Selasa, 06 Maret 2012

Daewoo Siap Bantu Moko

SELASA, 06 MARET 2012 


PT KIA Motor (Daewoo Factory) menyatakan keinginannya untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan melalui kerja sama dengan Pemprov Sulsel dalam upaya memproduksi massal mobil Moko yang sebelumnya dilaunching Pemprov Sulsel.
Keinginan itu diungkapkan Direktur Operasi PT KIA Motor (Daewoo Factory), Mr Jae Won Uhm, saat bertemu dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Seoul, Korea Selatan, Senin, 5 Maret.
Dia mengatakan, Daewoo siap bekerjasama dengan Moko dalam bentuk assemblyng yakni kerja sama perakitan.
“Untuk merealisasikan kerja sama ini, kami butuh 2.500 komponen untuk merakit sebuah mobil. Untuk langkah awal, kita akan mengkaji dulu apa yang menjadi kebutuhan kami dalam kerja sama ini,” ujar Jae Won Uhm.
Gubernur SYL yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperin­dag) Sulsel Irman Yasin Limpo menyampaikan apresiasinya yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Daewoo untuk bekerjasama dengan Pemprov Sulsel dalam memproduksi mobil nasional di Sulsel.
“Jika ini bisa terealisasi, maka yakin saja ekonomi di Sulsel akan semakin meng­geliat yang pada gilirannya akan menjadikan rakyat sejahtera,” kata Syahrul.
Di Seoul, rombongan SYL bukan hanya ke Daewoo, tapi juga melakukan kunjungan dan rapat terbatas dengan PT Asia Agricultul untuk menjajaki kerja sama produksi alat atau mesin pertanian.
Managing Director PT Asia Agricultul Mr Kim Young Pil didampingi Direksi PT Dymsco yang khusus meproduksi mesin pertanian, di ruang meeting lantai 33 Regus Tower Seoul Korea, memaparkan, usaha yang dipimpinnya bergerak di bidang Pertanian yang berlokasi di Sangon.
Dia mengungkapkan, me­sin pertanian yang diproduksi­nya sudah banyak beredar dan digunakan di negara Asean. Ia sangat terkesan dengan indonesia karena masyarakatnya sangat ramah dan lebih khusus di Sulawesi Selatan.
Salah satu yang berkesan yakni kondisi keamanan daerah, sehingga pihaknya sangat tertarik untuk berinvestasi di Sulsel. Kim juga  menawarkan produk seperti hand tractor yang telah diproduksi dan beroperasi sejak tahun 1962. Di Asean, hand tractor ini juga banyak yang menggunakannya.
“Kami sangat berminat dan tertarik bekerjasama dengan Pemerintah Sulsel, dalam waktu dekat kita akan ber­investasi di Sulsel,” tegasnya.
Sementara itu, dua bupati yang menyertai kunjungan Gubernur SYL di Korea Selatan, yakni Bupati Barru A Idris Syukur dan Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid sepakat dan menjamin akan menyiap­kan lahan jika dibutuhkan oleh PT Asia Agriculture.
Sementar itu, SYL meyambut baik ajakan Mr Kim seraya memberi gambaran kondisi daerah Sulsel yang saat ini merupakan daerah pemasok hasil pertanian terbesar di Indonesia, khususnya beras.
Produksi beras di Sulsel sudah overstock dan mampu melayani kebutuhan beras di 14 provinsi di Indonesia bagian timur.  SYL juga mengemuka­kan sekilas potensi daerah Sulsel yang pertumbuhan ekonominya berada di atas rata-rata nasional.
Sulsel sebagai salah satu daerah di Indonesia yang sangat layak untuk tempat berinvestasi dan itu mendapat pengakuan pemerintah. SYL juga meyampaikan bahwa kami bukan cuma mau membeli, namun mengajak PT Asia Agricultur untuk berinvestasi di Sulsel dengan membangun alat-alat pertanian.
“Karena itu, yang kami butuhkan dan menjamin akan memberi kemudahan dalam menanamkan modalnya. Kami kami akan membatu memasarkan di Indonesia,” katanya.
Mr Kim menambahkan, pihaknya segera membuat nota kesepahaman (MoU) sebagai bukti keseriusan untuk ber­investasi di Sulsel.
Read More >>

Gubernur Ajak Pengusaha Korea Ke Sulawesi Selatan



Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo dan rombongan bertemu dengan Managing Director  PT Asia Agricultur Mr Kim Yong Pil di ruang meeting lantai 33 Regus Tower, Seoul, Korea Selatan, Senin 5 Maret 2012. Kim menjelaskan perusahaannya yang bergerak di bidang pertanian berlokasi di Sangon, yang telah banyak digunakan di negara-negara ASEAN, termasuk di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kim juga menawarkan produk perusahaannya khusus hand tractor, dan tertarik berinvestasi di Sulawesi Selatan. Hal ini dilaporkan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Selatan, H. Agus Sumantri dari Korea.

H. Syahrul Yasin Limpo, memberikan gambaran kondisi Sulsel yang dapat dikatakan mengkoordinir atau memasok hasil pertanian di 14 provinsi yang ada di kawasan timur Indonesia yang berpenduduk sekitar 52 juta orang. Pemprov Sulsel bukan cuma mau membeli namun mengajak PT Asia Agricultur untuk berinvestasi di Sulsel dengan membangun alat-alat mekanisasi pertanian. Karena peralatan itulah yang dibutuhkan pertanian di Sulsel dan juga menjamin kemudahan-kemudahan dalam menanamkan modalnya di Sulsel, bahkan akan membantu untuk memasarkan produknya di Indonesia.

Mr Kim  merespons ajakan Gubernur Sulsel dengan mengatakan akan segera membuat MoU sebagai bukti keseriusan untuk menanamkan modalnya di Sulsel. Ada dua bupati yang menyertai kunjungan Gubernur Sulsel  ke Korea, Bupati Barru A. Idris Syukur dan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid. Ke dua bupati ini sepakat dan menjamin akan menyiapkan lahan jika dibutuhkan.

