Kamis, 08 November 2012

Pemprov. Sahkan UMP Sulsel

Kam, 08/11/2012

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2013 naik Rp. 240 ribu (20 persen) menjadi Rp. 1,440 juta dari tahun 2012 sebesar Rp. 1,2 juta. Kenaikan UMP yang berlaku efektif per 1 Januari 2013 tersebut ditetapkan Gubernur Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 2550/X/2012.. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Saggaf Saleh, Rabu, 7 November 2012.

Ketua Apindo Sulsel, Latunreng, mengharapkan para pengusaha juga mengikuti aturan UMP yang baru sesuai ketentuan perundang-undangan (UU). Meski terasa berat, kalangan pengusaha menyambut baik keputusan tahunan ini. Kebijakan ini sudah melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dimana ada berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan usaha marjinal. Penetapan UMP berdasarkan usulan yang diajukan dewan pengupahan provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi berasal dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, hingga sejumlah pakar dari perguruan tinggi.

Menurut, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ariadi Arsal, menyatakan dukungannya atas kebijakan tersebut. hanya saja keputusan ini harus sesuai kemampuan daerah dan pengusaha. Apalagi Sulsel mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Sementara, Ketua BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan, kenaikan UMP sebesar 20 persen ini akan membuat industri kewalahan mengembangkan bisnisnya. Akibat dari kenaikan ini maka sektor usaha khususnya perhotelan akan melakukan penyesuaian harga sesuai dengan kenaikan UMP tersebut agar stabilitas usaha bisa terjaga. Menanggapi hal tersebut diatas, Saggaf menjelaskan pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan UMP diminta untuk mengajukan usulan penangguhan kepada gubernur melalui Disnaker Sulsel.

Rs/Ys (Kamis, 8 November 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sahkan-ump-sulsel

Syahrul Jadi Pemateri Dalam Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kam, 08/11/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan dorongan kepada seluruh kepala daerah baik bupati maupun walikota di Sulawesi Selatan agar bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut dikatakan, Syahrul, saat memberikan materi dalam acara Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu, 7 November 2012.

Lanjut dikatakan, memang WTP bukan jaminan bahwa lembaga tersebut tidak korupsi. Tapi setidak-tidaknya, ada pengakuan sebagai bentuk kerja lembaga pemerintahan tersebut dengan mengindikasikan administrasi keuangannya baik. Jika ada lembaga pemerintah telah mendapatkan predikat WTP tapi masih juga disebut belum bebas korupsi, bagaimana dengan yang tidak WTP atau disclaimer dan wajar dengan pengecualian. Syahrul tampil memberikan materi di KPK karena Pemprov Sulsel terpilih menjadi daerah proyek percontohan “Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) sebagai upaya mencegah korupsi dalam pelayanan publik yang terselenggara atas kerjasama KPK dengan Canadian International Development Agency (CIDA).

Di depan pimpinan KPK dan sejumlah kepala daerah yang diundang, Syahrul mengatakan, tata kelola pemerintahan dari dua segi konsep good governance menyangkut manajemen pemerintahan dengan tujuan bagaimana agar pemerintahan bisa di jalankan atau berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya seperti; akuntabilitas, transparan, dan sebagainya. Sedangkan konsep good government menyangkut soal keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan apakah tindakan atau perbuatan pemerintah sudah berdasar pada wewenang atau berbuat sewenang-wenang tanpa dasar. Kita harapkan KPK menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya fokus pada penindakan, tapi yang paling penting pada fungsi pencegahan melalui perbaikan pada sistem, proses maupun pada tatanan organisasi pemerintahan sehingga tidak menimbulkan government hazard. Ada deteksi dini terhadap tindakan atau perbuatan menyimpang.

Usai memberi materi, Syahrul, juga melayani pertanyaan wartawan dalam sesi tanya jawab yang dipandu pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja. Beliau bahkan sempat menjawab pertanyaan wartawan soal rilis FITRA yang menyebutkan Sulsel terkorup di Pulau Sulawesi. Beliau masih yakin tak ada korupsi karena kami dua tahun ini dapat predikat WTP dengan clear and clean. Kalau kebetulan Sulsel lebih besar dugaannya dibanding Sulawesi lain, karena anggaran Sulsel juga lebih besar. Hal ini disebabkan karena beberapa pos penganggaran seperti TNI, Polri, dan pos nasional ada di Makassar, Sulsel. Jadi bukan berarti khususnya yang besar tapi peredaran di Sulsel yang besar karena Sulsel juga provinsi dengan penduduk terbesar di luar jawa. Turut hadir kepala daerah dari Sulsel seperti Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Pinrang, A Aslam Patonangi, dan Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung. Mereka tergabung dalam Forum Group Discusion (FGD) yang dilakukan KPK dan CIDA.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/syahrul-jadi-pemateri-dalam-rakor-komisi-pemberantasan-korupsi

PEMPROV SULSEL: Perda CSR Akan Diterapkan Mulai 2013

Kamis, 08 November 2012

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menerapkan peraturan daerah tentang pengelolaan dana corporate social responsibility.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Sulsel Abdul Malik Faisal mengatakan peraturan tentang dana corporate social responsibility (CSR) itu, untuk semua perusahaan yang beroperasi di daerah ini.

"Setiap perusahaan yang beroperasi di Sulsel dan ingin mengeluarkan CSR, diharapkan bekerja sama dengan Pemprov Sulsel," kata Malik disela-sela Sosialisasi Perda No 6/2012 hari ini, Kamis (8/11/2012).

Kerja sama tersebut terkait pengelolaannya seusai ketentuan Perda No 6/2012.

Hal itu agar partisipasi pihak ketiga lebih maksimal dan efektif terutama dalam mendukung pembangunan Sulsel.

Dalam peraturan yang tertuang pada Perda No 6/2012, dana CSR yang dikeluarkan pihak ketiga akan dikelola oleh pemerintah daerah.

Agar manfaat pengelolaannya lebih jelas, terarah dan terkoordinasi serta bersinergi dengan program-program strategis pemda.

Dengan adanya perda tersebut, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR dari perusahaan yang ada di daerah ini lebih dikedepankan.

Perda tersebut efektif berlaku mulai 1 Januari 2013, sebagai pengganti Perda No 1/1992 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. (K56/K46) (foto: boegismedia.com)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/pemprov-sulsel-perda-csr-akan-diterapkan-mulai-2013

PAD Sulsel Ditarget Rp4,66 Triliun

KAMIS, 08 NOVEMBER 2012

MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan sekitar Rp4,66 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan Sulsel tahun 2012 ini.

Jumlah ini meningkat sekitar 1,38 persen atau senilai Rp63 miliar jika dibanding target pada APBD Pokok lalu yang hanya Rp4,60 triliun.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa target kenaikan pendapatan bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

“Sekitar Rp41 miliar diantaranya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Sementara PAD, hanya ditargetkan bertambah Rp3 miliar,” jelas Syahrul di kantor DPRD Sulsel, Rabu, 7 November.

