Kantor Pemerintah Diinstruksikan Hemat Listrik

Senin, 04 Juni 2012

MAKASSAR – Pemprov Sulsel mengimbau seluruh kantor pemerintahan di kabupaten /kota di Sulsel untuk melakukan penghematan pemakaian listrik.Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juni 2012 lalu.  Imbauan tersebut meneruskan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir Mei lalu terkait penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM),listrik, dan air. Meski demikian, khusus di Sulsel, baru diberlakukan penghematan listrik dan air. Sementara untuk pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintahan, baru diberlakukan Agustus mendatang. ” Penghematan listrik untuk kantor pemerintahan di kabupaten/ kota mulai berlaku 1 Juni 2012. Kita sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh kepala daerah di Sulsel,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah di Makassar,kemarin. Yaksan mengatakan, imbauan hemat listrik tersebut juga berlaku untuk kantor swasta, BUMN, dan BUMD yang terdapat di Sulsel. ”Imbauan ini termasuk seluruh lembaga dan instansi yang ada di Sulsel. Kita minta agar pemanfaatan listrik digunakan hanya seperlunya saja,” ujar mantan Kadispenda Sulsel ini. External Relation PT Pertamina Region VII Makassar Rosina Nurdin mengaku, pihaknya siap ikut terlibat dalam pengawasan penghematan BBM bersubsidi yang diwacanakan berlaku di Sulsel Agustus mendatang. Meski demikian,Pertamina hingga saat ini belum menyusun skenario mengenai larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintahan.” Kita ini hanya pelaksana penyaluran BBM. Untuk kebijakan itu, bukan dari kami, tetapi dari pemerintah,” katanya. wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/500424/

Read More >>

Sosialisasi Data Raskin Tahun 2012

Sen, 04/06/2012 

Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program Raskin sudah berjalan selama 14 tahun yang dimulai sejak 1998. Dalam pelaksanaan program Raskin ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan mengurangi jatah Beras untuk Rumah Tangga Miskin. Hal ini dikatakan Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Muh. Firda di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 4 Juni 2012. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa angka kemiskinan di Sulsel sudah turun 1 %.

Dalam sosialisasi ini, Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Tomy S. Sikado mengatakan bahwa Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manuasia, pendukung usaha tani, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Program Raskin ini merupakan program pemerintah yang melibatkan beberapa pihak instansi terkait, dan Bulog dalam hal ini hanya mendistribusikan ke kabupaten / kota.

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) bulan Januari – Mei sesuai dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 mencapai 514.120 dan Juni – Desember sesuai Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 mencapai 508.831. Alokasi Raskin sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 5 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di titik distribusi.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pihaknya diberi kewenangan untuk mendata dan menentukan yang berhak menerima Raskin sudah dimulai sejak 2005 yang setiap 3 tahun di up date karena pendataan bisa saja berubah. Namun sejak 2011, BPS hanya diberi kewenangan untuk mendata saja yang kemudian akan digodok oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Hadir dalam Sosialisasi ini, Asisten II Bidang Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulsel, Drs. H. Yaksan Hamzah, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulsel,Ir. Muh. Firda, Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Tomy S. Sikado, Kepala Badan Pusat Statistik Sulsel, dan para Asisten kabupaten / kota.

Yy / Sv (Senin, 4 Juni 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/sosialisasi-data-raskin-tahun-2012

Read More >>

BPK: Pemprov Sukses Pertahankan WTP

 Senin, 4 Juni 2012 

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Sulsel tahun anggaran 2011.

Opini tersebut diumumkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI RI Rizal Jalil dalam rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan keuangan pemerintah Sulsel tahun anggaran 2011 di DPRD Sulsel, Senin (4/6/2012).

Rizal Jalil menyebutkan, realisasi pendapatan dan belanja sangat seiring dan sejalan. Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100%.

Dalam hal item belanja yang sebesar Rp 2,2 triliun, dapat terealisasi tidak sampai 100%. "Artinya, ada penghematan," kata Rizal.(*)

Sumber:http://makassar.tribunnews.com/2012/06/04/bpk-pemprov-sukses-pertahankan-wtp

Read More >>

Pemprov Sulsel Optimistis Raih WTP

Minggu, 03 Juni 2012

MAKASSAR– Pemprov Sulsel optimistis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Rencananya, LHP tersebut akan diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (4/6) besok. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, pihaknya optimistis memperoleh opini WTP dua tahun bertutut-turut. Menurutnya, jika hal tersebut terealisasi, Sulsel akan mencatat sejarah sebagai provinsi yang pertama kali meraih predikat WTP secara beruntun. “Saya berharap hasilnya WTP lagi, sama dengan tahun lalu.Karena itu,seluruh staf selalu diingatkan agar jangan ada yang melanggar aturan, kita berjalan sesuai dengan mekanisme dan itu yang saya terapkan,” kata Syahrul,kemarin. Syahrul mengungkapkan, dengan system tersebut,pihaknya kembali menargetkan opini WTP. Predikat tersebut akan mempertegas tidak ada praktik korupsi dalam lingkup Pemprov Sulsel Sulsel sekaligus pencapaian tertinggi dalam laporan keuangan. “Tidak gampang meraih hasil itu dan kita telah pernah meraihnya tahun lalu. Setiap ada temuan harus secepatnya ditindaklanjuti jika tidak ingin bermasalah,”jelasnya. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengungkapkan, opini WTP pada 2010 lalu tidak terlepas dari peran BPKP yang intens melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Menurutnya, semua harus berada sesuai jalur dan mekanismenya. Sementara, Ketua DPRD Sulsel Moh Roem mengatakan, perwakilan BPK akan menyerahkan LPH penggunaan APBD 2011 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel.Penyerahan akan dihadiri Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).“Perwakilan BPK akan datang, Ketua BPKP juga akan hadir saat penyerahan hasil audit keuangan itu,”kata Roem. Sekadar mengingatkan pada 2010 lalu, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBd) sulsel juga mendapatkan predikat WTP dari BPK.Jika pengelolaan keunagan 2011 juga mendapatkan WTP, maka Sulsel akan mendapatkan predikat ini untuk kedua kalinya secara berturut-turut. ● abd salam malik    Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/500029/

Read More >>

Nilai Impor Sulsel Naik 17,58 Persen

Minggu, 03 Juni 2012 

Makassar  - Nilai impor Sulawesi Selatan pada April 2012 mencapai 79,67 juta dolar AS, meningkat sebesar 17,58 persen dibandingkan Maret 2012 yang tercatat 67,76 juta dolar.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel di Makassar, Minggu, melalui berita resmi statistik perkembangan ekspor dan impor Sulsel, menyampaikan bila dibandingkan dengan April 2011, nilai impor April 2012 tersebut mengalami penurunan 25,67 persen.

Singapura, Thailand, Australia, Argentina dan Jepang merupakan lima negara pemasok utama barang impor ke Sulsel pada April 2012.

Ke lima negara tersebut memasok barang impor dengan nilai sebesar 73,05 juta dolar atau 91,69 persen dari total nilai impor Sulsel.

Besarnya nilai impor dari kelima negara tersebut masing-masing sebesar 25,97 juta dolar dari Singapura, 20,59 juta dolar dari Thailand, 16,30 juta dolar dari Australia 7,28 juta dolar dari Argentina dan 2,92 juta dolar dari Jepang.

