Sulsel Usul 37.040 Formasi CPNS

RABU, 01 FEBRUARI 2012

MAKASSAR,  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tahun ini segera mengajukan 37.040 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pusat. Jumlah kebutuhan terbanyak yang diusulkan adalah formasi guru dan tenaga medis.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, A Murny Amien Situru, meng­ungkapkan hal itu di kantornya, Selasa, 31 Januari. Dia menjelaskan, kebutuhan tersebut berdasarkan hasil kalkulasi yang telah dilakukan Pemprov Sulsel dan semua pemerintah kabupaten/kota.

“Data ini merupakan hasil kalkulasi kita dan kalkulasi yang diajukan dari 24 kabupa­ten/kota,” jelas Murny.

Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan Sulsel untuk guru merupakan formasi yang jumlahnya paling tinggi, disusul tenaga kesehatan dengan total 26 ribu pegawai yang dibutuhkan. Selebihnya merupakan tenaga teknis dan administrasi.

Total formasi guru yang dibutuhkan untuk 24 daerah di Sulsel sebanyak 19.754 orang, tenaga kesehatan 6.667 orang, selebihnya adalah tenaga teknis lainnya.

Dari jumlah tersebut, katanya, Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang tercatat sebagai pengusul guru terbanyak dengan jumlah 3.400 orang.

“Kebutuhan tenaga pengajar tidak diusulkan oleh instansi Pemprov Sulsel karena pemprov tidak menaungi satu sekolah pun,” jelasnya.

Sebab itu, kata dia, untuk tenaga guru ini telah diberikan kewenangan kepada kabupaten/kota mengusulkan melalui provinsi . Sedangkan, untuk tenaga kesehatan, pihaknya juga ikut mengusulkan karena memiliki sejumlah rumah sakit (RS) daerah.

Sebenarnya, lanjut Murny, khusus untuk kebutuhan dua bidang tersebut, pihaknya pernah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk kemudian dijadikan sebagai formasi saat penerimaan CPNS tahun ini.

“Kedua bidang ini pernah kita sodorkan ke pusat, tetapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengembalikan usulan formasi ini,” terangnya.

Ini dilakukan karena semua daerah diminta untuk melakukan penghitungan analisis terkait kebutuhan PNS dan disesuaikan dengan beban kerja di setiap daerah.

Selain itu, juga karena diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS dan menggantinya dengan pegawai tidak tetap (PTT).

Dari jumlah kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tersebut, masih ada kemungkinan berkurang, karena pihaknya akan melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan pegawai dalam jangka lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, dalam rapat kerja gubernur dan kabupaten/kota belum lama ini, sempat mengeluhkan adanya moratorium  CPNS, sementara daerah masih kekurangan tenaga pengajar.

Sebab itu, dia selaku pemerintah daerah kesulitan untuk menangani persoalan ini untuk bisa menutupi dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing lantaran regulasinya yang tidak diketahui.

“Kita tidak tahu seperti apa regulasi yang harus dilakukan daerah jika kekurangan seperti ini. Saya yakin daerah lain juga seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa dalam azas pemerintahan, selalu ada pegangan untuk menentukan kebijakan yang arahnya pada kepentingan rakyat.

“Kalau kebijakannya untuk rakyat itu tidak masalah, yang penting tidak untuk memperkaya diri  serta tidak merugikan negara.

Hanya saja, perlu dilakukan persuratan dengan cara berjenjang supaya kita bisa kaji dan ditindaklajuti,” jelas peraih Bintang Mahaputra Utama sebagai penghargaan tertinggi untuk tokoh sipil dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Read More >>

Sulsel-Jerman Jalin Kerja Sama Bidang Kesehatan

RABU, 01 FEBRUARI 2012

MAKASSAR, — Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya menjalin kerjasama bidang kesehatan dengan membuka gerbang pembangunan dan pelayanan rumah sakit di kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya di Sulsel.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang menerima kedatangan  Duta Besar Republik Jerman untuk Indonesia, Dr Norberts Baas, mengatakan hal ini tentu menjadi sesuatu hal positif untuk lebih meningkatkan prog­ram pemerintah Sulsel pada sektor kesehatan.

