Megaproyek Monorel- Lelang Proyek Tunggu Izin Kem

Friday, 27 January 2012 

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyambut positif rencana pembangunan fisik megaproyek transportasi massal, monorel, yang menghubungkan Kota Makassar, Maros, dan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, September 2012.

Hanya,kesiapan dimulainya moda transportasi monorel yang ditaksir menelan investasi Rp4 triliun tersebut masih menunggu izin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Masykur Sultan berharap kementerian terkait segera menerbitkan izin tersebut mengingat monorel menjadi solusi mengatasi kemacetan di Makassar.

“Kami maunya lebih cepat dikerjakan, lebih bagus. Namun, seluruh proses perizinan di Pemerintah Pusat harus dirampungkan terlebih dahulu oleh pihak pengembang,”katanya kepada SINDO,kemarin. Begitupun proses lelang yang dikeluhkan PT Hadji Kalla hingga kini belum dikeluarkan Pemprov Sulsel.Menurut dia, proses tender pengerjaan proyek monorel sepanjang 30 km tersebut baru akan dilakukan setelah izin teknis dan izin pemanfaatan median jalan telah dikeluarkan Kemenhub dan Kementerian PU.

“Kami belum bisa melakukan lelang proyek karena perlengkapan prakualifikasinya belum ada.Itulah yang hingga kini diurus di dua kementerian tadi. Kalau sudah jadi,baru kami tender,”ujarnya. Business Development PT Indonesia Green Management Andi Asmir,yang juga rekanan PT Hadji Kalla, mengaku optimistis ground breaking atau pengerjaan awal proyek moda transportasi massal ini dimulai bisa dimulai September 2012. “Pengerjaannya nanti akan kami lakukan serentak di tiga jalur.Ini akan dimulai September 2012 dan ditargetkan selesai 2015,”paparnya.

Proses lelang akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No 68/2005 jo Perpres No13/2010 tentang Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta. “Proses tender pengerjaan nanti akan sedikit berbeda dengan proyek lainnya karena akan menggunakan kerja sama pemerintah dan swasta,”pungkasnya. Dia pun menjamin, saat proyek monorel dimulai pembangunannya, tidak akan mengganggu arus lalu lalu lintas di sekitarnya.

Dalam ground breaking akan dimulai sekaligus tiga jalur monorel yang menghubungkan tiga kota ini, yakni jalur Daya-Karebosi sepanjang 14 km yang melewati jalur Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumohardjo, Jalan Bawakaraeng, dan berakhir di Lapangan Karebosi sebagai stasiun utama. Kemudian jalur Lapangan Karebosi-Sungguminasa yang melewati sejumlah jalur strategis di Kota Makassar hingga Kabupaten Gowa, dengan memiliki panjang 12 km. ● wahyudi

Sumber :  http://www.seputar-indonesia.com

Read More >>

Realisasi APBD Sulsel- 4 SKPD Dapat Rapor Merah

Friday, 27 January 2012 

MAKASSAR – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hanya mencapai 95,28% dari total anggaran yang dialokasikan Rp2,9 triliun.

Sementara itu, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tinggi, yakni mencapai 98,27% dalam realisasi fisik. Total dana APBN yang dialokasikan untuk Pemprov bersama sejumlah instansi vertikal Rp11,64 triliun. Informasi yang dihimpun di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel menyebutkan,untuk realisasi APBD 2011, terdapat empat SKPD di Pemprov Sulsel yang paling terendah tingkat realisasi fisik dan anggarannya. Masing-masing Kantor Penghubung Pemprov Sulsel yang hanya merealisasikan 83,99% dari total anggaran Rp13,2 miliar,Sekretariat Korpri Sulsel 86,05% dari anggaran Rp2,1 miliar.

Terdapat pula UPTD Balai Pelayanan Kesehatan dengan realisasi 89,31% dari anggaran Rp3 miliar serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika hanya merealisasikan 89,69% dari total anggaran Rp49,3 miliar. “Hingga semester IV/2011, realisasi keseluruhan kami capai 95,28%.Ada empat SKPD yang tercatat realisasinya di bawah 90%.Ini sangat rendah,” kata Kepala Bappeda Sulsel Tan Malaka Guntur,kemarin. Sementara itu,untuk APBN terdapat empat instansi yang mendapatkan cap rapor merah atau paling rendah dari segi pemanfaatan anggaran dan realisasi fisik. Terendah pos Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) senilai Rp144 juta yang dikelola

Disbudpar Sulsel. Hingga akhir Desember 2011,realisasi fisik dan anggaran masih 82,01%. Rencananya, rekapitulasi realisasi APBD dan APBN 2011 lalu ini akan diumumkan hari ini, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. Pertemuan ini akan dipimpin langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Turut hadir pula 67 pimpinan dan penanggung jawab SKPD di lingkup Pemprov, kepala Bappeda 24 kabupaten/- kota, serta pimpinan instansi vertikal di Sulsel. Tan Malaka mengaku,realisasi APBN 2011 lalu merupakan prestasi tertinggi yang diraih Sulsel dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.Realisasi 98,27% tersebut juga naik 1,5% dari tahun sebelumnya.

Sementara untuk realisasi fisik dan keuangan APBD 2011 yang nilainya mencapai 95,28%,sama dengan raihan tahun sebelumnya yang juga mencapai sekitar 95%. Dari total APBD Rp2,9 triliun 2011 lalu, selisih lebih perhitungan anggaran (silpa) diperkirakan Rp150 miliar. “Untuk jumlah pasti kami belum tahu.Yang kami bisa prediksi, jumlahnya itu Rp150 miliar,”ujarnya. Sementara itu, khusus penggunaan APBD dan APBN 2012 ini,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah menginstruksikan seluruh SKPD mencapai 30% untuk triwulan I/2012.

Target yang ditetapkan Syahrul itu meningkat dua kali lipat dari yang ditetapkan sebelumnya, untuk triwulan I/2012 hanya sekitar 15% hingga 20%. “Triwulan I/2012 ini tidak boleh ada realisasi di bawah angka 30%,”katanya. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com

Read More >>

Integrasikan Isu Gender dalam APBD

Kamis, 26 Januari 2012

  

TENRI PALALLO/FAJAR
DISKUSI ANGGARAN. Ketua KPP Sulsel, Hj Tenri Yasin Limpo dan Kabid Perencanaan Bappeda Sulsel, Indah Siradju dalam diskusi anggaran di Bappeda Sulsel kemarin.\

MAKASSAR, FAJAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo diwakili Kepala Bappeda Tan Malaka Guntur membuka kegiatan penyatuan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran di kantor Bappeda Sulsel Rabu, 25 Januari. Pertemuan dihadiri seluruh pimpinan SKPD lingkup pemerintah provinsi Sulsel.

Tan Malaka mengatakan kebijakan mainstreming gender di dalam pengintegrasian dokumen perencanaan adalah upaya strategis untuk memasukkan isu gender ke dalam proses penyusunan, pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam Inpres Nomor 9/2000. Apalagi kebijakan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan issu gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang terintegrasi dalam semua bidang pembangunan.

"Di tingkat provinsi juga sudah ada Pergub Sulsel No.62/2011 tentang tatacara pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup pemerintah Sulsel," kata Tan Malaka.

Ia juga berharap para pimpinan SKPD sudah mempunyai pemahaman dan pola pikir yang sama tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang selanjutnya akan memperkuat komitmen untuk memulai mengimplementasikan PUG di Sulsel.

