| Senin, 05 Maret 2012 | |
| MAKASSAR
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai melakukan inventarisasi
untuk membebaskan lahan proyek bypass Makassar-Maros-
Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) tahun ini. Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Abd Latief mengungkapkan, dalam proses tersebut, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros dan Gowa akan membentuk tim bersama untuk menentukan jalur baru sepanjang 50 kilometer tersebut. ”Tiap kabupaten juga akan membuat Panitia 9.Kemudian kita melakukan identifikasi lahan untuk pembebasan jalurjalur yang dilalui nantinya,”katanya kemarin. Dia mengatakan,Dinas Bina Marga telah merampungkan pengerjaan detail engineering design (DED) sejak 2011 lalu, sehingga tahun ini hanya fokus untuk pembebasan lahan milik warga.Jalan baru sepanjang 50 kilometer ini merupakan jalur bebas hambatan,tanpa adanya permukiman penduduk dan pedagang di sepanjang lokasi. Bypass ini, kata Latief, nantinya juga menjadi tumpuan untuk mengurangi kemacetan kendaraan di Kota Makassar. Untuk membangun jalan ini, diperkirakan menghabiskan anggaran Rp850 miliar. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel A Bakti Haruni mengatakan, sebelum pembebasan lahan, pihaknya bersama Kabupaten Maros dan Gowa akan melakukan survei. ”Kita memang sementara identifikasi, garis mana yang akan dilewati bypass ini. Siapa pemilik lahan, dan penetapan harga. Pembebasan ditanggung pemda nanti,” ujar Bakti kepada SINDO. Rancangan awal, pembebasan lahan dan fisiknya akan dimulai dengan membangun jalan dari Kecamatan Maros Baru melewati Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kemudian dilanjutkan di Kecamatan Pattalassang dan berakhir di Kecamatan Galesong di Kabupaten Gowa. Bypass Mamminasata merupakan program multitahunan Pemerintah Pusat dan dianggarkan bertahap. Khusus Kabupaten Maros, jalan ini sepanjang 21 kilometer (km), Kabupaten Gowa sejauh 22 km, sisanya Takalar sejauh 5 kilometer. Sementara lebar jalan mencapai 40 meter, dengan jumlah jalur mecapai delapan. |
Senin, 05 Maret 2012
Proyek Bypass Mamminasata- Pemprov Lakukan Inventarisasi Lahan
Sekolah Khusus Olahraga Sulsel Dibangun 2012
Makassar
- Pembangunan fisik Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) rencananya akan dimulai pada Mei,
2012.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Sulsel Ilham Gazaling di Makassar, Senin, menjelaskan, sekolah khusus olahraga tersebut akan dibangun di atas lahan satu hektare milik pemerintah provinsi di kawasan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
Pembangunan sekolah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan tiga kelas pertama menggunakan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6,2 miliar.
Pembangunan sekolah dengan 20 kelas ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp20 miliar.
Sekolah khusus olahraga ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi tidak hanya dari Sulsel tapi juga provinsi lainnya di Indonesia timur.
Tahun pertama penerimaan siswa ditargetkan sebanyak 90 siswa yang direkrut dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel dan sejumlah provinsi di timur Indonesia untuk mengikuti pendidikan keolahragaan.
Ia menambahkan, tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk mengembangkan bakat olahraga yang dimiliki siswa lulusan sekolah menengah atas, sehingga mampu mewakili daerah maupun negaranya di ajang olahraga nasional dan internasional.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Sulsel Ilham Gazaling di Makassar, Senin, menjelaskan, sekolah khusus olahraga tersebut akan dibangun di atas lahan satu hektare milik pemerintah provinsi di kawasan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
Pembangunan sekolah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan tiga kelas pertama menggunakan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6,2 miliar.
Pembangunan sekolah dengan 20 kelas ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp20 miliar.
Sekolah khusus olahraga ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi tidak hanya dari Sulsel tapi juga provinsi lainnya di Indonesia timur.
Tahun pertama penerimaan siswa ditargetkan sebanyak 90 siswa yang direkrut dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel dan sejumlah provinsi di timur Indonesia untuk mengikuti pendidikan keolahragaan.
Ia menambahkan, tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk mengembangkan bakat olahraga yang dimiliki siswa lulusan sekolah menengah atas, sehingga mampu mewakili daerah maupun negaranya di ajang olahraga nasional dan internasional.
BLSM Sulsel Diusulkan untuk 825 Ribu Orang
Senin, 05 Maret 2012
Makassar
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dialokasikan bagi 825 ribu jiwa
penduduk miskin di Sulsel.
Kepala Dinas Sosial Sulsel Suwandi di Makassar, Senin, mengatakan, pihaknya masih menunggu bentuk dan jumlah BLSM yang menjadi kompensasi dari rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012.
Usulan pengalokasian jumlah penduduk yang akan menerima BLSM tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di Sulsel yang hingga akhir 2011, mencapai 825 ribu jiwa. Jika dibandingkan data pada Maret 2011 terjadi peningkatan jumlah sebanyak 6.040 jiwa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menunjukkan 2011 dari jumlah tersebut sekitar 701 ribu diantaranya berada di desa.
Sebelumnya pada Jumat (2/3) Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp25 triliun untuk penyaluran BLSM sebagai kompensasi adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Hatta memastikan pemerintah akan memberikan BLSM tersebut kepada sekitar 30 persen masyarakat kurang mampu yang diperkirakan terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi.
Menurut Hatta, dana untuk kompensasi tersebut dimasukkan dalam APBN Perubahan 2012 yang rencananya akan dibahas mulai pekan depan.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp150 ribu untuk setiap kepala keluarga itu bertujuan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi dampak kenaikan harga BBM.
Sebelumnya pemerintah pernah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 untuk kompensasi bagi masyarakat atas imbas kenaikan BBM pada 2008.
