Rabu, 07 November 2012

Awasi Proyek Pemerintah, Pemda Gandeng KPK


Rabu, 07 November 2012 , 16:04:00

JAKARTA—Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djouhari Kansil beserta jajaran pejabat di dua provinsi itu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu (7/11).

Kedatangan para kepala daerah ini untuk menghadiri rakor bersama Pimpinan KPK dan Canadian International Development Agency (CIDA) terkait pengawasan proyek pengadaan barang dan jasa yang dijalankan lewat system Support to Indonesia’s Island of Integrity Program (SIPS). Program ini sudah dijalankan selama dua tahun, sementara rencananya akan dilaksanakan hingga lima tahun.

“Fokus kami adalah pelayanan satu atap dan pengadaan barang dan jasa. Sudah dua tahun berjalan. Evaluasi dari KPK mengenai bagaimana aparat pemda merespon program ini, kami melihat sesuatu yang sangat baik, kondusif, banyak aturan yang sudah dibuat, bahkan sudah ada gedung yang sudah disiapkan dan bahkan dari Sulut mengatakan aparatnya tidak akan diganti-ganti karena kalau diganti akan mempengaruhi kebijakan. Gubernur Sulut menjamin tidak ada pergantian personil, jadi banyak sudah dilakukan pemda Sulut dan Sulsel untuk membangun clean and clear governance,” ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja saat jumpa pers bersama jajaran kepala daerah tersebut di kantornya, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, proyek SIPS dari CIDA sudah memperlihatkan hasil yang positif dan membanggakan. Jika dikaitkan dengan masalah korupsi, tidak hanya masalah hukum dan pemenjaraan, tapi bagaimana mengubah sikap dan sistem yang ada. Dalam program SIPS, kata Syahrul, ada lima hal yang dilakukan. Pertama, hadirnya regulasi untuk menjabarkan secara teknis apa saja sistem yang tidak terkait dengan korupsi itu. Poin kedua, mengenai institusi-institusi disatukan dengan melakukan efisiensi gerakan institusi seperti sistem satu atap.

"Ketiga, hadirnya personil yang paham dan mengetahui fungsi tugasnya dengan baik. Adanya agenda aksi yang jelas untuk melakukan sistem manajemen secara terbuka, efisien, efektif, bahkan tidak membuat birokrasi menjadi ribet untuk pelayanan," jelas Syahrul

Keempat, lanjutnya, menyangkut teknologi, dalam hal ini electronic government dalam proses pelelangan barang dan jasa. Terakhir, perlu hadirnya birokrasi dengan perilaku baru untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap tugas pemerintah.

Menurut Syahrul, sistem SIPS sangat penting untuk struktur pelayanan, misalnya saja bagaimana pelelangan barang dan jasa lewat sistem elektronik dengan maksud tidak terjadi kebocoran-kebocoran.

"Jadi ada efisiensi dan pengiritan dan sisa tender lebih besar. Ini yang nyata digerakkan KPK bersama kami, dan kami akan sempurnakan ke depannya," tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djauhari Kansil menyatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPK dan CIDA karena bersama Sulawesi Utara menjadi pusat untuk melakukan SIPS selama dua tahun ini.

"Dengan adanya kegiatan ini kami memperoleh sesuatu untuk mengubah pemerintahan di Sulawesi Utara," kata Djauhari.

Kegiatan tersebut, sambung Djauhari, juga memotivasi mereka untuk melakukan perubahan sikap mental aparat untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya lewat tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara pemerintahan.

"Pelatihan yang berhubungan dengan SIPS tidak hanya dilakukan empat kabupaten atau kota ini tapi 15 kabupaten atau kota diikutsertakan agar mereka memahami pelayanan publik yang baik," kata Djauhari.

Pihaknya, kata Djauhari juga mensukseskan e-government dalam pengadaan barang dan jasa serta pelelangan lewat elektronik. Hal itu sudah dilakukan di Sulawesi Utara dan berdampak besar, karena dilakukan secara transparan dan melayani masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan barang dan jasa dapat bertanya melalui perangkat elektronik. Selain itu perizinan secara terpadu juga telah dilaksanakan.

"Jadi program ini sangat-sangat bermanfaat bagi Sulawesi Utara dalam hal pelayanan," tutup Djauhari.(flo/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=146178
Read More >>

Menkominfo Puji Kemajuan Sulsel

RABU, 07 NOVEMBER 2012
alt
Dinilai Berkontribusi Besar ke Pusat
 MAKASSAR, – Progres pembangunan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan yang begitu menonjol mendapat perhatian dan pujuan dari Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring.
Tifatul yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan mengungkapkan rasa terima kasih kepada rakyat Sulsel, khususnya kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kontribusi Sulsel tersebut membuat Indonesia masuk da­lam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya baik di dunia.
“Terima kasih kepada Sulsel, karena perekonomiannya bisa di atas 8 persen, sehingga karena kontribusi ini. Indonesia masuk lima besar negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup baik dengan inflasi terendah, luar biasa Sulsel,” ujar Tifatul, pada Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012, di Hotel Aston, Makassar, Selasa, 6 November.
Peningkatan produksi per­tanian dan lain sebagainya di Sulsel menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Tifatul menilai, keberhasilan yang dicapai di Indonesia, termasuk di Sulsel sangat luar biasa.
Tetapi, karena para aparat kehumasan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya yang diterima publik masih buruk.
“Kenapa yang terekspos hanya yang buruk. Karena, ada juga satu sikap media yang hanya memberitakan yang sensasional saja, tanpa mempertimbangkan efek psikologis masyarakat,” terangnya.
Dia mengimbau, pejabat humas harus hadir saat rapat pimpinan, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Humas harus mengetahui latar belakang suatu keputusan untuk menjelaskan ke publik secara tuntas.
“Kita hidup di tengah media yang kadang punya kepentingan politik. Karena itu, harus pandai, bukan hanya melawan opini itu, tapi menunjukkan prestasi positif. Kebebasan pers oke, tapi harus ada platform, batas yang harus disepakati,” terangnya.
Sementara, Gubernur Sul­sel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pertemuan para pejabat humas se Indonesia itu merupakan momentum yang sangat strategis. Khususnya, dalam menghadirkan sebuah daerah yang maju.
“Untuk memajukan sebuah daerah yang maju, ada tiga agenda penting yang harus dilaksanakan,” kata Syahrul.
Syahrul yang juga pernah menjabat Kepala Biro Humas tersebut, menjelaskan, ketiga agenda tersebut, antara lain, hadir pemerintahan yang baik, hadir ruang bagi bisnisman, dan aturan menjadi bagian yang penting.
“Selama ini, paradigma yang tercipta di masyarakat, Makassar itu daerah rusuh, banyak demontsrasi, kekerasan, padahal tidak se­perti itu,” jelasnya.
Menurutnya, orang Bugis-Makassar memang cepat bereaksi, tapi tidak dengan cara rusuh. Paradigma yang menyebut Makassar rusuh sangat salah.
“Tidak ada daerah yang maju tanpa pemerintahan yang kuat. Tapi, kalau terus dilemahkan, maka pasti seperti itu. Saya berharap, ada energi yang hadir dari kehumasan pemerintah,” harapnya.
Dia menambahkan, tidak semua pejabat dan pemerintah korupsi, tapi kalau seluruh pencitraan pemerintah hanya korupsi, maka seperti itulah pemerintahan. Karena itu, Humas tidak boleh lagi seperti itu.
“Negara ini butuh pencitraan yang baik. Kalau media dikuasai oleh yang punya interest politik, maka negara ini akan bersoal. Agenda manajemen harus bisa lahir dari forum ini,” imbuhnya. (del/ism)
Read More >>

