Anggaran Pilgub Disepakati

SENIN, 11 JUNI 2012 

MAKASSAR, -- Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel 2013 mendatang akhirnya disepakati. Kesepakatan ini tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) anggaran belanja hibah dalam rangka pelaksanaan Pemilu Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sulsel tahun 2012 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.

Dalam acara penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan di Baruga Sangiaseri, Makassar, Senin (11/6), Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas,

mengatakan, pilgub akan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Januari 2013 mendatang. KPU provinsi dan kabupaten/kota telah siap untuk melaksanakan hal itu.

"Momentum paling strategis adalah hari ini (kemarin, red), ketika kami sangat tergantung pada anggaran. Setelah menandatangani MoU, selanjutnya bulan ini juga kami akan membentuk yang namanya penyelenggara adhoc yaitu penyelenggara di tingkat PPK dan PPS. Insya Allah, bulan Juli akan dilakukan pelantikan, setelah itu kami akan menerima DP4 dari pihak pemprov kemudian KPU untuk selanjutnya akan memutakhirkan dan itulah nanti akan melahirkan daftar pemilih tetap," jelasnya.

Ia mengungkapkan, KPU provinsi dan kabupaten/kota selalu berkoordinasi dengan stakeholder lainnya terkait dengan kebutuhan logistiknya, kesiapan SDM maupun sejumlah kesiapan yang lain. Termasuk, keputusan-keputusan yang harus dilahirkan KPU menjelang pilkada.

"KPU juga telah menyiapkan juklak dan juknis serta pemetaan jumlah logistik yang akan digunakan," ujar Jayadi.

Adapun jumlah TPS/KPPS pada pilgub mendatang, adalah 15.514 TPS dengan jumlah personil 108.596 orang. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP 15.514 orang, 2.990 PPS dengan personil 17.940 orang, dan 305 PPK dengan jumlah personil 3.050 orang.

"Personil inilah yang nantinya akan banyak bekerja di tingkat bawah. Mulai dari TPS di tingkat kelurahan/desa hingga kabupaten/kota dan provinsi," ungkapnya.

Menurutnya, koordinasi dengan pihak lain tidak bisa dihindarkan. KPU tidak akan ada apa-apanya sepanjang tidak ada sinergitas yang solid diantara seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Apakah itu pihak pemerintah dalam hal ini pemprov, pemkab, dan pemkot dengan seluruh jajarannya, pihak kepolisian, TNI, media, dan siapa saja yang sangat berkepentingan.

"Tidak akan sukses pemilu ini kalau tidak ada sinergitas yang solid diantara kita semua. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri untuk bersama-sama mengikuti tahapan awal sampai akhir.

Bagaimana kita melihat agar semua ini jalan sesuai koridor dan aturan main yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. KPU dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat bawah tidak ada kepentingan dengan kandidat tertentu. Yang ada dalam pemikiran kami hanyalah, bagaimana pemilu sukses, damai, dan mampu melahirkan pemimpin terbaik," tegasnya. (Dewi/wsc)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/anggaran-pilgub-disepakati

Read More >>

SYL Lakoni Tour Adipura di 3 Kabupaten

Minggu, 10 Juni 2012

MAKASSAR - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan mengunjungi tiga daerah di Sulsel untuk melakukan agenda yang sama, Minggu (10/6/2012). Syahrul akan menyerahkan penghargaan piala Adipura di Soppeng, Wajo, dan Pinrang.

Tour Penghargaan Adipura yang dilakoni Syahrul diawali di Kabupaten Soppeng. Sesuai jadwal dari Biro Humas Pemprov Sulsel, penyerahan Penghargaan Adipura di Soppeng dilaksanakan pukul 09.00 Wita tadi.

Kemudian dilanjutkan Penyerahan Penghargaan Adipura di Kabupaten Wajo pada pukul 11.30 Wita siang ini, dan terakhir dilanjutkan di Kabupaten Pinrang pukul 14.15 Wita.
Tadi pagi, sekitar pukul 06.00 Wita, mantan Bupati Gowa dua periode ini melepas peserta gerak jalan sehat dalam rangka memperingati HUT RSUD Labuang Baji, Makassar yang ke 742. (*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/06/10/syl-lakoni-tour-adipura-di-3-kabupaten

Read More >>

Gubernur Serahkan Piala Adipura Wajo

Minggu, 10 Juni 2012

KABUPATEN Wajo tahun ini kembali mempertahankan Piala Adipura untuk yang keempat kalinya. 

Gubernur Sulawesi Selatan DR.H.Syahrul Yasin Limpo menyerahkan langsung Piala Adipura kepada Bupati Wajo H.A.Burhanuddin Unru dihadapan ribuan masyarakat Kabupaten Wajo siang tadi (10/6/2012) di pendopo/baruga Wecudai Rumah Jabatan Bupati Wajo.

Bupati Wajo H.A.Burhanuddin Unru dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Wajo atas peran serta dan partisipasinya sehingga daerah ini dapat kembali mempertahankan supremasi tertinggi bidang kebersihan lingkungan kategori Kota Kecil bersama 44 Kabpaten/Kota Se-Indonesia. 

Disamping itu, bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan gubernur sehingga Wajo dapat berhasil dalam berbagai bidang, termasuk beberapa kali meraih penghargaan dalam bidang pengembangan pertanian. Sementara itu, SYL mengharapkan agar seluruh program yang dinilai berhasil harus tetap dilanjutkan.

"Jika pemerintahnya berhasil dan hasilnya baik-baik, kenapa tidak dilanjutkan," kata Syahrul.
Usai penyerahan Piala Adipura, Gubernur SYL juga melepas secara arak-arakan Piala Adipura dalam kota Sengkang sebelum akhirnya bertolak menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pesawat Helikopter. Demikian Hasri_Kabag Humas Wajo melaporkan dari Sengkang.(*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/06/10/gubernur-serahkan-piala-adipura-wajo

Read More >>

Pemprov Minta Kebutuhan Dasar BBM Dipenuhi

SABTU, 09 JUNI 2012 

MAKASSAR, — Semakin menipisnya kuota bahan bakar minyak (BBM) premium jenis bensin di beberapa tempat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta agar kelangkaan yang memang terjadi di beberapa provinsi lain, bisa diminimalisir di Sulsel dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar BBM

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menjelaskan, kelangkaan BBM sebenarnya juga terjadi di beberapa provinsi lain, hanya untuk Sulsel hal itu harus bisa tetap dijaga agar kelangkan itu tidak terjadi secara luas.

Tetapi ini harus didukung oleh semua pihak. Menurut perhitungan kita, pertama kepada Pertamina, kebutuhan dasar harus terpenuhi. Tentu saja, jangan ada kaget-kagetan atau tiba-tiba (terjadi kelangkaan). Apalagi terjadi penimbunan atau orang-orang yang mengambil kesempatan,” jelas Syahrul di Rujab Gubernur, Jumat, 8 Juni.

