Minggu, 24 Juni 2012

Pemanfaatan BBM Bersubsidi di Sulsel Diperketat


Minggu, 24 Juni 2012 

Makassar - Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan akan semakin diperketat menyusul belum adanya jawaban atas permintaan penambahan kuota dari pusat.

Asisten II Bidang Ekonomi Provinsi Sulsel Yaksan Hamzah, di Minggu, mengatakan, belum ada perkembangan baru terkait permintaan penambahan kuota sebesar 15 persen dari kuota 2,99 juta kiloliter yang dialokasikan ke Sulsel tahun ini.

Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait hingga di kabupaten dan kota, terutama yang memiliki rekomendasi penyaluran pemanfaatan BBM agar dijaga ketat.

"Saya tegaskan supaya ini dijaga ketat sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya jatah untuk nelayan, pertanian dan perkebunan harus disalurkan secara selektif sesuai dengan volume yang sudah ditetapkan," jelasnya di Makassar, Minggu.
Ia juga akan berupaya untuk kembali mempersiapkan penjabaran berdasarkan surat edaran gubernur yang telah diterbitkan. Sebelumnya, ia mengatakan, kuota yang dimiliki Sulsel saat ini, diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Langkah-langkah efisiensi lain yang telah dilakukan adalah dengan menyurati seluruh SKPD agar seluruh mobil dinasnya menggunakan BBM nonsubsidi. Selain itu, diharapkan ketersediaan infrastruktur pendukung BBM nonsubsidi jenis pertamax dapat segera direalisasikan.

Sebelumnya, Sales Representative Pertamina Region VII Muhammad Iswahyudi mengatakan, total Kebutuhan BBM subsidi jenis premium di Sulsel mencapai 1,4 juta kiloliter per bulan, sementara kuota BBM jenis tersebut hanya 1,2 juta kiloliter per bulan, sehingga perlu segera merealisasikan penggunaan Pertamax.

Sedangkan penggunaan solar mencapai 4.500 kiloliter per bulan dari kuota 3.500 kiloliter per bulan, sehingga jika penggunaan BBM nonsubsidi diberlakukan maka bisa menghemat jenis BBM tersebut.

Untuk mencukupi penggunaan BBM bersubsidi yang lebih besar jumlahnya dari kuota diperlukan dana sekitar Rp500 miliar setiap bulan.

Penggunaan BBM nonsubsidi, baru diberlakukan di wilayah "Jabodetabek", sementara di wilayah lainnya, termasuk wilayah kerja Pertamina Wilayah Sulawesi masih terkendala infrastruktur.

Diharapkan dalam waktu dekat penggunaan BBM nonsubsidi jenis pertamax bagi kendaraan dinas di Sulsel bisa diberlakukan setelah infrastruktur pendukung terealisasi. (T.KR-RY/S016) 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39860/pemanfaatan-bbm-bersubsidi-di-sulsel-diperketat
Read More >>

Jumat, 22 Juni 2012

Wagub: Sulsel Tak Butuh Beras Impor


Jumat, 22 Juni 2012
BELOPA - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang menegaskan bahwa Sulsel saat ini tidak membutuhkan impor beras dari luar karena kekayaan pangan lokal yang dimiliki sangat melimpah.


Bahkan,Pemrov Sulsel kini menargetkan surplus beras 2 juta ton per tahun sesuai program yang dicanangkan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Target surplus beras 2 juta ton ini dapat menghemat sekitar 300 ton beras jika konsumsi beras dapat diimbangi dengan pangan lokal lainnya. “Sulsel kaya akan pangan lokal selain beras, sehingga jika pangan lokal lainnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk konsumsi masyarakat, maka Sulsel dapat menghemat sekitar 300 ton beras per tahun, sehingga Sulsel belum membutuhkan import beras,”katanya saat menghadiri acara musyawarah tudang sipulung sektor peralihan 7 kabupaten/kota di Sulsel di Belopa, Kabupaten Luwu,kemarin.

Dia juga menyebutkan, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang hingga kini masih mengimpor beras di tengah kebijakan pemberlakuan versifikasi pangan dan ketahanan pangan di seluruh wilayah Tanah Air.“Sangat aneh,kita disuruh versifikasi pangan dan ketahanan pangan,tetapi impor beras tetap ber-langsung di Indonesia,”tuturnya.

Kunjungan Wabup Sulsel di Luwu didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sulsel dan perwakilan pejabat kabupaten di Luwu Raya diantaranya,Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Sulsel Luppi Halide, Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulsel Abdul Muthalib,Wakil Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani.Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 orang peserta dari berbagai kelompok, penyuluh pertanian,dan pakar hama.

Dia mencontohkan, khusus wilayah Luwu Raya yang meliputiempatkabupatenmulaiLuwu, Lutra,Lutim dan Palopo,pangan lokal yang menjadi bahan makanan andalan masyarakat di daerah ini adalah sagu.“Luwu terkenal dengan makanan khas kapurung dari pemanfaatan sagu sebagai bahan makanan lokal di daerah ini,”katanya.

Sementara itu,Bupati Luwu Andi Mudzakkar mengatakan, kebutuhan beras masyarakat Luwu Raya, terutama Luwu mencukupi, karena dalam tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan produksi yang signifikan sehingga tidak di-butuhkan beras impor. ● chaerul baderu

Read More >>

641 Penyelenggara Pendidikan Dapat Penghargaan Gubernur


JUMAT, 22 JUNI 2012

BULUKUMBA,  – Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih nilau Ujian Nasional (UN) tertinggi tahun 2012 se-Indonesia dengan meraih angka sebesar 8,75 persen untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel, HA Patabai Pabokori, mewakili Gubernur Sulsel saat memberikan sambutannya pada acara penyerahan piagam penghargaan Gubernur Sulsel  kepada para kepala sekolah, pengawas sekolah, UPTD Dinas Dikpora, PGRI, dan dewan pendidikan se-Kabupaten Bulukumba.
“Piagam itu diberikan atas upaya Kabupaten Bulukumba menyukseskan pelaksanaan UN tahun ini. Kami memberikan  penghargaan kepada seluruh unsur yang terkait dengan peningkatan dunia pendidikan di daerah ini sebanyak 641,” ujar Patabai, di ruang pola Kantor Bupati, Kamis 21 Juni.
Patabai Pabokori  melanjutkan, Bulukumba berprestasi pada ujian nasional tahun ini, dimana untuk tingkat SD dan SMP mencapai kelulusan 100 persen dan terbaik se Sulsel, sedangkan tingkat SMA lulus 99,82 persen.
“Kami menilai di bawah kepemimpinan, Zainuddin Hasan sebagai Bupati Bulukumba, semakin menampakkan prestasinya. Ini patut diapresiasi dan didukung terus,” jelasnya. 
Prestasi ini juga, kata mantan Bupati Bulukumba dua periode ini, membuktikan betapa besar komitmen Gubernur Syahrul Yasin Limpo dibidang pendidikan dan membantu pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain program pendidikan gratis yang telah dilaksanakan sampai tingkat SMA, pemprov juga telah memberikan beasiswa program S3 keluar negeri sebanyak 500 orang. (kr1/ami)
Read More >>

