Jumat, 09 November 2012

Gubernur dan Kapolda Sidak Pos Pengamanan Lebaran

RABU, 15 AGUSTUS 2012

MAKASSAR, – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo bersama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Inspektur Jenderal Polisi (Irjend Pol) Mudji Waluyo dan beberapa muspida memantau sejumlah pos pengamanan dan pelayanan di jalur mudik, Selasa 14 Agustus.

Beberapa titik pos pengamanan dan pelayanan yang dikunjungi rombongan yakni Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno Hatta, dan Terminal Mallengkeri. Rombongan tersebut terdiri dari petinggi-petinggi Polda Sulsel, Kodam VII Wirabuana, pemerintah provinsi Sulsel, muspida, dan tokoh masyarakat.

“Pemantauan ini kami lakukan untuk melihat kesiapan anggota dalam Operasi Ketupat 2012 tahun ini,” kata Mudji usai memantau, kemarin.
Dia mengatakan pihaknya menempatkan dan menyebarkan personilnya di jalur masuk dan keluar Kota Makassar itu, untuk menghindari terjadinya aksi tindak pidana kejahatan.

“Kami harapkan anggota dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan seperti pencurian, hipnotis, dan lain sebagainya,” ujar Mudji.

Dalam pemantauan itu, Mudji memberikan semangat kepada seluruh anggotanya untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik hingga balik.

“Kami harapkan anggota yang menjalankan tugas pengamanan tetap semangat demi keamanan masyarakat,” harap Mudji.

Kesiapan Pos

Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Syahrul bersama muspida, memantau Pos Pengamanan Terpadu. Kepala Pos Pengamanan Terpadu Bandara, AKP H Muhammad Thamrin sempat menjelaskan kondisi keamanan di bandara.

“Titik berat pengawasan antara lain, peredaran uang palsu, penganiayaan, jambret, hingga penanganan penumpang terlantar,” jelasnya.
Selain itu, juga disiapkan posko kesehatan untuk para penumpang. Personil pengamanan di posko terpadu siap 1X24 jam dan terdiri dari beberapa unsur. Antara lain, polisi, TNI, petugas Angkasa Pura hingga Pramuka.

Syahrul yang didampingi Bupati Maros Hatta Rahman juga mengecek kesiapan armada dan jumlah tiket untuk para penumpang. Ia juga sempat berdialog dengan penumpang dan wisatawan asing serta menanyakan perihal pelayanan bandara.

Dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, rombongan kemudian menuju ke Pelabuhan Soekarno Hatta. Di sana, Syahrul juga mengunjungi Posko Pengamanan Terpadu Pelabuhan Soekarno Hatta.

Kepala Pos Pengamanan Terpadu Pelabuhan Soekarno Hatta, AKP Ahmad Yunus, menjelaskan, jika penumpang di pelabuhan rawan menjadi korban hipnotis. Modusnya, pelaku berpura-pura menawarkan barang dagangan berupa jam tangan.

Sementara itu, Kepala Polres Pelabuhan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Audy Manus, mengatakan, pihaknya melakukan sistem pengamanan denga cara terbuka dan tertutup. Untuk menjaga keamanan pelabuhan, pihaknya menurunkan 64 personil.

“Ada dua pos yakni pengamanan dan pelayanan yang kami siapkan di Pelabuhan. Masing-masing, pos dijaga oleh 32 personel,” kata Audy.

Dia menjelaskan pihaknya juga telah mengindentifikasi beberapa tempat di daerah pelabuhan yang dianggap rawan timbulnya aksi kriminalitas. “Kami tempatkan anggota di jalur naik turun penumpang, di ruang tunggu, dan kerumunan penumpang di Pelabuhan,” sebut Audy.

Menanggapi hal itu, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo, meminta aparat kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku dan melakukan penanganan secepatnya. Pengawasan juga harus diperketat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

“Identifikasi pelaku dan lakukan penindakan secepatnya,” perintah Kapolda.

