Senin, 27 Februari 2012

Disnak Fokus Tangani Penyakit Hewan

SENIN, 27 FEBRUARI 2012


Tahun ini Dinas Pe­ternakan melakukan upaya total penanggula­ngan segala jenis penyakit hewan, tak tanggung-tanggung untuk menyuk­seskan program ini pemerintah juga telah menyiapkan anggarannya sebesar Rp2 miliar.  
“Jadi kita memang  fokuskan pada pe­nanggulangan penyakit  semua jenis hewan. Kita juga sudah  siapkan anggaran Rp2 miliar, tapi jumlah tersebut belum termasuk bantuan anggaran dari pusat,” Kata Kadis Peternakan Sulsel, Murtala Ali, belum lama ini.
Untuk menunjang kegiatan itu, pihaknya telah melakukan pemetaan jenis penyakit . Ini dilakukan agar tim yang telah dibentuk dapat lebih mudah menangani setiap laporan atau kasus yang diterima. Tapi kalau soal flu burung, antraks akan ditangani secara khusus. 
Menurut Murtali, dari sekian banyak jenis penyakit hewan, hanya flu burung merupakan jenis penyakit bervirus dan bisa meluas bila tidak diantisipasi.
“Makanya kita harus dilakukan penyem­protan secara menyeluruh. Semua peternak unggas berskala besar agar melakukan penyemprotan secara berkala,” katanya.
Sedangkan untuk jenis penyakit antraks, sifatnya hanya on the spot. Artinya, jenis penyakit ini hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu saja, dan sejauh ini jenis penyakit hewan tersebut masih bisa dikendalikan.  
“Kami sudah bekerjasama dengan pemerintah Australia dalam rangka melakukan langkah terbaik penanggula­ngan penyakit hewan,” kunci Murtala Ali.

Read More >>

Minggu, 26 Februari 2012

Bonsel-Luteng Disetujui


SABTU, 25 FEBRUARI 2012

alt
SYL Diberi Ayam Jantan, Bupati Bone Tak Hadir
MAKASSAR,  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akhirnya menyetujui pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (Luteng) dan Bone Selatan (Bonsel) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat, 23 Februari.
Usai paripurna, Ketua DPRD Sulsel Moeh Roem menandatangani surat keputusan persetujuan disaksikan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Bonsel Rusni Kasman, Ketua
Pansus Luteng Armin Mustamin Toputiri, serta puluhan masyarakat dari Bone dan Luwu.
DPRD Sulsel menetapkan Luteng yang terdiri atas lima kecamatan yakni, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Walenrang.
Sedangkan, Bone Selatan direkomendaskan de­ngan enam kecamatan yakni Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Patimpeng, dan Libureng dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Kahu.
Gubernur Syahrul menjamin surat keputusan (SK) tentang pembentukan Kabupaten Luteng dan Bonsel selesai Februari 2012 ini.
“Sebelum matahari terbit 1 Maret, saya sudah tandatangani itu,” katanya menanggapi ke­luarnya SK DPRD Sulsel tentang persetujuan pembentukan Luteng dan Bonsel di gedung parlemen itu kemarin.
Ia menegaskan, sebelum Maret, seluruh proses adminsitrasi pembentukan Luteng dan Bonsel selesai di tingkat daerah, selanjutnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagiri) untuk diproses lebih lanjut.
Ayam Jantan
Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak memberikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam pembentukan Kabupaten Luteng sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Luwu.
Dengan menggunakan pakaian adat, Syukur menyerahkan seekor ayam jantan putih kepada Syahrul sebagai ungkapan terima kasih.
Syukur mengungkapkan, kado ayam jantan tersebut merupakan bentuk penghargaan masyarakat Luwu atas pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang semakin mengarah ke titik terang.
“Ini merupakan simbol yang sesuai dengan tradisi dan adat kami bahwa dengan niat suci dan dengan niat ksatria, kami harus memberi ucapan terima kasih kepada siapapun dia dengan apa yang telah diberikan kepada kami,” kata Syukur saat dikonfirmasi usai rapat paripurna.
Syukur merupakan tokoh Luwu yang sangat getol memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah.
Idris Galigo Absen
Ratusan warga dari Bone selatan ikut memadati ruang paripurna DPRD Sulsel, kemarin. Namun, Bupati Bone Idris Galigo tidak hadir dalam momen bersejarah ini. Hanya terlihat Ketua DPRD Bone Ambo Dalle dan Wakil Bupati Bone AM Said Pabokori.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Idris tidak hadir karena tidak sepakat adanya pemekaran di kabupaten yang telah dipimpinya selama dua periode itu.
“Bupati sedang di-bombe (dimusuhi) sekarang. Makanya dia tidak hadir,” kata anggota DPRD Bone yang minta nama­nya tidak dilansir.
Hanya putra Idris, Irsan Galigo, yang tampak hadir da­lam paripurna tersebut. Irsan adalah anggota DPRD Sulsel.
Dalam Paripurna ini seluruh Fraksi DPRD Sulsel menyatakan mendukung pembentukan dua kabupaten baru ini. Semua fraksi secara bergiliran menyampaikan tanggapannya yang bersifat positif dan bermuatan pengakuan telah me­ngawal pembentukan ini sejak lama.
Read More >>

Pemprov Sulsel Turunkan Tim Bantuan ke Sidrap


25 Februari 2012
MAKASSAR, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menurunkan tim bantuan kemanusiaan menyusul terjadinya bencana angin puting beliung di Kabupaten Sidrap.
"Kami sudah turunkan tim kesehatan, penanggulangan bencana alam, Tagana (Taruna Siaga Bencana Indonesia) dan dinas sosial untuk melihat hal-hal apa yang perlu ditangani," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di Makassar, Sabtu (25/2).
Dia mengatakan, seluruh dinas terkait dan kekuatan pemerintah provinsi telah turun ke lokasi bencana untuk mendukung langkah-langkah penanganan darurat yang dilakukan pemerintah kabupaten. "Saya setiap dua atau tiga jam harus dilapori oleh Bupati Sidrap seperti apa penanganan yang dilakukan," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang langsung turun ke lokasi kejadian sekaligus membawa sejumlah bantuan.
Read More >>