Industri Pariwisata Sulsel Kembali Bergairah


Selasa, November 6th, 2012

Makassar, – Kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan, terus mengalami peningkatan. Ini terlihat dari hunian hotel dan reservasi kendaraan wisata, yang hingga Oktober 2012 mengalami peningkatan sekitar 5 persen di banding bulan sebelumnya.

Ketua Assosiation of the indonesia tour & travel agencies (ASITA) Sulsel, Didi Leonardo Manaba,SE mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan disebabkan diselenggarakannya berbagai even internasional dan nasional. Keadaan ini, kembali menggairahkan industri pariwisata Sulsel yang pernah terpuruk.

“Meski kenaikannya belum saignifikan, keadaan ini menggairahkan kembali industri pariwisata”demikian Didi kepada Kabarmakassar, Selasa 6/11/2012.

Dia optimis, peningkatan akan terus terjadi jika pihak pemerintah Kabupaten Kota bisa bekerjasama menangkap peluang ini.

“Pemerintah kabupaten kota harus bisaa menangkap peluang ini, karena pelaksanaan even hanya sewaktu-waktu dilakukan” tutupnya. [KM05]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=18305
Read More >>

Sulsel Tuan Rumah MTQ Korpri Nasional


Rabu, 7 November 2012

MAKASSAR – Tidak lama lagi, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri Tingkat Nasional, akan dilaksanakan di Sulsel. Rencananya, event nasional tersebut akan diselenggarakan pada 23-26 November 2012 mendatang, di Masjid Al Markas Al Islami, Makassar.
Ketua Panitia Pelaksana MTQ Korpri Nasional, Bahaking Rama, mengatakan, untuk pertama kalinya Sulsel menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Korpri Nasional. Sebelumnya, Sulsel hanya menjadi tuan rumah MTQ Korpri tingkat provinsi.
“Pelaksanaan secara nasional ini yang pertama  kalinya Sulsel jadi tuan rumah. Kalau untuk MTQ tingkat provinsi sudah dua kali dilaksanakan,” ujar Bahaking, di Makassar, Selasa (6/11).
Bahaking mengungkapkan, salah satu program MTQ tingkat nasional, adalah tilawah dan hafalan. Bahkan, Gubernur Sulsel selaku kepala pemerintahan, memberikan respon positif dan mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan tersebut di Sulsel.
“Untuk hal ini, gubernur merespon dan menginginkan semua kegiatan nasional dilaksanakan di Sulsel, utamanya yang menyangkut agama,” ungkapnya.
Adapun peserta MTQ Korpri Tingkat Nasional, jelasnya, berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah dari 33 provinsi di Indonesia, dengan jumlah keseluruhan 68 lembaga. Sehari sebelum dilaksanakannya MTQ, yakni 22 November, panitia akan melaksanakan pelantikan dewan hakim setiap cabang dan akan diberikan tugas.
“Untuk jumlah peserta dari 33 provinsi, diwakili 5 perwakilan tiap provinsi dan 71 unit nasional termasuk pemerintahan non departemen,” urainya.
Sementara, Penanggung Jawab Kegiatan, Achmad Abubakar, mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan bisa terselenggara dengan baik dan menginginkan partisipasi dari semua pihak, termasuk dari masyarakat umum.
“Di lokasi nanti akan ada banyak kegiatan,  salah satunya pameran,” imbuhnya.(RS5/her/C)

Read More >>

Pengukuhan GPPK Sulawesi Selatan


Selasa, 06/11/2012



Bertempat di Gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Senin (5/11) berlangsung pengukuhan pengurus Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro (GPPK) oleh Ketua Kosgoro Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo. Pada kesempatan ini Hj Majda Agus Arifin Nu’mang dikukuhkan sebagai sebagai Ketua GPPK.

Menurut Syahrul, Kosgoro dan GPPK hadir untuk mengawal eksistensi bangsa, gengsi dan martabat nasional. karena itu Kosgoro tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Siapapun yang tergabung dalam Kosgoro, hidupnya harus untuk bangsa.

Bangsa, negara, dan rakyat menjadi ideologi bagi Kosgoro. Ada dua hal yang menjadi konsentrasi Kosgoro, yakni, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Di Sulsel, pendidikan gratis berjalan baik, karena hasil pemikiran Kosgoro. Di Indonesia, yang pertama kali melakukan pendidikan gratis adalah di Sulsel. Ekonomi kerakyatan di Sulsel berjalan maksimal karena didorong melalui pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Hr/Tn (Selasa ,6 November 2012)
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pengukuhan-gppk-sulawesi-selatan
Read More >>

Selasa, 06 November 2012

Tiga Destinasi Terpopuler Sulsel


Selasa, 6 November 2012
Makassar,– Hingga bulan Oktober 2012 ini, ada tiga destinasi atau daerah tujuan wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Ketiga destinasi tersebut masing-masing menawarkan keistemewaan tersendiri untuk dinikmati para wisatawan.

Berikut tiga desatinaasi tersebut berdasarkan informasi dari Assosiation of the indonesia tour & travel agencies, Sulaweasi Selatan.