Saat ini, lanjutnya, Pemprov Sulsel masih tetap berupaya menjaga kelangkaan itu tidak terjadi dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota di Sulsel, termasuk dari TNI dan pihak kepolisian.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim, mengungkapkan, pihaknya segera mengedarkan imbauan kepada semua pemerintah kabupaten/kota agar melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kelangkaan, akibat stok BBM yang makin menipis.

“Imbauan sekarang kepada daerah sudah ada di meja Pak Gubernur untuk di tandatangani, itu untuk melakukan antisipasi mengenai itu,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengaku telah melayangkan surat ke Pertamina untuk permintaan penambahan kuota BBM daerah di Sulsel.

“Kami hari ini juga (kemarin) mengirim surat untuk meminta tambahan kuota, jangan sampai terjadi seperti apa yang digambarkan di media, kami sudah layangkan surat itu ke Pertamina,” katanya. (eky/ism) 

Sumber : cakrawalaberita

 

 

Read More >>

GDP Somba Opu Segera Dioperasikan

SABTU, 09 JUNI 2012 

Investor Siapkan  Kompensasi 20 Persen ke Pemprov

 MAKASSAR,  — Gowa Discovery Park (GDP) Somba Opu segera dioperasikan dalam waktu dekat ini. Operasional GDP tersebut akhirnya menemui titik terang setelah tertunda beberapa bulan lalu.

Sebelumnya, GDP dioperasikan di awal tahun 2012, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih terkendala perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Mirah Mega Wisata selaku  investor yang akan mengelola wahana bermain untuk keluarga tersebut.

Pemprov akhirnya sepakat dengan menandatangani PKS dengan investor untuk mengoperasikan GDP tersebut. Dalam perjanjian itu, investor siap menyetor hasil keuntungan sebesar 20 persen kepada pemprov sebagai sumber pendapatan daerah.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim, Jumat, 8 Juni, mengatakan, baik Pemprov Sulsel maupun pihak investor telah menemukan kesepakatan terkait berapa besar bagi hasil GDP yang masuk ke kas daerah.

Pihaknya telah meminta pengelola untuk melengkapi seluruh administrasi, sebelum wahana bermain tersebut diresmikan. Termasuk salah satunya, menyelesaikan PKS serta nilai taksasi untuk bisa menemukan sampai bisa 20 persen konstribusi ke kas daerah.

“Saya sudah rapatkan dengan mengundang investor pengembang. Jadi, mereka siap saja untuk bagi hasil meningkat menjadi 20 persen. Kami sudah sepaham itu, karena memang aturannya, kalau tidak layak, tidak boleh kerja sama,” tegas Muallim usai menghadiri rakor pemantapan PKS GDP di Kantor Gubernur Sulsel kemarin.

GDP ini dibangun di atas lahan seluas 17 hektare di kawasan bersejarah Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa. GDP ini terdiri dari beberapa wahana untuk rekreasi keluarga, seperti taman gajah seluas 2,3 hektare, taman burung 1,7 hektare, waterboom tiga hectare, serta treetop outbond sekitar tiga hektare.

Ditaksir, biaya yang digunakan pada pembangunan tahap pertama taman ini mencapai Rp40 miliar.

Sementara, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel Julianus Batara mengatakan, peresmian GDP ini akan dilakukan pada bulan Juni ini.

Hanya saja, pihaknya juga masih menunggu izin penangkaran satwa dari Kementerian Kehutanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lantaran wahana ini akan dihuni sebanyak 2000 ekor burung berbagai jenis yang didatangkan dari berbagai belahan dunia khususnya satwa endemik asal Pulau Sulawesi.

Sebelumnya, PT Mirah Mega Wisata sebagai pengembang hanya mampu memberikan bagi hasil keuntungan sebesar 19 persen kepada Pemprov Sulsel. Usulan ini ditolak, karena pemprov menginginkan 20 persen.

Setelah PKS dan administrasi lainnya telah dirampungkan, kemudian menunggu waktu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, untuk meresmikan pengoperasian GDP tersebut.

“Saya kasih waktu sekitar satu minggu untuk menyeselesaikan semua administrasi dari proses itu. Dan mereka juga sudah meminta untuk secepatnya,” kata mantan Kepala Inspektorat Sulsel ini.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam PKS itu, Pemprov dan PT Mirah Mega Wisata sepakat soal sharing manajemen dengan menempatkan orang pemprov untuk terlibat dalam pengelolaan GDP tersebut.

“Kami sepakat tempatkan dari pemda, dua orang saja. Jabatannya mungkin lebih baik di komisaris, karena toh bentuk perusahaannya perseroan terbatas,” jelasnya. (eky/ism)

Read More >>

Pertemuan Aparat Kehumasan

Jum, 08/06/2012 

Pemerintah Prov. Sulsel dalam hal ini Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel menggelar Forum Kehumasan yang dibuka staf ahli bidang pemerintahan, Drs. A. Amirullah mewakili gubernur, yang diawali pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Biro Humas, H. Agus Sumantri, di Hotel Losari Metro, Kamis, 7 Juni 2012. Forum ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Pimpinan Redaksi Harian Fajar, Sukriyansyah S Latief, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, pengamat politik, Adi Suryadi Culla dan Akademisi,  A.Iqbal Sultan.

A. Amirullah dalam sambutannya mengatakan bahwa Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan media massa dinilai memiliki andil besar untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang damai. Dalam hal kebijakan pemerintahan para PNS di bidang kehumasan dan Media Massa bertugas mensosialisasikan informasi kebijakan pejabat publik. Sedangkan informasi kebijakan publik, jika tak dikelola dengan baik bisa menyulut opini publik yang negatif dan memicu konflik.

Humas dan media memang harus bersahabat, namun humas juga jangan langsung kecewa ketika wartawan mengkritisi kebijakan pemerintah karena Itu adalah proses yang baik untuk demokrasi kita. Paradigma pemberitaan media sudah seharusnya berubah. Dewasa ini media didorong untuk melihat kabar yang baik sebagai sebuah berita yang baik, memberikan prestasi pemerintah daerah menjadi prioritas dibandingkan hanya mencari kejelekannya saja.

Dalam diskusi tersebut terungkap netralitas PNS dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) masih sulit terwujud. Di beberapa daerah, distribusi jabatan dan posisi PNS masih sangat dipengaruhi oleh pejabat politik. PNS yang paling kerap mengalaminya adalah mereka yang duduk diposisi humas pemerintahan.

Menurut Adi Suryadi Culla, bahwa netralisasi media memang mustahil diwujudkan, sedangkan untuk independen itu bisa saja karena media bisa saja mengatur pemberitaannya untuk hal-hal yang benar untuk  kepentingan publik. Tapi media juga harus tetap mengikuti keinginan pemilik modalnya.

Ph/Na (Jumat, 8 Juni 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pertemuan-aparat-kehumasan

Read More >>

Sulsel Sentral Perdagangan KTI

Pameran Pangan Nusa Diikuti Delapan Provinsi

MAKASSAR,--Pameran Pangan Nusa ke-VII dan pameran produk dalam negeri regional, diharapkan dapat mendukung penguatan pasar dalam negeri, terutama melalui peningkatan transaksi antar wilayah.