Lanjut, mantan Bupati Gowa itu mengatakan, bila dibandingkan dengan target pendapatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target pada APBD Perubahan tahun 2012 ini mengalami peningkatan sekitar Rp1,31 triliun.

Lebih jauh, ia menegaskan, dalam struktur APBD Sulsel, kontribusi pendapatan terbesar masih didominasi PAD yakni hampir 51 persen, sementara dana perimbangan hanya 28 persen.

Dengan tingginya nilai PAD ini, Pemprov Sulsel mengaku kondisi itu menjadi indikator semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah.

Sebab itu, peraih Bintang Mahaputera Utama dari Presiden SBY ini berharap, target kenaikan pendapatan tersebut mampu dicapai hingga akhir tahun ini.

“Dengan demikian akan mampu menutupi defisit APBD Perubahan 2012 sebesar Rp116 miliar,” ujarnya.

Berdasarkan data total APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp4,70 triliun. Sedangkan belanja dialokasikan Rp4,87 triliun. Selain pendapatan, deficit anggaran juga ditutupi dengan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2011 sebesar Rp 52 miliar. (eky/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/pad-sulsel-ditarget-rp466-triliun

Gubernur Dorong Walikota-Bupati Raih WTP

Ditulis Oleh Akbar on November 8th, 2012

MAKASSAR, –Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan support atau dorongan kepada seluruh kepala daerah, baik bupati maupun walikota di Sulsel agar bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut diungkapkan Syahrul, usai memberikan materi dalam acara Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (7/11). “WTP yang diraih Pemprov Sulsel suatu prestasi yang besar.

Itu artinya, secara administrasi pemprov beres,” kata Syahrul. Jika adminsitrasi pemerintahan, khususya keuangan berjalan dengan baik, maka peluang untuk melakukan korupsi sangat minim. Dia menambahkan, memang, WTP itu bukan jaminan bahwa lembaga tersebut tidak korupsi. Tapi paling tidak, ada pengakuan sebagai bentuk kerja lembaga pemerintah tersebut dengan mengindikasikan administrasi keuangannya baik. Menurutnya, jika ada lembaga pemerintah telah mendapatkan predikat WTP tapi masih juga disebut belum bebas korupsi, bagaimana dengan yang tidak WTP atau disclaimer dan wajar dengan pengecualian.

Syahrul tampil memberikan materi di KPK karena Pemprov Sulsel terpilih menjadi daerah proyek percontohan Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS), sebagai upaya mencegah korupsi dalam pelayanan publik yang terselenggara atas kerjasama KPK dengan Canadian International Development Agency (CIDA). Di depan pimpinan KPK dan sejumlah kepala daerah yang diundang, Syahrul mengatakan, tata kelola pemerintahan dari dua segi konsep good governance menyangkut manajemen pemerintahan dengan tujuan, bagaimana pemerintahan bisa dijalankan atau berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya. (mg10/ade)

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.co/ragam/gubernur-dorong-walikota-bupati-raih-wtp

Rabu, 07 November 2012

Jalur Kereta Hindari Kawasan Permukiman

Rabu, 07 November 2012

MAKASSAR, -- Jalur kereta api Makassar-Parepare diupayakan tidak banyak melalui daerah pesisir pantai seperti desain awal. Daerah pesisir pada lima kabupaten/kota yang dilintasi merupakan kawasan permukiman padat penduduk.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur Sulthan mengatakan, jalur kereta api cukup berat bila melewati kawasan permukiman penduduk. Terutama pada proses pembebasan lahan.

Selain harus memindahkan banyak rumah penduduk yang kadang menimbulkan masalah sosial, juga menghindari biaya pembebasan lahan yang tinggi. Harga lahan akan lebih tinggi bila membebaskan kawasan permukiman penduduk.

Anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api, beber Masykur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran pembebasan lahan diharapkan sudah diusulkan pada pembahasan APBD 2013.

"Rapat pembahasan pembebasan lahan dengan pemerintah kabupaten/kota segera digelar untuk menentukan mekanisme dan prosesnya. Belum dapat ditentukan nilai anggarannya," tutur Masykur.
Masykur mengatakan, pembebasan lahan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Investasi pembangunan jalur kereta dan operasionalnya menjadi bagian Pemerintah Pusat.

Pemerintah menaksir anggaran pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi sekitar USD2 miliar atau Rp18 triliun. Beberapa perusahaan asing telah menyatakan kesiapan membantu penyiapan modal, seperti tawaran dari investor Rusia. (rif/pap)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121106190335-jalur-kereta-hindari-kawasan-permukiman

Pertemuan Tahunan Bakohumas

Rabu, 07/11/2012

Menteri Komunikasi dan Informasi memuji geliat pembangunan dan kemajuan Sulsel empat tahun terakhir. Menurutnya, berkat kontribusi Sulsel, Indonesia masuk dalam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya baik di dunia. Peningkatan produksi pertanian dan lain sebagainya di Sulsel menjadi perhatian Indonesia. Hal ini dikatakan Menkominfo, Tifanul Sembiring pada acara Pertemuan Tahunan Badan Kordinasi Kehumasan Masyarakat di Hotel Aston Makassar, Selasa, 6 November 2012.

Tifanul Sembniring mengungkapkan rasa terima kasih kepada rakyat Sulawesi Selatan karena perekonomiannya bisa di atas 8 persen, khususnya kepada Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kontribusi ini, Indonesia masuk lima besar negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup baik dengan inflasi terendah, luar biasa Sulsel.

Menkominfo menilai keberhasilan yang dicapai di Indonesia, termasuk di Sulsel sangat luar biasa. Tetapi, karena para aparat kehumasan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya yang diterima publik masih buruk. Kenapa yang terekspos hanya yang buruk ? Karena, ada juga satu sikap media yang hanya memberitakan yang sensasional saja, tanpa mempertimbangkan efek psikologis masyarakat. Beliau mengimbau pejabat humas harus hadir saat rapat pimpinan, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Pertemuan dengan tema "Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Dalam Menciptakan Kinerja Pemerintah Yang Optimal" . Selain dihadiri oleh Menkominfo Tifatul Sembiring, juga dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Gubernur Sulsesl Syahrul Yasin Limpo, dan sejumlah ahli di bidang kehumasan. Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 November 2012 di Makassar diikuti oleh sekitar 600 insan humas kementerian/lembaga, Humas BUMN, dan perguruan tinggi. Melalui pertemuan ini diharapkan adanya keterpaduan dalam pola penyampaian informasi yang terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkronisasi terkait dengan kebijakan pemerintah dan pembangunan.

