Selasa, 31 Januari 2012

Tahun Depan, 8 Juta Warga Nikmati Air Bersih

Senin, 30 Januari 2012

MAKASSAR – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memenuhi kebutuhan air bersih warganya terus dilakukan. Pemprov bertekad memenuhi kebutuhan air bersih 8 juta warga pada 2013 mendatang.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Kadistarkim) Sulsel A Bakti Haruni mengungkapkan, saat ini warga yang menikmati air bersih baru sekitar 85% dari jumlah penduduk. Itupun sebagian besar dinikmati warga yang berada di perkotaan. Pada tahun ini, Distarkim memperoleh anggaran APBN senilai Rp100 miliar untuk pengadaan air bersih.

Adapun dari APBD Sulsel, disiapkan dana sebesar Rp6 miliar. “Tahun ini,warga yang terlayani sambungan air bersih sudah berada di angka 85%. Pada 2013, kita targetkan selesai.Semua desa sudah tersentuh air besih,”ujar Bakti kepada SINDO kemarin. Mantan Kabiro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel ini menjelaskan, air bersih yang disiapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),60% dinikmati warga perkotaan, sedangkan untuk warga di perdesaan, baru 30% yang tersentuh.

“Belum semua daerah tersentuh layanan air besih, terutama di perdesaan yang jumlahnya masih sangat rendah. Akan kita lakukan pemenuhan secara bertahap,”ungkapnya. Selain program ketersediaan air besih,pemprov juga menyiapkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas). Program tersebut merupakan kerjasama pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, saat di-singgung anggaran yang disiapkan untuk pembangunan kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) di Tanjung Bunga Makassar untuk 2012 ini, Bakti mengaku pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar. ● wahyudi

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Senin, 30 Januari 2012

Hari Ini, Gubernur Raker dengan Bupati

Senin, 30 Januari 2012

GUBERNUR Sulsel Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan akan memimpin pertemuan 24 pejabat bupati dan wali kota se-Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, hari ini.

Pertemuan tersebut dalam rangka rapat kerja (raker) percepatan realisasi keuangan dan realisasi fisik penggunaan APBN dan APBD 2012 di seluruh kabupaten/kota.

Ketua Panitia yang juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengungkapkan, salah satu yang menjadi poin pertemuan adalah soal target pencapaian realisasi sebesar 30% di triwulan I 2012 ini.

Menurut dia, target 30% pemanfaatan APBD dan APBN ini diharapkan bisa diterapkan di seluruh daerah. Dengan demikian, percepatan tersebut bisa menjadi batu loncatan agar seluruh program bisa maksimal hingga akhir tahun mendatang.

Selain itu, seluruh proses tender infrastruktur dan program yang dibiayai APBN dan APBD harus sudah berjalan, sehingga tidak ada lagi proyek yang terkatung-katung di akhir tahun.

“Target 20%-30% pada triwulan I ini sebenarnya bertujuan agar seluruh proyek dan program yang dibiayai APBD dan APBN bisa sesegera mungkin berjalan,” katanya kemarin.( wahyudi)

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/

Rp194 Triliun untuk Sektor Unggulan Sulsel

Senin, 30 Januari 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mendapatkan anggaran sebesar Rp194 triliun untuk membiayai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Anggaran ini akan dicairkan hingga 2014. Anggaran ratusan triliun ini ditujukan untuk mendukung pengembangan empat sektor unggulan yang dimiliki daerah ini, yakni pembangunan infrastruktur, energi, pertambangan, serta sektor pertanian. “Hingga 2014,kita memperoleh Rp194 triliun. Hal ini mencakup kegiatan yang dibiayai pemerintah, BUMN, BUMF, swasta, serta gabungan proyek pemerintah dan swasta,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur,kemarin.

Dia mengungkapkan, khusus infrastruktur, difokuskan untuk pengembangan jalan, pelabuhan, irigasi, serta bandar udara (bandara). Sedangkan untuk sektor pertanian, difokuskan mengarah ke sistem perberasan. Hal ini dikarenakan, Sulsel dan beberapa wilayah di Sulawesi merupakan penyangga pangan nasional.”Tahun 2012 ini surplus beras secara nasional diharapkan surplus 10 juta ton. Kalau Sulsel, bisa main pada angka 2 juta ton,” bebernya kepada SINDO.

Tan Malaka menyebutkan, pelaksanaan program MP3EI akan banyak dikelola swasta dengan porsi 70%,khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan pemerintah hanya menanggung sebesar 30%. Salah satu program yang masuk di MP3EI Koridor Sulawesi, adalah pembangunan rel kereta api 128 kilometer dari Kota Makassar-Parepare. Ini nantinya akan dikoneksikan dengan jalur kereta api yang membelah pulau Sulawesi bagian selatan hingga utara sepanjang 2.000 kilometer.

Selain itu, saat ini Pemprov Sulsel juga berjuang untuk mendapatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBN 2011 dari pemerintah pusat. Anggaran yang diusulkan mencapai Rp3 miliar. Dia mengakui,anggaran tersebut sangat diharapkan untuk bisa membantu beberapa proyek serta program yang sementara ini berjalan di Sulsel.

Di antaranya infrastruktur, pertanian, pendidikan,dan kesehatan. “Kita usulkan Rp3 miliar. Tapi itu belum pasti.Kita harap Silpa APBN 2011 ini sudah bisa dicairkan pada APBN-Perubahan 2012 mendatang,”bebernya. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com

Triwulan IV Ekonomi Sulsel Capai 8 Persen

SEN, 30/01/2012

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 di Sulawesi Selatan mencapai inflasi sebesar 3,37 persen sehingga mendorong daya beli masyarkat yang naik menjadi 640 ribu lebih. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan membuka kran bagi angka pengangguran menjadi 236 ribu jiwa lebih, dimana pendapatan perkapita di Sulsel saat ini mencapai 16,8 juta. Dan yang tak kalah pentingnya jumlah penduduk miskin dapat diturunkan hingga 8,81 persen menjadi 832 ribu jiwa lebih. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo pada acara Rapat Koordinasi & Elokasi Program Kegiatan Pembangunan Prov. Sulsel, Monitoring APBN, DHLN, DAK, dan APBD Triwulan IV Tahun 2011 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 27 Januari 2012.

