak manusiawi karena mengambil uang rakyat," ungkap Syahrul di depan siswa peserta Jambore dan Deklarasi Siswa Anti Korupsi, yang dilaksanakan Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor), di GOR Sudiang, Sabtu (19/5).

"Kalau mau negara baik, hadirkan pemerintahan yang baik dan kuat. Hadirkan orang yang peduli pada pemerintahan, rakyat yang tidak korupsi, pengusaha yang tidak korupsi, dan pemerintahan yang tidak korupsi," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, mengaku, dirinya memulai karir dari kepala desa, lurah, camat, sekda, bupati, wakil gubernur, hingga gubernur, namun tidak pernah bersentuhan dengan hukum akibat kasus korupsi.

"Saya tidak pernah tersentuh hal-hal yang berbau korupsi, saya tidak pernah ikut cawe-cawe soal tender, silakan tanya pengusaha mana yang berani kasi saya uang," ungkapnya.

Menurutnya, memberantas korupsi tidak cukup dengan hanya memenjarakan orang saja, tetapi harus disertai dengan agenda-agenda aksi lanjutan. Antara lain,  hadirkan agenda intelektual dengan membentuk mainset anti korupsi, manajemen agenda harus terus didorong agar semua aktifitas berjalan sesuai mekanisme dan aturan hukum, serta membangun agenda behaviour atau perilaku untuk mengatakan jangan korupsi.

"Kita semua harus memiliki komitmen untuk mengatakan tidak pada korupsi. Keteladan menjadi sangat penting. Pemimpin-pemimpin harus memberikan keteladanan kepada generasi muda kita," pungkasnya.

Syahrul pada kesempatan ini mengajak para siswa untuk bersama-sama dalam melawan budaya korupsi (Dewi/wsc)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/syahrul-pemerintahan-bersih-melalui-transparansi-dan-akuntabilitas

Read More >>

SYL Motivasi 4.000 Calon Maba

Sabtu, 19 Mei 2012 

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, memberikan motivasi prestasi kepada 4.000 calon mahasiswa baru dari 16 kabupaten/kota di Sulsel. 

Motivasi prestasi tersebut disampaikan pada acara Try Out Akbar SNMPTN 2012, yang dilaksanakan di Gedung Celebes Convention Center (CCC), Sabtu (19/5/2012).

Syahrul mengungkapkan, keberhasilan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri dan Tuhan, bukan oleh orang lain. Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan, tetapi hasil dari pencapaian dan usaha serta kerja keras masing-masing.

"Kesuksesan itu harus bisa diulang. Kalian sudah berhasil lulus ujian SMA, keberhasilan itu harus diulang dengan kesuksesan masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan," kata Syahrul.

Orang yang sukses, lanjut Syahrul, memiliki semangat untuk menerobos tantangan dan rintangan yang ada di hadapannya. Orang yang berhasil selalu memiliki kemauan, serta memperhitungkan waktu dan kesempatan.

"Buktikan kalau kalian mampu berhasil dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sia-sia, begitupun dengan kehadiran kalian tempat ini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur berbagi ilmu kunci mencapai kesuksesan. Yakni, konsep PAKUI yang merupakan akronim dari Pray (doa), Attitude (karakter yang kuat), Knowledge (Ilmu pengetahuan atau kecerdasan), Ulet, dan memiliki Impian.

"Orang yang berhasil dan sukses dalam kehidupannya, agamanya bagus, punya karakter yang kuat, cerdas, ulet, dan memiliki impian yang besar atau visioner," jelasnya.

Penyelenggaraan Try Out Akbar SNMPTN 2012 yang dilaksanakan oleh AMPI Sulsel itu,  juga dirangkaikan dengan seleksi untuk mengikuti bimbingan khusus masuk Fakultas Kedokteran. Empat ratus peserta terbaik akan disubsidi sebesar Rp6 juta/orang untuk mengikuti bimbingan belajar.(*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/05/19/syl-motivasi-4.000-calon-maba#.T7c808R40HI.facebook

Read More >>

Penghargaan Ini Sulit Diraih

JUMAT, 18 MAY 2012 

FIGUR 

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku jika penghargaan yang diraih sebagai Pengendali Inflasi Daerah terbaik nasional merupakan hal yang sulit. Sama sulitnya de­ngan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecua­lian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Penghargaan ini sangat sulit diraih karena masalah inflasi bukan program yang berdiri sendiri,” kata Syahrul Yasin Limpo, usai menerima penghargaan untuk Sulsel sebagai Pengendali Inflasi Daerah terbaik nasional di Jakarta, Rabu, 16 Mei.