Untuk mengimplemetasikan strategi PUG ke semua sektor, kata dia pembangunan melalui pengusulan program & kegiatan di setiap sektor. "Tidak perlu ada anggaran khusus yang responsif gender sepanjang usulan program dan kegiatan tersebut (RKA) sudah dianalisis berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberi dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki," katanya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Sulsel, Hj Tenri Olle Yasin Limpo yang juga menjadi narasumber kemarin menyampaikan materi Peran Legislatif dalam Mendorong Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Respons Gender.

Di depan 64 SKPD Pemprov Sulsel, Ketua Komisi A DPRD Sulsel menjelaskan ini secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga implementasi SKPD dalam bentuk RKA yang disertai lampiran

Pembicara lainnya dalam pertemuan itu adalah Prof Dr Ilmi Idrus dan Kepala Bidang Mikro dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Sulsel, Andi Indah Siradju. (ten/pap)

 Sumber: http://www.fajar.co.id

Read More >>

Poros Makassar-Parepare Tinggal 7,4 Km

Kamis, 26 Januari 2012

MAKASSAR, FAJAR -- Jalan lintas barat atau poros Maros-Parepare ditargetkan sudah selesai 2013 mendatang. Saat ini, dari 120 kilometer panjang jalan, yang tersisa sampai tahun anggaran 2012 ini hanya 7,4 km saja.Untuk lahan yang selama ini menjadi kendala utama, hingga pembayaran terakhir Desember 2011 tersisa 3,4 km.

Kepala SNPT Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sulsel, Budiamin di ruang kerjanya, Rabu, 25 Januari, mengatakan, saat ini, untuk jalan sepanjang 7,4 km yang belum selesai, itu juga sudah dianggarkan fisiknya.

"Sekarang sisa menunggu lahan 3,4 km yang belum dibebaskan. Semoga April bisa dituntaskan sehingga 2012 ini jalan tuntas semua," kata Budiamin.

Untuk lahan, di Barru sudah tidak ada masalah. Persoalan lahan sisa di Maros dan Pangkep. Di Maros ada tiga titik yakni Kampung Cina, Barandasi, dan Kalibone. Di Pangkep juga masih ada tiga titik yakni Kota Pangkep, Bungoro, dan Segeri. "Di Pangkep sisa bangunan permanen atau ruko. Kalau lahan kosong sudah tuntas," kata Budi.

Khusus masalah jembatan, menurutnya di Pangkep dan Maros masih ada enam jembatan yang belum selesai. Di

Maros kendalanya di Kampung Cina karena tanah belum bebas. Sementara tanah itu akan menjadi jalan untuk akses awal jembatan. Ada juga kendala di jembatan Kaligowa cs. Pemilik tanah H Lewai yang sudah dibayar pemkab Maros tak membiarkan jalan masuk jembatan dilewati. Alasannya pembayaran tanahnya kurang. "Padahal jembatannya sudah dibangun sejak 2009 namun belum bisa dilewati," kata Budi.

2012 ini, Budi mengatakan anggaran pusat kembali kucur. Untuk penuntasan jalan, total anggaran di 2012 sebesar Rp70 miliar. Sedangkan jembatan paket multiyear anggaran dari pusat Rp70 M juga. "Enam jembatan di Maros-Pangkep diharap selesai 2012. Sementara sembilan jembatan di Barru diupayakan rampung 2013. Makanya khusus jembatan, memang masih akan ada anggaran pusat di 2013," jelasnya.

Pembebasan lahan di 2012 ini juga masih dianggarkan. Total anggaran yang diberikan yakni Rp13 M. "Itu hanya untuk Maros dan Pangkep," katanya.

Melihat perkembangan proyek saat ini, Budi optimistis bahwa poros Maros-Parepare ini sudah kelar keseluruhannya di 2013. "Semua tergantung lahan. Makanya kami terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat apalagi proyek ini target awalnya mestinya selesai 2010," ujar Budi.

Sebelumnya Kadis PU Bina Marga Sulsel, Abdul Latief mengungkapkan penyelesaian poros Makassar-Parepare menjadi program prioritas pemerintah provinsi Sulsel. Latief mengatakan akses Makassar-Parepare sangat penting dalam menunjang mobilitas warga. (amr/pap)

  

Sumber: http://www.fajar.co.id

Read More >>

"Moko" Mobil Nasional Lahir dari Sulsel

Selasa, 24 Januari 2012

Makassar (ANTARA News) - Tiga buah mobil ukuran mungil dengan prototipe berbeda di parkir di halaman sebelah barat kediaman Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Makassar berwarna merah, pink, dan kuning.

Mobil produksi lokal itu hasil rancang bangun kerja sama pemerintah provinsi Sulsel, Universitas Hasanuddin dan PT Industri Nasional Kereta Api (INKA) bernama "MOKO" atau mobil toko.

Rekayasa mobil ini dirancang khusus untuk industri ekonomi kerakyatan dengan harga kompetitif di bawah Rp50 juta per unit.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan, bahwa pembuatan mobil nasional yang digagasnya dengan nama "Moko" bukan untuk pejabat atau buat jalan-jalan, melainkan untuk masyarakat guna mendorong ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Ide awal pembuatan MOKO, berawal dari tingginya minat masyarakat Sulsel membeli mobil dan motor, yakni lebih 700 ribu dalam dua tahun terakhir dan tidak ada satu pun buatan dalam negeri. 

"Itu intinya, dan sudah berlangsung sejak 2011. Kalau orang baru ramai dengan mobil "Esemka", Sulsel sudah memulai tahun lalu bekerja sama dengan PT INKA dan Universitas Hasanuddin dan sekarang kita bisa rakit sendiri," kata Syahrul.

Kerja sama itu, khusus pada pembuatan rangka karena siswa SMK di Makassar yang telah mengikuti magang pada perakitan "Moko" kini sudah bisa membuat rangkanya sendiri.  

PT INKA jangan dilupakan, karena dasarnya ada di perusahan industri kereta api nasional itu. Tetapi sekarang MOKO jangan lagi buat di INKA tetapi di bengkel Sulsel," ujar Syahrul.

Masuk kawasan KIMA

Industri perakitan "Moko" saat ini dalam dalam tahap persiapan di Kawasan Industri Makassar (Kima). Gubernur Syahrul telah menetapkan lokasi industri pembuatan mobil nasional tersebut di kawasan industri Makassar (KIMA).

Untuk tahap awal industri mobil nasional tersebut memproduksi sekitar 50 unit setiap tahun dengan harga tidak lebih dari Rp50 juta.

Sebab harga mobil di atas Rp50 juta saat ini cukup banyak dan bisa diubah menjadi kendaraan usaha.

"MOKO harus menjadi embrio mobil nasional yang lahir dari Sulsel dengan didasari semangat nasionalismenya. Ini harus manjadi spirit karena semangat mobil nasional itu lahir dari Sulsel" katanya.

Anggaran untuk mendorong terwujudnya industri "Moko" saat ini disuntik dari APBD provinsi dengan harapan bahwa MOKO yang menjadi embrio mobil nasional bisa dibuat di bengkel bukan industri besar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Irman Yasin Limpo, mengatakan, "Moko" yang diproduksi bersama PT INKA, Unhas dan Pemprov Sulsel diprioritaskan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan merupakan industri lokal berbasis idealisme.

Keutamaan dari produksi mobil nasional pertama ini adalah kebijakan yang kuat bahwa daerah dapat mengelola industri secanggih industri mobil.

Menurut Irman, Moko bukan sebuah industri otomotif besar, tetapi sebuah industri kecil dengan bengkel perakitan yang bisa dikerjakan siswa SMK.

