Rabu, 10 Oktober 2012

Luwu Utara Juara APN Tingkat Provinsi

Rabu, 10 Oktober 2012

MASAMBA, -- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3), berhasil meraih juara dua ajang Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) tingkat Provinsi Sulsel tahun 2012.

“Alhamdulillah, barusan saya mendapat kabar dari Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Sulsel bahwa kita berhasil menjadi juara II APN untuk kategori Pemuda Pelopor atas nama saudara Ramli," ujar Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan BKP3 Luwu Utara, Taslim SP, Rabu (10/10/12).

Sementara untuk kategori Gapoktan P-LDPM, Luwu Utara berhasil menjadi juara III kategori PPL Pendamping atas nama Fiffi Henni.

"Kami berharap wakil Luwu Utara itu bisa tembus ke Istana Negara bulan November mendatang" ungkap Taslim.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/10/10/luwu-utara-juara-apn-tingkat-provinsi

SYL Ditawari Pemateri MII di Amerika

Rabu, 10 Oktober 2012

MAKASSAR – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Sukses memajukan ekonomi Sulsel, Syahrul mendapat kehormatan menjadi salah satu pemateri di pertemuan Marketing Investment International di New York, Amerika Serikat.

Terpilihnya nama Syahrul merupakan permintaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah DKI Jakarta. “Sebenarnya bapak (Syahrul) direncanakan akan menjadi keynote speaker awal Oktober lalu. Tapi tidak jadi karena sibuk. Namun akan kembali direschedule lagi (dijadwalkan ulang),” ujar Kepala Bidang Investasi dan Promosi BKPMD Sulsel, Sukarniati Kondolele.

Sukarniati membeberkan, alasan utama penunjukan Syahrul menjadi keynote speaker di acara bergengsi itu tidak lain karena pertumbuhan ekonomi, geliat investasi dan stabilitas keamanan penanaman modal di Sulsel.

“Ini apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja kita yang baik. Akhirnya kita diberi kesempatan itu,” lanjut Sukarniati.

Keberhasilan Sulsel membangun iklim investasi yang baik belakangan memang membuat daerah menjadi tujuan penting pelaku usaha dan penanam modal. Tahun lalu, Sulsel juga berhasil menjalin kerjasama dengan Singapura dalam urusan ekspor impor hasil pertanian. Padahal, sudah bukan rahasia bahwa negara berlambang singa itu sangat selektif menerima barang dari luar.

Tak hanya ekspor hasil tani, Bandar Udara Changi juga membuka penerbangan langsung dari dan ke Makassar. Lewat sebuah Memorandum of Understanding (MoU), pemerintah Singapura juga pemerintah Singapura bekerja sama dengan Sulsel dalam bidang pariwisata. “MoU itu juga masih akan diperpanjang lagi,” tandas Sukarniati. (RS2/her/C)

Sumber: http://rakyatsulsel.com/syl-ditawari-pemateri-mii-di-amerika.html

Pusat Investasi Setujui Pinjaman Pemprov Sulsel Rp 500 M

Rabu, 10 Oktober 2012

MAKASSAR - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyetujui usulan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senilai Rp 500 miliar.
Direktur PIP Soritaon Siregar menyampaikan hal itu saat Kepala Dinas Bina Marga Abdul Latief dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Yushar Huduri serta Anggota Pansus DPRD Sulsel berkunjung di PIP, Jakarta, Rabu (10/10/2012).
Wakil Ketua Pansus Pinjaman Daerah Ariady Arsal, mengatakan, ternyata, PIP sudah mengirim surat pernyataan menyetujui pengajuan pinjaman Pemprov jauh hari sebelum kedatangan Pansus.
"Ternyata, pengajuan pinjaman Pemprov dilakukan sejak awal April 2012, jauh sebelum surat permohonan Pemprov ke DPRD di bulan Juli. Menurut PIP, ruas jalan yang disampaikan Pemprov dianggap sudah firm dan merupakan aspirasi rakyat. PIP berasumsi bahwa seluruh ruas yang diajukan sudah dibicarakan dengan DPRD Sulsel," kata Ariady yang juga Anggota Fraksi PKS ini kepada Tribun Timur (Tribun Network), Rabu (10/10/2012).
Anggota Pansus Pinjaman Daerah, Mukhtar Tompo, menuding Pemprov mengelabui DPRD Sulsel sebagai wakil rakyat. Pemprov lebih dulu menyampaikan alasan ke PIP meski tanpa persetujuan DPRD Sulsel secara kelembagaan (hanya melalui Ketua DPRD Moh Roem).
"Pemprov tanda tanya besar, ada kesalahan awal dalam proses pengajuannya. Seharusnya pengajuan pinjaman Pemprov mengikutsertakan persetujuan DPRD Sulsel sejak awal tapi ternyata Pemprov lebih dulu sudah bikin kesepakatan dengan PIP, kemarin kan DPRD baru paripurna pemandangan umum," kata Mukhtar Tompo kepada Tribun Timur, Rabu (10/10/2012).
Menurut Anggota Fraksi Hanura ini, ruas jalan yang sekarang diperdebatkan Pansus rupanya sudah tak bisa lagi diubah. Gowa yang juga kampung Syahrul tetap mendapat porsi terbesar dalam pembangunan jalan di Sulsel atas pinjaman Rp 500 miliar tersebut.
"Tapi Hanura belum sepakat. Mestinya Pemprov tidak perlu karena APBD kita sudah cukup, apa lagi alasan Pemprov minjam seperti ini? Kalau kita meminjam sama saja kita mengakui bahwa Sulsel lemah. Bahkan publik bisa meragukan sejumlah klaim 117 penghargaan yang dipublish Syahrul Yasin Limpo, apa artinya itu? Kalau mau meminjam, kenapa tidak dikaji dulu oleh tim Pemprov bersama DPRD untuk mengetahui seberapa besar ketidakmampuan daerah kita dalam menuntaskan sejumlah agenda pembangunan yang belum terlaksana? Tapi justru Pemprov mengabaikan DPRD secara kelembagaan," Jelas Mukhtar yang juga anggota Komisi B DPRD Sulsel ini.
Ketua Pansus Pinjaman Daerah, Hoist Bachtiar yang juga Anggota Fraksi Golkar mengatakan, semua anggota fraksi bisa berpendapat lain. Tapi tiba masanya fraksi lain menentang aksi penolakan Hanura dan PKS.
"Ingat, di DPRD ini banyak fraksi, nanti kalau mereka berpendapat lain maka anda (Hanura dan PKS) juga harus hargai," kata Hoist Bachtiar yang juga anggota tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo ini.
Fraksi Hanura, PKS dan Partai Demokrat adalah pihak yang getol menentang usulan pinjaman Gubernur itu. Menurut mereka, usulan pinjaman tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sulsel.
Selain itu, pinjaman terkesan politis lantaran menjelang pilgub 22 Januari 2013 serta akhir periode Syahrul.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/10/10/pusat-investasi-setujui-pinjaman-pemprov-sulsel-rp-500-m

Pemprov Perkuat Basis Ekonomi

Rabu, 10 Oktober 2012

Penguatan basis ekonomi Sulsel diyakini dapat mengimbangi penurunan investasi asing dan penanaman modal dalam negeri. Sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata tetap menjadi andalan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengakui penurunan investasi asing maupun investasi dalam negeri di Sulsel tahun ini. Krisis ekonomi global turut memengaruhi belanja investasi yang melemah hingga triwulan kedua 2012 ini.