Pelaksanaan kegiatan pelaporan ini terfokus pada realisasi dan tanggung jawab masing-masing instansi yang berwenang. Laporan kegiatan baik secara rutin telah menunjukan kinerja yang baik, termasuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, harus mampu me-reward segala aktifitas penanggung jawab pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selaku penanggung jawab, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Tan Malaka Guntur membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa satuan kerja akan mencapai kinerja yang baik, maka tugasnya adalah mengecek pelaporan bagi satuan kerja termasuk mengevaluasi menajemen instansi, sumber daya manusianya, termasuk fisik bangunan di Sulsel secara merata dan berkala. Hal ini juga yang dapat memicu Provinsi Sulsel termasuk dalam pertumbuhan ekonomi teratas, sehinggs Kas Provinsi Sulsel mampu menyerap nilai rupiah pada triwulan ini sebesar 8 persen atau senilai Rp. 222,012,006,580.64.

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/triwulan-iv-ekonomi-sulsel-capai-8-persen

Gubernur Desak Pusat segera Terbitkan HPP

Senin, 30 January 2012

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mendesak pemerintah pusat agar segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) yang mengatur tentang harga pembelian pemerintah (HPP) soal perberasan untuk tahun 2012.

Desakan ini disampaikan mantan Bupati Gowa ini, karena pada April hingga Mei nanti, sejumlah daerah di Sulsel mulai panen padi.Jika HPP telat keluar, dipastikan akan merugikan petani. Saat ini petani membeli pupuk dengan harga yang sudah dinaikkan.

“Tentu saja ini merugikan petani kita. Tapi beberapa waktu lalu saya juga sudah komunikasi dengan Menteri Pertanian,”jelasnya. Menurut Syahrul, jika tak ada halangan, awal Februari nanti HPP perberasan sudah diterbitkan.“Kami memahami kondisi petani di daerah,” jelasnya.

Soal masuknya beras impor ke Sulsel melalui Pelabuhan Parepare beberapa waktu lalu, dia menjamin tidak akan mengganggu harga beras di Sulsel. “Tidak boleh ada beras impor masuk ke pasar lokal,” tegasnya. umran la umbu

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Pengembangan Kerbau Saleko Dianggarkan Rp10 M

Kepala Dinas Peternakan Sulsel, Murtala Ali, mengatakan, selain pengembangan sapi pihaknya juga melakukan pengembangan kerbau untuk mendukung program pemerintah pusat yakni pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau 2014.

“Anggaran dari APBN yang masuk tahun 2012 ini kurang lebih Rp10 miliar untuk pengadaan kerbau. Jadi kita diberikan bantuan untuk mendukung itu. Salah satu pengembangan yang direkomendasikan pusat adalah mengembangkan kerbau belang ini.

Makanya, kita akan kembali melakukan sistem perbibitan di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara,” jelas Mutala Ali melalui telepon genggamnya, Minggu, 29 Januari.

Selain itu, pihaknya juga mengaku akan mengembangkan sistem tersebut pada 10 kabupaten lain diantaranya Luwu, Lutim, Wajo, Soppeng, Pangkep dan Takalar.

“Kita akan mengembangkan pada daerah yang pengembangan kerbaunya bagus, dan itu akan kita berikan bantuan, termasuk mengupayakan pengembangan sumber daya genetik,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, pengembangan kerbau itu agak terkikis khususnya di Sulsel selain karena adanya waktu tertentu untuk kerbau tersebut bunting yang bisa sampai 12 bulan lamanya, juga lantaran kerbau sulit diketahui kalu sudah memasuki masa birahi atau tidak.

“Yang tahu itu hanya pejantannya sendiri. Makanya jarang dilakukan sistem inseminasi, tetapi saat ini kita sudah coba melakukan dan sudah beberapa kali berhasil,” terangnya.

Karena itu, pihaknya mengaku akan menggalakkan sistem tersebut karena sudah ada percobaan yang berhasil. “Makanya kita baru mulai menyentuh untuk lakukan sistem seperti ini khususnya untuk kerbau belang jenis Saleko,” katanya.

Pengembangan kerbau itu juga dilakukannya, karena belakangan kebanyakan kerbau yang dipotong di Toraja sudah didatangkan dari berbagai daerah di luar Sulsel, seperti NTB, NTT, Kalimantan dan bahkan dari Sumatera.

Lebih jauh, pemerintah Sulsel juga dalam waktu dekat akan mengirim surat ke pusat untuk menetapkan kerbau belang jenis Saleko ditetapkan sebagai kerbau khas Sulsel dari Toraja. “Ini supaya tidak ada orang lain yang mengaku kerbau ini dari daerahnya,” ujarnya. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Gubernur Kumpulkan Bupati dan Wali Kota se-Sulsel

Senin, 30 Januari

MAKASSAR, - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang memimpin rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di ruang pola Kantor Gubernur, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/1/2012).

Selain dihadiri oleh jajaran Bupati dan Wali Kota, acara ini juga dihadiri oleh jajaran musyawarah pimpinan daerah (Muspida) provinsi maupun kabupaten/kota, Forum Korps Pimpinan Daera (Forkopimda), dan Rektor universitas negeri/swasta.

Penulis : Syaekhuddin

Editor : Muh. Irham

Sumber : http://makassar.tribunnews.com

Pemprov Antisipasi Serbuan Beras Impor

SENIN, 30 JANUARI 2012

MAKASSAR, – Masuknya beras impor dari Thailand sebanyak 7.500 ton di Sulawesi Selatan (Sulsel) tampaknya memang perlu dilakukan antisipasi. Malah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menjamin tidak akan terjadi kebocoran beras impor asal Thailand yang saat ini sedang digudangkan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kota Parepare.

Hal itu dingkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Minggu 29 Januari, terkait adanya beras Thailand tersebut yang ada di Pare-pare dari estimasi 50 ribu yang akan masuk ke Sulsel dan untuk melayani kebutuhan sejumlah daerah di kawasan Timur Indonesia.

“Bulog telah berkomitmen beras Sulsel merupakan yang pertama diserap. Ini juga telah dikompensasi dengan penitipan beras dan seklaigus menjadi persediaan untuk kebutuhan beras masyarakat,” ujar Syahrul.

Dai menjelaskan, secara nasional beras dibutuhkan dimana-mana dan telah menjadi komitmen pemerintah pusat dengan sejumlah provinsi sebagai penyangga pangan nasional terutama Sulsel untuk mengutamakan penggunaan beras produksi dalam negeri.

“Beras yang diproduksi sejumlah daerah di Indonesia akan menajdi pemasok kebutuhan nasional dan sebaliknya beras impor akan menjadi cadangan persediaan bila permintaan atau kebutuhan mendesak di kawasan timur Indonesia,” terang Gubernur.

Dikatakan, sebagai kompensasi untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran beras impor, maka menjadi suatu keharusan Bulog semestinya di bawah kendali gubernur.