Tiga prototipe dari 50 unit produksi awal telah diluncurkan pada peringatan hari jadi Provinsi Sulsel ke-342, 19 Oktober 2011, masing-masing berkapasitas 650 cc dengan kisaran harga Rp50 juta.

Produksi awal sebanyak 50 unit dengan anggaran Rp18,2 miliar dan Rp3 miliar diantaranya dianggarkan pada APBD Provinsi Sulsel.

Sementara Pembantu Rektor Unhas DR Nasaruddin, mengatakan, sebelum MOKO dipasarkan masih ada beberapa komponen yang perlu dibenahi khususnya kerangka mesin agar lebih awet.

Sejumlah petani dan pengusaha di berbagai daerah kini antre untuk mendapatkan MOKO tersebut, namun dari 50 unit yang telah dirakit belum ada yang dilepas ke pasaran, ujar Irman. 

Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com

Read More >>

Sulsel Jajaki Penggunaan Organik Cair

Kamis, 19 Januari 2012 

MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjajaki penggunaan pupuk organik cair di kalangan petani. Selain bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman padi, langkah tersebut secara perlahan diharapkan efektif mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik, seperti urea, SP36, dan ZA.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yas in Limpo, Rabu (18/1/2012), mengaku prihatin dengan tingginya penggunaan pupuk anorganik. Kebutuhan pupuk urea bersubsidi di Sulsel tahun ini mencapai 294.600 ton, sedangkan pupuk ZA 61.400 ton.

"Jumlah tersebut hanya berkurang 5 persen dari kuota tahun lalu. Sementara pemanfaatan pupuk organik masih di bawah 2 persen dari total luas area tanam 950.000 hektar," ungkapnya.

Tingginya ketergantungan terhadap pupuk anorganik kerap menyulitkan petani terutama ketika proses distribusi terganggu cuaca buruk. Gangguan tersebut rentan memicu kelangkaan pupuk seperti yang dialami sejumlah daerah di Sulsel selama sepekan terakhir.

Menurut Syahrul, penggunaan pupuk organik cair layak dikedepankan karena menunjukkan dampak positif selama diuji coba PT Charoen Shomboon Chitosan (CSC) sejak tahun 2009 di Kabupaten Barru.

Dalam uji coba di atas lahan pert anian seluas 500 hektar itu, pupuk organik cair mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 28 persen per hektar. Di Kecamatan Sopeng Riaja, misalnya, produktivitas lahan meningkat dari 5,6 ton menjadi 7,2 ton per hektar.

Meski demikian, Syahrul meminta PT CSC mengurus sertifikasi pupuk organik cair di Badan Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) sebelum disosialisasikan lebih luas kepada petani. Apabila hasil pengujian BPTP positif, saya ingin penggunaan pupuk organik cair segera diterapkan, kata Syahrul.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel, Lutfi Halide, mengatakan, penggunaan pupuk organik cair menghemat pemanfaatan pupuk anorgan ik hingga 50 persen. Untuk satu hektar tanaman padi hanya dibutuhkan 1 liter pupuk organik cair yang dijual berkisar Rp 60.000-Rp 65.000 per liter.

Cara penggunaannya pun mudah. Petani cukup merendam benih dan menyemprotkan pupuk organik cair saat padi berusia 45 hari, ujar Lutfi. Pemanfaatan pupuk organik cair juga bisa mengurangi subsidi pupuk anorganik dari pemerintah pusat yang tahun ini mencapai Rp 15 triliun.

Ketua tim teknis PT CSC, Wenten Astika, mengatakan, selain meningkatkan produktivitas rata -rata 28 persen, pupuk organik cair membuat padi lebih tahan terhadap hama wereng. Keberhasilan uji coba selama dua tahun di Barru telah menarik perhatian beberapa kabupaten lain di Sulsel. Pemerintah Kabupaten Wajo dan Soppeng sudah menyiapkan lahan 100 hektar untuk uji coba, ungkapnya.

Wenten menambahkan, pihaknya tengah menjajaki pembangunan pabrik pupuk organik cair di Sulsel untuk menekan biaya impor dari Thailand. Apalagi, sekitar 70 persen bahan baku pembuatan pupuk organik cair, seperti cangkang k epiting dan tulang udang, banyak terdapat di Sulsel. Kalau Pemprov Sulsel beri lampu hijau, kami siap, kata Wenten. 

Sumber : http://www.fajar.co.id

Read More >>

Daewoo Tertarik Bangun Pabrik Mobil di Sulsel

Rabu, 18 Januari 2012 

MAKASSAR,  Pabrikan mobil dan handle tractor asal Korea Selatan, Daewoo, menjajaki kemungkinan membuat pabrik mobil di Sulsel.  Presiden Direktur PT Durim Indonesia yang merupakan perwakilan Daewoo, Selasa, 17 Januari, siang kemarin sudah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Irman YL. Hasilnya, mereka mengundang Gubernur Sulsel dan pihak Disperindag untuk datang langsung ke Seoul, Korsel.

Kepala Bidang Industri Alat Transportasi Elektronika dan Aneka Disperindag Sulsel, Andi Saharuddin mengatakan, keinginan Daewoo muncul sebagai tindak lanjut demonstrasi hand tractor di kabupaten dan kota, beberapa waktu lalu. "Dalam rangka survei ke lokasi pabrik handle tractor dan pabrik Mobil Daewoo, PT Durim sebagai perwakilan Daewoo di Indonesia telah mengundang Pak Gubernur berkunjung ke kantornya. Kami telah membikin nota pertimbangan ke Gubernur, dan beliau mengatakan, persiapkan kunjungannya," kata Saharuddin.

Dalam pertemuan antara Presiden Direktur PT Durim Indonesia, Mr Yun IK Joong dan Irman, sudah dibuat ancang-ancang kunjungan antara akhir Februari atau awal Maret mendatang. "Akan dilakukan kunjungan dalam rangka menjajaki kerjasama. Karena kebetulan memang Gubernur sudah mencanangkan 2011 lalu, Sulsel sebagai embrio pembangunan mobil nasional. Kita sudah mulai dengan mobil nasional Moko. Sekarang kita mau eksvansi, mungkin teknologinya nanti bagaimana," bebernya.

Saharuddin menjelaskan, karena baru pertemuan pertama, belum ada model kerjasama yang disepakati. "Ini baru penjajakan. Kerjasamanya nanti, mungkin traktor. Mungkin juga akan mendirikan pabrik traktor di Sulsel atau membicarakan pabrikan mobil," katanya.

Soal pabrikan mobil di Sulsel, Saharuddin mengatakan, itu bukan mustahil. Sebab Daewoo memang selama ini membawahi Hyundai dan KIA.

"Hyundai sekarang memproduksi mobil kelas Innova ber-cc 1500. Itu harganya hanya Rp80 juta. Itu yang membuat kita tertarik menjajaki kerja sama ini," katanya.

Menurut dia, terlepas dari adanya Moko yang dikerjasamakan dengan Pemprov dengan PT Inka, bisa jadi ada kerjasama dengan Daewoo. "Kalau dari Korsel menguntungkan dan teknologi lebih canggih, kemungkinan orientasi ke Korsel bisa saja. Atau bisa jadi jalan berbarengan dengan Moko. Yang pasti, Kepala Dinas sangat merespons kedatangan PT Durim," katanya.

Kemarin, PT Durim sudah memperlihatkan varian mobil yang mereka tawarkan ke Sulsel. Termasuk New Damas 800 cc yang modelnya mirip L300. "Tapi langkah pertama mereka mengundang kita dulu. Mereka juga menyampaikan bahwa pemerintah Korea, tidak mengenakan pajak ekspor. Malah disubsidi. Yang memberatkan kita hanya pajak impor.