Read More >>

APRIL, BALITBANGDA SULSEL KEMBALI GELAR LOMBA KARYA ILMIAH 2012

Selasa, 06 Maret 2012


BADAN Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulsel akan kembali menantang para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pelajar maupun aktivis untuk mengikuti lomba karya ilmiah tingkat Provinsi Sulsel tahun ini, 2012.

"Lomba tersebut rencana mulai kami selenggarakan untuk menjaring sejumlah karya ilmiah pada April," ujar Panitia Lomba Karya Ilmiah Ridwan di kantor Balitbangda Sulsel, Makassar, Selasa (6/3).

Lomba karya ilmiah ini, menurut Ridwan merupakan kesempatan yang baik bagi pecinta teknologi untuk berkarya di Sulsel. "Adapun karya ilmiah meliputi semua bidang yang termasuk dalam kategori teknologi ilmiah," ujarnya.

Kegiatan serupa yang digelar Balitbangda Provinsi Sulsel tahun-tahun sebelumnya mendapat respon sangat baik. "Kegiatan ini sangat dibutuhkan sebagai instrumen pengembangan kebijakan pemrov dengan mengacu pada kebutuhan masyaarakat," tambahnya.

Informasi seputar rencana lomba karya ilmiah ini dapat dipantau melalui Web site Balitbangda Prov. Sulsel, www.balitbangda-sulsel.info.

Read More >>

Agustus, Pasar Kuliner Terbesar Sulsel Diresmikan

SELASA, 06 MARET 2012 

PAREPARE,  – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare bersama Kementerian Perdagangan berkomitmen melanjutkan pembangunan pasar kuliner Parepare. Salah satu komitmen dimaksud, yakni jadwal peresmian pasar kuliner terbesar di Sulsel tersebut dipatok paling lambat Agustus tahun ini.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Parepare, Sjamsu Alam, beberapa waktu lalu. Sjamsu mengungkap, untuk memastikan jadwal tersebut dipenuhi, ia telah menandatangani Pakta Integritas dengan Kementerian Perdagangan di Jakarta.
Sekaitan dengan itu, pemerintah kota, terus mendorong kontraktor pelaksana segera merampungkan item-item pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati. Selain pasar Kuliner dan UKM/PKL, Sjamsu juga sempat meninjau pembangunan Pasar Lakessi, Kantor Kecamatan Bacukiki Barat, Masjid Nurul Yaqin Cappa Galung.
Kemudian Kantor Kelurahan Lekessi, akses jalan dan bangunan Kantor Pengelelo Kebun Raya Jompie, serta bangunan Kantor Kelurahan Lapadde. Menurut Sjamsu, keberadaan Pasar Kuliner Parepare akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Market pasar ini direncanakan tak hanya masyarakat Parepare tetapi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itu, Sjamsu yakin keberadaan pasar ini juga akan menstimuli perekonomian Parepare secara umum.
Pembangunan Pasar Kuliner Kota Parepare lanjut Sjamsu, merupakan respon keinginan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang bercita-cita menjadikan Parepare ‘Bandungnya’ masyarakat Sulsel. Saat menghadiri perayaan HUT Kota Parepare ke-51 tahun 2011 lalu, gubernur berharap, pemerintah kota melihat peluang tersebut, sekaligus menciptakan daya tarik yang memungkinkan orang-orang berkunjung ke Parepare, khususnya pada akhir pekan dan hari libur.
Lebih jauh kata Sjamsu, selain menjadi tempat  jajanan makanan, Pasar Kuliner Parepare juga akan persewakan bagi penyelenggaraan event-event besar yang membutuhkan aula besar, baik lokal maupun regional. 
Read More >>

Senin, 05 Maret 2012

Proyek Bypass Mamminasata- Pemprov Lakukan Inventarisasi Lahan


Senin, 05 Maret  2012
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai melakukan inventarisasi untuk membebaskan lahan proyek bypass Makassar-Maros- Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) tahun ini. 

Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Abd Latief mengungkapkan, dalam proses tersebut, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros dan Gowa akan membentuk tim bersama untuk menentukan jalur baru sepanjang 50 kilometer tersebut. ”Tiap kabupaten juga akan membuat Panitia 9.Kemudian kita melakukan identifikasi lahan untuk pembebasan jalurjalur yang dilalui nantinya,”katanya kemarin.

Dia mengatakan,Dinas Bina Marga telah merampungkan pengerjaan detail engineering design (DED) sejak 2011 lalu, sehingga tahun ini hanya fokus untuk pembebasan lahan milik warga.Jalan baru sepanjang 50 kilometer ini merupakan jalur bebas hambatan,tanpa adanya permukiman penduduk dan pedagang di sepanjang lokasi. Bypass ini, kata Latief, nantinya juga menjadi tumpuan untuk mengurangi kemacetan kendaraan di Kota Makassar. Untuk membangun jalan ini, diperkirakan menghabiskan anggaran Rp850 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel A Bakti Haruni mengatakan, sebelum pembebasan lahan, pihaknya bersama Kabupaten Maros dan Gowa akan melakukan survei. ”Kita memang sementara identifikasi, garis mana yang akan dilewati bypass ini. Siapa pemilik lahan, dan penetapan harga. Pembebasan ditanggung pemda nanti,” ujar Bakti kepada SINDO. Rancangan awal, pembebasan lahan dan fisiknya akan dimulai dengan membangun jalan dari Kecamatan Maros Baru melewati Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Kemudian dilanjutkan di Kecamatan Pattalassang dan berakhir di Kecamatan Galesong di Kabupaten Gowa. Bypass Mamminasata merupakan program multitahunan Pemerintah Pusat dan dianggarkan bertahap. Khusus Kabupaten Maros, jalan ini sepanjang 21 kilometer (km), Kabupaten Gowa sejauh 22 km, sisanya Takalar sejauh 5 kilometer. Sementara lebar jalan mencapai 40 meter, dengan jumlah jalur mecapai delapan. 