“Kalau beras kita terserap seluruhnya oleh Bulog maka Bulog juga harus dikendalikan oleh gubernur. Ini untuk mencari aman dan sekaligus menjadi kompensasi,” kunci Syahrul. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

Minggu, 29 Januari 2012

Kemiskinan Sisa Sepuluh Persen

Sabtu, 28 Januari 2012

Dok/Fajar
Syahrul Yasin Limpo

MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Bahkan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sudah menginstruksikan kepada Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, untuk mengumpulkan pimpinan Bappeda tingkat kabupaten/kota di Sulsel guna membicarakan khusus persoalan kemiskinan.

Rencana pemprov Sulsel untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kemiskinan ini terngkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulsel, Monitoring APBN dan APBD triwulan IV tahun anggaran 2011 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 27 Januari.

"Angka kemiskinan kita turun dari 13 persen menjadi sepuluh persen. Angka ini harus terus diturunkan," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Syahrul, pengentasan kemiskinan di daerah ini bukan sesuatu yang mustahil. Alasannya, beberapa kebutuhan masyarakat sudah dijamin pemerintah provinsi. Misalnya pendidikan dan kesehatan. "Sekarang sisa keterampilan dan lapangan kerja. Selesaikan sepuluh persen tersebut di tahun ini. Kita akan bicarakan khusus di Bappeda, berapa uang yang harus dicari di luar pendidikan dan kesehatan," kata Syahrul di hadapan pejabat SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

Syahrul juga mengungkapkan agar harapannya ekonomi Sulsel harus terus membaik. Tidak boleh turun di bawah 8 persen sebagaimana pencapaian sekarang. "Sebelas komoditi dalam program gerbang emas harus dikembangkan," katanya.

Pada kesempatan itu, gubernur juga menyinggung realisasi anggaran fisik di 2011. Menurut dia, di 2012, semua SKPD tidak boleh di bawah angka 90 persen. "Tidak boleh ada program di triwulan I yang angkanya di bawah 21 persen," katanya.

"Yang biasa terlambat itu rata-rata karena mau menyelesaikan masalah dengan cara-cara kemarin. Padahal paradigma sudah tidak begitu. Kita harus berubah lebih baik. Jangan berpikir nanti triwulan III baru diburu-buru. Sekarang pengawasan sangat ketat, jadi formatnya harus dari triwulan I dan II," lanjutnya.

Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, pada kesempatan itu mengatakan, secara umum, kinerja pelaksanaan APBD dan APBN di 2011 cukup baik. Malah untuk pelaksanaan APBN, ini merupakan kinerja tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun.

Dalam rapat ini, Tan Malaka juga mengumumkan 10 SKPD dengan capaian atau realiasasi proyek terendah. Kesepuluh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu yakni Kantor Penghubung Pemda, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Disperindag, RS Khusus Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Akper Angin Mammiri. Untuk sepuluh SKPD ini, realisasi fisiknya di bawah 95 persen. (amr/yun)

Sumber: http://www.fajar.co.id

Sabtu, 28 Januari 2012

Pembangunan IGD RS Dadi Telan Rp4 M

SABTU, 28 JANUARI 2012 12:34

Dalam ruang pelayanan tersebut, kata Ayunsri, dilengkapi dengan ruang gawat darurat yang khusus untuk laki-laki dan perempuan. Fasilitas ini khusus untuk pasien yang masih baru atau jika ada pasien yang kembali mengamuk, termasuk bila ada pasien yang teridentifikasi terkena penyakit menular.

Dijelaskan, fasilitas yang tersedia dalam IGD ini, untuk menunjang sistem perawatan bagi pasien seperti gawat darurat, kamar isolasi dan kamar hot line servis. Ruangan ini digunakan untuk koneksi dengan pusat.

“Kalau ada orang mengadu misalnya mau bunuh diri atau putus asa, dia mengadu kesini dan itu akan didengar sampai ke Jakarta. Peralatan ini untuk mengurangi tindakan orang yang pendek pikiran. Sarana ini merupakan bantuan dari Departemen Kesehatan,” ujarnya sembari menambahkan, peresmian IGD tersebut sempat tertunda namun itu dilakukan atas permintaan pimpinan.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang menghadiri peresmian itu berharap dengan hadirnya fasilitas IGD ini bisa membuat RS Khusus Daerah Sulsel lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

“Kita tentu berharap ini lebih baik karena rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang selalu ada untuk orang lain. Kita harus menjadi contoh yang baik, karena itu lebih baik daripada seribu karakter yang ada pada kita,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, suka atau tidak pasti akan ada saja yang sakit jiwanya, fasilitas ini sangat penting karena ini untuk memberikan kelengkapan bagi rumah sakit jiwa di Sulsel. “Tidak ada artinya Sulsel bergelar pilar utama kalau ini tidak ada. Saya berharap, dari rumah sakit ini bisa menjaga keindahan, memiliki fasilitas lengkap, selalu merasa familiar, dan tentunya bisa memberikan pelayanan terbaik,” ujar Syahrul.

Dalam peresmian itu, Syahrul yang didampingi Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulsel, Wagub Agus Arifin Nu’mang dan sejumlah pejabat Sulsel lainnya melakukan penandatanganan prasasti, pelepasan merpati, pengguntingan pita, dan peninjauan gedung IGD. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Gubernur Target Serap Anggaran 20 Persen

SABTU, 28 JANUARI 2012

MAKASSAR, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN 2012 dapat terealisasi 20 hingga 30 persen pada triwulan I (satu) ini.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kalau pada triwulan pertama hal itu bisa dicapai maka akan menjadi energi yang baik untuk perputaran ekonomi di Sulsel.

“Bila triwulan pertama seperti itu, berarti dari Rp30 triliun lebih itu cukup menjadi energi bagi perputaran ekonomi kita. Dengan begitu akan menyentuh ekonomi riil yang akan kita pertahankan mencapai 8 persen,” kata Syahrul seusai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan provinsi Sulsel triwulan IV, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat 27 Januari.

Ia juga mengaku lebih senang jika jajaran pemerintahan di Sulsel mulai jajaran Bupati, Wali Kota, badan, dan kanwil bila dalam triwulan pertama sudah bisa membelanjakan anggaran 20 sampai 30 persen.

Sejauh ini, lanjut dia, provinsi Sulsel memiliki tingkat belanja dan penuntasan program tertinggi nasioanal dengan 97 persen. Hal itu dibuktikan dengan adanya penyerahan Dipa pertama kepada Gubernur Sulsel sesuai dengan rangking tertinggi.

Sementara, untuk beberapa instansi yang pencapaiannya masih dibawah 97 persen pada tahun sebelumnya, ia meminta agar dalam periode berikutnya tidak boleh lagi penyelenggaran anggarannya di bawah 90 persen.