Nilai impor pada sepuluh negara utama pengimpor ke Sulsel selama April 2012 adalah 76,07 juta dolar atau 95,46 persen sedangkan negara lainnya 3,60 juta dolar atau 4,54 persen.

Komoditas impor Sulsel pada April 2012 dengan nilai lima terbesar adalah komoditas bahan bakar mineral 25,66 juta dolar, gandum-ganduman dengan nilai impor 16,30 juta dolar, gula dan kembang gula 16,25 juta dolar.

Mesin-mesin/pesawat mekanik 7,74 juta dolar, olahan makanan hewan 7,28 juta dolar.

Kelima kelompok komoditas tersebut memberikan kontribusi 73,22 juta dolar atau 91,90 persen dari total impor Sulsel pada April 2012.

Nilai impor Sulsel periode Januari-April 2012 mencapai 351,91 juta dolar. Besarnya nilai impor tersebut menurun sebesar 17,78 persen jika dibandingkan pada periode sama 2011 yang mencapai 428 juta dolar.

Pada Januari-April 2011 nilai impor terbesar dari Singapura mencapai 152,10 juta dolar, Australia 66,73 juta dolar, Thailand 35,2 juta dolar, China 22,25 juta dolar, dan Jepang 19,70 juta dolar.

Besarnya nilai impor ke lima negara tersebut mencapai 296,30 juta dolar atau 84,20 persen dari total kumulatif nilai impor pada periode tersebut. (T.KR-RY/N002) 

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39326/nilai-impor-sulsel-naik-1758-persen

Read More >>

BBM Pelat Merah Dibatasi Agustus

Sabtu, 02 Juni 2012

MAKASSAR – Pembatasan komsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan di Sulsel mulai Agustus 2012 mendatang.Namun,pembatasan BBM bersubsidi ini masih difokuskan untuk kendaraan dinas yang akan diatur dalam surat edaran Gubernur Sulsel. Surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel tersebut berisi larangan bagi kendaraan dinas,baik provinsi maupun kabupaten/kota,serta BUMN dan BMUD untuk menggunakan BBM bersubsidi. Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah mengungkapkan, kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) No 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. “Dalam perpres itu, kita masih diberi tenggak waktu sampai Agustus untuk memberlakukannya. Jadi,pembatasan BBM bersubsidi khususnya kendaraan dinas akan kita berlakukan mulai Agustus nanti,”katanya di Makassar kemarin. Jika pembatasan BBM di Sulsel masih bersifat wacana, pemerintah daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya telah melarang setiap pengguna mobil dinas untuk membeli BBM bersubsidi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Sugiyanta, menuturkan, seluruh mobil dinas harus beralih ke penggunaan bahan bakar nonsubsidi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai untuk mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan pada jam kerja. Pemkab Bekasi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mematuhi larangan menggunakan BBM bersubsidi ini. Pejabat di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bahkan sudah melarang mobil dinas menggunakan BBM subsidi sejak tahun lalu.Kebijakan itu mengacu surat edaran dari Wali Kota Tangerang Selatan. Di Makassar dan daerah lainnya di Sulsel masih berupa rencana. Menurut Yaksan, pembatasan BBM bersubsidi bagi pejabat dan aparat pemerintah di Sulsel baru akan direalisasikan Agustus. Hal itu berdasarkan hasil pertemuannya dengan PT Pertamina Region VII Makassar serta sejumlah instansi terkait di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Selain itu,pertemuan kemarin juga menyepakati untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dan penyaluran BBM bersubsidi di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Olehnya itu,seluruh kabupaten/kota diwajibkan membentuk tim terpadu untuk mengawasi penggunaan dan peredaran BBM bersubsidi, sehingga pemanfaatannya sesuai yang diharapkan. “Hasil pertemuan tadi akan kita usulkan ke gubernur, dan jika disetujui akan dibuatkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/ kota,”tandasnya. Angkutan Umum Pembatasan BBM bersubsidi juga menyasar angkutan umum di seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) RI EE Mangindaan, seluruh angkutan umum yang ada di Sulsel dan provinsi lainnya akan melakukan penghematan konsumsi BBM dengan cara diversifikasi ke bahan bakar gas (BBG). Converterkit untuk diversifikasi diupayakan untuk semua angkutan umum tetapi untuk tahap awal diterapkan di Pulau Jawa-Bali.Kemudian selanjutnya baru diberlakukan di Sulsel dan provinsi lainnya.“Pertamina sekarang ini segera siapkan infrastruktur BBG.Kalau Jakarta, Jawa dan Bali sudah, setelah itu baru seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sulsel,” kata menteri asal Manado ini di Rujab Gubernur Sulsel kemarin. Menurut Mangindaan, kesiapan seluruh daerah di Indonesia untuk memakai BBG sangat tergantung dari kesiapan Pertamina untuk menyiapkan sarana dan prasarana, seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).“Penggunaannya di seluruh Indonesia itu tergantung dari kesiapan Pertamina. Yang jelas, ini salah satu cara yang dilakukan pemerintah pusat untuk penghematan konsumsi BBM,”tandasnya. Penggunaan Pelat Merah Dibatasi Pemkab Gowa tak hanya menyetujui pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas para pejabat. Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo mengatakan, pihaknya juga akan membatasi penggunaan mobil pelat merah pejabat di luar jam kerja.“Jika itu dilakukan maka pejabat tidak lagi memakai kendaraan dinas di luar jam kantor,misalnya dipakai jalan-jalan atau bepergian keluar daerah,”kata Ichsan di ruang kerjanya,kemarin. Dia mengungkapkan, kendaraan pelat merah masih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi meski sudah sering kali dilarang.Menurut dia, pejabat cenderung menggunakan mobil dinas karena BBMnya ditanggung pemerintah. Polri Patuhi Instruksi Penghematan Mabes Polri memerintahkan seluruh personel dan anggotanya agar tidak mengisi bahan bakar di SPBU.Mulai kemarin anggota Polri diwajibkan mengisi bahan bakar di SPB kepolisian atau SPBU yang dititipi bahan bakar Polri. Kebijakan ini berlaku untuk kepolisian di wilayah Jakarta, Bekasi,Tangerang, Depok, dan Bogor.Mulai bulan depan kebijakan ini diperluas meliputi Jawa dan Bali. Di luar wilayah itu masih dalam pembahasan. “Tentunya ini disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan BBM dan energi,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution. Dia memaparkan, selama ini SPB milik Polri hanya menyediakan bahan bakar nonsubsidi.“ Jika pun terpaksa harus mengisi di SPBU,itu pun harus tetap membeli BBM nonsubsidi,” ucap Saud. Saud membeberkan, jatah BBM untuk kendaraan dinas polisi berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Mobil dinas yang digunakan pejabat tinggi Polri mendapat jatah 7,5 liter BBM per hari dan mobil patroli dijatah 30 liter per hari.Sementara untuk mobil dinas 2000 cc mendapatkan 12,5 liter per hari. Untuk bus kepolisian dijatah 15 liter per hari dan motor dinas dijatah 2 liter per hari.“Jika kita temukan ada anggota kita yang mengisi kendaraan dinas dengan BBM bersubsidi di SPBU publik, kita akan tanya dan disidang kode etik,”ujarnya. wahyudi/ baharuddin/ helmi syarif  Sumber:  http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499968/