Humas harus mengetahui latar belakang suatu keputusan untuk menjelaskan ke publik secara tuntas. Kita hidup di tengah media yang kadang punya kepentingan politik. Karena itu, harus pandai,bukan hanya melawan opini itu, tapi menunjukkan positif prestasi. Kebebasan pers oke, tapi harus ada platform batas yang harus disepakati.

Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertemuan para pejabat humas se-Indonesia itu merupakan momentum yang sangat strategis. Khususnya dalam menghadirkan sebuah daerah yang maju. Untuk memajukan sebuah daerah yang maju, ada tiga agenda penting yang harus dilaksanakan, ketiga agenda tersebut, antara lain hadir pemerintahan yang baik, hadir ruang bagi bisnisman, dan aturan menjadi bagian yang penting. Sebelumnya, Gubernur Sulsel dalam sambutannya juga mengkritik penguasaan media oleh kekuatan-kekuatan politik. Media jangan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan politik, bila itu terjadi maka rusaklah negara.

Sr/An (Rabu, 7 November 2012)
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pertemuan-tahunan-bakohumas

Awasi Proyek Pemerintah, Pemda Gandeng KPK

Rabu, 07 November 2012 , 16:04:00

JAKARTA—Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djouhari Kansil beserta jajaran pejabat di dua provinsi itu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu (7/11).

Kedatangan para kepala daerah ini untuk menghadiri rakor bersama Pimpinan KPK dan Canadian International Development Agency (CIDA) terkait pengawasan proyek pengadaan barang dan jasa yang dijalankan lewat system Support to Indonesia’s Island of Integrity Program (SIPS). Program ini sudah dijalankan selama dua tahun, sementara rencananya akan dilaksanakan hingga lima tahun.

“Fokus kami adalah pelayanan satu atap dan pengadaan barang dan jasa. Sudah dua tahun berjalan. Evaluasi dari KPK mengenai bagaimana aparat pemda merespon program ini, kami melihat sesuatu yang sangat baik, kondusif, banyak aturan yang sudah dibuat, bahkan sudah ada gedung yang sudah disiapkan dan bahkan dari Sulut mengatakan aparatnya tidak akan diganti-ganti karena kalau diganti akan mempengaruhi kebijakan. Gubernur Sulut menjamin tidak ada pergantian personil, jadi banyak sudah dilakukan pemda Sulut dan Sulsel untuk membangun clean and clear governance,” ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja saat jumpa pers bersama jajaran kepala daerah tersebut di kantornya, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, proyek SIPS dari CIDA sudah memperlihatkan hasil yang positif dan membanggakan. Jika dikaitkan dengan masalah korupsi, tidak hanya masalah hukum dan pemenjaraan, tapi bagaimana mengubah sikap dan sistem yang ada. Dalam program SIPS, kata Syahrul, ada lima hal yang dilakukan. Pertama, hadirnya regulasi untuk menjabarkan secara teknis apa saja sistem yang tidak terkait dengan korupsi itu. Poin kedua, mengenai institusi-institusi disatukan dengan melakukan efisiensi gerakan institusi seperti sistem satu atap.

"Ketiga, hadirnya personil yang paham dan mengetahui fungsi tugasnya dengan baik. Adanya agenda aksi yang jelas untuk melakukan sistem manajemen secara terbuka, efisien, efektif, bahkan tidak membuat birokrasi menjadi ribet untuk pelayanan," jelas Syahrul

Keempat, lanjutnya, menyangkut teknologi, dalam hal ini electronic government dalam proses pelelangan barang dan jasa. Terakhir, perlu hadirnya birokrasi dengan perilaku baru untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap tugas pemerintah.

Menurut Syahrul, sistem SIPS sangat penting untuk struktur pelayanan, misalnya saja bagaimana pelelangan barang dan jasa lewat sistem elektronik dengan maksud tidak terjadi kebocoran-kebocoran.

"Jadi ada efisiensi dan pengiritan dan sisa tender lebih besar. Ini yang nyata digerakkan KPK bersama kami, dan kami akan sempurnakan ke depannya," tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djauhari Kansil menyatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPK dan CIDA karena bersama Sulawesi Utara menjadi pusat untuk melakukan SIPS selama dua tahun ini.

"Dengan adanya kegiatan ini kami memperoleh sesuatu untuk mengubah pemerintahan di Sulawesi Utara," kata Djauhari.

Kegiatan tersebut, sambung Djauhari, juga memotivasi mereka untuk melakukan perubahan sikap mental aparat untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya lewat tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara pemerintahan.

"Pelatihan yang berhubungan dengan SIPS tidak hanya dilakukan empat kabupaten atau kota ini tapi 15 kabupaten atau kota diikutsertakan agar mereka memahami pelayanan publik yang baik," kata Djauhari.

Pihaknya, kata Djauhari juga mensukseskan e-government dalam pengadaan barang dan jasa serta pelelangan lewat elektronik. Hal itu sudah dilakukan di Sulawesi Utara dan berdampak besar, karena dilakukan secara transparan dan melayani masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan barang dan jasa dapat bertanya melalui perangkat elektronik. Selain itu perizinan secara terpadu juga telah dilaksanakan.

"Jadi program ini sangat-sangat bermanfaat bagi Sulawesi Utara dalam hal pelayanan," tutup Djauhari.(flo/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=146178

Menkominfo Puji Kemajuan Sulsel

RABU, 07 NOVEMBER 2012

alt

Dinilai Berkontribusi Besar ke Pusat

MAKASSAR, – Progres pembangunan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan yang begitu menonjol mendapat perhatian dan pujuan dari Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring.

Tifatul yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan mengungkapkan rasa terima kasih kepada rakyat Sulsel, khususnya kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kontribusi Sulsel tersebut membuat Indonesia masuk dalam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya baik di dunia.

“Terima kasih kepada Sulsel, karena perekonomiannya bisa di atas 8 persen, sehingga karena kontribusi ini. Indonesia masuk lima besar negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup baik dengan inflasi terendah, luar biasa Sulsel,” ujar Tifatul, pada Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012, di Hotel Aston, Makassar, Selasa, 6 November.

Peningkatan produksi pertanian dan lain sebagainya di Sulsel menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Tifatul menilai, keberhasilan yang dicapai di Indonesia, termasuk di Sulsel sangat luar biasa.

Tetapi, karena para aparat kehumasan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya yang diterima publik masih buruk.

“Kenapa yang terekspos hanya yang buruk. Karena, ada juga satu sikap media yang hanya memberitakan yang sensasional saja, tanpa mempertimbangkan efek psikologis masyarakat,” terangnya.

Dia mengimbau, pejabat humas harus hadir saat rapat pimpinan, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Humas harus mengetahui latar belakang suatu keputusan untuk menjelaskan ke publik secara tuntas.

