Selasa, 24 July 2012 | |
| MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menggelar inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pekan pertama Ramadan 1433 H, kemarin.
Sejumlah SKPD yang menjadi sasaran diantaranya di Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Pemerintahan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD),serta Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) Sulsel. Kendati menemukan adanya sejumlah PNS yang absen berkantor gubernur mengaku kondisi tersebut tidak mempengaruhi kinerja Pemprov Sulsel.
PNS yang tidak hadir dipastikan tidak akan mendapatkan sanksi kepegawaian seperti tahun- tahun sebelumnya. “Kelihatannya seluruh pejabat siap melaksanakan tugas- tugasnya, kecuali memang yang sementara bertugas di luar,” ungkapnya kepada wartawan kemarin. Mantan Bupati Gowa dua periode ini menyebutkan, sidak yang dilakukannya tersebut merupakan kebiasaan yang kerap dilakukannya sejak dulu. Hal ini juga sebagai momen silaturahmi dengan seluruh bawahannya. “Sidak atau apa pun namanya ini merupakan kebiasaan saya untuk ketemu langsung dengan staf,” bebernya. Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim yang ditemui meminta agar ketidakhadiran pegawai tidak dipermasalahkan. “Tidak usah dipersoalkan karena mereka semua sudah dewasa. Kalau kita sanksi, kasihan. Sementara tidak ada yang pernah mempersoalkan kalau mereka kerja lebih 10 jam, dan gajinya rendah,” jelasnya di Kantor Gubernur Sulsel. Muallim menambahkan, kalau ada beberapa pegawai yang tidak hadir pada hari pertama berkantor kemarin, itu karena ada penyebab lain yang harus dimaklumi. 76 PNS Mangkir Sementara itu,berdasarkan data absensi PNS lingkup Pemkot Makassar, dari 1.057 pegawai yang berkantor di Balai Kota, sebanyak 76 PNS yang tidak mengisi daftar hadir pagi. Termasuk 12 pegawai eselon IV (kepala sub bagian) dan dua pejabat eselon III yakni Kepala Bagian Keuangan Taufiq Rahman dan Kepala Bagian Kesbang Rompegading. Tercatat, pegawai Sekretariat Korpri yang paling banyak absen pada hari ke tiga Ramadan 1433 H.“Satu pegawai kami sedang mengurus surat pindah, sementara satu sakit, satu lagi tukang antar surat,” kata Kepala Sekretariat Korpri Makassar Hasanuddin saat dikonfirmasi. Kepala Bidang Konerja dan Kesejahteraan BKD Makassar Andi Syahrum mengatakan, pemberian sanksi kepada pegawai yang malas diserahkan kepada Kepala SKPD masing-masing. Sementara,untukpejabateselon III diserahkan kepada Wali Kota. Dia mengemukakan, pegawai yang satu kali tidak hadir tanpa keterangan hanya diberikan sanksi biasa berupa peringatan. Namun, ketidakhadiran diakumulasi maksimal 46 kali dalam setahun. ● wahyudi/supyan umar |
Selasa, 24 Juli 2012
Jam Kerja Ramadan-Tak Hadir, PNS Pemprov Bebas Sanksi
DPRD Hapus Dua Aset Pemprov
| Selasa, 24 Juli 2012 | |
| MAKASSAR – Setelah menghapus dua perusahaan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel kembali menyetujui penghapusan asset milik Pemprov.
Kedua aset yang dihapus yakni, Gedung Ruang Perawatan Kelas Tiga RS Ibu dan Anak Pertiwi serta Asrama dan Workshop di Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel. Ketua Pansus DPRD Sulsel Ajiep Padindang mengatakan, setelah menghapus aset gedung perawatan di RS Pertiwi, maka akan dibangun gedung yang sama dengan fasilitas yang lebih lengkap. Pembangunan akan menggunakan dana APBD dan selanjutnya akan dihibahkan kepada Pemprov.