RS Sayang Rakyat Gelar Operasi Gratis


JUMAT, 22 JUNI 2012 

MAKASSAR,  – Rumah Sakit (RS) Sayang Rakyat akan menggelar operasi gratis terhadap 500 pasien katarak dan bibir sumbing,23-24 Juni mendatang. Kegiatan itu akan digelar di RS Sayang Rakyat, Jalan Tol Ir Sutami, Makassar.
Direktur RS Sayang Rakyat, Andi Kasmawati Pa­djalangi, Kamis, 21 Juni, mengatakan, operasi massal gratis ini merupakan program bakti sosial hasil kerja sama antara Pemprov Sulsel dan Polda Sulselbar.
“Seluruh biaya operasi hingga obat pasien dan lensa untuk mata katarak, ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan Polda Sulselbar. Pokoknya semuanya gratis,” ungkap Kasmawati kemarin.
Untuk melakukan operasi massal ini, RS Sayang Rakyat mendatangkan langsung kurang lebih 60 dokter ahli bedah mata dan bedah plastik dari Bandung, Jawa Barat.
Operasi massal gratis ini berlangsung selama dua hari, dan dimulai pukul 7.00 Wita hingga pukul 19.00 Wita.
Menurut Kasmawati, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang serta Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo akan hadir langsung dalam acara tersebut.
Menurut dia, kuota 500 pasien ini sudah penuh. Sehingga, bagi masyarakat yang belum mendapat giliran, diharapkan menunggu program berikutnya yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. (del/ism)
Read More >>

Seribu Petani Duduk Bersama


JUMAT, 22 JUNI 2012 

BELOPA  – Sebanyak seribu petani yang berasal dari  tujuh kabupaten/kota menghadiri acara Tudang Sipulung Madya Peralihan Tujuh yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Lapangan A Djemma, Belopa, Kabupaten Luwu, Kamis, 21 Juni.
Para petani ini berasal dari Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan
ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Turut mendampingi Agus diantaranya, Kepala Dinas Pertanian Pemprov Lutfi Halide, Kepala BMKG Abdul Muthalib.
Bupati Luwu A Mudzakkar, Wabup Lutra Indah Putri Indriyani, Kapolres Luwu AKBP Rudi Heru Susanto, Dandim 1304/Sawe­rigading Letkol Inf Abdul Hanis dan Kajari Belopa Kamari, dan beberapa pejabat dari tujuh kabupaten peserta tudang sipulung.
Tudang sipulung ini sendiri digelar untuk menyatukan persepsi dan berbagi pengalaman dalam hal peningkatan produksi pertanian sehingga target untuk mencapai surplus dua juta ton beras dapat tercapai. Dalam sambutannya, Agus menyatakan bahwa sebagai salah satu penghasil beras terbesar di Indonesia, Sulsel diharap­kan dapat lebih meningkatkan perannya sehingga di masa mendatang negeri ini tidak lagi mengimpor beras dari Negara luar.
“Prioritas kita memperbaiki nasib petani guna memenuhi perbaikan tingkat ekonomi kerakyatan, dimana jaringan irigasi rakyat dan distribusi pupuk menjadi skala prioritas, apalagi sejak dicangkannya surplus beras dua juta ton beras di Sulsel maka semua sektor harus terus bergerak naik,” kata Agus.
Agus menuturkan, khusus untuk Sulsel, kondisi pertaniannya sangat jauh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dimana lahan pertanian Sulsel tidak mengenal musim panen. “Di Sidrap mislanya, dalam setahun, ada petani yang panen hingga tiga kali,” katanya.
Olehnya itu, Agus berharap agar petani dapat menafaatkan potensi alam yang ada guna meningatkan produksi beras di masa mendatang. Sementara itu, sebagai tuan rumah, Mudzakkar menyatakan sangat merespon dan mengapresiasi kegiatan tudang sipulung tersebut.
“Selaku tuan rumah saya paparkan tingkat produksi beras petani Luwu untuk tahun 2012 ini mencapai rata-rata produksi 7 hingga 8 ton dengan tanaman padi jenis IMPARI 13,” katanya.
Produksi beras petani Luwu ini mengalami peningkatan jika dibandingakan produksi beras petani pada tahun 2009 yang hanya mampu mencapai kapasitas produksi 4 hingga 5 ton per hektar.
Salah satu yang menyebabkan meningkatnya produksi beras ini karena irigasi dan bendungan To Matappe telah berfungsi sehingga sawah petani setiap saat dapat dialiiri air. Bendungan To Matappe ini dibangun dengan menggunakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp47 miliar. (kr3/tir)
Read More >>

Sulsel Target Surplus Beras 2 Juta Ton Per Tahun



Sulawesi Selatan tidak membutuhkan impor beras dari luar karena kekayaan pangan lokal yang dimiliki sangat melimpah, bahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini menargetkan surplus beras 2 juta ton per tahun sesuai program yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo. Target ini dapat menghemat sekitar 300 ton beras jika komsumsi beras dapat diimbangi dengan pangan lokal lainnya. Hal ini dijelaskan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang, saat menghadiri acara musyawarah tudang sipulung sektor peralihan 7 kabupaten/kota Sulawesi Selatan di Belopa, Kabupaten Luwu, Kamis 21 Juni 2012.
Wagub juga menyampaikan, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang hingga kini masih mengimpor beras di tengah kebijakan pemberlakuan versifikasi pangan dan ketahanan pangan di seluruh wilayah tanah air. Sangat aneh jika kita disuruh versifikasi pangan dan ketahanan pangan, tetapi impor beras tetap  berlangsung.  Wagub mencontohkan, khusus wilayah Luwu Raya yang meliputi empat kabupaten mulai Luwu, Lutra, Lutim dan Palopo, pangan lokal yang menjadi bahan makanan andalan masyarakat di daerah ini adalah sagu, dimana Luwu terkenal dengan makanan khas kapurung dari bahan sagu sebagai makananan lokal.
Sementara itu, Bupati Luwu Andi Mudzakkar mengatakan, kebutuhan beras masyarakat Luwu Raya, terutama Luwu sangat mencukupi karena dalam tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan produksi yang signifikan sehingga tidak dibutuhkan beras impor.
Kunjungan Wagub Sulsel di Luwu didampingi sejumlah pejabat Pemrov Sulsel dan perwakilan pejabat kabupaten di Luwu Raya, diantaranya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Lutfi Halide. Acara ini dihadiri 1.000 orang peserta dari berbagai kelompok penyuluh pertanian dan pakar hama.
Ph/Rd ( Jumat, 22/06/2012 )

Read More >>

Kamis, 21 Juni 2012

TKI Sulsel Wajib Miliki KTKLN


Mulai saat ini semua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sulawesi Selatan wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), hal ini merupakan kartu identitas bagi TKI yang dapat membantu TKI jika di tempat kerja di luar negeri mengalami masalah, baik dengan majikan maupun dengan pihak lain. Wajib bagi TKI untuk memakai kartu tersebut, karena itu juga bisa dijadikan sebagai identitas seperti KTP atau SIM. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Saggaf Saleh, M.H,  Rabu, 20 Juni 2012.
Sejauh ini, semua TKI asal Sulawesi Selatan yang selama ini berangkat ke luar negeri dengan legal sudah dipastikan memiliki kartu tersebut, sepanjang TKI itu legal, maka semuanya pasti sudah memiliki kartu tersebut. Kalau tidak memakai kartu bukan TKI namanya, tetapi dia hanya sebagai warga negara Indonesia yang ke luar negeri untuk jalan-jalan atau semacamnya. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) tersebut hanya diperuntukkan untuk satu tujuan negara saja, jika TKI ingin ke negara lain untuk bekerja, maka harus kembali menyelesaikan pemilikan kartu baru.
Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar, Agus Bustami, mengatakan, semua TKI yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja wajib memiliki KTKLN ini. Tanpa KTKLN, maka negara tidak akan berani menyebut seseorang sebagai TKI karena kartu ini juga menjadi jaminan bagi tenaga kerja. BP3TKI Makassar dan Pare-pare yang menerbitkan kartu bagi TKI asal Sulsel, maka untuk mendapatkan KTKLN tersebut harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, TKI sudah melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK), sehat pemeriksaan dokter, tempat dan majikan yang akan mempekerjakan jelas dan memilki paspor. Penerbitan KTKLN bagi TKi merupakan kebijakan internal BNP2TKI atau BP3TKI. Dengan adanya KTKLN yang dipegang oleh TKI, pihak BNP2TKI maupun BP3TKI dapat memantau dan mengetahui keberadaan para TKI.
Rs/Nh (Kamis, 21Juni 2012)

Read More >>

Kartu Tenaga Kerja Disalahgunakan TKI


Kamis, 21 Juni 2012
MAKASSAR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel mensinyalir banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal daerah ini yang menyalahgunakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).