“Kalau seperti itu, ini tentu akan merugikan semua. Termasuk akan merugikan masyarakat sendiri jika kita terlambat. Makanya kematangan perencanaan harus berjalan, agenda-agenda aksi yang terukur harus dilakukan dan bahkan time schedule harus sangat ketat kita dilakukan,” urainya.

Sebelumnya, mantan Bupati Gowa dua periode ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) lingkup Sulsel. Pada 2012 ini, khususnya pada triwulan I dan II penyerapan anggaran tidak boleh ada yang di bawah 30 persen, percepatan seluruh proses tender termasuk membuat segala pelaporan 2011 jangan sampai terbengkalai.

Ia mengharapkan, seluruh laporan keuangan telah dapat terselesaikan per Desember dan jangan ada yang melampaui. "Triwulan empat itu triwulan laporan jadi triwulan satu dan dua untuk berkonsentrasi secara penuh agar seluruh kegiatan berjalan baik," jelasnya.

APBD Provinsi Sulsel 2012 ditetapkan sebesar Rp4,76 triliun dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Sulsel pada Jumat, 30 Desember 2011. Belanja daerah 2012 mengalami kenaikan 40 persen atau Rp1,37 triliun dibanding belanja APBD 2011 sebesar Rp3,35 triliun.

Sebelumnya, gubernur juga meminta seluruh penanggung jawab anggaran melakukan percepatan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012. DIPA Provinsi Sulsel tahun anggaran 2012 diterima sebesar Rp30,8 triliun terdiri atas Dana Transfer Daerah Rp17,1 triliun dan Dana Alokasi Kementerian dan Lembaga Rp13,7 triliun. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Penyerapan APBN Sulsel Naik 1,5 Persen

JUMAT, 27 JANUARI 2012

MAKASSAR, - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 1,5 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur, Kamis, 26 Januari, mengatakan, kinerja pelaksanaa APBD dan APBN 2011, sangat baik.

Ia menjelaskan, realisasi fisik APBN 2011 dari 43 kementerian dan lembaga sebesar Rp11,64 triliun menghasilkan kinerja output 98,27 persen atau meningkat 1,5 persen.

Menurutnya, pencapaian kinerja ini menjadi yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir. "Salah satu penyebabnya dari awal telah diperingatkan oleh gubernur melalui surat edaran agar proyek-proyek yang ditender dilakukan percepatan paling lambat April," jelasnya.

Sementara realisasi fisik APBD Sulsel 2011 dari 67 lembaga, badan, dinas dan biro sebesar Rp3,38 triliun menghasilkan rata-rata kinerja output 95,28 persen atau masih relatif sama dengan tahun lalu. "Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp150 miliar," katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan peringkat penyerapan APBN 2011 terendah berasal dari kementerian pariwisata yakni 82,01 persen disusul 86,06 persen anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. Beberapa diantaranya tercatat paling tinggi atau mencapai 99 persen atau di atas rata-rata 98,27 persen.

Sementara penyerapan APBD 2011 terendah adalah Kantor Penghubung Provinsi Sulsel di Jakarta yaitu sebesar 83,99 persen kemudian Sekretariat Korpri 86,05 persen, UPTD Pelayanan Kesehatan 89,31 persen dan Dinas Perhubungan 89,69 persen.

Rencananya, pada hari ini, Jumat, 27 Januari 2012 akan digelar rapat monitoring dan evaluasi triwulan IV 2011 sekaligus untuk memperkuat posisi pelaksanaan 2012.

Peserta rapat adalah para kuasa pengguna anggaran program APBN dan APBD yakni seluruh kepala SKPD, kepala kantor wilayah lembaga departemen dan non departemen, kepala bappeda di tingkat kabupaten dan kota se-Sulsel. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Jumat, 27 Januari 2012

Megaproyek Monorel- Lelang Proyek Tunggu Izin Kem

Friday, 27 January 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyambut positif rencana pembangunan fisik megaproyek transportasi massal, monorel, yang menghubungkan Kota Makassar, Maros, dan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, September 2012.

Hanya,kesiapan dimulainya moda transportasi monorel yang ditaksir menelan investasi Rp4 triliun tersebut masih menunggu izin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Masykur Sultan berharap kementerian terkait segera menerbitkan izin tersebut mengingat monorel menjadi solusi mengatasi kemacetan di Makassar.

“Kami maunya lebih cepat dikerjakan, lebih bagus. Namun, seluruh proses perizinan di Pemerintah Pusat harus dirampungkan terlebih dahulu oleh pihak pengembang,”katanya kepada SINDO,kemarin. Begitupun proses lelang yang dikeluhkan PT Hadji Kalla hingga kini belum dikeluarkan Pemprov Sulsel.Menurut dia, proses tender pengerjaan proyek monorel sepanjang 30 km tersebut baru akan dilakukan setelah izin teknis dan izin pemanfaatan median jalan telah dikeluarkan Kemenhub dan Kementerian PU.

“Kami belum bisa melakukan lelang proyek karena perlengkapan prakualifikasinya belum ada.Itulah yang hingga kini diurus di dua kementerian tadi. Kalau sudah jadi,baru kami tender,”ujarnya. Business Development PT Indonesia Green Management Andi Asmir,yang juga rekanan PT Hadji Kalla, mengaku optimistis ground breaking atau pengerjaan awal proyek moda transportasi massal ini dimulai bisa dimulai September 2012. “Pengerjaannya nanti akan kami lakukan serentak di tiga jalur.Ini akan dimulai September 2012 dan ditargetkan selesai 2015,”paparnya.

Proses lelang akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No 68/2005 jo Perpres No13/2010 tentang Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta. “Proses tender pengerjaan nanti akan sedikit berbeda dengan proyek lainnya karena akan menggunakan kerja sama pemerintah dan swasta,”pungkasnya. Dia pun menjamin, saat proyek monorel dimulai pembangunannya, tidak akan mengganggu arus lalu lalu lintas di sekitarnya.

Dalam ground breaking akan dimulai sekaligus tiga jalur monorel yang menghubungkan tiga kota ini, yakni jalur Daya-Karebosi sepanjang 14 km yang melewati jalur Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumohardjo, Jalan Bawakaraeng, dan berakhir di Lapangan Karebosi sebagai stasiun utama. Kemudian jalur Lapangan Karebosi-Sungguminasa yang melewati sejumlah jalur strategis di Kota Makassar hingga Kabupaten Gowa, dengan memiliki panjang 12 km. ● wahyudi

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Realisasi APBD Sulsel- 4 SKPD Dapat Rapor Merah

Friday, 27 January 2012

MAKASSAR – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hanya mencapai 95,28% dari total anggaran yang dialokasikan Rp2,9 triliun.