Selanjutnya, sidak kesiapan mudik juga dilakukan di Terminal Mallengkeri. Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan, apa yang dilakukannya bersama jajaran muspida lainnya merupakan check on the spot terhadap Operasi Ketupat yang dilaksanakan Polda Sulselbar.

Secara mengejutkan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo bersama Kepala Polres Gowa AKBP Totok S Lisdiarto berada di terminal tersebut.

“Buat apa kami ke Gowa kalau pemimpinnya ada di sini,” ucap Mudji.

“Alhamdulillah kesiapan aparat kepolisian dan unsur TNI serta unsur masyarakat terantisipasi seperti yang kita harapkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Syahrul usai memantau.

Syahrul berharap, pelayanan makin baik di semua aspek, khususnya bagi penumpang yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara. Aparat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Yang terpenting, tiket bagi masyarakat tersedia. Kita mampu meredam calo-calo yang mampu mempermainkan harga tiket,” terangnya.

Di samping itu, lanjutnya, pelayanan kepada para penumpang semakin maksimal. “Penumpang yang kita tanya juga mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan,” pungkasnya. (sam/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/gubernur-dan-kapolda-sidak-pos-pengamanan-lebaran

Pemprov Sosialisasi Perda Pihak Pihak Ketiga

Jum, 09/11/2012

Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Dispenda Sulawesi Selatan, A. Darmayani Mansyur, SH, Msi, Kamis, 8, November 2012 di Hotel Aston Makassar mengatakan Perda No. 6 tahun 2012 yang mengatur banyak hal baru seperti jenis-jenis partisipasi pihak ketiga bukan hanya berupa uang yang selama ini dikenal dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga. Namun juga bisa berupa barang, jasa atau kegiatan yang didanai dan dilaksanakan sendiri oleh pihak ketiga. Melalui ketentuan tersebut, diharapkan perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Selatan dapat membantu pemerintah mempercepat program strategis Pemerintah Daerah.

Menurut Darmayani mensinergikan antara program kegiatan didanai dari dana coorporate social responsibility (CSR) atau program kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan bersangkutan dengan program strategis pemda mendorong tingginya keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan di Sulsel sesuai perda ini. Pemanfaatan partisipasi pihak ketiga pengelolaannya harus transparan dan muda untuk diawasi pihak ketiga yang berpartisipasi. Sementara itu, Pasal 12 ayat 2 menegaskan bahwa dalam hal partisipasi pihak ketiga berupa uang, maka seluruhnya harus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan indeks pembangunan manusia, dana itu tidak dapat digunakan dalam bentuk belanja pegawai.

Dia menambahkan, Perda no. 6 tahun 2012 tentang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah di provinsi Sulsel berlaku efektif pada pada tahun 2013. Perda ini pengganti Perda No. 1 tahun 1992 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah dan dalam rangka akuntabilitas pengelolaannya, partisipasi pihak ketiga harus diumumkan kepada masyarakat dan dalam jumlah tertentu.

Menurut Sekretaris Dispenda Provinsi Sulsel, H. Abd. Malik Faisal, SH, Msi, pergantian Perda No. 1 tahun 1992 menjadi Perda No. 6 tahun 2012, merupakan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berdasarkan laporan hasil pemeriksaan No. 700/REG/02/B.I/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang intinya meminta Pemerintah Daerah Sulsel melakukan revisi pengganti atas penggantian Perda No. 1 tahun 1992.

Data statistik Dispenda Sulsel menyebutkan, PT. Semen Tonasa menargetkan sumbangan ke pemprov tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar,PT. Jasa Raharja Rp 3 miliar dan PT. Pelindo Rp 100 juta.

Sosialisasi dihadiri beberapa perusahaan termasuk PT. Inco, PT. Palai, PT. Telkomsel dan beberapa perusahaan lain.