Kepala Disnakertrans Sulsel Saggaf Saleh mengungkapkan, ketentuan penggunaan KTKLN seharusnya hanya diperbolehkan untuk penempatan satu negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak TKI yang memanfaatkan kartu tenaga kerja tersebut untuk bekerja di negara lain. Kendati demikian, Saggaf menolak menyebutkan jumlah TKI asal Sulsel yang menyalahgunakan kartu tersebut, dengan alasan tidak memiliki datanya secara pasti.

“Sulit juga untuk mengetahui berapa jumlahnya. Karena mereka perpindahan TKI itu tidak terdata di kami,”ungkapnya kepada wartawan kemarin. Menurutnya, modus yang digunakan TKI yakni dengan berpura-pura memilih penempatan di Malaysia atau di negara lainnya.Setelah beberapa bulan bekerja, mereka kemudian berpindah bekerja di negara lain tanpa sepengetahuan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Berdasarkan data yang diperoleh di Disnakertrans Sulsel, jumlah TKI asal daerah ini di luar negeri mencapai 2 juta orang.

Tahun 2011 lalu, Sulsel memberangkatkan 22.917 TKI. Tahun 2011 dianggap sebagai tahun tertinggi jumlah pengiriman TKI asal daerah ini ke luar negeri. Pada 2008, Sulsel mengirimkan sebanyak 2.000 TKI ke sejumlah negara.Kemudian pada 2009 mempekerjakan 4.292 TKI dan pada 2010 lalu, mengirim sebanyak 4.850 orang. Kepala BP3TKI Makassar Agus Bustami yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut, mengaku jika penyalahgunaan KTKLN ini merupakan modus lama.

Menurutnya, kecurangan TKI tersebut merupakan buntut ditutupnya penempatan pembantu rumah tangga (PRT) TKI di Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia. “Memang masih banyak TKI yang nakal.Ada yang purapura dulu ke Taiwan atau Singapura, terus ke Arab Saudi.Nanti ada masalah baru ketahuan pelanggaran mereka,”jelasnya secara terpisah. ● wahyudi 

Read More >>

Rabu, 20 Juni 2012

KONI Siapkan Rp50 Juta Datangkan Pelatih


Rabu, 20 Juni 2012 

Makassar - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran Rp50 juta mendatangkan pelatih asing menangani tim layar Sulsel di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012.

Sekretaris Umum KONI Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Selasa, mengatakan, anggaran tersebut untuk membayar gaji, biaya akomodasi dan transportasi pulang pergi Singapura- Makassar.

"Pelatih layar asal Singapura itu hanya dibayar per latihan sehingga tidak terlalu membebani. Mudah-mudahan kehadiran pelatih asing membuat peluang Sulsel semakin terbuka," ujarnya.

Pelatih asing asal Singapura itu, kata Nukhrawi, direncanakan tiba di Makassar, Agustus 2012. Pelatih yang juga sempat menangani tim layar Sulsel saat menggelar try out ke Singapura itu akan mendampingi atlet hingga berakhirnya PON 2012.

"Meski tim hanya didampingi sekitar satu bulan namun kita tetap optimistis bisa efektif. Kita juga berharap tim layar tetap mempersembahkan hasil maksimal seperti yang diraih di PON 2008," ucapnya.

Ketua Harian Porlasi Sulsel Basri mengaaku kehadiran pelatih yang merupakan mantan juara Asia itu akan membuat peluang Sulsel merebut medali emas semakin terbuka.

Menyangkut status pelatih, Porlasi Sulsel memang memutuskan tidak akan mengikatnya dalam sebuah kontrak kerja. Artinya Porlasi Sulsel hanya akan membayar sang pelatih dalam setiap latihan yang digelar.

Sebagai kompensasi, Pengprov Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) Sulawesi Selatan wajib memenuhi segala kebutuhan pelatih selama di Makassar.

Pengprov Porlasi Sulsel sebelumnya berencana tampil di kejuaraan dunia di Jakarta. Namun akibat anggaran PON yang belum cair sehingga terpaksa dibatalkan. "Mudah-mudahan batalnya tampil di kejuaraan lalu tidak berakibat buruk di PON," ujarnya. (T.KR-DF/F003) 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39766/koni-siapkan-rp50-juta-datangkan-pelatih
Read More >>

Pemprov Sesalkan Sikap Wali Kota


RABU, 20 JUNI 2012


Soal Penolakan Calon Sekkot Makassar 

MAKASSAR,  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyesalkan sikap Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, yang masih meragukan keabsahan surat penolakan tiga calon Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Badan Kepegawai­an Daerah (BKD) Sulsel, A Murny Amien Situru, mengatakan, pihaknya menyesalkan dan meng­aku tersinggung atas apa yang telah disampaikan wali kota. Sebab pernyataan ter­sebut menilai bahwa seakan-akan pihak­nya telah memalsukan surat ­Kemendagri.
Selain Ilham, sejumlah pejabat pemkot juga meragukan keabsahan surat tersebut. Penolakan itu dinilai janggal, bahkan tidak pernah sampai ke tangan wali kota.
“Intinya kalau pernyataannya seperti itu, artinya seakan-akan kami yang dituduh telah memalsukan. Apa kepentingan kami di pengusulan (sekkot) itu? Tidak mungkin kami palsukan itu,” tegas Andi Murny melalui telepon genggamnya, Selasa, 19 Juni.
Bahkan, mantan Kepala BKPMD Sulsel ini juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke aparat kepolisian, jika Ilham betul-betul bermaksud menuding Pemprov Sulsel memalsukan surat penolakan Kemendagri itu.
“Siapa yang dianggap memalsukan? Saya bisa tuntut balik dan melaporkannya ke polisi,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, terkait surat tersebut, pemprov juga baru menerima surat penolakan pada 2 Juni 2012 lalu dan ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada akhir April 2012.
Dia menambahkan bahwa baik BKD maupun Pemprov Sulsel tidak pernah mengirim surat penolakan tersebut ke Pemerintah Kota Makassar, melainkan surat tersebut merupakan tembusan langsung dari Kemendargi.
“Jadi betul tanggal ditandatanganinya surat itu memang 26 April. Kami juga baru terima salinannya 2 Juni lalu. Kemendagri juga langsung menembuskan surat tersebut ke wali kota. Kami tekankan, yang jelas bukan kami yang mengirim itu,” tandasnya.
Sebelumnya, tiga calon sekkot yang diajukan ke pusat, yakni Apiaty Kamaluddin Amin Syam yang menjabat Asisten IV Pemkot Makassar, Agar Jaya (Plt Sekkot), dan Sittiara (Asisten II). Apiaty juga merupakan istri mantan Gubernur Sulsel Amin Syam.
Dalam surat tersebut, Kemendagri telah menyebut Apiaty Kamaluddin dan Agar Jaya sudah tidak memenuhi syarat jadi sekkot lantaran usia yang tidak efektif lagi.
Sementara, penolakan Sittiara, meski tidak ada alasan resmi, namun belakangan disebutkan bahwa Sittiara dianggap melanggar aturan PNS karena pernah mendaftarkan diri menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2004 lalu.
Sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Makassar, Mukhtar Tahir, akhir pekan lalu, juga mengaku bahwa informasi penolakan tiga calon sekkot yang dikirim ke Kemendagri tidak jelas.
Pasalnya, kata Mukhtar, sejauh ini Pemkot Makassar belum menerima legalitas formal secara tersurat informasi penolakan usulan sekkot tersebut.
“Kami belum menerima informasi penolakan usulan sekkot tersebut. Sebab kalau jelas ada, pastinya akan ada secara tersurat,” terangnya.
Ilham Akui Membaca Faksimili