Wagub Sulsel Tinjau Lokasi Puting Beliung di Sidrap


Sabtu, 25 Februari 2012 


MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang meninjau lokasi bencana puting beliung di Kabupaten Sidrap, Sulsel, bukan dengan tangan kosong. Sejumlah armada yang mengangkut bantuan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan turut serta berangkat ke Sidrap.
Menurut Agus via pesan singkatnya di Blackberry Massanger, bantuan dari pemprov untuk korban bencana puting beliung lebih dulu berangkat. Hasil komunikasinya, saat ini bantuan telah ada di Kota Parepare.
"Bantuan dari pemprov sudah dijalan, sekaran sudah ada di parepare," kata Agus, Sabtu (25/2/2012).
Agus mengungkapkan bantuan yang dibawa berupa mie instan 100 dos, kecap manis 100 dos, ikan sarden 100 kaleng, air mineral 100 dos, kompor serbaguna 1 paket, gula pasir 100 kg, biskuit 100 kaleng, minyak goreng 100 kemasan, makanan siap saji 5 paket dan beras 1 ton.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulsel, Mappagio, mengatakan bantuan yang diberikan masih berupa makanan siap saji dan makanan kebutuhan dasar. Menurutnya Tim Reaksi Cepat dan Tim SAR baik provinsi maupun kabupaten sudah berada di lokasi sejak semalam.
Read More >>

Dinsos Sulsel Sumbang Ratusan Sarung


Sabtu, 25 Februari 2012 
 SIDRAP - Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, memberikan bantuan kepada korban bencana alam angin kencang di Sidrap berupa 1 ton beras.

Selain itu, pihak DPD 1 Golkar Sulsel juga menyumbang 1,5 ton beras.

Direktris Banyumas Jasa Mandiri (BJM), Fatmawati Rusdi yang juga istri Bupati Sidrap Rusdi Masse, juga memberikan santunan kepada tiap Kepala Keluarga (KK) berupa uang Rp 1 juta-Rp 3 juta untuk keluarga korban yang meninggal.

Bantuan lainnya juga datangan dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel berupa ratusan sarung dan selimut serta beberapa kardus makanan instan.
Read More >>

Gubernur : Popda Bagian Strategi Olah Raga Sulsel


Sabtu, 25 Februari 2012 

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) yang diselenggarakan setiap tahun menjadi bagian dari strategi olah raga Sulsel.

"POPDA menjadi bagian dari strategi olah raga kita untuk bisa menghadirkan atlet-atlet, 'talent scouting' yang memiliki talenta yang kuat untuk menjadi juara-juara," katanya usai membuka POPDA Sulsel ke-12 di Gedung Olah Raga Sudiang, Makassar, Sabtu.

POPDA, lanjutnya, memberikan gambaran bahwa pembinaan olah raga di 24 kabupaten dan kota serta kepada pelajar di Sulsel berjalan dengan baik.

"Kita berharap gairah dan semangatnya bisa diwujudkan dalam pertandingan-pertandingan sehingga kualitas atlet kita bisa mencapai hasil yang diharapkan," jelasnya.

Ia mengatakan, dalam penyelenggaraan SEA Games ke-26 di Jakarta dan Palembang pada November 2011, Sulsel menjadi salah satu provinsi yang memberikan kontribusi berarti bagi Indonesia. "Itu yang kita pertahankan dan dimulai dari penyelenggaraan POPDA ini," tambahnya.

Provinsi Sulsel, ungkapnya, membuat lapisan atlet di tiga tingkatan yakni atlet berprestasi, atlet dalam pembinaan intensif dan "talent scouting". "Kami punya cadangan hampir 100 atlet. Persiapan kita ada," ujarnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulsel Ilham Gazaling mengatakan, penyelenggaran POPDA ke-12 ini diikuti oleh seluruh pelajar di 24 kabupaten dan kota.

Dalam perhelatan olah raga yang digelar hingga 28 Februari 2012, terdapat 20 cabang olah raga yang dipertandingkan diantaranya, pencak silat, sepak takraw, karate, dayung, gulat, tinju, taekwondo, voli, panahan, kempo dan angkat besi.

POPDA yang digelar bersamaan dengan Pekan Olahraga Cacat Pelajar Daerah (Popcada) ini sekaligus merupakan perekrutan, seleksi dan persiapan atlet menghadapi Pekan Olah Raga Wilayah pada September 2012. 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36705/gubernur--popda-bagian-strategi-olah-raga-sulsel
Read More >>

DPRD Sulsel Rekomendasikan Dua Kabupaten Baru


Sabtu, 25 Februari 2012 



Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan dua daerah otonomi baru, Kabupaten Luwu Tengah dan Kabupaten Bone Selatan

Penandatanganan dua SK kabupaten baru oleh ketua DPRD Sulsel Moh Roem di Makassar, Jumat, disaksikan gubernur beserta wakil gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang, Bupati Luwu Andi Muzakkar, dan seluruh pejabat tinggi, tokoh masyarakat dan pejuang pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Bone Selatan.


Sidang paripurna yang disaksikan ribuan tokoh dan masyarakat dari Luwu, Bone, Luwu Tengah, dan Bone Selatan juga diwarnai dengan penyerahan ayam putih sebagai ucapan terima kasih dari Wakil Bupati Luwu yang juga tokoh masyarakat Luteng Syukur Bijak kepada gubernur Syahrul Yasin Limpo.

Isi rekomendasi DPRD Sulsel adalah menetapkan Luwu Tengah yang terdiri atas lima kecamatan yakni, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dengan pusat pemerintaha di Kecematan Walenrang. 
Sedangkan Bone Selatan direkomendaskan dengan enam kecamatan yakni Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Patimpeng, dan Libureng dengan pusat pemerintakan di Kecamatan Kahu.

Selain itu DPRD juga merekomendasikan kepada pemprov Sulsel untuk memberi bantuan keuangan masing-masing Rp1,5 miliar untuk pemilihan kepala daerah pertama di dua kabupaten baru tersebut, serta masing-masing Rp3,5 miliar selama dua tahun berturut-turut setelah dua kabupaten tersebut resmi berdiri.

Rekomendasi lainnya adalah hibah tanah pemprov untuk lokasi kantor pemerintahan Bone Selatan, serta hibah tanah seluas 360 hektar dari Pemkab Luwu untuk lokasi pembangunan kantor pemerintahan Luwu Tengah di Kecamatan Walenrang.

Ketua pansus Luwu Tengan Armin Mustamin Toputiri mengatakan, saat ini terdapat 207 kabupaten/kota yang sedang antre menunggu persetujuan pemekaran di Kemendagri.

Namun demikian, jika Luwu Tengah menjadi prioritas pemerintah pusat untuk dimekarkan karena wilayahnya paling unik yakni, Luwu Tengah dengan kabupaten induk (Luwu) terpotong oleh Kota Palopo.

Sementara, ketua pansus Bone Selatan Rusni Kasman mengemukakan Bone Selatan di Kemendagri masuk dalam antrean 203 dari seluruh daerah yang menuntut pemekaran.