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI, Gunaryo, saat peresmian pembukaan Pameran Pangan Nusa ke-VII dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional 2012, di Lapangan Hasanuddin Makassar, Rabu (6/6). Pameran yang mengangkat tema "Diversifikasi Pangan Nasional dan Peningkatan Transaksi Domestik Melalui Misi Dagang Lokal" lanjut Gunaryo, merupakan pameran kedua kalinya yang dilaksanakan setelah sukses diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). "Kegiatan ini, merupakan bukti konsistensi dukungan Kemendag, untuk memperkuat pasar dalam negeri serta melestarikan kebudayaan Indonesia. Melalui kuliner dan produk-produk yang memiliki konten lokal," terangnya. Menurut dia, pameran ini merupakan momentum yang baik untuk merubah paradigma pola konsumsi. Apalagi saat ini, Indonesia merupakan negara dengan penderita diabetes ke empat terbesar di dunia berdasarkan data World Health Organization (WHO). Dengan merubah pola konsumsi kata Gunaryo, kesehatan masyarakat juga dapat lebih meningkat. Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah yang tercermin dari beraneka ragam kuliner nusantara. "Kekayaan kuliner ini yang menjadi sumber diversifikasi pangan nasional. Mengubah pola konsumsi itu, artinya juga mengubah kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan pangan yang sehat, aman, higienis dan bergizi. Apalagi selain beras, Indonesia juga merupakan salah satu konsumen gula kedua terbesar di dunia setelah Amerika Latin," ungkapnya. Ditambahkan, alasan pemilihan Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan pameran untuk wilayah Sulawesi, adalah dengan pertimbangan Provinsi Sulsel merupakan sentral kawasan perdagangan dan masih menjadi barometer ekonomi di Kawasan Indonesia Timur. "Sulsel juga merupakan provinsi yang peduli terhadap penggunaan produk dalam negeri dan pembinaan UKM. Bahkan, Sulsel memiliki kuliner hasil laut yang sangat potensial dan terkenal hingga mancanegara," katanya. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pameran di Makassar, kata Gunaryo, sebanyak delapan provinsi. Diantaranya, Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jateng, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Gorontalo. "Ada juga beberapa mitra binaan dari Provinsi Sulsel dan dari Kemendag yang menempati 85 stand. Yang terdiri dari stand pameran pangan Nusa dan 45 stand pameran produk dalam negeri regional," jelasnya. Sementara Sekretaris provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim menuturkan, pameran yang dilaksanakan di Makassar sangat istimewa. Sebab, untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Selain itu, Makassar juga merupakan Centre of Indonesia (CoI). Dimana, produk-produknya mampu menembus pasar ekspor. Sehingga pelaku UKM dituntut untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. "Pameran ini penting seiring meningkatnya hasil produk dalam negeri yang dihasilkan. Melalui pameran ini juga, diharapkan perusahaan untuk memprkenalkan kepada masyarakat. Sehingga, mereka tidak salah memilih produk yang diinginkan," tuturnya. Saat ini kata Muallim, Sulsel merupakan tujuan investasi. Karena, memiliki potensi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan. "Saya mau titipkan kepada pak Dirjen, pameran ini dijadikan agenda tahunan di Sulsel," harapnya. () Sumber:

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=87381

Read More >>

Pendidikan Gratis SMA Sulsel Butuh Rp200 Miliar

Kamis, 07 Juni 2012 

Makassar  - Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan H Patabai Pabokori mengatakan, pelaksanaan program pendidikan gratis untuk tingkat SMA di daerah tersebut membutuhkan anggaran Rp200 miliar.

"Dana itu dapat menutupi pembiayaan pendidikan tingkat SMA dan sederajat yang berjumlah sekitar 600 ribu, khususnya pembebasan biaya dalam proses penerimaan siswa baru," kata Patabai di Makassar, Kamis.

Dia berharap, dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan sekolah sederajat tidak ada lagi pungutan dengan alasan apapun. 

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan penuh, termasuk mengawasi pihak sekolah yang tidak mengindahkan imbauan itu.

Sementara dari total dana yang dibutuhkan dalam penerimaan siswa baru di tingkat SMA dan sederajat, dia mengatakan APBD Sulsel mengalokasikan dana sekitar 80 miliar. Sedang sisanya diharapkan ditutupi dari penganggaran 24 pemerintah kabupaten/kota.

"Jadi porsi penganggaran itu diharapkan 40 persen dari provinsi dan 60 persen pemerintah kabupaten/kota sama seperti porsi program pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP," katanya.

Menurut dia, intervensi pendanaan untuk siswa SMA di Sulsel sudah dimulai sejak 2010 dengan mengalokasi anggaran pengadaan buku penunjang Ujian Nasional khusus bagi siswa kelas tiga.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang wali siswa SMA kelas tiga di Kota Makassar Nurmiah mengatakan, pengadaan buku cetak untuk siswa belum optimal, karena masih ada kekurangan jumlah buku yang dialokasikan di satu sekolah.

"Jadi, siswa yang tidak mendapatkan buku, harus rela meminjam buku temannya atau memfotocopy buku itu," katanya. (T.S036/Z002) 

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39438/pendidikan-gratis-sma-sulsel-butuh-rp200-miliar

Read More >>

Produksi Cukup Harga Beras Sulsel Stabil

Kamis, 07 Juni 2012 

Ilustrasi beras (FOTO ANTARA/Basri Marzuki)

Makassar - Harga besar di sejumlah pasar tradisional di Sulawesi Selatan relatif stabil akibat dukungan produksi yang cukup dari 24 kabupaten/kota.

Harga beras jenis medium rata-rata masih berkisar Rp5.700 per kilogram, sedang kualitas di bawahnya ada yang seharga Rp4.800 per kg, kata salah seorang pedagang di Pasar Terong, Makassar, Kamis.

Ia mengatakan, distribusi beras dari daerah cukup lancar sehingga harga beras cenderung stabil, meski kini sebagian wilayah di Sulsel masuk masa tanam. Kondisi itu dibenarkan Kepala Perum Bulog Divre VII Sulsel Tommy S Sikado.

Menurut dia, produksi beras Sulsel cukup stabil sepanjang tahun, karena apabila bagian selatan Sulsel memasuki masa tanam, maka pada saat yang sama daerah bagian utara Sulsel dalam masa panen.

Bahkan pada saat musim hujan cenderung panjang, daerah selatan dan utara dapat bersamaan panen, sehingga produksi beras di daerah ini tetap ada sepanjang tahun.

Mencermati perkembangan cuaca pada 2012, lanjut Tommy, pihaknya optimistis dapat mencapai prognosa 2012 sebanyak 526 ribu ton setara beras.