Read More >>

Sekolah Khusus Olahraga Sulsel Dibangun 2012

Senin, 05 Maret 2012 



Makassar  - Pembangunan fisik Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) rencananya akan dimulai pada Mei, 2012.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Sulsel Ilham Gazaling di Makassar, Senin, menjelaskan, sekolah khusus olahraga tersebut akan dibangun di atas lahan satu hektare milik pemerintah provinsi di kawasan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Pembangunan sekolah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan tiga kelas pertama menggunakan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6,2 miliar.

Pembangunan sekolah dengan 20 kelas ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp20 miliar.

Sekolah khusus olahraga ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi tidak hanya dari Sulsel tapi juga provinsi lainnya di Indonesia timur.

Tahun pertama penerimaan siswa ditargetkan sebanyak 90 siswa yang direkrut dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel dan sejumlah provinsi di timur Indonesia untuk mengikuti pendidikan keolahragaan.

Ia menambahkan, tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk mengembangkan bakat olahraga yang dimiliki siswa lulusan sekolah menengah atas, sehingga mampu mewakili daerah maupun negaranya di ajang olahraga nasional dan internasional.
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36947/sekolah-khusus-olahraga-sulsel-dibangun-2012
Read More >>

BLSM Sulsel Diusulkan untuk 825 Ribu Orang

Senin, 05 Maret 2012 

Makassar - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dialokasikan bagi 825 ribu jiwa penduduk miskin di Sulsel.

Kepala Dinas Sosial Sulsel Suwandi di Makassar, Senin, mengatakan, pihaknya masih menunggu bentuk dan jumlah BLSM yang menjadi kompensasi dari rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012.

Usulan pengalokasian jumlah penduduk yang akan menerima BLSM tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di Sulsel yang hingga akhir 2011, mencapai 825 ribu jiwa. Jika dibandingkan data pada Maret 2011 terjadi peningkatan jumlah sebanyak 6.040 jiwa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menunjukkan 2011 dari jumlah tersebut sekitar 701 ribu diantaranya berada di desa.

Sebelumnya pada Jumat (2/3) Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp25 triliun untuk penyaluran BLSM sebagai kompensasi adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Hatta memastikan pemerintah akan memberikan BLSM tersebut kepada sekitar 30 persen masyarakat kurang mampu yang diperkirakan terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurut Hatta, dana untuk kompensasi tersebut dimasukkan dalam APBN Perubahan 2012 yang rencananya akan dibahas mulai pekan depan.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp150 ribu untuk setiap kepala keluarga itu bertujuan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi dampak kenaikan harga BBM.

Sebelumnya pemerintah pernah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 untuk kompensasi bagi masyarakat atas imbas kenaikan BBM pada 2008.
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36942/blsm-sulsel-diusulkan-untuk-825-ribu-orang
Read More >>

Dinas Kesehatan Wajibkan Sarana Pojok ASI

Senin, 05 Maret 2012

Makassar - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mewajibkan penyediaan sarana pojok ASI (Air Susu Ibu) atau tempat menyusui ASI eksklusif di tempat-tempat umum.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rahmat Latief di Makassar, Senin menjelaskan, kewajiban bagi tempat-tempat umum seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan pojok ASI merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 6/2010 tentang ASI eksklusif.

"Di tempat-tempat umum pojok ASI atau Laktasi wajib disiapkan tempatnya dengan mengikuti aturan ukuran dan fasilitas di dalamnya," jelasnya.

Dalam pasal tujuh Perda 6/2010 dijelaskan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui atau ruang laktasi.

Persyaratannya antara lain, berukuran minimal 3x4 meter bujur sangkar, keamanan, kenyamanan, wastafel dan air mengalir, pencahayaan yang cukup, tempat sampah, termos susu dan pendingin ruangan.

Keberadaan pojok laktasi ini, kata dia, membutuhkan kerja sama dari pemerintah kabupaten dan kota untuk menyertakan fasilitas pemberian ASI eksklusif ini pada izin pendirian bangunan fasilitas umum.

ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan dan merupakan makanan terbaik dalam upaya pemeliharaan kesehatan bayi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Untuk mendorong pemberian ASI Eksklusif, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor pemerintah dan swasta, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktik dan bidan praktik swasta.

Ia juga menegaskan, agar lembaga dan petugas kesehatan ikut mendorong pemberian ASI eksklusif. Lembaga atau petugas kesehatan yang tidak ikut mendorong pemberian ASI eksklusif atau bahkan dengan sengaja mempromosikan susu formula pengganti pada masa pemberian ASI eksklusif akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, peringatan tertulis, denda dan pencabutan izin.

"Perda ini tidak hanya di lingkup rumah sakit tapi akan disosialisasikan hingga ke tingkat rumah tangga," ujarnya. 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36938/dinas-kesehatan-wajibkan-sarana-pojok-asi

Senin, 05 Maret 2012

Makassar - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mewajibkan penyediaan sarana pojok ASI (Air Susu Ibu) atau tempat menyusui ASI eksklusif di tempat-tempat umum.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rahmat Latief di Makassar, Senin menjelaskan, kewajiban bagi tempat-tempat umum seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan pojok ASI merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 6/2010 tentang ASI eksklusif.

"Di tempat-tempat umum pojok ASI atau Laktasi wajib disiapkan tempatnya dengan mengikuti aturan ukuran dan fasilitas di dalamnya," jelasnya.

Dalam pasal tujuh Perda 6/2010 dijelaskan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui atau ruang laktasi.

Persyaratannya antara lain, berukuran minimal 3x4 meter bujur sangkar, keamanan, kenyamanan, wastafel dan air mengalir, pencahayaan yang cukup, tempat sampah, termos susu dan pendingin ruangan.

Keberadaan pojok laktasi ini, kata dia, membutuhkan kerja sama dari pemerintah kabupaten dan kota untuk menyertakan fasilitas pemberian ASI eksklusif ini pada izin pendirian bangunan fasilitas umum.

ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan dan merupakan makanan terbaik dalam upaya pemeliharaan kesehatan bayi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Untuk mendorong pemberian ASI Eksklusif, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor pemerintah dan swasta, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktik dan bidan praktik swasta.