Tapi kalau memang kita serius, menurut Pak Irman, bisa upayakan 0 persen juga," katanya.

Usai pertemuan, Irman yang ditemui di kantornya mengatakan, yang dibicarakan adalah penjajakan termasuk untuk kerjasama Moko dengan perusahaan mobil Korea tersebut. (amr/upi).


Sumber: http://www.fajar.co.id

Read More >>

Unhas Garap Moko Jadi Mobil Hybrid

Saturday, 14 January 2012

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama Pembantu Rektor III Unhas Nasaruddin Salam mencoba mobil Moko di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, kemarin. MAKASSAR– Universitas Hasanuddin (Unhas) akan mengembangkan perakitan mobil ramah lingkungan di Sulsel. Rencananya, Unhas akan merakit mobil Moko menjadi mobil hybrid. Mobil hybrid tersebut merupakan sebutan modifikasi kendaraan yang telah ada dengan menggunakan dua sumber daya, yakni BBM dan baterai. Pembantu Rektor III Unhas Nazaruddin Salam mengungkapkan, Moko akan dibuat lebih ringan dan aerodinamis sehingga lebih meringankan kerja mesin mobil yang menggunakan baterai. “Mobil Moko yang sudah berganti hybrid ini nanti bisa mengurangi polusi karena dengan pemakaian baterai isi ulang,gas emisi yang dikeluarkan lebih rendah,” kata dia kepada wartawan ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Makassar,kemarin. Dia menyebutkan, seluruh rancangan bangun mobil Moko tersebut dilakukan mahasiswa dan dosen Jurusan Mesin Fakultas Teknik Unhas Makassar. “Kami ini baru memulai.Ada beberapa kelemahan pada mobil Moko ini, misalnya pemakaian bahan bakar masih di atas volume silinder mesin.” “Makanya kami juga akan mengembangkan transmisi ke arah lebih baik,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pelibatan Unhas tersebut merupakan tindak lanjut memorandum of understanding (MoU) dengan Pemprov Sulsel yang diteken akhir 2011. MoUini juga untuk memperbaiki beberapa kelemahan Moko sebelum dilempar ke pasar.“Ada beberapa yang masihjadi kelemahan,misalnya bodimobil yang belum aerodinamis.Kalau diperbaiki sedikit,mungkin menurunkan sedikit koefisien hambatangin. Begitu juga interiormobil yang belum begitumodern, tapi secara umum, mobil ini sudah lumayan,”ujarnya. Rencananya, rancang bangun Moko tersebut akan diserahkan kepada Gubernur ada pekan depan sehingga segeradmulai proses pengerjaan odiikasinya.Syahrul Yasin Limpo berencana melibatkan Bank Sulselbar dalam memasarkan produk mobil Moko kepada masyarakat dan UMKM. Keterlibatan pihak perbankan tersebut dengan menjalankan program Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) kepada masyarakat yang berminat. Syarat kreditnya pun akan dipermudah.“Syaratnya, yang pentingbisa bayar Rp100.000 per harisudah bisa memiliki mobil Moko ini. Ini sementara kami rumuskan dengan BPD (Bank Sulselbar),”katanya. Tahap awal 2011, pengadaan mobil nasional 50 unit kendaraan tersebut dianggarkan hingga Rp18,2 miliardan Rp3 miliar di antaranya dianggarkan pada APBD Sulsel. Pengerjaan awal ini melibatkan PT Industri Kereta Api Nasional (PT INKA).wahyudi Sumber ; http://www.seputar-indonesia.com

Read More >>

Sudah 2 kali Syahrul jadi pahlawan longsor Di Makassar

Read More >>

Gubernur Sulawesi Selatan Minta Silpa Rp 20 Triliun

Untuk memasukkan banyak anggaran ke daerah ini, Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, meminta Dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBN 2011 senilai Rp 20 triliun. Dana itu rencananya akan dialokasikan untuk mempercepat Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor IV Sulsel termasuk di dalamnya mega proyek kereta api. Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Harian Koridor Ekonomi IV, H. Syahrul Yasin Limpo, di Rumah Jabatan Gubernur, Senin, 9 Januari 2012.

Silpa APBN 2011 jangan dipakai untuk kebutuhan yang tidak penting, seperti ke luar negeri atau belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Silpa ini akan dimanfaatkan untuk infrastruktur di MP3IE. Pihaknya bersama gubernur lain akan menemui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar Silpa 2011 bisa disetujui. Meski begitu, Syahrul Yasin Limpo mendapat informasi tak jauh berbeda dengan tahun 2010 lalu kisarannya sekitar 10 persen dari APBN 2011, yakni sebesar Rp 137 triliun.

Selanjutnya dikatakan, penggunaan dana Silpa dapat membuat infrastruktur di Indonesia semakin maju, selama ini salah satu hambatan bisnis adalah keterbatasan infrastruktur di Indonesia juga menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Selain Silpa APBN, Gubernur juga berharap Silpa APBD Sulsel 2011 bisa diarahkan untuk mengakselerasi infrastruktur di Sulsel. Belum ada perhitungan anggaran berapa Silpa APBD 2011 Sulsel, namun diperkirakan lebih sedikit dari Silpa 2010 lalu sebesar Rp 290 miliar.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulawesi-selatan-minta-silpa-rp-20-triliun

Read More >>

APPSI Mengusulkan Alokasi Silpa Pada Program Infrastruktur 2012

Sen, 09/01/2012 - 12:20

Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengusulkan pengalokasian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 dari seluruh provinsi di Indonesia pada program ketahanan pangan, infrastruktur dan energi 2012. Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan Ketua Umum APPSI mengharapkan seluruh sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2011 yang terbawa ke tahun 2012 tidak digunakan selain tiga aspek, diantaranya Ketahanan Pangan, kemudian infrastruktur-infrastruktur utama, dan energi. Hal ini diungkapkan Gubernur di Makassar, Sabtu, 7 Januari 2012.

Gubernur Sulsel juga mencontohkan infrastruktur-infrastruktur utama yang dibutuhkan di Sulawesi terkait program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, seperti fasilitas transportasi kereta api, jalan, irigasi, dan bendungan besar, termasuk pelabuhan dan bandara.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa juga akan memfasilitasi pertemuan para gubernur dan 17 kementerian, dimana 17 kementerian tersebut diharapkan fokus pada pembicaraan interkoneksitas dan infrastruktur, terkait antara daerah, provinsi, dan nasional. Gubernur Sulsel juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 akan diadakan pertemuan gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan permasalahan-permasalahan di atas dan berharap dapat dirampungkan secara nasional di seluruh provinsi.

Ketua Umum APPSI ini juga menyebutkan jumlah minimal Sisa Lebih Penggunaan Anggran APBD 2011 dari seluruh provinsi yang dapat teralokasi sebesar Rp. 20 Triliun. Dan pada tanggal 19 Januari 2012, materi-materi dari pertemuan tersebut diharapkan dapat dikomunikasikan ke presiden atau menteri.

Read More >>

Gubernur Sulawesi Selatan Dialog Awal Tahun Dengan Harian Fajar

Jum, 06/01/2012 - 09:49

Dialog Mimpi Besar Sulawesi Selatan Di Tahun 2012 yang diadakan di Gedung Graha Pena Lantai 4, Kantor Harian Fajar, Kamis 5 Januari 2012 berlangsung kuantif. Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo dalam pemaparannya terkait kesuksesan dan kemajuan infrastruktur pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini paling teratas, menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan di Sulawesi Selatan berkembang dengan sangat pesat dibanding provinsi lain.