“Kita hidup di tengah media yang kadang punya kepentingan politik. Karena itu, harus pandai, bukan hanya melawan opini itu, tapi menunjukkan prestasi positif. Kebebasan pers oke, tapi harus ada platform, batas yang harus disepakati,” terangnya.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pertemuan para pejabat humas se Indonesia itu merupakan momentum yang sangat strategis. Khususnya, dalam menghadirkan sebuah daerah yang maju.

“Untuk memajukan sebuah daerah yang maju, ada tiga agenda penting yang harus dilaksanakan,” kata Syahrul.

Syahrul yang juga pernah menjabat Kepala Biro Humas tersebut, menjelaskan, ketiga agenda tersebut, antara lain, hadir pemerintahan yang baik, hadir ruang bagi bisnisman, dan aturan menjadi bagian yang penting.

“Selama ini, paradigma yang tercipta di masyarakat, Makassar itu daerah rusuh, banyak demontsrasi, kekerasan, padahal tidak seperti itu,” jelasnya.

Menurutnya, orang Bugis-Makassar memang cepat bereaksi, tapi tidak dengan cara rusuh. Paradigma yang menyebut Makassar rusuh sangat salah.

“Tidak ada daerah yang maju tanpa pemerintahan yang kuat. Tapi, kalau terus dilemahkan, maka pasti seperti itu. Saya berharap, ada energi yang hadir dari kehumasan pemerintah,” harapnya.

Dia menambahkan, tidak semua pejabat dan pemerintah korupsi, tapi kalau seluruh pencitraan pemerintah hanya korupsi, maka seperti itulah pemerintahan. Karena itu, Humas tidak boleh lagi seperti itu.

“Negara ini butuh pencitraan yang baik. Kalau media dikuasai oleh yang punya interest politik, maka negara ini akan bersoal. Agenda manajemen harus bisa lahir dari forum ini,” imbuhnya. (del/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/menkominfo-puji-kemajuan-sulsel

Industri Pariwisata Sulsel Kembali Bergairah

Selasa, November 6th, 2012

Makassar, – Kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan, terus mengalami peningkatan. Ini terlihat dari hunian hotel dan reservasi kendaraan wisata, yang hingga Oktober 2012 mengalami peningkatan sekitar 5 persen di banding bulan sebelumnya.

Ketua Assosiation of the indonesia tour & travel agencies (ASITA) Sulsel, Didi Leonardo Manaba,SE mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan disebabkan diselenggarakannya berbagai even internasional dan nasional. Keadaan ini, kembali menggairahkan industri pariwisata Sulsel yang pernah terpuruk.

“Meski kenaikannya belum saignifikan, keadaan ini menggairahkan kembali industri pariwisata”demikian Didi kepada Kabarmakassar, Selasa 6/11/2012.

Dia optimis, peningkatan akan terus terjadi jika pihak pemerintah Kabupaten Kota bisa bekerjasama menangkap peluang ini.

“Pemerintah kabupaten kota harus bisaa menangkap peluang ini, karena pelaksanaan even hanya sewaktu-waktu dilakukan” tutupnya. [KM05]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=18305

Sulsel Tuan Rumah MTQ Korpri Nasional

Rabu, 7 November 2012

MAKASSAR – Tidak lama lagi, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri Tingkat Nasional, akan dilaksanakan di Sulsel. Rencananya, event nasional tersebut akan diselenggarakan pada 23-26 November 2012 mendatang, di Masjid Al Markas Al Islami, Makassar.

Ketua Panitia Pelaksana MTQ Korpri Nasional, Bahaking Rama, mengatakan, untuk pertama kalinya Sulsel menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Korpri Nasional. Sebelumnya, Sulsel hanya menjadi tuan rumah MTQ Korpri tingkat provinsi.

“Pelaksanaan secara nasional ini yang pertama kalinya Sulsel jadi tuan rumah. Kalau untuk MTQ tingkat provinsi sudah dua kali dilaksanakan,” ujar Bahaking, di Makassar, Selasa (6/11).

Bahaking mengungkapkan, salah satu program MTQ tingkat nasional, adalah tilawah dan hafalan. Bahkan, Gubernur Sulsel selaku kepala pemerintahan, memberikan respon positif dan mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan tersebut di Sulsel.

“Untuk hal ini, gubernur merespon dan menginginkan semua kegiatan nasional dilaksanakan di Sulsel, utamanya yang menyangkut agama,” ungkapnya.

Adapun peserta MTQ Korpri Tingkat Nasional, jelasnya, berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah dari 33 provinsi di Indonesia, dengan jumlah keseluruhan 68 lembaga. Sehari sebelum dilaksanakannya MTQ, yakni 22 November, panitia akan melaksanakan pelantikan dewan hakim setiap cabang dan akan diberikan tugas.

“Untuk jumlah peserta dari 33 provinsi, diwakili 5 perwakilan tiap provinsi dan 71 unit nasional termasuk pemerintahan non departemen,” urainya.

Sementara, Penanggung Jawab Kegiatan, Achmad Abubakar, mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan bisa terselenggara dengan baik dan menginginkan partisipasi dari semua pihak, termasuk dari masyarakat umum.

“Di lokasi nanti akan ada banyak kegiatan, salah satunya pameran,” imbuhnya.(RS5/her/C)

Sumber: http://rakyatsulsel.com/sulsel-tuan-rumah-mtq-korpri-nasional-2.html

Pengukuhan GPPK Sulawesi Selatan

Selasa, 06/11/2012

Bertempat di Gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Senin (5/11) berlangsung pengukuhan pengurus Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro (GPPK) oleh Ketua Kosgoro Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo. Pada kesempatan ini Hj Majda Agus Arifin Nu’mang dikukuhkan sebagai sebagai Ketua GPPK.

Menurut Syahrul, Kosgoro dan GPPK hadir untuk mengawal eksistensi bangsa, gengsi dan martabat nasional. karena itu Kosgoro tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Siapapun yang tergabung dalam Kosgoro, hidupnya harus untuk bangsa.

Bangsa, negara, dan rakyat menjadi ideologi bagi Kosgoro. Ada dua hal yang menjadi konsentrasi Kosgoro, yakni, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Di Sulsel, pendidikan gratis berjalan baik, karena hasil pemikiran Kosgoro. Di Indonesia, yang pertama kali melakukan pendidikan gratis adalah di Sulsel. Ekonomi kerakyatan di Sulsel berjalan maksimal karena didorong melalui pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Hr/Tn (Selasa ,6 November 2012)
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pengukuhan-gppk-sulawesi-selatan

Selasa, 06 November 2012

Tiga Destinasi Terpopuler Sulsel

Selasa, 6 November 2012
Makassar,– Hingga bulan Oktober 2012 ini, ada tiga destinasi atau daerah tujuan wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Ketiga destinasi tersebut masing-masing menawarkan keistemewaan tersendiri untuk dinikmati para wisatawan.

Berikut tiga desatinaasi tersebut berdasarkan informasi dari Assosiation of the indonesia tour & travel agencies, Sulaweasi Selatan.