Kepala Dinas Sosial Sulsel Suwandi di Makassar, Senin, mengatakan, pihaknya masih menunggu bentuk dan jumlah BLSM yang menjadi kompensasi dari rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012.
Usulan pengalokasian jumlah penduduk yang akan menerima BLSM tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di Sulsel yang hingga akhir 2011, mencapai 825 ribu jiwa. Jika dibandingkan data pada Maret 2011 terjadi peningkatan jumlah sebanyak 6.040 jiwa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menunjukkan 2011 dari jumlah tersebut sekitar 701 ribu diantaranya berada di desa.
Sebelumnya pada Jumat (2/3) Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp25 triliun untuk penyaluran BLSM sebagai kompensasi adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Hatta memastikan pemerintah akan memberikan BLSM tersebut kepada sekitar 30 persen masyarakat kurang mampu yang diperkirakan terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi.
Menurut Hatta, dana untuk kompensasi tersebut dimasukkan dalam APBN Perubahan 2012 yang rencananya akan dibahas mulai pekan depan.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp150 ribu untuk setiap kepala keluarga itu bertujuan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi dampak kenaikan harga BBM.
Sebelumnya pemerintah pernah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 untuk kompensasi bagi masyarakat atas imbas kenaikan BBM pada 2008.
Dinas Kesehatan Wajibkan Sarana Pojok ASI
Senin, 05 Maret 2012
Makassar
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mewajibkan
penyediaan sarana pojok ASI (Air Susu Ibu) atau tempat menyusui ASI
eksklusif di tempat-tempat umum.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rahmat Latief di Makassar, Senin menjelaskan, kewajiban bagi tempat-tempat umum seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan pojok ASI merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 6/2010 tentang ASI eksklusif.
"Di tempat-tempat umum pojok ASI atau Laktasi wajib disiapkan tempatnya dengan mengikuti aturan ukuran dan fasilitas di dalamnya," jelasnya.
Dalam pasal tujuh Perda 6/2010 dijelaskan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui atau ruang laktasi.
Persyaratannya antara lain, berukuran minimal 3x4 meter bujur sangkar, keamanan, kenyamanan, wastafel dan air mengalir, pencahayaan yang cukup, tempat sampah, termos susu dan pendingin ruangan.
Keberadaan pojok laktasi ini, kata dia, membutuhkan kerja sama dari pemerintah kabupaten dan kota untuk menyertakan fasilitas pemberian ASI eksklusif ini pada izin pendirian bangunan fasilitas umum.
ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan dan merupakan makanan terbaik dalam upaya pemeliharaan kesehatan bayi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Untuk mendorong pemberian ASI Eksklusif, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor pemerintah dan swasta, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktik dan bidan praktik swasta.
Ia juga menegaskan, agar lembaga dan petugas kesehatan ikut mendorong pemberian ASI eksklusif. Lembaga atau petugas kesehatan yang tidak ikut mendorong pemberian ASI eksklusif atau bahkan dengan sengaja mempromosikan susu formula pengganti pada masa pemberian ASI eksklusif akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, peringatan tertulis, denda dan pencabutan izin.
"Perda ini tidak hanya di lingkup rumah sakit tapi akan disosialisasikan hingga ke tingkat rumah tangga," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rahmat Latief di Makassar, Senin menjelaskan, kewajiban bagi tempat-tempat umum seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan pojok ASI merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 6/2010 tentang ASI eksklusif.
"Di tempat-tempat umum pojok ASI atau Laktasi wajib disiapkan tempatnya dengan mengikuti aturan ukuran dan fasilitas di dalamnya," jelasnya.
Dalam pasal tujuh Perda 6/2010 dijelaskan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui atau ruang laktasi.
Persyaratannya antara lain, berukuran minimal 3x4 meter bujur sangkar, keamanan, kenyamanan, wastafel dan air mengalir, pencahayaan yang cukup, tempat sampah, termos susu dan pendingin ruangan.
Keberadaan pojok laktasi ini, kata dia, membutuhkan kerja sama dari pemerintah kabupaten dan kota untuk menyertakan fasilitas pemberian ASI eksklusif ini pada izin pendirian bangunan fasilitas umum.
ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan dan merupakan makanan terbaik dalam upaya pemeliharaan kesehatan bayi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Untuk mendorong pemberian ASI Eksklusif, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor pemerintah dan swasta, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktik dan bidan praktik swasta.
Ia juga menegaskan, agar lembaga dan petugas kesehatan ikut mendorong pemberian ASI eksklusif. Lembaga atau petugas kesehatan yang tidak ikut mendorong pemberian ASI eksklusif atau bahkan dengan sengaja mempromosikan susu formula pengganti pada masa pemberian ASI eksklusif akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, peringatan tertulis, denda dan pencabutan izin.
"Perda ini tidak hanya di lingkup rumah sakit tapi akan disosialisasikan hingga ke tingkat rumah tangga," ujarnya.
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36938/dinas-kesehatan-wajibkan-sarana-pojok-asi
Senin, 05 Maret 2012
Makassar
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mewajibkan
penyediaan sarana pojok ASI (Air Susu Ibu) atau tempat menyusui ASI
eksklusif di tempat-tempat umum.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rahmat Latief di Makassar, Senin menjelaskan, kewajiban bagi tempat-tempat umum seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan pojok ASI merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 6/2010 tentang ASI eksklusif.
"Di tempat-tempat umum pojok ASI atau Laktasi wajib disiapkan tempatnya dengan mengikuti aturan ukuran dan fasilitas di dalamnya," jelasnya.
Dalam pasal tujuh Perda 6/2010 dijelaskan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui atau ruang laktasi.
Persyaratannya antara lain, berukuran minimal 3x4 meter bujur sangkar, keamanan, kenyamanan, wastafel dan air mengalir, pencahayaan yang cukup, tempat sampah, termos susu dan pendingin ruangan.