1. Tanah Toraja. Tidak bisa dimungkiri, daya tarik Tanah Toraja masih yang tertinggi untuk dikunjungi oleh wisatawan manca negara, khususnya dari Eropa. Berkunjung ke Tanah Toraja, Wisatawan akan menyaksikan budaya dan historical yang unik dan tidak bisa ditemui di daerah lainnya. Baik dari segi arsitektur bangunan seperti rumah Tongkonan, atau tradisi masyarakat, seperti pemakaman di dalam gua diatas bukit serta keadaan alam pegunungan yang sangat memikat.

2. Makassar, sebagai ibukota provinsi memiliki berbagai faasilitas yang sangat menunjang keinginan wisatawan. Kota Makassar merupakan destinasi  wisata MICE ke empat terlengkap di Indonesia. Berbagai event nasional maupun internasional di gelar di kota ini. Berbagai fasilitas tersebut seperti hotel berbintang, bandara internasional, pelabuhan, pusat perbelanjaan, sarana wisata moderen, sampai kepada bangunan-bangunan bersejarah warisaan pemerintah Kolonial Belanda.

3. Bira, Bulukkumba. Panorama alam pantai pasir putih Bira, menjadi magnet bagi para wiasatawan. Di Bira para turis asing yang berkunjung akan menikmati kehangatan pantai dan deburan ombak. Tempat ini juga menawarkan keindahan bawah laut, bagi wiasatawan yang hobi snorkeling. Dan bagi yang ingin mengetahui proses pembuatan perahu tradisaional Sulsel, Pinisi, maka disinilah tempatnya.(KM5)

Read More >>

Tiga Destinasi Terpopuler Sulsel


Selasa, 6 November 2012
Makassar,– Hingga bulan Oktober 2012 ini, ada tiga destinasi atau daerah tujuan wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Ketiga destinasi tersebut masing-masing menawarkan keistemewaan tersendiri untuk dinikmati para wisatawan.

Berikut tiga desatinaasi tersebut berdasarkan informasi dari Assosiation of the indonesia tour & travel agencies, Sulaweasi Selatan.

1. Tanah Toraja. Tidak bisa dimungkiri, daya tarik Tanah Toraja masih yang tertinggi untuk dikunjungi oleh wisatawan manca negara, khususnya dari Eropa. Berkunjung ke Tanah Toraja, Wisatawan akan menyaksikan budaya dan historical yang unik dan tidak bisa ditemui di daerah lainnya. Baik dari segi arsitektur bangunan seperti rumah Tongkonan, atau tradisi masyarakat, seperti pemakaman di dalam gua diatas bukit serta keadaan alam pegunungan yang sangat memikat.

2. Makassar, sebagai ibukota provinsi memiliki berbagai faasilitas yang sangat menunjang keinginan wisatawan. Kota Makassar merupakan destinasi  wisata MICE ke empat terlengkap di Indonesia. Berbagai event nasional maupun internasional di gelar di kota ini. Berbagai fasilitas tersebut seperti hotel berbintang, bandara internasional, pelabuhan, pusat perbelanjaan, sarana wisata moderen, sampai kepada bangunan-bangunan bersejarah warisaan pemerintah Kolonial Belanda.

3. Bira, Bulukkumba. Panorama alam pantai pasir putih Bira, menjadi magnet bagi para wiasatawan. Di Bira para turis asing yang berkunjung akan menikmati kehangatan pantai dan deburan ombak. Tempat ini juga menawarkan keindahan bawah laut, bagi wiasatawan yang hobi snorkeling. Dan bagi yang ingin mengetahui proses pembuatan perahu tradisaional Sulsel, Pinisi, maka disinilah tempatnya.(KM5)

Read More >>

Senin, 05 November 2012

RSS Ramah Lingkungan


Senin, 5 November 2012


PASANGAN Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) terus mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dengan konsep rumah sangat sederhana (RSS). 

Pasangan Sayang mengklaim telah mendorong terlaksananya konsep tersebut selama lima tahun memimpin Sulsel sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dorongan kepada stakeholder pembangunan perumahan di Sulsel ini akan terus dilakukan ke depan demi terwujudnya perumahan yang sehat dan layak huni dengan harga terjangkau. 

“Sayang juga akan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kredit ringan atau tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Tentu, ini harus mendapatkan jaminan dari pemerintah. Itulah yang akan dilakukan Sayang ke depan,” kata Juru Bicara Sayang, Henny Handayani, di Makassar kemarin. 

Bukan hanya itu, pasangan Sayang ke depan juga akan memperjuangkan lahan-lahan produktif seperti areal persawahan untuk tidak dijadikan sebagai tempat pembagunan perumahan. “Karena itu akan berdampak pada penurunan produksi pertanian Sulsel.Tentu ada aturan yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi hal seperti ini.Yang jelas, Sayang akan mendorong pembangunan perumahan sederhana, tapi tidak dengan mengorbankan lahan produktif,” jelas Henny. 

Lahan-lahan kumuh juga menjadi perhatian Sayang ke depan. Pemerintahan Sayang nantinya akan melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk melakukan pembangunan perumahan sederhana di sekitar lahan kumuh. “Itulah gunanaya pemerintah daerah. Sayang akan mendorong itu sehingga lahan kumuh terus berkurang dan pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, tidak mudah terkena penyakit dan hal membahayakan lainnya,”jelasnya. jumardin akas

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/rss-ramah-lingkungan
Read More >>

Wagub Minta Pendidikan Agama Diajarkan Sejak Dini


Ditulis Oleh Akbar on  
MAKASSAR,–Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang meminta pendidikan agama diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Sebab, pemahaman nilai-nilai agama, etika dan moral kepada anak-anak sejak usia dini akan menjadi bermanfaat dan menjadi modal dasar untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kuat dan beretika.
“Pendidikan agama sebaiknya diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini, seperti ketika anak-anak itu masih dibina di taman kanak-kanak atau play group,” pintanya ketika membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-II Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) di Kanwil Kementerian Agama Sulsel, , Sabtu (3/11). Wagub mencontohkan, Jepang. Menurut dia, Jepang bisa tumbuh sebagai bangsa yang hebat, kuat dan maju, itu karena Jepang sudah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman soal etika, moral dan nilai-nilai budaya kepada anak-anaknya sejak masih usia dini.
Malanya, kalangan generasi muda di Jepang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan budayanya. Untuk itulah, lanjut Wagub, seorang pembina atau pengajar anak-anak usia dini mesti memberikan porsi yang besar terhadap pembelajaran atau pemahaman soal agama dan nilai-nilai moral. Agar bangsa kita bisa maju dan berkembang seperti orang Jepang yang senantiasa memelihara dan melestarikan nilai-nilai etika dan budaya mereka sendiri.
“Disinilah peran para ibu pengajar, karena mengajar anak usia dini itu relatif membutuhkan kesabaran dan pendekatan kasih sayang. Makanya untuk menjadi pengajar usia dini itu memang harus memiliki bakat dan keterampilan tersendiri, dimana bakat seperti itu tidak dimiliki oleh guru-guru dari kalangan pria,” terangnya. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Gazali Suyuti selaku pembina dari PW IGRA Sulsel, menuturkan Muswil IGRA ke II ini diikuti sebanyak 150 peserta yang berasal dari 23 kabupaten/kota di Sulsel. Muswil tersebut, berlangsung selama dua hari. (mg10/ade)
Sumber: http://www.ujungpandangekspres.co/ragam/wagub-minta-pendidikan-agama-diajarkan-sejak-dini
Read More >>