1. Tanah Toraja. Tidak bisa dimungkiri, daya tarik Tanah Toraja masih yang tertinggi untuk dikunjungi oleh wisatawan manca negara, khususnya dari Eropa. Berkunjung ke Tanah Toraja, Wisatawan akan menyaksikan budaya dan historical yang unik dan tidak bisa ditemui di daerah lainnya. Baik dari segi arsitektur bangunan seperti rumah Tongkonan, atau tradisi masyarakat, seperti pemakaman di dalam gua diatas bukit serta keadaan alam pegunungan yang sangat memikat.

2. Makassar, sebagai ibukota provinsi memiliki berbagai faasilitas yang sangat menunjang keinginan wisatawan. Kota Makassar merupakan destinasi wisata MICE ke empat terlengkap di Indonesia. Berbagai event nasional maupun internasional di gelar di kota ini. Berbagai fasilitas tersebut seperti hotel berbintang, bandara internasional, pelabuhan, pusat perbelanjaan, sarana wisata moderen, sampai kepada bangunan-bangunan bersejarah warisaan pemerintah Kolonial Belanda.

3. Bira, Bulukkumba. Panorama alam pantai pasir putih Bira, menjadi magnet bagi para wiasatawan. Di Bira para turis asing yang berkunjung akan menikmati kehangatan pantai dan deburan ombak. Tempat ini juga menawarkan keindahan bawah laut, bagi wiasatawan yang hobi snorkeling. Dan bagi yang ingin mengetahui proses pembuatan perahu tradisaional Sulsel, Pinisi, maka disinilah tempatnya.(KM5)

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=18342

Tiga Destinasi Terpopuler Sulsel

Selasa, 6 November 2012
Makassar,– Hingga bulan Oktober 2012 ini, ada tiga destinasi atau daerah tujuan wisata paling populer di Sulawesi Selatan. Ketiga destinasi tersebut masing-masing menawarkan keistemewaan tersendiri untuk dinikmati para wisatawan.

Berikut tiga desatinaasi tersebut berdasarkan informasi dari Assosiation of the indonesia tour & travel agencies, Sulaweasi Selatan.

1. Tanah Toraja. Tidak bisa dimungkiri, daya tarik Tanah Toraja masih yang tertinggi untuk dikunjungi oleh wisatawan manca negara, khususnya dari Eropa. Berkunjung ke Tanah Toraja, Wisatawan akan menyaksikan budaya dan historical yang unik dan tidak bisa ditemui di daerah lainnya. Baik dari segi arsitektur bangunan seperti rumah Tongkonan, atau tradisi masyarakat, seperti pemakaman di dalam gua diatas bukit serta keadaan alam pegunungan yang sangat memikat.

2. Makassar, sebagai ibukota provinsi memiliki berbagai faasilitas yang sangat menunjang keinginan wisatawan. Kota Makassar merupakan destinasi wisata MICE ke empat terlengkap di Indonesia. Berbagai event nasional maupun internasional di gelar di kota ini. Berbagai fasilitas tersebut seperti hotel berbintang, bandara internasional, pelabuhan, pusat perbelanjaan, sarana wisata moderen, sampai kepada bangunan-bangunan bersejarah warisaan pemerintah Kolonial Belanda.

3. Bira, Bulukkumba. Panorama alam pantai pasir putih Bira, menjadi magnet bagi para wiasatawan. Di Bira para turis asing yang berkunjung akan menikmati kehangatan pantai dan deburan ombak. Tempat ini juga menawarkan keindahan bawah laut, bagi wiasatawan yang hobi snorkeling. Dan bagi yang ingin mengetahui proses pembuatan perahu tradisaional Sulsel, Pinisi, maka disinilah tempatnya.(KM5)

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=18342

Senin, 05 November 2012

RSS Ramah Lingkungan

Senin, 5 November 2012

PASANGAN Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) terus mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dengan konsep rumah sangat sederhana (RSS).

Pasangan Sayang mengklaim telah mendorong terlaksananya konsep tersebut selama lima tahun memimpin Sulsel sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dorongan kepada stakeholder pembangunan perumahan di Sulsel ini akan terus dilakukan ke depan demi terwujudnya perumahan yang sehat dan layak huni dengan harga terjangkau.

“Sayang juga akan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kredit ringan atau tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Tentu, ini harus mendapatkan jaminan dari pemerintah. Itulah yang akan dilakukan Sayang ke depan,” kata Juru Bicara Sayang, Henny Handayani, di Makassar kemarin.

Bukan hanya itu, pasangan Sayang ke depan juga akan memperjuangkan lahan-lahan produktif seperti areal persawahan untuk tidak dijadikan sebagai tempat pembagunan perumahan. “Karena itu akan berdampak pada penurunan produksi pertanian Sulsel.Tentu ada aturan yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi hal seperti ini.Yang jelas, Sayang akan mendorong pembangunan perumahan sederhana, tapi tidak dengan mengorbankan lahan produktif,” jelas Henny.

Lahan-lahan kumuh juga menjadi perhatian Sayang ke depan. Pemerintahan Sayang nantinya akan melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk melakukan pembangunan perumahan sederhana di sekitar lahan kumuh. “Itulah gunanaya pemerintah daerah. Sayang akan mendorong itu sehingga lahan kumuh terus berkurang dan pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, tidak mudah terkena penyakit dan hal membahayakan lainnya,”jelasnya. jumardin akas

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/rss-ramah-lingkungan

Wagub Minta Pendidikan Agama Diajarkan Sejak Dini

Ditulis Oleh Akbar on November 5th, 2012

MAKASSAR,–Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang meminta pendidikan agama diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Sebab, pemahaman nilai-nilai agama, etika dan moral kepada anak-anak sejak usia dini akan menjadi bermanfaat dan menjadi modal dasar untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kuat dan beretika.

“Pendidikan agama sebaiknya diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini, seperti ketika anak-anak itu masih dibina di taman kanak-kanak atau play group,” pintanya ketika membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-II Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) di Kanwil Kementerian Agama Sulsel, , Sabtu (3/11). Wagub mencontohkan, Jepang. Menurut dia, Jepang bisa tumbuh sebagai bangsa yang hebat, kuat dan maju, itu karena Jepang sudah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman soal etika, moral dan nilai-nilai budaya kepada anak-anaknya sejak masih usia dini.

Malanya, kalangan generasi muda di Jepang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan budayanya. Untuk itulah, lanjut Wagub, seorang pembina atau pengajar anak-anak usia dini mesti memberikan porsi yang besar terhadap pembelajaran atau pemahaman soal agama dan nilai-nilai moral. Agar bangsa kita bisa maju dan berkembang seperti orang Jepang yang senantiasa memelihara dan melestarikan nilai-nilai etika dan budaya mereka sendiri.

