Koperasi
di Sulawesi Selatan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Hal ini ditandai dengan hadirnya koperasi-koperasi percontohan yang
sudah tersebar di 418 kecamatan. Koperasi-koperasi tersebut sudah
diberikan pembinaan khusus dan perkembangannya didorong oleh regulasi
yang berpihak pada pelaku koperasi. Pembinaan khusus yang dimaksud
adalah mendorong perbankan untuk mengucurkan kredit permodalan, dimana
Pemprov. Sulsel bertindak sebagai penjaminnya. Sangat sulit membangun
citra positif koperasi. Padahal ini adalah sistem ekonomi kerakyatan,
karena itu pemerintah harus tampil kedepan sebagai pilar dalam hal
pengembangannya. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul
Yasin Limpo pada acara Dies Natalis Universitas Negeri Makassar (UNM)
ke-51 di Baruga Amanagappa UNM, Makassar, Rabu, 1 Agustus 2012.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Reformasi Pembangunan, Adi Sasono mengakui jika Sulsel memiliki potensi pengembangan koperasi yang luar biasa. Sebab masyarakat Sulsel punya jiwa wirausaha yang maju yang menjadi syarat koperasi bisa maju. Hanya saja masih perlu waktu untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana intervensi dari kalangan pendidik sangat diperlukan, kita tidak bisa maju kalau kaum terdidik tidak terlibat. Mereka harus masuk untuk mendorong gerakan koperasi. Menurut Ketua Dewan Pengawas Koperasi Coop Indonesia itu, potensi dan kontribusi koperasi UMKM dalam peningkatan pembangunan ekonomi rakyat tidak perlu diragukan lagi. Koperasi dan UMKM telah memberi sumbangan berarti bagi kehidupan ekonomi rakyat. Dari pendapatan akhir 2010 diketahui jumlah pelaku UMKM mencapai 51,3 juta unit. Sementara penyerapan tenaga kerja sekitar 90.000 atau 87,22 % dari pekerja nasional yang mencapai 93.000.
Sementara potensi koperasi hingga Juni 2011 mencapai 166.154 unit dengan pertumbuhan rata-rata 20.000 unit per tahun. Jumlah anggota yang terhimpun 27,95 juta orang dengan modal sendiri sebesar Rp 26,305 miliar dan volume usaha Rp 55,261 miliar. Dalam rangka pembiayaan kepada koperasi dan UMKM, pemerintah juga telah dan akan memberikan fasilitas seperti penyediaan dana bagi perempuan dan pemuda usaha mikro melalui 2.600 koperasi. Kredit usaha dari dana surat utang pemerintah, perkuatan permodalan dengan pola kemitraan lingkage program antara bank umum dan koperasi, pembiayaan produktif konvensional dan syariah, serta bantuan penyediaan dana. Ini dilakukan mengingat koperasi dan UMKM memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis, sehingga kedepan mampu menjadi lokomotif pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ys/Nh (Kamis, 2 Agustus 2012 )
Mantan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Reformasi Pembangunan, Adi Sasono mengakui jika Sulsel memiliki potensi pengembangan koperasi yang luar biasa. Sebab masyarakat Sulsel punya jiwa wirausaha yang maju yang menjadi syarat koperasi bisa maju. Hanya saja masih perlu waktu untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana intervensi dari kalangan pendidik sangat diperlukan, kita tidak bisa maju kalau kaum terdidik tidak terlibat. Mereka harus masuk untuk mendorong gerakan koperasi. Menurut Ketua Dewan Pengawas Koperasi Coop Indonesia itu, potensi dan kontribusi koperasi UMKM dalam peningkatan pembangunan ekonomi rakyat tidak perlu diragukan lagi. Koperasi dan UMKM telah memberi sumbangan berarti bagi kehidupan ekonomi rakyat. Dari pendapatan akhir 2010 diketahui jumlah pelaku UMKM mencapai 51,3 juta unit. Sementara penyerapan tenaga kerja sekitar 90.000 atau 87,22 % dari pekerja nasional yang mencapai 93.000.
Sementara potensi koperasi hingga Juni 2011 mencapai 166.154 unit dengan pertumbuhan rata-rata 20.000 unit per tahun. Jumlah anggota yang terhimpun 27,95 juta orang dengan modal sendiri sebesar Rp 26,305 miliar dan volume usaha Rp 55,261 miliar. Dalam rangka pembiayaan kepada koperasi dan UMKM, pemerintah juga telah dan akan memberikan fasilitas seperti penyediaan dana bagi perempuan dan pemuda usaha mikro melalui 2.600 koperasi. Kredit usaha dari dana surat utang pemerintah, perkuatan permodalan dengan pola kemitraan lingkage program antara bank umum dan koperasi, pembiayaan produktif konvensional dan syariah, serta bantuan penyediaan dana. Ini dilakukan mengingat koperasi dan UMKM memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis, sehingga kedepan mampu menjadi lokomotif pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ys/Nh (Kamis, 2 Agustus 2012 )