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengaku sudah melihat dan membaca langsung salinan surat penolakan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salinan itu dikirim dalam bentuk faksimili.
Namun, setelah mencermati dengan cara seksama salinan surat itu, Ilham berasumsi bahwa penolakan calon sekkot itu hanya mencantumkan dua nama yang tertera di luar Sitiara. Artinya, penolakan itu hanya berlaku untuk Apiaty Kamaluddin Amin Syam dan Agar Jaya.
“Intinya salinan dengan menggunakan faksimili itu sudah saya lihat, tapi bukan surat penolakan calon yang sudah kita ajukan dan mengajukan calon sekkot lagi,” terang Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 19 Juni.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar, Apriady, mengatakan, secara legal formal memang ada kejanggalan dari beredarnya isu penolakan dari Kemendagri terkait calon sekkot yang diajukan.
“Soalnya, dalam dunia pemerintahan kami tidak mengenal yang namanya salinan foto copy, apalagi hal itu menyangkut kerahasiaan pejabat negara,” kata Apriadi kepada Cakrawala.
Pernyataan Ilham berbeda dengan Kepala Bagian Umum BKD Makassar Syamsul. Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima satu pucuk surat pun dari Provinsi Sulsel, terlebih Kemendagri soal penolakan Calon Sekkot Makassar.
“Sampai hari ini (kemarin) tidak ada satu surat yang masuk soal penolakan Sekkot Makassar,” singkatnya.
Secara terpisah Plt Sekkot Makassar Agar Jaya dan Sittiara ketika ditemui di kantor Balai Kota Makassar menolak berkomentar soal penolakan sekkot tersebut. (ran/ism)
Read More >>

Selasa, 19 Juni 2012

Empat Kabupaten Di Sulsel Akan Jadi Program Satu Desa Satu Produk


Ada empat kabupaten di Sulawesi Selatan, yang akan dijadikan fokus dalam program satu desa satu produk (one village one produk) tahun 2012 yaitu Kabupaten Luwu, wajo, Gowa, dan Bantaeng. Ke empat kabupaten tersebut dinilai memiliki sejumlah komoditi unggulan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulawesi Selatan A. M. Yamin di Makassar.
Menurut AM. Yamin, program satu desa satu produk ini bertujuan untuk menginventarisir dan mempromosikann produk inovatif yang merupakan sumber daya lokal dan memiliki ciri khas. Terutama komoditi yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengembangkan beberapa jenis komoditi unggulan, yaitu rumput laut, markisa, sutra, dan kakao.
Untuk program satu desa satu produk ini telah berjalan sejak tahun 2010 di tiga kabuten, yaitu Kota Palopo, Kabupaten Gowa, dan Jeneponto dengan nilai anggaran sebesar Rp348 juta, dimana komoditi yang masuk diantaranya kakao, beras, dan garam.
Untuk program ini, setiap desa akan mendapatkan masing-masing Rp150 juta yang total anggarannya sebesar Rp600 juta. Di kabupaten tersebut komoditi rumput laut telah dikembangkan menjadi 10 jenis produk jadi dan siap dipasarkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Komoditi yang masuk dalam program tersebut diantaranya produk unggulan daerah, memiliki keunikan, berpotensi pasar dan diproduksi secara terus menerus.
Hr/Tn (Selasa, 19 Juni 2012)

Read More >>

Sulsel Kiblat Pengembangan Perikanan


SELASA, 19 JUNI 2012 

Pusat menunjuk Sulsel sebagai kiblat pengembangan perikanan, khususnya pada empat jenis komoditi perikanan, seperti udang, rumput laut, ikan cakalang, dan bandeng.
Pusat melihat bahwa Sulsel salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Hanya saja, hingga kini, potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal.
Selama ini sejumlah komoditi masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku,  baik udang, rumput laut, ikan cakalang, maupun bandeng, sehingga ke depan akan ditingkatkan lebih maju.
Penetapan Sulsel sebagai pusat pengembangan empat komoditi perikanan mulai berjalan tahun 2012 ini. Untuk tahap awal, industri pengolahan rumput laut dibangun di Kabupaten Takalar dan Jeneponto.
Tahun 2013 mendatang, industri yang akan dibangun yakni pengolahan udang, bandeng, dan cakalang yang lokasinya dibangun di Maros, Pangkep, Pinrang, Bone, dan Wajo.
Pengembangan empat komoditi perikanan ini membutuhkan dana yang tak sedikit, yakni sampai Rp400 miliar.
Selain pembangunan industri pengolahan, pengembangan empat komoditi perikanan juga dilakukan di sektor hilir atau pada sektor budidaya.
Tahun depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berjanji akan mengalokasikan anggaran hingga Rp34 miliar dan Rp20 miliar di antaranya untuk perbaikan saluran irigasi tambak. Sementara, sisanya merupakan bantuan langsung kepada masyarakat melalui program Pengembangan Usaha Pedesaan.
Pasar komoditi perikanan Sulsel dinilai sudah cukup besar, khususnya di negara-negara Asia dan Uni Eropa. Namun, belum didukung perbaikan sistem budidaya lantaran keterbatasan anggaran.
Misalnya, pengembangan udang di 19 kabupaten/kota kurang maksimal karena banyaknya saluran irigasi yang rusak.
Jika ini dikembangkan maka tentu saja kesejahteraan petani tambak dan nelayan bakal meningkat. Bahkan, peningkatan sumber daya di tingkat masyarakat juga bakal meningkat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengaku bahwa Kementerian BUMN siap memfasilitasi pembangunan industri pengolahan rumput laut di Sulsel.
Sebab selama ini, salah satu permasalahan yang menghambat pengembangan rumput laut yakni fluktuasi harga, baik di pasar dalam negeri maupun internasional.
Akibatnya, margin keuntungan yang diperoleh petani juga cukup rendah karena lebih banyak dijual dalam bentuk raw material. Sebab itu, Kementerian BUMN berjanji mendorong perbankan milik pemerintah untuk mengalokasikan kredit kepada investor yang serius membangun industri pengolahan rumput laut di Sulsel. (*)
Read More >>

Senin, 18 Juni 2012

Calon Haji Sulsel- Syahrul Minta Penambahan Kuota


Senin, 18 Juni 2012
MEKAH – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta Muassasah Asia Tenggara yang menangani haji Indonesia, menambah kuota calon jemaah haji asal Sulsel.


Ini karena setiap tahun daftar tunggu haji terus mengalami peningkatan. Saat ini, waiting list untuk Sulsel sudah mencapai 116.000 dan baru akan tuntas pemberangkatannya 16 tahun ke depan. “Ini masalah yang serius dihadapi Pemerintah Provinsi Sulsel sebab antusiasme masyarakat Sulsel untuk berhaji sangat besar,” kata Syahrul saat diterima oleh Muassasah Asia Tenggara di Mekah, sore kemarin. Gubernur didampingi Kepala Biro Keuangan Yushar Khuduri, Kepala Balitbanda Jufri Rahman, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Luthfi Halide, Kadis PU dan Bina Marga Abdul Latief dan Kadis Perkebunan Burhanuddin Mustafa.

Sekadar diketahui,Muassasah merupakan konsorsium perusahaan yang dipercaya Kerajaan Arab Saudi untuk mengelola haji. Syahrul diterima Ketua Muassasah Asia Tenggara, Zuher Abdul Hamid. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu,Syahrul juga secara khusus meminta perbaikan pelayanan haji asal Sulsel. “Selama ini sudah membaik. Sebab dulu diberikan pondokan yang kategori ring 3 dengan jarak tempuh ke Masjidil Haram sekitar 5-7 kilometer,” kata Syahrul. Saat ini,kata Syahrul,Sulsel sudah masuk di ring 2, dengan jarak tempuh hanya maksimal 2 kilometer.