Meski begitu, ia sangat yakin Bone Selatan akan menjadi prioritas pusat karena sangat memenuhi syarat menurut survei Badan Pusat Statistik.

Disamping itu, lanjut dia, Bone yang menjadi kabupaten induk mendesak untuk dimekarkan karena daerahnya terlalu luas yakni 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 600 ribu jiwa lebih. 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36685/dprd-sulsel-rekomendasikan-dua-kabupaten-baru
Read More >>

Sabtu, 25 Februari 2012

Dispora Sulsel Gelar Popda di Lima Lokasi



JUMAT, 24-02-2012

MAKASSAR,—Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulsel, kembali menggelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang akan digelar Sabtu (25/2) besok. 

Kelima titik lokasi berbeda, itu yakni di GOR Sudiang, Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sudiang, di lokasi PPLP Arung Teko, Kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Dalam kejuaraan pelajar yang dilaksanakan oleh dinas olahraga tertinggi di provinsi ini bakal diikuti 2.000 atlet pelajar dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel.

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel, Ilham A Gazaling memaparkan, pada kejuaraan pelajar ini akan mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga (cabor), yang akan digelar di lima lokasi berbeda.

“Kejuaraan Popda ini rencananya akan digelar pada tanggal 25 sampai 28 Februari dan diperkirakan akan diikuti sampai 2.000 atlet pelajar dari 24 kabupaten/kota diSulsel,” papar Ilham.

Sementara itu panitia pelaksana Kejuaraan Popda ini akan memusatkan pertandingan di GOR Sudiang sekaligus pusat pelaksanaan pembukaan.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel Subandri mengatakan, baru kali ini Dispora Sulsel menggelar Popda dengan 20 cabor, dimana menurutnya pada Popda lalu, hanya mempertandingkan 10 cabang.
“Ada lima titik yang akan digunakan dalam pelaksanaan kejuaraan Popda ini. Karena memang jumlah cabor yang dipertandingkan tahun ini meningkat hingga 100 persen,” kata Subandri.

Untuk agenda Panitia Pelaksana (Panpel), Jumat (24/2) hari ini akan menggelar technical meeting bersama perwakilan dari 24 kabupaten/kota peserta yang akan tampil di kejuaraan pelajar ini.

Read More >>

Pemprov Awasi Penimbunan BBM





Sabtu, 25 Februari 2012
MAKASSAR– Setelah kelangkaan elpiji 3 kg, bahan bakar minyak (BBM) juga mulai diawasi menyusul rencana kenaikan harga BBM,1 April mendatang. Pemprov Sulsel sudah mewanti-wanti kemungkinan penimbunan BBM oleh spekulan atau pengusaha nakal.


Jika penimbunan pasokan BBM luput dari pantauan pemerintah dan Pertamina, kelangkaan BBM tak bisa dihindari. “Sekarang kami harus awasi, jangan sampai ada yang menimbun BBM sebelum dinaikkan harganya oleh pemerintah. Itu bisa meresahkan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang di Makassar, kemarin. Dia mengakui rencana pemerintah menaikkan harga BBM pasti akan berdampak luas.

Namun, kondisi itu akan memburuk jika terjadi penimbunan pasokan BBM. Karena itu, dia mengakui bahwa pengawasan harus dilakukan dengan melibatkan pihak PT Pertamina sebagai penyuplai,aparat kepolisian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengatakan,kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan.

Sebab, tanggungan subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin membengkak. Bahkan, kenaikan BBM bersubsidi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tingginya inflasi di Sulsel.Meski demikian, dia berharap dampak kenaikan BBM harus bisa dipercepat untuk normal kembali.“Pasti ada dampak. BBM bisa pengaruhi segala sektor, seperti transportasi dan industri.Kami harap paling tidak itu bisa cepat normal,”ungkap dia.

Rencana kenaikan BMM bersubsidi ini membutuhkan kejelasan mengenai besaran kenaikan harga dan waktu penetapannya. Jika terus-menerus dilemparkan kepada publik, justru masyarakat dikhawatirkan menjadi resah.“Cuma sampai sekarang kami tak tahu berapa kenaikannya. Itu harus diperjelas,”katanya.

BBM Bisa Naik Rp2.000 

Meski belum diputuskan besarannya, pemerintah diketahui telah mengkaji kisaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengungkapkan, harga yang tengah dikaji pemerintah adalah pada level Rp1.500–2.000 per liter.Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar itu, ujar Aviliani, pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp13 triliun hingga Rp26 triliun.

“(Besaran kenaikan) antara Rp1.500–Rp2.000, hitungan pemerintah segitu. Kalau dinaikkan Rp1.000 maka ada penghematan Rp13 triliun.Kalau Rp2.000 kira-kira Rp26 triliun,” katanya di sela-sela rapat tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) di Gedung Bappenas, Jakarta,kemarin.Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan menimbulkan inflasi tinggi yangberujung pada naiknya harga-harga serta mendorong meningkatnya angka kemiskinan.

Pemerintah pun berencana memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai ( BLT) selamadelapan bulan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak langsung dari kenaikan BBM. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengungkapkan,BLT tersebut kemungkinan besar senilai Rp100.000/bulan. 

Read More >>

Luteng-Bonsel Tinggal Selangkah





Sabtu, 25 Februari 2012
MAKASSAR– Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Bone Selatan semakin mendekati kenyataan. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo segera menerbitkan surat keputusan (SK) persetujuan pembentukan dua kabupaten baru tersebut. 

SK tersebut segera diterbitkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel memberi persetujuan pembentukan dua daerah baru itu kemarin melalui rapat paripurna. SK yang akan diterbitkan Gubernur nanti selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Syahrul mengatakan, paling lambat 1 Maret SK tersebut telah terbit dan akan diserahkan ke Pemerintah Pusat sebagai pihak yang mengambil keputusan akhir terkait pembentukan dua daerah tersebut. “Sebelum 1 Maret SK sudah harus saya tanda tangani dan selanjutnya diproses di pusat. Jadi, semua proses di tingkat daerah sudah selesai,” ujar Syahrul saat memberi sambutan pada rapat paripurna DPRD kemarin.

Dalam rapat paripurna itu, nyaris tidak ada pertentangan atau silang pendapat. Seluruh fraksi mendukung pembentukan daerah hasil pemekaran Kabupaten Luwu dan Kabupaten Bone itu. Syahrul mengatakan, proses pembentukan dua daerah itu murni tuntutan masyarakat setempat yang disuarakan sejak beberapa tahun lalu.Dia berharap, setelah dua daerah ini terbentuk akan memberi dampak baik baik bagi masyarakat di dua daerah.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Moh Roem juga disepakati dua daerah ini masingmasing akan mendapat suntikan dana Rp3,5 miliar selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, setiap daerah juga diberikan bantuan Rp1,5 miliar untuk membiayai pelaksanaan pilkada dalam memilih kepala daerahnya. Bantuan dana tersebut menurut Syahrul masih bisa bertambah, tergantung pada proses pembahasan APBD selanjutnya.