uang Sulsel Bertambah Rp 116,6 Miliar di APBD Perubahan


Senin, 5 November 2012

MAKASSAR, --Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sulsel 2012 membengkak Rp 4,877 triliun  atau bertambah Rp 116,6 milyar atau 2,44 persen dari APBD Pokok 2012 yang sebesar Rp 4,760 triliun.

Total APBD Perubahan tersebut ditetapkan pada Rapat Paripurna Pengesahan Nota Keuangan APBDP 2012 Sulsel di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (5/11/12).

Jumlah pendapatan daerah sebelum APBD perubahan 2012 sebesar Rp 4,601 triliun, setelah perubahan menjadi Rp 4,665 triliun atau bertambah Rp 63,8 miliar (1,38 persen). Pendapatan asli daerah (PAD) sebelum perubahan Rp 2,348 triliun, setelah perubahan Rp 2,367 triliun atau bertambah Rp 19,05 M (0,81 persen).

Belanja daerah sebelum perubahan Rp 4,7 triliun, setelah perubahan Rp 4,8 triliun atau bertambah Rp 116,6 miliar (2,44 persen). Belanja tidak langsung sebelum perubahan Rp 3,37 triliun, setelah perubahan Rp 3,36 triliun atau berkurang Rp 12,2 miliar (0,35 persen).

Belanja langsung sebelum perubahan Rp 1,3 triliun, setelah perubahan Rp 1,5 triliun atau bertambah Rp 128,7 miliar (9,29 persen).

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar, mengatakan, kenaikan APBDP 2012 ini karena sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2011 dimasukkan di APBD P 2012 ini.

"Ya memang naik. Kan ada dana Silpa dari APBD yang tahun lalu dimasukkan," kata Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kepada Tribun.

Item belanja tidak langsung di APBDP ini, dana bantuan sosial (bansos) mengalami penurunan drastis, yakni Rp 5 miliar sebelum perubahan, setelah perubahan menjadi Rp 1 miliar atau berkurang Rp 4 miliar (80,00 persen).

Belanja pegawai juga mengalami pengurangan yakni, Rp 738, 3 miliar sebelum perubahan, setelah perubahan Rp 729,6 miliar atau berkurang Rp 8,6 miliar (1,16 persen).

Penulis : Ilham
Editor : Imam Wahyudi


Read More >>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan Melayani 90 Perizinan


Sen, 05/11/2012 
Pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 2010 dan berada dibawah Pengelolaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan yang fungsinya juga masih terbatas pada pelayanan penanaman modal saja. Namun saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka pelayanan terpadu satu pintu yang akan ditingkatkan fungsi dan statusnya dan dijadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melayani 90 perizinan yang tersebar di 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Muallim mengatakan bahwa peningkatan status  dan pelayanan PTSP akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Apalagi PTSP menjadi penilaian berbobot tinggi untuk Sulawesi Selatan yang menjadi percontohan Kawasan Bebas Korupsi selain Sulawesi Tengah dan Yogyakarta. Setelah PTSP terbentuk, pengurus izin tidak perlu lagi mendatangi sejumlah kantor, cukup datang ke kantor PTSP karena setiap SKPD yang melayani perizinan akan mengutus pegawainya melayani warga di PTSP. Hal tersebut diungkapkan di Makassar, baru-baru ini.
Pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih efektif dan efesien, serta lama pengurusan perizinan yang lebih singkat dan terukur menjadi tujuannya. Tahap awal, tidak semua pelayanan izin serentak dilayani di PTSP, mungkin hanya izin tertentu terlebih dahulu. Kendati dibawah naungan BKPMD Sulawesi Selatan, PTSP akan memilki struktur sendiri. Sekretaris Provinsi Sulsel juga mengaku akan segera mengkonsultasikan ke Gubernur Sulsel pejabat yang dinilai cocok menakhodai PTSP serta beberapa perwakilan SKPD.
Yy / Sv (Senin, 05 Nopember 2012)

Read More >>

Minggu, 04 November 2012

Tator Target 30 Ribu Kunjungan Wisatawan


SABTU, 03 NOVEMBER 2012 
MAKALE,  – Lovely December tinggal dua bulan lagi di helat. Kegiatan tersebut rencananya akan dihelat di seputar kolam Makale Tana Toraja, tepatnya 27 Desember  mendatang. Menghadapi agenda wisata tahunan itu, berbagai persiapan dilaksanakan pemerintah setempat. Salah satunya adalah finalisasi anggaran yang diperkirakan Rp1 miliar.
Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung menjelaskan, Lovely December dikemas oleh Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman).
Meskipun diakui mantan Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, Tana Toraja masih minim fasilitas dan obyek tujuan kunjungan wisatawan, tidak menciutkan nyalinya untuk terus berupaya memancing para turis.
Diperkirakan, pada akhir tahun ini, orang Toraja yang pulang kampung jauh lebih banyak ketimbang yang hadir di Praya. Theofilus mengemukakan, hingga akhir tahun ini, target kunjungan di Tana Toraja diperkirakan mencapai 30.000.
Dia berharap, even ini membuka peluang home industri alternatif usaha masyarakat untuk memasarkan kerajinan khas Toraja. Jika itu terjadi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 77,88 persen. Usaha dan kerja keras pemerintah daerah mendorong wisata budaya dan seni tradisonal Toraja mendapat apresiasi dan dukungan penuh Ketua DPRD Welem Sambangi.
Ia mengatakan, budaya dan seni tradisional Toraja sebagai kearifan lokal hendak dijaga keaslian dan tetap dilestarikan. (kr3/ami)
Read More >>