“Jadi kita memberikan apresiasi kepada Muassasah yang telah memberikan perhatian khusus kepada jemaah Susel,” ujar mantan bupati Gowa dua periode ini. Selain soal pondokan,Syahrul juga meminta Muassasah agar memperhatikan katering. Sebab selera makan jemaah setiap daerah di Indonesia, berbeda- beda.“Karena itu, kami menawarkan bantuan,agar katering khusus jemaah Sulsel diserahkan kepada kita. Kami siap itu. Tapi bisa juga kami memberikan bantuan bahan pokoknya. Kita banyak sayuran, ikan, beras dan lain-lain,” kata Syahrul.

Menanggapi permintaan Syahrul soal penambahan kuota haji,Ketua Muassasah Asia Tenggara, Zuher Abdul Hamid menyatakan tetap akan mempertimbangkannya. Namun, penentuan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan Kerajaan Arab Saudi. “Kami tetap akan mengusulkan ke kerajaan, agar aspirasi ini bisa diterima,” kata Zuher. Menurut Zuher,dari hampir satu juta daftar tunggu haji asal Indonesia, 15% di antaranya berasal dari Sulsel.Angka ini, kata Zuher, cukup besar sehingga perlu segera dicarikan solusi.

Temui Pengusaha Arab

Di tempat terpisah, seusai bertemu dengan Muassasah, Syahrul juga menerima rombongan pengusaha Arab Saudi di Fairmont Hotel, Mekah. Rombongan yang dipimpin Mohammad Aaidh Alkorashi itu berjumlah enam orang. Keenam pengusaha ini bermaksud menanamkan investasinya di Sulsel dengan kesiapan total dana lebih Rp5 triliun. “Kami bisa menginvestasi bidang pertambangan, migas, perhotelan, perkebunan dan lain-lain,”kata Aaidh. Syahrul menyambut tawaran kerjasama ini.

Sebagai langkah awal,pihak Pemprov Sulsel nantinya akan mengundang kalangan pengusaha Arab ini untuk mengunjungi Sulsel, agar bisa melihat langsung potensi yang ada. “Secepatnya kita akan undang mereka. Kami sangat terbuka, siapa pun yang mau menanamkan modalnya di Sulsel, kita persilakan,” kata Syahrul. ●mukhramal azis 

Read More >>

Pemberlakuan BBM Nonsubsidi-Pemerintah Siap Lakukan Antisipasi


Senin, 18 Juni 2012
MAKASSAR– Pemprov Sulsel siap mengantisipasi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya diberlakukan di daerah Agustus mendatang dengan melakukan penyusunan anggaran.


Dengan demikian, kendaraan dinas milik pemerintah yang biasanya menggunakan premium dan solar,akan dialihkan ke BBM jenis pertamax. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel Yaksan Hamsah mengungkapkan, penyusunan anggaran tersebut belum rampung sampai saat ini. Dengan demikian, belum diketahui berapa anggaran tambahan jika aturan itu diberlakukan. Yaksan pun mengakui, pengalihan dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi akan menambah beban daerah dari segi keuangan.Meski demikian,pemerintah menyiapkan beberapa opsi untuk menyiasatinya.

”Dari bensin ke pertamax itu kan harganya sampai dua kali lipat. Jelas ini akan membebani daerah. Makanya kita berfikir untuk menerapkan pola pembatasan penggunaan kendaraan dinas,”ujarnya saat dihubungi kemarin. Menurut dia, bisa saja anggaran operasional pemprov yang ada di dalam APBD 2012 itu tetap, namun seluruh kendaraan dinas diatur agar melakukan pemakaian seperlunya saja.

”Dari segi anggaran, pasti akan naik.Tapi nanti kita wajibkan seluruh SKPD untuk melakukan perjalanan dinas seefektif mungkin. Kalau bukan kepentingan dinas, kendaraan tak usah dipakai,”bebernya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri mengakui, masih melakukan pengkajian dari segi keuangan mengenai wacana pelarangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, aturan ini harus didukung dengan kebijakan Pemprov Sulsel untuk meneruskannya di 24 kabupaten/ kota agar bisa diberlakukan di seluruh kendaraan instansi milik pemerintah.

Yaksan Hamsah menambahkan, sebelum aturan ini dijalankan, dia meminta agar Pertamina harus terlebih dahulu menjamin infrastruktur stasiun pengisian bahar bakar umum (SPBU) jenis pertamax di seluruh kabupaten/kota. ”Jangan sampai,kalau aturan ini sudah keluar, di daerah tak ada yang miliki SPBU pertamax. Itu yang harusnya Pertamina jamin terlebih dahulu,” pungkas dia. wahyudi

Read More >>

Sabtu, 16 Juni 2012

Kelulusan UN SD Sulsel 100 Persen


SABTU, 16 JUNI 2012 

Tiga Tahun Berturut-turut,  Usul UN SD Dihapuskan
MAKASSAR,  – Prestasi luar biasa ditorehkan murid sekolah dasar (SD) dan sederajat di Provinsi Sulsel. Hasil kelulusan ujian nasional (UN) 2012 tingkat SD untuk SUlsel di­nyatakan lulus 100 persen.
Ketua Panitia UN SD, Abdullah Djabbar, menjelaskan, dari 167.231 jumlah peserta yang terdiri dari total 6.783 sekolah di Sulsel, tidak satupun yang tidak lolos.
“Kelulusan hasil UN SD kita 100 persen. Ini sudah tiga tahun anak-anak kita lulus 100 persen,” jelas Abdullah Djabbar melalui telepon selularnya, Jumat, 15 Juni.
Djabbar mengatakan, dari ang­ka kelulusan itu, Sulsel juga mengalami peningkatan dari segi nilai hasil ujian. “Jumlah kita setiap tahun meningkat, nilai ha­sil UN pun selalu meningkat baik untuk Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA,” jelasnya.
Dengan hasil itu, lanjut dia, usulan untuk menghapuskan UN SD pada tahun 2013 mendatang dinilai sudah tepat. “Jadi data tiga tahun terakhir ini sudah menunjang usulan itu. Untuk apa lagi kita lakukan UN untuk SD,” katanya.
Menurutnya, dengan hasil itu khusus UN SD di Sulsel seharusnya tidak perlu ada. “Sudah tepat itu konsep dari Bupati Gowa, supaya UN SD tidak perlu lagi ada UN,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, terkait ususlan agar UN SD di Sulsel dihapuskan telah disampaiakn oleh sejumlah kalangan.
Setelah sebelumnya Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Sulsel menyatakan UN tingkat Sekolah Dasar (SD) sudah saatnya dihapus.Usulan itu disampaikan karena dinilai hanya akan memboroskan anggaran serta menjadi beban bagi murid SD.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel A Patabai Pabokori sebelumnya juga menjelaskan, pihaknya sudah dua kali bersurat ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar menghapus UN SD dengan alasan kualitas kecerdasan murid tidak ditentukan melalui UN.
Menurutnya, kualitas dan kecerdasan murid SD bukan ditentukan lewat UN, sebab yang lebih tahu tentang kecerdasan siswa adalah gurunya sendiri. UN belum relevan diterapkan untuk anak SD, itu akan membuat anak-anak stres, itu beban berat buat anak-anak.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Dr Halide mengatakan, UN SD seharusnya memang ditiadakan karena hanya akan membuang-buang anggaran, termasuk tidak sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun. (eky/ute)
Read More >>