Sementara itu, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tinggi, yakni mencapai 98,27% dalam realisasi fisik. Total dana APBN yang dialokasikan untuk Pemprov bersama sejumlah instansi vertikal Rp11,64 triliun. Informasi yang dihimpun di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel menyebutkan,untuk realisasi APBD 2011, terdapat empat SKPD di Pemprov Sulsel yang paling terendah tingkat realisasi fisik dan anggarannya. Masing-masing Kantor Penghubung Pemprov Sulsel yang hanya merealisasikan 83,99% dari total anggaran Rp13,2 miliar,Sekretariat Korpri Sulsel 86,05% dari anggaran Rp2,1 miliar.

Terdapat pula UPTD Balai Pelayanan Kesehatan dengan realisasi 89,31% dari anggaran Rp3 miliar serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika hanya merealisasikan 89,69% dari total anggaran Rp49,3 miliar. “Hingga semester IV/2011, realisasi keseluruhan kami capai 95,28%.Ada empat SKPD yang tercatat realisasinya di bawah 90%.Ini sangat rendah,” kata Kepala Bappeda Sulsel Tan Malaka Guntur,kemarin. Sementara itu,untuk APBN terdapat empat instansi yang mendapatkan cap rapor merah atau paling rendah dari segi pemanfaatan anggaran dan realisasi fisik. Terendah pos Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) senilai Rp144 juta yang dikelola

Disbudpar Sulsel. Hingga akhir Desember 2011,realisasi fisik dan anggaran masih 82,01%. Rencananya, rekapitulasi realisasi APBD dan APBN 2011 lalu ini akan diumumkan hari ini, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. Pertemuan ini akan dipimpin langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Turut hadir pula 67 pimpinan dan penanggung jawab SKPD di lingkup Pemprov, kepala Bappeda 24 kabupaten/- kota, serta pimpinan instansi vertikal di Sulsel. Tan Malaka mengaku,realisasi APBN 2011 lalu merupakan prestasi tertinggi yang diraih Sulsel dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.Realisasi 98,27% tersebut juga naik 1,5% dari tahun sebelumnya.

Sementara untuk realisasi fisik dan keuangan APBD 2011 yang nilainya mencapai 95,28%,sama dengan raihan tahun sebelumnya yang juga mencapai sekitar 95%. Dari total APBD Rp2,9 triliun 2011 lalu, selisih lebih perhitungan anggaran (silpa) diperkirakan Rp150 miliar. “Untuk jumlah pasti kami belum tahu.Yang kami bisa prediksi, jumlahnya itu Rp150 miliar,”ujarnya. Sementara itu, khusus penggunaan APBD dan APBN 2012 ini,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah menginstruksikan seluruh SKPD mencapai 30% untuk triwulan I/2012.

Target yang ditetapkan Syahrul itu meningkat dua kali lipat dari yang ditetapkan sebelumnya, untuk triwulan I/2012 hanya sekitar 15% hingga 20%. “Triwulan I/2012 ini tidak boleh ada realisasi di bawah angka 30%,”katanya. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com

Kamis, 26 Januari 2012

Integrasikan Isu Gender dalam APBD

Kamis, 26 Januari 2012

TENRI PALALLO/FAJAR
DISKUSI ANGGARAN. Ketua KPP Sulsel, Hj Tenri Yasin Limpo dan Kabid Perencanaan Bappeda Sulsel, Indah Siradju dalam diskusi anggaran di Bappeda Sulsel kemarin.\

MAKASSAR, FAJAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo diwakili Kepala Bappeda Tan Malaka Guntur membuka kegiatan penyatuan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran di kantor Bappeda Sulsel Rabu, 25 Januari. Pertemuan dihadiri seluruh pimpinan SKPD lingkup pemerintah provinsi Sulsel.

Tan Malaka mengatakan kebijakan mainstreming gender di dalam pengintegrasian dokumen perencanaan adalah upaya strategis untuk memasukkan isu gender ke dalam proses penyusunan, pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam Inpres Nomor 9/2000. Apalagi kebijakan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan issu gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang terintegrasi dalam semua bidang pembangunan.

"Di tingkat provinsi juga sudah ada Pergub Sulsel No.62/2011 tentang tatacara pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup pemerintah Sulsel," kata Tan Malaka.

Ia juga berharap para pimpinan SKPD sudah mempunyai pemahaman dan pola pikir yang sama tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang selanjutnya akan memperkuat komitmen untuk memulai mengimplementasikan PUG di Sulsel.

Untuk mengimplemetasikan strategi PUG ke semua sektor, kata dia pembangunan melalui pengusulan program & kegiatan di setiap sektor. "Tidak perlu ada anggaran khusus yang responsif gender sepanjang usulan program dan kegiatan tersebut (RKA) sudah dianalisis berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberi dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki," katanya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Sulsel, Hj Tenri Olle Yasin Limpo yang juga menjadi narasumber kemarin menyampaikan materi Peran Legislatif dalam Mendorong Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Respons Gender.

Di depan 64 SKPD Pemprov Sulsel, Ketua Komisi A DPRD Sulsel menjelaskan ini secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga implementasi SKPD dalam bentuk RKA yang disertai lampiran

Pembicara lainnya dalam pertemuan itu adalah Prof Dr Ilmi Idrus dan Kepala Bidang Mikro dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Sulsel, Andi Indah Siradju. (ten/pap)

Sumber: http://www.fajar.co.id

Poros Makassar-Parepare Tinggal 7,4 Km

Kamis, 26 Januari 2012

MAKASSAR, FAJAR -- Jalan lintas barat atau poros Maros-Parepare ditargetkan sudah selesai 2013 mendatang. Saat ini, dari 120 kilometer panjang jalan, yang tersisa sampai tahun anggaran 2012 ini hanya 7,4 km saja.Untuk lahan yang selama ini menjadi kendala utama, hingga pembayaran terakhir Desember 2011 tersisa 3,4 km.

Kepala SNPT Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sulsel, Budiamin di ruang kerjanya, Rabu, 25 Januari, mengatakan, saat ini, untuk jalan sepanjang 7,4 km yang belum selesai, itu juga sudah dianggarkan fisiknya.

"Sekarang sisa menunggu lahan 3,4 km yang belum dibebaskan. Semoga April bisa dituntaskan sehingga 2012 ini jalan tuntas semua," kata Budiamin.

Untuk lahan, di Barru sudah tidak ada masalah. Persoalan lahan sisa di Maros dan Pangkep. Di Maros ada tiga titik yakni Kampung Cina, Barandasi, dan Kalibone. Di Pangkep juga masih ada tiga titik yakni Kota Pangkep, Bungoro, dan Segeri. "Di Pangkep sisa bangunan permanen atau ruko. Kalau lahan kosong sudah tuntas," kata Budi.