Na/Ph (Jumat, 09 Nopember 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sosialisasi-perda-pihak-pihak-ketiga

Pemprov Sosialisasi Perda Pihak Pihak Ketiga

Jum, 09/11/2012

Data statistik Dispenda Sulsel menyebutkan, PT. Semen Tonasa menargetkan sumbangan ke pemprov tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar,PT. Jasa Raharja Rp 3 miliar dan PT. Pelindo Rp 100 juta.

Sosialisasi dihadiri beberapa perusahaan termasuk PT. Inco, PT. Palai, PT. Telkomsel dan beberapa perusahaan lain.

Na/Ph (Jumat, 09 Nopember 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sosialisasi-perda-pihak-pihak-ketiga

Pemprov Sosialisasi Perda Pihak Pihak Ketiga

Jum, 09/11/2012

Data statistik Dispenda Sulsel menyebutkan, PT. Semen Tonasa menargetkan sumbangan ke pemprov tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar,PT. Jasa Raharja Rp 3 miliar dan PT. Pelindo Rp 100 juta.

Sosialisasi dihadiri beberapa perusahaan termasuk PT. Inco, PT. Palai, PT. Telkomsel dan beberapa perusahaan lain.

Na/Ph (Jumat, 09 Nopember 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sosialisasi-perda-pihak-pihak-ketiga

Celebes Travel Mart Target Jadikan Ikon Pasar Parawisata di Sulsel

Jum, 09/11/2012

Target pasar wisata atau travel mart mulai bergeser dari pasar lama yang fokus pada wisatawan Amerika dan Eropa. Celebes Travel Mart ( CTM ) misalnya, mulai membidik peluang pasar baru di wilayah Asia Pasifik. wisatawan asal Cina, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan Australia, saat ini memiliki potensi lebih besar mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, Jufri Rahman di sela-sela seminar Celebes Travel Mart di Hotel Grand Clarion, Kamis 8 November 2012.

Menurut Jufri, Perekonomian Eropa dan Amerika yang lesu merupakan salah satu faktor angka kunjungan wisatawan dua benua, namun di sisi lain angka wisatawan Asia ke Sulawesi Selatan, justru meningkat rata-rata 18 persen. Besarnya potensi kunjungan wisatawan Asia Pasifik itu membuat sejumlah stakeholder pariwisata di Sulsel menggagas penyelenggaraan Celebes Travel Mart. Kegiatan ini akan mengundang seluruh stakeholder pariwisata di daratan Sulawesi menjadi seller.

Celebes Travel Mart digagas dengan pertimbangan tidak ada lagi pasar wisata setelah penyelenggaraan Tourism Indonesia Mart and Expo (TIME) 2008 lalu. Kegiatan ini digilir di provinsi berbeda setiap tahun, sehingga Makassar harus menunggu hingga 30 tahun mendatang.

Rencananya, Celebes Travel Mart digelar September 2013 dengan pertimbangan Natas Travel di Singapura diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. Jadi, seller di Natas bisa langsung menghadiri Celebes Travel Mart di Sulsel, buyers Celebes Travel Mart ini dan tidak lagi membidik buyers dari Amerika dan Eropa, tapi dari wilayah Asia Pasifik. Harapannya, Celebes Travel Mart ini menjadi ikon pasar pariwisata di Sulsel.

Ph/Na ( Jumat, 09 November 2012 )

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/celebes-travel-mart-target-jadikan-ikon-pasar-parawisata-di-sulsel

Gubernur Sulsel Kritisi Pembangunan yang terlalu Fokus ke Kabupaten/Kota

Kamis, 8/11/2012

Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu kecil di tingkat kabupaten/kota. Hal ini yang kemudian akan memperlemah kepentingan nasional.
"Sistem pemerintah itu harus diperkuat di propinsi. Kekuatan propinsi yang bekerja maksimal secara langsung memberi energi ke kota/kabupaten. Kalau berjalan sendiri tentu pendekatannya sempit dan kedaerahan dan tidak bisa memperkuat kepentingan nasional," ujarnya.