Ketua Pansus Bone Selatan Rusni Kasman mengungkapkan, Pemprov Sulsel harus mengawal pembentukan daerah ini ke pusat. Dia mengaku yakin pembentukan daerah baru itu tidak akan terbentur moratorium pemekaran daerah. “Kami di pansus sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri. Secara formal yuridis, tidak ada larangan dari pemerintah untuk membentuk daerah otonom yang baru, termasuk Bone Selatan,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini.

Ketua Pansus Luwu Tengah Armin Mustamin Toputiri yang juga dari Fraksi Golkar mengatakan, terwujudnya Luwu Tengah tinggal beberapa waktu lagi. Pansus merekomendasikan ibu kota Luwu Tengah berkedudukan di Walenrang. “Don’t Stop Luwu Tengah,” ujar Armin saat menyampaikan pandangannya.

Saat paripurna berlangsung, di luar Gedung DPRD ratusan warga asal Bone dan Luwu berkumpul.Warga dari dua daerah ini tampak antusias mengikuti jalannya proses rapat DPRD.Sebagian dari mereka mengenakan atribut tradisional.

Ayam Jago Syahrul

Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak yang hadir dalam rapat paripurna tersebut memberikan pujian khusus kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menyetujui pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Ketua DPC Partai Demokrat Luwu ini bahkan memberikan hadiah seekor ayam jago kepada Syahrul disaksikan sejumlah anggota Dewan di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel,kemarin.

Syukur Bijak yang mengenakan pakaian adat Bugis ini mengatakan, pemberian ayam berbulu putih itu merupakan simbol penghormatan masyarakat Luwu kepada Syahrul yang telah menyetujui pembentukan Luwu Tengah. “Itu adalah simbol tradisi atau adat kami. Kami menyampaikan terima kasih kepada siapa pun yang memberikan yang terbaik untuk masyarakat Luwu,” kata Syukur Bijak.

Ketua DPC Partai Demokrat Luwu ini mengakui, pembentukan Luwu Tengah merupakan keputusan politik sehingga wajar jika ada kepentingan politik di baliknya, termasuk kepentingan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel Januari 2013.

“Saya kira normal karena pembentukan Luwu tengah ini adalah sebuah proses politik. Jika dikatakan ada indikasi politik, tentu saja ada,” ujar Syukur Bijak yang juga Ketua Forum Pembentukan Luwu Tengah ini. 

Read More >>

Kodam Bantu Ketahanan Pangan


Sabtu, 25 Februari 2012
PANGLIMA Kodam VII/- Wirabuana Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam bertekad tetap konsisten membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan lingkungan yang bersih.


“Sampai saat ini Kodam VII/Wirabuana masih tetap konsisten dalam membantu pemda dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan serta mewujudkan lingkungan hijau,” kata dia, kemarin. Bentuk konsistensi itu merupakan bagian upaya TNI AD dalam mengantisipasi ancaman-ancaman yang bukan hanya gangguan keamanan dan gerakan separatis, tetapi dampak pemanasan global.

Sebab, gangguan ketahanan pangan akan berdampak pada gerakan-gerakan yang akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang memimpikan kedamaian dan keadilan. Dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang salah satunya ketahanan pangan, akan membuat masyarakat Indonesia bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan demokratis.

“Ancaman itu bukan saja dari gangguan separatis atau dari luar, tetapi bisa saja dari sosial, budaya, serta ketahanan pangan. Karena itu, kami akan tetap konsisten dalam membantu pemerintah menciptakan masyarakat adil dan sejahtera,” ujarnya. 

Read More >>

Permendagri No 32/2011 - 2012, Sulsel Belum Cairkan Dana Bansos


Sabtu, 25 Februari 2012
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kian berhati-hati dalam mencairkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Bahkan, hingga Februari 2012, belum satu pun organisasi yang menerima bantuan.


Penundaan pencairan tersebut lantaran ketatnya aturan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32/2011 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel No 77/2011 tentang pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari uang negara.Total dana bansos yang dialokasikan Pemprov Sulsel dalam APBD 2012 mencapai Rp16 miliar. “Sekarang begitu sulit pemberian bansos itu. Sudah dua bulan ini belum bisa dicairkan karena ada mekanisme yang baru yang harus dipatuhi,” ungkap Sekretaris Provinsi Sulsel A Muallim,kemarin.

Menurutnya,Permendagri No 32/2011 Pergub Sulsel No 77/2011 terkait hal tersebut, hingga saat ini masih harus disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik di Pemprov maupun kabupaten/kota. Muallim mengaku,peraturan yang baru ini mengharuskan seluruh penerima hibah harus dicantumkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek.

Dengan arti, alur proses pengusulan permohonan hibah barang dan jasa harus dimulai dari dan oleh SKPD. Kemudian, permohonan selanjutnya akan dievaluasi tim,apakah kriteria dan persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku. “Peraturan baru ini agak revolusioner, tidak seperti tahun sebelumnya. Ini membutuhkan transisi dan sosialisasi. Karena itu, kalau ada yang tidak tertib, akan bisa menjadi bom,” tandasnya seusai memimpin sosialisasi tentang cara pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian dana hibah dan bansos di Ruang Data Kantor Gubernur Sulsel.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup,sebagian besar dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulsel dan perwakilan kabupaten/ kota.Hadirnya aturan yang baru ini agar pemberian bantuan oleh pemerintah bisa transparan dan adil. Dia menyebutkan, hal ini juga untuk menghindari adanya oknum kepala daerah yang bermain di dalamnya. 2012 ini, Pemprov Sulsel mengelola anggaran sekitar Rp20 miliar untuk dana hibah dan bansos.

Hanya,belum diketahui persis berapa LSM dan ormas yang mendapatkan bantuan itu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov Sulsel Yushar Huduri yang dikonfirmasi, menolak membeberkan jumlah organisasi penerima dana hibah dan bansos. “Jumlahnya saya tidak tahu. Sekarang mekanisme pemberiannya sudah tidak sama lagi dengan tahun sebelumnya. Sekarang lebih ketat,” tandasnya kepada wartawan.

2011 lalu, terdapat 7.000 proposal bansos dan hibah yang masuk ke Pemprov Sulsel. Dengan alasan tingginya jumlah proposal itu,Pemprov lalu menambah anggaran bansos menjadi Rp35 miliar pada APBD Perubahan 2011 yang sebelumnya hanya Rp13,5 miliar. 