Ia juga menegaskan, agar lembaga dan petugas kesehatan ikut mendorong pemberian ASI eksklusif. Lembaga atau petugas kesehatan yang tidak ikut mendorong pemberian ASI eksklusif atau bahkan dengan sengaja mempromosikan susu formula pengganti pada masa pemberian ASI eksklusif akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, peringatan tertulis, denda dan pencabutan izin.

"Perda ini tidak hanya di lingkup rumah sakit tapi akan disosialisasikan hingga ke tingkat rumah tangga," ujarnya. 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36938/dinas-kesehatan-wajibkan-sarana-pojok-asi
Read More >>

Sabtu, 03 Maret 2012

Ekspor Sulsel Naik 37,79%

Jumat, 02 Maret, 2012

MAKASSAR,-- Nilai ekspor Sulawesi Selatan pada Januari 2012 mencapai US$ 81,64 juta. Besarnya nilai ekspor tersebut menurun sebesar 24,44% dibandingkan dengan ekspor Desember 2011.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Promono, Bila dibandingkan dengan ekspor Januari 2011, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 37,79%.
"Lima komoditas ekspor Sulsel pada januari 2012 adalah nikel, kakao, ikan, udang dan kepiting, kayu atau barang dari kayu, biji-bjian berminyak serta tanaman obat," terang Bambang di Makassar, Kamis (1/2).
Ia menyebutkan ada lima negara tujuan ekspor periode Januari 2012, yaitu Jepang dengan nilai ekspor US$40,40 juta, Malaysia sebesar US$13,25 juta, Amerika Serikat dengan nilai ekspor US$6,82 juta, China dengan US$5,59 juta dan Korea Selatan dengan US$3,38 juta. Total nilai ekspor kelima negara tersebut mencapai US$69,45 juta, atau 85,07% dari total ekspor Sulsel.
Dari angka di atas menyebutkan nilai ekspor Sulsel pad Januari 2012 menurun sebesar 24,44% bila dibandingkan dengan ekspor Desember 2011.
Menurut Bambang, penurunan nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh besarnya penurunan nilai ekspor tujuh kelompok komoditas utama, yaitu nikel, ikan, udang dan kepiting, biji-bijian berminyak, tanaman obat, kayu, garam, belerang, kapur, semen, karet dan barang dari karet, serta buah-buahan.
"Sedangkan ekspor kelompok komoditas daging dan ikan olahan, makanan hewan olahan dan kakao mengalami peningkatan," terang Bambang.
Untuk perkembangan impor, lanjut Bambang, nilai impor Sulsel pad Januari 2012 sebesar US$117,634 juta. Besarnya nilai tersebut meningkat sebesar 29,18% dibandingkan dengan nilai impor Desember 2011 yang mencapai US$91,06 juta.
"Bila dibandingkan dengan nilai impor Januari 2011, maka nilainya juga mengalami peningkatan sebesar 23,35 persen," ungkap Bambang.

Read More >>

Akseptor KB Enrekang Terbaik Di Sulsel

Sabtu, 03-03-2012 
ENREKANG --Akseptor baru Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Enrekang, 2011 lalu, dinobatkan sebagai juara I tingkat Provinsi Sulsel.
Dari target akseptor KB tahun sebelumnya 13.455 jiwa merambah naik sekira 15.000 pasangan usia subur.
”Akhir tahun 2011, Kabupaten Enrekang mampu menggenjot akseptor KB sampai 115 persen," kata Kabid Pendataan BKBD, Drs Nurhasan.
Kebiasaan dan berniat menjarangkan kelahiran dikalangan warga Maspul, lumayan besar peminatnya.
Animo yang tinggi dari masyarakat, rupanya turut mendorong sektor petugas dan penyuluh begitu antusias BKBD dalam memberikan pelayanan.
Ada beberapa indikasi kearah itu yang dinilai plus seperti kuantitas, kontinyuitas dan kualitas akseptor KB bagi masyarakat.
”Dari penilaian kuantitasnya kita rangking enam se Sulsel tapi kualitas dan kontinyuitas pelayanan kami teratas dari kabupaten lain,” akunya.

Sumber: 
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=82018&jenis=Fokus
Read More >>

Promosikan Sulsel

SABTU, 03 MARET 2012

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo beserta rombongan tiba pukul 12.55 (Jumat, 1 Maret) waktu Bandara Changi Singapore setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam dengan pesawat Garuda Airlines nomor pe­nerbangan GA0848 dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
Lawatan kali ini adalah kunjungan balasan. Rombongan diterima resmi President Manager Aea Changi Airport Group (CAG) Mr Wong didampingiSenior Vice President Market Development Mr Lim Ching Kiat, dan Senior General Manager Asia (Garuda Indonesia) Mr Risnandi.
Dalam penerimaannya Mr Wong mengemukakan rasa terima kasih atas kunjungan balasan ini sebagai bagian dari lawatan tim CAG yang berkunjung ke Sulsel beberapa pekan lalu.
Wong menyampaikan bahwa pihak CAG telah menjajaki kemungkinan kerja sama dan akan memanfaatkan bandara lama untuk penerbangan khusus dengan tarif minimal.
Selain itu Mr Wong juga mengajak Pemerintah Provinsi Sulsel agar senantiasa mempromosikan paket wisata. Selam ini, katanya, masyarakat Singapura telah mengetahui daerah Sulawesi Selatan khususnya Toraja. Namun, secara keseluruhan promosi wisata dari Sulsel belum maksimal di Singapura.
Dalam kesempatan itu, Gubernusr Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan bahwa Sulsel sangat butuh dukungan pihak CAG. Ia juga berjanji akan memberi kemudahan pihak CAG utuk membangun kerjas ama dengan win-win solution, sembari menggambarkan sekilas potensi daerah Sulsel dengan 24 kabupaten/kota dan jumlah penduduk delapan juta orang lebih.
Selain itu, Syahrul juga memperkenalkan pejabat yang mendampingi di antaranya Ketua DPRD Sulsel M Roem, Bupati Barru Idris Syukur, Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid, serta Kadis Pariwisata Suaib Mallombassi.
Kemudian Kadisperindag  Irman Yasin Limpo, Kadis perhubungan dan Infokom Masykur A Sulthan, Kadis Tarkim A Bakti Haruni, Kadis Pertanian Lutfi Halide, Kadis Kesehatan Dr Rahmat Latif, dan saya sendiri Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri.
Dalam pemaparannya, Syahrul menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel cukup tinggi, yakni mencapai 8,64 persen. Nilai ini di atas rata-rata nilai pertumbuhan nasional. Hasil ini karena situasi dan kondisi keamanan di Sulsel dapat terjaga dengan baik berkat kerja sama masyarakat.
“Kirimkan kami pengunjung yang lebih banyak ke Sulsel (Indonesia) karena kami memiliki banyak obyek wisata,” kata Syahrul. 
Read More >>