Keberadaan pojok laktasi ini, kata dia, membutuhkan kerja sama dari pemerintah kabupaten dan kota untuk menyertakan fasilitas pemberian ASI eksklusif ini pada izin pendirian bangunan fasilitas umum.
ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan dan merupakan makanan terbaik dalam upaya pemeliharaan kesehatan bayi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Untuk mendorong pemberian ASI Eksklusif, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor pemerintah dan swasta, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktik dan bidan praktik swasta.
Ia juga menegaskan, agar lembaga dan petugas kesehatan ikut mendorong pemberian ASI eksklusif. Lembaga atau petugas kesehatan yang tidak ikut mendorong pemberian ASI eksklusif atau bahkan dengan sengaja mempromosikan susu formula pengganti pada masa pemberian ASI eksklusif akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, peringatan tertulis, denda dan pencabutan izin.
"Perda ini tidak hanya di lingkup rumah sakit tapi akan disosialisasikan hingga ke tingkat rumah tangga," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rahmat Latief di Makassar, Senin menjelaskan, kewajiban bagi tempat-tempat umum seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan pojok ASI merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 6/2010 tentang ASI eksklusif.
"Di tempat-tempat umum pojok ASI atau Laktasi wajib disiapkan tempatnya dengan mengikuti aturan ukuran dan fasilitas di dalamnya," jelasnya.
Dalam pasal tujuh Perda 6/2010 dijelaskan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui atau ruang laktasi.
Persyaratannya antara lain, berukuran minimal 3x4 meter bujur sangkar, keamanan, kenyamanan, wastafel dan air mengalir, pencahayaan yang cukup, tempat sampah, termos susu dan pendingin ruangan.
Keberadaan pojok laktasi ini, kata dia, membutuhkan kerja sama dari pemerintah kabupaten dan kota untuk menyertakan fasilitas pemberian ASI eksklusif ini pada izin pendirian bangunan fasilitas umum.
ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan dan merupakan makanan terbaik dalam upaya pemeliharaan kesehatan bayi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Untuk mendorong pemberian ASI Eksklusif, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor pemerintah dan swasta, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktik dan bidan praktik swasta.
Ia juga menegaskan, agar lembaga dan petugas kesehatan ikut mendorong pemberian ASI eksklusif. Lembaga atau petugas kesehatan yang tidak ikut mendorong pemberian ASI eksklusif atau bahkan dengan sengaja mempromosikan susu formula pengganti pada masa pemberian ASI eksklusif akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, peringatan tertulis, denda dan pencabutan izin.
"Perda ini tidak hanya di lingkup rumah sakit tapi akan disosialisasikan hingga ke tingkat rumah tangga," ujarnya.
Sabtu, 03 Maret 2012
Ekspor Sulsel Naik 37,79%
Jumat, 02 Maret, 2012  |
| MAKASSAR,-- Nilai ekspor Sulawesi Selatan pada Januari 2012 mencapai US$ 81,64 juta. Besarnya nilai ekspor tersebut menurun sebesar 24,44% dibandingkan dengan ekspor Desember 2011. |
| Kepala
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Promono, Bila dibandingkan
dengan ekspor Januari 2011, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar
37,79%. "Lima komoditas ekspor Sulsel pada januari 2012 adalah nikel, kakao, ikan, udang dan kepiting, kayu atau barang dari kayu, biji-bjian berminyak serta tanaman obat," terang Bambang di Makassar, Kamis (1/2). Ia menyebutkan ada lima negara tujuan ekspor periode Januari 2012, yaitu Jepang dengan nilai ekspor US$40,40 juta, Malaysia sebesar US$13,25 juta, Amerika Serikat dengan nilai ekspor US$6,82 juta, China dengan US$5,59 juta dan Korea Selatan dengan US$3,38 juta. Total nilai ekspor kelima negara tersebut mencapai US$69,45 juta, atau 85,07% dari total ekspor Sulsel. Dari angka di atas menyebutkan nilai ekspor Sulsel pad Januari 2012 menurun sebesar 24,44% bila dibandingkan dengan ekspor Desember 2011. Menurut Bambang, penurunan nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh besarnya penurunan nilai ekspor tujuh kelompok komoditas utama, yaitu nikel, ikan, udang dan kepiting, biji-bijian berminyak, tanaman obat, kayu, garam, belerang, kapur, semen, karet dan barang dari karet, serta buah-buahan. "Sedangkan ekspor kelompok komoditas daging dan ikan olahan, makanan hewan olahan dan kakao mengalami peningkatan," terang Bambang. Untuk perkembangan impor, lanjut Bambang, nilai impor Sulsel pad Januari 2012 sebesar US$117,634 juta. Besarnya nilai tersebut meningkat sebesar 29,18% dibandingkan dengan nilai impor Desember 2011 yang mencapai US$91,06 juta. "Bila dibandingkan dengan nilai impor Januari 2011, maka nilainya juga mengalami peningkatan sebesar 23,35 persen," ungkap Bambang. |
Akseptor KB Enrekang Terbaik Di Sulsel
|
|
| ENREKANG --Akseptor baru Keluarga Berencana (KB)
Kabupaten Enrekang, 2011 lalu, dinobatkan sebagai juara I tingkat
Provinsi Sulsel. |
| Dari target akseptor KB tahun sebelumnya 13.455 jiwa merambah naik sekira 15.000 pasangan usia subur. ”Akhir tahun 2011, Kabupaten Enrekang mampu menggenjot akseptor KB sampai 115 persen," kata Kabid Pendataan BKBD, Drs Nurhasan. Kebiasaan dan berniat menjarangkan kelahiran dikalangan warga Maspul, lumayan besar peminatnya. Animo yang tinggi dari masyarakat, rupanya turut mendorong sektor petugas dan penyuluh begitu antusias BKBD dalam memberikan pelayanan. Ada beberapa indikasi kearah itu yang dinilai plus seperti kuantitas, kontinyuitas dan kualitas akseptor KB bagi masyarakat. ”Dari penilaian kuantitasnya kita rangking enam se Sulsel tapi kualitas dan kontinyuitas pelayanan kami teratas dari kabupaten lain,” akunya. Sumber: |
Jumat, 02 Maret 2012
Februari, Inflasi Sulsel Capai 0,44%
PENDIDIKAN GRATIS SUKSES TINGKATKAN APK
Jumat, 02 Maret 2012
SECARA umum penilaian kami pada kebijakan dan pembangunan di bidang pendidikan di Sulsel telah dilaksanakan baik. Apalagi indikator sederhananya yakni dengan konsep dan implementasi pendidikan Gratis, secara signifikan telah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APK dan APM) untuk pendidikan dasar.