Kakandepag Sulsel : Tugas PPIH Makassar Hanya Sampai Bandara Hasanuddin


Minggu, 4 November 2012

Makassar - Kepala Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan HM Gazali Suyuti menyatakan,mengatakan Tugas PPIH Embarkasi/Debarkasi Makassar, hanya sampai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saja dan jika berkaitan dengan pelayanan di tanah suci menjadi tanggungjawab Kemenag pusat.
Karenanya setiap jamaah yang mempunyai keluhan pelayanan selama berada di tanah suci, harusnya mengeluh ke petugas sektor, daker maupun Kemenag Pusat.
Meskipun demikian, dirinya bersama PPIH Embarkasi/Debarkasi Sultan Hasanuddin Makassar tetap menerima keluhan itu sambil memberikan pemahaman kepada jamaah jika keluhan pelayanan selama di tanah suci menjadi tanggungjawab petugas sektor, daker maupun Kemenag Pusat.
Ia mengaku, jamaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi banyak mengeluhkan pelayanan selama di tanah suci karena dianggap tidak maksimal.
Sebelumnya, fasilitas air untuk sanitasi di Tanah Suci dikeluhkan jamaah. Toilet atau WC juga dianggap sangat jorok sehingga jamaah merasa sangat tidak nyaman ketika memanfaatkannya. [KM2]

Read More >>

Sabtu, 03 November 2012

Ekspor Nikel Masih Tinggi


Sabtu, 03 November 2012 
MAKASSAR,  -- Sektor pertambangan sempat dihantam badai regulasi. Namun, komoditas seperti nikel tetap berjaya. Nikel bahkan menjadi komoditas yang paling banyak diekspor Sulsel.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, ekspor nikel pada September 2012 mencapai USD89,57 juta. Mengalami peningkatan 4,43 persen dibanding Agustus lalu (USD85,77 juta) serta bertumbuh 5,49 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Menurut Kepala BPS Sulsel, Bambang Pramono, nilai ekspor nikel berkontribusi hingga 55,58 persen terhadap total ekspor Sulsel pada September 2012.

Namun, bila menarik data dari Januari-September 2012, ekspor nikel menurun drastis hingga 38,11 persen. Selama 10 bulan, nilai ekspor nikal baru mencapai USD597 juta. Padahal, Januari-September 2011 ekpor nikel mencapai USD964,56 juta.

Komoditas andalan Sulsel lainnya, kakao, juga mengalami penurunan. Hingga September, nilai ekspor kakao baru USD128 juta. Menurun 40,56 persen dibanding Januari-September 2011 yang mencapai USD215,70 juta.

Namun, pada September ini, nilai ekspor kakao senilai USD24,72 juta meningkat 185,12 persen dari bulan sebelumnya. Sumbangsih terhadap total nilai ekspor Sulsel 15,34 persen. Pada Agustus, ekspor kakao drop dan hanya mencapai USD8,67 juta.

Selain nikel dan kakao, komoditas perikanan (ikan/udang/kepiting) juga  berkontribusi cukup besar, yakni 7,95 persen dari total ekspor. September 2012, nilai ekspor komoditas tersebut mencapai USD12,81 juta, tumbuh 57,95 persen dibanding bulan sebelumnya. (zul/upi)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121103001014-ekspor-nikel-masih-tinggi
Read More >>

Festival Takabonerate Dipindahkan ke Benteng


SABTU, 03 NOVEMBER 2012 
MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi Sulsel memutuskan untuk memindahkan even Takabonerate Island Ekspedithion tahun 2012 ke Kota Benteng sebagai ibukota Kabupaten Selayar.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan bahwa pemindahan itu dilakukan lantaran pulau Takabonerate sejauh ini dinilai masih belum didukung dengan infrastruktur yang memadai.
“Tahun ini even Takabonerate Island Ekspedithion akan kami coba pindahkan ke ibukota Kepulauan Selayar, itu karena potensi di Pulau Takabonerate infrastrukturnya belum memadai,” kata Jufri Rahman, di Kantor Gubernur, Jumat, 2 November.
Pihaknya mengaku bahwa infrastruktur yang paling dibutuhkan saat ini adalah transportasi yang bisa digunakan untuk mendatangkan wisatawan ke Pulau Takabonerate, baik trasnportasi melalui udara maupun laut.
Ia mencontohkan, selama ini penerbangan perintis yang melayani Makassar-Selayar hanya 3 kali seminggu, itupun dengan kapasitas yang terbatas yakni hanya 20 orang sekali terbang.
“Kalau untuk mendatangkan wisatawan melalui jalur laut, infrastruktur pelabuhan di Kabupaten Selayar tidak dapat disandari kapal pesiar, padahal kapasitas daya tampung melalui jalur ini cukup besar dibandingkan pesawat,” katanya.
Lanjut, ia mengatakan, untuk mengatasi itu, Pemprov Sulsel akan menyiapkan kapal tradisional milik nelayan setempat untuk mengangkut wisatawan dari kapal pesiar yang tidak bisa bersandar di pelabuhan.
“Langkah untuk mendatangkan wisatawan melalui jalur laut itu kami rencanakan untuk dikerjasamakan dengan ASITA Sulsel dan PT Mirah Mega Wisata,” katanya.
Selain infrastruktur, even Takabonerate Island Ekspedition tahun 2012 ini juga terkendala pada keterbatasan anggaran. Tahun ini, dana yang tersedia di APBD Sulsel hanya Rp150 juta. Jumlah tersebut turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencampai Rp2 miliar.
Berdasarkan jadwal, event pariwisata tersebut berlangsung pertengahan November ini. Beberapa jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam event ini, diantaranya internasional fishing, diving, dan farm trip yang bertujuan mendatangkan masyarakat Selayar yang bekerja di luar Sulsel. (eky/ami)
Read More >>

Tim Karate Sulsel, Runner Up di Piala Mendikbud RI


Sabtu, 3 November 2012


Makassar, KM– Tim Karate Sulawesi Selatan, meraih juara umum dua pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Mendikbud RI. Pada Kejurnas yang berlangsung 29 Oktober hingga 2 November 2012 di Samarinda Kalimantan Timur tersebut, Sulsel meraih 3 medali emas, 3 perak dan 5 perunggu.

Sementara Juara umum satu diraih DKI Jakarta dengan perolehan medali 3 emas, 4 perak dan 8 perunggu, sedangkan tuan rumah Kaltim berada di posisi tiga.

“Adik-adik kita sudah main maksimal, dan harapan kita kader kita ini terus kita bina ke jenjang klas kadet dan junior” kata ketua Harian Pengprov Forki Sulsel, Ellong Candra, Sabtu (3/11/2012).