Read More >>

Menhub Jamin Proyek KA Sulsel Berjalan

Sabtu, 02 Juni 2012

MAKASSAR– Proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kota Parepare sepanjang 136 kilometer, akan dimulai 2013, kemarin. Menteri Perhubungan (Menhub) RI EE Mangindaan menegaskan, proyek transportasi kereta api yang dicanangkan di Sulsel mendapat dukungan penuh Pemerintah Pusat. “Dengan memorandum of undertanding (MoU) ini sudah ada langkah yang berlanjut. Nanti akan ada diturunkan tim terpadu untuk mengimplementasikan MoU ini.Ini bukan proyek mimpi, bukan hanya angin surga saja,”tegasnya usai penandatanganan (MoU) percepatan pembangunan proyek kereta api di Rujab Gubernur, kemarin. Tim terpadu yang akan diturunkan ke daerah ini akan melakukan penyiapan sarana dan prasarana bersama Pemprov Sulsel agar bisa direalisasikan segera pada tahun berikutnya. “Jalur ini adalah urat nadi ekonomi. Sektor ini harus menjawab logistik nasional.Saya titip dukungan,terutama penyiapan anggaran. Kalau saya, pasti mendukung,sehingga kami konsepkan sudah ada anggarannya di 2013,” jelas mantan Gubernur Sulut ini. Dia pun meminta kepada anggota DPR RI asal Sulsel agar bisa memperjuangkan anggaran untuk merealisasikan kedua proyek kereta api tersebut. Dalam penandatanganan MoU kemarin,turut dihadiri anggota DPR RI Malkan Amin. Menurut Mangindaan, proyek kereta api ini mutlak harus dilaksanakan setelah penandatangan MoU. Apalagi, proyek tersebut telah dilirik oleh investor dari beberapa negara. “Sudah banyak sekali negara lain mau ikut dalam proyek ini. Seperti Korea, Rusia, dan Jerman. Kelihatannya seperti gula. Insya Allah ini akan jalan terus,”pungkasnya. Hanya saja, dia mengingatkan agar perencanaan kereta api ini harus mengacu pada produksi komoditi utama daerah yang dilaluinya, bukan hanya mementingkan sektor pengangkutan penumpang saja. “Begitu teken, jangan lamalama implementasinya.Eselon I saya kumpul di sini untuk melakukannya sekarang. Kereta api ini juga memiliki masterplan, tak ada pilihan lain dan harus kita wujudkan,” katanya. Mantan Pangdam VIII/Trikora ini menambahkan, selain di Sulsel, proyek kereta api ini juga akan dilakukan di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, sehingga bisa menyambungkan se-Sulawesi. Selain MoU kereta api,Menhub juga meneken MoU pengembangan Pelabuhan Garonggong di Kab Barru sebagai second line Pelabuhan Soekarno- Hatta Makassar. Garongkong didesain menjadi hub keluar masuknya ekspor-impor, serta pertanian, sehingga bisa membagi beban yang ada sekarang di Pelabuhan Soekarno-Hatta. “Untuk Garonggong kita sudah siapkan anggaran diatas Rp40 miliar. Desainnya hebat sekali. Dia akan menampung industri pertambangan dan lainnya yang ada,”tambahnya. Khusus masalah pembebasan lahan, Mangindaan meyakinkan kalau tidak akan menjadi masalah. Sebab, dia yakin masyarakat di Sulsel akan rela menyerahkan lahannya demi kepentingan bersama. Sementara itu,Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, jika proyek kereta api ini direalisasikan, akan berdampak sangat penting bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI) utamanya di Sulsel. Pasalnya, sebagian besar provinsi di KTI bertumpu pada komoditas yang ada di daerah ini. Olehnya itu, dia meminta kepada pemerintah pusat agar bisa mempercepat proyek tersebut. “Kita minta agar ini bisa segera merealisasikan kereta api yang ada di sini.Karena ini juga merupakan konsepsi utama dan unggulan seluruh gubernur di Sulawesi,”akunya. Dalam penandatangan MoU kemarin,turut hadir pula Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Bupati Barru Idris Syukur. Dalam perencanannya, kereta api lintas Makassar-Parepare membutuhkan anggaran senilai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk pembangunan rel di setiap kilometernya. Nilai ini sudah termasuk dengan biaya pembuatan stasiun di lima kabupaten/kota yang dilaluinya. Taksiran biaya Rp20 miliar per kilometer ini juga belum termasuk anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api. Khusus pembebasan lahan,ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota yang dilalui alat transportasi massal ini. ● wahyudi    Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499906/

Read More >>

Menhub : Kereta Api di Sulsel Hampir Terwujud

Sabtu, 02 Juni 2012

MAKASSAR - MOU KERETA API SULAWESI. Menteri Perhubungan, Edward Ernest Mangindaan (kiri) menandatangani pembangunan kereta api Sulawesi di saksikan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) di Makassar, Sulsel, Jumat (1/6). (FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)

 

Makassar  - Menteri Perhubungan Ever Ernest Mangindaan di Makassar menyatakan transportasi massal jenis kereta api hampir terwujud di Sulawesi Selatan.

"Sulsel menjadi salah satu prioritas pembangunan jalur kereta api," katanya di sela penandatanganan MoU pembangunan Kereta Api Lintas Makassar - Pare dan Maminasata, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat.

Dalam Mou tersebut yang ditandatangani beserta Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, antara lain, membentuk tim kelompok kerja yang melibatkan tenaga ahli. Selanjutnya, MoU akan ditindaklanjuti melalui perjanjian pelaksanaan dan pihak kedua Pemprov Sulsel mengikutsertakan Pemkab dan Pemkot di Sulsel.
Proyek pembangunan kereta api, kata dia, direalisasikan pada 2013 mendatang. Pembangunan jalur transportasi darat tersebut harus segera direalisasikan untuk mendukung distribusi logistik secara nasional.

Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) ini berharap, pengoperasian kereta api lintas Sulawesi itu memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk dijadikan sebagai tenaga kerja baik dalam hal pengerjaan maupun pada saat pengoperasian.
"Saya berharap SDM yang dipakai tentunya dari daerah sini, selain membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Kita harus membuka kesempatan kepada masyarakat yang lebih banyak," tuturnya.

Mengenai dengan anggaran, mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu II ini enggan menyebut berapa besaran anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan lintasan kereta api tersebut.
"Jumlahnya saya tidak tahu karena lintasan yang dibuat akan saling berkaitan dengan yang lain. Harus ada akses ke pelabuhan dan bandara. Begitupun dengan kereta api lintas Mamminasata yang akan saling terintegrasi. Nah, ini baru mau kita hitung," jelasnya.

Untuk tahap awal, lanjutnya, transportasi massal ini akan melayani rute Makassar-Parepare sejauh 136 kilometer. Hal itu sejalan dengan penawaran Pemerintah Pusat kepada Pemprov Sulsel. Sementara untuk kabupaten/kota yang terlewati jaringan rel, harus turut terlibat dalam proses pembebasan lahan.

Rencananya, jalur kereta api tersebut akan dibangun di sepanjang pesisir pantai barat Sulsel. Hal tersebut dilakukan agar biaya pembangunan tidak mahal, sebab dibutuhkan lahan selebar 50 meter dengan jarak tempuh sejauh 136 kilometer.