Terjadi pula penurunan angka putus sekolah, peningkatan angka kelulusan pada ujian nasional, dan penurunan angka buta huruf. Karenanya konsep dan implementasi pendidikan gratis harus diterapkan secara nasional.
Walau tak bisa kita pungkiri gejala kerusakan moralitas dan komitmen bermasyarakat turut merambah di Sulsel, antara lain sepanjang 2011 kita saksikan makin maraknya aksi tawuan pelajar dan unjuk rasa anarkis mahasiswa.
Untuk mengatasinya, Gubernus Sulsel Syahrul Yasin Limpo sudah tepat memprioritaskan sektor pendidikan, melalui kebijakan pendidikan gratis. Karena dengan memperbaiki pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi pembentukan kualitas SDM dan pembangunan bangsa yang cerdas dan berkarakter.
Sulsel perlu memperbaiki konsep pembelajaran yang lebih menekakan pada pemahaman sikap belajar yang tepat dan positif.
Karena kita ketahui program da kebijakan pendidikan dala implementasinya memiliki relevansi tinggi dengan pepenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan pendidikan.
Oleh sebagian rekan pakar di Dewan Riset Daerah (DRD) memang menilai porsi dan intensitas kegiatan pedidikan yang menyentuh substansi kritis layanan pendidika di Sulsel yakni angka buta huruf yang relatif masih tinggi belum maksimal.
Kebijakan pendidikan gratis yang telah diterapkan kami sarankan pula disusul dengan upaya untuk menjangkau dan mendorong serta mengadvokasi usia sekolah yang karena faktor budaya dan ekonomi tidak bersekolah meski Pemprov Sulsel sudah mengratiskan.
Perlu juga dilakukan intervensi yang lebih tajam dan luas guna meningkatkan angka melek huruf. Pemprov dan Pemkab yang paling tinggi angka buta hurufnya harus bahu membahu guna menajamkan intervensi yang telah dijalankan selama ini dan menemph terobosan baru guna akselerasi pencapaian.
Selain itu, program/kegiatan nasional terkait kebutaaksaraan perlu dipantau dan dievaluasi untuk menajamkan aktivitasnya bagi aselerasi penuntasan buta huruf.
PenandaTanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara MK Dengan Pemprov Sulsel dan Unhas
PenandaTanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara MK Dengan Pemprov Sulsel dan Unhas
Bertempat
di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 01 Maret 2012,
berlangsung acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of
Understanding (MoU) antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas) tentang
pusat Studi Pancasila dan Konstitusi untuk wilayah timur Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin
Limpo, Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, Rektor Universitas
Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, para guru besar, dekan dan
dosen fakultas Unhas, unsur muspida dan para pejabat struktural lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta undangan lainnya.
Gubernur
dalam sambutannya mengatakan Sulawesi Selatan merupakan pusat studi
pancasila dan konstitusi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Untuk itu, sebagai pusat pancasila dan konstitusi kita harus siap
berjalan karena tanggungjawab politik, ideologi, keamanan, penegakan
hukum, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan berbagai dimensi lainnya
adalah tanggungjawab kita semua. Oleh sebab itu kesepahaman ini tentu
menjadi tugas bersama dalam upaya penyebaran informasi terkait
pendidikan pancasila dan konstitusi serta pengembangan budaya sadar
berkonstitusi. Gubernur juga berharap acara ini dapat memberikan peran
penting untuk memberdayakan masyarakat secara kritis dalam menjalankan
hak dan kewajiban serta mendorong pemerintah untuk konsisten pada jalan
konstitusional.
Sementara
itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjelaskan, problem serius
yang tengah kita alami saat ini, sekurang-kurangnya sejak reformasi
adalah mengendurnya semangat nilai-nilai kebangsaan, termasuk pemahaman
dan penerapan nilai-nilai pancasila. Di kampus-kampus, kajian atau
studi akademis tentang pancasila semakin tidak popular dan sepi peminat.
Mata kuliah dan mata pelajaran pancasila seolah hanya menjadi materi
pelengkap dalam kurikulum pendidikan formal. Oleh karena itu, Pancasila
dan UUD 1945 harus secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat dan
penandatanganan MoU tersebut menjadi satu langkah cepat untuk
memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945.
Pancasila
dan UUD 1945 menjadi pemecah persoalan yang dihadapi masyarakat kita
saat ini, yang sering berjalan dengan kemauan sendiri tanpa aturan.
Mengingat Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka maka persoalan yang
muncul sekarang bukan terletak pada efektifitas dan relevansinya
melainkan soal implementasinya. Negara Pancasila adalah sebuah Negara
kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya
semua agama yang dipeluk rakyat tanpa membedakan besarnya jumlah
pemeluk masing-masing agama sehingga hak asasi setiap orang dapat
terlindungi.
Kamis, 01 Maret 2012
Anggarkan Infrastruktur Sulsel Rp364 M
KAMIS, 01-03-2012
Dana APBN Rp917 Miliar
MAKASSAR,--Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Selatan memprioritaskan proyek pembangunan
infrastruktur Kawasan Makassar, Sungguminasa, Maros dan Takalar
(Mamminasata).Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sulsel, Abdul Latif, pada 2012 ini Pemprov Sulsel memang mengutamakan untuk mengerjakan proyek Kawasan Mamminasata melalui dana APBD sebesar Rp364 miliar dan APBN sebesar Rp917 miliar.