Jumat, 02 Maret 2012

Februari, Inflasi Sulsel Capai 0,44%


Jumat, 02 Maret 2012
MAKASSAR – Pada Februari lalu, laju inflasi Sulsel sebesar 0,44%.Harga kelompok bahan makanan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar. Inflasi di bulan Februari lalu berdasarkan perhitungan harga berbagai komoditi dari empat kota di Sulsel. 

Pertama adalah Kota Makassar,Kota Parepare, Watampone,serta Palopo. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Pramono mengatakan, sumbangan kelompok bahan makanan masih cukup besar atau mencapau 0,56%. Sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,27%. “Kelompok perumahan, air, listrik gas dan bahan bakar sebesar 0,72%,”kata Bambang kemarin.



Ketua Asosiasi Pengusaha Sulsel (Apindo) Sulsel La Tunreng mengatakan, naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April diikuti dengan kenaikan harga barang. “Mulai dari makanan sampai barang konsumsi lainnya,” jelasnya. Karena menurut dia, pengusaha akan menghitung biaya distribusi barang dengan harga jualnya. “Semoga pemerintah bisa mengontrol harga agar tidak terlalu tinggi,”pungkasnya.

Read More >>

PENDIDIKAN GRATIS SUKSES TINGKATKAN APK

Jumat, 02 Maret 2012 


SECARA
 umum penilaian kami pada kebijakan dan pembangunan di bidang pendidikan di Sulsel telah dilaksanakan baik. Apalagi indikator sederhananya yakni dengan konsep dan implementasi pendidikan Gratis, secara signifikan telah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APK dan APM) untuk pendidikan dasar.

Terjadi pula penurunan angka putus sekolah, peningkatan angka kelulusan pada ujian nasional, dan penurunan angka buta huruf. Karenanya konsep dan implementasi pendidikan gratis harus diterapkan secara nasional.

Walau tak bisa kita pungkiri gejala kerusakan moralitas dan komitmen bermasyarakat turut merambah di Sulsel, antara lain sepanjang 2011 kita saksikan makin maraknya aksi tawuan pelajar dan unjuk rasa anarkis mahasiswa.

Untuk mengatasinya, Gubernus Sulsel Syahrul Yasin Limpo sudah tepat memprioritaskan sektor pendidikan, melalui kebijakan pendidikan gratis. Karena dengan memperbaiki pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi pembentukan kualitas SDM dan pembangunan bangsa yang cerdas dan berkarakter.

Sulsel perlu memperbaiki konsep pembelajaran yang lebih menekakan pada pemahaman sikap belajar yang tepat dan positif.

Karena kita ketahui program da kebijakan pendidikan dala implementasinya memiliki relevansi tinggi dengan pepenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan pendidikan.

Oleh sebagian rekan pakar di Dewan Riset Daerah (DRD) memang menilai porsi dan intensitas kegiatan pedidikan yang menyentuh substansi kritis layanan pendidika di Sulsel yakni angka buta huruf yang relatif masih tinggi belum maksimal.

Kebijakan pendidikan gratis yang telah diterapkan kami sarankan pula disusul dengan upaya untuk menjangkau dan mendorong serta mengadvokasi usia sekolah yang karena faktor budaya dan ekonomi tidak bersekolah meski Pemprov Sulsel sudah mengratiskan.

Perlu juga dilakukan intervensi yang lebih tajam dan luas guna meningkatkan angka melek huruf. Pemprov dan Pemkab yang paling tinggi angka buta hurufnya harus bahu membahu guna menajamkan intervensi yang telah dijalankan selama ini dan menemph terobosan baru guna akselerasi pencapaian.

Selain itu, program/kegiatan nasional terkait kebutaaksaraan perlu dipantau dan dievaluasi untuk menajamkan aktivitasnya bagi aselerasi penuntasan buta huruf.

Read More >>

PenandaTanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara MK Dengan Pemprov Sulsel dan Unhas

PenandaTanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara MK Dengan Pemprov Sulsel dan Unhas

Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 01 Maret  2012, berlangsung acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas) tentang pusat Studi Pancasila dan Konstitusi untuk wilayah timur Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, para guru besar, dekan dan dosen fakultas Unhas, unsur muspida dan para pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi  Sulawesi Selatan serta undangan lainnya.
Gubernur dalam sambutannya mengatakan Sulawesi Selatan merupakan pusat studi pancasila dan konstitusi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Untuk itu, sebagai pusat pancasila dan konstitusi kita harus siap berjalan karena tanggungjawab politik, ideologi, keamanan, penegakan hukum, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan berbagai dimensi lainnya adalah tanggungjawab kita semua. Oleh sebab itu kesepahaman ini tentu menjadi tugas bersama dalam upaya penyebaran informasi terkait pendidikan pancasila dan konstitusi serta pengembangan budaya sadar berkonstitusi. Gubernur juga berharap acara ini dapat memberikan peran penting untuk memberdayakan masyarakat secara kritis dalam menjalankan hak dan kewajiban serta mendorong pemerintah untuk konsisten pada jalan konstitusional.
Sementara itu  Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjelaskan, problem serius yang tengah kita alami saat ini, sekurang-kurangnya sejak reformasi adalah mengendurnya semangat nilai-nilai kebangsaan, termasuk pemahaman dan penerapan nilai-nilai pancasila.  Di kampus-kampus, kajian atau studi akademis tentang pancasila semakin tidak popular dan sepi peminat. Mata kuliah dan mata pelajaran pancasila seolah hanya menjadi materi pelengkap dalam kurikulum pendidikan formal. Oleh karena itu, Pancasila dan UUD 1945 harus secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat dan penandatanganan MoU tersebut menjadi satu langkah cepat untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945.
Pancasila dan UUD 1945 menjadi pemecah persoalan yang dihadapi masyarakat kita saat ini, yang sering berjalan dengan kemauan sendiri tanpa aturan. Mengingat  Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka maka persoalan yang muncul sekarang  bukan terletak pada efektifitas dan relevansinya melainkan soal implementasinya. Negara Pancasila adalah sebuah Negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk rakyat tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing agama sehingga hak asasi setiap orang dapat terlindungi.