"Penurunan investasi karena krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat tidak begitu berpengaruh pada ekonomi Sulsel. Ekonomi Sulsel tetap meningkat di triwulan kedua," tutur Syahrul, Selasa, 9 Oktober.

Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2012 berdasarkan data Badan Pusat Statistik meningkat 6,88 persen dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Sulsel masih ditopang belanja langsung atau konsumsi.

Sumber pertumbuhan ekonomi triwulan II terbesar berasal dari sektor pertanian sebesar 2,01 persen. Sementara bila year to year, sektor industri pengolahan paling besar yakni 2,28 persen.

Investasi asing di Sulsel hingga triwulan II tercatat USD22,1 juta dari tujuh proyek atau menurun dibanding periode yang sama pada 2011 yang mencapai USD65,4 juta dari 14 proyek.

Investasi asing yang masuk ke Sulsel hingga akhir Juni di antaranya penambahan kapasitas di PT Vale dan Liquefied Natural Gas (LNG) di Kabupaten Wajo.

Penurunan pada penanaman modal dalam negeri juga terlihat pada realisasi investasi yang tercatat hanya Rp922,6 miliar. Jumlah ini lebih rendah dibanding periode yang sama 2011 lalu yang mencapai Rp981,3 miliar. Jumlah proyek yang masuk juga menurun dari 17 menjadi 11 proyek.

"Investasi asing dan dalam negeri secara umum tidak memengaruhi pasar kita. Menghadapi krisis ekonomi global yang memengaruhi investasi, kita terapkan strategi penguatan ekonomi jangka pendek agar ekonomi tetap tumbuh dengan mengandalkan basis ekonomi pada pertanian, perdagangan, dan pariwisata," tutur Syahrul. (rif/upi)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121009234904-pemprov-perkuat-basis-ekonomi

Selasa, 09 Oktober 2012

Permintaan Pertamax di Sulawesi Naik 10 Persen

SELASA, 09 OKTOBER 2012

MAKASSAR, – PT Pertamina Region VII Sulawesi mencatat permintaan bahan bakar pertamax mengalami kenaikan rata-rata 10 persen setiap bulan. Kendati kenaikannya belum terlalu signifikan, namun angka itu menunjukkan kesadaran masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menggunakan pertamax semakin meningkat.

“Di Sulawesi, dengan jatah pertamax 300 kiloliter, permintaan meningkat sekitar 10 persen setiap bulan,” kata General Manager PT Pertamina (Persero) Fuel Retail Marketing Region VII Sulawesi Ageng Giriyono.

Dia menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya pemakaian Pertamax di Sulawesi. Salah satu penyebab utama adalah persoalan harga.

“Padahal oktan Pertamax lebih tinggi yakni antara 92-95 sementara Premiun hanya 82-88. Dimana pelumasan Pertamax akan lebih baik dibandingkan Premium, sehingga membuat kendaraan lebih awet,” tutur Ageng, Senin, 8 Oktober.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menggunakan pertamax, ada beragam cara yang dilakukan. Salah satunya adalah mengimbau penggunaan stiker khusus di mobil mewah dan milik pejabat.

“Memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Khusus untuk karyawan dan pejabat Pertamina, telah dibuatkan stiker khusus dan itu sudah berjalan,” ungkapnya. (ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/permintaan-pertamax-di-sulawesi-naik-10-persen

Ekonomi Sulsel Masih Diatas Pertumbuhan Nasional

SELASA, 09 OKTOBER 2012

MAKASSAR, – Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bahkan dalam empat tahun terakhir, mengalami peningkatan hingga 6,8 persen. Pertumbuhan ini jauh diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian diungkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan tahun 2012 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin 8 Oktober.

“Pertumbuhan ekonomi Sulsel cukup besar,bahkan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Ini dikarenakan banyaknya pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur dalam pidatonya di depan para anggota DPRD Sulsel.

Syahrul menegaskan, pertumbuhan ekonomi hanya salah satu indikator akan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menjelaskan, Program Pembangunan Jangka Panjang Sulsel telah mampu membangun berbagai fasilitas, baik itu pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya. Sedang untuk target pendapatan sendiri mengalami peningkatan mencapai Rp4,659 triliun atau mengalami peningkatan 57,8 persen dari target APBD Pokok.

Sedang untuk pemasukan dari SKPD mengalami peningkatan hingga Rp3,35 triliun atau lebih 3,8 persen dari target APBD.

Meski demikian, Gubernur mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak dari target-target pembangunan yang sepeuhnya belum tercapai. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala teknis dan non teknis yang ada di lapangan. Terutama dari segi pendanaan, karena APBD yang terbatas, beberapa sektor membutuhkan perencanan pembangunan jangka panjang dan pembangunan secara bertahap.

Dia juga mengakui jika anggaran belanja langsung masih cukup besar karena anggaran untuk gaji pegawai yang cukup besar, sehingga sebagian besar APBD akan masuk di belanja gaji pegawai.

Karenanya dia berharap dengan adanya sumber pendanaan lain, maka pemrov akan mampu merealisasikan pembangunan infrakstruktur, seperti jalan,jembatan dan sekolah.

Salahsatu altenatif sumber pembiyaan adalah dengan adanya pinjaman dana segar diperuntukkan bagi pembangunan infrakstruktur.

“Besar harapan kita semua akan adanya sumber pendanaan lain untuk membangun berbagai infrakstruktur yang bersentuhan dengan masyarakat,”ujar Syahrul dalam pengantar nota keuangannya terkait dengan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2012.

Rapat ini selain di hadiri para anggota DPRD Sulsel juga para SKPD Pemprov Sulsel. Dalam paripurna ini, juga disampaikan tanggapan fraksi-fraksi terkait dengan Ranperda Pinjaman Pemrov sebesar Rp500 miliar. (mg4/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/ekonomi-sulsel-masih-diatas-pertumbuhan-nasional

Senin, 08 Oktober 2012

Karateka Sulsel Bela Indonesia

SENIN, 08 OKTOBER 2012

MAKASSAR, --Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) boleh berbangga, betap tidak sebanyak 8 karatekanya terpilih mewakili dan membela Indonesia ke kejuaraan karate internasional (WKF) di paris, Prancis pada November 2012.

Terpilih karateka asal Sulsel, tidak terlepas dengan torehan prestasi saat mereka bertarung di kejuaraan karate Asia Tenggaara (SEAKF) di Bangkok, Thailand, akhir September 2012 dan merebut gelar juara umum.

Pelatih karate nasional, Mursalim Bado’o, baru-baru ini di Makassar, mengungkapkan, bahwa, Sulsel patut berbangga, karena sejumlah atlet karatenya dipercayakan membawa nama bangsa di kancah internasional.

Adapun delapan karateka senior yang akan berlaga di Paris, masing-masing trio kata putra Faizal, Aswar, dan Fidelis dan trio kata putri, Triwulan, Ririn, dan Sulhandra.

Selain itu, Sulsel juga menempatkan dua atlet junior pada kejuaraan dunia karate (WKF) Brasil 2013 yakni Febi Ramadan untuk putra dan Ifka untuk putri.

Sedangkan Hendro Agusalim dan Ayu Safitri untuk nomor kumite dan dua atlet lainnya, Teguh dan Wiwik, juga masuk Pelatnas SEA Games.
Mursalim mengungkapkan, , tim karate Indonesia ke WKF berintikan 18 atlet, delapan di antaranya berasal dari Sulsel.