“Setelah melakukan rapat kerja maka kami dari pansus menyetujui penghapusan dua aset milik Pemprov dengan berbagai pertimbangan,” pungkasnya usai rapat paripurna DPRD Sulsel,kemarin. Terpisah, Direktur RS Pertiwi dr Nur Rahmah mengatakan, pihaknya mengusulkan penghapusan aset lantaran bangunan tersebut sudah tidak layak digunakan. Apalagi,RS Pertiwi semakin diminati oleh masyarakat terbukti dengan jumlah pasien yang semakin banyak. “Kita minta penghapusan aset karena gedung perawatan tiga sudah tidak layak dan tidak bisa menampung jumlah pasien,”ujarnya,kemarin. Ia mengatakan,gedung tersebut mampu menampung 53 unit tempat tidur. Selain itu,gedung perawatan hanya melayani pasien ibu dan tidak melayani pasien anak. “Sebelumnya gedung perawatan hanya melayani ibu saja, dan tidak untuk anak, makanya gedung perawatan tiga yang baru akan dibangun dari sumber APBN dan sudah bisa menampung ibu dan anak,”ujarnya. ● abd salam malik |
INCO Siap Renegosiasi Kontrak
Selasa, 24 Juli 2012
“Saya selalu melakukan konsultasi dengan Pak Gubernur, mengenai pengembangan PT Vale dan apa rencana-rencana kita ke depan berkaitan dengan renegosiasi dengan pemerintah pusat,” kata Niko, usai bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (24/7).
Niko mengungkapkan, pihaknya juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan menyatakan jika PT Vale telah siap duduk dengan pemerintah untuk merenegosiasi kontrak karya. Termasuk, hal-hal yang harus disesuaikan dengan undang-undang pertambangan dan luas lahan yang diminta berdasarkan kontrak.
Makassar, -- PT Vale atau yang dulu dikenal PT INCO siap melakukan negosiasi ulang kontrak karyanya dengan pemerintah pusat. Karenanya, Direktur PT Vale, Niko Kanter, berkonsultasi dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terkait pengembangan PT Vale.
“Saya selalu melakukan konsultasi dengan Pak Gubernur, mengenai pengembangan PT Vale dan apa rencana-rencana kita ke depan berkaitan dengan renegosiasi dengan pemerintah pusat,” kata Niko, usai bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (24/7).
Niko mengungkapkan, pihaknya juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan menyatakan jika PT Vale telah siap duduk dengan pemerintah untuk merenegosiasi kontrak karya. Termasuk, hal-hal yang harus disesuaikan dengan undang-undang pertambangan dan luas lahan yang diminta berdasarkan kontrak.
Barang Masuk ke Sulsel Meningkat 20%
| Selasa, 24 Juli 2012 | |
| MAKASSAR – Selama Ramadan, pertumbuhan barang yang masuk ke Sulsel melalui pintu kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar mengalami peningkatan 10% hingga 20%. Biasanya, ratarata barang yang masuk tiap harinya mencapai 60 ton,namun saat ini mencapai 80 ton. Kepala Cabang Makassar PT Angkasa Pura Logistik Nur Sapto Winoto mengatakan, kenaikan itu dipicu tingginya permintaan barang di daerah ini. Khususnya pakaian untuk kebutuhan lebaran serta beberapa kebutuhan lain yang sejauh ini tidak diproduksi di Sulsel. “Kenaikan itu memang telah menjadi hal yang rutin selama Ramadan. Peningkatan jumlah barang dari terminal kargo mulai terasa sejak awal puasa ini.Tren ini akan mengalami titik puncak menjelang seminggu sebelum lebaran,” ujar Nur Sapto di Makassar, kemarin. Pertumbuhan itu hanya terjadi untuk jumlah barang yang masuk saja, sementara untuk barang yang keluar jumlahnya tetap normal seperti hari biasa. Pada hari biasa, barang yang keluar di pintu kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga mencapai 60 ton per hari. Dari kapasitas 280 ton kargo di bandara, menurut Nur Sapto, masih sangat jauh dari pergerakan barang tiap hari.“Jumlah barang yang masuk baru 60 ton per hari, sama dengan jumlah barang keluar, sehingga total hanya 120 ton per hari. Belum setengah dari kapasitas yang ada,” paparnya. Dia menyebutkan, 88% barang keluar dari Sulsel untuk pasar domestik.Selebihnya untuk pasar internasional, seperti ke Singapura, Malaysia, Hongkong,dan negara lainnya. Dari 88% barang keluar untuk pasar domestik, terbagi lagi untuk kawasan timur Indonesia (KTI),dan wilayah barat. Sementara itu barang yang keluar dari Sulsel kebanyakan merupakan produk makanan, seperti ikan atau produk dari ikan. Sebaliknya barang yang masuk lebih didominasi pakaian atau garmen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Pramono juga mengakui adanya pertumbuhan barang masuk ke Sulsel di Juli-Agustus ini. ”Bahkan pertumbuhan itu telah terlihat sejak Mei memasuki Juni yang merupakan pra kondisi sebelum Ramadan,” katanya. Pada Mei 2012 nilai impor Sulsel meningkat 104,46% jika dibandingkan April 2012 dengan nilai USD162,89 juta. Peningkatan nilai impor itu juga jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan sebesar 6,47%. “Bulan Ramadan selalu menjadi pemicu tingginya barang- barang impor ke Sulsel. Kami prediksi tahun ini juga akan mengalami hal yang sama seperti tahun sebelumnya,” ujar Bambang tanpa menyebutkan prediksi peningkatan yang terjadi selama Ramadan. rahmat hardiansya |
Pacu Infrastruktur Sulawesi Melalui MP3EI
Senin, 20 Februari 2012
MAKASSAR, -- Komisi VI DPR meminta agar BUMN berperan aktif dalam memacu program MP3EI. Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Koridor IV Sulawesi, diharapkan BUMN yang bergerak di infrastruktur dan pendukungnya lebih agresif.