Hal tersebut disampaikannya sesaat setelah memberikan paparannya dengan tema Penguatan kepemimpinan Nasional di Daerah Dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional Guna Percepatan Pembangunan Nasional di Lemhanas, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Hal yang disampaikan Syahrul berbeda dengan semangat otonomi daerah, yakni UU 32 Tahun 2004 yang menetapkan kabupaten/kota sebagai titik beratnya.

"Semakin ke bawah semakin teknis, gubernur yang stategis, bagaimana caranya kalau semua daerah dibangun dengan pola pendekatan yang terlalu kecil," tambahnya.

Acara diskusi ini juga menghadirkan paparan dari Jusuf Kalla, Gubernur DKI Joko Widodo, dan Guru Besar Politik UI Prof. Iberamsjah.

(gah/gah)

Sumber: http://news.detik.com/read/2012/11/08/110621/2085791/10/gubernur-sulsel-kritisi-pembangunan-yang-terlalu-fokus-ke-kabupaten-kota?9922032

Kamis, 08 November 2012

Pemprov. Sahkan UMP Sulsel

Kam, 08/11/2012

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2013 naik Rp. 240 ribu (20 persen) menjadi Rp. 1,440 juta dari tahun 2012 sebesar Rp. 1,2 juta. Kenaikan UMP yang berlaku efektif per 1 Januari 2013 tersebut ditetapkan Gubernur Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 2550/X/2012.. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Saggaf Saleh, Rabu, 7 November 2012.

Ketua Apindo Sulsel, Latunreng, mengharapkan para pengusaha juga mengikuti aturan UMP yang baru sesuai ketentuan perundang-undangan (UU). Meski terasa berat, kalangan pengusaha menyambut baik keputusan tahunan ini. Kebijakan ini sudah melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dimana ada berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan usaha marjinal. Penetapan UMP berdasarkan usulan yang diajukan dewan pengupahan provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi berasal dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, hingga sejumlah pakar dari perguruan tinggi.

Menurut, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ariadi Arsal, menyatakan dukungannya atas kebijakan tersebut. hanya saja keputusan ini harus sesuai kemampuan daerah dan pengusaha. Apalagi Sulsel mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Sementara, Ketua BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan, kenaikan UMP sebesar 20 persen ini akan membuat industri kewalahan mengembangkan bisnisnya. Akibat dari kenaikan ini maka sektor usaha khususnya perhotelan akan melakukan penyesuaian harga sesuai dengan kenaikan UMP tersebut agar stabilitas usaha bisa terjaga. Menanggapi hal tersebut diatas, Saggaf menjelaskan pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan UMP diminta untuk mengajukan usulan penangguhan kepada gubernur melalui Disnaker Sulsel.

Rs/Ys (Kamis, 8 November 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sahkan-ump-sulsel

Syahrul Jadi Pemateri Dalam Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kam, 08/11/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan dorongan kepada seluruh kepala daerah baik bupati maupun walikota di Sulawesi Selatan agar bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut dikatakan, Syahrul, saat memberikan materi dalam acara Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu, 7 November 2012.

Lanjut dikatakan, memang WTP bukan jaminan bahwa lembaga tersebut tidak korupsi. Tapi setidak-tidaknya, ada pengakuan sebagai bentuk kerja lembaga pemerintahan tersebut dengan mengindikasikan administrasi keuangannya baik. Jika ada lembaga pemerintah telah mendapatkan predikat WTP tapi masih juga disebut belum bebas korupsi, bagaimana dengan yang tidak WTP atau disclaimer dan wajar dengan pengecualian. Syahrul tampil memberikan materi di KPK karena Pemprov Sulsel terpilih menjadi daerah proyek percontohan “Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) sebagai upaya mencegah korupsi dalam pelayanan publik yang terselenggara atas kerjasama KPK dengan Canadian International Development Agency (CIDA).