“Disinilah peran para ibu pengajar, karena mengajar anak usia dini itu relatif membutuhkan kesabaran dan pendekatan kasih sayang. Makanya untuk menjadi pengajar usia dini itu memang harus memiliki bakat dan keterampilan tersendiri, dimana bakat seperti itu tidak dimiliki oleh guru-guru dari kalangan pria,” terangnya. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Gazali Suyuti selaku pembina dari PW IGRA Sulsel, menuturkan Muswil IGRA ke II ini diikuti sebanyak 150 peserta yang berasal dari 23 kabupaten/kota di Sulsel. Muswil tersebut, berlangsung selama dua hari. (mg10/ade)

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.co/ragam/wagub-minta-pendidikan-agama-diajarkan-sejak-dini

uang Sulsel Bertambah Rp 116,6 Miliar di APBD Perubahan

Senin, 5 November 2012

MAKASSAR, --Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sulsel 2012 membengkak Rp 4,877 triliun atau bertambah Rp 116,6 milyar atau 2,44 persen dari APBD Pokok 2012 yang sebesar Rp 4,760 triliun.

Total APBD Perubahan tersebut ditetapkan pada Rapat Paripurna Pengesahan Nota Keuangan APBDP 2012 Sulsel di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (5/11/12).

Jumlah pendapatan daerah sebelum APBD perubahan 2012 sebesar Rp 4,601 triliun, setelah perubahan menjadi Rp 4,665 triliun atau bertambah Rp 63,8 miliar (1,38 persen). Pendapatan asli daerah (PAD) sebelum perubahan Rp 2,348 triliun, setelah perubahan Rp 2,367 triliun atau bertambah Rp 19,05 M (0,81 persen).

Belanja daerah sebelum perubahan Rp 4,7 triliun, setelah perubahan Rp 4,8 triliun atau bertambah Rp 116,6 miliar (2,44 persen). Belanja tidak langsung sebelum perubahan Rp 3,37 triliun, setelah perubahan Rp 3,36 triliun atau berkurang Rp 12,2 miliar (0,35 persen).

Belanja langsung sebelum perubahan Rp 1,3 triliun, setelah perubahan Rp 1,5 triliun atau bertambah Rp 128,7 miliar (9,29 persen).

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar, mengatakan, kenaikan APBDP 2012 ini karena sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2011 dimasukkan di APBD P 2012 ini.

"Ya memang naik. Kan ada dana Silpa dari APBD yang tahun lalu dimasukkan," kata Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kepada Tribun.

Item belanja tidak langsung di APBDP ini, dana bantuan sosial (bansos) mengalami penurunan drastis, yakni Rp 5 miliar sebelum perubahan, setelah perubahan menjadi Rp 1 miliar atau berkurang Rp 4 miliar (80,00 persen).

Belanja pegawai juga mengalami pengurangan yakni, Rp 738, 3 miliar sebelum perubahan, setelah perubahan Rp 729,6 miliar atau berkurang Rp 8,6 miliar (1,16 persen).

Penulis : Ilham

Editor : Imam Wahyudi

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/11/05/uang-sulsel-bertambah-rp-1166-miliar-di-apbd-perubahan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan Melayani 90 Perizinan

Sen, 05/11/2012

Pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 2010 dan berada dibawah Pengelolaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan yang fungsinya juga masih terbatas pada pelayanan penanaman modal saja. Namun saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka pelayanan terpadu satu pintu yang akan ditingkatkan fungsi dan statusnya dan dijadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melayani 90 perizinan yang tersebar di 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Muallim mengatakan bahwa peningkatan status dan pelayanan PTSP akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Apalagi PTSP menjadi penilaian berbobot tinggi untuk Sulawesi Selatan yang menjadi percontohan Kawasan Bebas Korupsi selain Sulawesi Tengah dan Yogyakarta. Setelah PTSP terbentuk, pengurus izin tidak perlu lagi mendatangi sejumlah kantor, cukup datang ke kantor PTSP karena setiap SKPD yang melayani perizinan akan mengutus pegawainya melayani warga di PTSP. Hal tersebut diungkapkan di Makassar, baru-baru ini.

Pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih efektif dan efesien, serta lama pengurusan perizinan yang lebih singkat dan terukur menjadi tujuannya. Tahap awal, tidak semua pelayanan izin serentak dilayani di PTSP, mungkin hanya izin tertentu terlebih dahulu. Kendati dibawah naungan BKPMD Sulawesi Selatan, PTSP akan memilki struktur sendiri. Sekretaris Provinsi Sulsel juga mengaku akan segera mengkonsultasikan ke Gubernur Sulsel pejabat yang dinilai cocok menakhodai PTSP serta beberapa perwakilan SKPD.

Yy / Sv (Senin, 05 Nopember 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pelayanan-terpadu-satu-pintu-sulawesi-selatan-melayani-90-perizinan

Minggu, 04 November 2012

Tator Target 30 Ribu Kunjungan Wisatawan

SABTU, 03 NOVEMBER 2012

MAKALE, – Lovely December tinggal dua bulan lagi di helat. Kegiatan tersebut rencananya akan dihelat di seputar kolam Makale Tana Toraja, tepatnya 27 Desember mendatang. Menghadapi agenda wisata tahunan itu, berbagai persiapan dilaksanakan pemerintah setempat. Salah satunya adalah finalisasi anggaran yang diperkirakan Rp1 miliar.

Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung menjelaskan, Lovely December dikemas oleh Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman).

Meskipun diakui mantan Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, Tana Toraja masih minim fasilitas dan obyek tujuan kunjungan wisatawan, tidak menciutkan nyalinya untuk terus berupaya memancing para turis.

Diperkirakan, pada akhir tahun ini, orang Toraja yang pulang kampung jauh lebih banyak ketimbang yang hadir di Praya. Theofilus mengemukakan, hingga akhir tahun ini, target kunjungan di Tana Toraja diperkirakan mencapai 30.000.

Dia berharap, even ini membuka peluang home industri alternatif usaha masyarakat untuk memasarkan kerajinan khas Toraja. Jika itu terjadi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 77,88 persen. Usaha dan kerja keras pemerintah daerah mendorong wisata budaya dan seni tradisonal Toraja mendapat apresiasi dan dukungan penuh Ketua DPRD Welem Sambangi.