Khusus masalah jembatan, menurutnya di Pangkep dan Maros masih ada enam jembatan yang belum selesai. Di

Maros kendalanya di Kampung Cina karena tanah belum bebas. Sementara tanah itu akan menjadi jalan untuk akses awal jembatan. Ada juga kendala di jembatan Kaligowa cs. Pemilik tanah H Lewai yang sudah dibayar pemkab Maros tak membiarkan jalan masuk jembatan dilewati. Alasannya pembayaran tanahnya kurang. "Padahal jembatannya sudah dibangun sejak 2009 namun belum bisa dilewati," kata Budi.

2012 ini, Budi mengatakan anggaran pusat kembali kucur. Untuk penuntasan jalan, total anggaran di 2012 sebesar Rp70 miliar. Sedangkan jembatan paket multiyear anggaran dari pusat Rp70 M juga. "Enam jembatan di Maros-Pangkep diharap selesai 2012. Sementara sembilan jembatan di Barru diupayakan rampung 2013. Makanya khusus jembatan, memang masih akan ada anggaran pusat di 2013," jelasnya.

Pembebasan lahan di 2012 ini juga masih dianggarkan. Total anggaran yang diberikan yakni Rp13 M. "Itu hanya untuk Maros dan Pangkep," katanya.

Melihat perkembangan proyek saat ini, Budi optimistis bahwa poros Maros-Parepare ini sudah kelar keseluruhannya di 2013. "Semua tergantung lahan. Makanya kami terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat apalagi proyek ini target awalnya mestinya selesai 2010," ujar Budi.

Sebelumnya Kadis PU Bina Marga Sulsel, Abdul Latief mengungkapkan penyelesaian poros Makassar-Parepare menjadi program prioritas pemerintah provinsi Sulsel. Latief mengatakan akses Makassar-Parepare sangat penting dalam menunjang mobilitas warga. (amr/pap)

Sumber: http://www.fajar.co.id

Selasa, 24 Januari 2012

"Moko" Mobil Nasional Lahir dari Sulsel

Selasa, 24 Januari 2012

Makassar (ANTARA News) - Tiga buah mobil ukuran mungil dengan prototipe berbeda di parkir di halaman sebelah barat kediaman Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Makassar berwarna merah, pink, dan kuning.

Mobil produksi lokal itu hasil rancang bangun kerja sama pemerintah provinsi Sulsel, Universitas Hasanuddin dan PT Industri Nasional Kereta Api (INKA) bernama "MOKO" atau mobil toko.

Rekayasa mobil ini dirancang khusus untuk industri ekonomi kerakyatan dengan harga kompetitif di bawah Rp50 juta per unit.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan, bahwa pembuatan mobil nasional yang digagasnya dengan nama "Moko" bukan untuk pejabat atau buat jalan-jalan, melainkan untuk masyarakat guna mendorong ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Ide awal pembuatan MOKO, berawal dari tingginya minat masyarakat Sulsel membeli mobil dan motor, yakni lebih 700 ribu dalam dua tahun terakhir dan tidak ada satu pun buatan dalam negeri.

"Itu intinya, dan sudah berlangsung sejak 2011. Kalau orang baru ramai dengan mobil "Esemka", Sulsel sudah memulai tahun lalu bekerja sama dengan PT INKA dan Universitas Hasanuddin dan sekarang kita bisa rakit sendiri," kata Syahrul.

Kerja sama itu, khusus pada pembuatan rangka karena siswa SMK di Makassar yang telah mengikuti magang pada perakitan "Moko" kini sudah bisa membuat rangkanya sendiri.

PT INKA jangan dilupakan, karena dasarnya ada di perusahan industri kereta api nasional itu. Tetapi sekarang MOKO jangan lagi buat di INKA tetapi di bengkel Sulsel," ujar Syahrul.

Masuk kawasan KIMA

Industri perakitan "Moko" saat ini dalam dalam tahap persiapan di Kawasan Industri Makassar (Kima). Gubernur Syahrul telah menetapkan lokasi industri pembuatan mobil nasional tersebut di kawasan industri Makassar (KIMA).

Untuk tahap awal industri mobil nasional tersebut memproduksi sekitar 50 unit setiap tahun dengan harga tidak lebih dari Rp50 juta.

Sebab harga mobil di atas Rp50 juta saat ini cukup banyak dan bisa diubah menjadi kendaraan usaha.

"MOKO harus menjadi embrio mobil nasional yang lahir dari Sulsel dengan didasari semangat nasionalismenya. Ini harus manjadi spirit karena semangat mobil nasional itu lahir dari Sulsel" katanya.

Anggaran untuk mendorong terwujudnya industri "Moko" saat ini disuntik dari APBD provinsi dengan harapan bahwa MOKO yang menjadi embrio mobil nasional bisa dibuat di bengkel bukan industri besar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Irman Yasin Limpo, mengatakan, "Moko" yang diproduksi bersama PT INKA, Unhas dan Pemprov Sulsel diprioritaskan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan merupakan industri lokal berbasis idealisme.

Keutamaan dari produksi mobil nasional pertama ini adalah kebijakan yang kuat bahwa daerah dapat mengelola industri secanggih industri mobil.

Menurut Irman, Moko bukan sebuah industri otomotif besar, tetapi sebuah industri kecil dengan bengkel perakitan yang bisa dikerjakan siswa SMK.

Tiga prototipe dari 50 unit produksi awal telah diluncurkan pada peringatan hari jadi Provinsi Sulsel ke-342, 19 Oktober 2011, masing-masing berkapasitas 650 cc dengan kisaran harga Rp50 juta.

Produksi awal sebanyak 50 unit dengan anggaran Rp18,2 miliar dan Rp3 miliar diantaranya dianggarkan pada APBD Provinsi Sulsel.

Sementara Pembantu Rektor Unhas DR Nasaruddin, mengatakan, sebelum MOKO dipasarkan masih ada beberapa komponen yang perlu dibenahi khususnya kerangka mesin agar lebih awet.

Sejumlah petani dan pengusaha di berbagai daerah kini antre untuk mendapatkan MOKO tersebut, namun dari 50 unit yang telah dirakit belum ada yang dilepas ke pasaran, ujar Irman.

Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com

Jumat, 20 Januari 2012

Sulsel Jajaki Penggunaan Organik Cair

Kamis, 19 Januari 2012

MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjajaki penggunaan pupuk organik cair di kalangan petani. Selain bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman padi, langkah tersebut secara perlahan diharapkan efektif mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik, seperti urea, SP36, dan ZA.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yas in Limpo, Rabu (18/1/2012), mengaku prihatin dengan tingginya penggunaan pupuk anorganik. Kebutuhan pupuk urea bersubsidi di Sulsel tahun ini mencapai 294.600 ton, sedangkan pupuk ZA 61.400 ton.