Ia mengungkapkan, program pengendalian inflasi diikuti dengan regulasi pemerintah yang menyimulasi ekonomi dan mengatur distribusi serta produksi. Inflasi terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, kebutuhan dasar, dan keteraturan dari semua aspek.

“Biarpun uang banyak, kalau barangnya tidak tersedia, maka inflasi akan naik. Karenanya, stok barang harus tersedia dan diatur hingga tingkat distribusi,” terangnya.

Ia menambahkan, inflasi juga terkait dengan perputaran uang di suatu daerah yang diatur oleh Bank Indonesia. Karenanya, bank juga memegang peranan penting dalam membantu pemerintah.

“Inflasi bisa dikendalikan karena ada peran aktif perbankan dan pemerintah yang sifatnya komprehensif dan integral,” imbuhnya.

Penghargaan yang ke-113 kepada Syahrul tersebut diserahkan oleh Menteri Koodinator dan Perekonomian Hatta Rajasa di Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu lalu.

Penghargaan tersebut sekaligus membuktikan bahwa Sulsel perlahan maju dan berhasil membuat pemerintah pusat terkesima. Apresiasi berupa penghargaan pun mengalir dan itu membuat Syahrul memecahkan rekor MuRI sebagai gubernur pe­nerima  penghargaan terbanyak di Indonesia. (eky/ism)

 Sumber: http://cakrawalaberita.com/sosial-budaya/penghargaan-ini-sulit-diraih

Read More >>

Sulsel Minta Kuota Ekspor Beras Ditambah

Jumat, 18 Mei 2012 

Ist
Kuota Ekspor Beras

JAKARTA, -- Provinsi Sulawesi Selatan meminta agar kuota ekspor untuk beras dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah pusat. Agar daerah yang over stok, bisa memasarkan beras mereka ke luar negeri. Permintaan ini disampaikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di sela-sela Rapat Koordinasi III Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 16 Mei.

Menurut Syahrul, daerah yang dipimpinnya sudah mampu untuk melakukan ekspor beras, jika pemerintah pusat memberikan lisensi ekspor yang lebih besar. Alasannya, Sulsel selama ini sudah bisa memberi makan 17 provinsi, dengan overstok dua juta ton.

Bahkan untuk tahun ini kata Syahrul, over stok beras Sulsel sudah mencapai 2,6 juta ton. Sehingga Syahrul percaya hingga akhir tahun ini, over stok beras Sulsel tidak di bawah angka itu. Syahrul mengaku telah mempersiapkan sebagian over stok untuk diekspor, namun sayang dirinya hanya diberi lisensi kuota dari pemerintah pusat 50 ribu ton.

Jika diberi kuota lebih, Syahrul mengaku akan menyasar Malaysia untuk beras-berasnya. \"Malaysia harus ditembus. Makanya kasi saja izin gubernur Sulsel,\" paparnya.

Memang sekarang ini lanjut Syahrul, kita juga harus mewaspadai stok pangan secara nasional. \"Jadi tentu saja kita jangan spekulasi, ekspor saja, terus pangan kita impor. Terlalu banyak impor. Bagi saya sih tidak, jika impor masuk, ekspor juga harus masuk,\" tegasnya.

Masih tingginya konsumsi beras di tanah air yakni 139 kilogram per tahun perkapita, membuat kebutuhan beras terus membengkak. Apalagi, seiring terus bertambahnya penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa pada 2011 lalu, membuat pemenuhan kebutuhan beras untuk dalam negeri terus meningkat tajam setiap tahunnya.

Padahal, produksi beras yang dihasilkan petani Indonesia tidak lebih dari 37 juta ton per tahun. Rata-rata konsumsi beras masyarakat Indonesia tergolong tertinggi di Asia. Bayangkan, setiap warga Malaysia hanya mengkomsumsi beras 70 kg/tahun. Begitu juga warga Thailand yang hanya mengkonsumsi beras 75 kg/orang setahun dan warga India mengkonsumsi beras 80 kg per tahun setiap perkapita.

Penduduk Jepang, lebih kecil lagi mengkonsumsi beras hanya 60 kg/orang dalam satu tahun. Maka dari itu, perlu sesegera mungkin dilakukan diversifikasi pangan guna mensiasati pengurangan konsumsi beras pada masa mendatang di tanah air. Seperti mengganti konsumsi beras dengan sayur-sayuran, umbi-umbian dan makanan pokok pengganti lainnya.