“Anggaran ini untuk menjadikan konsep Sulsel sebagai kota baru metropolitan pada tahun ini," kata Abdul Latif pada sela-sela Rapat Kerja Daerah di Grand Clarion Hotel Makassar, Rabu (29/2) kemarin.
Dia menyebutkan, terdapat 11 item proyek yang bakal ditenderkan di Kawasan Mamminasata, yang diantaranya meliputi pembangunan Trans Sulawesi Mamminasata, Mamminsata By Pass, Jalan Hertasning, Jalan Abd Dg Sirua, dan pembangunan jalan dan jembatan.
Untuk merampungkan jalan Maros-Parepare, lanjutnya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp200 miliar. Khusus 2012, pengerjaan jalan yang diusulkan antara lain, Jalan Perintis Kemerdekaan 4 km dengan biaya Rp40 miliar, AP Pettarani 4 km dengan biaya Rp60 miliar, lingkar tengah 1,5 km dengan biaya Rp37,5 miliar, jembatan lingkar tengah 100 meter dengan biaya Rp22 miliar dan jalan Sultan Alauddin 1 km dengan biaya Rp10 miliar.
Sedangkan, untuk Mamminasata By Pass sepanjang 48,60 km dengan estimasi biaya sebesar Rp854,52 miliar. Pada 2012 ini hanya diusulkan sepanjang 5 km dengan anggaran Rp8,75 miliar.
Sementara untuk pembangunan jalan dan jembatan 8,159 km dan 288 meter dengan anggaran Rp416,97 miliar, tahun 2012 diusulkan pada tiga tahap.
"Ada tiga petunjuk teknis pembangunan yang lebih baik di Mamminasata. Yakni, pengelolaan ruang terbuka hijau, bersejarah atau konservasi budaya, dan pembangunan pemukiman skala besar. Semuanya diprogramkan tahun ini," imbuhnya. imbuhnya.
Anggaran yang diusulkan tersebut, akan digunakan untuk merampungkan proyek infrastruktur jalan trans Maros-Parepare dan Jeneponto-Sinjai. Disamping itu, akan dimulai pula pengerjaan jalan untuk poros Maros-Bone.
"Kami menargetkan tahun ini proses pengerjaan bisa mencapai 74 persen dan tahun 2013 mendatang bisa mencapai 96 persen," tambahnya.
Kerjasama Pemprov. Sulsel Dengan Change Airport Singapura
Jumlah
penumpang pesawat rute Makassar – Singapura terus meningkat yang
ditandai dengan bertambahnya jumlah penerbangan untuk rute tersebut.
Bertambahnya jumlah penumpang udara di rute ini dipicu adanya kerjasama
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Change Airport Singapura
dalam bentuk ekspor hasil pertanian dan promosi wisata. Untuk itu Change
Airport Singapura mengaku siap meningkatkan kerjasama yang lebih baik
kedepan dengan Pemprov. Sulsel dan PT Garuda Indonesia. Hal ini
dikemukakan Chief Executif Change Airport Singapura, Lee Seow Hiang usai
bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo di
Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 29 Februari 2012.
Menurut
Lee Seow Hiang, kerjasama yang telah dirintis sejak setahun silam ini
ternyata sangat baik. Kerjasama ini juga dinilainya berpengaruh terhadap
tingkat penerbangan Makassar-Singapura dan Singapura-Makassar yang
meningkat hingga 40 persen. Sebab itu, Change Airport juga berharap agar
kerjasama ini bisa lebih diperkuat dan akan memberikan kesempatan yang
jauh lebih baik kedepan, terutama untuk menjadikan Sulawesi Selatan
menjadi poros di Indonesia Bagian Timur. Lee Seow Hiang mengaku senang
dengan tawaran pengelolaan wisata di dua pulau oleh Gubernur Sulsel,
hanya saja beliau mengaku masih akan mempelajari peluang kerjasama
tersebut.
Sementara
itu, Kepala Bidang Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
(BPPMD) Sulsel, Sukarniaty Kondelele, mengatakan bahwa pihak Change
Airport Singapura bersama PT. Garuda Indonesia serta pihaknya akan
memperkuat kerjasama yang telah tertuang dalam Colaboration of
Memorandum (CoM) pada tahun 2011 lalu. Pihaknya juga mengaku bahwa
kerjasama yang akan dibahas lebih jauh saat ini terkait pengembangan
pada beberapa bidang lain, seperti ekspor – impor komoditas dan
manajemen bandara. Jadi Change Airport bertanggungjawab mempromosikan
destinasi wisata Sulsel di Singapura, mengajak wisatawan masuk di Sulsel
termasuk memudahkan komoditas asli masuk pasar Singapura.
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/kerjasama-pemprov-sulsel-dengan-change-airport-singapura,
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/kerjasama-pemprov-sulsel-dengan-change-airport-singapura,
Harga Komoditas Andalan Sulsel Relatif Stabil
Kamis, 01 Maret 2012
Makassar - Harga komoditas andalan Sulawesi Selatan di sejumlah agen dan distributor di Makassar relatif stabil.
"Biji kakao kering rata-rata masih dijual Rp18.000 per kg, kacang mete kualitas I harganya masih Rp70.000 per kg dan kopi arabika Rp40.000 per kg," kata distributor, H Rahim, di Pasar Cidu, Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, fluktuasi harga sejumlah komoditas andalan Sulsel yang diekspor itu tidak terlalu terasa dalam sebulan terakhir.
Bahkan untuk komoditas tertentu seperti kopra, lanjut dia, sempat mengalami penurunan harga dari Rp8.500 per kg menjadi Rp7.500 - Rp8.000 per kg pada Januari - Februari 2012.
Hal senada dikemukakan pedagang di kawasan Pasar Daya, Makassar H Ma'rufi.