304 Desa Masuk Program Pembangunan



SABTU, 16 JUNI 2012 

MAKASSAR, —Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan perbaikan dan pembangunan desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Tahun ini sebanyak 304 desa di Sulsel yang kembali mendapat jatah untuk tersentuh oleh program tersebut.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’’mang, menjelaskan, PPIP merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan melaksanakan program-program yang berbasis pemberdayaan.
“Untuk tahun anggaran 2012 ini, Dirjen Cipta Karya telah mengalokasikan jumlah desa sasaran PPIP Reguler dan SKPA sebanyak 304 desa,” kata Agus saat membuka sosialisasi nasional PPIP tahun 2012 untuk Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, di Hotel Clarion Makassar, Jumat, 15 Juni.
Mantan ketua DPRD Sulsel ini mengungkapkan, program tersebut telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat di perdesaan. Khususnya, dalam upaya memperbaiki infrastruktur desa untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
“Pembangunan infrastruktur perdesaan yang berawal dari program kompensasi BBM pada tahun 2005 dan saat ini telah memasuki tahapan ke delapan, program ini telah menyentuh kurang lebih 1600 desa dari 2.263 desa di Sulsel,” jelas Agus.
Secara administrasi, lanjutnya, Provinsi Sulsel terdiri dari dua kota, 21 kabupaten, 285 kecamatan dan 664 kelurahan serta 2.263 desa. Posisi yang strategis di kawasan timur Indonesia (KTI) memungkinkan Sulsel berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi KTI maupun untuk skala internasional.
Agus berharap, di tahun anggaran mendatang, provinsi Sulsel tetap mendapatkan alokasi desa sasaran dengan jumlah yang lebih banyak.
“Melalui kegiatan sosialisasi PPIP dalam upaya menjadikan wilayah perdesaan, kita menjadikan desa lebih baik dimasa depan,” harapnya.
Untuk diketahui, dalam acara sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen-PU, Budi Yuwono, Direktur pengembangan permukiman Dirjen Cipta Karya, Amwazi Idrus dan diikuti sebanyak 308 peserta dari provinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (eky/ism)
Read More >>

Jumat, 15 Juni 2012

Pemprov Sulsel Siap Bantu Pelebaran Jalan di Lutim


Jumat, 15 Juni, 2012

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berjanji akan mengupayakan keinginan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk mendorong percepatan  pelebaran Jalan Negara Poros Malili- Tarengge yang berjarak sekitar 40 kilometer.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang disela-sela acara penyerahan piala Adipura yang berlangsung di Rujab Bupati, Kamis (14/6/12).
Menurut Agus, selain melampirkan jumlah anggaran yang dibutuhkan, pihaknya juga berharap agar ada data pendukung misalnya volume kepadatan arus kendaraan yang melintas termasuk data kecelakaan lalu lintas akibat kondisi badan jalan yang lebarnya hanya empat meter tersebut.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur,  Andi Hatta Marakarma menyambut baik dukungan tersebut. Ia berharap, pemerintah provinsi dapat segera menindak lanjuti soal pelebaran jalan ini, pasalnya poros yang menghubungkan tiga provinsi ini masing-masing Sulawesi Selatan, Tengah dan dan Tenggara ini setiap harinya dilalui ribuan kendaraan, sementara  kondisi badan jalan lebarnya hanya 4 meter dan telah berulangkali menyebabkan korban jiwa.
Hatta juga menambahkan, sebenarnya pemerintah daerah Luwu Timur melalui Dinas Pekerjaan umum telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dan Balai besar Bina Marga Provinsi untuk segera melakukan pelebaran badan jalan Negara Malili- Tarengge, namun hingga saat ini usulan tersebut belum ditanggapi.
“Idealnya menurut Hatta, jalur Malili- Tarengge yang berjarak sekitar 40 kilometer ini dilakukan penambahan lebar badan jalan antara 6- 8 meter” jelas Hatta.
Sayangnya, Hatta tidak merincikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan ini. Sementara itu, Kapolres Lutim, AKBP Andi Firman juga menyatakan pihaknya siap untuk memberikan data-data yang dibutukan guna mendukung percepatan pelebaran jalan negara poros Tarengge-Malili tersebut. (c)
Read More >>

SYL Bantu Rp100 Juta Kabupaten Peraih Adipura


JUMAT, 15 JUNI 2012 

BANTAENG, – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menyerahkan bantuan ma­sing-masing Rp100 juta kepada kabupaten yang berhasil meraih anugerah Piala Adipura. Kabupaten tersebut adalah, Bantaeng dan Bulukumba.
Bantuan diserahkan gubernur kepada Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah, Bupati Bulukumba Zainuddin dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arief di Gedung Balai Kartini Bantaeng, Rabu 13 Juni.
SYL juga menyerahkan bantuan sebesar Rp20 juta kepada peraih Adiwiyata yang masing-masing direbut SMA Negeri 1 Kindang, MTs Tanete serta pasar terbaik nasional di Kabupaten Bulukumba.
Gubernur didampingi Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan Arfandy Idris menggunakan pesawat helikopter dan mendarat di lapangan tanah revitalisasi pantai Seruni Bantaeng.
Usai menyerahkan bantuan, gubernur mengatakan, untuk meraih Adipura yang menjadi kebanggaan bidang kebersihan dan lingkungan hidup dari Kementerian Lingku­ngan Hidup itu tidak mudah. Namun begitu, sebagian daerah di Sulsel sudah membuktikannya.
“Setelah dimotivasi, daerah pe­raih adipura mengalami peningkatan menjadi enam daerah dan kini sudah sebelas dari 23 kabupaten kota se Sulsel,” ujar SYL.
Gubernur membeberkan, sejumlah peningkatan pembangunan berhasil dicapai seperti sektor kelistrikan, semula hanya memiliki daya 420 MW, sekarang sudah meningkat 800 MW. “Harapan kita dapat meningkat menjadi 1.200 MW agar seluruh masyarakat bias menikmati listrik,” terangnya.
Sektor lainnya, daftar tunggu jemaah haji kini menjadi daftar tunggu tertinggi di Indonesia dan Sulsel tercatat sebagai daerah yang paling banyak mengirim jemaah untuk pelaksanaan umrah. Ini terjadi karena Sulsel memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dengan inflasi terendah.
“Kami berharap seluruh masyarakat bisa menjaga kondisi yang sudah membaik ini. Jangan karena pemilihan gubernur, sarana yang sudah ada dirusak. Jabatan bukanlah segalanya. Saya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga daerah agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan yang semakin baik,” kata SYL peraih 109 penghargaan ini. 
Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah yang mewakili para bupati mengatakan, keberhasilan daerah meraih Adipura merupakan bukti harkat dan martabat masyarakat Sulsel yang terus meningkat. (kr1/ami)
Read More >>

Kamis, 14 Juni 2012

BKD Sulsel Mendapat Penghargaan Pelayanan Terbaik


Terkait kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, baik soal administrasi Pegawai Negeri Sipil dan prestasi program kerjanya mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat.  BKD Sulsel, Rabu, 13 Juni 2012 kembali menerima penghargaan pelayanan terbaik untuk administrasi kepegawaian di luar Pulau Jawa. Penghargaan ini diterima BKD Sulsel dalam dua tahun berturut-turut yakni tahun 2011 dan 2012 ini. Penghargaan ini diterima karena tata administrasinya, baik soal pengaturan kepangkatan, pensiunan maupun transparansi.
Kepala BKD Sulsel, Hj. Andi Murni Amien Situru menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian  Nasional (BKN) Award Tahun 2012. Jadi penghargaan ini diberikan dalam rangka BKN Award yang setiap tahun diberikan. Pemerintah Sulsel sudah dua tahun berturut-turut mendapat peringkat pertama bidang kepegawaian. Penghargaan ini diraih berdasarkan penilaian sejumlah item tentang pengelolaan kepegawaian.
Dalam penilaian tersebut diantaranya perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, kebijakan reqruitmen pegawai yang terbuka, transparansi dan akuntabel, kebijakan karier dan mutasi pegawai, penegakan disiplin pegawai, pengelolaan manajemen kepegawaian, serta integritas dan keterbukaan informasi kepegawaian. Jadi berdasarkan penilaian ini Sulawesi Selatan meraih peringkat pertama dan merupakan penilaian kinerja kita dalam hal pengelolaan kepegawaian.
Rs/Nh (kamis, 14 Juni 2012)