Prognosa Bulog 2012 lebih tinggi dari prognosa 2011 yang hanya 260 ribu ton dan realisasinya mencapai 268 ribu ton setara beras.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bulog Divre Sulsel terus mengoptimalkan penyerapan produksi petani pada saat musim panen melalui 400 lebih mitranya, termasuk penggilingan berskala besar dan kecil. (T.S036/S004)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39430/produksi-cukup-harga-beras-sulsel-stabil

Read More >>

Peresmian Pembukaan Pameran Pangan Nusa

Kam, 07/06/2012 - 09:48

Kementerian Perdagangan kembali menggelar Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional. Kali ini pameran kuliner ini diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan dan dibuka Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo di Lapangan Hasanudin Makassar, Rabu, 6 Juni 2012.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Gunaryo mengungkapkan pameran ini bertujuan memperkuat pasar dalam negeri serta melestarikan kebudayaan Indonesia melalui kuliner dan produk-produk yang memiliki konten lokal. Mengangkat tema “Diversifikasi Pangan Nasional” dan “Peningkatan Transaksi Domestik melalui Misi Dagang Lokal”,  diharapkan ini dapat mendukung penguatan pasar dalam negeri terutama melalui peningkatan transaksi antar wilayah.
Kekayaan kuliner tersebut yang menjadi sumber diversifikasi pangan nasional. Mengubah pola konsumsi itu artinya juga mengubah kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan pangan yang sehat, aman, higienis dan bergizi.

Gunaryo berharap, peserta yang berpartisipasi dapat memanfaatkan momentum ini tidak hanya untuk memperluas akses pemasarannya, namun juga untuk mengukur sejauh mana produknya memiliki daya saing. Negara-negara lain telah melirik potensi pasar Indonesia, sekarang tinggal bagaimana kita dapat meningkatkan daya saing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga pameran ini menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan daya saing yang akhirnya akan mendukung kinerja perdagangan dan perekonomian nasional.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim mengatakan pameran yang dilaksanakan di Makassar sangat istimewa. Sebab, untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar pulau Jawa, Selain itu Makassar juga merupakan Centre of Indonesia (CoI). Dimana produk-produknya mampu menembus pasar ekspor, sehingga pelaku UKM dituntut untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Sulsel merupakan tujuan investasi, karena memiliki potensi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan.

Adapun peserta yang mengikuti pameran di Makassar  berasal dari Provinsi Jambi, Riau,  Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Selain itu, terdapat beberapa mitra binaan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan mitra binaan dari Kementerian Perdagangan yang menempati sebanyak 85 stan, yang terdiri dari 40 stan pameran pangan nusa dan 45 stan pameran produk dalam negeri regional.

Guna mendukung keseluruhan kegiatan ini, akan dilaksanakan juga lomba masak makanan minuman khas daerah yang diikuti oleh 11 peserta dari 7 (tujuh) provinsi, yaitu Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sendiri. Lomba tersebut bertujuan untuk memperkenalkan hidangan menu unggulan khas setiap daerah dan menciptakan produk pangan secara kreatif dan inovatif, dengan dewan juri yang sudah profesional di bidangnya.

Rs/Yn (Kamis, 7 Juni 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/peresmian-pembukaan-pameran-pangan-nusa

Read More >>

Pajak Bahan Bakar Sulsel Tidak Naik

Rabu, 6 Juni 2012 

MAKASSAR - Pemprov Sulsel tidak akan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).


Pemerintah Sulsel mengaku tetap bertahan pada angka yang telah berlaku saat ini di Sulsel.

Pemprov belum tergiur untuk menaikkan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam waktu dekat. Meskipun pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk menaikkan PBBKB hingga 5 persen.

Pemprov Sulsel telah menetapkan besaran PBBKB sebesar 1,5 persen dari harga dasar bahan bakar.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Sulsel, Malik Faizal mengklaim angka tersebut lebih direndah dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

“Kita masih akan bertahan di angka yang sekarang sudah berlaku meskipun pemerintah membolehkan daerah untuk menaikkan pajak PBBKB hingga 5 persen,” kata Malik, Rabu (6/6/2012).

Malik menegaskan, Berdasarkan kebijakan yang telah diterbitkan gubernur, kenaikan Pendapatan Asli Daerah diupayakan bukan bersumber dari pajak yang dapat membebani masyarakat. (din)


Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/06/06/pajak-bahan-bakar-sulsel-tidak-naik

Read More >>

Sulsel-Kanada Kerja Sama Entaskan Kemiskinan

RABU, 06 JUNI 2012 

MAKASSAR,  -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Canadian In­ternational Development Agency (CIDA) atau Badan Pembangunan Internasio­nal Ka­nada sepakat meng­en­taskan ke­miskinan di Sulsel.

Keingin­an bersama  itu ter­ungkap saat Direktur Regional CIDA untuk Asia, Mr Nan­kivell, me­lakukan per­temuan de­ngan Gubernur Sulsel Syah­rul Yasin Limpo di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Su­dirman, Makassar, Selasa, 5 Juni.

“Saya sangat senang ka­lau pembicaraan kita ini bisa ditindaklanjuti dengan kese­pakatan kerja sama,” kata Syah­rul.

Ia mengungkapkan, Sulsel adalah Center Point of Indonesia (CPI) dan menjadi daerah penyangga utama pa­ngan beberapa provinsi di Indonesia. Sulsel kaya akan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pertambang­an.

“Kami punya ba­nyak ikan dan rumput laut,” ujar mantan Bu­pati Gowa dua periode ini.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu berharap, CIDA bisa melakukan lebih banyak lagi untuk Sulsel. Bukan hanya kerjasama di bidang sosial kemasyarakatan.

Tetapi, CIDA bisa ikut ber­peran untuk mengajak para pengusaha di Kanada membangun industri di Sulsel. Hal itu juga akan berdampak pada penurunan ang­ka kemiskinan di Sulsel.

“Kami punya biji besi dan galena, termasuk nikel, emas, dan hasil tambang lainnya,” urainya.

Syahrul meyakinkan jika aparat pemerintahan di Sulsel bekerja dengan tulus untuk rakyat dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan aturan dalam hal pengelolaan keuangan. Hal itu terbukti dengan diraihnya opini penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Clean and Clear.

“Kami juga konsisten da­lam hal pelestarian lingkungan hidup. Karena itu, meskipun kami memiliki pertambangan yang cukup banyak, saya tidak mengeluarkan izin baru lagi. Hal ini untuk menjaga lingkung­an,” tegasnya.

Sementara, Direktur Re­gional CIDA untuk Asia, Mr Nankivell, menjelaskan, tujuan kedatangannya mene­mui Gubernur Syahrul untuk mendiskusikan kerjasama an­tara Kanada dan Sulsel dalam hal pembangunan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.

“Pembangunan ma­sya­rakat untuk mengurangi ke­miskinan ini terkonsentrasi pa­da masyarakat pesisir dan yang tinggal di sekitar aliran sungai,” jelasnya.

Nankivell mengungkapkan, sebelumnya sudah ada beberapa program CIDA yang dilaksanakan sejak tiga tahun lalu. Antara lain, di Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Takalar, Bantaeng, dan Bulukumba.

“Ada juga yang sementara berjalan dan ada program yang baru akan dimulai,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jumlah dana yang dikucurkan CIDA untuk pembangunan masyarakat di Indonesia secara keseluruhan mencapai 20 juta dolar Kanada tiap tahun.