Dia mengatakan, harga kacang mete kualitas I masih stabil yakni Rp70.000 per kg, sedang kualitas II dijual seharga Rp60.000 per kg.
Kondisi serupa juga terjadi pada penjualan harga biji kakao yang rata-rata masih dijual antara Rp18.000 - Rp20.000 sesuai dengan kualitasnya.
"Harga yang diperoleh dari petani cenderung stabil dalam beberapa minggu terakhir, sehingga harga jual di pasaran juga masih stabil," katanya.
"Biji kakao kering rata-rata masih dijual Rp18.000 per kg, kacang mete kualitas I harganya masih Rp70.000 per kg dan kopi arabika Rp40.000 per kg," kata distributor, H Rahim, di Pasar Cidu, Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, fluktuasi harga sejumlah komoditas andalan Sulsel yang diekspor itu tidak terlalu terasa dalam sebulan terakhir.
Bahkan untuk komoditas tertentu seperti kopra, lanjut dia, sempat mengalami penurunan harga dari Rp8.500 per kg menjadi Rp7.500 - Rp8.000 per kg pada Januari - Februari 2012.
Hal senada dikemukakan pedagang di kawasan Pasar Daya, Makassar H Ma'rufi.
Dia mengatakan, harga kacang mete kualitas I masih stabil yakni Rp70.000 per kg, sedang kualitas II dijual seharga Rp60.000 per kg.
Kondisi serupa juga terjadi pada penjualan harga biji kakao yang rata-rata masih dijual antara Rp18.000 - Rp20.000 sesuai dengan kualitasnya.
"Harga yang diperoleh dari petani cenderung stabil dalam beberapa minggu terakhir, sehingga harga jual di pasaran juga masih stabil," katanya.
Pascabencana Puting Beliung-Dua Alat Berat Bersihkan Puing
| Kamis, 01 Maret 2012 | |
| SIDRAP
– Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Sidrap menurunkan dua unit
buldoser dan whelloaderke lokasi bencana untuk membersihkan puing- puing
63 rumah dan satu unit musala di lokasi bencana Kelurahan
Wette’e,Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidrap,kemarin. Rencananya setelah pembersihan lokasi, akan dilakukan pengukuran kembali tanah warga untuk selanjutnya dilakukan pembangunan rumah baru bagi para korban. Lurah Wette’E Muhammad Ridwan mengatakan,sejak Selasa (28/2), pihaknya telah menginstruksikan warga memisahkan barang masih dibutuhkan dan yang tidak. “Pembersihan dengan alat berat bisa dilakukan dengan mudah dan berjalan lancar,”ujar dia. Kepala Bidan Pemeliharaan Dinas PU dan Bina Marga Sidrap Muh Suyuti mengatakan, membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk membersihkan seluruh sisa reruntuhan rumah warga yang ambruk akibat diempas angin puting beliung itu. Sementara itu,bantuan materi terus mengalir untuk meringankan beban warga Kelurahan Wette’e, Kecamatan Pancalautang, Sidrap. Kemarin, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberikan bantuan berupa uang tunai Rp100 juta. Bantuan diterimaBupati Sidrap Rusdi Masse. |
Penerbangan Sulsel Laris Manis
KAMIS, 01-03-2012
MAKASSAR, -- Potensi jasa transportasi udara (penerbangan) Sulsel makin diminati perusahaan asing.Demikian dikemukakan Chief Executif Changi Airport Singapura, Lee Seow Hiang usai bertemu dengan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di rumah jabatan (Rujab) Gubernur, Rabu (29/2).
Lee mengatakan, saat ini banyak permintaan perusahaan-perusahaan asing, utamanya Jepang untuk melakukan bongkar muat produk industri melalui kargo udara.
"Sulsel memiliki potensi yang sangat besar. Banyak permintaan, utamanya Jepang. Makanya dibutuhkan penerbangan yang bisa mensupport, khususnya dengan kargo udara. Untuk itu, kerjasama Pemprov Sulsel dengan Changi Airport yang telah berjalan satu tahun ini, saya harap proggresnya jauh lebih baik lagi, " ungkapnya.
Lee juga menambahkan, aliran penerbangan dari Makassar menuju Singapura menunjukkan peningkatan, yakni mencapai 40 persen.
"Kami sangat senang dengan kerjasama ini. Kerjasama ini juga untuk menguatkan jalur transportasi dari Makassar ke Singapura dan dari luar Singapura serta negara-negara lain bisa masuk ke Makassar, " katanya.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel menajajaki kerja sama industri dengan Pemerintah Jepang sebagai bentuk peningkatan berbagai bentuk kerja sama yang telah terjalin selama ini. Sejumlah komoditas yang ditawarkan adalah rumput laut, kakao dan ikan. Komoditas yang selama ini telah diekspor ke Jepang dalam bentuk bahan mentah. Untuk itu, Sulsel menawarkan kepada Jepang untuk membangun industri cokelat atau makanan jadi.
Rabu, 29 Februari 2012
Changi Airport Perkuat Kerjasama Promosi Sulsel
Selasa, 28 Februari 2012
Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan manajemen Changi Airport Singapura serta PT Garuda Indonesia akan perkuat kerja sama promosi wisata seperti yang tertuan dalam Colaboration of Memorandum (CoM) yang diteken Oktober 2011.
"Sebelumnya sudah ada kerja sama yang tertuan dalam CoM yang diteken Oktober 2011 lalu, cuma untuk pengembangan kedepannya akan dibahas Eabu (29/2) di Pemrov Sulsel," ujar Kepala Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele, di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, kerja sama yang rencananya akan dibahas panjang lebar meliputi bidang lain seperti ekspor impor komoditas dan manajemen bandara.
Ia menyatakan, dalam CoM itu, pihak Changi Airport PTE Ltd bertanggungjawab mempromosikan destinasi wisata Sulsel di Singapura, mengajak wisatawan melancong di Sulsel, serta memudahkan komoditas asli masuk pasar Singapura.