Informasi yang dihimpun, pembangunan rel kereta api melintasi Makassar - Pare pare berada di lima Kabupaten/kota seperti Makassar, Maros, Pangkep, Barru dan Pare-pare untuk anggaran awal senilai Rp20 miliar-Rp30 miliar.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pengembangan pembangunan di Sulsel, bukan hanya untuk Sulsel semata. Tetapi, untuk 14 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Jadi wajar kalau kereta api direalisasikan disini," katanya.
Ia menambahkan, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sudah sangat padat, airport juga begitu. Jumlah kendaraan roda dua dan empat terus bertambah secara signifikan dan tidak sebanding dengan penambahan atau perluasan jalan raya. (T.KR-DF/R010) 

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39305/menhub--kereta-api-di-sulsel-hampir-terwujud

Read More >>

Pemprov Usul 1.885 Formasi CPNS 2013

Jumat, 01 Juni 2012 

MAKASSAR, - Badan Kepegawaian Daerah Sulawei Selatan (BKD Sulsel) segera mengajukan formasi penerimaan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel untuk tahun 2013 nanti. BKD Sulsel meminta kuota 1.885, terdiri atas 526 untuk tenaga medis dan 1.359 tenaga teknis.
Kepala BKD Sulsel, A Murny Amien Situru, mengatakan, usulan formasi tersebut secepatnya diajukan ke Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pengusulan dilakukan setelah tujuh persyaratan untuk penerimaan CPNS lingkup pemprov telah dirampungkan.
“Untuk formasinya itu akan ada kita terima sekitar 1.885 orang. Kita kirim surat untuk penerimaan itu yang ditandatangi Pak Gubernur. Jadi penerimaan ada 1.885 terdiri dari tenaga medis sekitar 526 orang dan tenaga teknis 1.359. Persyaratan yang diminta sudah selesai,” jelas A Murny di ruang kerjanya, Kamis, 31 Mei.
Ketujuh syarat sebelum mengusulkan formasi, yakni melakukan laporan perhitungan kebutuhan pegawai, uraian jabatan, laporan analisis beban kerja, peta jabatan, daftar urut kepangkatan, laporan redistribusi, serta proyeksi lima tahun ke depan.
Menurut Murny, formasi itu sisa menunggu tanda tang­an Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
“Ini tinggal ditandatangani Pak Gubernur.  Secepatnya akan kami ajukan karena tidak boleh lewat dari bulan Juni 2012. Kapan sudah lewat dari bulan Juni baru diajukan untuk penerimaan tahun depan, maka itu akan masuk dalam formasi penerimaan tahun 2014,” terangnya.
ih jauh, A Murny berharap agar usulan formasi tersebut tidak lagi dikurangi oleh pemerintah pusat, lantaran jumlah tersebut saat ini masih butuh pegawai. “Kami berharap agar disana jumlah ini tidak dipotong,” harapnya.
Diketahui sebelumnya, terkait pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, soal penerimaan CPNS kembali dibuka tahun 2012 yang mencapai 60 ribu orang di seluruh Indonesia
Sebab itu, BKD Sulsel telah memastikan tidak ada penerimaan CPNS umum sampai akhir 2012 ini, saat melakukan konsultasi langsung ke Kemenpan- RB.
A Murny mengaku, keterangan Menpan-RB, Azwar Abubakar yang akan menerima 60.000 CPNS di seluruh daerah di Indonesia dikhususkan untuk  honorer K1 dan K2.
Hal ini ditegaskan Murny setelah pihaknya melakukan konsultasi langsung ke Kemenpan- RB pada akhir pekan lalu. Dia sengaja me­ngirim tim untuk memastikan keterangan menteri tersebut.

BKD Terbaik
Terkait kinerja BKD Sulsel, baik soal administrasi PNS dan prestasi program kerjanya, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut, BKD Sulsel kembali menerima penghargaan pelayanan terbaik untuk administrasi kepegawaian di luar Pulau Jawa.
Penghargaan ini diterima BKD Sulsel dalam dua tahun beruntun, yakni 2011 dan tahun 2012 ini.
Kepala BKD Sulsel, A Murny Amien Situru, di kantornya, kemarin, menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam rangka BKN Awards Tahun 2012.
“Jadi penghargaan ini diberikan dalam rangka BKN Awards yang setiap tahun diberikan. Pemerintah Sulsel sudah dua tahun berturut-turut mendapatkan peringkat pertama bidang kepegawaian. Penghargaan ini diraih berdasarkan penilaian sejumlah item, tentang pengelolaan kepegawaian,” jelas Murny.
Dalam penilaian tersebut, lanjut dia, di antaranya perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, kebijakan rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan dan akuntabel, kebijakan karir dan mutasi pegawai, penegakan disiplin pegawai, pengelolaan manajemen kepegawaian, serta integritas dan keterbukaan informasi kepegawaian.
“Berdasarkan penilaian itu, Sulsel peringkat pertama, dan ini merupakan penilaian kinerja kita dalam hal pengelolaan kepegawaian. Makanya, kemarin saya ke Jakarta karena kita mendapatkan penghargaan itu,” ujarnya. (eky/ism/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/pemprov-usul-1885-formasi-cpns-2013

Read More >>

BNI Bersedia Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Sulsel

Jumat, 01 Juni 2012

Makassar - Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo menyatakan banknya bersedia memfasilitasi pengembangan agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan, bila sudah mendapat gambaran yang jelas mengenai visi dan arah dari pemerintah daerah.

"Kami bisa memfasilitasi program-program pemerintah karena kawasan timur bagi saya penting. Banyak yang harus kita fasilitasi, cuma lagi-lagi 'kan arahannya itu dari masing-masing kepala daerah. Visinya dan arahnya ke mana," katanya dalam pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Kamis.

Dengan demikian, lanjut dia, pimpinan BNI pusat memperoleh gambaran yang kemudian akan diteruskan ke pimpinan wilayah.

"Seperti tadi yang kita bicarakan, agribisnis. Ada beberapa yang sudah kita fasilitasi dan kita diberitahu lagi ada industri "packaging" (kemasan), kita juga pikirkan," ujarnya.

Setelah pertemuan dengan Gubernur, ia dan rombongan pimpinan BNI melanjutkan kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin (Unhas).



Di Unhas, Gatot menyampaikan kuliah umum, memyerahkan beasiswa dan meluncurkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI. Dari Unhas rombongan direksi kemudian mengunjungi Kawasan Industri Makassar. (T.KR-RY/A013)


Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39272/bni-bersedia-fasilitasi-pengembangan-agribisnis-sulsel

Read More >>

Wagub Minta Wisata Toraja Diprioritaskan

JUMAT, 01 JUNI 2012 10:27

Tana Toraja merupakan obyek wisata yang terkenal hingga ke manca negara dengan kekayaan budayanya. Kabupaten yang terletak sekitar 350 km sebelah Utara Kota Makassar ini sangat terkenal dengan bentuk bangunan rumah adatnya dan pesta kematian bernama rambu solo.

Rumah adat bernama tongkonan, atapnya terbuat dari bambu yang dibelah dan disusun bertumpuk, namun saat ini banyak juga yang menggunakan seng. Tongkonan ini juga memiliki strata sesuai derajat kebangsawanan masyarakat seperti strata emas, perunggu, besi dan kuningan.

Even menarik di kawasan wisata ini yaitu ada­nya upacara pemakaman jenazah (rambu solo) dan rambu tuka (pesta syukuran) yang merupakan kalender tetap tiap tahun. Selain even tersebut, para pengunjung bisa melihat dari dekat obyek wisata budaya menarik lainnya seperti penyimpanan jenazah di penampungan mayat berbentuk “kontainer” ukuran raksasa dengan lebar 3 meter dan tinggi 10 meter serta tongkonan yang sudah berusia 600 tahun di Londa, Rantepao.