Di depan pimpinan KPK dan sejumlah kepala daerah yang diundang, Syahrul mengatakan, tata kelola pemerintahan dari dua segi konsep good governance menyangkut manajemen pemerintahan dengan tujuan bagaimana agar pemerintahan bisa di jalankan atau berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya seperti; akuntabilitas, transparan, dan sebagainya. Sedangkan konsep good government menyangkut soal keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan apakah tindakan atau perbuatan pemerintah sudah berdasar pada wewenang atau berbuat sewenang-wenang tanpa dasar. Kita harapkan KPK menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya fokus pada penindakan, tapi yang paling penting pada fungsi pencegahan melalui perbaikan pada sistem, proses maupun pada tatanan organisasi pemerintahan sehingga tidak menimbulkan government hazard. Ada deteksi dini terhadap tindakan atau perbuatan menyimpang.

Usai memberi materi, Syahrul, juga melayani pertanyaan wartawan dalam sesi tanya jawab yang dipandu pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja. Beliau bahkan sempat menjawab pertanyaan wartawan soal rilis FITRA yang menyebutkan Sulsel terkorup di Pulau Sulawesi. Beliau masih yakin tak ada korupsi karena kami dua tahun ini dapat predikat WTP dengan clear and clean. Kalau kebetulan Sulsel lebih besar dugaannya dibanding Sulawesi lain, karena anggaran Sulsel juga lebih besar. Hal ini disebabkan karena beberapa pos penganggaran seperti TNI, Polri, dan pos nasional ada di Makassar, Sulsel. Jadi bukan berarti khususnya yang besar tapi peredaran di Sulsel yang besar karena Sulsel juga provinsi dengan penduduk terbesar di luar jawa. Turut hadir kepala daerah dari Sulsel seperti Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Pinrang, A Aslam Patonangi, dan Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung. Mereka tergabung dalam Forum Group Discusion (FGD) yang dilakukan KPK dan CIDA.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/syahrul-jadi-pemateri-dalam-rakor-komisi-pemberantasan-korupsi

PEMPROV SULSEL: Perda CSR Akan Diterapkan Mulai 2013

Kamis, 08 November 2012

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menerapkan peraturan daerah tentang pengelolaan dana corporate social responsibility.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Sulsel Abdul Malik Faisal mengatakan peraturan tentang dana corporate social responsibility (CSR) itu, untuk semua perusahaan yang beroperasi di daerah ini.

"Setiap perusahaan yang beroperasi di Sulsel dan ingin mengeluarkan CSR, diharapkan bekerja sama dengan Pemprov Sulsel," kata Malik disela-sela Sosialisasi Perda No 6/2012 hari ini, Kamis (8/11/2012).

Kerja sama tersebut terkait pengelolaannya seusai ketentuan Perda No 6/2012.

Hal itu agar partisipasi pihak ketiga lebih maksimal dan efektif terutama dalam mendukung pembangunan Sulsel.

Dalam peraturan yang tertuang pada Perda No 6/2012, dana CSR yang dikeluarkan pihak ketiga akan dikelola oleh pemerintah daerah.

Agar manfaat pengelolaannya lebih jelas, terarah dan terkoordinasi serta bersinergi dengan program-program strategis pemda.

Dengan adanya perda tersebut, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR dari perusahaan yang ada di daerah ini lebih dikedepankan.

Perda tersebut efektif berlaku mulai 1 Januari 2013, sebagai pengganti Perda No 1/1992 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. (K56/K46) (foto: boegismedia.com)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/pemprov-sulsel-perda-csr-akan-diterapkan-mulai-2013

PAD Sulsel Ditarget Rp4,66 Triliun

KAMIS, 08 NOVEMBER 2012

MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan sekitar Rp4,66 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan Sulsel tahun 2012 ini.

Jumlah ini meningkat sekitar 1,38 persen atau senilai Rp63 miliar jika dibanding target pada APBD Pokok lalu yang hanya Rp4,60 triliun.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa target kenaikan pendapatan bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

“Sekitar Rp41 miliar diantaranya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Sementara PAD, hanya ditargetkan bertambah Rp3 miliar,” jelas Syahrul di kantor DPRD Sulsel, Rabu, 7 November.