Permintaan tersebut disampikan anggota Komisi VI DPR Emil Abeng saat berkunjung ke Makassar akhir pekan lalu. "Kendala kita di KTI seperti di Sulsel adalah infrastruktur. Ini yang membuat industri masih memilih Jawa padahal bahan bakunya ada di Sulsel," jelas Emil.
Anggota Fraksi Golkar DPR dari daerah pemilihan Sulsel I ini menyebut contoh komoditas kakao yang industrinya ada di Jawa tetapi pohonnya kebanyakan di Sulsel. "Sulsel penghasil kakao terbesar tetapi industri lebih memilih di Jawa karena mereka ingin dekat ke konsumen agar costnya murah. Ini bisa menyebar, investor bangun industri di Sulsel kalau infrastrukturnya tersedia," jelas Emil.
Karena itu, dia meminta agar pemerintah pusat dan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur lebih memacu pembangunan di KTI dalam bingkai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Sebagai wakil dari Sulsel saya terus mendesak agar infrastruktur KTI dipacu dengan melibatkan peran serta BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur dan pendukungnya," tegas Emil.
Selain BUMN infrastruktur, dia juga meminta agar BUMN perbankan mengucurkan kreditnya dengan bunga yang tidak terlalu tinggi kepada BUMN yang ingin membangun infrastruktur. "Kendala kita adalah pendanaan. Karena itu BUMN perbankan harus mendukung dengan pinjaman bunga murah," harap Emil.
Semetnara itu, Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure) senilai Rp800 triliun dalam mendukung MP3EI hingga 2014. Menurut Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Pandu Djajanto, capex ini, diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di Indonesia, khususnya mendorong sektor infrastruktur. "Ground breaking peran BUMN dalam MP3EI semester 1-2011 hingga semester 1-2012 diproyeksikan Rp126,66 triliun dan 643 juta USD," kata Pandu.
Dia menjelaskan, dalam MP3EI ini kombinasi investasi yang dilakukan BUMN akan dibantu dengan aranger yakni pihak BUMN dan dijamin oleh BUMN asuransi. "Ini disebut pola BUMN Fund," kata Pandu.
Sebelumnya, di tempat yang sama Deputi Bidang Usaha Jasa BUMN Parikesit Suprapto juga menuturkan beberapa hal terkait peran BUMN dalam menggerakan perekonomian diwaktu krisis dan kondisi normal.
Menurut Parikesit, peran BUMN tersebut bisa dilihat di pasar modal. Meski baru 18 BUMN yang tercatat, kata Parikesit, kapitalisasi BUMN telah lebih dari 20 persen. "Hal ini menjadi bukti peran BUMN sebagai penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya.
Sumber : http://www.fajar.co.id/read-20120219232846-pacu-infrastruktur-sulawesi-melalui-mp3ei
MAKASSAR, -- Komisi VI DPR meminta agar BUMN berperan aktif dalam memacu program MP3EI. Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Koridor IV Sulawesi, diharapkan BUMN yang bergerak di infrastruktur dan pendukungnya lebih agresif.
Permintaan tersebut disampikan anggota Komisi VI DPR Emil Abeng saat berkunjung ke Makassar akhir pekan lalu. "Kendala kita di KTI seperti di Sulsel adalah infrastruktur. Ini yang membuat industri masih memilih Jawa padahal bahan bakunya ada di Sulsel," jelas Emil.
Anggota Fraksi Golkar DPR dari daerah pemilihan Sulsel I ini menyebut contoh komoditas kakao yang industrinya ada di Jawa tetapi pohonnya kebanyakan di Sulsel. "Sulsel penghasil kakao terbesar tetapi industri lebih memilih di Jawa karena mereka ingin dekat ke konsumen agar costnya murah. Ini bisa menyebar, investor bangun industri di Sulsel kalau infrastrukturnya tersedia," jelas Emil.