PB Forki memutuskan semua atlet yang merebut medali di kejuaraan karate SEAKF dipilih mengikuti kejuaraan karate WKF di Paris, November 2012. (hen/mri)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/olah-raga/karateka-sulsel-bela-indonesia

Pemda di Sulsel Harus belajar Perbaiki Laporan Keuangan

Senin, 8 Oktober 2012

Makassar KM– Auditor Utama Laporan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Syarifuddin Musli mengungkapkan beberapa daerah di tanah air termasuk Provinsi Sulsel memang telah berhasil memperoleh opini WTP. Hanya saja dengan hasil itu, Pemda lainnya yang ada di Sulsel harus banyak belajar untuk memperbaiki aspek kepatuhan, penyajian laporan keuangan dan manajemen aset yang selama ini masih mendulang beragam masalah dalam mewujudkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel, Cornel Syarif, mengatakan, kendala secara umum yang dialami pemda di luar daerah yang telah mendapatkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Sulsel adalah, tidak signifikannya entitas penyajian dan pengelolaan persediaan aset yang tidak tertib, sehingga BPK meragukankelemahan yang masih ditemukan BPK masih terkait entitas pengelolaan pelaporan yang tidak singkron.

“Secara umum masih ada catatan pelaporan yang amburadul dan perlu perbaikan. Nah melalui kegiatan yang baru pertama kali kita selenggarakan di Sulsel ini, semoga pemda lainnya yang ada di Sulsel bisa mengubah dan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang seperti diraih daerah yang sudah berhasil meraih WTP dari BPK,” ujar Cornel Syarif.

Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengharapkan, masalah secara umum yang dialami pemda dalam pelaporan keuangan dan aset yang masih bermasalah bisa terpecahkan melalui kegiatan Workshop Manajemen Barang Milik Daerah oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel yang bekersama dengan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri), Unhas dan BPK sendiri.

“Kegiatan ini sebagai salah satu unsur penting dan langkah strategis dalam pemecahan masalah yang dihadapi pemda. Tujuannya untuk penyeragaman sinergisitas pengelolaan aset daerah sesuai standar akuntansi agar Pemprov Sulsel dan beberapa daerah berhasil WTP, dan diharapkan kedepan seluruh daearh kab/kota di Sulsel bisa meraih WTP,” pungkas Agus Arifin Nu’mang.[KM06]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=15943

Soal Pinjaman Pemprov: Tiga Fraksi Menolak, Enam Setuju

Senin, 8 Oktober 2012

Makassar,– Sebanyak tiga fraksi yang ada di DPRD sulsel menyatakan penolakannya atas pengajuan pinjaman Pemrov sebesar Rp. 500 miliar. Tiga fraksi tersebut adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Hanura, sedang enam fraksi lainnya menyatakan setuju atas pengajuan pinjaman tersebut dengan berbagai catatan.

Fraksi Demokrat dalam tanggapannya terhadap Ranperda APBD Perubahan terkait dengan rencana pinjaman pemrov tersebut menyatakan seharusnya Pemrov mencari sumber pendanaan lain, bukan dengan mengajukan pinjaman.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Yusa Reza Ali dalam pandangan fraksinya menilai, jika pemrov tidak memiliki perencanaan dalam pembangunan di sulawesi Selatan. Ini terbukti dengan tidak adanya dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti untuk pembangunan jalan, jembatan dan yang lainnya.

“Mencermati tentang adanya pengajuan pinjaman, ini menandakan pemrov tidak memiliki perencanaan, seharusnya dari awal pihak Pemrov sudah memiliki penyedian dana untuk pembangunan yang dimaksud,” ujarnya.

Sementara itu juru bicara fraksi Golkar Kadir Halid menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan adanya tiga fraksi yang menolak ranperda pinjaman tersebut, pasalnya masih ada enam fraksi yang mendukung. Sehingga akan tetap lanjutkan pembahasannya. [KM02]

Short URL: http://www.kabarmakassar.com/?p=15953

Suara SYL, Suara Petani dan Nelayan

Senin, 8 Oktober 2012

WAJO – Ribuan petani dan nelayan Kabupaten Wajo, memadati Lapangan Sepak bola WakkaE Manyili, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Minggu (7/10). Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Wajo, Syahruddin mengatakan, antusiasme petani dan nelayan tersebut merupakan bukti kalau suara Syahrul Yasin Limpo merupakan suara petani dan nelayan.

“Suara SYL, suara petani dan nelayan,” kata Syahruddin pada silaturahmi dan Pengukuhan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se Kabupaten Wajo.

Syahruddin mengungkapkan tahun ini panen raya komoditi unggulan di Kabupaten Wajo merupakan yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, ia beserta petani yang ada merasa bersyukur dan berterima kasih karena hal itu bisa dicapai karena adanya kebijakan pemerintah provinsi yang berpihak pada petani dan nelayan.

“Rasa syukur kami juga telah tergambar melalui lambang KTNA Wajo. Warna hijau muda melambangkan meneruskan kebaikan dan segala tatanan yang baik di Sulsel. Sedangkan warna hijau tua mengisyaratkan harapkan untuk tuntaskan pembangunan di Sulsel,” jelasnya.

Secara pribadi Syahruddin menilai dosa besar jika segala kebaikan dan keberhasilan tersebut diabaikan. Kebijakan yang dibuat Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulsel membuat bank-bank yang ada mau memberikan kredit untuk rakyat, yang selama ini sangat didambakan. Tidak hanya itu, penyaluran benih pertanian juga dilakukan dengan sangat baik.

“Bulog dan petani yang dulunya bermusuhan, sekarang sudah menjadi partner yang baik karena kebijakan gubernur,” urainya.

Atas jasanya tersebut, Syahrul menerima pin emas KTNA Nasional dari Ketua KTNA Wajo.

Sementara itu Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Sulsel adalah provinsi terbaik dalam hal pengelolaan pangan di Indonesia. Pertanian berjalan cukup baik dengan hasil komoditi andalan yang cukup besar.

“Kabupaten Wajo memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan perekonomian Sulsel. Karena itu, semua ini harus dilanjutkan,” tuturnya.

Syahrul berharap, pendapatan rakyat bisa mencapai Rp30 juta per kapita. Pertanian harus menjadi industri pertanian. Hasil komoditi unggulan Sulsel harus dinikmati dunia.

“Pemerintahan kita terbaik nasional dan ekonomi kita terus membaik. Kita perbaiki pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kita. Kita lanjutkan apa yang sukses ini,” urainya.

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga menyerahkan piagam penghargaan kepada lembaga perbankan yang telah memberikan dukungan modal melalui KUR kepada petani, Pupuk Kaltim Wajo, Bank Sulsel Cabang Sengkang, Bulog dan Sangiaseri. Ada pula penyerahan sertifikat prona dan bantuan berupa alat-alat pertanian.(RS5/D)

Sumber: http://rakyatsulsel.com/suara-syl-suara-petani-dan-nelayan.html

Sekprov Minta HUT Sulsel Tak Asal-asalan

Senin, 08 Oktober 2012

MAKASSAR – Minimnya persiapan panitia bakal memengaruhi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Sulsel ke 343 yang digelar 19 Oktober mendatang.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dikhawatirkan tidak akan maksimal dan terkesan asal-asalan. Hingga dua pekan jelang peringatan HUT,belum ada kepastian mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan untuk memeriahkan hari jadi Sulsel tersebut. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim mengungkapkan, kepastian seluruh agenda kegiatan rangkaian HUT Sulsel itu akan rampung penyusunannya pada pekan ini.