Lanjut, mantan Bupati Gowa itu mengatakan, bila dibandingkan dengan target pendapatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target pada APBD Perubahan tahun 2012 ini mengalami peningkatan sekitar Rp1,31 triliun.

Lebih jauh, ia menegaskan, dalam struktur APBD Sulsel, kontribusi pendapatan terbesar masih didominasi PAD yakni hampir 51 persen, sementara dana perimbangan hanya 28 persen.

Dengan tingginya nilai PAD ini, Pemprov Sulsel mengaku kondisi itu menjadi indikator semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah.

Sebab itu, peraih Bintang Mahaputera Utama dari Presiden SBY ini berharap, target kenaikan pendapatan tersebut mampu dicapai hingga akhir tahun ini.

“Dengan demikian akan mampu menutupi defisit APBD Perubahan 2012 sebesar Rp116 miliar,” ujarnya.

Berdasarkan data total APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp4,70 triliun. Sedangkan belanja dialokasikan Rp4,87 triliun. Selain pendapatan, deficit anggaran juga ditutupi dengan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2011 sebesar Rp 52 miliar. (eky/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/pad-sulsel-ditarget-rp466-triliun

Gubernur Dorong Walikota-Bupati Raih WTP

Ditulis Oleh Akbar on November 8th, 2012

MAKASSAR, –Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan support atau dorongan kepada seluruh kepala daerah, baik bupati maupun walikota di Sulsel agar bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut diungkapkan Syahrul, usai memberikan materi dalam acara Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (7/11). “WTP yang diraih Pemprov Sulsel suatu prestasi yang besar.

Itu artinya, secara administrasi pemprov beres,” kata Syahrul. Jika adminsitrasi pemerintahan, khususya keuangan berjalan dengan baik, maka peluang untuk melakukan korupsi sangat minim. Dia menambahkan, memang, WTP itu bukan jaminan bahwa lembaga tersebut tidak korupsi. Tapi paling tidak, ada pengakuan sebagai bentuk kerja lembaga pemerintah tersebut dengan mengindikasikan administrasi keuangannya baik. Menurutnya, jika ada lembaga pemerintah telah mendapatkan predikat WTP tapi masih juga disebut belum bebas korupsi, bagaimana dengan yang tidak WTP atau disclaimer dan wajar dengan pengecualian.

Syahrul tampil memberikan materi di KPK karena Pemprov Sulsel terpilih menjadi daerah proyek percontohan Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS), sebagai upaya mencegah korupsi dalam pelayanan publik yang terselenggara atas kerjasama KPK dengan Canadian International Development Agency (CIDA). Di depan pimpinan KPK dan sejumlah kepala daerah yang diundang, Syahrul mengatakan, tata kelola pemerintahan dari dua segi konsep good governance menyangkut manajemen pemerintahan dengan tujuan, bagaimana pemerintahan bisa dijalankan atau berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya. (mg10/ade)

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.co/ragam/gubernur-dorong-walikota-bupati-raih-wtp

Rabu, 07 November 2012

Jalur Kereta Hindari Kawasan Permukiman

Rabu, 07 November 2012

MAKASSAR, -- Jalur kereta api Makassar-Parepare diupayakan tidak banyak melalui daerah pesisir pantai seperti desain awal. Daerah pesisir pada lima kabupaten/kota yang dilintasi merupakan kawasan permukiman padat penduduk.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur Sulthan mengatakan, jalur kereta api cukup berat bila melewati kawasan permukiman penduduk. Terutama pada proses pembebasan lahan.

Selain harus memindahkan banyak rumah penduduk yang kadang menimbulkan masalah sosial, juga menghindari biaya pembebasan lahan yang tinggi. Harga lahan akan lebih tinggi bila membebaskan kawasan permukiman penduduk.

Anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api, beber Masykur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran pembebasan lahan diharapkan sudah diusulkan pada pembahasan APBD 2013.