Untuk menuju Tana Toraja yang mengagumkan ini terdapat jalur penerbangan domestik Makassar - Tanah Toraja yang saat ini hanya sekali seminggu dan memakai pesawat kecil berpenumpang delapan orang, yang memakan waktu 45 menit dari Bandara Hasanuddin Makassar. Jika lewat darat, perjalanan yang cukup melelahkan ini membutuhkan waktu selama tujuh hingga 10 jam.

Karena kemampuan itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang meminta agar upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk mengembangkan sektor pariwisata Sulsel bisa lebih diperioritaskan pada pembangunan wisata di Tana Toraja.

Hal itu disampaikan Agus di depan Direktur Pencitraan Indonesia Ditjen Pemasaran Pariwisata, Esthy Reko Astuti, saat membuka Rakornis perencanaan bidang pemasaran pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Hotel Quality Makassar, Kamis, 31 Mei.

“Saya minta kepada Kementerian Pariwisata melalu Ibu Esthy agar membantu mengembalikkan kejayaan wisata Tator lewat pemasaran pariwisata yang gencar dilakukan oleh Kementerian Pariwisata,” kata Agus kemarin.

Menurut Agus, Tator merupakan potensi wisata Sulsel yg patut dibanggakan dan di kemabngkan karena memiliki adat istiadat yang sangat unik, dan karakter alam yang spesifik. “Sebab itu, saya kira  untuk pengembangannya harus ditangani secara serius dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga mengatakan bahwa kegiatan pemasaran pariwisata itu harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat sehingga bisa membuat konsumen wisatawan tahu dan mengerti tentang produk pariwisata yang dipasarkan itu.

Lebih jauh, Agus yakin jika pemasaran pariwisata dikemas dengan baik melalui perencanaan yang matang, maka itu akan menjadikan produk yang dipasarkan akan memiliki nilai lebih serta memiliki aksebilitas.

“Kalau itu kita bisa lakukan, maka Sulsel akan menjadi penyangga pilar pertumbuhan Pariwisata di Indonesia timur,” tandasnya. (eky/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/wagub-minta-wisata-toraja-diprioritaskan

Read More >>

Pertamina Jangan Jalan Sendiri

Kamis, 31 May 2012

MAKASSAR– Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta kepada PT Pertamina Region VII Makassar agar tidak jalan sendiri dalam pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah ini.  Menurutnya, BUMN harus lebih banyak melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/ kota serta provinsi agar seluruh permasalahan kuota dan pengaturan penyaluran BBM bisa dipecahkan bersama. Hal ini diungkapkan Syahrul menyikapi mulai menipisnya kuota BBM bersubsidi di Sulsel dalambeberapabulanke depan. “Saya mintaPertaminatakjalan sendiri. Harus terintegrasi dengan kabupaten dan kota, serta provinsi,supaya kita semua paham situasi yang ada,”katanya. Saat disinggung mengenai mulai menipisnya kuota BBM bersubsidi di Sulsel, mantan Bupati Gowa dua periode ini mengaku, persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Sulsel, tetapi hampir merata di seluruh daerah di Tanah Air. Karena itu, dia memerintahkan kepada Sekprov Sulsel Andi Muallim untuk mengambil langkah-langkah jika hal tersebut terjadi di Sulsel. “Besok (hari ini) saya minta Sekprov (A Muallim) merapatkan apa-apa saja yang akan kita lakukan. Harus ada agenda yang dibangun, dan kita harus bijaksana untuk mencari jalan keluar terbaik,”bebernya. Namun, dia kembali mengingatkan untuk membicarakan permasalahan ini dengan seluruh pihak-pihak yang terkait. Sebelumnya, Pemprov Sulsel berencana membentuk tim khusus untuk mengendalikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di 24 kabupaten/ kota. Tim ini nantinya terdiri dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel serta PT Pertamina Region VII Makassar. Selain itu,beberapa instansi terkait juga dilibatkan dalam tim tersebut.Tim ini nantinya mengatur pendistribusian serta mengawal pembagian BBM bersubsidi agar merata di kabupaten/kota. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) Region VII memprediksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan melebihi dari kuota yang ditetapkan 2,99 juta kilo liter (KL) dalam tahun ini. Pertumbuhan konsumsi diperkirakan lebih dari 15% dengan melihat ritme penggunaan. “Tadinya kami hanya dapat kuota 2,8 juta KL, tetapi kemudian ada penambahan 7% sehingga menjadi 2,99 juta KL saat ini.Kami prediksi,penggunaan BBM bersubsidi akan lebih 15% hingga akhir tahun ini, karena per bulan pemakaian BBM selalu lebih 15%,” papar General Manager (GM) Fuel Retail Marketing Region VII (Sulawesi) PT Pertamina Adi Nugroho,kemarin. Meski pemakaian BBM di regionSulawesiselalulebih15% per bulan, tetapi hingga kini belum ada keinginan dari pemerintah untuk menambah kuota yang telah ditetapkan.Karena itu,untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi disemua daerah, pemerintah menggunakan sistem pengendalian. Tambahan Kuota BBM Bersubsidi Kalimantan Akhirnya Disetujui  Pemerintah akhirnya menyetujui penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Kalimantan. Pasokan untuk wilayah tersebut akan diambilkan dari BBM bersubsidi cadangan pemerintah sebesar 2,5 juta kiloliter (kl) dari total kuota BBM nasional sebesar 40 juta kl. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memahami permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan. Menurut dia, antrean panjang yang terjadi dua bulan terakhir akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, yakni mencapai 7–8%, yang juga diikuti pertumbuhan kendaraan yang mencapai 30% per tahun.Akibatnya, konsumsi BBM pun membengkak. “BBM bersubsidi itu 40 juta kl,itu 2,5 juta kl dibintangi tidak boleh keluar.Kita akan tambahkan beberapa ke Kalimantan,” jelas Jero Wacik dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta kemarin. Keputusan itu diambil setelah Jero Wacik bertemu dengan gubernur se-Kalimantan untuk menyelesaikan solusi kekurangan BBM di wilayah tersebut yang berujung blokade lalu lintas batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan.Pemerintah pusat dituntut secepatnya mencari solusi karena blokade tersebut bisa mengancam suplai batu bara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (persero). Dalam pertemuan itu hadir Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin,Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya,Wakil Gubernur KalimantanTengah Achmad Diran, dan Ketua Bappeda Kalimantan Timur Rusmadi. Selain itu hadir pula Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Andy Noorsaman Someng,Kepala Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) R Priyono, dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Selain menambah kuota BBM bersubsidi, pemerintah juga berkomitmen menambah BBM nonsubsidi yang tidak terbatas di perbatasan Kalimantan karena saat ini masyarakat perbatasan mendapatkan BBM dari Malaysia dengan harga Rp15.000 per liter. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menyambut baik penambahan kuota BBM tersebut. Dia menyebut tambahan kuota kira-kira 5% ke atas. “Ini merupakan kabar baik buat masyarakat Kalimantan. Harapan kami agar hal ini tidak dipolitisasi,”katanya. Anggota Komisi VII Satya W Yudha menilai keputusan pemerintah meminta penambahan kuota BBM bersubsidi melanggar UU APBN 2012.“Seharusnya pemerintah menekan besaran subsidi BBM dengan memberantas penyelundupan dan penimbunan BBM bersubsidi,” kata dia kepada SINDOdi Jakarta kemarin. wahyudi/ rahmat hardiansya/ nanangwijayanto/ant  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499465/

Read More >>

UN Sulsel Peringkat Pertama

Kamis, 31 Mei 2012

Kelulusan Capai 99,9 Persen 

MAKASSAR,  -- Posisi Sulsel peringkat pertama hasil Ujian Nasional (UN) jenjang pendidikan SMP terbayang di depan mata. Persentase kelulusan UN SMP se Sulsel mencapai 99,99 persen.
Siswa SMP peserta UN 2012 akan mengetahui hasil ujiannya pada 2 Juni mendatang. Hasil ujian yang diterima Rabu, 30 Mei, telah didistribusikan Dinas Pendidikan Sulsel ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota, kemarin.