Read More >>

Sulsel Jadi Pusat Pendidikan Pancasila di KTI

JUMAT, 02 MARET 2012 

MAKASSAR, — Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi pusat pendi­dikan Pancasila dan konstitusi. Setelah melakukan pe­nan­datangan nota kesepahaman an­tara Mahkamah Konstitu­si (MK) dengan Pemerintah Pro­vinsi Sulsel dan Universitas Ha­sanuddin (Unhas).
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan Sulsel bersama pihak Unhas siap menjadikan Sulsel sebagai pusat studi Pancasila dan konstitusi kepada masyarakat di wilayah timur Indonesia.
“Saya kira dengan ini kita siap berjalan. Apalagi Unhas saya yakin memiliki banyak sumber daya yang gerak di bidang hukum,” kata Syahrul dalam acara penandatangan MoU antara MK dengan Pemprov Sulsel dan Unhas di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis, 1 Maret.
Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, kesepahaman tersebut memiliki nilai yang ada dalam beberapa aspek.
Seperti aspek penegakan hukum dan HAM, aspek produk perundang-undangan baik nasional maupun daerah bahwa peraturan perundangan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, aspek birokrasi yang cepat, sederhana dan mudah, jaminan keamanan masyarakat serta political well dari pemerintah.
“Tanggungjawab politik, ideologi, keamanan, penegakan hukum, pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai dimensi lainnya adalah tanggung jawab kita semua,” jelasnya.
Oleh karena itu, masih kata peraih bintang Mahaputera Utama dari Presiden SBY ini, kesepahaman ini tentu menjadi tugas bersama dalam upaya penyebaran informasi terkait pendidikan Pancasila dan konstitusi serta pengembangan budaya sadar berkonstitusi.
“Saya harap ini dapat memberikan peran penting untuk memberdayakan masyarakat secara kritis dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mendorong pemerintah untuk konsisten pada jalan konstitusional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjelaskan, Pancasila dan UUD 45 harus secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab itu MoU tersebut menjadi satu langkah cepat yang dilakukan untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD 45.
“Kita bergerak cepat agar pancasila dan konstitusi itu disosialisasikan untuk menjadi bagian dari kesadaran hidup masyarakat yang secepat-cepatnya. Tidak usah menunggu lembaga-lembaganya sampai selesai, kita harus jalan duluan,” tegasnya.
Sekarang ini, lanjut pria yang diberi gelar Karaeng Tojeng ini, masyarakat dalam keadaan kebingungan dan harus disadarkan kembali.
“Kita itu sebenarnya punya nilai-nilai bagus yang bisa dihayati dan  dilaksanakan oleh para pemimpinnya serta atas dukungan masyarakatnya.
UUD dan pancasilan saya kira menjadi pemecah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini, yang sering berjalan dengan kemauan sendiri tanpa aturan,” katanya.
Sebab, masih kata dia, pancasila ini adalah sebuah ideologi terbuka sehingga persoalan yang muncul sekarang terletak bukan pada efektifitas dan relevansinya melainkan soal implementasinya. 
Read More >>

Bank Sulselbar-Pemprov Luncurkan KPE

JUMAT, 02 MARET 2012

MAKASSAR,  — Bank Sulselbar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meluncurkan Kartu PNS Elektronik (KPE) bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota.
Direktur Utama Bank Sulselbar Ellong Tjandra mengatakan, KPE tersebut merupakan salah satu terobosan baru yang diperuntukkan bagi PNS dan memiliki banyak fungsi.
“KPE ini multifungsi. Bisa digunakan sebagai ATM (anjungan tunai mandiri), alat pembayaran tagihan seperti PLN, telepon, taspen, dan lain-lain. Kita berharap KPE ini dapat berfungsi sebagai kartu debet dan dapat digunakan berbelanja,” jelas Ellong usai peluncuran KPE di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 1 Maret.
Dengan demikian, lanjutnya, PNS tidak perlu ragu dengan KPE tersebut, karena KPE itu dilengkapi dengan alat teknologi chip dengan standar keamanan Bank Indonesia.
Keamanan Nasabah
Penggunaan kartu chip tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan nasabah dalam bertransaksi sehingga dapat menghindar dari kejahatan perbankan belakangan marak terjadi.
Ellong mengungkapkan, sejauh ini akan dicetak sekitar 3.200 KPE untuk PNS lingkup Pemprov Sulsel.
“Sebanyak 3.200 kartu telah dianggarkan dicetak dan akan didistribusikan secara proporsional bagi PNS di lingkup Pemprov Sulsel. Kita telah melakukan pengambilan data biometrik, sidik jari, dan foto 2.005 kartu pada provinsi dan 17 kabupaten/kota, dan akan direncanakan sampai enam tahap untuk penyelesaiannya,” jelasnya.
Sejauh ini, tambahnya, sekitar 1.195 sisa kartu yang akan diperuntukkan bagi tujuh kabupaten lain dan akan dirampungkan secara bertahap. Diperkirakan akan selesai Maret 2012 ini.
“Tetapi kalau untuk rampung seluruhnya kita target 2014. Anggarannya berasal dari APBN melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kita bantu juga sesuai kondisi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dengan keluarnya KPE tersebut, pihaknya tidak akan membebankan biaya administrasi penerbitan kartu kepada PNS.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, dengan KPE tersebut selain bermanfaat untuk membesarkan Bank Sulselbar, juga menjadi kartu multifungsi. Apalagi KPE itu juga bisa dipakai di bank lain.
“Kita berharap agar dengan adanya KPE ini bisa semakin memperkuat Bank Sulselbar serta bisa menjadi lokomotif kemajuan Sulsel dan kabupaten kota,” harap Syahrul.
Dalam acara peluncuran yang ditandai dengan penyerahan KPE dari Syahrul ke Sekretaris Provinsi Sulsel A Muallim itu dihadiri Pemimpin BI, Asosiasi Bank Daerah, serta BKN.
Usai launching, juga dilakukan penandatangan MoU antara Bank Sulselbar dengan Gubernur Sulsel, serta pendantanganan MoU antara Bank Sulselbar dengan Bupati dan wali kota se Sulsel, kemudian dilanjutkan dengan uji coba penggunaan KPE. 
Read More >>