“Saya belum bisa pastikan apa-apa saja agenda yang kita lakukan.Tapi kami sudah rapat bersama panitia,dan meminta semua koordinator untuk memberi masukan event yang kita selenggarakan,” jelasnya kepada wartawan kemarin. Jika pada tahun lalu pemprov mencetak Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penerjun massal terbanyak di Indonesia, pada tahun ini Muallim yang juga Ketua Panitia HUT Sulsel belum bisa memastikannya. “Saya belum bisa sebutkan ada rekor MURI atau tidak.Pekan depan baru masuk seluruh daftar kegiatan dari pada koordinator panitia,”bebernya.

Dia pun meminta kepada seluruh panitia untuk tidak melaksanakan kegiatan HUT Sulsel ala kadarnya. Bahkan, kegiatan ini bukan hanya digelar di Pemprov Sulsel, melainkan seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan HUT Sulsel tahun lalu,Sekprov menilai belum terlalu memuaskan, utamanya dari segi pagelaran zikir akbar yang digelar di Rujab Gubernur Sulsel. “Saya sudah berpesan kepada seluruh panitia, boleh kegiatannya sederhana, namun jangan asal-asalan,” tandasnya.

Tahun 2011 lalu, sebanyak empat rekor Musium Rekor Indonesia (MURI) tercatat pada puncak HUT Sulsel ke-342.Tiga piagam diterima oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo,sementara satu lainnya diberikan kepada pengurus Federasi Aero Sport Indonesia (Fasi) Sulsel. Rekor MURI yang dipecahkan itu yakni gubernur peraih penghargaan 93 dan terbanyak dalam kurang waktu tiga tahun, penaburan benih tanaman hutan melalui udara dan pertamakali di Indonesia.

Rekor yang ketiga yakni pengibaran sebanyak 25 bendera kabupaten/kota dan Provinsi Sulsel pada ketinggian 10.000 kaki dan 6.000 kaki di udara, serta mengibarkan pita terpanjang di udara, sepanjang 342 meter,sesuai dengan HUT Sulsel yang ke-342 tahun. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/533063/

Minggu, 07 Oktober 2012

Karate - Gubernur Jalan Bersama 5.000 Atlet Karate

Minggu, 07 Oktober 2012

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo jalan bersama atau "Long march " dengan sekitar 5.000 atlet karate dalam kegiatan kampanye Federasi Karate Dunia (WKF) menuju olimpiade Brasil di Makassar, Minggu.

Usai membuka latihan bersama dipandu Sekum Pengprov Forki Sulsel Musakkir dan pelatih nasional karate Mursalim, Syahrul yang juga Ketua Pengprov Forki Sulsel mengenakan pakaian karate dengan sabuk Hitam langsung memimpin jalan bersama karateka mengitari jalan protokol seputar Makassar.

Latihan bersama atlet karate pada 7 Oktober 2012 (Karate Day) tersebut sebagai bagian dari kampanye Organisasi karate dunia (WKF) dalam upaya menggolkan karate masuk olimpiade di Brasil, ujar Sekum Pengprov Forki Sulsel Musakkir.

Syahrul mengajak atlet karate terus mengasah kemampuan dan senantiasa disiplin mengikuti latihan untuk meraih prestasi. Sukses atlet karate Sulsel selama ini cukup membanggakan, karenanya prestasi yang telah ditorehkan itu terus ditingkatkan untuk membidik pesta olahraga dunia olimpiade, "kata Syahrul.

Musakkir, mengatakan, latihan bersama atlet karate berlangsung serentak di seluruh dunia oleh negara-negara anggota WKF termasuk Sulsel dan 32 provinsi lainnya di Indonesia.

"Kami bisa menurunkan sekitar 10.000 atlet dalam kegiatan "Karate Day", namun karena pesertanya dibatasi hanya 5.000 orang, maka hanya mengundang 300 atlet dari 14 perguruan karate anggota Forki Sulsel serta 20 orang dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel dan atlet dari Kota Makassar, "ujar Musakkir.

"The K Day" yang digelar serentak pada 7 Oktober 2012 di seluruh dunia bertujuan untuk menunjukkan kepada Komite Olimpiade (IOC) besarnya dukungan dari negara-negara anggota WKF agar karate dapat dipertandingkan di olimpiade Brasil mendatang.

Berkaitan dengan upaya WKF tersebut, maka PB Forki mendukung penuh kegiatan ini mengingat Indonesia memiliki potensi cukup besar dalam pembinaan atlet yang telah menorehkan prestasi di level dunia, sehingga diharapkan atlet karate Indonesia bisa tampil di olimpiade.

Latihan berama "Karate Day" tingkat nasional hari yang sama dipusatkan di kompleks Candi Borobudur sebagai salah satu kawasan wisata yang telah dikenal di mancanegara.(T.SYS/I007)

Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/42516/karate--gubernur-jalan-bersama-5000-atlet-karate

Dua Atlet Anggar Junior Sulsel Perkuat Indonesia

Minggu, 7 Oktober, 2012

Makassar-- Dua orang atlet anggar Sulawesi Selatan (Sulsel), Andika Kumoro Seto dan Andi Almaidah Dirhamzah, untuk kategori junior atau di bawah dari 20 tahun.

Keduanya dipanggil memperkuat tim Indonesia di kejuaraan Asian Junior and Cadet Fencing 2012, di Bali.

Menurut Pelatih anggar Sulsel Harry Jost, mereka dipanggil bergabung karena dinilai punya prestasi ditingkat nasional.

“Tingkat nasional mereka memang punya prestasi yang membanggakan. Cotohnya, Kumoro Seto adalah juara dua nasional untuk kategori junior. Sedangkan Almaidah, juara tiga nasional junior, ucapnya, Minggu 7/10/2012.

Meski mereka berdua masih belum maksimal saaat bertanding dengat atlet luar negeri, namun Harry mengaku tidak kecewa. Karena keduanya masih sangat muda dan jam terbangnya belum begitu panjang.

“Hitung-hitung, keikutsertaan mereka pada kejuaraan di Bali sebagai ajang mencari pengalaman dan menambah jam terbang,” katanya. (KM5)

Short URL: http://www.kabarmakassar.com/?p=15878

Periksa Jantung Bisa Lebih Cepat

Minggu, 07 Oktober 2012

JUMAIN SULAIMAN/FAJAR
LAUNCHING. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di dampingi Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin meresmikan kantor Parahita Diagnostic Center, Sabtu 6 Oktober.

MAKASSAR, - Diagnosa penyakit dan pemeriksaan kesehatan kini lebih cepat. Bahkan, pemeriksaan hasil diagnosa dan pemberian resep kepada pasien yang berada di tempat jauh dapat dilakukan melalui teknologi informasi komunikasi.

Kemudahan layanan pemeriksaan kesehatan dengan teknologi canggih salah satunya diberikan Parahita Diagnostic Center yang resmi beroperasi di Makassar, Sabtu, 6 Oktober. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Gubernur Sulsel turut menghadiri launchingnya.

Direktur Parahita Diagnostic, Moh Sulthon Amien mengatakan, berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan dikembangkan dengan sistem satu atap. Pasien yang telah melalui pemeriksaan seperti gula darah, jantung, dan sebagainya, dapat melihat hasilnya hanya dalam satu hari.

Sulthon mengklaim fasilitas dan kemudahan pelayanan di Parahita Diagnosti telah mengimbangi pelayanan rumah sakit di luar negeri. "Pelayanan dan peralatannya sama dengan di Singapura. Kelebihan di Singapura hanya dapat berekreasi setelah pemeriksaan," tuturnya.