"Jumlah tersebut hanya berkurang 5 persen dari kuota tahun lalu. Sementara pemanfaatan pupuk organik masih di bawah 2 persen dari total luas area tanam 950.000 hektar," ungkapnya.

Tingginya ketergantungan terhadap pupuk anorganik kerap menyulitkan petani terutama ketika proses distribusi terganggu cuaca buruk. Gangguan tersebut rentan memicu kelangkaan pupuk seperti yang dialami sejumlah daerah di Sulsel selama sepekan terakhir.

Menurut Syahrul, penggunaan pupuk organik cair layak dikedepankan karena menunjukkan dampak positif selama diuji coba PT Charoen Shomboon Chitosan (CSC) sejak tahun 2009 di Kabupaten Barru.

Dalam uji coba di atas lahan pert anian seluas 500 hektar itu, pupuk organik cair mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 28 persen per hektar. Di Kecamatan Sopeng Riaja, misalnya, produktivitas lahan meningkat dari 5,6 ton menjadi 7,2 ton per hektar.

Meski demikian, Syahrul meminta PT CSC mengurus sertifikasi pupuk organik cair di Badan Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) sebelum disosialisasikan lebih luas kepada petani. Apabila hasil pengujian BPTP positif, saya ingin penggunaan pupuk organik cair segera diterapkan, kata Syahrul.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel, Lutfi Halide, mengatakan, penggunaan pupuk organik cair menghemat pemanfaatan pupuk anorgan ik hingga 50 persen. Untuk satu hektar tanaman padi hanya dibutuhkan 1 liter pupuk organik cair yang dijual berkisar Rp 60.000-Rp 65.000 per liter.

Cara penggunaannya pun mudah. Petani cukup merendam benih dan menyemprotkan pupuk organik cair saat padi berusia 45 hari, ujar Lutfi. Pemanfaatan pupuk organik cair juga bisa mengurangi subsidi pupuk anorganik dari pemerintah pusat yang tahun ini mencapai Rp 15 triliun.

Ketua tim teknis PT CSC, Wenten Astika, mengatakan, selain meningkatkan produktivitas rata -rata 28 persen, pupuk organik cair membuat padi lebih tahan terhadap hama wereng. Keberhasilan uji coba selama dua tahun di Barru telah menarik perhatian beberapa kabupaten lain di Sulsel. Pemerintah Kabupaten Wajo dan Soppeng sudah menyiapkan lahan 100 hektar untuk uji coba, ungkapnya.

Wenten menambahkan, pihaknya tengah menjajaki pembangunan pabrik pupuk organik cair di Sulsel untuk menekan biaya impor dari Thailand. Apalagi, sekitar 70 persen bahan baku pembuatan pupuk organik cair, seperti cangkang k epiting dan tulang udang, banyak terdapat di Sulsel. Kalau Pemprov Sulsel beri lampu hijau, kami siap, kata Wenten.

Sumber : http://www.fajar.co.id

Kamis, 19 Januari 2012

Daewoo Tertarik Bangun Pabrik Mobil di Sulsel

Rabu, 18 Januari 2012

MAKASSAR, Pabrikan mobil dan handle tractor asal Korea Selatan, Daewoo, menjajaki kemungkinan membuat pabrik mobil di Sulsel. Presiden Direktur PT Durim Indonesia yang merupakan perwakilan Daewoo, Selasa, 17 Januari, siang kemarin sudah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Irman YL. Hasilnya, mereka mengundang Gubernur Sulsel dan pihak Disperindag untuk datang langsung ke Seoul, Korsel.

Kepala Bidang Industri Alat Transportasi Elektronika dan Aneka Disperindag Sulsel, Andi Saharuddin mengatakan, keinginan Daewoo muncul sebagai tindak lanjut demonstrasi hand tractor di kabupaten dan kota, beberapa waktu lalu. "Dalam rangka survei ke lokasi pabrik handle tractor dan pabrik Mobil Daewoo, PT Durim sebagai perwakilan Daewoo di Indonesia telah mengundang Pak Gubernur berkunjung ke kantornya. Kami telah membikin nota pertimbangan ke Gubernur, dan beliau mengatakan, persiapkan kunjungannya," kata Saharuddin.

Dalam pertemuan antara Presiden Direktur PT Durim Indonesia, Mr Yun IK Joong dan Irman, sudah dibuat ancang-ancang kunjungan antara akhir Februari atau awal Maret mendatang. "Akan dilakukan kunjungan dalam rangka menjajaki kerjasama. Karena kebetulan memang Gubernur sudah mencanangkan 2011 lalu, Sulsel sebagai embrio pembangunan mobil nasional. Kita sudah mulai dengan mobil nasional Moko. Sekarang kita mau eksvansi, mungkin teknologinya nanti bagaimana," bebernya.

Saharuddin menjelaskan, karena baru pertemuan pertama, belum ada model kerjasama yang disepakati. "Ini baru penjajakan. Kerjasamanya nanti, mungkin traktor. Mungkin juga akan mendirikan pabrik traktor di Sulsel atau membicarakan pabrikan mobil," katanya.

Soal pabrikan mobil di Sulsel, Saharuddin mengatakan, itu bukan mustahil. Sebab Daewoo memang selama ini membawahi Hyundai dan KIA.

"Hyundai sekarang memproduksi mobil kelas Innova ber-cc 1500. Itu harganya hanya Rp80 juta. Itu yang membuat kita tertarik menjajaki kerja sama ini," katanya.

Menurut dia, terlepas dari adanya Moko yang dikerjasamakan dengan Pemprov dengan PT Inka, bisa jadi ada kerjasama dengan Daewoo. "Kalau dari Korsel menguntungkan dan teknologi lebih canggih, kemungkinan orientasi ke Korsel bisa saja. Atau bisa jadi jalan berbarengan dengan Moko. Yang pasti, Kepala Dinas sangat merespons kedatangan PT Durim," katanya.

Kemarin, PT Durim sudah memperlihatkan varian mobil yang mereka tawarkan ke Sulsel. Termasuk New Damas 800 cc yang modelnya mirip L300. "Tapi langkah pertama mereka mengundang kita dulu. Mereka juga menyampaikan bahwa pemerintah Korea, tidak mengenakan pajak ekspor. Malah disubsidi. Yang memberatkan kita hanya pajak impor.

Tapi kalau memang kita serius, menurut Pak Irman, bisa upayakan 0 persen juga," katanya.

Usai pertemuan, Irman yang ditemui di kantornya mengatakan, yang dibicarakan adalah penjajakan termasuk untuk kerjasama Moko dengan perusahaan mobil Korea tersebut. (amr/upi).