“Kami tidak bisa meng­uraikan satu per satu. Karena, tiap proyek atau program ada dananya masing-masing,” tam­bahnya. (*/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/sulsel-kanada-kerja-sama-entaskan-kemiskinan

Read More >>

Sulsel Target Tiga Besar MTQ Nasional

RABU, 06 JUNI 2012 

MAKASSAR,  – Sebanyak 42 kafilah asal Sulsel akan berjuang masuk tiga besar pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat nasional yang berlangsung di Ambon, Maluku, 8-15 Juni mendatang.

Kepala Biro Mental dan Spiritual, Syamsibar, mengatakan, target tim MTQ Sulsel masuk tiga besar. Para kafilah terbaik yang dipilih pada MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, beberapa waktu lalu, siap berjuang masuk tiga besar.

“Kami targetkan bias masuk tiga besar. Para kafilah akan didampingi panitia dan penggembira, sehingga total keseluruhan kafilah Sulsel yang akan berangkat ke Ambon berjumlah 120 orang,” ungkapnya di sela-sela acara Pelepasan Kafilah Sulsel Menuju MTQ XXIV Ambon 2012 di Baruga Sangiaseri, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Selasa, 5 Juni.

MTQ tingkat nasional di Ambon akan memperlombakan antara lain tilawah Al Quran, tafsir Al Quran, hipsil Al Quran, kaligrafi Al Quran, syahril Al Quran, fahmil Al Quran, dan M2 IQ.

“Semua jenis lomba akan diikuti kafilah Sulsel,” ungkap Syamsibar.

Ia menambahkan, selama ini para kafilah telah dilatih oleh hakim nasional yang dipusatkan di Gedung LPTQ. “Kami punya mimpi masuk tiga besar dengan upaya kami selama ini,” harapnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, orang yang berhasil itu adalah orang yang agamanya baik. Kalau mau lihat kondisi suatu daerah, lihat saja kondisi masjidnya.

“Di mana-mana saya mulai jabatan selalu mulai dengan masjid. Bukan karena jabatan atau mau pilkada, tapi paradigma saya seperti itu,” kata Syahrul.

Syahrul menegaskan, yang menang adalah mereka yang punya kemauan. Salah satu kuncinya adalah PAKUI yang merupakan akronim dari pray (doa), attitude (karakter yang baik), knowledge (pendidikan), ulet, dan impian. Orang yang menang adalah orang yang fokus. Datang ke Maluku untuk sebuah prestasi.

“Tidak boleh kalah di sana. Yang menang adalah yang tidak takut. Jangan galau, jangan gelisah. Karena kalau tegang, tidak jalan pikirannya. Tetap rileks tanpa beban. Pegang itu PAKUI,” tegasnya.

Pelepasan Kafilah Sulsel Menuju MTQ XXIV Ambon 2012 dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Alumni Ikatan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sulsel (PW IKA-Prima Sulsel) Periode 2012-2015.

Kepada para pengurus PW IKA-Prima Sulsel yang baru dilantik, Syahrul berpesan agar para pengurus berperan aktif dalam pemberantasan buta aksara baca tulis Al Quran. (eky/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/sulsel-target-tiga-besar-mtq-nasional

Read More >>

Gubernur Warning Wali Kota dan Bupati

Rabu, 06-06-2012

MAKASSAR,-- Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Masalah ini menjadi hal serius, apalagi Sulsel merupakan provinsi penyanggah stok pangan nasional.

Keseriusan Pemprov Sulsel terhadap alih fungsi lahan, membuat Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan edaran bagi seluruh bupati dan wali kota di Sulsel untuk melarang alih fungsi lahan. Edaran yang dikeluarkan awal Mei 2012 lalu berisi permintaan agar bupati/wali kota melindungi dan melarang alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai yang tercantum dalam uu no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. "Sosialisasi ini sangat penting, mengingat salah satu kendala dalam penataan ruang adalah alih fungsi lahan menjadi sejumlah fungsi, diantaranya untuk industri. Dan itu tidak boleh ada dalam konsep penataan ruang karena dalam uu tata ruang tidak boleh ada perubahan fungsi,"tegas Kepala UPTD Mamminasata, Ir. H. Zulkarnain Kitta MSi yang ditemui pada acara sosialisasi manual penataan tata ruang dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan penataan ruang di kawasan perkotaan Mamminasata baru-baru ini. Pada edaran ini, papar Zulkarnain, gubernur juga meminta bupati untuk melarang keras setiap orang untuk menempatkan, mendirikan dan merenovasi bangunan dan atau pagar pekarangan dengan jarak kurang dari ketentuan sesuai Pergub Sulsel no 114 tahun 2009 tentang garis sempadan jalan pada daerah pegunungan perkotaan dan bangunan bersejarah. Selain itu, gubernur juga meminta agar pemda mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan melarang mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha pada daerah sempada sungai, yaitu kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai sesuai Permen PU no 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai. "Edaran ini sekaligus merupakan upaya pengamanan dan pengendalian fungsi lahan pertanian, area bantaran sungai, sempadan pantai termasuk hutan mangrove dan daerah manfaat jalan, serta untuk penegakan perda no 9 tahun 2009 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel. Edaran ini juga seirma dengan perpres no 55 tahun 2011 tentang penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata, UU RI no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sosialisasi ini diikuti oleh instasi vertikal, Pemprov Sulsel dan pemkab,"katanya. () Sumber:

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=87326&jenis=Fokus

Read More >>

Akses Bandara Dilayani Railway

Selasa, 05 June 2012

MAKASSAR– Akses transportasi dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin akan dilayani Railway Mamminasata. Kereta api ini akan menghubungkan bandara dengan Kota Makassar,Maros,Sungguminasa, dan Takalar. Angkutan bandara ini akan dilayani dua dari tiga koridor yang dibangun yakni Koridor Barat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hingga Kabupaten Takalar.Satu koridor lainnya yakni Koridor Tengah menghubungkan Kota Maros melewati bandara hingga Jalan AP Pettarani,Makassar. Pascapenandatanganan memorandum of understanding (MoU) percepatan kereta api (KA) di Sulsel, Tim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai merampungkan jalur- jalur yang akan dilalui KA. Khusus Railway Mamminasata, dirancang menggunakan tiga koridor, yakni koridor barat, tengah dan timur. Untuk koridor barat terdiri dari dua rute. Jalur pertama dimulai dari Bandara Internasional Hasanuddin-Patte’ne-New Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)-Tallo-TPM-Karebosi. (selengkapnya lihat grafis). “Panjang KA Mamminasata ini kita perkirakan 150 kilometer hingga 200 kilometer.Untuk rutenya, sementara kita rampungkan,” kata Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Jumardi,kemarin. Jumardi yang juga Satuan Kerja (Satker) Perkeretaapian Nasional ini mengaku, selain merampungkan rute KA, pihaknya juga masih me-nunggu hasil studi mengenai penempatan stasiun untuk Railway Mamminasata. “Idealnya stasiun KA di perkotaan ada di setiap dua kilometer. Jadi kita perkirakan ada 100 stasiun.Tapi untuk jumlah pastinya,kita tunggu saja hasil perampungan studi-nya,” jelasnya saat memberikan keterangan pers di kawasan Panakkukang Makassar. Dia menambahkan, untuk KA Mamminasata, dipastikan akan menelan anggaran lebih tinggi dibanding KA lintas Makassar- Parepare yang memiliki panjang hingga 136 kilometer. Pasalnya,lanjut Jumardi,KA di perkotaan lebih sulit untuk melakukan pembebasan lahan dibandingkan jalur daerah. Apalagi,proyek KA Mamminasata akan lebih banyak bersinggungan dengan jalan raya. “KA lintas Makassar-Parepare diperkirakan Rp20 miliar per kilometer.Tapi untuk KA Mamminasata, pastiakanlebihmahal. Karena mulai dari pembebasan lahan hingga rel yang juga mahal karena impor,”pungkasnya. Dia menambahkan, KA Mamminasata dan Makassar- Parepare dipastikan seluruh studi proyek selesai hingga akhir tahun 2012 ini.Kemudian, pembebasan lahan akan dimulai awal 2013 mendatang. Sementara itu,Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sulsel Masykur Sultan mengungkapkan, keberadaan KA Mamminasata diupayakan tidak akan bersinggungan dengan rute monorel Mamminasata yang digarap PT Hadji Kalla. Menurutnya, kedua proyek transportasi massal ini diharapkan tidak saling mematikan, bahkan bisa saling mengisi satu sama lain. “Kita pastikan menghindari halur yang saling mematikan dengan monorel. Begitupun dengan rutenya, pasti berbeda dan saling mengisi,” katanya kemarin. Saat penekenan MoU percepatan pembangunan kedua proyek kereta api ini di Makassar akhir pekan lalu, Menhub RI EE Mangindaan menegaskan bahwa proyek transportasi kereta api yang dicanangkan di Sulsel bukanlah sebuah proyek mimpi. “Dengan MoU ini sudah ada langkah yang berlanjut. Nanti akan ada diturunkan tim terpadu untuk mengimplementasikan MoU ini. Ini bukan proyek mimpi,bukan hanya angin surga saja,”tegas Menhub. ● wahyudi  Sumber:  http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/500516/

 

Read More >>

Syahrul Sukses Pertahankan WTP

SELASA, 05 JUNI 2012

MAKASSAR, – Pe­merintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Pengelolaan Keuang­an Daerah (LKPD) Sulsel tahun anggaran 2011.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Jalil mengumumkan hal tersebut dalam rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil

Pemeriksa­an (LHP) BPK atas kaporan keuang­an Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2011 di DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin, 4 Juni.

Rizal Jalil menyebutkan, realisasi pendapatan dan belanja sangat seiring dan sejalan. Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100 persen. Dalam hal item belanja yang sebesar Rp 2,2 triliun, dapat terealisasi tidak sampai 100 persen.

“Artinya ada penghematan,” kata Rizal.

Predikat WTP diserahkan langsung kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Tahun 2011 lalu, Syahrul juga menerima predikat WTP untuk LKPJ Keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian, Syahrul memperoleh predikat WTP dua kali berturut-turut.

Tanpa Catatan

Tidak hanya itu, ada yang berbeda dengan predikat WTP kali ini. Bila predikat WTP tahun 2010 masih dibubuhi sejumlah cacatan, predikat WTP tahun 2011 ini diterangkan anggota VI BPK RI, Dr Rizal Djalil dalam sambutannya, sebagai WTP yang bersifat clear and clean (jelas dan bersih) atau tanpa catatan sama sekali.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan publik agar tidak menganggap predikat WTP dengan pengakuan clean and clear itu, sebagai bentuk bersihnya Tata Kelola Pemerintahan dari tindak pidana korupsi.

“Predikat WTP yang didapatkan pemerintah daerah tidak berarti bahwa tidak ada tindak pidana korupsi. Kepala daerah jangan cepat berbangga diri jika mendapatkan WTP. Karena antara WTP dan tindak pidana korupsi adalah dua hal yang berbeda,” kata Abraham di Hotel Clarion, Makassar, Senin, 4 Juni.

Raihan Pemkot

Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, menyebutkan, dengan raihan wajar dengan penge­cualian (WDP) yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dari BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangannya baru-baru ini.

Kepada Cakrawala di Hotel Clarion kemarin, Ilham mengaku tetap akan berupaya memperbaiki opini yang diraih Kota Makassar dalam hasil pemeriksaan BPK khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Yang pasti setiap tahunnya kami akan membenahi kekurangan yang ada. Sebab dengan interval waktu 60 hari kami yakin bisa memperbaiki kekurangan yang ada,”kata Ilham. (del/ran/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/syahrul-sukses-pertahankan-wtp

Read More >>

Sulawesi Selatan Kembali Raih WTP

Sel, 05/06/2012 

Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, sudah dua kali berturut-turut mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel. Penerimaan opini ini diumumkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI RI, Rizal Jalil, pada Rapat Paripurna Istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah Sulawesi Selatan tahun anggaran 2011 di DPRD Sulsel, Senin, 4 Juni 2012.

Menurut Rizal Jalil, realisasi pendapatan dan belanja sangat seiring dan sejalan. Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100%. Dalam hal item belanja sebesar Rp 2,2 triliun dapat terealisasi tidak sampai 100%, yang berarti ada penghematan. Begitupun dengan item pembiayaan yang sebesar Rp278 miliar dapat terealisasi 100%, sedangkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tahun lalu hanya Rp290 miliar kini naik menjadi Rp212 miliar.

Perkembangan laporan keuangan (Lapkeu) Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan trend perbaikan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan keuangan pemerintah Sulsel tahun anggaran 2011, pengendalian uang semakin sangat memadai, pengendalian belanja perjalanan dinas semester II tahun anggaran 2011 sudah semakin baik dan tahun 2012 sudah diberlakukan pola atau sistem at cost.  Selain itu, pengendalian atas perencanaan belanja modal sudah sangat baik, monitoring serta pajak kendaraan bermotor juga semakin baik.

Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengakui jika mempertahankan predikat WTP memang sangat berat. Namun, hal itu bisa dilakukan sepanjang ada kemauan, kepercayaan, dan impian sehingga predikat WTP yang diraih kali lebih baik dari sebelumnya.

Saat ini, Pemprov Sulsel diopinikan sebagai clear and clean, walaupun WTP lalu masih ada catatan-catatan. Gubernur juga menambahkan bahwa kalau WTP kali ini clear and clean, hal ini merupakan kerja dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Sulsel dapat raih WTP. Hampir tidak pernah ada yang berturut-turut meraih WTP. Ini merupakan penghargaan yang luar biasa dan melengkapi 115 penghargaan nasional yang ada.