Menurut Syahrul, Sulawesi Selatan merupakan Center Point of Indonesia yang berada di tengah-tengah garis jantung katulistiwa. Keadaan tersebut menjadi sumber kehidupan dan kemajuan alami bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan karena daerah ini sangat kaya akan air, gunung, hutan, lautan yang luas, dan tanah yang subur sehingga patut disyukuri. Disamping itu sejak dulu Sulawesi Selatan menjadi pusat pendidikan dan pusat pertumbuhan ekonomi, maka jangan heran jika orang luar yang berasal dari negara lain dan provinsi lain belajar ke Sulawesi Selatan. Hal itu disebabkan sumber daya manusia yang dimiliki serta kerja keras yang tertanam demi kemajuan bangsa untuk kita bersama.

Sementara itu, Komisaris Utama Fajar Group, H.M. Alwi Hamu mengatakan pemikiran Gubernur Sulawesi Selatan perlu dipuji, karena telah memajukan dan mendorong rakyat Sulawesi Selatan untuk memajukan infrastruktur pembangunan. Selain itu hasil bumi yang kita miliki merupakan kebutuhan kita bersama, maka perlu kita jaga kebersamaan dengan mendorong jalinan kerjasama semua pihak.

Alwi juga menambahkan, masyarakat Sulawesi Selatan merupakan pusat pengembangan kemajuan Kawasan Timur Indonesia, sehingga perlu dijaga dan terus meningkatkan industri lokal.  Agar Sulawesi Selatan bisa dijadikan sebagai ibu kota negara Indonesia.


Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulawesi-selatan-dialog-awal-tahun-dengan-harian-fajar

Read More >>

Gubernur Audiensi Dengan Dokter Gigi Indonesia

Jum, 06/01/2012 - 10:17

Belasan dokter dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) , Kamis, 5 Januari 2012 mengunjungi Rumah Jabatan untuk meminta kesediaan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo melantik pengurus baru PDGI sekaligus hadir sebagai Keynote Speaker dalam seminar yang akan diadakan oleh PDGI.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Dokter Gigi Sulawesi Selatan, Dr. Yongki, mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengobatan gratis dan dirangkaikan dengan seminar tentang bagaimana cara membersihkan gigi secara teratur, agar tetap sehat dan bersih dari bakteri.
Dalam pertemuan tersebut Syahrul mengungkapkan bahwa kesehatan merupakan program sensitif yang paling hakiki bagi rakyat. Kesehatan itu sangat perlu dan dianggap paling penting seperti pendidikan.

Kesehatan merupakan pencanangan masa depan yang cerah bagi rakyat dalam jangka panjang. Sampai saat ini telah dianggarkan dana kurang lebih Rp 600 miliar untuk kesehatan gratis bagi rakyat. Untuk itu ada 2 faktor yang perlu diolah yaitu, pendidikan dan kesehatan. Karena 2 faktor inilah yang langsung berhubungan dengan rakyat.

Audiensi para dokter dengan gubernur ini juga sekaligus merencanakan ulang tahun PDGI yang ke 62 dan pengukuhan pengurus wilayah PDGI Sulselbar, periode 2011-2014, yang pelantikannya akan berlangsung di Grand Clarion Hotel, tanggal 12 Januari 2012.

Read More >>

Pelatihan Peningkatan Respon Terhadap HIV Dan AIDS

Kam, 05/01/2012 - 11:38

Perkembangan kasus HIV dan AIDS di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir ini meningkat secara signifikan. Merujuk data Dinas Kesehatan Sulsel, jumlah penderita HIV dan AIDS tahun 2006 sebanyak 648 kasus sedangkan per September 2011 sebanyak 4.908 kasus. Diperkirakan akhir Desember 2011 lalu telah mencapai angka 5.000 kasus atau naik rata-rata di atas 70 persen per tahun. Situasi tersebut tentu saja sangat memprihatinkan, apalagi satu diantara dampak buruk yang potensial terjadi dengan semakin meningkatnya kasus HIV dan AIDS itu adalah perlakuan diskriminasi dan stigma terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), ini adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini terungkap pada hari kedua, Pelatihan Peningkatan Respon Terhadap HIV dan AIDS untuk Mengurangi Stigma dan Diskriminasi yang digelar di Hotel Mercure, Rabu, 4 Januari 2012 di Makassar. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pemprov. Sulsel.

Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) AIDS, Mulyadi Prajitno, pelatihan tersebut digelar dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah HIV, AIDS dan HAM, juga keterampilan dalam mencegah pelanggaran HAM terutama bagi ODHA dan keluarganya. Adapun tujuan lain dari pelatihan ini adalah untuk membangun toleransi dan empati terhadap ODHA.

Sementara itu, salah satu anggota KPA Sulsel, Andi Akbar Halim mengemukakan, terjadinya stigma itu seringkali menyebabkan diskriminasi dan pada gilirannya akan mendorong munculnya pelanggaran HAM terhadap ODHA dan keluarganya, padahal stigma dan diskriminasi terhadap ODHA juga bisa makin memperparah epidemic HIV dan AIDS dan dikhawatirkan pula masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya itu akan memelihara kebiasaan dan penyangkalan tentang HIV dan AIDS yang pada gilirannya bisa menghambat usaha pencegahan dan perawatan terhadap para ODHA.

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/pelatihan-peningkatan-respon-terhadap-hiv-dan-aids

Read More >>

Pemprov. Sulsel Mendapat Kucuran Dana Rp 920 Miliar

Kam, 05/01/2012 - 11:47

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 senilai Rp 920 miliar. Anggaran sebesar itu dikeluarkan untuk penyelesaian dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan nasional di Sulsel sepanjang 950,23 kilometer. Diantara dana tersebut sekitar Rp 200 miliar lebih diarahkan untuk wilayah selatan mulai dari Jeneponto, Bantaeng hingga Sinjai. Wilayah lain yang mendapat kucuran dana yakni, Watampone-Pelabuhan Bajoe sebesar Rp 46,08 miliar sedangkan untuk poros Makassar-Maros, Barru, Parepare hingga Wajo mendapat Rp 228 miliar. Paket lain yakni, Sulawesi Tenggara-Malili-Masamba-Palopo-Siwa sebesar Rp 9,97 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Sulsel, Abdul Latief, Rabu, 4 Januari 2012 di Makassar.

Menurut, Latief, Pemprov. Sulawesi Selatan konsentrasi menyelesaikan poros Maros-Parepare yang belum rampung. Ada sekitar 7 kilometer, termasuk 8 jembatan yang sifatnya multi years dan kita berusaha agar tahun ini lebih progresif. Sebenarnya ada Rp 15 miliar dana tahun lalu belum terserap untuk pembebasan tanah di Maros dan Pangkep. Dana itulah yang masih akan dipakai tahun ini. Terkait perbaikan jalan di sejumlah kabupaten, Latief membeberkan, pemerintah sudah menganggarkan lewat APBD 2012 senilai Rp 300 miliar, dana tersebut diperuntukkan di sejumlah kabupaten seperti Pinrang, Takalar, Barru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Luwu dan Gowa.