"Promosi wisata sebenarnya sudah berjalan. Sulsel memiliki banner iklan di Changi Airport Singapura. Sebaliknya kita pun memberi ruang di Bandara Sultan Hasanuddin. Kerja sama akan dikembangkan untuk bidang lain seperti pendidikan, dan destinasi wisata," jelasnya.
Sementara untuk PT Garuda Indonesia Persero akan bertanggungjawab melakukan promosi wisata di Singapura, perjalanan ke Sulsel, pencitraan melalui panflet tentang wisata Sulsel dan komoditas di Sulsel.
Sementara Pemprov Sulsel bertanggungjawab menyiapkan destinasi wisata, memperbaiki destinasi wiata yang telah ada dan menyiapkan komoditas andalannya yang akan dipasarkan di Singapura.
Sebelumnya, perusahaan jasa penerbangan internasional Singapore Changi Airport Enterprise Pte Ltd berjanji akan mengelola terminal lama Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan janji pengelolaan terminal lama bandara menjadi kawasan bisnis dan pariwisata kelas dunia tersebut kepada Kementerian BUMN.
"Bandara lama didesain ulang dan manajemen Changi Airport menjanjikan itu," katanya.
Changi Enterprise, lanjutnya, mengajukan syarat atas rencana kerja sama tersebut dengan meminta pengelolaan terminal lama Sultan Hasanuddin hanya ditangani oleh satu pemerintah.
"Bisa saja gubernur yang mengelolanya dan dibelakangnya yang menjadi penanggung jawab besarnya adalah BUMN," katanya.
"Sebelumnya sudah ada kerja sama yang tertuan dalam CoM yang diteken Oktober 2011 lalu, cuma untuk pengembangan kedepannya akan dibahas Eabu (29/2) di Pemrov Sulsel," ujar Kepala Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele, di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, kerja sama yang rencananya akan dibahas panjang lebar meliputi bidang lain seperti ekspor impor komoditas dan manajemen bandara.
Ia menyatakan, dalam CoM itu, pihak Changi Airport PTE Ltd bertanggungjawab mempromosikan destinasi wisata Sulsel di Singapura, mengajak wisatawan melancong di Sulsel, serta memudahkan komoditas asli masuk pasar Singapura.
"Promosi wisata sebenarnya sudah berjalan. Sulsel memiliki banner iklan di Changi Airport Singapura. Sebaliknya kita pun memberi ruang di Bandara Sultan Hasanuddin. Kerja sama akan dikembangkan untuk bidang lain seperti pendidikan, dan destinasi wisata," jelasnya.
Sementara untuk PT Garuda Indonesia Persero akan bertanggungjawab melakukan promosi wisata di Singapura, perjalanan ke Sulsel, pencitraan melalui panflet tentang wisata Sulsel dan komoditas di Sulsel.
Sementara Pemprov Sulsel bertanggungjawab menyiapkan destinasi wisata, memperbaiki destinasi wiata yang telah ada dan menyiapkan komoditas andalannya yang akan dipasarkan di Singapura.
Sebelumnya, perusahaan jasa penerbangan internasional Singapore Changi Airport Enterprise Pte Ltd berjanji akan mengelola terminal lama Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan janji pengelolaan terminal lama bandara menjadi kawasan bisnis dan pariwisata kelas dunia tersebut kepada Kementerian BUMN.
"Bandara lama didesain ulang dan manajemen Changi Airport menjanjikan itu," katanya.
Changi Enterprise, lanjutnya, mengajukan syarat atas rencana kerja sama tersebut dengan meminta pengelolaan terminal lama Sultan Hasanuddin hanya ditangani oleh satu pemerintah.
"Bisa saja gubernur yang mengelolanya dan dibelakangnya yang menjadi penanggung jawab besarnya adalah BUMN," katanya.
PBSI Undang Tiga Negara Ramaikan Sirnas Sulsel
Selasa, 28 Februari 2012
Makassar - Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengundang tiga negara tampil di kejuaraan bulutangkis Sirkuit Nasional (Sirnas) regional Sulawesi, Maluku, Papua di GOR Sudiang, 10-14 April 2012.
Sekretaris Panitia Sirnas Sulsel Atman Amir, di Makassar, Senin, mengatakan, tiga negara yang diharapkan kehadirannya tersebut yakni Malaysia, Singapura, serta Thailand.
Pihaknya, kata dia, juga masih menunggu partisipasi beberapa negara lain seperti Korea Selatan sehingga membuat kualitas kejuaraan semakin ketat.
"Untuk peserta asing memang diundang langsung oleh PB PBSI. Mudah-mudahan peserta yang diundang bisa berpartisipasi sehingga Sirnas Sulsel bisa berlangsung lebih meriah," ujarnya.
Selain peserta asing, panitia juga mengundang 33 pengprov PBSI. Pihaknya, kata Atman, juga tetap berharap kehadiran sekitar 70 klub bulu tangkis yang tersebar di seluruh Indonesia.
Terkait beberapa klub besar seperti PB Djarum, PB Pertamina, ataupun PB Jaya Raya, pihaknya mengundang secara langsung.
"Kita optimistis minimal bisa menyamai jumlah peserta Sirnas 2011 yang mencapai 618 peserta," katanya.
Untuk jadwal pelaksanaan Sirnas 2012 seharusnya baru digelar November 2012. Namun sengaja dipercepat dengan harapan bisa menjadi ajang ujicoba bagi setiap atlet sebelum menghadapi PON XVIII Riau, September 2012.
"Kita juga sengaja memilih GOR Sudiang sebagai tempat pelaksaaan karena lebih representatif dan lebih luas. Ini juga merupakan komitmen kami untuk kembali menyukseskan Sirnas 2012," ucapnya.
Sekretaris Panitia Sirnas Sulsel Atman Amir, di Makassar, Senin, mengatakan, tiga negara yang diharapkan kehadirannya tersebut yakni Malaysia, Singapura, serta Thailand.