Di kejurnas ini, tim sulsel mengirim 28 atlet Usia dini umur 8-9 tahun putra putri, kategori Prapemula usia 10-11 tahun putra putri dan Kategori Pemula usia 12-13 tahun Putra putri. [KM05]

Read More >>

Jumat, 02 November 2012

Gubernur Sulsel Melantik Pengurus Forbes APIP


Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan berbagai terobosan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean Government). Selain memperkuat pengawasan internal melalui lembaga inspektorat, pemprov juga membentuk Institusi baru Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Forbes APIP) yang dipimpin Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Azikin Solthan. Dalam kepengurusan Forbes APIP ini beberapa wakil bupati dan kepala Inspektorat kabupaten juga dilibatkan. Sementara Kapolda, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejati ditempatkan sebagai dewan pembina.
Para pengurus Forbes APIP ini dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Sulsel, H. Syahrul yasin Limpo di Ballroom Hotel Makassar Golden, Kamis, 1 November 2012. Pelantikan juga dihadiri oleh Ketua Forbes APIP Pusat yang juga Irjen Kementerian Pekerjaan Umum, Basoeki Hadimoeljono dan sejumlah Bupati di Sulsel, antara lain, Wabup Soppeng, Aris Muhammadia, Wabup Jeneponto, Burhanuddin Baso Tika, Wabup Wajo, Amran Mahmud, Wabup Maros, Harmil Mattotorang, Wabup Luwu, Syukur Bijak dan beberapa pejabat lainnya.
Menurut Azikin Solthan karena lembaga ini akan mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi  maka banyak pihak yang dilibatkan.
Sementara itu, Gubernur Sulsel berharap lembaga ini bisa mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak saja di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota.  Syahrul juga mengungkapkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dengan perubahan lingkungan strategik dan tantangan yang makin kompleks mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik, cepat dan tanggap dalam menyelesaikan setiap masalah karena itu dibutuhkan komitmen bersama dari penyelenggara pemerintahan dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk dilaksanakan dalam bingkai ekonomi daerah.
Na/Ph (Jumat, 02 Nopember 2012)

Read More >>

Bulog Harus Beli Beras Petani


JUMAT, 02 NOVEMBER 2012 

Anggota DPR RI meminta agar Bulog di daerah membeli beras yang dihasilkan petani setempat, ketimbang harus membeli dari luar daerah. Ini demi memberdayakan petani setempat.
Legislator Komisi IV, Siswono Yudo Husodo, mengatakan, kalau produksi beras di daerah sudah cukup memadai, untuk apa harus membeli beras dari luar daerah, apalagi impor beras. Impor hanya merugikan petani, karena berhadapan dengan persaingan harga yang ketat.
Dikatakan, dengan membeli beras petani setempat untuk memenuhi kebutuhan beras raskin, maupun kebutuhan beras TNI/Polri dan sosial lainnya, akan memberi banyak manfaat terutama dapat mengurangi biaya yang begitu besar untuk dikeluarkan bila mendatangkan dari luar daerah.
Di satu sisi, petani setempat juga akan lebih cepat mendapatkan manfaat dari hasil produk yang dihasilkan.
Sulsel sendiri tak khawatir soal beras, karena stok beras petani masih cukup besar. Target beras Sulsel setiap tahun 2 juta ton, namun hasil produksi terkadang melampaui target itu.
Sehingga Pemprov Sulsel sendiri tidak berharap pasokan beras dari luar Sulsel. Dengan jumlah itu, Sulsel justru menjadi pemasok beras ke daerah lain yang kekurangan stok beras, terutama di kawasan timur Indonesia.
Peredaran beras di pasaran di Sulsel didominasi oleh beras lokal, yang dipasok dari sejumlah daerah penghasil beras seperti empat kabupaten/kota di Luwu Raya, Barru, Sidrap, Pinrang, Wajo, Soppeng, dan Bone.
Beras-beras ini pula yang dimanfaatkan oleh Bulog untuk dibagikan sebagai bantuan raskin di sejumlah tempat.
Keberhasilan Sulsel mencapai over target beras menjadi salah satu prestasi sendiri bagi daerah ini. Terobosan yang digunakan dalam mencapai overstock beras itu dinilai pusat sebagai upaya yang mumpuni.
Sehingga, pusat harus berguru ke Sulsel dengan meminta bantuan Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk memberi masukan dan terlibat langsung dalam membantu Indonesia mencapai target produksi beras.
Dengan hasil ini, Sulsel menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mendorong pemberdayaan petani melalui optimalisasi produksi beras di berbagai kabupaten. (*)
Read More >>

Pemda Harus Raih WTP!


Jumat, 2 November 2012
MAKASSAR, – Pemerintah kabupaten/kota di Sulsel, masih kesulitan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masih sangat sedikit peme­rintah daerah (Pemda) yang mendapatkan predikat bergengsi dari BPK tersebut.
“Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga harus dapat WTP,” kata Sekretaris Jenderal Inspektorat Kementrian Dalam Negeri Aswin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Makassar Golden, Kamis, 1 November.
Turut hadir Sekertaris Jenderal Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Basuki dalam acara tersebut.
Aswin Nasution, mengatakan bahwa era reformasi menuntut pemerintah menghadirkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Hal tersebut berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak pada kinerja.
“Untuk mendorong daya saing nasional, aparat harus mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Aswin.
Dia mengungkapkan, reformasi birokrasi dan tata kelola, berkaitan erat dengan integritas, akuntabel, taat pada hukum, dan berkeadilan untuk terobosan pembangunan nasional. Karena itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“APIP bertugas menanamkan budaya sadar resiko dan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya,” ujar Aswin.
Keterlibatan pengawasan internal, lanjutnya, tidak hanya pada ketaatan, tapi apakah instansi peme­rintah telah mencapai tujuannya dengan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.
“Untuk mencapai hal itu, diharapkan APIP bersinergi melakukan pengawasan dengan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Aswin.
Sekjen Inspektorat Kementrian PU, Basuki, menambahkan, APIP dideklarasikan 22 Agustus 2002 lalu, di Cisarua dalam rangka mengimplementasikan misinya. Diantaranya, menyelenggarakan kerja sama di antara aparat menuju sinergi pengawasan, yang berkualitas, tangguh, dan kredible.
“Tanpa pengawasan, tidak akan efektif. Menpan berupaya melakukan penguatan di institusi pengawasan,” terang Basuki.
Dikatakan Basuki, tahun ini, APIP telah berhasil mengupayakan menaikkan batas usia pensiun auditor menjadi 60 tahun dan meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan.
“Tugas para pengawas tidak hanya melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, tapi juga kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengawasan perilaku aparat pengawasan,” urainya.
Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, berharap, rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Masalah yang selama ini menjadi keprihatinan seluruh rakyat bisa terjawab secara maksimal.
“Harapan ini akan terwujud ketika pengawas bahu-membahu untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing,” tegas gubernur yang telah mengantar Sulsel meraih WTP itu.
Pengawasan yang baik, jelas Syahrul, akan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan dan menghukum, tapi meluruskan apa yang tidak benar.
“Pemprov Sulsel dua kali meraih WTP karena pengawasan berjalan dengan baik. Kita harap pemerintah kabupaten/kota juga berusaha mendapatkannya,” demikian Syahrul Yasin Limpo. (del/tan)
Read More >>