"Ini menjadi langkah sangat baik untuk program kesehatan kita di Sulsel, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Ini juga atas jaminan sosial agar dapat hidup layak dalam meningkatkan martabat manusia menuju masyarakat adil dan makmur,"kata Syahrul, di RS Wahidin Sudirohusodo, Selasa 31 Januari.

Selain itu, ia juga mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar jaminan kesehatan bersifat komprehensif pada pelayanan dasar maupun lanjutan, baik yang mampu maupun yang tidak mampu harus disamaratakan.

"Seiring dengan misi pembangunan di Sulsel, tahun 2012-2013 kedepan Sulsel harus mencapai target sepuluh terbaik dalam pemenuhan segala hak-hak dasar masyarakat,” tegasnya.

Olehnya itu, lanjut dia, konstitusi negara juga mengamanatkan dalam UUD 1945 yang tertuang pada pasal 28 ayat 3 disebutkan, bahwa jaminan sosial adalah hak segala warga negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat lemah dan tidak mampu.

“Hal ini penting, sebagai pemerintah kita harusnya selalu ada dalam nafas rakyat. Pemenuhan pelayanan itu mutlak kita lakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga digelar pameran kesehatan dalam rangka menjalin kerjasama bidang kesehatan dengan menghadirkan beberapa stand, produk, kualitas buku penunjang, dan ini atas kerjasama pelayanan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan pihak Federasi Jerman. Acara yang dibuka Gubernur Sulsel ini digelar sejak 30 Januari hingga 3 Februari mendatang. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Read More >>

Sulsel Diusulkan Jadi Pusat Pelatihan Pancasila

RABU, 01 FEBRUARI 2012 

MAKASSAR,  — Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Gubernur, Syahrul Yasin Limpo, mengusulkan ke Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, untuk menjadi pusat pelatihan pendidikan pancasila bagi guru di seluruh Indonesia. Bila

ketua MK menjadikan Sulsel sebagai basic utuk pendidikan Pancasila, Pemprov siap memfasilitasi hal itu.

“Kalau Pak Mahfud menjadikan Sulsel sebagai basic, maka kami sangat siap. Kalau perlu daerah lain tempatkan disini untuk dididik tentang Pancasila,” ungkap Syahrul, dalam acara Seminar dan Lokakarya Pendidikan Pancasila dan Kosntitusi bagi Guru TK Guru PPKN tingkat SD, SMP dan SMA sederajat, di Hotel Clarion, Selasa 31 Januari.

Menurutnya, desentralisasi untuk pendidikan seperti itu sangat baik untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. “Jadi bagus kalau dia didik dengan disentralisasi. Dari sini juga terbangun rasa nasionalisme. Kita juga berharap melalui kegiatan tersebut bisa menjadi awal untuk memecahkan persoalan bangsa dan Negara,” ujarnya.

Sekarang yang terjadi, menurut dia, pendekatan-pendekatan idealism semakin lemah, makanya  melalui provinsi Sulsel bisa menjadi perekat bagi Indonesia dan terbukti penikmat Indonesia salah satunya adalah orang Sulsel (Bugis-Makassar). “Dari puluhan ribu pulau di Indonesia pasti ada saja orang Bugis-Makassar disana,” katanya.

Sementara itu, Ketua MK, Mahfud MD, menyambut baik usulan dari pemerintah Sulsel untuk menggelar acara tersebut secara massif dan berkelanjutan khususnya di Sulsel.

“Saya sangat gembiran dan menyambut baik usulan dari gubernur Sulsel untuk diadakan pendidikan pancasila seperti ini secara massif dan bergelombang, ini untuk menyongsong masa depan negara kita,” ujar Mahfud.

Ketua Panitia kegiatan,  Oky Burhamzah, mengatakan, acara tersebut berlangsung selama empat hari mulai 31 Januari hingga 3 Februari yang diikuti sekitar 200 peserta guru PKN mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMA sedejarat  di 24 kabupaten kota se-Sulsel.

“Peserta akan dibekali dengan materi tentang pendidikan pancasila, konstitusi dan kewarganegaraan. Ini diharapkan untuk menumbuhkan peserta semiloka yang bermanfaat bagi upaya pengamalan nilai-nilai pancasila serta menumbuhkan kesadaran berkonstitusi,” kunci Oky. (eky)

Read More >>