Sumber: http://www.fajar.co.id

Sabtu, 14 Januari 2012

Unhas Garap Moko Jadi Mobil Hybrid

Saturday, 14 January 2012

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama Pembantu Rektor III Unhas Nasaruddin Salam mencoba mobil Moko di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, kemarin.

MAKASSAR– Universitas Hasanuddin (Unhas) akan mengembangkan perakitan mobil ramah lingkungan di Sulsel. Rencananya, Unhas akan merakit mobil Moko menjadi mobil hybrid. Mobil hybrid tersebut merupakan sebutan modifikasi kendaraan yang telah ada dengan menggunakan dua sumber daya, yakni BBM dan baterai. Pembantu Rektor III Unhas Nazaruddin Salam mengungkapkan, Moko akan dibuat lebih ringan dan aerodinamis sehingga lebih meringankan kerja mesin mobil yang menggunakan baterai.

“Mobil Moko yang sudah berganti hybrid ini nanti bisa mengurangi polusi karena dengan pemakaian baterai isi ulang,gas emisi yang dikeluarkan lebih rendah,” kata dia kepada wartawan ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Makassar,kemarin. Dia menyebutkan, seluruh rancangan bangun mobil Moko tersebut dilakukan mahasiswa dan dosen Jurusan Mesin Fakultas Teknik Unhas Makassar.

“Kami ini baru memulai.Ada beberapa kelemahan pada mobil Moko ini, misalnya pemakaian bahan bakar masih di atas volume silinder mesin.” “Makanya kami juga akan mengembangkan transmisi ke arah lebih baik,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pelibatan Unhas tersebut merupakan tindak lanjut memorandum of understanding (MoU) dengan Pemprov Sulsel yang diteken akhir 2011.

MoUini juga untuk memperbaiki beberapa kelemahan Moko sebelum dilempar ke pasar.“Ada beberapa yang masihjadi kelemahan,misalnya bodimobil yang belum aerodinamis.Kalau diperbaiki sedikit,mungkin menurunkan sedikit koefisien hambatangin. Begitu juga interiormobil yang belum begitumodern, tapi secara umum,
mobil ini sudah lumayan,”ujarnya.

Rencananya, rancang bangun Moko tersebut akan diserahkan kepada Gubernur ada pekan depan sehingga segeradmulai proses pengerjaan odiikasinya.Syahrul Yasin Limpo berencana melibatkan Bank Sulselbar dalam memasarkan produk mobil Moko kepada masyarakat dan UMKM. Keterlibatan pihak perbankan tersebut dengan menjalankan program Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) kepada masyarakat yang berminat.

Syarat kreditnya pun akan dipermudah.“Syaratnya, yang pentingbisa bayar Rp100.000 per harisudah bisa memiliki mobil Moko ini. Ini sementara kami rumuskan dengan BPD (Bank Sulselbar),”katanya. Tahap awal 2011, pengadaan mobil nasional 50 unit kendaraan tersebut dianggarkan hingga Rp18,2 miliardan Rp3 miliar di antaranya dianggarkan pada APBD Sulsel. Pengerjaan awal ini melibatkan PT Industri Kereta Api Nasional (PT INKA).wahyudi

Sumber ; http://www.seputar-indonesia.com

Selasa, 10 Januari 2012

Sudah 2 kali Syahrul jadi pahlawan longsor Di Makassar

Gubernur Sulawesi Selatan Minta Silpa Rp 20 Triliun

Untuk memasukkan banyak anggaran ke daerah ini, Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, meminta Dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBN 2011 senilai Rp 20 triliun. Dana itu rencananya akan dialokasikan untuk mempercepat Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor IV Sulsel termasuk di dalamnya mega proyek kereta api. Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Harian Koridor Ekonomi IV, H. Syahrul Yasin Limpo, di Rumah Jabatan Gubernur, Senin, 9 Januari 2012.

Silpa APBN 2011 jangan dipakai untuk kebutuhan yang tidak penting, seperti ke luar negeri atau belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Silpa ini akan dimanfaatkan untuk infrastruktur di MP3IE. Pihaknya bersama gubernur lain akan menemui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar Silpa 2011 bisa disetujui. Meski begitu, Syahrul Yasin Limpo mendapat informasi tak jauh berbeda dengan tahun 2010 lalu kisarannya sekitar 10 persen dari APBN 2011, yakni sebesar Rp 137 triliun.

Selanjutnya dikatakan, penggunaan dana Silpa dapat membuat infrastruktur di Indonesia semakin maju, selama ini salah satu hambatan bisnis adalah keterbatasan infrastruktur di Indonesia juga menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Selain Silpa APBN, Gubernur juga berharap Silpa APBD Sulsel 2011 bisa diarahkan untuk mengakselerasi infrastruktur di Sulsel. Belum ada perhitungan anggaran berapa Silpa APBD 2011 Sulsel, namun diperkirakan lebih sedikit dari Silpa 2010 lalu sebesar Rp 290 miliar.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulawesi-selatan-minta-silpa-rp-20-triliun

Senin, 09 Januari 2012

APPSI Mengusulkan Alokasi Silpa Pada Program Infrastruktur 2012

Sen, 09/01/2012 - 12:20

Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengusulkan pengalokasian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 dari seluruh provinsi di Indonesia pada program ketahanan pangan, infrastruktur dan energi 2012. Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan Ketua Umum APPSI mengharapkan seluruh sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2011 yang terbawa ke tahun 2012 tidak digunakan selain tiga aspek, diantaranya Ketahanan Pangan, kemudian infrastruktur-infrastruktur utama, dan energi. Hal ini diungkapkan Gubernur di Makassar, Sabtu, 7 Januari 2012.

Gubernur Sulsel juga mencontohkan infrastruktur-infrastruktur utama yang dibutuhkan di Sulawesi terkait program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, seperti fasilitas transportasi kereta api, jalan, irigasi, dan bendungan besar, termasuk pelabuhan dan bandara.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa juga akan memfasilitasi pertemuan para gubernur dan 17 kementerian, dimana 17 kementerian tersebut diharapkan fokus pada pembicaraan interkoneksitas dan infrastruktur, terkait antara daerah, provinsi, dan nasional. Gubernur Sulsel juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 akan diadakan pertemuan gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan permasalahan-permasalahan di atas dan berharap dapat dirampungkan secara nasional di seluruh provinsi.

Ketua Umum APPSI ini juga menyebutkan jumlah minimal Sisa Lebih Penggunaan Anggran APBD 2011 dari seluruh provinsi yang dapat teralokasi sebesar Rp. 20 Triliun. Dan pada tanggal 19 Januari 2012, materi-materi dari pertemuan tersebut diharapkan dapat dikomunikasikan ke presiden atau menteri.

Langganan: Postingan (Atom)