Pemprov Komitmen Tak Keluarkan Izin Tambang


JUMAT, 02 NOVEMBER 2012
Jika Merusak Hutan Lindung
TAKE OVER & JOINT OPRATIONAL ( TAMBANG SUDAH TERPENUHI / DI CLOSE )
MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan akan tetap komitmen menjaga hutan lindung dari berbagai aktivitas yang bisa merusak, termasuk salah satunya sektornya pertambangan.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, selama ini pihaknya telah berupaya tidak mengeluarkan berbagai izin tambang untuk tetap menjaga hutan lindung di Sulsel.

Menurutnya, jika pemprov mengeluarkan izin pertamba­ngan yang bisa merusak hutan lindung, maka imbasnya tentu akan lari pada tingkat perekonomian rakyat utamanya petani semakin bersoal.

“Selama lima tahun saya tidak keluarkan izin tambang karena untuk menjaga itu (hutan lindung). Kalau hutan lindung di rusak, maka irigasi akan bersoal, dan kalau irigasi bersoal maka pertanian juga ikut bersoal. Sementara kita punya kekuatan dasar di Sulsel adalah pertanian,” tegas Syahrul dalam kunjungannya ke Kantor PLN, Jalan Ahmad Yani Makassar, Kamis, 1 ­November.

Meski begitu, mantan Bupati Gowa dua periode ini tetap bisa mengeluarkan izin pertambangan sepanjang pertambangan tersebut tidak merusak hutan lindung yang ada, salah satunya dengan melakukan terobosan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

“Artinya, izin pertamba­ngan tidak harus berhenti karena itu, tetapi dengan izin itu juga tidak boleh hutan lindung terganggu serta ekosistem. Kalau pertambangan bisa melakukan terobosan secara teknologi maka itu sangat bisa,” katanya. (eky/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/pemprov-komitmen-tak-keluarkan-izin-tambang
Read More >>

Kamis, 01 November 2012

Sosialisasi Pasar Lelang Komoditi Agro dan Sistem Resi Gudang



Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa komoditas yang menjadi prioritas utama dalam kegiatan sosialisasi pasar lelang kali ini, yaitu beras (gabah), jagung, rumput laut dan kakao. Sedangkan kopra dan cengkeh juga mulai merambah masuk dalam pasar lelang. Acara ini berlangsung yang ke-6 kalinya dari  target 10 kali dalam tahun 2012. Hal ini dikatakan Ketua Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro (Puskompas) Sulsel, Dr Sudirman Dumba dalam acara Sosialisasi Pasar Lelang Komoditi Agro dan Sistem Resi Gudang, di Hotel Trisula, Rabu, 31 Oktober 2012.

Menurut Sudirman, kegiatan ini harus terus aktif dilakukan dan lebih mengutamakan pelayanan kepada pembeli dan penjual dalam melaksanakan transaksi. Dengan adanya program tersebut, diharapkan agar dalam proses lelang terjadi transaksi yang benar. Selain itu, penjual dan pembeli harus dipetakan untuk mengatur lelang komoditas agro sehingga dibutuhkan data yang jelas untuk membangun frame yang jelas untuk transaksi pasar lelang. Lelang komoditas Sulawesi Selatan nantinya akan memasarkan produk segar dan olahan pada musim panen terakhir yakni, Juni, Juli dan September. Mereka yang dilibatkan adalah kelompok petani yang terlibat langsung di lapangan dari 23 kabupaten/kota. Selain komoditas unggulan ada display (pameran) produk dari masing-masing kabupaten. Selain itu, juga sebagai pembelajaran bagi petani tentang proses pemasaran baik melalui lelang maupun melalui pasar induk agar terjamin keamanannya dalam proses transaksi.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri  Disperindag Sulsel, Hadi Basalamah berharap kepada Puskompas lelang dapat dilaksanakan di tempat yang bisa dijangkau oleh para pelaku agrobisnis, agar pembeli dan penjual bisa maksimal dalam melaksanakan transaksi. Untuk sarana pendukung pasar lelang telah disediakan fasilitas oleh pemerintah. Perlu ada penyebaran informasi acara lelang baik secara tertulis maupun visual untuk sosialisasi pasar lelang. Revitalisasi pasar lelang di Indonesia dilakukan di lima daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulsel. Pasar lelang ini ditujukan untuk komoditi agro agar bisa membantu petani dalam menyalurkan hasil taninya sehingga harga bisa ditentukan langsung oleh petani dan diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup petani.

Rs/Nh (Kamis, 1 November 2012)
Read More >>

Pemprov. Sulsel Bentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah


Kam, 01/11/2012 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemprov. Sulsel harus siap menerima sanksi pemotongan gaji jika terbukti melakukan tindakan merugikan keuangan negara. Hukuman tersebut sebagai upaya mengembalikan dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Untuk menindaklanjuti sanksi tersebut, Pemprov. Sulsel membentuk Majelis Pertimbangan  Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo usai pelantikan  di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu, 31 Oktober 2012.