Hal ini membuat impor beras sulit dihindari. Namun, untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia, Sulsel adalah daerah yang menolak beras impor tersebut masuk ke daerahnya. (asw)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120518130433-sulsel-minta-kuota-ekspor-beras-ditambah

Read More >>

Celebes Craft - Gubernur Ajak Warga Pakai Produk Lokal

Jumat, 18 Mei 2012

MAKASSAR – Kualitas produk buatan dalam negeri dinilai tidak kalah dengan yang diproduksi di luar negeri. Khususnya, barang-barang yang diproduksi usaha mikro, kecil, dan menengah, baik berupa aksesoris hinggafashion atau pakaian yang selama ini menjadi komoditas ekspor.  Karena itu,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mengajak seluruh warga Sulsel untuk memakai produk dalam negeri. Alasannya, produk buatan tangan sangat diminati konsumen mancanegara namun kurang mendapat respons dari pasar dalam negeri. “Mari kita buktikan kalau kita cinta dengan produk dalam negeri dengan menggunakannya. Di luar negeri,produk kerajinan tangan hingga pakaian, sangat diminati karena dikenal dengan kualitasnya,”katanya di sela-sela pembukaan Celebes Craft yang digelar di Trans Studio Mall Makassar,kemarin. Syahrul mengungkapkan, kegiatan Celebes Craft merupakan bagian dari upaya untuk membuktikan bahwaprodukproduk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produksi luar negeri. Menurutnya, sejauh ini, Pemprov Sulsel juga telah berperan maksimal dalam mensupport para pengrajin agar mampu menghasilkan karya yang berkualitas. ”Dulu,batik Sulsel kualitasnya tidak seperti sekarang.Dengan upaya konkrit yang kita lakukan dengan mendatangkan pengrajin batik Pekalongan yang memang ahli untuk melatih pengrajin kita disini, akhirnya sekarangSulsel punya batik yang khas,” ungkapnya. Sementara, Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM,Neddy Rafinaldy Halim yang turut hadir dalam pembukaan pameran tersebut mengatakan, Indonesia memiliki pasar yang sangat luas terhadap industri UMKM. Tetapi, serbuan produk asing tidak boleh dikesampingkan. Karenanya, harus mampu dibuktikan jika karya dalam negeri lebih unggul. “Produkproduk dari UMKM di daerah kita mampu bersaing dengan produk asing. Produk luar negeri tidak jauh lebih baik,” tegas Neddy. Neddy menambahkan, pameran seperti Celebes Craft harus diapresiasi. Selain sebagai tempat untuk memamerkan dan menjual produk-produk dalam negeri, juga bisa mendorong peningkatan entrepreneurship dari kalangan muda. ”Sekarang, memang membutuhkan peran aktif generasi muda kita dalam mempromosikan produk-produk dalam negeri,” pungkasnya. ● supyan  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/495698/

Read More >>

Lima Kunci Sulawesi Selatan Tekan Inflasi

 Kamis, 17 Mei 2012

JAKARTA,- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, angka inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak sampai 3 persen pada tahun 2011. Dijelaskannya, untuk mencapai angka tersebut ada lima hal yang telah dilakukan Pemerintah setempat.

"Kami (inflasi) tidak sampai 3 persen bahkan pernah di bawah 2 persen. Tahun 2011 kita 2,6 persen," sebut Syahrul kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Ia menjelaskan ada lima hal yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat untuk menekan inflasi di bawah tingkat inflasi nasional. Pertama, kondisi ekonomi harus diperbaiki. Kedua, bila ekonomi baik maka daya beli masyarakat pun tinggi.

"Kemudian kita mengatur buffer stock (stok penyangga) yang ada dari kebutuhan dasar. Dan di sinilah memang peran Pemerintah mengatur bersama Bank Indonesia," sambung dia.

Lalu, keempat adalah menjaga distribusi barang. Terakhir, harga barang harus bisa dikendalikan dan terukur. "Jadi lima hal ini harus bekerja sama membuat inflasi turun," ungkapnya.

Angka inflasi yang kecil, sambung Syahrul, akan membuat semua faktor ekonomi di suatu daerah baik sehingga masyarakat setempat pun maju.

Sebanyak tiga Provinsi dan tiga Kabupaten/Kota mendapatkan penghargaan dari Pemerintah karena memiliki Tim Pengendalian Indlasi Daerah (TPID) terbaik. Penghargaan diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dalam acara Rakornas III TPID 2012, di Jakarta, Rabu.

Provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Sumatera Utara untuk provinsi terbaik di wilayah Sumatera, Jawa Barat untuk provinsi terbaik di wilayah Jawa dan Sulawesi Selatan untuk wilayah Indonesia Timur. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang mendapat penghargaan adalah Pematang Siantar, Balikpapan dan Solo. (*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/05/17/lima-kunci-sulawesi-selatan-tekan-inflasi

Read More >>

Gubernur Terima Penghargaan ke-113

KAMIS, 17 MEI 2012

Terbaik Dalam Pengelolaan Infasi Daerah

 JAKARTA,  – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kembali meraih penghargaan nasio­nal dalam hal Pengelolaan Inflasi Daerah. Ini merupakan penghargaan yang ke-113 yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penghargaan ini diberikan hanya berselang tiga pekan dari penghargaan ke-112 yang diterima dari pemerintah pusat 25 April lalu. Terakhir, Syahrul menerima penghargaan untuk Sulsel sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik di Indonesia atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penghargaan dari Presiden RI itu diserahkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Tim Pengendali­an Inflasi Daerah (TPID) 2012, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu, 16 Mei.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Agus Sumantri, menjelaskan, ada lima indikator sehingga penghargaan tersebut diberikan kepada Pemprov Sulsel.

Antara lain, karena Pemprov Sulsel mampu menekan inflasi untuk tahun 2011, sebesar 2,87 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional 3,97 persen.

“Kinerja Pemprov Sulsel selama tahun 2011 dalam mengendalikan tingkat inflasi di Sulsel melalui kegiatan yang direncanakan seperti pertemuan rutin dengan asosiasi pelaku usaha, bulog, dan stakeholder lainnya, serta kemampuan dalam mengantisipasi pengamanan distribusi pasokan harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat,” jelas Agus.

Indikator lainnya, Pemprov Sulsel dinilai mampu membangun kerja sama dengan perbankan, BUMN, produsen, distributor, dan pemerintah kabupaten/kota melalui operasi pasar.

Tidak hanya itu, pemprov juga mampu mendorong tim inflasi kabupaten/kota dan bekerjasama dengan media dalam menyosialisasikan kegiatan ekonomi.

“Inflasi di suatu daerah berkaitan erat dengan ketersediaan dan distribusi barang dan jasa serta indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa gubernur telah bekerja dengan baik bagi kemajuan perekonomian Sulsel,” ungkapnya.

Agus menambahkan,  penghargaan tersebut merupakan yang pertama kalinya diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengendalian inflasi. Selain Sulsel, daerah lainnya yang mendapatkan penghargaan, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Kota Pematang Siantar, Kota Solo, dan Kota Balikpapan.

Dibuka SBY

Saat ini terdapat 44 pusat TPID yang tersebar di seluruh provinsi. TPID tersebut bertanggung jawab untuk me­ngendalikan kenaikan harga, khususnya harga pangan di daerah-daerah.

Presiden SBY di awal sambutannya, menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya bagi rakyat. Menurut Presiden, bagi rakyat, pengertian ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan dan oleh karena itu apapun kebijakan yang diambil pemerintah, pemenuhan kebutuhan rakyatlah yang harus dikedepankan.

“Oleh karena itu, tepat kalau kita semua, mulai dari saya sampai dengan saudara-saudara yang mengemban amanah untuk menyelenggarakan pemerintahan di pusat maupun daerah, juga memiliki kepedulian dan memprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyat itu, saya garisbawahi utamanya pangan,” tutur SBY.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Darmin Na­su­tion, mewakili kelompok kerja nasional TPID, mengatakan bahwa informasi dalam pengendalian inflasi sangat penting.

Hal ini sesuai dengan tema rakornas, yaitu ‘Me­ningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Pe­nguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaat­an Informasi Harga Pa­ngan Strategis’.

Beberapa langkah strateg­is yang ditempuh TPID dan berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi, antara lain, melalui penguatan program komunikasi kebijakan di daerah sehingga mampu mengarahkan ekspektasi inflasi,” ujar Darmin. (eky/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/gubernur-terima-penghargaan-ke-113