Read More >>

Manfaatkan Internet Secara Sehat


Sabtu, 25 Februari 2012
MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’- mang mengatakan, masyarakat harus tahu cara mengakses layanan internet dengan cara yang sehat. Masyarakat juga diharapkan dapat mengubah pola pikir dari aktif menjadi proaktif agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. 

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur di Makassar,Jumat, terkait penyerahan bantuan 105 unit kendaraan layanan internet kecamatan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemarin. Dia optimistis layanan ini segera dikuasai masyarakat. ”Kita ambil contoh penggunaan telepon genggam. Hampir semua masyarakat punya. Tinggal layanan internet ini disebarkan secara merata,”ujarnya.

Ketua Bidang Hukum Kementerian dan Komunikasi dan Informasi Budi Priyono mengatakan,bantuan kendaraan layanan internet kecamatan akan disebar di seluruh pelosok daerah di Provinsi Sulsel, terutama yang belum terjangkau layanan internet. Sejak 2009, pihaknya berupaya memberikan pelayanan jasa layanan suara dan data yang prima kepada masyarakat.

Kementerian juga telah membentuk Balai Penyedia, Pengelola, Pendanaan Telekomunikasi, dan Informatika (BP3TI) sebagai unit pelaksana teknis pengembangan dan pemerataan layanan komunikasi dan informasi masyarakat. PT Telkom sebagai operator diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk merealisasikan tahapan program tersebut. 

Read More >>

POLO AIR REALISTIS


Sabtu, 25 Februari 2012
MAKASSAR – Tim polo air Sulawesi Selatan (Sulsel) yang saat ini mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Polo Air U-19 yang digelar di Jawa Barat (Jabar) realistis tak memasang target juara umum.


Namun,Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) berharap dari kejuaraan tersebut akan ada atlet polo air putri yang dilirik tim nasional (timnas). Kejurnas yang digelar di kolam renang Tirta Lega,Bandung,22–25 Februari,ini sekaligus merupakan ajang seleksi nasional (seleknas) untuk persiapan timnas menuju ke kejuaraan Asia di Kazakhstan.

PRSI Sulsel berharap minimal dua atletnya akan dilirik untuk mengikuti persiapan kejuaraan Asia Pasifik tersebut. “Kami berharap atlet kami bisa menjadi yang terbaik di kejurnas ini.Namun,jika memang tak mampu untuk menjadi yang terbaik,kami berharap akan ada satu atau dua atlet kami yang akan dilirik timnas untuk persiapan mengikuti kejurnas internasional polo air,”ungkap Wakil Ketua Pembinaan Prestasi Atman Amir kepada HATTRICK,kemarin.

Menurut dia,PRSI mengandalkan dua atlet polo air putri Sulsel yang dinilai memiliki kans besar untuk bisa ditawari ke timnas.Dua atlet tersebut adalah Valeri Geraldine dan Istiqoma.“Dua atlet ini kami harapkan akan mampu menarik perhatian tim seleksi karena memang keduanya memiliki kemampuan yang kami anggap memadai untuk ke timnas, ”ungkapnya.

Atman mengatakan,dua atlet polo air yang mengikuti kejurnas tersebut merupakan atlet binaan PRSI dari klub Persatuan Renang (PR) Paotere.Klub ini diminta untuk mewakili Sulsel pada kejurnas yang diikuti lima daerah tersebut. Sementara itu,performa Sulsel sendiri belum meyakinkan sejauh ini.Dari catatan tiga kali pertandingan,tim polo air Sulsel telah baru sekali mengantongi kemenangan,yakni saat pertama menghadapi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tim Sulsel harus mengakui keunggulan dari dua tim lawannya,yakni DKI Jakarta dan Jambi. “Kejurnas ini hanya diikuti lima daerah dengan sistem kompetisi.Jadi,nantinya semua tim akan bertanding satu sama lain dan mengumpulkan poin terbanyak.Kami baru 1 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari tiga pertandingan awal,” tutur Atman. Atman berharap kejuaraan ini akan menjadi ajang untuk menambah pengalaman para atlet untuk mengasah kemampuannya.

Apalagi,Sulsel belum begitu banyak memiliki atlet polo air putri. “Dengan kejuaraan ini,para atlet akan mendapatkan pengalaman yang lebih dan meningkatkan kemampuannya.Semoga akan lahir atlet muda berbakat dari berbagai event yang mereka ikuti,” ucapnya. Sulsel sendiri belum mampu meloloskan tim polo ari putrinya ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII September mendatang.Sulsel hanya meloloskan tim putra ke pesta olahraga terbesar nasional empat tahunan ini.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel Ad’din berharap pembinaan yang terus menerus dilakukan PRSI terhadap tim polo air ini. 

Read More >>

Digelar Dialog Potret Kepariwisataan Sulsel


SABTU, 25 FEBRUARI 2012

MAKASSAR,  –  Rendahnya kualitas pengelolaan destinasi wisata di Sulsel khusunya Kota Makassar dapat dilihat dari sisi belum optimalnya tata kelola yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada. Realitas ini setidaknya dapat mendorong berbagai prakarsa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan destinasi.
Pernyataan ini diungkapkan anggota DPRD Makassar, Haris Yasin Limpo, pada acara dialog. “Potret kepariwisataan Sulsel dalam
bingkai Visit South Sulawesi 2012 yang berlangsung di café Kampung Popsa, Jumat, 24 Februari.
Menurut Haris yang juga legislator partai Golkar, konsep pengelolaan dalam sistem kawasan berbasis kewilayahan atau daerah, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen secara internal dan eksternal. Ini membutuhkan koalisi dan kerjasama stakeholder serta sistem pengelolaan pariwisata dengan baik.
Untuk itu, kata dia, DPRD Kota Makassar  sedang merampungkan produk hukum rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan sistem kawasan berbasis kewilayahan/daerah yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen dan stakeholder lainnya.
“Kami bersama rekan anggota dewan lainnya sedang menyusun dan merampungkan produk hukum berupa perda mengenai tata kelola dan estetika pariwisata,” ujar Haris Yasin Limpo.
Lain halnya dengan, Yusuf Gunco, menyoroti tentang perlunya mempertahankan dan memelihara situs sejarah yang ada di daerah ini, dalam rangka memajukan Sulsel dimata dunia terkait produk wisatanya, baik berupa situs sejarah atau geografis alamnya.
“Pemerintah perlu memelihara peninggalan sejarah, bukan justeru di hilangkan. Ini diharapkan dapat menunjang destinasi di Sulsel,” kata Yusuf Gunco.
Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, Syuaib Mallombasi, menjelaskan pihaknya menargetkan 100 ribu wisatawan mancanegara dapat mengunjungi Sulsel hingga 2013 mendatang. Saat ini diperlukan sistem pembangunan destinasi pariwisata serta membangun sinergi dan optimalisasi peningkatan peran dan fungsi  dalam tata kelola wisata.
“Kualitas wisata dan keberlanjutan destinasi ditentukan juga melalui kompetensi dan kapasitas pengelolaan yang berkualitas,” terang Syuaib Mallombasi. Dialog wisata itu dihadiri praktisi, mahasiswa, wartawan dan penggiat industri wisata. 