Panjang jalan di Sulawesi Selatan kini mencapai 1,700 kilometer yang membentang dari selatan ke utara. Pada beberapa jalan nasional dan provinsi yang tak masuk program pelebaran juga tetap mendapat alokasi anggaran pemeliharaan baik APBN dan APBD. Selain itu, ada enam paket jalan di Sulsel menggunakan bantuan luar negeri. Selain Jeneponto-Bantaeng juga Bantaeng-Bulukumba (27 km), Bulukumba-Tondong 1, Tondong 2 dan Tondong 3 masing-masing satu paket. Di utara, Wotu-Masamba, panjang 48 km, (BCD-Pareman) panjang 22,94 km, Maros-Bone Barat panjang 12,721 km, EIB-133 (Tarumpake-Luwu Selatan) 11,490 km dan EIB-135 (Jl. Sudirman) sepanjang 1,005 km.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, terkait mega proyek jalan di Sulsel, mengungkapkan, besar harapan progress tahun ini lebih bagus dari tahun sebelumnya. Tahun 2012, gubernur telah mencanangkan Visit South Sulawesi sehingga infrastruktur pendukung adanya mobilitas pariwisata perlu ada. Kita sedang genjot, apa yang bersoal di daerah sebaiknya bupati/walikota menyelesaikan lebih cepat, kita tak mau pembangunan bergerak lambat sementara sudah ada dana yang tersedia. Gubernur juga menambahkan masyarakat yang terkena pembebasan lahan agar tidak mempersulit pembangunan jalan yang tak lain adalah untuk kepentingan bersama.

Sumber : http://www.sulsel.go.id

Read More >>

Ekspor Sulsel Capai US$ 161,951 Juta

Kam, 05/01/2012 - 12:15

Nilai ekspor Sulawesi Selatan hingga November 2011 mencapai US$ 161,951 juta. Besarnya nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 13,51 persen dibandingkan dengan ekspor Oktober 2011. Dibandingkan dengan nilai ekspor November 2010 nilai tersebut meningkat 272,52 persen. Lima terbesar komoditas ekspor Sulsel adalah nikel, kakao, kapal terbang dan komponennya, ikan, udang, kepiting dan kayu atau barang dari kayu. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Bambang Pramono, baru-baru ini di Makassar.

Menurut Bambang, nilai ekspor Sulsel ke lima Negara yaitu Jepang, Rusia, China, Amerika Serikat dan Malaysia pada bulan November 2011 mencapai US$ 137,464 atau 84,88% dari total ekspor. Besarnya peningkatan nilai ekspor tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai ekspor enam komoditas. Sedang untuk nilai impor Sulsel pada November 2011 sebesar US$ 101,851 juta. Besarnya nilai impor tersebut menurun 20,66% dibandingkan nilai impor November 2010, dimana nilai tersebut juga mengalami penurunan sebesar 4,66%.

Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada dan China merupakan lima Negara pemasok utama barang impor ke Sulawesi Selatan. Pasokan barang dari lima Negara tersebut mencapai US$ 83,901 juta atau 83,38%. Besarnya nilai tersebut masing-masing US$ 46,892 juta dari Singapura, US$ 14,901 dari Amerika Serikat, US$ 10,054 dari Australia, US$ dari 6,789 juta dari Kanada dan US$ 5,26 juta dari China.

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/ekspor-sulsel-capai-us-161951-juta

Read More >>

Gubernur Sulsel Pimpin Rapat Perdana APSSI

Rab, 04/01/2012 - 09:46

Rapat pengurus APSSI dihadiri sembilan gubernur yang sekaligus menjadi dewan pengurus APSSI. Dalam rapat tersebut ditetapkan pembagian bidang kerja, pembahasan isu-isu aktual, pemantapan peran APSSI sebagai penyalur aspirasi daerah dan pemindahan sekretariat APSSI dari sebelumnya di gedung Gubernur DKI ke salah satu gedung di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Demikian dikatakan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo yang terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSSI) saat memimpin rapat perdana APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa 3 Januari 2012.

Peserta sangat respon dengan isu-isu yang berkembang, salah satunya adalah ikut mendorong roadmap Mp3i. Program Mp3i memakai pendekatan wilayah sehingga itu juga dikomunikasikan lewat APSSI. Sebelumnya Gubernur juga membawakan presentasi di Markas Besar TNI AD Presentasi program ketahanan pangan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pangdam VII Wirabuana Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan selama kurun waktu tahun 2012 dianggap berhasil. TNI dilibatkan dalam program swasembada beras, sedangkan kepolisian mengambil program swasembada jagung.

Ani/Sury (Rabu,  4 Januari 2012)


Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-pimpin-rapat-perdana-apssi

Read More >>

Peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Departemen Agama ke-66

Rab, 04/01/2012 - 11:13

Dalam era keterbukaan sekarang ini, setiap gerak langkah dan kebijakan aparatur pemerintah selalu dimonitor oleh mata dan telinga masyarakat. Oleh karena itu aparatur Kementerian Agama agar melayani masyarakat dengan baik. Wujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas, mudah, cepat dan akuntabel demikian amanat Menteri Agama Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu`mang, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ( HAB ) Kementerian Agama RI ke-66 di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 3 Januari 2012.

Upacara ini dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari unsur tokoh agama ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Balai Diklat Keagamaan Makassar, Balai Litbang Makassar dan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Sebanyak 176 dalam lingkup Kemenag Sulsel menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya, yang terdiri dari pengabdian 10 tahun sebanyak 115 orang, 20 tahun 51 dan untuk 30 tahun sebanyak 10 orang.

Persoalan kualitas dan akidah ini terus akan kita tingkatkan termasuk peningkatan pelayanan pelaksanaan ibadah haji, ini semua persoalan-persoalan yang sering muncul di masyarakat. Selain itu H. Agus Arifin Nu’mang juga meminta agar program-program kementerian agama pada tahun-tahun yang lalu bisa terus dapat ditingkatkan. Sinergitas antara pemerintah dan instansi baik yang di provinsi, kantor wilayah begitu juga kantor departemen di daerah sangatlah dibutuhkan. Terutama dalam peningkatan kualitas, kerukunan antar umat harus terus kita jaga bersama. Wakil Gubernur juga menambahkan hubungan antar umat beragama di Sulsel, harus terus dibina, sehingga tercipta keadaan masyarakat yang kondusif.

Sury/Ani (Rabu, 4 Januari 2012)

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/peringatan-hari-amal-bhakti-kementerian-departemen-agama-ke-66

Read More >>

Kerjasama Pemprov Dengan TNI Dan Polri Di Bidang Pertanian Naik Rp 6 Miliar

Sel, 03/01/2012 - 10:10

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan meningkatkan kerjasama pembangunan pertanian dengan TNI dan Polri pada 2012 ini dengan menaikkan nilai modal sebesar Rp 10 miliar menjadi Rp 16 miliar. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, Senin, 2 Januari 2012 di Makassar.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan modal dalam bentuk bibit, pupuk dan lainnya senilai Rp 6 miliar untuk pengelolaan lahan percontohan padi masing-masing 10 hektare disetiap Komandan Kodim (Dandim), Komado Rayon Militer (Koramil), dan Badan Pembina Desa (Babinsa).

Gubernur berharap bisa masuk ke 100 hektare, karena TNI dan Polri itu disiplin sehingga modal yang disiapkan Rp 16 miliar itu pasti akan berputar. Modal tersebut tidak hanya bersumber dari APBD tapi juga dari dana dekonsentrasi. Diharapkan kepada seluruh unsur pimpinan daerah lainnya untuk ikut terlibat dalam kerjasama lahan percontohan peningkatan produktifitas pertanian.

Kedisiplinan adalah pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat petani dalam kerjasama tersebut. Contohnya antara lain saat tanaman diserang hama ditandai dengan bendera kuning dan ketika serangan hama telah besar lahan ditandai dengan bendera merah. Sementara sistem pelaporan yang dibuat juga sangat rapi bahkan dibuat meter permeter.