Moko-Daewoo Jajal Kerja Sama Produksi Mobil

JUMAT, 02 MARET 2012 

Di Singapura, Gubernur, Garuda, Changi Komitmen Tingkatkan Pariwisata di Sulsel
 MAKASSAR,cakrawaaberita.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dengan leading sector Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjajaki kerja sama dengan salah satu perusahaan otomotif di Korea, Daewoo.
Rencananya, Moko dan Daewoo akan melakukan kerja sama dalam berproduksi mobil, sehingga mobil Moko sebagai satu-satunya mobil lokal Sulsel bisa maksimal berproduksi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengungkapkan bahwa, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pemprov dengan Perusahaan Daewoo di Korea, Pemprov Sulsel melalui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan melakukan pertemuan di Korea. Dan berdasarkan agenda dari protokol Pemprov Sulsel, Syahrul dan rombongan berangkat ke luar negeri, Jumat 2 Maret.
"Tujuan utama ke Korea untuk menjalin kerja sama dengan Daewoo. Sehingga Moko dan Daewoo bisa berproduksi bersama dan traktor pertanian yang akan dikerjasamakan dalam pengembangan peralatannya," katanya
Beberapa waktu lalu, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa, pengembangan mobil nasional sekelas Moko membutuhkan perusahaan otomotif internasional agar selain bisa berdaya saing, berkualitas lebih baik dan juga harganya tidak terlalu mahal.
"Saya mengingkan harga mobil Moko itu di bawah Rp50 juta, sehingga bisa dijangkau warga Sulsel. Makanya kita membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak," kata Syahrul.
Kepala Bidang Promosi BKPMD Sukarniaty Kondolele menjelaskan bahwa sebelum ke Korea, orang nomor satu di Sulsel ini akan singgah di Singapura untuk memenuhi undangan Changi Airport dan Garuda untuk melihat dan meresmikan pilar Sulsel dibandara Changi.
Pilar wrap adalah sejenis iklan raksasa yang terpampang di Changi Airport di dalamnya mempromosikan potensi Sulsel. Pilar wrap ini merupakan kerja sama Changi Air port, Garuda dan Pemprov Sulsel.
"Begitu juga sebaliknya, Changi juga memasang iklan di air port Sultan Hasanuddin yang menampilkan potensi wisata Singapura," kata Sukarniaty. Hal ini dilakukan salah satu bentuk untuk meningkatkan pariwisata di kedua negara, serta sebagai upaya Garuda mempertahankan atau meningkatkan load factor khusus rute Makassar-Singapura yang telah dibuka sejak tahun lalu.
Informasi dari Sukarniaty menyebutkan bahwa pukul 13.00 d Sin (waktu Singapura), Syahrul disambut dengan pengalungn bunga dan diantar melihat pilar wrap (iklan promosi Sulsel) di Terminal 3 bandara Changi didampingi oleh senior districk manager garuda indonesia untuk Asia Riesnandi, dan senior manager Changi airpot.
"Setelah itu makan  siang dan informal meeting dengan Changi dan Garuda tentang progress collaboration pemprov sulsel, changi airport group n garuda," terangnya. Intinya ketiga belah pihak siap bekerja sama demi meningkatkan pariwisata di Sulsel dan Singapura.
Read More >>

Kamis, 01 Maret 2012

Anggarkan Infrastruktur Sulsel Rp364 M

KAMIS, 01-03-2012

Dana APBN Rp917 Miliar
MAKASSAR,--Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Selatan memprioritaskan proyek pembangunan infrastruktur Kawasan Makassar, Sungguminasa, Maros dan Takalar (Mamminasata).
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sulsel, Abdul Latif, pada 2012 ini Pemprov Sulsel memang mengutamakan untuk mengerjakan proyek Kawasan Mamminasata melalui dana APBD sebesar Rp364 miliar dan APBN sebesar Rp917 miliar.
“Anggaran ini untuk menjadikan konsep Sulsel sebagai kota baru metropolitan pada tahun ini," kata Abdul Latif pada sela-sela Rapat Kerja Daerah di Grand Clarion Hotel Makassar, Rabu (29/2) kemarin.
Dia menyebutkan, terdapat 11 item proyek yang bakal ditenderkan di Kawasan Mamminasata, yang diantaranya meliputi pembangunan Trans Sulawesi Mamminasata, Mamminsata By Pass, Jalan Hertasning, Jalan Abd Dg Sirua, dan pembangunan jalan dan jembatan.
Untuk merampungkan jalan Maros-Parepare, lanjutnya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp200 miliar. Khusus 2012, pengerjaan jalan yang diusulkan antara lain, Jalan Perintis Kemerdekaan 4 km dengan biaya Rp40 miliar, AP Pettarani 4 km dengan biaya Rp60 miliar, lingkar tengah 1,5 km dengan biaya Rp37,5 miliar, jembatan lingkar tengah 100 meter dengan biaya Rp22 miliar dan jalan Sultan Alauddin 1 km dengan biaya Rp10 miliar.
Sedangkan, untuk Mamminasata By Pass sepanjang 48,60 km dengan estimasi biaya sebesar Rp854,52 miliar. Pada 2012 ini hanya diusulkan sepanjang 5 km dengan anggaran Rp8,75 miliar.
Sementara untuk pembangunan jalan dan jembatan 8,159 km dan 288 meter dengan anggaran Rp416,97 miliar, tahun 2012 diusulkan pada tiga tahap.
"Ada tiga petunjuk teknis pembangunan yang lebih baik di Mamminasata. Yakni, pengelolaan ruang terbuka hijau, bersejarah atau konservasi budaya, dan pembangunan pemukiman skala besar. Semuanya diprogramkan tahun ini," imbuhnya. imbuhnya.
Anggaran yang diusulkan tersebut, akan digunakan untuk merampungkan proyek infrastruktur jalan trans Maros-Parepare dan Jeneponto-Sinjai. Disamping itu, akan dimulai pula pengerjaan jalan untuk poros Maros-Bone.
"Kami menargetkan tahun ini proses pengerjaan bisa mencapai 74 persen dan tahun 2013 mendatang bisa mencapai 96 persen," tambahnya.

