Kamis, 26 Januari 2012
TENRI PALALLO/FAJAR
DISKUSI ANGGARAN. Ketua KPP Sulsel, Hj Tenri Yasin Limpo dan Kabid Perencanaan Bappeda Sulsel, Indah Siradju dalam diskusi anggaran di Bappeda Sulsel kemarin.\
DISKUSI ANGGARAN. Ketua KPP Sulsel, Hj Tenri Yasin Limpo dan Kabid Perencanaan Bappeda Sulsel, Indah Siradju dalam diskusi anggaran di Bappeda Sulsel kemarin.\
MAKASSAR, FAJAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo diwakili Kepala Bappeda Tan Malaka Guntur membuka kegiatan penyatuan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran di kantor Bappeda Sulsel Rabu, 25 Januari. Pertemuan dihadiri seluruh pimpinan SKPD lingkup pemerintah provinsi Sulsel.
Tan Malaka mengatakan kebijakan mainstreming gender di dalam pengintegrasian dokumen perencanaan adalah upaya strategis untuk memasukkan isu gender ke dalam proses penyusunan, pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam Inpres Nomor 9/2000. Apalagi kebijakan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan issu gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang terintegrasi dalam semua bidang pembangunan.
"Di tingkat provinsi juga sudah ada Pergub Sulsel No.62/2011 tentang tatacara pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup pemerintah Sulsel," kata Tan Malaka.
Ia juga berharap para pimpinan SKPD sudah mempunyai pemahaman dan pola pikir yang sama tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang selanjutnya akan memperkuat komitmen untuk memulai mengimplementasikan PUG di Sulsel.
Untuk mengimplemetasikan strategi PUG ke semua sektor, kata dia pembangunan melalui pengusulan program & kegiatan di setiap sektor. "Tidak perlu ada anggaran khusus yang responsif gender sepanjang usulan program dan kegiatan tersebut (RKA) sudah dianalisis berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberi dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki," katanya.
Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Sulsel, Hj Tenri Olle Yasin Limpo yang juga menjadi narasumber kemarin menyampaikan materi Peran Legislatif dalam Mendorong Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Respons Gender.
Di depan 64 SKPD Pemprov Sulsel, Ketua Komisi A DPRD Sulsel menjelaskan ini secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga implementasi SKPD dalam bentuk RKA yang disertai lampiran
Pembicara lainnya dalam pertemuan itu adalah Prof Dr Ilmi Idrus dan Kepala Bidang Mikro dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Sulsel, Andi Indah Siradju. (ten/pap)
Tan Malaka mengatakan kebijakan mainstreming gender di dalam pengintegrasian dokumen perencanaan adalah upaya strategis untuk memasukkan isu gender ke dalam proses penyusunan, pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam Inpres Nomor 9/2000. Apalagi kebijakan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan issu gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang terintegrasi dalam semua bidang pembangunan.
"Di tingkat provinsi juga sudah ada Pergub Sulsel No.62/2011 tentang tatacara pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup pemerintah Sulsel," kata Tan Malaka.
Ia juga berharap para pimpinan SKPD sudah mempunyai pemahaman dan pola pikir yang sama tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang selanjutnya akan memperkuat komitmen untuk memulai mengimplementasikan PUG di Sulsel.
Untuk mengimplemetasikan strategi PUG ke semua sektor, kata dia pembangunan melalui pengusulan program & kegiatan di setiap sektor. "Tidak perlu ada anggaran khusus yang responsif gender sepanjang usulan program dan kegiatan tersebut (RKA) sudah dianalisis berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberi dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki," katanya.
Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Sulsel, Hj Tenri Olle Yasin Limpo yang juga menjadi narasumber kemarin menyampaikan materi Peran Legislatif dalam Mendorong Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Respons Gender.
Di depan 64 SKPD Pemprov Sulsel, Ketua Komisi A DPRD Sulsel menjelaskan ini secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga implementasi SKPD dalam bentuk RKA yang disertai lampiran
Pembicara lainnya dalam pertemuan itu adalah Prof Dr Ilmi Idrus dan Kepala Bidang Mikro dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Sulsel, Andi Indah Siradju. (ten/pap)
Sumber: http://www.fajar.co.id