Ia mengatakan, budaya dan seni tradisional Toraja sebagai kearifan lokal hendak dijaga keaslian dan tetap dilestarikan. (kr3/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/tator-target-30-ribu-kunjungan-wisatawan

Kakandepag Sulsel : Tugas PPIH Makassar Hanya Sampai Bandara Hasanuddin

Minggu, 4 November 2012

Makassar - Kepala Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan HM Gazali Suyuti menyatakan,mengatakan Tugas PPIH Embarkasi/Debarkasi Makassar, hanya sampai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saja dan jika berkaitan dengan pelayanan di tanah suci menjadi tanggungjawab Kemenag pusat.
Karenanya setiap jamaah yang mempunyai keluhan pelayanan selama berada di tanah suci, harusnya mengeluh ke petugas sektor, daker maupun Kemenag Pusat.
Meskipun demikian, dirinya bersama PPIH Embarkasi/Debarkasi Sultan Hasanuddin Makassar tetap menerima keluhan itu sambil memberikan pemahaman kepada jamaah jika keluhan pelayanan selama di tanah suci menjadi tanggungjawab petugas sektor, daker maupun Kemenag Pusat.
Ia mengaku, jamaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi banyak mengeluhkan pelayanan selama di tanah suci karena dianggap tidak maksimal.
Sebelumnya, fasilitas air untuk sanitasi di Tanah Suci dikeluhkan jamaah. Toilet atau WC juga dianggap sangat jorok sehingga jamaah merasa sangat tidak nyaman ketika memanfaatkannya. [KM2]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=18166

Sabtu, 03 November 2012

Ekspor Nikel Masih Tinggi

Sabtu, 03 November 2012

Int
Ilustrasi

MAKASSAR, -- Sektor pertambangan sempat dihantam badai regulasi. Namun, komoditas seperti nikel tetap berjaya. Nikel bahkan menjadi komoditas yang paling banyak diekspor Sulsel.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, ekspor nikel pada September 2012 mencapai USD89,57 juta. Mengalami peningkatan 4,43 persen dibanding Agustus lalu (USD85,77 juta) serta bertumbuh 5,49 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Menurut Kepala BPS Sulsel, Bambang Pramono, nilai ekspor nikel berkontribusi hingga 55,58 persen terhadap total ekspor Sulsel pada September 2012.

Namun, bila menarik data dari Januari-September 2012, ekspor nikel menurun drastis hingga 38,11 persen. Selama 10 bulan, nilai ekspor nikal baru mencapai USD597 juta. Padahal, Januari-September 2011 ekpor nikel mencapai USD964,56 juta.

Komoditas andalan Sulsel lainnya, kakao, juga mengalami penurunan. Hingga September, nilai ekspor kakao baru USD128 juta. Menurun 40,56 persen dibanding Januari-September 2011 yang mencapai USD215,70 juta.

Namun, pada September ini, nilai ekspor kakao senilai USD24,72 juta meningkat 185,12 persen dari bulan sebelumnya. Sumbangsih terhadap total nilai ekspor Sulsel 15,34 persen. Pada Agustus, ekspor kakao drop dan hanya mencapai USD8,67 juta.

Selain nikel dan kakao, komoditas perikanan (ikan/udang/kepiting) juga berkontribusi cukup besar, yakni 7,95 persen dari total ekspor. September 2012, nilai ekspor komoditas tersebut mencapai USD12,81 juta, tumbuh 57,95 persen dibanding bulan sebelumnya. (zul/upi)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121103001014-ekspor-nikel-masih-tinggi

Festival Takabonerate Dipindahkan ke Benteng

SABTU, 03 NOVEMBER 2012

MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi Sulsel memutuskan untuk memindahkan even Takabonerate Island Ekspedithion tahun 2012 ke Kota Benteng sebagai ibukota Kabupaten Selayar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan bahwa pemindahan itu dilakukan lantaran pulau Takabonerate sejauh ini dinilai masih belum didukung dengan infrastruktur yang memadai.

“Tahun ini even Takabonerate Island Ekspedithion akan kami coba pindahkan ke ibukota Kepulauan Selayar, itu karena potensi di Pulau Takabonerate infrastrukturnya belum memadai,” kata Jufri Rahman, di Kantor Gubernur, Jumat, 2 November.

Pihaknya mengaku bahwa infrastruktur yang paling dibutuhkan saat ini adalah transportasi yang bisa digunakan untuk mendatangkan wisatawan ke Pulau Takabonerate, baik trasnportasi melalui udara maupun laut.

Ia mencontohkan, selama ini penerbangan perintis yang melayani Makassar-Selayar hanya 3 kali seminggu, itupun dengan kapasitas yang terbatas yakni hanya 20 orang sekali terbang.

“Kalau untuk mendatangkan wisatawan melalui jalur laut, infrastruktur pelabuhan di Kabupaten Selayar tidak dapat disandari kapal pesiar, padahal kapasitas daya tampung melalui jalur ini cukup besar dibandingkan pesawat,” katanya.

Lanjut, ia mengatakan, untuk mengatasi itu, Pemprov Sulsel akan menyiapkan kapal tradisional milik nelayan setempat untuk mengangkut wisatawan dari kapal pesiar yang tidak bisa bersandar di pelabuhan.

“Langkah untuk mendatangkan wisatawan melalui jalur laut itu kami rencanakan untuk dikerjasamakan dengan ASITA Sulsel dan PT Mirah Mega Wisata,” katanya.

Selain infrastruktur, even Takabonerate Island Ekspedition tahun 2012 ini juga terkendala pada keterbatasan anggaran. Tahun ini, dana yang tersedia di APBD Sulsel hanya Rp150 juta. Jumlah tersebut turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencampai Rp2 miliar.

Berdasarkan jadwal, event pariwisata tersebut berlangsung pertengahan November ini. Beberapa jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam event ini, diantaranya internasional fishing, diving, dan farm trip yang bertujuan mendatangkan masyarakat Selayar yang bekerja di luar Sulsel. (eky/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/festival-takabonerate-dipindahkan-ke-benteng

Tim Karate Sulsel, Runner Up di Piala Mendikbud RI

Sabtu, 3 November 2012

Makassar, KM– Tim Karate Sulawesi Selatan, meraih juara umum dua pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Mendikbud RI. Pada Kejurnas yang berlangsung 29 Oktober hingga 2 November 2012 di Samarinda Kalimantan Timur tersebut, Sulsel meraih 3 medali emas, 3 perak dan 5 perunggu.

Sementara Juara umum satu diraih DKI Jakarta dengan perolehan medali 3 emas, 4 perak dan 8 perunggu, sedangkan tuan rumah Kaltim berada di posisi tiga.

“Adik-adik kita sudah main maksimal, dan harapan kita kader kita ini terus kita bina ke jenjang klas kadet dan junior” kata ketua Harian Pengprov Forki Sulsel, Ellong Candra, Sabtu (3/11/2012).

Di kejurnas ini, tim sulsel mengirim 28 atlet Usia dini umur 8-9 tahun putra putri, kategori Prapemula usia 10-11 tahun putra putri dan Kategori Pemula usia 12-13 tahun Putra putri. [KM05]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=18024

Jumat, 02 November 2012

Gubernur Sulsel Melantik Pengurus Forbes APIP

Jum, 02/11/2012

Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan berbagai terobosan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean Government). Selain memperkuat pengawasan internal melalui lembaga inspektorat, pemprov juga membentuk Institusi baru Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Forbes APIP) yang dipimpin Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Azikin Solthan. Dalam kepengurusan Forbes APIP ini beberapa wakil bupati dan kepala Inspektorat kabupaten juga dilibatkan. Sementara Kapolda, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejati ditempatkan sebagai dewan pembina.