Read More >>

Sekolah RSBI - Disdik Pertanyakan Penerimaan Siswa Baru

Kamis, 17 MEI 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempertanyakan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di (RSBI) di kabupaten/kota yang tidak melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel. Sekretaris Disdik Sulsel Abd Jabbar menyebutkan, seharusnya Pemprov memiliki kewenangan dalam proses PSB-RSBI sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. “Kami tidak tahu kenapa kabupaten/kota tak melaksanakan itu.Karena sampai sekarang menjelang dibukanya PSB untuk RSBI, kami tak pernah diajak berkoordinasi,” ungkap Jabbar kepada wartawan kemarin. Padahal, kata dia, Disdik Sulsel juga berhak mengatur standar penerimanaan di RSBI, begitupun dengan penempatan guru serta kepala sekolah (Kasek) yang dianggap sesuai penilaian. “PSB untuk RSBI itu memiliki kriteria khusus. Tapi kabupaten/kota mengusulkannya sendiri tanpa koordinasi ke kita. Ini jelas melanggar PP No 17/2010, ”bebernya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel. Diketahui, jumlah RSBI di Sulsel mencapai 51 sekolah dan tersebar di 24 kabupaten/- kota. Jumlah tersebut juga telah mencakup mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat SMA/sederajat. Kendati demikian, pemprov juga tak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran PP No 17/2010. Pasalnya,di peraturan tersebut tak mencantumkan sanksi jika diindahkan kabupaten/kota. Jabbar hanya mengingatkan, kabupaten/kota harus tetap menerima warga kurang mampu yang memenuhi kriteria PSB di RSBI,meski tak memiliki biaya untuk masuk sekolah. “Sekarang ini sudah ada dana BOS dan pendidikan gratis, serta anggaran kabupaten/ kota.Jadi tak ada lagi yang perlu bersoal, apalagi memberatkan orangtua siswa.Ini yang harus dicatat,”pungkasnya. Sementara itu,Kepala Disdik Sulsel A Patabai Pabokori meminta kepada calon siswa serta orangtua siswa untuk agar tidak segan-segan melaporkan oknum guru maupun kepala sekolah (Kasek) yang melakukan praktik pungutan selama proses PSB. Laporan tersebut bisa langsung disampaikan kepada bupati/ wali kota di 24 kabupaten/ kota di Sulsel,ataupun melaporkannya ke inspektorat di setiap daerah serta Provinsi Sulsel. “Seluruh dana PSB itu sudah disiapkan dari pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel.Jadi kalau masih ada praktik pungutan di lapangan, itu jelas liar. Silahkan laporkan dan pasti akan diproses,” tegas mantan Bupati Bulukumba ini. ● wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/495376/

Read More >>

Sulsel Pengendali Inflasi Terbaik

Kamis, 17 Mei 2012

DOK/FAJAR
Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA,  -- Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik. Penghargaan ini diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam acara Rakornas III TPID 2012 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 16 Mei.

GUBERNUR Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, hadir menerima penghargaan tersebut. Syahrul didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Sulsel, Asri Pananrang, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Sulsel, Agus Sumantri. Selain itu, hadir pula Kepala Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar, Mahmud, serta Humas KBI, Gusti Raizal Eka Putra. Penghargaan ini, menggenapkan 112 penghargaan yang dimiliki Sulsel selama kepemimpinan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang.

Selain Sulsel, dua provinsi dan tiga kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan TPID terbaik, yakni Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sedangkan tiga kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan adalah Pematang Siantar, Balikpapan, dan Solo.

Syahrul Yasin Limpo yang ditemui di lokasi mengungkapkan, penghargaan tersebut bisa diraih berkat sinergitas pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bank Indonesia. Sulsel sendiri sebut Syahrul, sangat fokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, karena dengan ekonomi yang baik, membuat daya beli masyarakat juga baik.

Pihaknya juga selalu mengatur buffer stock dari kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Syahrul, dengan buffer stock yang tersedia, harga yang terjaga, membuat inflasi bisa dikendalikan. Dia juga menekankan, beberapa hal yang harus diperhatikan, pemerintah yang kompak bersama stakeholder yang ada, pertumbuhan ekonomi yang harus didorong maksimal agar daya beli masyarakat maksimal, daya beli yang maksimal membutuhkan bahan yang tersedia.

"Sembilan bahan pokok kita tersedia, termasuk distribusi yang tersedia. Kalau ini terjaga, membuat inflasi turun. Kalau turun, inflasi akan membuat daerah maju," jelasnya.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang bekerja keras sehingga berhasil mengatur laju inflasi daerahnya. "Dua tahun terakhir ini, inflasi bisa dikatakan dalam keadaan yang terkelola. Ini bekat kerja keras saudara. Juga lima tahun terakhir terjaga dengan baik. Di tengah gejolak harga pangan dan energi," sebut dia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menjelaskan, penghargaan kepada daerah yang memiliki TPID berkinerja baik tersebut, diberikan agar ada doronga bagi daerah lain dalam upaya mendukung stabilitas harga.

Perkembangan inflasi dalam indeks lima tahun terakhir kata Darmin, menurun dari enam persen pada 2007 menjadi empat persen hingga lima persen pada sekarang ini. Volatile food lima tahun terakhir juga turun dari dari 12 persen ke tujuh persen sampai sekarang. "Ini tidak lepas dari peran Pemda dalam mengatur kestabilan harga," ujarnya.