Read More >>

Hutan Untuk Kehidupan


SABTU, 25 FEBRUARI 2012 

MELALUI kerja keras seluruh jajarannya, Dinas Kehutanan (Dishut) Sulsel dianghgap berhasil mengawasi dan menjaga hutan seluas 2,1 juta hektar yang tersebar didaratan Sulsel.
Keberhasilan inipun mendapat apresiasi cukup tinggi yang diberikan kepada organisasi prestasi Indonesia melalui  penghargaan Adhikarya Satya Bhakti. Hasil survey menyimpulkan, Syukri berhasil melakukan pengawasan hutan di Sulsel.
Namun atas keberhasilan tersebut tak lantas membuat Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Sukri Mattaliti, terlenan. Tapi sebaliknya dengan keberhasilan itu, maka hasil yang telah dicapai dapat semakin ditingkatkan.
“Terlepas dari penghargaan itu, hutan adalah untuk kehidupan umat manusia, termasuk mahluk ciptaan Tuhan lainnya seperti hewan yang hidup di dalam hutan juga perlu tempat untuk bernaung,” kata Syukri beberapa waktu lalu.
Upaya yang telah diraih ini juga berkat kerja keras jajarannya dan terkhusus lagi adanya dukungan semua pihak terlebih lagi dukungan dan peran masyarakat sangat membantu.
“Kami sangat bersyukur atas keberhasilan mendapatkan penghargaan. Tapi yang pasti penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih dan terus berkarya,” ungkapnya.
Ini juga tidak terlepas dari personil kehutanan yang disiagakan mencapai 500 personil. Personil telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga keamanan hutan di Sulsel dianggap aman dan terkendali.
Sumber :  http://cakrawalaberita.com/provinsi/hutan-untuk-kehidupan
Read More >>

Jumat, 24 Februari 2012

Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Jeneponto



JUMAT, 24 PEBRUARI 2012 



Fasilitator Senior PNPM Mandiri Perkotaan Kab.Jeneponto, Sandi Syam mengatakan, warga miskin di Kelurahan Biringkassi lebih dari 20 persen dari jumlah penduduk di kelurahan tersebut. Selain itu, rumah warga tidak tertata dengan baik. “Di Keluarahan ini, warga miskinnya banyak dan lingkungan hunian tidak tertata,’ katanya.

Dalam pelaksaksanaan Program Penataan Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas tersebut melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Biringkassi. “kegiatan ini memang dilaksanakan oleh Konsultan PNPM MP, Aparat Pemerintah dan Warga Kelurahan, namun semua elemen masyarakat akut aktif dalam mewujudkan program ini menjadi nyata,” tambah Sandi.

Penataan lingkungan berbasis kemunitas ini berupa pembuatan lantai jemuran rumput laut, pembangunan Baruga Massicini’, pembangunan jalan lingkungan dimana kegiatannya dlaksanakan sejak Oktober 2011. “untuk pengerjaan fisiknya dilakukan mulai bulan Oktober 2011 namun pendampingan fasilitator sudah dimulai sejak tahun 1999,” urai Sandi.

Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan masyarakat bisa mandiri dan lingkungan hunian tertata dengan baik. Bukan hanya itu yang dilakukan oleh PNPM mandiri Perkotaan Kabupaten Jeneponto, namun masih banyak program lain yang kesmuanya bertujuan untuk menbentuk masyarakat yang mandiri.Adapun biaya yang digunakan untuk program ini adalah sebesar Rp 1 miliar. "Dana yang dipakai dalam program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas ini sebesar Rp 1 miliar tiap kelurahan/desa. Rp 200 juta untuk perencanaan, Rp 100 juta untuk pemasaran dan Rp 700 juta untuk pengerjaan fisik," jelas Sandi.

Read More >>

Hari Ini, 6 Nelayan Sinjai Dipulangkan dari Timor Leste



 Jumat, 24 Februari 2012 

SINJAI, 
 - Hari ini enam nelayan asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang sempat menjadi tahanan Timor Leste dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Hal tersebut dipertegas oleh Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa.
"Tiba di Sinjai pada malam harinya dengan rombongan Pemerintah Kabupaten Sinjai," ungkap Rudi yang dihubungi Kompas.com melalui via telepon genggamnya, Kamis (23/2/2012) malam. Ia saat ini masih berada di Timor Leste dalam rangka pembebasan keenam nelayan tersebut.
Dari Timor Leste, ke enam nelayan yakni Kaharuddin sebagai nahkoda, sementara lima orang anak buah kapal yakni Ambo Tang (45), Laji (25), Hasran (23), Bahtiar (23), dan Syeta (45). Mereka akan dipulangkan lewat jalur udara menggunakan pesawat Lion Air lewat Bandara Ngurah Rai dan Bandara Hasanuddin, Makassar.
Rudi menjelaskan, saat dijemput keenam warganya yang sempat menjadi tahanan kepolisian setelah ditangkap oleh Angkatan Laut Timor Leste pada Desember lalu, tidak sedang di dalam tahanan karena keenamnya tidak terbukti bersalah. Sebelumnya, tentara Angkatan Laut Timor Leste menuduh mereka telah memasuki wilayah teritorial Negara Timor Leste saat menangkap ikan di perairan Nusa Tenggara Timur, Kupang.
"Waktu kami akan jemput, keenam warga saya tidak di dalam tahanan, mereka bebas sesuai prosedur hukum di mana mereka tidak terbukti bersalah. Jadi secara administrasi, semuanya sudah lengkap," ungkap Rudi.
Sementara untuk Kapal Motor (KM) Masagena 04 yang sempat ditumpangi keenam nelayan tersebut, kata Rudi tidak ada masalah, karena pihak kepolisian Timor Leste memperbolehkan membawa kembali kapal tersebut.
Sesampai di Makassar, Orang nomor satu di Kabupaten Sinjai itu akan menghadap ke Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Setelah bertemu dengan beliau, kata Rudi rombongan akan meninggalkan kota Makassar menuju Kabupaten Sinjai dengan menempuh waktu sekitar empat sampai lima jam perjalanan darat.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada 24 Desember 2011 dengan menggunakan KM Masagena 04, menuju laut Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menangkap ikan, tiba-tiba ombak tinggi menghantam kapal yang ditumpanginya yang memuat satu ton atau 1.000 liter bahan bakar minyak jenis solar yang rencananya akan digunakan sebagai keperluan transportasi selama berada di tengah laut.
Naas bagi ke enam nelayan tersebut, saat akan hendak berlindung ke Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur untuk berlindung dari derasnya ombak, dengan melewati Pulau Timor Leste, tiba-tiba Angkatan Laut Timor Leste malah menangkapnya dengan dua tuduhan dialamatkan kepada mereka yakni illegal fishing dan penyelundupan bahan bakar minyak. Berkat kerja keras pemerintah keenam nelayan tersebut akhirnya bisa bebas tanpa ada tuduhan yang sebelumnya dialamatkan kepada mereka.