Hr/Tn ( Selasa, 5 Juni 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/sulawesi-selatan-kembali-raih-wtp

Read More >>

Kantor Pemerintah Diinstruksikan Hemat Listrik

Senin, 04 Juni 2012

MAKASSAR – Pemprov Sulsel mengimbau seluruh kantor pemerintahan di kabupaten /kota di Sulsel untuk melakukan penghematan pemakaian listrik.Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juni 2012 lalu.  Imbauan tersebut meneruskan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir Mei lalu terkait penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM),listrik, dan air. Meski demikian, khusus di Sulsel, baru diberlakukan penghematan listrik dan air. Sementara untuk pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintahan, baru diberlakukan Agustus mendatang. ” Penghematan listrik untuk kantor pemerintahan di kabupaten/ kota mulai berlaku 1 Juni 2012. Kita sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh kepala daerah di Sulsel,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah di Makassar,kemarin. Yaksan mengatakan, imbauan hemat listrik tersebut juga berlaku untuk kantor swasta, BUMN, dan BUMD yang terdapat di Sulsel. ”Imbauan ini termasuk seluruh lembaga dan instansi yang ada di Sulsel. Kita minta agar pemanfaatan listrik digunakan hanya seperlunya saja,” ujar mantan Kadispenda Sulsel ini. External Relation PT Pertamina Region VII Makassar Rosina Nurdin mengaku, pihaknya siap ikut terlibat dalam pengawasan penghematan BBM bersubsidi yang diwacanakan berlaku di Sulsel Agustus mendatang. Meski demikian,Pertamina hingga saat ini belum menyusun skenario mengenai larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintahan.” Kita ini hanya pelaksana penyaluran BBM. Untuk kebijakan itu, bukan dari kami, tetapi dari pemerintah,” katanya. wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/500424/

Read More >>

Sosialisasi Data Raskin Tahun 2012

Sen, 04/06/2012 

Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program Raskin sudah berjalan selama 14 tahun yang dimulai sejak 1998. Dalam pelaksanaan program Raskin ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan mengurangi jatah Beras untuk Rumah Tangga Miskin. Hal ini dikatakan Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Muh. Firda di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 4 Juni 2012. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa angka kemiskinan di Sulsel sudah turun 1 %.

Dalam sosialisasi ini, Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Tomy S. Sikado mengatakan bahwa Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manuasia, pendukung usaha tani, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Program Raskin ini merupakan program pemerintah yang melibatkan beberapa pihak instansi terkait, dan Bulog dalam hal ini hanya mendistribusikan ke kabupaten / kota.

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) bulan Januari – Mei sesuai dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 mencapai 514.120 dan Juni – Desember sesuai Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 mencapai 508.831. Alokasi Raskin sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 5 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di titik distribusi.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pihaknya diberi kewenangan untuk mendata dan menentukan yang berhak menerima Raskin sudah dimulai sejak 2005 yang setiap 3 tahun di up date karena pendataan bisa saja berubah. Namun sejak 2011, BPS hanya diberi kewenangan untuk mendata saja yang kemudian akan digodok oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Hadir dalam Sosialisasi ini, Asisten II Bidang Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulsel, Drs. H. Yaksan Hamzah, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulsel,Ir. Muh. Firda, Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Tomy S. Sikado, Kepala Badan Pusat Statistik Sulsel, dan para Asisten kabupaten / kota.

Yy / Sv (Senin, 4 Juni 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/sosialisasi-data-raskin-tahun-2012

Read More >>

BPK: Pemprov Sukses Pertahankan WTP

 Senin, 4 Juni 2012 

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Sulsel tahun anggaran 2011.

Opini tersebut diumumkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI RI Rizal Jalil dalam rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan keuangan pemerintah Sulsel tahun anggaran 2011 di DPRD Sulsel, Senin (4/6/2012).

Rizal Jalil menyebutkan, realisasi pendapatan dan belanja sangat seiring dan sejalan. Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100%.

Dalam hal item belanja yang sebesar Rp 2,2 triliun, dapat terealisasi tidak sampai 100%. "Artinya, ada penghematan," kata Rizal.(*)

Sumber:http://makassar.tribunnews.com/2012/06/04/bpk-pemprov-sukses-pertahankan-wtp

Read More >>

Pemprov Sulsel Optimistis Raih WTP

Minggu, 03 Juni 2012

MAKASSAR– Pemprov Sulsel optimistis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Rencananya, LHP tersebut akan diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (4/6) besok. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, pihaknya optimistis memperoleh opini WTP dua tahun bertutut-turut. Menurutnya, jika hal tersebut terealisasi, Sulsel akan mencatat sejarah sebagai provinsi yang pertama kali meraih predikat WTP secara beruntun. “Saya berharap hasilnya WTP lagi, sama dengan tahun lalu.Karena itu,seluruh staf selalu diingatkan agar jangan ada yang melanggar aturan, kita berjalan sesuai dengan mekanisme dan itu yang saya terapkan,” kata Syahrul,kemarin. Syahrul mengungkapkan, dengan system tersebut,pihaknya kembali menargetkan opini WTP. Predikat tersebut akan mempertegas tidak ada praktik korupsi dalam lingkup Pemprov Sulsel Sulsel sekaligus pencapaian tertinggi dalam laporan keuangan. “Tidak gampang meraih hasil itu dan kita telah pernah meraihnya tahun lalu. Setiap ada temuan harus secepatnya ditindaklanjuti jika tidak ingin bermasalah,”jelasnya. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengungkapkan, opini WTP pada 2010 lalu tidak terlepas dari peran BPKP yang intens melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Menurutnya, semua harus berada sesuai jalur dan mekanismenya. Sementara, Ketua DPRD Sulsel Moh Roem mengatakan, perwakilan BPK akan menyerahkan LPH penggunaan APBD 2011 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel.Penyerahan akan dihadiri Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).“Perwakilan BPK akan datang, Ketua BPKP juga akan hadir saat penyerahan hasil audit keuangan itu,”kata Roem. Sekadar mengingatkan pada 2010 lalu, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBd) sulsel juga mendapatkan predikat WTP dari BPK.Jika pengelolaan keunagan 2011 juga mendapatkan WTP, maka Sulsel akan mendapatkan predikat ini untuk kedua kalinya secara berturut-turut. ● abd salam malik    Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/500029/

Read More >>

Nilai Impor Sulsel Naik 17,58 Persen

Minggu, 03 Juni 2012 

Makassar  - Nilai impor Sulawesi Selatan pada April 2012 mencapai 79,67 juta dolar AS, meningkat sebesar 17,58 persen dibandingkan Maret 2012 yang tercatat 67,76 juta dolar.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel di Makassar, Minggu, melalui berita resmi statistik perkembangan ekspor dan impor Sulsel, menyampaikan bila dibandingkan dengan April 2011, nilai impor April 2012 tersebut mengalami penurunan 25,67 persen.

Singapura, Thailand, Australia, Argentina dan Jepang merupakan lima negara pemasok utama barang impor ke Sulsel pada April 2012.

Ke lima negara tersebut memasok barang impor dengan nilai sebesar 73,05 juta dolar atau 91,69 persen dari total nilai impor Sulsel.

Besarnya nilai impor dari kelima negara tersebut masing-masing sebesar 25,97 juta dolar dari Singapura, 20,59 juta dolar dari Thailand, 16,30 juta dolar dari Australia 7,28 juta dolar dari Argentina dan 2,92 juta dolar dari Jepang.

Nilai impor pada sepuluh negara utama pengimpor ke Sulsel selama April 2012 adalah 76,07 juta dolar atau 95,46 persen sedangkan negara lainnya 3,60 juta dolar atau 4,54 persen.