Kelebihan yang dimiliki di antaranya, fasilitas laboratorium mikrobiologi yang berfungsi mendiagnosa penyakit-penyakit infeksi seperti tuberkulosis, kusta, diare, dan penyakit lainnya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, kehadiran laboratorium klinik sangat membantu program kesehatan pemerintah. Pemeriksaan kesehatan pasien dari 14 provinsi di kawasan timur Indonesia, tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit di Pulau Jawa, tetapi cukup di Sulsel. (sbi)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121006234349-periksa-jantung-bisa-lebih-cepat'

SYL Dapat Pin Emas dari Petani dan Nelayan Wajo

Minggu, 7 Oktober 2012

Makassar, -- Intensitas kandidat calon gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berakselerasi ke daerah-daerah di Sulsel.

Minggu (7/10/2012), mantan Bupati Gowa dua periode ini mendatangi Kabupaten Wajo, tepatnya Di Lapangan Sepak Bola WakkaE Manyili, Kecamatan Takalala.

SYL melakukan silaturahmi dengan warga Wajo dan selanjutnya melakukan pengukuhan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se Kabupaten Wajo.

Di lapangan yang berjubel dengan warga itu, SYL dielu-elukan. Warga banyak berteriak "Don't stop komandan", "oppoki" dan lain sebagainya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Wajo, Syahruddin, mengatakan, antusiasme petani dan nelayan tersebut merupakan bukti kalau suara Syahrul Yasin Limpo merupakan suara petani dan nelayan.
Syahruddin, mengungkapkan, tahun ini panen raya komoditi unggulan di Kabupaten Wajo merupakan yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan yang dibuat Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulsel membuat bank-bank yang ada mau memberikan kredit untuk rakyat, yang selama ini sangat didambakan. Tidak hanya itu, penyaluran benih pertanian juga dilakukan dengan sangat baik.

"Bulog dan petani yang dulunya bermusuhan, sekarang sudah menjadi partner yang baik karena kebijakan gubernur," urainya.

Atas jasanya tersebut, Syahrul menerima pin emas KTNA Nasional dari Ketua KTNA Wajo. Sementara, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, Sulsel adalah provinsi terbaik dalam hal pengelolaan pangan di Indonesia. Pertanian berjalan cukup baik dengan hasil komoditi andalan yang cukup besar.

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga menyerahkan piagam penghargaan kepada lembaga perbankan yang telah memberikan dukungan modal melalui KUR kepada petani, Pupuk Kaltim Wajo, Bank Sulsel Cabang Sengkang, Bulog dan Sangiaseri. Ada pula penyerahan sertifikat prona dan bantuan berupa alat-alat pertanian.(*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/10/07/syl-dapat-pin-emas-dari-petani-dan-nelayan-wajo

Sabtu, 06 Oktober 2012

Menkominfo Berterima Kasih Kepada Sulsel

Selasa, 06 November 2012

int
Tifatul Sembiring

MAKASSAR, -- Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, mengucapkan terima kasih kepada Sulsel, karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kontribusi Sulsel tersebut membuat Indonesia masuk dalam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya baik di dunia.

“Terima kasih kepada Sulsel karena perekonomiannya bisa di atas 8 persen, sehingga karena kontribusi ini, Indonesia masuk lima besar negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup baik dengan inflasi terendah,” ucap Tifatul, pada Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun
2012, di Hotel Aston, Makassar, Selasa (6/11).

Tifatul menilai, keberhasilan yang dicapai di Indonesia, termasuk di Sulsel sangat luar biasa. Tetapi, karena para aparat kehumasan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya yang diterima publik masih buruk.

“Kenapa yang terekspos hanya yang buruk. Karena, ada juga satu sikap media yang hanya memberitakan yang sensasional saja, tanpa mempertimbangkan efek psikologis masyarakat,” terangnya.

Dia mengimbau, pejabat humas harus hadir saat rapat pimpinan, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Humas harus mengetahui latar belakang suatu keputusan untuk menjelaskan ke publik secara tuntas.

“Kita hidup di tengah media yang kadang punya kepentingan politik. Karena itu, harus pandai, bukan hanya melawan opini itu, tapi menunjukkan positif prestasi. Kebebasan pers oke, tapi harus ada platform, batas yang harus disepakati,” tegasnya(KM)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121106102850-menkominfo-berterima-kasih-kepada-sulsel

Menpan Undang Syahrul Jadi Pemateri Antikorupsi

SABTU, 06 OKTOBER 2012

JAKARTA, - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) diundang khusus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar, untuk menjadi pemateri antikorupsi di Jakarta, Jumat, 5 Oktober.

Syahrul diundang khusus untuk memberikan masukan dalam rangka pencananan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Kepala Inspektorat Provinsi Sulsel, Azikin Solthan, di kantornya, kemarin, mengungkapkan, selain Syahrul, Kemenpan-RB juga mengundang Gubernur Banten Ratu Atut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur DI Jogyakarta Sri Sultan untuk kegiatan yang sama.

“Ini merupakan undangan dari Kementerian PAN Reformasi Birokrasi kepada empat provinsi yaitu Sulsel, Banten, Jabar, dan Jogya. Semua akan memaparkan bagaimana upaya memberantas korupsi, kemudian menandatangani kesepakatan untuk mencapai zona integritas wilayah bebas korupsi dengan ombudsman RI dan KPK,” kata mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Pemerintah Provinsi Sulsel diundang untuk melakukan pencanangan, karena berhasil memperoleh prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Inti pertemuan ini, Pemprov Sulsel oleh Pak Gub (Syahrul) membeberkan materi bagaimana penerapan reformasi birokrasi dan implementasi percepatan pemberantasan korupsi,” katanya.

Undangan kepada Syahrul untuk memberikan materi antikorupsi ini sekaligus menepis isu korupsi di tubuh Pemprov Sulsel. Pernyataan PPATK dan LSM Fitra bahwa Sulsel urutan ketujuh terkorup di Indonesia, bukanlah institusi Pemprov Sulsel, melainkan akumulasi dari kasus korupsi yang terjadi di 24 kota/kabupaten di Sulsel.

Dalam lansiran LSM Fitra, Makassar yang juga ibu kota Provinsi Sulsel menjadi kota dengan angka korupsi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Meski demikian, Fitra menyebutkan bahwa data terkait korupsi Makassar belum final. (del/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/menpan-undang-syahrul-jadi-pemateri-antikorupsi

Celebes Convention Centre-Exhibition Hall Telan Dana Rp 15 Miliar

Sabtu, 06 Oktober 2012

MAKASSAR – Pemprov Sulsel menerima kucuran dana segar dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) senilai Rp15 miliar untuk pengembangan Celebes Convention Center (CCC).

Dana ini akan digunakan untuk membangun exhibiton hallguna melengkapi fasilitas di area pameran tersebut. Seketaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim mengatakan, saat ini, CCC yang berada di Kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar baru memiliki ballroomdanconventon hall.Sementara, untuk exhibition hall hingga saat ini belum dimiliki CCC yang dioperasikan sejak 2007 lalu itu.

“Sekarang ini kan CCC baru memiliki ballroom dan convention hall.Makanya kita mendapatkan anggaran dari APBN, untuk melengkapinya dengan exhibition hall. Dengan demikian, seluruh fasilitas MICE sudah tersedia di area CCC,”katanya kepada wartawan kemarin. Sebelum memulai proyek tersebut,Muallim mengaku telah mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk menentukan lokasi pembangunan exhibition hall tersebut.

Dia mengaku, telah melakukan pengecekan di sekitar areal CCC untuk pembangunan gedung baru ini. Namun,untuk kepastiannya diserahkan ke Biro Ekonomi dan Biro Pengelolaan Aset Pemprov Sulsel. “Kemarin kami sudah melakukan pengecekan di samping kiri dan kanan CCC.Tapi belum bisa kita pastikan apakah bisa dibangun di situ,”bebernya. Bisa saja,lanjut dia,pembangunan convention hall ter-sebut berada di luar CCC.