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo menegaskan, Majelis tersebut sangat berperan untuk meningkatkan perbaikan akuntabilitas keuangan daerah di Pemprov Sulsel selama ini. Selain itu, juga berperan untuk menindaklanjuti setiap laporan BPK dan BPKP terkait kerugian keuangan. Jadi majelis ini bertugas untuk menyidang dan memberi sanksi kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran di bidang anggaran. Adapun Majelis Pertimbangan  Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah diketuai Sekprov. Sulsel, H. Andi Muallim dan beranggotakan enam orang pejabat eselon II setingkat Kepala Dinas (Kadis) yakni Kepala Inspektorat, Azikin Sultan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Yushar Huduri, Kepala Biro Hukum dan HAM, Simon Lopang, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Tautoto Tana Ranggina serta Kepala Biro Aset, Mustari Soba.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Muallim megatakan, Majelis Pertimbangan  Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah diperuntukkan kepada setiap oknum PNS yang melakukan penyelewengan, wajib mengembalikan kerugian daerah yang diperbuatnya. Pengembalian kerugian keuangan negara ataupun daerah tersebut bisa dikembalikan secara tunai maupun dicicil. Sanksi pengembaliannya itu baik dicicil maupun cash atau jaminan tanah, bisa juga dengan pemotongan gaji. Majelis ini akan menindaklanjuti setiap temuan laporan yang disampaikan BPK, BPKP maupun Inspektorat mengenai kerugian negara di Pemprov. Sulsel. Majelis ini menyerupai pengadilan internal terhadap oknum-oknum PNS yang terbukti menyelewengkan uang negara. Tapi tidak serta merta jika telah diadili di majelis ini, bisa bebas dari jeratan hukum. Oknum PNS yang terbukti akan dilimpahkan ke proses hukum setelah melalui majelis ini.

Rs/Ys (Kamis, 1 November 2012)
Read More >>

Gubernur Sulsel Kukuhkan Pengurus DPD PGMI


Kam, 01/11/2012 -
Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo yang juga selaku Dewan Pembina Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Sulawesi Selatan, mengukuhkan pengurus DPD PGMI Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pengukuhan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu, 31 Oktober 2012 yang dihadiri sebanyak 3.200 Guru Madrasah se-Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya mengatakan, Guru madrasah memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk menularkan kebaikan-kebaikan. Diharapkan pula madrasah mampu menjadi lembaga pendidikan yang bisa memperbaiki kehidupan di semua sektor. Kalau agama baik, maka baiklah semuanya. Agama yang baik akan mendorong kehidupan ekonomi yang makin baik. Kehidupan agama dan perekonomian di Sulawesi Selatan bejalan dengan sangat baik, ada toleransi antar umat beragama. Bahkan, dalam empat tahun terakhir, tidak pernah terjadi konflik antar umat. Agama yang makin baik akan mendorong ekonomi yang tumbuh signifikan, tercermin dari tingginya peserta Umrah dari Sulawesi Selatan tiap tahunnya begitupun dengan jemaah haji.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Gazali Suyuti, dalam arahannya disela-sela acara pengukuhan berharap agar seluruh guru madrasah di Sulawesi Selatan bisa berprestasi. Guru-guru Madrasah juga diharapkan bisa berprestasi.
Sementara itu, Ketua Umum PGMI Pusat, Syamsuddin juga meminta guru madrasah bisa berprestasi dan profesional dalam bekerja. Apalagi tugas dan tanggung jawab guru menciptakan generasi-genersai yang berkualitas. Cerdas saja tidak cukup, harus disertai dengan hati yang bersih dan jujur. Inilah yang diciptakan di madrasah. Selain diajarkan ilmu pengetahuan, juga agamanya diperkuat.

Rs/Nh ( Kamis, 1 November 2012 )
Read More >>

Pemprov. Sulsel Perkuat Produksi Padi


Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penangkaran benih padi di Wilayah Sentra Produksi Beras yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi petani yang berkualitas. Penangkaran benih itu dilakukan khususnya di wilayah sentra penghasil beras. Namun pada tahap awal dilakukan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Luas penangkaran benih tersebut disesuaikan dengan kondisi di lapangan, yakni antara 75 hektar hingga 100 hektar. Dari hasil penangkaran benih tersebut diharapkan produksi padi rata-rata mencapai sembilan ton per hektar. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulsel, Ir. M. Aris, MP mewakili Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Sulawesi Selatan baru-baru ini.

Berdasarkan data, dengan luas areal 75 ha dapat menghasilkan produksi padi hingga 2.025 ton belum lama ini. Untuk itu mekanisme penangkaran tersebut adalah masing-masing petani akan mendapatkan modal kerja untuk pengadaan bibit, sekaligus sarana produksi ( Saprodi ) berupa pupuk dengan bunga pinjaman tiga persen pertahun. Sementara pengembalian modal kerja tersebut akan dilakukan setelah petani melakukan masa panen, sehingga tidak akan memberatkan petani.

Nh/Yn ( Kamis, 1 November 2012 ) 

Read More >>

Syahrul dan Wakil Bupati Se-Sulsel Hadir di HMG


Kamis, 1 November 2012
Gubernur-Sulsel-Syahrul-Yasin-Limpo-Takalar1.jpg

MAKASSAR, - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Dr Syahrul Yasin Limpo MH bersama para wakil bupati dan wakil wali kota se-Sulsel berkumpul di Hotel Makassar Golden (HMG), Jl Pasar Ikan, Makassar, Kamis (1/11/2012). Acara ini turut dihadiri para kepala inspektorat se-Sulsel. 

Kehadiran mereka di hotel berbintang tersebut dalam rangka menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel 2012. Acara ini juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Forum Bersama (Forbes) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sulsel periode 2012-2015.

Acara yang dibuka Syahrul tersebut juga menghadirkan Ketua Forbes APIP Pusat Dr Besuki Hadimulyono yang juga Irjen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI. Turut pula dihadiri perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, dan Polda Sulsel. 
    
Saat memberi sambutan, Syahrul berharap rakor pengawasan daerah dan adanya Forbes APIP Sulsel ini dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Sulsel. Menurutnya, saat ini dibutuhkan komitmen bersama dari penyelenggara pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
 
“Selain agenda perencanaan yang visioner dan implementasi yang terukur, tentu sangat dibutuhkan agenda pengawasan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan semua stakehoder. Ini berguna untuk melakukan akselerasi pembangunan di Sulsel,” papar Syahrul. 

Pada kesempatan itu, calon Gubernur Sulsel nomor urut dua ini juga memaparkan bahwa dalam empat tahun terakhir, berbagai fakta menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel telah on the track dalam penyelenggaraan pemerintah. Ini ditandai dengan prestasi Sulsel mendapat prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua kali berturut-turut, 2010 dan 2011 lalu. 

“Bahkan saat ini, kita mampu berada di peringkat ketiga kinerja terbaik pemerintah provinsi se-Indonesia. Namun prestasi ini tentu tidak membuat kita terlena dan puas. Sebab masih banyak agenda untuk berbuat lebih baik lagi ke depan yakni menjadikan provinsi Sulsel sebagai pilar utama nasional,” pesan mantan Bupati Gowa dua periode ini. (*)

Penulis : Citizen Reporter
Editor : Jumadi Mappanganro


Read More >>