"Rapat pembahasan pembebasan lahan dengan pemerintah kabupaten/kota segera digelar untuk menentukan mekanisme dan prosesnya. Belum dapat ditentukan nilai anggarannya," tutur Masykur.
Masykur mengatakan, pembebasan lahan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Investasi pembangunan jalur kereta dan operasionalnya menjadi bagian Pemerintah Pusat.

Pemerintah menaksir anggaran pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi sekitar USD2 miliar atau Rp18 triliun. Beberapa perusahaan asing telah menyatakan kesiapan membantu penyiapan modal, seperti tawaran dari investor Rusia. (rif/pap)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121106190335-jalur-kereta-hindari-kawasan-permukiman

Pertemuan Tahunan Bakohumas

Rabu, 07/11/2012

Menteri Komunikasi dan Informasi memuji geliat pembangunan dan kemajuan Sulsel empat tahun terakhir. Menurutnya, berkat kontribusi Sulsel, Indonesia masuk dalam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya baik di dunia. Peningkatan produksi pertanian dan lain sebagainya di Sulsel menjadi perhatian Indonesia. Hal ini dikatakan Menkominfo, Tifanul Sembiring pada acara Pertemuan Tahunan Badan Kordinasi Kehumasan Masyarakat di Hotel Aston Makassar, Selasa, 6 November 2012.

Tifanul Sembniring mengungkapkan rasa terima kasih kepada rakyat Sulawesi Selatan karena perekonomiannya bisa di atas 8 persen, khususnya kepada Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kontribusi ini, Indonesia masuk lima besar negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup baik dengan inflasi terendah, luar biasa Sulsel.

Menkominfo menilai keberhasilan yang dicapai di Indonesia, termasuk di Sulsel sangat luar biasa. Tetapi, karena para aparat kehumasan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya yang diterima publik masih buruk. Kenapa yang terekspos hanya yang buruk ? Karena, ada juga satu sikap media yang hanya memberitakan yang sensasional saja, tanpa mempertimbangkan efek psikologis masyarakat. Beliau mengimbau pejabat humas harus hadir saat rapat pimpinan, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Pertemuan dengan tema "Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Dalam Menciptakan Kinerja Pemerintah Yang Optimal" . Selain dihadiri oleh Menkominfo Tifatul Sembiring, juga dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Gubernur Sulsesl Syahrul Yasin Limpo, dan sejumlah ahli di bidang kehumasan. Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 November 2012 di Makassar diikuti oleh sekitar 600 insan humas kementerian/lembaga, Humas BUMN, dan perguruan tinggi. Melalui pertemuan ini diharapkan adanya keterpaduan dalam pola penyampaian informasi yang terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkronisasi terkait dengan kebijakan pemerintah dan pembangunan.

Humas harus mengetahui latar belakang suatu keputusan untuk menjelaskan ke publik secara tuntas. Kita hidup di tengah media yang kadang punya kepentingan politik. Karena itu, harus pandai,bukan hanya melawan opini itu, tapi menunjukkan positif prestasi. Kebebasan pers oke, tapi harus ada platform batas yang harus disepakati.

Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertemuan para pejabat humas se-Indonesia itu merupakan momentum yang sangat strategis. Khususnya dalam menghadirkan sebuah daerah yang maju. Untuk memajukan sebuah daerah yang maju, ada tiga agenda penting yang harus dilaksanakan, ketiga agenda tersebut, antara lain hadir pemerintahan yang baik, hadir ruang bagi bisnisman, dan aturan menjadi bagian yang penting. Sebelumnya, Gubernur Sulsel dalam sambutannya juga mengkritik penguasaan media oleh kekuatan-kekuatan politik. Media jangan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan politik, bila itu terjadi maka rusaklah negara.

Sr/An (Rabu, 7 November 2012)
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pertemuan-tahunan-bakohumas

Awasi Proyek Pemerintah, Pemda Gandeng KPK

Rabu, 07 November 2012 , 16:04:00

JAKARTA—Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djouhari Kansil beserta jajaran pejabat di dua provinsi itu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu (7/11).