Pasalnya, pihaknya mengkhawatirkan proyek ini bersinggungan dengan proyek Grand Rinra Hotel and Convention, yang juga direncanakan dibangun di sekitar areal CCC. Pemprov juga saat ini tengah mencari lokasi lain yang merupakan aset daerah,untuk pembangunan exhibition hall tersebut. “Kalau memang sudah tak bisa di areal CCC, terpaksa kita cari lokasi lain yang masih merupakan aset pemprov,” bebernya.

Nantinya, pengelolaan exhibition hall ini akan ditangani langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel. Biaya pemakaian fasilitas yang dipungut pengelola akan diserahkan ke kas pemprov dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Sebelumnya, PT Makassar Phinisi Seaside Hotel telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan pemprov terkait Grand Rinra Hotel and Convention di areal CCC. Grand Rinra dirancang berlantai 15 dengan memiliki 222 unit kamar dengan menggunakan luas lahan tiga hektare. Sejatinya, hotel ini mulai terbangun 2012 ini, namun hingga saat ini belum ada tanda- tanda dimulainya proyek tersebut. SEPUTAR INDONESIA ● wahyudi

Sumber: http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4129:celebes-convention-centre-exhibition-hall-telan-dana-rp-15-miliar-&catid=44:info-terkinia

Sulsel Kembali Jadi Tuan Rumah PDN Expo 2012

SABTU, 06 OKTOBER 2012

MAKASSAR, – Tetap bertahannya peringkat pertumbuhan ekonomi Sulsel sebagai yang tertinggi di Indonesia, bahkan mengalahkan Jakarta, kembali menjadikan Sulsel terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri dan Produk Kreatif Nusantara Expo 2012. Pameran bergengsi skala nasional ini, merupakan yang kali kedua digelar di Sulsel.

Asisten II Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Andi Yaksan Hamzah tidak menampik melesatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel sebagai dasar penyelenggara PDN Expo kembali memilih provinsi yang dipimpin Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ini.

“Lonjakan pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat. Jadi tidak salah diselenggarakan disini. Pemerintah Sulsel juga mendukung lewat infrastruktur dan melahirkan kebijakan penunjang kegiatan,” kata Yaksan saat membuka PDN Expo 2012, Kamis, 4 Oktober di Trans Studio Mall, Makassar.

Selain berhasil memacu lonjakan pertumbuhan ekonomi, lanjut Yaksan, letak geografis dan status Sulsel sebagai gerbang Indonesia Timur membuat PDN Expo 2102 akan lebih mudah dilirik oleh pelaku usaha dan para investor.

“Sulsel adalah tempat yang potensial untuk mempromosikan berbagai produk. Pelaksanaan pameran ini juga tepat karena saat ini banyak bermunculan produk-produk dalam negeri, termasuk di Sulsel. Maka tentu event ini kesempatan yang bagus untuk mempromosikannya,” tandas Yaksan saat berkeliling stand pameran.

Pameran ini merupakan hasil kerjasama Dinas Perindustiran dan Perdagangan (Diseprindag) Provinsi Sulsel, dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI. Pameran ini berlangsung kemarin, Kamis, 4 Oktober dan berakhir Minggu, 7 Oktober nanti.

Sebanyak 80 stand memeriahkan pameran skala nasional ini. Antara lain stand dari 13 provinsi, 16 kabupaten/ kota, 5 BUMN dan 12 UKM. (del/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/sulsel-kembali-jadi-tuan-rumah-pdn-expo-2012

Jumat, 05 Oktober 2012

OUTSOURCING: Tindak Pelangaran, Pemprov Sulsel Bentuk Satgas

Jumat, 5 Oktober 2012

Compact_buruh001

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memverifikasi perusahaan yang masih menerapkan sistem kontrak atau outsourcing.

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Hasman Mansyur mengatakan pembentukan satuan tugas (satgas) itu untuk mengoptimalkan penerapan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/2011 Tentang Penghapusan Tenaga Kerja Kontrak.

“Hingga kini, keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penerapan sistem kontrak belum berjalan maksimal. Di Sulsel, masih banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga paruh waktu a.l, PT PLN, PT Telkom, perbankan, dan rumah sakit,” katanya, Kamis (4/10/2012).

Menurutnya, verifikasi mengacu laporan dari serikat pekerja. Sejauh ini, pihaknya telah menurunkan satuan tugas untuk memverifikasi 2 perusahaan di Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar, salah satunya PT PLN Wilayah Suselrabar. Jika terbukti, maka akan diproses secara hukum.

Dia mengungkapkan, terdapat sejumah kriteria pekerjaan yang dilarang menggunakan sistem kontrak. Salah satunya yaitu, jenis dan waktu kerjanya tetap. Kebijakan tersebut tercantum dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011.

Selain memverifikasi perusahaan, satgas yang dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel juga bertugas mensosialisasikan kedua regulasi tersebut ke setiap perusahaan di Sulsel. Khusus keputusan Mahkamah Konstitusi, sosialisasinya diakui masih cukup minim.

Diminta Melapor

Umar Kasim, Kepala Sub Unit Pembekalan dan Informasi Hukum Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meminta perusahaan yang mempekerjakan pegawai berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara periodik. Tujuannya, memudahkan proses monitoring tentang hak pekerja, khususnya pada sektor yang objek kerjanya tidak tetap.

Pasca terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap perusahaan wajib melaporkan jumlah tenaga kerja berstatus PKWT maksimal 7 hari setelah perjanjian kerja disepakati. Selain itu, perusahaan juga harus menyampaikan isi perjanjian, berupa pemenuhan hak kerja. Diantarannya, jaminan sosial dan upah lembur.

“Pada Pasal 59 Undang-undang Tenaga Kerja disebutkan, perusahaan diperbolehkan menerapkan sistem kontrak. Namun di perjanjian kerja samanya harus mengatur, klausul tentang pengalihan perlindungan bagi pekerja yang objek kerjanya tetap,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel La Tunreng menilai, dikabulkannya sebagian uji materiil undang-undang tentang ketenagakerjaan tidak mewajibkan perusahaan mengangkat tenaga outsourcing menjadi karyawan tetap.

Alasannya, terdapat mekanisme yang harus diterapkan. Selain itu, pengangkatan tenaga kontrak harus memenuhi sejumlah persyaratan dan menyesuaikan kualifikasi yang dibutuhkan.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan pemilik perusahaan, agar menerapkan uji kelayakan kepada tenaga outsourcing yang layak diangkat menjadi pegawai tetap. Namun, harus mengacu perjanjian yang ditanda tangani dengan perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing,” katanya. (k46/sut)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/outsourcing-tindak-pelangaran-pemprov-sulsel-bentuk-satgas

Instansi Pemerintah/Lembaga Wajib mengikutkan Aksara Lontara

Jum, 05/10/2012

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, H.A. Muallim menutup Kongres Internasional II Bahasa-bahasa Daerah di Sulawesi Selatan di Hotel Sahid Jaya Makassar Kamis, 4 Oktober 2012. Dengan adanya kongres ini, H. A. Muallim berharap, rekomendasi kongres tidak hanya di atas kertas tetapi rekomendasi itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan keluarga.