Biah/Tina ( Selasa, 3 Januari 2012 )


Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/kerjasama-pemprov-dengan-tni-dan-polri-di-bidang-pertanian-naik-rp-6-miliar

Read More >>

Pengurangan Kuota Impor Gula Mentah PT. Makassar Tene

Sel, 03/01/2012 - 10:37

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan pada PT Makassar Tene. Adapun sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan itu berupa teguran plus pengurangan jatah kuota impor raw sugar atau gula mentah sebanyak 50 ribu ton. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Irman Yasin Limpo, Senin 2 Januari 2012 di Makassar.

Menurut Irman Yasin Limpo, PT Makassar Tene selama ini mengimpor gula mentah rata-rata 231.000 ton pertahun dan bila tahun depan sanksi itu diterapkan maka kuota impor Makassar Tene hanya 181.000 ton saja. Namun sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan itu tentu lebih kepada aturan main yang ada. Makassar Tene harus menerima resiko atas pelanggaran yang dilakukan.

Terkait dampaknya ke Sulawesi Selatan, bisa saja ada namun bisa juga tidak berpengaruh. Pasokan gula ke Sulawesi Selatan sejak dulu memang sangat bergantung dari pihak luar, karena kemampuan produksi industri lokal di Sulawesi Selatan sangat kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal. Tahun ini kuota impor gula mentah (raw sugar) yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,4 juta ton untuk delapan perusahaan. Dibandingkan tahun lalu izin impor gula mentah sebanyak 2,3 juta ton, kenaikan kuota tersebut karena kebutuhan industri dalam negeri naik.

Biah/Tina ( Selasa, 3 Januari 2012 )


Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/pengurangan-kuota-impor-gula-mentah-pt-makassar-tene

Read More >>

Upacara Hari Pertama Di Tahun 2012 Lingkup Kantor Gubernur Sulsel

Sel, 03/01/2012 - 12:41

Ratusan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti upacara di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 2 Januari 2012, dimana Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo bertindak selaku inspektur upacara. Mengawali sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa apa yang diraih di tahun 2011 kemarin adalah suatu hal yang luar biasa, dimana Pemprov Sulsel mendapat 105 penghargaan nasional yang dua diantaranya, 12 rekor MURI dan 1 Bintang Maha Putra Utama. Selain itu, Pemprov Sulsel juga mendapat 1 penghargaan internasional, yaitu PASAD Turkey Award.

Selain hal tersebut di atas, Gubernur Sulsel meminta kepada Wakil Gubernur, Sekda, dan Pimpinan SKPD serta seluruh staf/pegawai lingkup Pemprov Sulsel agar terus bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Sulsel, termasuk para Pegawai Negeri Sipil. Sebagai komitmen mereka, maka tunjangan kesejahteraan pegawai (pakasi) naik menjadi Rp. 1,5 juta ditahun 2012.

Hadir dalam upacara, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulsel, dan para staf/pegawai kantor Gubernur Provinsi Sulsel.

Diakhir sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa pemimpin itu tidak boleh loyo tetapi harus tegas dan memiliki komitmen yang kuat serta mampu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Disamping itu, pemerintah juga harus melakukan 3 hal yaitu, melakukan tugas utama pelayanan, pemberdayaan, dan mendukung pembangunan.

Selvi (Selasa, 3 Januari 2012)

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/upacara-hari-pertama-di-tahun-2012-lingkup-kantor-gubernur-sulsel

Read More >>

Bank Sulselbar Luncurkan Kartu PNS Plus ATM

Sen, 02/01/2012 - 11:16

Direktur Utama PT. Bank Sulselbar, Ellong Tjandra didampingi Kepala Devisi Group Perencanaan dan Pengembangan Bank Sulselbar, Nurhayati Abdullah saat konfrensi pers di Kantor Cabang Utama (KCU) Bank Sulselbar, Kamis, 29 Desember 2011, mengatakan Bank Sulselbar akan meluncurkan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Sulawesi Selatan. Peluncuran kartu ini akan dilakukan bertepatan dengan Hari jadi Bank Sulselbar pada tanggal 13 Januari 2012. KPE tersebut akan menjadi kartu pegawai sekaligus berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang juga akan dipakai oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo.

Pada kesempatan itu, Nurhayati menjelaskan fungsi KPE tidak hanya sebagai kartu pegawai dan kartu ATM saja, karena nantinya kartu itu juga akan menjadi kartu Askes dan Taspen saat pegawai pensiun yang diIstilahkan satu kartu untuk semuanya. Dengan kartu ini juga, data tentang pegawai, kapan mulai bekerja, masa kerja, dan juga pensiun akan terlihat jelas dalam database.

Menurut Nurhayati pembuatan KPE akan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini telah berlaku secara nasional sejak tahun 2008 lalu dan diterapkan secara bertahap ke seluruh provinsi di Indonesia. Untuk Sulawesi Selatan, kartu tersebut memasuki tahap pendaftaran pegawai dan dijadwalkan rampung pada tahun 2014. Saat ini, jumlah keseluruhan PNS di daerah Sulawesi Selatan mencapai 300 ribu orang, dari 3.200 PNS yang akan ujicoba baru sekitar 800 orang PNS Sulawesi Selatan yang telah mendaftar untuk KPE.

Nia / Ridwan (Jumat, 30 Desember 2011) 

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/bank-sulselbar-luncurkan-kartu-pns-plus-atm

 

Read More >>

Pariwisata Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sen, 02/01/2012 - 11:27

Ratusan warga dari berbagai daerah, termasuk wisatawan asing memadati Lapangan Kodim Rantepao, Kabupaten Toraja Utara (Torut) untuk menyaksikan puncak perayaan even wisata Lovely December 2011, Kamis, 29 Desember 2011. Acara ini menampilkan berbagai atraksi seni lokal budaya Toraja masing-masing kecamatan, seperti kolosal musik bambu, tari Ondo Samalele dan Sisambakdidi. Acara tersebut juga dimeriahkan oleh artis ibukota Bella Safira dan artis KDI.

Selain dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang, puncak acara juga dihadiri para bupati, staf ahli Bidang Holtikultura Menteri Pariwisata, Heri Kuntoro, Duta Besar Jerman, anggota DPR dan DPD RI, anggota DPRD Sulawesi Selatan, unsur Muspida Sulawesi Selatan dan tamu asing dari eropa.

Menurut Bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring, perkembangan sektor pariwisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini telah didorong oleh pemerintah daerah dengan menggelar Lovely December yang membawa anugrah dan berkah, apalagi akan didukung dengan bandara udara pariwisata terbesar setelah Bali. Agar lebih semarak, tahun depan panitia akan mengundang seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk mengikuti pameran pembangunan karena tanun ini hanya diikuti oleh beberapa stan saja. Bupati juga meminta warga setempat untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi even serupa tahun depan.

Gubernur Sulawesi Selatan pada kesempatan itu menegaskan bahwa Lovely December bukan hanya momentum bagi para wisatawan asing tapi semua masyarakat Toraja bisa lebih berperan mendorong sektor pariwisata. Syahrul juga memiliki obsesi menjadikan Toraja daerah tujuan wisata terbaik di Indonesia, melebihi Bali. Apalagi jika bandar udara yang baru dapat berfungsi maksimal sehingga transportasi wisatawan ke Toraja lebih mudah.

Selain itu, Syahrul menilai tahun ini Lovely December lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan optimis tahun depan, Lovely December 2012 akan lebih semarak lagi karena akan semakin banyak diminati wisatawan asing maupun domestik.