Kedatangan para kepala daerah ini untuk menghadiri rakor bersama Pimpinan KPK dan Canadian International Development Agency (CIDA) terkait pengawasan proyek pengadaan barang dan jasa yang dijalankan lewat system Support to Indonesia’s Island of Integrity Program (SIPS). Program ini sudah dijalankan selama dua tahun, sementara rencananya akan dilaksanakan hingga lima tahun.

“Fokus kami adalah pelayanan satu atap dan pengadaan barang dan jasa. Sudah dua tahun berjalan. Evaluasi dari KPK mengenai bagaimana aparat pemda merespon program ini, kami melihat sesuatu yang sangat baik, kondusif, banyak aturan yang sudah dibuat, bahkan sudah ada gedung yang sudah disiapkan dan bahkan dari Sulut mengatakan aparatnya tidak akan diganti-ganti karena kalau diganti akan mempengaruhi kebijakan. Gubernur Sulut menjamin tidak ada pergantian personil, jadi banyak sudah dilakukan pemda Sulut dan Sulsel untuk membangun clean and clear governance,” ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja saat jumpa pers bersama jajaran kepala daerah tersebut di kantornya, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, proyek SIPS dari CIDA sudah memperlihatkan hasil yang positif dan membanggakan. Jika dikaitkan dengan masalah korupsi, tidak hanya masalah hukum dan pemenjaraan, tapi bagaimana mengubah sikap dan sistem yang ada. Dalam program SIPS, kata Syahrul, ada lima hal yang dilakukan. Pertama, hadirnya regulasi untuk menjabarkan secara teknis apa saja sistem yang tidak terkait dengan korupsi itu. Poin kedua, mengenai institusi-institusi disatukan dengan melakukan efisiensi gerakan institusi seperti sistem satu atap.

"Ketiga, hadirnya personil yang paham dan mengetahui fungsi tugasnya dengan baik. Adanya agenda aksi yang jelas untuk melakukan sistem manajemen secara terbuka, efisien, efektif, bahkan tidak membuat birokrasi menjadi ribet untuk pelayanan," jelas Syahrul

Keempat, lanjutnya, menyangkut teknologi, dalam hal ini electronic government dalam proses pelelangan barang dan jasa. Terakhir, perlu hadirnya birokrasi dengan perilaku baru untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap tugas pemerintah.

Menurut Syahrul, sistem SIPS sangat penting untuk struktur pelayanan, misalnya saja bagaimana pelelangan barang dan jasa lewat sistem elektronik dengan maksud tidak terjadi kebocoran-kebocoran.

"Jadi ada efisiensi dan pengiritan dan sisa tender lebih besar. Ini yang nyata digerakkan KPK bersama kami, dan kami akan sempurnakan ke depannya," tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djauhari Kansil menyatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPK dan CIDA karena bersama Sulawesi Utara menjadi pusat untuk melakukan SIPS selama dua tahun ini.

"Dengan adanya kegiatan ini kami memperoleh sesuatu untuk mengubah pemerintahan di Sulawesi Utara," kata Djauhari.

Kegiatan tersebut, sambung Djauhari, juga memotivasi mereka untuk melakukan perubahan sikap mental aparat untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya lewat tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara pemerintahan.

"Pelatihan yang berhubungan dengan SIPS tidak hanya dilakukan empat kabupaten atau kota ini tapi 15 kabupaten atau kota diikutsertakan agar mereka memahami pelayanan publik yang baik," kata Djauhari.

Pihaknya, kata Djauhari juga mensukseskan e-government dalam pengadaan barang dan jasa serta pelelangan lewat elektronik. Hal itu sudah dilakukan di Sulawesi Utara dan berdampak besar, karena dilakukan secara transparan dan melayani masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan barang dan jasa dapat bertanya melalui perangkat elektronik. Selain itu perizinan secara terpadu juga telah dilaksanakan.

"Jadi program ini sangat-sangat bermanfaat bagi Sulawesi Utara dalam hal pelayanan," tutup Djauhari.(flo/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=146178