Dinas Pendidikan Sulsel melansir jumlah siswa tidak lulus UN sebanyak 205 orang dari total peserta sebanyak 135.738 orang. Kelulusan UN SMP tahun ini meningkat 0,16 persen dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar 99,83 persen.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Abdullah Jabbar optimis Sulsel peringkat pertama UN secara nasional. Hasil pemeriksaan lembar jawaban komputer peserta UN se Sulsel diterima Dinas Pendidikan Sulsel, Rabu, 30 Mei.
Sebenarnya, jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 263 orang. Hanya saja, Dinas Pendidikan masih berpeluang mengatrolnya dengan melakukan perbaikan nilai 58 peserta UN dari beberapa daerah.

Kegagalan sementara 58 siswa peserta UN ini disebabkan tidak lengkapnya penilaian Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan nilai rapor siswa. Nilai UAS siswa dari sekolah belum terdata di Kementerian Keuangan dan masih berpeluang dilakukan perbaikan.

Ketidaklulusan tertinggi berada di Makassar sebanyak 98 orang dari jumlah peserta 20.636 siswa. Menyusul, Toraja Utara tidak lulus 30 orang dari 4.675 peserta, Bone 24 siswa dari 11.535 peserta, serta Maros 16 orang tidak lulus dari 5.335 peserta, Gowa tidak lulus 13 siswa dari 10.230 peserta Barru 10 orang dari 3.032 peserta. Kabupaten lainnya di bawah 10 orang.

Jabbar mengungkapkan, perolehan total nilai UN tertinggi diraih Bulukumba dengan nilai 33,87. Disusul Sidrap, Soppeng, Wajo dan Luwu, Palopo. Kota Makassar berada di peringkat kesembilan perolehan nilai tertinggi sebesar 32,72.

Bila pada UN SMA mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terendah nilai totalnya, jenjang SMP justru lebih baik dari Bahasa Indonesia. Nilai total mata ujian Bahasa Indesia 8,11 dan Bahasa Inggris 7,70. Nilai tertinggi pada Matematika 8,26 dan IPA 8,23.

Jabbar mengklaim, kelulusan UN SMP yang mencapai 99.99 persen merupakan dampak positif program Pendidikan Gratis. Dari 14 item yang dibiayai program Pendidikan Gratis, 13 di antaranya untuk membiayai tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Hanya satu item dari 14 item itu untuk menunjang kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Sulsel meraih predikat juara umum nasional guru berprestasi pada 2011 lalu. Prestasi ini membuktikan guru yang berkualitas menghasilkan siswa yang berkualitas pula. (rif/sil)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120530232452-un-sulsel-peringkat-pertama

Read More >>

Investasi Asing Sulsel Terbesar Keempat

Kamis, 31 Mei 2012 

MAKASSAR, - Realisasi investasi asing di Sulsel di triwulan pertama tahun 2012 tercatat terbesar ke 4 di Indonesia. Data di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel menyebutkan nilainya mencapai 415 juta US Dollar.

Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal (BKPM) Daerah Sulsel, Sukarniaty Kondolele di Makassar, Rabu, mengatakan, investasi asing yang masuk diantaranya bergerak di sektor perkebunan, industri mineral, perdagangan, dan jasa dengan jumlah enam proyek.

Realisasi penanaman modal asing (PMA) tersebut berdampak naiknya posisi Sulsel dari 20 besar ke 5 besar. BKPMD Sulsel optimistis target yang ditetapkan sebesar 100 juta US Dollar hingga akhir tahun ini akan tercapai.

"Salah satu upaya yang ditempuh yakni mengintensifkan promosi," ujarnya.

Terkait infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan investasi, Sukarniaty mengaku, telah terpenuhi secara maksimal. Salah satunya yakni penambahan daya listrik baru tahun ini hingga 331 mega watt yang berasal dari pembangkit listrik di Jeneponto, Poso, dan Enrekang.

Sementara untuk kondisi infrastruktur jalan, investor baru yang menanamkan modalnya di Sulsel tidak pernah mempermasalahkannya Ia menegaskan hanya tiga hal yang selama ini dipertanyakan investor. Diantaranya kontribusi pemerintah dalam bentuk insentif seperti penyediaan lahan, keringanan pajak, dan kemudahan pengurusan perizinan.(*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/05/31/investasi-asing-sulsel-terbesar-keempat

Read More >>

Realisasi PMA Sulsel Capai US$415 Juta

Kamis, 31 May 2012 13:29

Terbaik Keempat di  Indonesia
 
MAKASSAR,  — Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sulsel pada triwulan pertama tahun 2012 ini, disebutkan secara nasional telah menduduki posisi ke-empat di Indonesia.
Ini berdasarkan pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel menyebutkan, realisasi tersebut nilainya mencapai US$415 juta.
Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal BKPMD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, menjelaskan, dari total investasi asing yang masuk itu, diantaranya bergerak pada sektor perkebunan, industri mineral, perdagangan, dan jasa dengan jumlah sebanyak 6 proyek.
“Realisasi PMA ini tentu berdampak pada naiknya posisi Sulsel dari 20 besar ke posisi 5 besar,” terang Sukarniaty Kondolele, di kantor gubernur, Rabu, 30 Mei.
Bahkan, lanjut Sukarniaty, pihaknya tetap optimis bahwa target yang ditetapkan sebesar US$100 juta  sampai pada batas akhir tahun 2012 ini, akan tercapai. Hingga saat ini, beberapa upaya telah dilakukannya untuyk mencapai target itu, salah satunya yakni dengan mengintensifkan promosi .
Apalagi, masih kata dia, berbagai infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan in­vestasi di Sulsel sejauh ini telah terpenuhi secara maksimal.
Misalnya, adanya penambahan daya listrik baru tahun 2012 ini yang mencapai 331 mega watt, masing-masing berasal dari pembangkit listrik di Jenepon­to, Poso, dan Enrekang.
Terkait kondisi jalan, pihaknya mengaku bahwa hingga saat ini para investor baru yang menanamkan modalnya di Sulsel tidak pernah mempermasalahkan hal itu. “Selama ini hanya ada 3 hal yang biasa dipertanyakan investor. Misalnya, soal kontribusi pemerintah dalam bentuk insentif seperti penyediaan lahan, keringanan pajak, serta kemudahan pada proses pengurusan perizi­nan,” ujarnya.
Selain itu, Sukarniaty juga mengungkapkan untuk posisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan pertama tahun 2012 ini, diakuinya baru mencapai sekitar Rp765 juta. Dengan kondisi itu, membuat posisi Sulsel secara nasional turun menjadi 10 dari sebelumnya berada pada posisi ke-6.
Meski begitu, pihaknya mengaku tetap optimis PMDN ini akan mengalami peningkatan lantaran ditunjang dengan kemudahan pengurusan izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Khusus PMDN, sejumlah investasi yang masuk di antaranya dari sektor peternakan, industri makanan, industri kertas, dan listrik dengan jumlah seba­nyak 9 proyek. (eky/mri)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/realisasi-pma-sulsel-capai-us415-juta

Read More >>

Pemprov-BNI Kerjasama Bangun Industri Pengolahan

KAMIS, 31 MEI 2012

MAKASSAR, --Pemprov Sulsel dan Bank Negara Indonesia (BNI) akan bekerjasama untuk mempercepat pembangunan industri pengolahan di Sulsel. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Utama BNI Pusat Gatot M Suwondo, di rumah jabatan gubernur, Kamis (31/5).