Karena itu, dia meminta agar pemerintah pusat dan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur lebih memacu pembangunan di KTI dalam bingkai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Sebagai wakil dari Sulsel saya terus mendesak agar infrastruktur KTI dipacu dengan melibatkan peran serta BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur dan pendukungnya," tegas Emil.
Selain BUMN infrastruktur, dia juga meminta agar BUMN perbankan mengucurkan kreditnya dengan bunga yang tidak terlalu tinggi kepada BUMN yang ingin membangun infrastruktur. "Kendala kita adalah pendanaan. Karena itu BUMN perbankan harus mendukung dengan pinjaman bunga murah," harap Emil.
Semetnara itu, Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure) senilai Rp800 triliun dalam mendukung MP3EI hingga 2014. Menurut Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Pandu Djajanto, capex ini, diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di Indonesia, khususnya mendorong sektor infrastruktur. "Ground breaking peran BUMN dalam MP3EI semester 1-2011 hingga semester 1-2012 diproyeksikan Rp126,66 triliun dan 643 juta USD," kata Pandu.
Dia menjelaskan, dalam MP3EI ini kombinasi investasi yang dilakukan BUMN akan dibantu dengan aranger yakni pihak BUMN dan dijamin oleh BUMN asuransi. "Ini disebut pola BUMN Fund," kata Pandu.
Sebelumnya, di tempat yang sama Deputi Bidang Usaha Jasa BUMN Parikesit Suprapto juga menuturkan beberapa hal terkait peran BUMN dalam menggerakan perekonomian diwaktu krisis dan kondisi normal.
Menurut Parikesit, peran BUMN tersebut bisa dilihat di pasar modal. Meski baru 18 BUMN yang tercatat, kata Parikesit, kapitalisasi BUMN telah lebih dari 20 persen. "Hal ini menjadi bukti peran BUMN sebagai penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya.
Sumber : http://www.fajar.co.id/read-20120219232846-pacu-infrastruktur-sulawesi-melalui-mp3ei
Peternak Sapi Peroleh Rp300 Juta
MAKASSAR, — Para kelompok peternak sapi di Sulawesi Selatan dalam waktu dekat akan memperoleh bantuan dana sebesar Rp20 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel Murtala Ali. Ia menjelaskan, proses pencairan dan penyaluran baru akan dilakukan jika seluruh proses verifikasi administrasinya rampung.
“Kami tergetkan bulan Mei bantuan sudah mulai tersalurkan ke rekening kelompok peternak untuk membeli sapi yang akan dikembangkan,” kata Murtala di Makassar, Senin (20/2) kemarin.
Ia menjelaskan, pihaknya dalam hal ini hanya melakukan pengelolaan administrasi dan verifikasi untuk proses pencairan dana yang berasal dari APBN hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian dana tersebut langsung disalurkan rekening masing-masing kelompok.
Berdasarkan catatan, proposal bantuan yang telah diajukan masing-masing pemerintah kabupaten sekitar 900 kelompok.
“Hanya saja jumlah anggaran yang dialokasikan tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen jika dibandingkan jumlah anggaran pada 2011. Sehingga otomatis anggaran yang akan diperoleh kelompok juga berkurang,” terangnya.
Ia menambahkan, tahun ini kemungkinan per kelompok memperoleh sekitar Rp250 juta hingga Rp300, dimana tahun lalu menerima setiap kelompok mendapatkan Rp400 juta.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel Murtala Ali. Ia menjelaskan, proses pencairan dan penyaluran baru akan dilakukan jika seluruh proses verifikasi administrasinya rampung.
“Kami tergetkan bulan Mei bantuan sudah mulai tersalurkan ke rekening kelompok peternak untuk membeli sapi yang akan dikembangkan,” kata Murtala di Makassar, Senin (20/2) kemarin.
Ia menjelaskan, pihaknya dalam hal ini hanya melakukan pengelolaan administrasi dan verifikasi untuk proses pencairan dana yang berasal dari APBN hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian dana tersebut langsung disalurkan rekening masing-masing kelompok.
Berdasarkan catatan, proposal bantuan yang telah diajukan masing-masing pemerintah kabupaten sekitar 900 kelompok.
“Hanya saja jumlah anggaran yang dialokasikan tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen jika dibandingkan jumlah anggaran pada 2011. Sehingga otomatis anggaran yang akan diperoleh kelompok juga berkurang,” terangnya.
Ia menambahkan, tahun ini kemungkinan per kelompok memperoleh sekitar Rp250 juta hingga Rp300, dimana tahun lalu menerima setiap kelompok mendapatkan Rp400 juta.
Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=81283
Langganan:
Postingan (Atom)