Pihaknya, kata dia, juga masih menunggu partisipasi beberapa negara lain seperti Korea Selatan sehingga membuat kualitas kejuaraan semakin ketat.
"Untuk peserta asing memang diundang langsung oleh PB PBSI. Mudah-mudahan peserta yang diundang bisa berpartisipasi sehingga Sirnas Sulsel bisa berlangsung lebih meriah," ujarnya.
Selain peserta asing, panitia juga mengundang 33 pengprov PBSI. Pihaknya, kata Atman, juga tetap berharap kehadiran sekitar 70 klub bulu tangkis yang tersebar di seluruh Indonesia.
Terkait beberapa klub besar seperti PB Djarum, PB Pertamina, ataupun PB Jaya Raya, pihaknya mengundang secara langsung.
"Kita optimistis minimal bisa menyamai jumlah peserta Sirnas 2011 yang mencapai 618 peserta," katanya.
Untuk jadwal pelaksanaan Sirnas 2012 seharusnya baru digelar November 2012. Namun sengaja dipercepat dengan harapan bisa menjadi ajang ujicoba bagi setiap atlet sebelum menghadapi PON XVIII Riau, September 2012.
"Kita juga sengaja memilih GOR Sudiang sebagai tempat pelaksaaan karena lebih representatif dan lebih luas. Ini juga merupakan komitmen kami untuk kembali menyukseskan Sirnas 2012," ucapnya.
Nelayan Terima Bantuan Kapal Senilai Rp1,3 M
RABU, 29 FEBRUARI 2012
BONE, — Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo secara langsung menyerahkan bantuan berupa satu unit kapal penangkapan ikan berkapasitas 30 Gross Ton (GT) senilai Rp1,3 miliar kepada kelompok usaha bersama di Kabupaten Bone.
Pemprov berharap bantuan tersebut bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberi kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita berharap bersama bahwa apa yang ada saat ini bisa lebih baik untuk peningkatan perekonomian daerah termasuk untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Syahrul saat melakukan peresmian tiga kelurahan di Kabupaten Bone.
Selain itu, mantan Bupati Gowa dua periode ini juga mengatakan, Kabupaten Bone saat ini merupakan daerah yang memiliki cakupan wilayah terluas di Sulsel, sehingga potensi pengembangan daerah sangat besar.
Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Gubernur Sulsel ini melakukan peresmian tiga Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bone, masing-masing adalah, Kelurahan Cempanga, Kelurahan Mampotu, dan Kelurahan Apala.
SDM Sulsel Siap untuk Pelaksanaan E-Audit
RABU, 29 FEBRUARI 2012
MAKASSAR,- Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Sumber Daya manusia(SDM) di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sangat siap untuk pelaksanaan sistem audit elektronik (e-audit).
"Seharusnya semua kabupaten dan kota sudah siap karena di Sulsel secara SDM sebenarnya sudah sangat memadai, misalnya di Kabupaten Sinjai mereka punya SDM yang mampu mengelola sistem, cuma saya tidak tahu kenapa alasannya kok sistemnya belum dikembangkan tapi
SDM-nya sebenarnya sudah siap," kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Cornell Syarief di Makassar, seperti dikutip antaranews, Selasa, 28 Februari.
Ia juga merasa yakin, dari sisi SDM kabupaten dan kota lainnya di Sulsel sebenarnya sudah mampu mengembangkan sistem dengan baik.
"Makanya Kabupaten Maros lebih cepat dan sekarang sudah bagus sekali sistemnya karena memang masalah keinginan dan tekad saja," katanya.
"Makanya Kabupaten Maros lebih cepat dan sekarang sudah bagus sekali sistemnya karena memang masalah keinginan dan tekad saja," katanya.
Pihaknya telah melakukan uji coba e-audit dengan Pemerintah Provinsi Sulsel namun karena baru sebatas uji coba sehingga sistem yang digunakan belum benar-benar efektif.
"Kita harapkan bisa secepatnya menggunakan e-audit. Gubernur juga kelihatannya semangat sekali untuk melaksanakan e-audit karena memang dengan melakukan e-audit itu menunjukkan semua sudah transparan, semua transaksi sudah langsung tercatat, bisa langsung dilihat," jelasnya.
Pada 2011, pihaknya baru menilai Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Maros. Maros bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan e-audit.
Tahun ini, penilaian dilakukan berdasarkan pelaporan dari pemerintah kabupaten dan kota. BPK akan menurunkan tim untuk menguji sistem jika pemerintah kabupaten dan kota telah melaporkan kesiapannya.
"2013 kita canangkan tanpa mereka melapor kita akan melakukan pengujian ke setiap kabupaten dan kota untuk mengetahui mana yang sistemnya sudah bagus. Kita akan evaluasi semua sistem yang ada di kabupaten dan kota," jelasnya.
Menurutnya, sistem pelaporan keuangan manual memiliki banyak kelemahan. Berbeda dengan sistem pelaporan elektronik dimana angka setiap transaksinya berubah secara otomatis.
"Jadi kalau misalnya sebelum ke elektronik itu kan orang masih malas mencatat, malas melaporkan dan sebagainya tapi kalau sudah elektronik sekali transaksi dicatat otomatis semua angka berubah. Tapi kalau misalnya ada transaksi di level dinas, dinas mencatat, melaporkan ke level yang atas harus dicatat lagi itu kan manual seperti itu banyak sekali kelemahannya. Kalau sistem sudah bagus, sekali saja transaksi dicatat sudah langsung berubah semua angka. Barulah e-audit berjalan efektif," jelasnya.
BPK dan pemerintah daerah di Provinsi Sulsel menandatangani kesepakatan kerja sama penerapan audit elektronik pada 9 Juni 2011.
Melalui sistem ini diharapkan, semakin tercipta sinergitas antara BPK dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Langganan:
Postingan (Atom)