Para pengurus Forbes APIP ini dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Sulsel, H. Syahrul yasin Limpo di Ballroom Hotel Makassar Golden, Kamis, 1 November 2012. Pelantikan juga dihadiri oleh Ketua Forbes APIP Pusat yang juga Irjen Kementerian Pekerjaan Umum, Basoeki Hadimoeljono dan sejumlah Bupati di Sulsel, antara lain, Wabup Soppeng, Aris Muhammadia, Wabup Jeneponto, Burhanuddin Baso Tika, Wabup Wajo, Amran Mahmud, Wabup Maros, Harmil Mattotorang, Wabup Luwu, Syukur Bijak dan beberapa pejabat lainnya.

Menurut Azikin Solthan karena lembaga ini akan mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi maka banyak pihak yang dilibatkan.

Sementara itu, Gubernur Sulsel berharap lembaga ini bisa mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak saja di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota. Syahrul juga mengungkapkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dengan perubahan lingkungan strategik dan tantangan yang makin kompleks mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik, cepat dan tanggap dalam menyelesaikan setiap masalah karena itu dibutuhkan komitmen bersama dari penyelenggara pemerintahan dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk dilaksanakan dalam bingkai ekonomi daerah.

Na/Ph (Jumat, 02 Nopember 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-melantik-pengurus-forbes-apip

Bulog Harus Beli Beras Petani

JUMAT, 02 NOVEMBER 2012

Anggota DPR RI meminta agar Bulog di daerah membeli beras yang dihasilkan petani setempat, ketimbang harus membeli dari luar daerah. Ini demi memberdayakan petani setempat.

Legislator Komisi IV, Siswono Yudo Husodo, mengatakan, kalau produksi beras di daerah sudah cukup memadai, untuk apa harus membeli beras dari luar daerah, apalagi impor beras. Impor hanya merugikan petani, karena berhadapan dengan persaingan harga yang ketat.

Dikatakan, dengan membeli beras petani setempat untuk memenuhi kebutuhan beras raskin, maupun kebutuhan beras TNI/Polri dan sosial lainnya, akan memberi banyak manfaat terutama dapat mengurangi biaya yang begitu besar untuk dikeluarkan bila mendatangkan dari luar daerah.

Di satu sisi, petani setempat juga akan lebih cepat mendapatkan manfaat dari hasil produk yang dihasilkan.

Sulsel sendiri tak khawatir soal beras, karena stok beras petani masih cukup besar. Target beras Sulsel setiap tahun 2 juta ton, namun hasil produksi terkadang melampaui target itu.

Sehingga Pemprov Sulsel sendiri tidak berharap pasokan beras dari luar Sulsel. Dengan jumlah itu, Sulsel justru menjadi pemasok beras ke daerah lain yang kekurangan stok beras, terutama di kawasan timur Indonesia.

Peredaran beras di pasaran di Sulsel didominasi oleh beras lokal, yang dipasok dari sejumlah daerah penghasil beras seperti empat kabupaten/kota di Luwu Raya, Barru, Sidrap, Pinrang, Wajo, Soppeng, dan Bone.

Beras-beras ini pula yang dimanfaatkan oleh Bulog untuk dibagikan sebagai bantuan raskin di sejumlah tempat.

Keberhasilan Sulsel mencapai over target beras menjadi salah satu prestasi sendiri bagi daerah ini. Terobosan yang digunakan dalam mencapai overstock beras itu dinilai pusat sebagai upaya yang mumpuni.

Sehingga, pusat harus berguru ke Sulsel dengan meminta bantuan Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk memberi masukan dan terlibat langsung dalam membantu Indonesia mencapai target produksi beras.

Dengan hasil ini, Sulsel menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mendorong pemberdayaan petani melalui optimalisasi produksi beras di berbagai kabupaten. (*)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/catatan-cakrawala/bulog-harus-beli-beras-petani

Pemda Harus Raih WTP!

Jumat, 2 November 2012

MAKASSAR, – Pemerintah kabupaten/kota di Sulsel, masih kesulitan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masih sangat sedikit pemerintah daerah (Pemda) yang mendapatkan predikat bergengsi dari BPK tersebut.

“Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga harus dapat WTP,” kata Sekretaris Jenderal Inspektorat Kementrian Dalam Negeri Aswin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Makassar Golden, Kamis, 1 November.

Turut hadir Sekertaris Jenderal Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Basuki dalam acara tersebut.

Aswin Nasution, mengatakan bahwa era reformasi menuntut pemerintah menghadirkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Hal tersebut berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak pada kinerja.

“Untuk mendorong daya saing nasional, aparat harus mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Aswin.

Dia mengungkapkan, reformasi birokrasi dan tata kelola, berkaitan erat dengan integritas, akuntabel, taat pada hukum, dan berkeadilan untuk terobosan pembangunan nasional. Karena itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“APIP bertugas menanamkan budaya sadar resiko dan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya,” ujar Aswin.

Keterlibatan pengawasan internal, lanjutnya, tidak hanya pada ketaatan, tapi apakah instansi pemerintah telah mencapai tujuannya dengan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.

“Untuk mencapai hal itu, diharapkan APIP bersinergi melakukan pengawasan dengan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Aswin.

Sekjen Inspektorat Kementrian PU, Basuki, menambahkan, APIP dideklarasikan 22 Agustus 2002 lalu, di Cisarua dalam rangka mengimplementasikan misinya. Diantaranya, menyelenggarakan kerja sama di antara aparat menuju sinergi pengawasan, yang berkualitas, tangguh, dan kredible.

“Tanpa pengawasan, tidak akan efektif. Menpan berupaya melakukan penguatan di institusi pengawasan,” terang Basuki.

Dikatakan Basuki, tahun ini, APIP telah berhasil mengupayakan menaikkan batas usia pensiun auditor menjadi 60 tahun dan meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan.

“Tugas para pengawas tidak hanya melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, tapi juga kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengawasan perilaku aparat pengawasan,” urainya.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, berharap, rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Masalah yang selama ini menjadi keprihatinan seluruh rakyat bisa terjawab secara maksimal.

“Harapan ini akan terwujud ketika pengawas bahu-membahu untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing,” tegas gubernur yang telah mengantar Sulsel meraih WTP itu.

Pengawasan yang baik, jelas Syahrul, akan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan dan menghukum, tapi meluruskan apa yang tidak benar.

“Pemprov Sulsel dua kali meraih WTP karena pengawasan berjalan dengan baik. Kita harap pemerintah kabupaten/kota juga berusaha mendapatkannya,” demikian Syahrul Yasin Limpo. (del/tan)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/pemda-harus-raih-wtp

Langganan: Postingan (Atom)