Menurut Darmin, untuk penghargaan tersebut, pemerintah menilai semua provinsi dan kabupaten kota yang memiliki TPID, dengan mempertimbangkan akses proses dan keluar. Penilaian juga melibatkan pihak eksternal. "Hingga saat ini, TPID telah terbentuk di 44 kota yang menjadi basis perhitungan tersebut," tambah Darmin. (asw/yun)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120517005450-sulsel-pengendali-inflasi-terbaik

Read More >>

Pelabuhan Garongkong Butuh Rp80 Miliar

Rabu, 16 May 2012

MAKASSAR – Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru diproyeksikan menjadi lokasi bongkar muat dan penampungan pupuk di Sulsel.Pasalnya, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan Pelabuhan Nusantara Parepare dinilai tidak ideal lagi dijadikan pintu masuk pupuk pertanian. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov Sulsel mengusulkan anggaran sebesar Rp80 miliar kepada pemerintah pusat untuk melakukan perluasan di pelabuhan yang diresmikan tahun lalu. “Kita usulkan Rp80 miliar, tapi mungkin yang akan turun sekitar Rp50 miliar. Kita lakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pusat,dan memasukkan pelabuhan ini ke MP3EI,” kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kemarin. Menurut Syahrul, Garongkong dirancang menjadi pintu keluar masuknya ekspor-impor produk pertanian, sehingga bisa membagi beban yang ada sekarang di Pelabuhan Soekarno- Hatta. Kendati demikian, dia mengaku tidak seluruh aktivitas bongkar muat dipindahkan ke Garongkong. “Pelabuhan Makassar itu lebih banyak kepada yang bersifat kontainer, sementara untuk curah nanti dipusatkan di Garongkong Barru,” bebernya usai menerima pengurus Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel di ruang kerjanya, kemarin. “Kita butuhkan pupuk sampai 600.000 ton,kalau bongkar muat di situ (Makassar), kapal yang lain tak bisa merapat karena harus menunggu.Saya harap ini menjadi jalan keluarnya,” ujarnya dihadapan wartawan. Ketua DPD I Golkar Sulsel tersebut berharap, tahun ini jugan anggaran yang diusulkannya ke pusat segera cair,sehingga perluasan dan penambahan fasilitas di Pelabuhan Garongkong bisa segera dimulai. “Sekarang sudah bagus,tapi kita harus tambah luasannya (Garongkong). Suatu saat ini akan menjadi pelabuhan internasional karena delamannya yang mencapai 20 meter,”katanya. Sementara itu,Ketua KTNA Sulsel Rahman Daeng Tayang mengaku, kunjungan tersebut terkait kegiatan tudang sipulung di Kabupatem Takalar. Ada beberapa program strategis yang akan dibahas.Khususnya, dalam hal ketahanan pangan. “Tudang sipulung ini dibagi dalam empat zona sehingga memudahkan kita dalam mendeteksi kebutuhan di tiap daerah,” urainya. Dalam pertemuan tersebut, Rahman juga meminta agar pemerintah memperhatikan banyaknya irigasi yang bocor serta perbaikan jalan usaha tani. ● wahyudi Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/495082/

Read More >>

Gubernur Sulsel Keluarkan Pergub Pengendalian BBM

Selasa, 15 Mei 2012

MAKASSAR– Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 15/2012, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan koordinasi pembuatan naskah pergub tersebut.Selain itu,Pemprov Sulsel juga telah membentuk tim untuk melakukan pengkajian untuk mengatur pembatasan BBM bersubsidi di Sulsel.Tim ini, kata Yaksan, terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemprov. “Kita telah minta dinas terkait untuk segera membentuk tim terkait pengawasan dan pelaksanaan peraturan Perpres No 15/2012 untuk mengimplikasikan polanya di Sulsel,”katanya kepada wartawan,kemarin. Kendati demikian, Yaksan belum mau memberikan penjelasan mengenai rancanangan pergub tersebut.Apakah pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai dari kendaraan dinas ataupun kendaraan masyarakat umum.“Kalau itu masih kita rapatkan. Kita juga masih minta pertimbangan teknis dari pihakpihak terkait,”pungkasnya. Sementara itu,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, wacana pergub tersebut masih menunggu perintah serta kebijakan susulan dari pemerintah pusat. Dia mengkhawatirkan, pergub yang akan dikeluarkan tersebut bertabrakan dengan Perpres No 15/2012. “Pergub ini jangan sampai dibuat dan itu bertentangan dengan kebijakan nasional. Jadi kita tunggu saja dulu,”jelasnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Dia menjelaskan, dalam pengaturan BBM bersubsidi di Sulsel tak perlu diributkan. Dia mengkhawatirkan, jika ini terus dimunculkan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pasar.“Dari dulu kita sudah lakukan (penghematan BBM). Kami bisa pahami kegalauan itu, tapi tak perlu publikasi. Sudah ada patokan nasional yang telah dikeluarkan, kita ikuti saja itu,”beber Syahrul. ● wahyudi   Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/494825/

Read More >>

Gubernur Keluarkan Izin Pemeriksaan Anggota DPRD Lutim

 Selasa, 15 Mei 2012 

MALILI, Tribun-timur.com  -  Gubernur SulSel, Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan surat isin kepada kapolres Lutim untuk melakukan pemeriksaaan terhadap salah satu anggota DPRD luwu Timur Hasan Amin yang diduga menganiaya dua mahasiwa Stikes Batara Guru Wotu saat usai melakukan aksi unjuk rasa.