Komoditas impor Sulsel pada April 2012 dengan nilai lima terbesar adalah komoditas bahan bakar mineral 25,66 juta dolar, gandum-ganduman dengan nilai impor 16,30 juta dolar, gula dan kembang gula 16,25 juta dolar.

Mesin-mesin/pesawat mekanik 7,74 juta dolar, olahan makanan hewan 7,28 juta dolar.

Kelima kelompok komoditas tersebut memberikan kontribusi 73,22 juta dolar atau 91,90 persen dari total impor Sulsel pada April 2012.

Nilai impor Sulsel periode Januari-April 2012 mencapai 351,91 juta dolar. Besarnya nilai impor tersebut menurun sebesar 17,78 persen jika dibandingkan pada periode sama 2011 yang mencapai 428 juta dolar.

Pada Januari-April 2011 nilai impor terbesar dari Singapura mencapai 152,10 juta dolar, Australia 66,73 juta dolar, Thailand 35,2 juta dolar, China 22,25 juta dolar, dan Jepang 19,70 juta dolar.

Besarnya nilai impor ke lima negara tersebut mencapai 296,30 juta dolar atau 84,20 persen dari total kumulatif nilai impor pada periode tersebut. (T.KR-RY/N002) 

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39326/nilai-impor-sulsel-naik-1758-persen

Read More >>

BBM Pelat Merah Dibatasi Agustus

Sabtu, 02 Juni 2012

MAKASSAR – Pembatasan komsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan di Sulsel mulai Agustus 2012 mendatang.Namun,pembatasan BBM bersubsidi ini masih difokuskan untuk kendaraan dinas yang akan diatur dalam surat edaran Gubernur Sulsel. Surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel tersebut berisi larangan bagi kendaraan dinas,baik provinsi maupun kabupaten/kota,serta BUMN dan BMUD untuk menggunakan BBM bersubsidi. Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah mengungkapkan, kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) No 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. “Dalam perpres itu, kita masih diberi tenggak waktu sampai Agustus untuk memberlakukannya. Jadi,pembatasan BBM bersubsidi khususnya kendaraan dinas akan kita berlakukan mulai Agustus nanti,”katanya di Makassar kemarin. Jika pembatasan BBM di Sulsel masih bersifat wacana, pemerintah daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya telah melarang setiap pengguna mobil dinas untuk membeli BBM bersubsidi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Sugiyanta, menuturkan, seluruh mobil dinas harus beralih ke penggunaan bahan bakar nonsubsidi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai untuk mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan pada jam kerja. Pemkab Bekasi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mematuhi larangan menggunakan BBM bersubsidi ini. Pejabat di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bahkan sudah melarang mobil dinas menggunakan BBM subsidi sejak tahun lalu.Kebijakan itu mengacu surat edaran dari Wali Kota Tangerang Selatan. Di Makassar dan daerah lainnya di Sulsel masih berupa rencana. Menurut Yaksan, pembatasan BBM bersubsidi bagi pejabat dan aparat pemerintah di Sulsel baru akan direalisasikan Agustus. Hal itu berdasarkan hasil pertemuannya dengan PT Pertamina Region VII Makassar serta sejumlah instansi terkait di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Selain itu,pertemuan kemarin juga menyepakati untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dan penyaluran BBM bersubsidi di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Olehnya itu,seluruh kabupaten/kota diwajibkan membentuk tim terpadu untuk mengawasi penggunaan dan peredaran BBM bersubsidi, sehingga pemanfaatannya sesuai yang diharapkan. “Hasil pertemuan tadi akan kita usulkan ke gubernur, dan jika disetujui akan dibuatkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/ kota,”tandasnya. Angkutan Umum Pembatasan BBM bersubsidi juga menyasar angkutan umum di seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) RI EE Mangindaan, seluruh angkutan umum yang ada di Sulsel dan provinsi lainnya akan melakukan penghematan konsumsi BBM dengan cara diversifikasi ke bahan bakar gas (BBG). Converterkit untuk diversifikasi diupayakan untuk semua angkutan umum tetapi untuk tahap awal diterapkan di Pulau Jawa-Bali.Kemudian selanjutnya baru diberlakukan di Sulsel dan provinsi lainnya.“Pertamina sekarang ini segera siapkan infrastruktur BBG.Kalau Jakarta, Jawa dan Bali sudah, setelah itu baru seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sulsel,” kata menteri asal Manado ini di Rujab Gubernur Sulsel kemarin. Menurut Mangindaan, kesiapan seluruh daerah di Indonesia untuk memakai BBG sangat tergantung dari kesiapan Pertamina untuk menyiapkan sarana dan prasarana, seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).“Penggunaannya di seluruh Indonesia itu tergantung dari kesiapan Pertamina. Yang jelas, ini salah satu cara yang dilakukan pemerintah pusat untuk penghematan konsumsi BBM,”tandasnya. Penggunaan Pelat Merah Dibatasi Pemkab Gowa tak hanya menyetujui pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas para pejabat. Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo mengatakan, pihaknya juga akan membatasi penggunaan mobil pelat merah pejabat di luar jam kerja.“Jika itu dilakukan maka pejabat tidak lagi memakai kendaraan dinas di luar jam kantor,misalnya dipakai jalan-jalan atau bepergian keluar daerah,”kata Ichsan di ruang kerjanya,kemarin. Dia mengungkapkan, kendaraan pelat merah masih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi meski sudah sering kali dilarang.Menurut dia, pejabat cenderung menggunakan mobil dinas karena BBMnya ditanggung pemerintah. Polri Patuhi Instruksi Penghematan Mabes Polri memerintahkan seluruh personel dan anggotanya agar tidak mengisi bahan bakar di SPBU.Mulai kemarin anggota Polri diwajibkan mengisi bahan bakar di SPB kepolisian atau SPBU yang dititipi bahan bakar Polri. Kebijakan ini berlaku untuk kepolisian di wilayah Jakarta, Bekasi,Tangerang, Depok, dan Bogor.Mulai bulan depan kebijakan ini diperluas meliputi Jawa dan Bali. Di luar wilayah itu masih dalam pembahasan. “Tentunya ini disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan BBM dan energi,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution. Dia memaparkan, selama ini SPB milik Polri hanya menyediakan bahan bakar nonsubsidi.“ Jika pun terpaksa harus mengisi di SPBU,itu pun harus tetap membeli BBM nonsubsidi,” ucap Saud. Saud membeberkan, jatah BBM untuk kendaraan dinas polisi berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Mobil dinas yang digunakan pejabat tinggi Polri mendapat jatah 7,5 liter BBM per hari dan mobil patroli dijatah 30 liter per hari.Sementara untuk mobil dinas 2000 cc mendapatkan 12,5 liter per hari. Untuk bus kepolisian dijatah 15 liter per hari dan motor dinas dijatah 2 liter per hari.“Jika kita temukan ada anggota kita yang mengisi kendaraan dinas dengan BBM bersubsidi di SPBU publik, kita akan tanya dan disidang kode etik,”ujarnya. wahyudi/ baharuddin/ helmi syarif  Sumber:  http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499968/

Read More >>