Read More >>

Panen Raya Jagung Menggembirakan


JUMAT, 24-02-2012

Target Hasil 190 Ton
MAROS,---Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Jhony Waenal Usman dan Wakapolda Brigjen H Syahrul Mamma,SH panen raya jagung di Dusun Panasakkang Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili, Maros, kamis (23/2).
Kegiatan ini realisasi program Pemprov Sulsel melibatkan kepolisian. Beberapa bulan lalu, jagung itu ditanam kerjasama Gabungan Kelompok Tani Tanralili.
Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Kapolres Maros, AKBP Ferdinan Pasaribu secara simbolis memetik jagung.
Kapolda, Waenal Usman menambahkan, polisi menanam jagung, realisasi instruksi Kapolri.
''Polri diminta turut berperan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia,'' tandas Kapolda.
Dibagian lain, Kapolda berterima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan atas kemitraan tanam jagung.
"Polri sebagai unjuk tombak harus mampu beradaptasi kehidupan masyarakat. Melalui program nasional peningkatan ketahahan pangan, Polda Sulsel bersama Pemprov Sulsel menanam jagung dalam rangka optimalisasi penananan jagung," jelasnya.
Kegiatan ini, kata Kapolda, salah satu wujud penerapan perpolisian masyarakat pertanian.
''Jika terjalin komunikasi polisi dan masyarakat. Gejolak sosial dapat terdeteksi di masyarakat secara dini.
Kapolresta Maros, AKBP Ferdinan Pasaribu, selaku pelaksana menjelaskan, Polresta Maros bermitra Gapoktan.
Wilayah sasarannya, Dusun Panasakkang Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili. Untuk tanam jagung berlangsung di lahan seluas 25 hektar.
Ferdinan mengaku, terjadi perubahan jadwal tanam dari yang ditentukan semula. "Seharusnya kami tanam jagung, September, namun kemarau panjang, sehingga jadwal berubah,'' ujarnya.
Mengacu saran Gapoktan, 15 November 2011, barulah dilakukan penanaman.
Varietas jagung yang ditanami, Tani 2 menghasilkan 8,5 ton per hektar. Varietas Bisi 2 menghasilkan 10,5 ton per hektar, varietas SHS menghasilkan 7,2 ton per hektar, varietas S4 menghasilkan 10,4 ton per hektar dan varietas NT menghasilkan 10, 5 ton per hektar.
''Diharapkan, panen jagung kali ini menghasilkan 190 ton untuk 25 hektar,'' ujar Kapolres.
Bupati Maros H M Hatta Rahman disela-sela panen mengatakan, penanaman jagung di Maros, produktifitas belum maksimal karena bibit unggul belum memadai dan fasilitas sarana dan prasarana belum maksimal.

Read More >>

Maros Taklukkan Enrekang



JUMAT, 24-02-2012

MAKASSAR,---Mencermati potensi lahan, Kadis Pertanian Sulsel, Lutfi Halide mengharapkan Maros panen jagung empat kali setahun.
Suatu pencapaian yang luar biasa sebab Maros masuk urutan kedua sebagai daerah terbaik penghasil jagung. Pertimbangannya, mampu menghasilkan 740 biji dalam satu tongkol.
"Hasil ini sangat signifikan dan menyalip Enrekang yang menghasilkan 540 biji dalam satu tongkol. Urutan pertama penghasil jagung terbaik adalah Gowa, kemudian Maros diposisi kedua, setelah menggeser Enrekang, " jelasnya.
Dia menambahkan, tahun lalu, Provinsi Sulsel bisa mencapai target menghasilkan jagung 1,5 juta ton. Tahun 2012, Pemprov menargetkan pencapaian jagung 1,8 ton harus tercapai.
Sementara itu, lahan yang ditanami 386 ribu hektar di seluruh Sulsel. Lahan yang berpotensi ditanami jagung 500.000 hektar. Namun untuk kerja sama ini, disediakan lahan 386 ribu hektar. ''Jika memuaskan, tidak menutup kemungkinan luas lahan ditambah lagi," tandasnya.

Read More >>

Bantaeng Miliki Laboratorium Kultur Jaringan



Jumat, 24 Februari 2010

BANTAENG--: Laboratorium Kultur Jaringan pertama di luar Pulau Jawa yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis (23/2), diresmikan penggunaannya oleh Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah. 

Sebagai tanda resminya penggunaan laboratorium tersebut, Bupati melakukan penandatanganan prasasti dan penandatanganan naskah kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati HM Nurdin Abdullah dengan Direktur Seameo Biotrop Dr Bambang Purwantara. 

Penandatanganan naskah MoU tersebut disaksikan Wakil Ketua DPRD Bantaeng Alim Bahri, Ketua Tim Penggerak PKK Hj Lies F Nurdin, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Muspida, dan para Dekan Fakultas Pertanian berbagai perguruan tinggi di Sulsel. 

Bupati berharap, kehadiran laboratorium yang dikerjasamakan dengan Biotrop ini akan lebih memantapkan daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini menjadi Kabupaten Benih Berbasis Teknologi. 

"Ini sudah lama dinanti-nantikan. Bahkan sejak dua tahun lalu, kami sudah me-launching daerah ini menjadi Kabupaten Benih Berbasis Teknologi karena kami optimistis akan dibantu oleh Biotrop," ujar Bupati. 

Kehadiran laboratorium kultur jaringan ini sekaligus menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi daerah pertama kali yang memiliki laboratorium yang mampu mencetak bibit unggul, urainya. 

Khusus pengembangan talas, Bupati berharap juga mampu menjawab permintaan pasar Jepang sebanyak 360 ribu ton/tahun. Komoditi yang juga dikenal dengan nama Satoimo ini merupakan produk pertanian berdaya jual tinggi, urainya. 