"BNI harus bisa mensupport pembangunan industri di Sulsel, jangan sampai peluangnya diambil bank lain," kata Syahrul.

Syahrul mengungkapkan, di Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru sementara diperluas. Sehingga, ke depannya akan jadi pelabuhan ekspor impor. Di tempat tersebut juga akan dibangun gudang pupuk terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI)yang mampu menampung 800 ribu ton per tahun. Tidak hanya itu, Pelabuhan Untia juga sementara dikembangkan.

"Ke depannya, infrastruktur pelabuhan akan sangat mendukung sehingga arus perdagangan akan berjalan lancar," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk pengembangan potensi daerah, dirinya menganut sistem pengembangan ekonomi klasik tradisional ke modern industrial. Komoditas yang dihasilkan Sulsel diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan.

"Daripada dijual curah, nilai tambahnya lebih ada kalau dipacking dulu. Dan pasar ternyata lebih happy juga menerima produk kita," tuturnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menuturkan, beberapa komoditas Sulsel yang bisa dikembangkan dalam industri pengolahan, antara lain, kakao, rumput laut, jagung, dan masih banyak lagi komoditas lainnya. Bahkan, BNI sudah membiayai petani rumput laut di Sulsel dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Hasilnya itu bisa diukur," ujarnya.

Ia menambahkan, ke depannya, ia telah menyusun konsep agar masyarakat, khususnya petani dan nelayan memiliki rekening tabungan. Sehingga, pendapatan atau penghasilannya bisa diukur.

"Saya harapkan, ke depannya kerjasama antara BNI dan Pemprov Sulsel bisa dalam skala lebih besar lagi. BNI support dalam pendanaan untuk pembangunan industri pengolahan," harapnya.

Sementara, Direktur Utama BNI Pusat, Gatot M Suwondo, menyambut baik tawaran Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo. Gatot mengaku siap mendukung dan memfasilitasi pengembangan potensi daerah Sulsel melalui pembangunan industri pengolahan.

"Kita selalu koordinasi, yang pertama saya temui memang gubernur untuk memahami arah pengembangan daerah. Setelah itu, baru saya beri arahan ke BNI wilayah. Ada beberapa yang sudah kami fasilitasi," terangnya. (Dewi)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/pemprov-bni-kerjasama-bangun-industri-pengolahan

Read More >>

Sulsel Lampaui Target MDGs

Rabu, 30 Mei 2012 

Dok/Fajar
Agus Arifin Nu'mang

MAKASSAR,  -- Penekanan angka kematian ibu dan bayi signifikan dalam empat tahun terakhir. Target maksimal Milenium Development Goals (MDGs) pada 2015 juga sudah berhasil dilampaui.

WAKIL Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, angka kematian ibu hanya 76 per 1000 kelahiran. Sementara kematian bayi mampu ditekan sampai lima per 1000 kelahiran bayi.

"Target MDGs ditetapkan paling tinggi 102 per 1000 kelahiran pada 2015 mendatang. Artinya, Sulsel sudah melampaui sangat jauh target MDG's yang ditetapkan sejak program Kesehatan Gratis dilaksanakan," kata Agus saat menerima tim USAid, Selasa, 29 Mei.

Chief of Party Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dari USAid, Anne Hyre mengatakan, USAid menetapkan Kabupaten Pinrang percontohan program EMAS. Tenaga pendamping memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan agar angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan lebih maksimal.

Tenaga kesehatan ini diberi pemahaman atau pengetahuan tentang tata cara menangani ibu melahirkan. Pola hidup sehat juga akan diberikan kepada ibu hamil.

Penetapan Pinrang sebagai percontohan bagian dari 30 kabupaten/kota se Indonesia. USAid juga menunjuk enam provinsi sebagai pilot project program EMAS. Program ini dilaksanakan dengan dana USD55 juta selama lima tahun. (harifuddin)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120529231615-sulsel-lampaui-target-mdgs

Read More >>

Ribuan Keluarga Korban Banjir Terima Bantuan

Selasa, 29 Mei 2012

BELOPA – Sekitar 22.000 keluarga korban banjir di empat kecamatan di Kabupaten Luwu menerima bantuan logistik dari Pemerintah Provinsi Sulsel kemarin. Bantuan yang diterima korban banjir di Suli, Suli Barat, Larompong dan Larompong Selatan ini berupa bahan makanan dan minuman, pakaian layak pakai, dan obat-obatan. Korban banjir di empat kecamatan ini mencapai 20.000 kepala keluarga. “Kami berterima kasih kepada Gubernur Sulsel yang menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Luwu ini.Apalagi, sekitar 22.000 keluarga korban banjir memang sangat butuh bantuan,” ujar bupati Luwu Andi Mudzakkar saat menerima bantuan Pemprov Sulsel dari Kepala Seksi Bencana Alam Dinas Sosial Sulsel, Andi Rahman Saleh, di Belopa kemarin. Menurut Cakka,Pemkab masih mendata total kerugian akibat banjir bandang yang terjadi Kamis(24/5) lalu,termasukmendata berbagai infrastruktur publik yang rusak.“Khusus kerusakan infrastruktur publik ditaksir mencapai Rp6 miliar,” kata Cakka. Terserang Penyakit Warga korban banjir di 33 desa di tujuh kecamatan di Luwu Utara (Lutra) mulai terserang penyakit seperti diare, gatal-gatal,dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Sejumlah warga mulai memadati Puskesmas Kecamatan Malangke Barat dan Puskesmas Bonebone kemarin. “Umumnya keluhan warga yang datang berobat adalah diare dan penyakit kulit seperti gatal-gatal,” ujar Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas Bonebone Khaerul,kemarin. Banjir di Lutra ini terjadi pada Jumat (25/5). Banjir merendam ratusan rumah warga, sarana pendidikan dan tempat ibadah. Pemkab Lutra belum mendata jumlah kerugian material akibat banjir ini. ● chaerul baderu/ abdul aziz  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/498632/

Read More >>

Sulsel Jadi Pusat Industrialisasi Udang KTI

Selasa, 29 Mei 2012

JAKARTA,  -- Sulawesi Selatan, bakal menjadi pusat industrialisasi udang di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C Sutardjo, Senin, 28 Mei di Jakarta.

Menurut Sharif, industrialisasi udang akan dilakukan secara bertahap dari 2012 sampai 2014. Diawali dari kawasan Pantai Utara Jawa yang mencakup empat provinsi di Jawa dan Banten. Untuk Provinsi Banten, akan dilakukan di Kabupaten Tangerang dan Serang Provinsi Banten, sementara di Provinsi Jawa Barat berlokasi di Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon.