A. Muallim mengaku prihatin dengan penutur yang enggan menggunakan bahasa daerah, padahal punah-tidaknya sebuah bahasa daerah amat sangat ditentukan oleh penuturnya sendiri. Sejumlah rekomendasi diserahkan ke pemerintah, salah satunya adalah saran kepada pemerintah agar mengikutkan aksara lontara dalam papan instansi atau lembaga.

Kepala Balai Bahasa Makassar, Adri yang membacakan rekomendasi kongres mengatakan penggunaan aksara lontara pada papan nama lembaga/instansi pemerintah dan swasta merupakan salah satu solusi mempertahankan eksistensi bahasa daerah.

Rekomendasi lainnya adalah penetapan bahasa daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lainnya adalah penetapan hari berbahasa daerah sehari dalam seminggu dan peringatan hari bahasa ibu internasional.

Untuk media massa, kongres merekomendasikan agar menyiapkan ruang bahasa dan sastra daerah. Selama ini hampir semua media dianggap kurang memberi ruang untuk eksistensi bahasa daerah. Selain itu juga ada rekomendasi penyusunan tata bahasa baku dan kamus bahasa daerah Sulsel dan direkomendasikan agar dilakukan penelitian sastra daerah, inventarisasi dan dokumentasi sastra daerah, serta revitalisasi peran dan fungsi sastra daerah Sulsel.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/instansi-pemerintahlembaga-wajib-mengikutkan-aksara-lontara

2013, UMKM Sulsel Dapat Modal Rp25M

Jumat, 5 Oktober 2012

MAKASSAR, -- Setelah mengesahkan Perda Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) Sulsel, DPRD Sulsel juga menyetujui dana pemberdayaan UMKM senilai Rp25 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia (ADEI) yang bertindak sebagai konsultan pada PPKD Prof Dr H Muhammad Asdar, mengatakan, DPRD Sulsel telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) PPKD. Ini merupakan angin segar pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Sulsel. Mereka yang sebagian besar masih sulit mengakses pinjaman bank karena tidak memiliki agunan akan sedikit terbantu.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UKM di Sulsel cukup tinggi. Sayangnya jumlah UKM ini belum didukung permodalan. "Ini sangat memprihatinkan dan menjadi penghambat bagi usaha kecil dan menengah," katanya didampingi Haeruddin dari Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Kamis 4 Oktober.
Dia juga mengungkapkan, DPR telah menyetujui dana awal untuk pemberdayaan UKM senilai Rp25 miliar. Dana itu diharapkan akan pada 2013.
Menurut Asdar, usulan agar PPKD diadakan di Sulsel, sudah setahun lalu. Namun usulan tersebut baru tahun ini Perdanya disetujui DPRD Sulsel. "Lembaga penjamin kredit daerah, sangat dibutuhkan agar perekonomian UKM bisa terus tumbuh," katanya.
Lembaga ini, sambung dia, selain membantu pelaku usaha mengakses kredit usaha, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. "Dari beberapa penelitian diketahui bahwa UKM kesulitan berkembang. Itu terjadi bukan akibat prospek usaha yang kurang, tetapi karena pelaku usaha itu belum atau kesulitan membuka akses ke bank untuk mendapatkan modal usaha," tuturnya.
Menurut dia, ada juga penyebab lain yang memengaruhi sulitnya pelaku UKM mendapat kredit bank. Yakni, pihak bank sangat berhati-hati menyalurkan kredit program dan komersialnya ke UKM. "Jadi menurut saya, salah satu cara membantu UKM itu adalah melalui lembaga penjamin kredit daerah," katanya. (id/upi)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121004230237-2013-umkm-sulsel-dapat-modal-rp25m'

Realisasi Pajak Kendaraan Baru 64,01%

Jumat, 05 Oktober 2012

MAKASSAR – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat hingga Agustus tahun ini, realisasi pajak kendaraan atau nilai pajak kenda-raan bermotor (PKB) yang berhasil dihimpun baru mencapai 64,01% atau Rp390,17 miliar.

Kepala Bidang Pajak Dispenda Sulsel Malik Faisal mengatakan, terdapat total jumlah kendaraan baru dan lama yang membayar pajak mencapai 977.052 unit. Dari jumlah kendaraan itu,815.285 unit merupakan roda dua,dan 161.767 unit roda empat semua jenis dan tipe. “PKB yang berhasil direalisasikan Rp390,17 miliar, atau baru 64,01% dari target yang ditetapkan tahun ini. Sedangkan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru 55,44% dari target, atau mencapai Rp574,87 miliar per Agustus tahun ini,” kata Malik,kemarin.

Walau belum mencapai target, namun Dispenda optimistis, target yang ditetapkan tahun ini akan tercapai di akhir 2012. Dia menyebutkan,tahun lalu jumlah kendaraan yang membayar pajak mencapai 1.470.526 unit, terdiri dari 1.239.371 unit kendaraan roda dua, 231.155 unit roda empat. Dengan realisasi PKB mencapai Rp527,24 miliar, dan BBNKB mencapai Rp827,10 miliar dan masih tertinggal dari tahun ini. Sebelumnya, Dispenda Sulsel sempat pesimistis, akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp87 miliar,menyusul rencana penghapusan tunggakan yang sudah kedaluwarsa.

Kepala Dispenda Sulsel Arifuddin Dahlan mengungkapkan, total tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak 1990 hingga 2011 mencapai Rp170 miliar, tetapi hanya Rp83 miliar yang dapat ditarik. ”Sisanya sudah kedaluwarsa, karena Pemprov Sulsel tidak dapat mengidentifikasi lagi keberadaan kendaraan wajib pajak baik yang hilang, maupun pindah kepemilikan. Itu semua menjadi penghambat untuk menarik pajak kendaraan. Kami kekurangan informasi,” katanya.

Menurutnya, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memungkinkan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang kedaluwarsa dihapuskan. rahmat hardiansya

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/532453/

Penilaian Proper- Pengelolan Limbah Wajib Ramah Lingkungan

Jumat, 05 October 2012

MAKASSAR – Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulsel menegaskan,hasil akhir dari penilaian pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan atau proper yang dilakukan pemerintah bukan untuk mendiskreditkan perusahaan tertentu.

Kepala BLHD Sulsel Tamzil Tadjuddin menekankan, proper tersebut digelar agar setiap perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, tetap mengedepankan konsep ramah lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. “Salah besar kalau kami dikatakan ingin mendiskreditkan perusahaan tertentu. Proper ini ditujukan agar para stakeholder melakukan pelestarian lingkungan secara baik,” jelasnya kepada wartawan kemarin.

Menurut Tamzil, penilaian proper yang dilakukan Pemprov Sulsel juga dalam rangkan mewujudkan iklim dunia usaha yang kondusif dan ramah lingkungan, dengan mengedepankan prinsip produksi yang bersih serta eco-efficiency. Salah satu yang menjadi penentu pada penilaian tersebut, yakni terhadap pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di setiap perusahaan yang terdaftar. Meski dari seluruh hasil penilaian lainnya memuaskan, namun pada proses penilaian limbah B3 masih diketemukan kejanggalan, maka hasilnya akan tetap dinilai hitam, atau perusahaan yang membahayakan kelestarian lingkungan.