Persetujuan  pemeriksaan legislator Luwu Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut telah diterima Polres Luwu Timur dengan nomor surat 171/2727/ HUK. HAM tentang persetujuan penyidikan anggota DPRD atas nama Hasan Amin, tertanggal 8 Mei 2012.

Kapolres Luwu Timur, AKBP Andi Firman siang tadi mengatakan, jika dirinya telah menerima surat izin dari Gubernur Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Luwu Timur Hasan Amin pada Sabtu 12 Mei kemarin.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/05/15/gubernur-keluarkan-izin-pemeriksaan-anggota-dprd-lutim

Read More >>

Pemprov Kaji Pengendalian BBM Bersubsidi di Sulsel

SELASA, 15 MAY 2012

MAKASSAR,  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel segera mengkaji langkah yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel, Yaksan Hamzah, menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya telah meminta Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel untuk melakukan kajian agar segera disampaikan kepada gubernur, terkait langkah yang perlu dilakukan dalam pengendalian BBM bersubsidi.

“Sementara ini, kita minta instansi terkait untuk berkoordinasi dulu agar bisa segera memberikan telaah kepada Pak Gubernur terhadap langkah-langkah yang perlu kita lakukan, terkait dengan pengawasan pelaksanaan perpres yang disosialisasikan itu,” kata Yaksan, melalui telepon selulernya, Senin, 14 Mei.

Ia juga mengaku bahwa pihaknya telah meminta dinas terkait untuk segera membentuk tim terkait pengawasan dari pelaksanaan perpres tersebut, termasuk persiapan beberapa hal lain yang masih terkait soal itu.

Terkait kebijakan pengendalian BBM bersudsidi yang paling pertama akan dilakukan, diakui­nya, sejauh ini masih butuh koordinasi dengan SKPD terkait.

“Nanti kami akan rapat koordinasikan dulu, mana yang konkrit dulu yang bisa kita lakukan. Kita minta pertimbangan teknis dulu dari SKPD terkait,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, pemprov sudah menyiapkan surat edaran terkait langkah yang harus dilakukan terkait pengendalian tersebut. Hanya saja, surat edaran tersebut batal lantaran keputusan tentang kenaikan BBM yang dibatalkan.

“Sudah pernah kita siapkan surat edaran itu. Isinya tentang kuota yang perlu dijaga supaya kebutuhan di sini tercukupi dan agar jangan terjadi kelangkaan, soal harga serta beberapa distribusi yang harus kita kendalikan dengan baik. Hanya hasil kebijakan itu sekarang beda, jadi saya akan rapat koordinasi lagi, baru saya minta kajian teknisnya,” tandasnya.

Terpisah, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu patokan-patokan nasional yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini terkait kemungkinan akan dibuat peraturan gubernur atau hanya instruksi langsung dalam bentuk surat edaran pemprov.

“Jangan sampai kita membuat itu (sekarang) tetapi bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan nasional nantinya, kita harus tunggu kebijakan nasional dulu,” tegas Syahrul. (eky/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/pemprov-kaji-pengendalian-bbm-bersubsidi-di-sulsel