Kemudian di Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Kabupaten Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Demak, Jepara, Pati dan Rembang. Terakhir di Provinsi Jawa Timur yakni Kabupaten Tubang, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. Selanjutnya akan dikembangkan di Pulau Sulawesi yakni di Sulsel, dan Sumatera.

Sharif menambahkan, produksi benih udang pada 2011 mencapai 30,2 miliar ekor, terdiri dari 11,1 miliar benih windu, 19,1 miliar benih vaname. Seiring dengan itu, produksi Induk udang pada 2011 mencapai 1.162.000 ekor, terdiri dari 242 ribu ekor udang windu, dan 1.381.000 udang vaname. Ini didukung hatchery skala besar milik swasta sebanyak 24 unit dan HSRT sebanyak 4.545 unit.

Hingga saat sebut Sharif, jumlah Hatchery udang yang bersertifikat berjumlah 49 unit, tersebar di Sumatera Utara (Sumut), Lampung, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, NTB dan Sulsel. Pada 2011, terdapat 570 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan 150 Unit Pengolahan Udang (UPU), dengan kapasitas antara 40-50 persen.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga memfasilitasi dan menggalang dukungan dari berbagai instansi kelembagaan terkait, di antaranya pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan Perusahaan Listrik Negara. Kementerian PU, turut andil dalam rehabilitasi dan revitalisasi tambak primer dan sekunder. Pada 2012, Kementerian PU telah menyiapkan dana Rp99 miliar. (asw) 

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120529114019-sulsel-jadi-pusat-industrialisasi-udang-kti

Read More >>

Gubernur Resmikan Proyek Getarbangdes

SELASA, 29 Mei 2012 

Bulukumba, – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meresmikan beberapa proyek Gerakan Terpadu Pembangunan Pedesaan (Getarbangdes), pada acara Getarbangdes Bulukumba, yang dilaksanakan di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Senin, 28 Mei.

Adapun proyek yang diresmikan adalah sejumlah kegiatan getarbangdes tahun 2011 dengan total anggaran sebesar Rp171,39 miliar. Antara lain, penyelesaian poros Makassar-Sinjai, poros Bira-Bulukumba, pengerukan dan perluasan pelabuhan Bira, perluasan pelabuhan Leppe’E, review DED Bendung Bayang-bayang, pemba­ngunan 3 unit embung baru, rehab irigasi Bonto Nyeleng dan berbagai infrastruktur lainnya.

Disamping itu, ada pula pencanangan dimulainya proyek getarbangdes tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp213,25 mi­liar. Sehingga, total keseluruhan dana getarbangdes yang diterima Kabupaten Bulukumba sebesar Rp385,64 miliar dan merupakan alokasi dana getarbangdes tertinggi di kawasan selatan-selatan.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur Sulsel juga menye­rahkan sejumlah paket bantuan. Yakni, bantuan ternak, bibit pa­ngan, perkebunan, kehutanan, perika­nan, koperasi, rumput laut, dan lain-lain.

Gubernur mengatakan, semua pihak ingin melihat Bulukumba maju dan makin baik. Karenanya, kehadiran program getarbangdes merupakan bagian dari upaya membangun komitmen nurani, hari ini harus lebih baik dari kemarin.

“Kita harus punya komitmen, yang baik-baik itu harus dilanjutkan. Hari esok harus lebih baik dari hari kemarin dan hari ini,” kata Syahrul.

Menghadirkan kehidupan yang lebih baik, lanjutnya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, hadirkan pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat. Pemerintahan yang baik tidak meladeni dirinya sendiri.

“Hanya dengan pemerintahan yang baik, yang bisa mengantar sebuah daerah berkembang lebih maju. Pemerintahan yang baik, selalu bisa menemukan harapan-harapan rakyat,” ujarnya.

Syarat lainnya, kata mantan Bupati Gowa dua periode itu, jika hadir produksi kehidupan dan aktifitas yang produktif. Pedagang ma­suk di daerah tanpa ragu-ragu. Para petani, peternak, dan nelayan tidak ada kecemasan dan ketakutan.

“Jika pedagang masuk, akan hadir akselerasi ekonomi yang tinggi.Karenanya, pedagang sa­ngat dibutuhkan untuk memberikan nilai tambah terhadap suatu barang dan jasa. Pedagang akan masuk kalau suasana aman, damai, tentram, dan teratur,” terangnya. (rls)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/daerah/gubernur-resmikan-proyek-getarbangdes

Read More >>

Wagub Membuka Seminar Menggali Potensi Ekonomi Sulsel

Sel, 29/05/2012 

Ada sejumlah investasi bisnis di Sulawesi Selatan yang akan ditawarkan kepada para investor negara Eropa Timur dan Tengah. Diantara Investasi bisnis tersebut adalah, pengembangan beras organik, industri pengeringan (dryer) dan gudang, pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian seperti rumput laut, kakao, pengalengan daging serta budidaya perairan. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang, dalam acara seminar Menggali Potensi Ekonomi Sulsel dan Memanfaatkan Peluang Pasar non Tradisional Negara Eropa Tengah dan Timur, yang berlangsung di Hotel Imperial Aryaduta, Senin, 28 Mei 2012.

Menurut Agus Arifin Nu’mang, ada juga pengolahan nikel, mangan, biji besi dan panas bumi. Selain itu, juga ada investasi pembangunan infrastruktur jalan. Untuk itu diharapkan, dengan adanya seminar ini, perdagangan lintas Sulawesi Selatan dengan negara-negara Eropa akan terus ditingkatkan. Sehingga pengusaha Sulawesi Selatan dapat berinteraksi dengan negara-negara Eropa.

Sementara Deputi Direktur I Kementerian Luar Negeri, Berlian Napitupulu mengatakan, seminar tersebut merupakan misi Kemenlu dalam menjalankan diplomasi ekonomi kedua sisi, dalam negeri dan ke luar negeri. Dalam negeri, Kemenlu melihat sejumlah daerah memiliki potensi ekonomi. Salah satunya, Sulawesi Sulawesi ini sebagai produsen kakao terbesar di Indonesia. Sedangkan negara-negara di Eropa Tengah dan Timur, merupakan pemakai dan pengguna cokelat dalam kehidupan sehari harinya. Negara Eropa Timur juga negara yang kaya di bidang minyak dan gas serta teknologi dan juga alat-alat berat. Sulawesi juga memiliki potensi tambang, Kemenlu membuka diplomasi dan peluang kerjasama investasi negara-negara Eropa Timur, utamanya penggunaan alat berat untuk penambang tersebut. Bahkan, negara-negara Eropa Timur juga memiliki keunggulan bidang tenaga listrik, bidang infrastruktur pembuatan jalan.

Kalau daerah ini punya potensi minyak atau hasil laut, bisa dikerjasamakan. Kita juga harapkan, melalui seminar ini terjadi kontak. Selanjutnya, pengusaha di Sulawesi bisa berkunjung ke negara-negara Eropa untuk melihat pasar disana.  Dengan adanya seminar ini diharapkan memiliki misi dagang, budaya dan pariwisata yang dapat mengikuti pasar yang diadakan di negara-negara Eropa tersebut.

Hr/Tn (Selasa, 29 Mei 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/wagub-membuka-seminar-menggali-potensi-ekonomi-sulsel

Read More >>