Read More >>

Kerjasama Pemprov. Sulsel Dengan Change Airport Singapura

Jumlah penumpang pesawat rute Makassar – Singapura terus meningkat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penerbangan untuk rute tersebut. Bertambahnya jumlah penumpang udara di rute ini dipicu adanya kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Change Airport Singapura dalam bentuk ekspor hasil pertanian dan promosi wisata. Untuk itu Change Airport Singapura mengaku siap meningkatkan kerjasama yang lebih baik kedepan dengan Pemprov. Sulsel dan PT Garuda Indonesia. Hal ini dikemukakan Chief Executif Change Airport Singapura, Lee Seow Hiang usai bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 29 Februari 2012.
Menurut Lee Seow Hiang, kerjasama yang telah dirintis sejak setahun silam ini ternyata sangat baik. Kerjasama ini juga dinilainya berpengaruh terhadap tingkat penerbangan Makassar-Singapura dan Singapura-Makassar yang meningkat hingga 40 persen. Sebab itu, Change Airport juga berharap agar kerjasama ini bisa lebih diperkuat dan akan memberikan kesempatan yang jauh lebih baik kedepan, terutama untuk menjadikan Sulawesi Selatan menjadi poros di Indonesia Bagian Timur. Lee Seow Hiang mengaku senang dengan tawaran pengelolaan wisata di dua pulau oleh Gubernur Sulsel, hanya saja beliau mengaku masih akan mempelajari peluang kerjasama tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulsel, Sukarniaty Kondelele, mengatakan bahwa pihak Change Airport Singapura bersama PT. Garuda Indonesia serta pihaknya akan memperkuat kerjasama yang telah tertuang dalam Colaboration of Memorandum (CoM) pada tahun 2011 lalu. Pihaknya juga mengaku bahwa kerjasama yang akan dibahas lebih jauh saat ini terkait pengembangan pada beberapa bidang lain, seperti ekspor – impor komoditas dan manajemen bandara. Jadi Change Airport bertanggungjawab mempromosikan destinasi wisata Sulsel di Singapura, mengajak wisatawan masuk di Sulsel termasuk memudahkan komoditas asli masuk pasar Singapura.


Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/kerjasama-pemprov-sulsel-dengan-change-airport-singapura,
Read More >>

Harga Komoditas Andalan Sulsel Relatif Stabil

Kamis, 01 Maret 2012 

Makassar  - Harga komoditas andalan Sulawesi Selatan di sejumlah agen dan distributor di Makassar relatif stabil.

"Biji kakao kering rata-rata masih dijual Rp18.000 per kg, kacang mete kualitas I harganya masih Rp70.000 per kg dan kopi arabika Rp40.000 per kg," kata distributor, H Rahim, di Pasar Cidu, Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, fluktuasi harga sejumlah komoditas andalan Sulsel yang diekspor itu tidak terlalu terasa dalam sebulan terakhir.

Bahkan untuk komoditas tertentu seperti kopra, lanjut dia, sempat mengalami penurunan harga dari Rp8.500 per kg menjadi Rp7.500 - Rp8.000 per kg pada Januari - Februari 2012.

Hal senada dikemukakan pedagang di kawasan Pasar Daya, Makassar H Ma'rufi.

Dia mengatakan, harga kacang mete kualitas I masih stabil yakni Rp70.000 per kg, sedang kualitas II dijual seharga Rp60.000 per kg.

Kondisi serupa juga terjadi pada penjualan harga biji kakao yang rata-rata masih dijual antara Rp18.000 - Rp20.000 sesuai dengan kualitasnya.

"Harga yang diperoleh dari petani cenderung stabil dalam beberapa minggu terakhir, sehingga harga jual di pasaran juga masih stabil," katanya.
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/36832/harga-komoditas-andalan-sulsel-relatif-stabil
Read More >>

Pascabencana Puting Beliung-Dua Alat Berat Bersihkan Puing


Kamis, 01 Maret 2012
SIDRAP – Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Sidrap menurunkan dua unit buldoser dan whelloaderke lokasi bencana untuk membersihkan puing- puing 63 rumah dan satu unit musala di lokasi bencana Kelurahan Wette’e,Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidrap,kemarin. 

Rencananya setelah pembersihan lokasi, akan dilakukan pengukuran kembali tanah warga untuk selanjutnya dilakukan pembangunan rumah baru bagi para korban. Lurah Wette’E Muhammad Ridwan mengatakan,sejak Selasa (28/2), pihaknya telah menginstruksikan warga memisahkan barang masih dibutuhkan dan yang tidak.

“Pembersihan dengan alat berat bisa dilakukan dengan mudah dan berjalan lancar,”ujar dia. Kepala Bidan Pemeliharaan Dinas PU dan Bina Marga Sidrap Muh Suyuti mengatakan, membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk membersihkan seluruh sisa reruntuhan rumah warga yang ambruk akibat diempas angin puting beliung itu.

Sementara itu,bantuan materi terus mengalir untuk meringankan beban warga Kelurahan Wette’e, Kecamatan Pancalautang, Sidrap. Kemarin, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberikan bantuan berupa uang tunai Rp100 juta. Bantuan diterimaBupati Sidrap Rusdi Masse. 

Read More >>