Read More >>

Kunjungan Kerja Gubernur Sulsel Di Kabupaten Bantaeng


Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 13 Juni 2012 melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bantaeng dalam rangka menyerahkan Piala Anugrah Adipura untuk Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. sedangkan sertifikat Adipura diterima Pemerintah Kabupaten Selayar. Kehadiran Gubernur Sulsel dengan Helikopter yang landing di Pantai Seruni disambut oleh Bupati Bantaeng, Bupati Bulukumba dan  Wakil Bupati Selayar bersama masyarakat Bulukumba. Dalam acara kunjungan tersebut Gubernur didampingi Kepala  Badan Lingkungan Hidup Daerah Sulsel, Ir. H. Muh. Tamzil, MP dan Ketua DPRD Sulsel, H. Muh Roem, SH,MSi. Kunjungan di Kab. Bantaeng merupakan tour terakhir Gubernur dari semua kabupaten dalam rangka penyerahan 9 piala adipura dan11 sertifikat adipura se-Sulawesi Selatan.

Kegiatan penyerahan Adipura dan Sertifikat Adipura ini dilaksanakan di Gedung Balai Kartini Kabupaten Bantaeng. Selain itu akan diserahkan pula oleh gubernur Piagam Penghargaan Adiwiyata dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI kepada Kepala Sekolah SMA Negeri I Tindang dan MTsN Tanete Kabupaten Bulukumba serta Penghargaan Nasional Pasar Terbaik se-Indonesia untuk Kabupaten Bulukumba.

Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengatakan, bahwa kesuksesan yang kita capai ini tentu merupakan hasil kerja keras dari semua lapisan masyarakat. Kita wajib memelihara  hasil yang baik dan tentu saja harus tetap dilanjutkan.  Pemimpin yang baik membawa sebuah harapan dan proses kehidupan masyarakat  menuju suatu keberhasilan. Jadi pemimpin yang baik adalah menyerahkan hatinya pada rakyat dan tentu rakyat akan menyerahkan pula hatinya pada pemimpin tersebut, jadi ketulusan itulah yang utama dalam segala hal. Dan tak lupa pula gubernur mengingatkan masyarakat Bulukumba untuk tetap memperhatikan pendidikan anak-anak mereka karena pendidikan itulah yang akan membawa perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang dan disitulah peran pendidikan gratis yang harus tetap dipertahankan di Sulawesi Selatan ini.

Sementara itu, Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan dalam sambutannya tak henti-hentinya memuji kepemimpinan Gubernur Sulsel sebagai pemimpin daerah yang terbaik se-Indonesia. Menurut beliau, banyak orang bisa menjadi  pemimpin, tetapi jiwa kepemimpinan dan kharisma itu langka dan tidak semua pemimpin memilikinya. Dan hal ini ada pada tokoh kita yaitu Syahrul Yasin Limpo, tentu saja kita orang Sulawesi Selatan sangat rugi apabila kita kehilangan tokoh seperti beliau.

Rs/Km ( Kamis, 14 Juni 2012)

Read More >>

Rabu, 13 Juni 2012

Gubernur Puji Pesantren Raudhaturrasyidin DDI Cambalagi


RABU, 13 JUNI 2012 

MAROS, Cakrawala--Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memuji prestasi Pondok Pesantren Raudhaturrasyidin DDI Cambalagi Maros yang pada Ujian Nasional tahun ini mampu meluluskan seluruh santrinya. 
"Pondok Pesantren DDI ini hebat karena mampu meluluskan siswanya 100 persen pada UN tahun ini," puji Syahrul dalam acara penamatan santri yang dirangkaikan dengan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW 1433 H, Rabu  (13/6).
Pada kesempatan ini Syahrul berkesempatan memberikan piagam penghargaan kepada siswa berprestasi di pesantren ini, serta pemberian beasiswa berupa uang tunai bagi santri dengan nilai tertinggi.
Syahrul mengatakan, ajaran Rasulullah SAW, jika ingin perbaiki hidupmu, perbaiki ilmumu, kalau ingin perbaiki akhiratmu, perbaiki ilmumu. Hanya orang berilmu yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.
"Mau bagaimana baiknya Sulsel, Maros, kita yang tentukan. Kalau kita jalankan syariat dan akidah Islam yang penuh damai," ujarnya.
Penerima Penghargaan Bintang Maha Putera Utama dari Presiden RI itu, mengungkapkan, segala sesuatu yang baik harus diulang. Termasuk meluluskan siswa 100 persen, harus diulang tahun depan. Bahkan, harus ditingkatkan lagi, 100 persen lulus dengan kualitas lebih tinggi.
"Dalam Islam diajarkan, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Islam membuat kita tentram, damai, dan tidak bikin susah orang. Dalam Islam kita saling peduli,  terbiasa saling tolong menolong," jelasnya.
Ia menambahkan, orang bisa sukses kalau dalam dirinya ada PAKUI, yang merupakan akronim dari Pray (doa), Attitude (karakter yang baik), Knowledge (kecerdasan/ilmu), Ulet, dan punya impian. (Dewi/wsc).
Read More >>

Gubernur: Islam adalah Kedamaian


RABU, 13 JUNI 2012 

MAROS,Cakrawala -- Islam adalah kedamaian yang menuntun manusia ke kehidupan yang bahagia dan menjadi rahmat bagi umat manusia.
Demikian disampaikan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ketika membuka acara Lomba Seni Islam BKMT, di halaman Kedai Cokelat, Kabupaten Maros, Rabu (13/6). Acara tersebut diikuti oleh majelis taklim se-Kabupaten Maros.
Menurut  Syahrul, dilaksanakannya lomba tersebut merupakan salah satu pendekatan ibadah terhadap organisasi dan daerah. Kegiatan tersebut juga merupakan upaya untuk mewariskan sesuatu yg amanah dan sunnatullah agar hari esok harus lebih baik dari hari ini.
Selanjutnya menurut Syahrul, Islam adalah sesuatu yang dekat dengan semua orang dan membangun keteraturan. Seperti itulah Islam dan kemudian diformulasikan dalam lomba seni Islam.
"Seni selalu keluar dari hati yang paling murni, tulus, dan menggambarkan keikhlasan," ujarnya.
Menurutnya, Islam mengajarkan kedekatan vertikal dengan Tuhan. Hubungan dengan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.
"Tanpa kita sadari, inilah yang kita sumbangkan untuk Maros, mengajarkan anak-anak agama Islam melalui seni," tuturnya.
Lomba Seni Islam BKMT tersebut juga dirangkaikan dengan pawai keliling Kota Maros yang diikuti ribuan ibu-ibu majelis taklim se-Kabupaten Maros. (Dewi/wsc)
Read More >>

Proyek KA Sulsel Diminati 4 Negara


Rabu, 13 Juni 2012
MAKASSAR – Proyek kereta api (KA) lintas Makassar-Parepare sepanjang 136,3 kilometer diminati investor dari empat negara. Terakhir, WEGH Group yang merupakan perusahaan industri perkeretaapian asal Italia menyatakan keinginannya menanam investasi ke daerah ini. 