Read More >>

Penyiapan Lahan KA Dimulai Tahun Depan

Senin, 14 Mei 2012

MAKASSAR – Meski terancam tak mendapatkan dukungan dana dari APBN, Pemprov Sulsel tetap menargetkan untuk melakukan pembebasan lahan proyek kereta api Makassar-Parepare pada awal tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sulsel Masykur Sultan mengatakan, pembebasan tersebut rencananya ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing serta Pemprov Sulsel. ”2013 sudah masuk tahap penyiapan lahannya. Kita juga mendesak Pemerintah Pusat ikut membantu dalam anggaran pembebasan lahan kereta api ini,” ungkapnya kepada SINDO,kemarin. Hingga saat ini, Pemprov Sulsel masih merampungkan studi Detail Engineering Design (DED). Tahapan ini untuk mengatur tentang jalur-jalur yang akan dilalui serta anggaran yang dibutuhkan untuk proyek transportasi kereta api ini. Untuk studi tersebut, pemprov menargetkan seluruhnya agar bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Sehingga, tahapantahapan berikutnya bisa berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. ”Studinya kita forsir dan selesai tahun ini juga. Sampai sekarang kita masih bekerja. Yang jelas, harus selesai tahun ini,”katanya. Sesuai rencana,moda transportasi massal kereta api Makassar- Parepare direncanakan melintasi jalur di pesisir pantai sepanjang 136,3 kilometer (km). Jalur tersebut telah diteliti oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Pemprov Sulsel sejak beberapa tahun terakhir dan telah dilakukan feasiblity study (FS). Pembuatan jalur kereta api ini akan dimulai dari Pelabuhan Soekarno- Hatta Makassar hingga ke Pelabuhan Parepare. Namun Masykur tak bersedia menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan ini.Pasalnya dia mengkhawatirkan, akan memicu terjadinya spekulan harga tanah. ”Saya belum bisa sebutkan berapa.Yang jelas, kita sudah usulkan ke pusat untuk membantu penganggarannya.Masa di Pulau Jawa pembebasan lahannya dibantu, sementara di Sulsel tidak?,”pungkasnya. ● wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/494653/

Read More >>

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I-2012

Senin, 14 Mei 2012

Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan I-2012 tumbuh cukup baik sebesar 6,25% (y.o.y), meski melambat dibandingkan triwulan I-2011 (7,38%), namun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,16%. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan laporan sedikit di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 6,30% (y.o.y). Laju inflasi tahunan Sulsel pada triwulan I-2012, masih sejalan dengan arah proyeksi inflasi (3,85%; yoy) yang diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi pada triwulan I-2012 sebesar 4,06% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV-2011 sebesar 2,88% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan triwulan I-2011 sebesar 6,33% (yoy). Selanjutnya, inflasi tahunan Sulsel tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 3,97% (yoy).

Secara umum, kinerja perbankan Sulsel pada triwulan I-2012 masih tumbuh pada level yang tinggi. Indikator perbankan seperti total aset, kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan total aset didorong oleh peningkatan kredit dan DPK. Kualitas kredit masih terjaga dengan baik, tercermin dari level Non Performing Loans (NPLs) Bank Umum pada triwulan laporan secara gross tercatat sebesar 2,82%.

Sementara itu, perkembangan aliran uang kartal di Sulsel menunjukkan net inflow, dimana aliran uang masuk ke dalam Bank Indonesia (inflow) melebihi aliran uang keluar dari Bank Indonesia (outflow). Di sisi lain, jumlah uang kartal dengan kondisi tidak layak edar yang telah dibukukan sebagai PTTB tercatat sebesar Rp0,89 triliun, tercatat menurun dibandingkan PTTB pada triwulan VI-2011.

Perkembangan uang kartal pada triwulan I–2012 menunjukkan net inflow, dimana aliran uang masuk ke dalam Bank Indonesia (inflow) melebihi aliran uang keluar dari Bank Indonesia (outflow). Dari sisi transaksi non-tunai, nilai transaksi BI-RTGS Sulsel hingga akhir triwulan I-2012 sebesar Rp41,8 triliun atau tumbuh sebesar 40,0% (y.o.y) dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada sisi lain, pertumbuhan kliring pada triwulan triwulan I-2012 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 14,52% pada triwulan VI-2011.

Pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2011 yang cukup tinggi memberikan dampak positif pada keuangan daerah, yang tercermin dari meningkatnya target anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulsel tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja keuangan Pemerintah Propinsi Sulsel sampai dengan triwulan I-2012 menunjukkan perkembangan yang cukup baik apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2011.

Daya serap perekonomian Sulawesi Selatan hingga Februari 2012 terhadap angkatan kerja cukup baik, sebagaimana terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2012 (64,6%) yang masih cukup tinggi. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan tercatat mengalami penurunan sebesar 0,2%, dari 6,7% pada Februari 2012 menjadi 6,5% pada Februari 2011. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih memberikan kontribusi positif pada tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP), yang masih tumbuh positif.

Berdasarkan perkembangan ekonomi daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2012 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, pada triwulan II-2012 perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan masih tumbuh cukup baik. Pada triwulan II-2012, laju inflasi tahunan diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan I-2012. Kinerja perbankan di Sulsel pada triwulan II-2012 diperkirakan masih tetap tumbuh positif. Intermediasi perbankan diprediksi masih tumbuh cukup baik sejalan dengan optimisme prospek perekonomian Sulsel yang cukup baik pada 2012. Selain prospek ekonomi yang cukup baik, tren penurunan suku bunga meskipun pada level yang rendah diperkirakan akan mendorong permintaan kredit yang lebih besar.

Sumber: http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/Sulsel/ker_sulsel_tw112.htm

Read More >>