“Seluruh tim yang diturunkan untuk penilaian propert, semuanya telah sesuai prosedur dari pusat. Orang-orang yang diturunkan, kami jamin bekerja profesional,karena telah melalui serangkaian tes tes dari Kementerian Lingkungan Hidup,”bebernya. Khusus di Sulsel,diakuinya, belum memiliki lokasi pusat pembuangan dan pemusnahan limbah B3. Untuk sementara ini,perusahaan masih melakukan proses pengiriman limbah B3 di Cileungsi,Bogor Jawa Barat. Begitu pun dengan izin pengangkutan limbah B3 tersebut dari Sulsel ke Bogor, harus melalui perusahaan tertentu yang telah ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Sebelumnya, BLHD Sulsel mengumumkan hasil penilaian sementara propert 2012,terhadap 21 kegiatan atau perusahaan industri besar yang menjadi objek penelitian. Dari 21 unit perusahaan tersebut, ada tiga yang masuk dalam daftar hitam atau dikategorikan merusak dan tidak memperhatikan lingkunganyakni PT Indomarmer Kuari Utama, PT Sermani Steel,serta RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Khusus kategori perusahaan yang mendapat penilaian merah yakni PT London Sumatera Indonesia, PT Maruki Internasional Indonesia,PT KIMA,PT Energy Equity Epic Sengkang, PT Eastern Pearl Flour Mills,Pabrik Gula Camming Bone, Hotel Sahid Makassar, PT Makassar Te’ne,PT PLN Sektor Tello,dan PT Semen Bosowa Maros.

Kemudian untuk kategori proper biru yakni PT Vale, PT EnergySengkang,PTPertamina TBBM Palopo, PT Pertamina TBBM Parepare,PT Pertamina TBBM Makassar, PT Semen Tonasa,PT Makassar Power. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/532442/

Mutasi Pejabat- Posisi Lowong Tetap Dijabat Pelaksana Tugas

Jumat, 05 Oktober 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memastikan tidak akan melakukan pengisian lima jabatan Eselon II setingkat kepala dinas yang hingga saat ini lowong.

Bahkan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) belum menggodok nama-nama pejabat yang akan ditunjuk. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo secara tegas mengatakan, untuk sementara ini,pihaknya masih mempercayakan kepada pejabat pelaksana tugas (Plt) yang telah ditunjuknya. “Pengisian jabatan Eselon II yang hingga saat ini masih lowong,belum akan dilakukan. Kan masih ada Plt yang bisa menjalankannya,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini berdalih, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi agar seluruh program di akhir jabatannya tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena itu,Syahrul belum berpikir untuk mengisi jabatan yang lowong itu. “Saya mau selesaikan agar semua bisa berjalan tenang dengan tenang,”katanya usai memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 87 pejabat eselon III dan IV di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. Lima jabatan yang masih lowong yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda),Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD),Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.

Sementara itu, salah satu sumber SINDOyang ditemui di kantor gubernur mengaku, dalam waktu dekat ini akan segera ditetapkan pejabat defenitif untuk mengisi kelima jabatan yang masih lowong itu. “Kalau bukan akhir bulan ini, pelantikannya dilaksanakan awal bulan depan. Itu rencananya,” kata sumber yang meminta identitasnya tak dikorankan kemarin.

Sementara itu, dihadapan seluruh pegawai kemarin, Syahrul berpesan kepada PNS agar dalam tiga bulan terakhir ini, memperlihatkan kinerja yang baik serta menyelesaikan program-program kerja yang direncanakan sebelumnya. Dia juga mengimbau PNS agar tidak larut dalam isu-isu politik menjelang Pilkada Gubernur Sulsel (Pilgub) Sulsel 2013, terlebih ikut dalam politik praktis menjelang momen lima tahunan itu.

“Tak usah ikut ribut-ribut Pilgub Sulsel yang bisa membahayakan kalian. Tak usah. Kalau mau bantu saya, tolong tunjukkan hasil kerja yang bisa dirasakan rakyat di Sulsel,”pungkasnya. Syahrul juga sempat menyinggung taglineSayang yang merupakan singkatan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang pada pilgub mendatang.

“Kalian tak akan salah jika di hatimu ada kasih sayang.Kasih sayang ini jangan diartikan bahwa kalian harus pilih Sayang (di Pilgub). Tak usah itu,”bebernya. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/532440/

Produksi Padi Sulsel Ditarget 22 Ton Per Hektare

Jumat, 05 Oktober 2012

PINRANG, – Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, menghadiri Pesta Panen Padi Hibrida SHS SL-8 Kelompok Tani Mamminasae di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis, 4 Oktober. Syahrul turun langsung ke sawah melakukan panen padi bersama ratusan petani di Kabupaten Pinrang.

“Saya punya impian, ke depan kita bisa panen sampai 22 ton per hektar,” kata Syahrul.

Ia mengungkapkan, impian tersebut bukanlah hal yang mustahil. Bahkan, sudah mampu dilakukan di Iran dengan menggunakan tekhnologi berupa rekayasa genetika dan inseminasi.

“Kalau ini bisa kita lakukan, pendapatan petani kita bisa melambung mencapai Rp30 juta per kepala,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, menjelaskan, Sulsel adalah provinsi terbaik yang ada di Indonesia.

Indikatornya, Sulsel adalah pemerintah terbaik dengan penghargaan Prasamya Karya Bhakti Praja Nugraha, WTP Clean and Clear dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional.

“Dari hasil pertanian kita di Sulsel, kita bisa capai Rp17 triliun. Pendapatan rakyat sudah mencapai Rp18 juta per kepala. Saya punya impian Rp30 juta per kepala. Orang bilang tidak mungkin, tapi saya akan coba,” katanya optimis.

Sementara, Bupati Pinrang, Aslam Patonangi, menuturkan, di Kabupaten Pinrang, padi yang bisa dipanen sudah bisa mencapai delapan ton per hektar. Harga per kilogramnya Rp3.650.

“Peningkatan ini membuat income per kapita petani semakin bertambah. Hal ini bisa tercapai karena bimbingan Pak Syahrul untuk mendukung P2BM dan surplus beras,” tuturnya. (*/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/produksi-padi-sulsel-ditarget-22-ton-per-hektare

Karate - Atlet Sulsel Ikut Kejuaraan Karate di Paris

Jumat, 05 Oktober 2012

Makassar - Delapan atlet karate Sulawesi Selatan terpilih mewakili Indonesia ke kejuaraan karate internasional (WKF) di Paris, Prancis pada November 2012.

"Atlet Sulsel tersebut terpilih setelah menorehkan prestasi saat mewakili Indonesia di kejuaraan karate Asia Tenggaara (SEAKF) di Bangkok, Thailand, akhir September 2012 dan merebut gelar juara umum," ujar pelatih karate nasional Mursalim Bado'o di Makassar, Jumat.

Selain delapan atlet senior, katanya, Sulsel juga menempatkan dua atlet junior pada kejuaraan dunia karate (WKF) Brasil 2013 yakni Febi Ramadan untuk putra dan Ifka untuk putri.

Delapan atlet senior yang akan berlaga di Paris, masing-masing trio Kata putra Faizal, Aswar, dan Fidelis dan trio kata putri, Triwulan, Ririn, dan Sulhandra.

Selain itu, Hendro Agusalim dan Ayu Safitri untuk nomor kumite dan dua atlet lainnya, Teguh dan Wiwik, juga masuk Pelatnas SEA Games.

Menurut Mursalim, tim karate Indonesia ke WKF berintikan 18 atlet, delapan di antaranya berasal dari Sulsel.

PB Forki memutuskan semua atlet yang merebut medali di kejuaraan karate SEAKF dipilih mengikuti kejuaraan karate WKF di Paris, November 2012.

Atlet Sulsel yang mewakili Indonesia ke kejuaraan SEAKF dan WKF 2012 juga pemegang medali emas pada PON XVIII 2012 di Pekanbaru, Riau. (T.S016/M029)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/42497/karate--atlet-sulsel-ikut-kejuaraan-karate-di-paris

Langganan: Postingan (Atom)