"Inilah terobosan baru yang akan mengangkat sektor pertanian Sulsel, khususnya Kabupaten Bantaeng karena pembangunan pertanian ditentukan oleh bibit," ucap Bupati.

Read More >>

Gubernur akan Razia Buah Impor Masuk Sulsel



JUMAT, 24 FEBRUARI 2012

MAKASSAR,  - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, kemungkinan perlunya melakukan razia terhadap komoditas hortikultura impor berupa buah dan sayuran.
“Saya sudah bicara de­ngan Kapolda Kapolda Sulsel dan Sulbar Irjen Polisi Johni Waenal Usman untuk membantu pada suatu saat me­lakukan razia, namun tidak perlu dengan cara refresif,” katanya, Rabu, 22 Februari.
Razia itu, lanjutnya, akan dilakukan secara persuasif. Komoditas yang dianggap tidak membutuhkan impor, tidak perlu masuk ke Sulsel.
“Razia yang dilakukan untuk memberikan terapi persuasif yang dianggap tidak perlu, janganlah,”katanya terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/2011 pada Maret, 2012.
Peraturan tersebut tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Segar ke dalam Wilayah Indonesia memperketat pintu masuk buah dan sayur impor dari delapan menjadi empat pela­buhan.
Keempat pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Makassar, Sulsel, Tanjung Perak, Surabaya, Belawan, Sumatra Utara dan Bandara Soekarno Hatta,Tangerang. Peraturan ini rencananya diberlakukan pada ­Maret 2012.
“Ini harus diluruskan dari pusatnya karena memang regulasi yang ada membuka pelabuhan kita, ini juga harus hati-hati karena kapan kita tutup pelabuhan kemungkinan juga bersoal nanti, bukan lagi pelabuhan keluar masuk nasional atau internasional. Jadi dilematis,” jelasnya.
Sikap penolakan Sulsel terhadap komoditas hortikultura impor dilakukan untuk melindungi petani daerah. “Kalau saya tidak bilang begitu habis saya punya petani. Saya minta beberapa kabupaten untuk mempersiapkan sayur dan buah. Kabupaten Bantaeng, Pinrang, Enrekang, Gowa dan beberapa kabupa­ten lain sangat serius. Kalau saya tidak “protect” mereka juga akan marah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerja lain yang harus dijaga dan banyak kebutuhan masyarakat yang masing tergantung dengan segala macam termasuk dengan komoditas impor. 
Read More >>

Sulsel Dapat Bantuan 105 Mobil Internet



JUMAT, 24 FEBRUARI 2012


MAKASSAR,  — Kementerian  Komunikasi dan Informasi memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berupa mobil layanan internet sebanyak 105 unit.
Ketua Bidang Hukum Kominfo, Budi Priyono yang hadir mewakili Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, mengatakan bantuan unit layanan internet tersebut dimaksudkan untuk merambah semua pelosok daerah di Sulsel, utamanya yang belum terjangkau layanan internet.
“Bantuan ini bukan hanya di daerah ini, tapi di daerah lain juga memiliki kebutuhan beragam terkait layanan komunikasi dan informasi,” kata Budi, saat penyerahan tersebut, di Hotel Grand Clarion Makassar, Kamis, 23 Februari.
Dikatakan, sejak tahun 2009 lalu Kominfo telah berupaya memberikan pelayanan prima berupa jasa layanan suara serta data kepada masyarakat. Ini dilakukan karena pentingnya sebuah sistem komunikasi dan informasi bagi masyarakat masa kekinian.
“Kementerian telah membentuk unit pelaksana untuk sarana pengembangan dan pemerataan, yakni Balai Penyedia, Pengelola, Pendanaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Kita mengharapkan dalam tahapan realisasi program ini, PT Telkom bisa bekerjasama dengan pemerintah setempat,” jelasnya.
Dalam penyerahan 105 unit kendaraan tersebut, secara resmi ditandai dengan penyerahan kunci kontak mobil secara simbolis dari Kominfo kepada Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, dan disaksikan langsung Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Sulsel, Masykur A Sulthan serta General Manager Unit Enterprise Regional 7 Kawasan Timur Indonesia, Viktor Hutapea.
Sementara itu, Wakil Gubenur Agus Arifin Nu’mang, mengatakan  bantuan tersebut diharapkan agar masyarakat bisa mengtahui bagaimana cara menggunakannya termasuk untuk pemanfaatan dalam mengakses layanan internet yang sehat.
“Zaman sekarang serba canggih, masyarakat harus merubah paradigma dari aktif menjadi pro-aktif sehingga tidak ketinggalan. Saya yakin, layanan ini bisa cepat dikuasai masyarakat,” ujarnya. 
Read More >>

Jelang Kenaikan BBM, Sulsel Awasi Penimbunan



Jum'at, 24 Februari 2012 
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kabupaten/kota untuk mengantisipasi adanya penimbunan menjelang rencananya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) April 2012 mendatang.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengungkapkan, aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dikhawatirkan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Sekarang kita harus awasi, jangan sampai ada yang melakukan penimbunan BBM sebelum dinaikkan harganya oleh pemerintah. Itu bisa meresahkan masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat (24/2/2012).

Mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengaku, pengawasan tersebut akan melibatkan PT Pertamina sebagai penyuplai, aparat kepolisian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel dan kabupaten/kota.

Saat disinggung mengenai dampak kenaikan harga BBM nantinya di Sulsel, Agus mengakui hal ini tidak bisa dihindarkan. Namun, kata dia, jika terus dibiarkan, maka tanggungan subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin membengkak.

Bahkan, kenaikan BBM bersubsidi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tingginya inflasi di Sulsel. Meski demikian, dia berharap dampak kenaikan BBM harus bisa dipercepat untuk normal kembali.

"Pasti ada dampak. BBM bisa pengaruhi segala sektor, seperti transportasi, industri, dan pasti semua berpengaruh. Kita harap paling tidak itu bisa cepat normal," bebernya.

Agus menambahkan, rencana kenaikan BMM bersubsidi ini membutuhkan kejelasan mengenai besaran kenaikan harga dan waktu penetepannya. Jika terus menerus dilemparkan ke publik, justru dikhawatikan masyarakat menjadi resah.

"Cuma sampai sekarang kita tak tahu berapa kenaikannya. Itu harus diperjelas," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mesti ditempuh demi menyelamatkan perekonomian serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu. Dan sebelum ini menjadi keputusan final, sifatnya adalah perencanaan yang harus kita selesaikan dengan baik,” ujar Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Read More >>