Nia / Ridwan (Jumat, 30 Desember 2011)
 

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/pariwisata-dorong-pertumbuhan-ekonomi

Read More >>

Gubernur Menerima Rombongan Pramuka Saka Bahari Se-Indonesia

Sen, 02/01/2012 - 11:27

Ratusan Pramuka yang tergabung dalam (Perti Saka Bahari) Pelayaran dan Perkemahan Tingkat Penegak Se-Indonesia, yang bertandang ke Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, H. Syharul Yasin Limpo. Rombongan pramuka dipimpin langsung oleh Kepala Pimpinan Major Kingking bersama para rombongan Kwarda Se-Indonesia dengan dua orang delegasi masing-masing provinsi, Minggu, 1 Januari 2012.

Anggota pramuka yang mengikuti Saka Perti Bahari ini akan start dari Komando Lintas Militer, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diperkirakan akan menempuh pelayaran kurang lebih selama lima hari perjalanan dengan menumpangi Kapal Republik Indonesia Dr. Soeharso. Tujuannya adalah mengelilingi samudra lautan Indonesia. Anggota pramuka juga diperkenalkan lintas batas provinsi satu dengan provinsi yang lain di Indonesia, juga mengetahui perbatasan antar Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo, disela-sela pertemuannya mengungkapkan, Indonesia kaya akan lautan dan kita patut bangga terhadap adik-adik pramuka, karena telah melakukan perintis bahari menjelajahi samudera luas. Pramuka memang merupakan solusi dan mampu membangun bangsa.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pimpinan Saka Bahari, Major Kingking bahwa kerja sama antara TNI dan Pramuka bertujuan mendidik generasi Indonesia agar memahami pentingnya wawasan kebangsaan dan mengenal lebih jauh lintas bahari wilayah Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan ratusan pulau-pulau kecil yang belum dijamah, sehingga dapat diperkenalkan melalui lintas Saka Bahari ini.

Bangsa ini telah direbut dengan darah dan keringat. Oleh karena itu, kejayaan kekayaan bangsa ini harus dipertahankan dan direbut, serta tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Mari kita bela negeri kita atas nama bangsa yang kita cintai dengan cara belajar serta memiliki rasa patriotisme yang kuat.

Selvi (Senin, 2 Januari 2012)



Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-menerima-rombongan-pramuka-saka-bahari-se-indonesia

Read More >>

Sulawesi Selatan Target Seratus Ribu Turis Tahun 2012

Sen, 02/01/2012 - 14:01

Minggu, 1 Januari 2012 di Bandara Sultan Hasanuddin, sedikitnya 50 wisatawan asing disambut dengan tarian adat sebagai kunjungan pertamanya ditahun baru ini. Mereka berasal dari beberapa negara di Eropa, seperti Jerman dan Belanda. Ada juga wisatawan mancanegara dari China dan Jepang. Rombongan tiba di Makassar sore kemarin dengan menggunakan pesawat Air Asia setelah sebelumnya transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedatangan mereka disambut secara sederhana yang dipimpin Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Suaib Mallombassi. Para turis itu disambut dengan tarian khas Tana Toraja dan diberikan rangkaian bunga sebagai tamu istimewa tahun ini.

Wisatawan yang berasal dari Jepang, Ko Hey sangat terkejut dengan penyambutan ini. Dia tidak menyangka kalau Kepala Dinas Parawisata menyambutnya seperti ini. Begitu pula halnya dengan wisatawan dari china, Qitey yang juga mengungkapkan perasaan yang sama.

Qitey mengaku kalau tujuan utamanya ke Sulawesi Selatan untuk berkunjung ke Tana Toraja dan menghabiskan awal tahunnya selama musim libur di sana. Rata-rata wisman kunjungan utamanya ke Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang memiliki banyak obyek wisata unggulan di Sulawesi Selatan. Walaupun masih ada beberapa yang mengaku akan tinggal sementara di Makassar sebelum menuju ke Toraja, Suaib Mallombassi menanggapi hal itu dan mengatakan bahwa penyambutan wisatawan pertama di tahun 2012 memang sudah direncanakan dengan melakukan persiapan termasuk menghadirkan tarian daerah.

Para tamu akan disambut dengan tarian, itu dilakukan untuk menghormati mereka yang berkenan datang ke Sulsel, dan jika Sulawesi Selatan memiliki banyak tempat wisata yang cukup menjanjikan dan dapat menambah penghasilan daerah, Tana Toraja misalnya, kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik mengalami peningkatan terutama saat program Lovely December.

Awal tahun ini diharapkan target wisatawan di Sulawesi Selatan meningkat dibanding tahun lalu, sebab sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menargetkan sebanyak 100 ribu kunjungan wisman untuk hadir ke Sulawesi Selatan selama 12 bulan kedepan. Target keseluruhan yang akan dicapai berjumlah 4000 kunjungan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, apalagi tahun 2012 ini disebut tahun kunjungan.

Menurut Suaib, tahun ini pihaknya akan melakukan kemasan sedemikian rupa untuk menarik lebih banyak wisatawan masuk ke Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk mencapai target. Beliau mengaku optimis dengan prediksi capaian tersebut dengan mengingat Visit Sulawesi Selatan 2012 adalah juga merupakan salah satu andalan program pemerintah yang akan dikemas dengan menarik. Semakin bagus obyeknya maka semakin lama wisatwan itu akan tinggal, inilah yang terus dikembangkan kedepan untuk menunjang sektor parawisata sebagai salah satu industri bagi Sulawesi Selatan.

Yaya (Senin, 2 januari 2012) 



Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/sulawesi-selatan-target-seratus-ribu-turis-tahun-2012

Read More >>

Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sulsel Tetap Subsidi IPDN

Sen, 02/01/2012 - 14:49

Akhir Januari mendatang, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Selatan di kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa akan diresmikan. Namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap akan menyiapkan anggaran untuk mensubsidi kampus sementara IPDN di jalan Cendrawasih Makassar dari anggaran tahun 2012, sebab anggaran tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pokok 2012 yang sudah disahkan akhir pekan lalu. Hal ini dikatakan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ibrahim Beddu.

Total dana yang disiapkan untuk IPDN yakni Rp 1,6 miliar, dialokasikan untuk menanggung biaya penginapan 100 orang praja selama setahun. Selain biaya penginapan, Pemerintah Provinsi Sulsel juga menyiapkan anggaran untuk biaya listrik, telepon, serta biaya keperluan lainnya di kampus sementara IPDN di jalan Cendrawasih. Seluruh dana ini masuk dalam pos Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dana yang disiapkan ini untuk antisipasi saja di tahun 2012, sebab dikhawatirkan kampus IPDN yang berada di Gowa akan molor peresmiannya, sehingga kita siapkan bantuan anggarannya di APBD.

Sejak diresmikan pada 12 Januari 2009, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan dana hingga belasan miliar untuk mensubsidi kampus sementara IPDN di jalan cendrawasih. Ini dilakukan sambil menunggu selesainya pembangunan IPDN Sulawesi Selatan di Pallangga, Gowa. Apabila kampus di Gowa diresmikan 23 Januari 2012, berarti dana untuk IPDN akan kembalikan ke APBD. Pemerintah Provinsi Sulsel tidak lagi mengeluarkan dana untuk membantu biaya operasional, tetapi melainkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Kampus di jalan Cendrawasih adalah asset pemerintah provinsi, jika seluruh praja telah dipindahkan ke Gowa kita rencanakan akan digunakan untuk sekolah perkebunan, sesuai dengan keinginan Gubernur.

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, A. Muallim mengaku proses pengerjaan kampus IPDN di Gowa sudah memasuki tahap penyelesaian dan rencananya kampus tersebut akan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fausi pada tanggal 23 Januari 2012.

Yaya (Senin, 2 januari 2012) 

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/tahun-2012-pemerintah-provinsi-sulsel-tetap-subsidi-ipdn

 

Read More >>