Perusahaan tersebut berkantor di Kota Gujarat, India. Tiga investor lainnya juga berminat menangani proyek yang diperkirakan menelan dana triliunan rupiah tersebut, yakni Korea Selatan, Rusia, dan Jerman. Namun, hingga saat ini,semuanya masih dalam proses penjajakan. Kemarin,General Manager WEGH Group Luigi Bordonaro mengungkapkan ketertarikannya pada proyek KA Sulsel saat menemui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim di Kantor Gubernur Sulsel.

Apalagi, perusahaan tersebut memang bergerak di sektor perkeretapian. Kedatangan Luigi Bordonaro khusus untuk membicarakan desain dan rencana proyek KA yang masuk dalam Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu. “Indonesia ini dekat dengan Australia dan India.Di sini juga ada proyek besar untuk perkeretaapian. Kita mengetahui proyek ini setelah ada promosi dari seminar, dan Sulsel menjual proyek ini,” katanya kepada wartawan di Makassar kemarin.

Dalam pertemuan yang berlangsung 30 menit tersebut, Pemprov Sulsel menyerahkan hasil studi kelayakan proyek KA lintas Makassar-Parepare kepada WEGH Group. “Hasil studi proyek ini akan kita pelajari dulu. Kami akan kembali ke sini dalam satu atau dua bulan ke depan untuk memastikannya,” kata Luigi Bordonaro. Muallim mengakui bahwa perusahaan asal Italia tersebut masih melakukan pengkajian dan mendalami secara detail mengenai rencana perkeretaapian di Sulsel.

Dia yakin WEGH Group segera memberikan jawaban sebagai bentuk keseriusan untuk menanamkan modalnya di proyek KA itu. “Kita sudah serahkan hasil survei, business plan, rencana biaya, pembebasan lahan, bantalan KA.Kita berikan ke mereka secara gratis untuk diolah lebih lanjut. Mereka memang memerlukan itu sebagai kajian,” kata Muallim. Dia menambahkan, jika proyek tersebut berjalan mulus, pada awal 2013 mendatang sudah bisa dilakukan pembebasan lahan milik warga yang dilintasi KA.

Proyek ini merupakan sharingdari pemerintah pusat,kabupaten,dan provinsi. “Proyek pembangunannya kita harap sudah bisa dimulai 2014 dan selesai dalam tiga tahun. Pada 2017, KA Makassar- Parepare sudah bisa dioperasikan,” katanya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) RI EE Mangindaan memastikan proyek perkeretaapian di Sulsel telah diminati investor dari tiga negara yang berbeda.

“Sudah banyak sekali negara lain mau ikut dalam proyek ini. Seperti Korea,Rusia,dan Jerman.Kelihatannya seperti gula. Insya Allah ini akan jalan terus,”kata Mangindaan. Selain menemui Sekprov Sulsel A Muallim,investor asal Italia ini juga menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di rujab gubernur tadi malam. Syahrul mengaku akan membuka peluang investasi sebesar- besarnya terhadap WEGH Group untuk menggarap proyek KA lintas Makassar- Parepare.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit itu, dia juga meminta Luigi agar kembali ke Sulsel dalam waktu dekat ini terkait hasil kajian terhadap hasil studi KA Sulsel yang diberikan. Dia mengatakan, dalam proyek perkeretaapian di Sulsel,sejumlah investor dari negara lain juga pernah mengutarakan niatnya untuk menanamkan modalnya di proyek itu. Karena itu, kata dia, tak ada salahnya jika perusahaan tersebut bisa bekerja sama dengan investor lain.

“Minimal harus ada kolaborasi. Ini kan ada beberapa investor yang ikut tertarik, jadi bisa join dengan investor lainnya,” katanya. Diketahui, selain Italia, beberapa investor juga berminat di proyek KA Makassar-Parepare. Di antaranya perusahaan Russian Railways asal Rusia, pemerintah Ubei di China,serta perusahaan RNA dan Korail dari Korsel. wahyudi 

Read More >>

Gubernur Serahkan Adipura di Tiga Daerah


Rabu, 13 Juni 2012
PAREPARE– Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyerahkan Piala Adipura kepada Kabupaten Pangkep, Barru, dan Kota Parepare kemarin. Dalam kesempatan itu, gubernur juga memberikan bantuan tunai Rp100 juta per daerah. 

“Wali Kota Parepare dan masyarakat telah berhasil membuktikan kehebatannya,” kata Syahrul. Dia mengungkapkan, Adipura hanyalah sebuah simbol, tapi di baliknya terkandung makna luar biasa. Ada tekad dan kemauan wali kota dan seluruh masyarakat Parepare meraih cita-cita sebagai kota peraih Adipura. “Ada keindahan dan kebersamaan. Dalam Adipura ada tekad untuk membawa Parepare sebagai kota terbaik di Sulsel, bahkan seluruh Indo-nesia,” ujar dia. andi abriandi 

Read More >>

Bendungan KaralloE Segera Dibangun


RABU, 13 JUNI 2012 

4 Juli, Gubernur Lakukan Peletakan Batu Pertama
SUNGGUMINASA,  – Pekerjaan pembangunan bendungan Karalloe, di Kecamatan Biringbulu, Gowa hampir pasti terwujud. Itu setelah polemik mengenai lokasi bendungan KaralloE yang selama ini dipermasalahkan telah disepakati oleh Pemkab Gowa.
Rencananya, bulan Juli mendatang pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) akan memulai tahap pekerjaan.
Proses pekerjaan bendungan yang akan menelan anggaran Rp400 miliar APBN ini akan diawali dengan peletakan As bendungan yang akan dilakukan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementrian Pekerjaan Umum, Muhammad Hasan, 4 Juli mendatang. Selain peletakan batu pertama, juga akan dilakukan penandatangan kesepakatan antara Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo serta Bupati Jeneponto, Radjamilo mengenai pembangunan bendungan KarelloE.
Kepala SNVT PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang (BBWSPJ), Haeruddin C Maddi di ruang kerjanya, Selasa, 12 Juni mengatakan bendungan ini akan dibangun di daerah Gowa.  Namun, manfaat bendungan ini juga akan dinikmati oleh masyarakat Jeneponto.
Kapasitas bendungan ini nantinya, sebut dia akan mengairi areal persawahan seluas 800 hektare di kedua daerah kabupaten bertetangga.
“Jadi manfaatnya akan dirasakan oleh petani di Gowa dan Jeneponto,” ujar Haeruddin.
Dia menjelaskan, untuk mempercepat realisasi pembangunan bendungan ini, pihak BBWSPJ selaku pelaksana proyek akan segera melakukan penyempurnaan desain, LARAP dan AMDAL sebagai salah satu prasyarat untuk mempercepat realisasi pembangunan mega proyek tersebut. Bahkan dalam waktu dekat ini kata Haeruddin, pihaknya akan segera mengusulkan sertifikasi desain dari Balai Bendungan  sebagai wujud kelayakan pembangunan suatu bedungan.
Pembangunan bendungan Karalloe ini sejak dua tahun lalu direncanakan. Hanya saja, pelaksanaan pembangunan ini terkatung-katung, lantaran Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo selama ini kurang setuju mengenai lokasi bendungan. Menurut Ichsan, melalui Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Gowa, Arifuddin Saeni beberapa waktu lalu mengatakan pada dasarnya Pemkab Gowa tidak mempersoalkan lokasi bendungan Karalloe akan dibangun. Hanya saja, Bupati meminta lokasinya ditinjau ulang karena berdekatan dengan patahan yang berpotensi menimbulkan resiko bencana longsor.
Bupati, lanjut Arifuddin tidak ingin kejadian longsoran Bawakaraeng terulang lagi di bendungan Karalloe. Sebab, akibatnya akan mempengaruhi bendungan seperti yang dialami bendungan serbaguna Bili-bili saat ini.
“Namun dengan adanya rencana peletakan As bendungan Karalloe berarti  lokasinya sudah disepakati bersama,” kata Kabag Humas, Arifuddin Saeni. (rus/eca)
Read More >>