Stok Beras Sulsel Aman 40 Bulan

MAKASSAR, –Saat ini, stok beras di gudang Perum Bulog Divre VII Sulselbar mencapai 284 ribu ton. Angka ini melampaui prognosa tahun 2012, yaitu 267 ribu ton. Persediaan tersebut cukup untuk konsumsi 40 bulan ke depan. Dengan jumlah yang ada, Sulsel akan mensuplai kebutuhan beras di sejumlah provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Kepala Perum Bulog Divre II Sulsel Tommy S Sikado menyebutkan, realisasi prognosa beras Sulsel hingga 27 Desember mencapai 95% atau diatas 500 ribu ton dari target 526 ribu ton. “Tidak mudah mencapai prognosa tersebut.

Namun kata dia, dengan surplus beras rata-rata dua juta ton per tahun di daerah ini, pihaknya bisa menyerap sesuai target,” ujar Tommy di Makassar, belum lama ini. Ia mengatakan, dari 11 kabupaten dan kota yang menjadi penghasil dari beras serta gabah kering giling (GKG) ini, Kabupaten sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Wajo, Pinrang, Palopo, Luwu dan Bulukumba menjadi daerah paling banyak menyerap beras. Pada tahun ini rata-rata realisasi beras mencapai 3.500 hingga 4.000 ton per hari dengan kepadatan tertinggi ada di bulan April dan Oktober 2012. Regional Manager Bulog Divre Sulsel, Jabirudin mengatakan, stok bulog Sulsel didukung oleh tingkat penyerapan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan mencatat realiasi pengadaan beras mencapai 143% atau 482 ribu ton per 2 Desember 2012. Bulog Divre Sulsel juga telah menyalurkan beras ke wilayah Indonesia Barat seperti Medan dan Sumatera Barat. Sementara untuk wilayah Indonesia Timur, Bulog menyalurkan ke Papua, Kalimantan Timur, Maluku, dan Provinsi-provinsi di pulau Sulawesi sendiri. Ia mengatakan, dari 11 kabupaten dan kota yang menjadi penghasil dari beras serta gabah kering giling (GKG) ini, Kabupaten sidrap, dan sejumlah daerah sentra pertanian. “Kebutuhan konsumsi beras Sulsel hanya 800.000 ton sedangkan produksi beras Sulsel saat ini, telah mencapai 3 juta ton. Overstok beras bisa bertahan hingga tujuh bulan ke depan, meskipun sebagian wilayah Sulsel mengalami kemarau,” tuturnya. (awy)

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.co/bisnis/stok-beras-sulsel-aman-40-bulan

Read More >>

SYL Ziarah ke Makam Sultan Hasanuddin

MAKASSAR – Mengawali Tahun Baru 2013,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan ziarah kubur ke empat titik,yakni ke makam pahlawan Sultan Hasanuddin di Kabupaten Gowa,makam Syech Yusuf, makam ayahya HM Yasin Limpo di Taman Makam Pahlawan Panaikang, dan makam anak bungsunya Rindra Sujiwa SYL.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri mengatakan, ziarah ini sering dilakukan Syahrul pada saat tahun baru masehi, tahun baru Islam, menjelang puasa Ramadan, dan setelah perayaan HUT Kemerdekaan RI. “Setiap ada momentum seperti pergantian tahun beliau selalu melakukan ziarah kubur,” kata Agus.

Setelah selesai ziarah kubur, Syahrul melanjutkan makan siang di Trans Mall. Di mal ini, mantan Bupati Gowa ini sibuk melayani warga Makassar yang ingin berfoto bersama. Khusus malam tahun baru, mantan bupati Gowa dua periode ini mengisinya dengan zikir di rumah jabatan gubernur. Zikir ini dihadiri ribuan warga yang memadati rujab. Detik-detik pergantian tahun dilewati Syahrul bersama keluarga di Makassar Golden Hotel (MGH) dan countdown pergantian tahun dengan live di salah satu televisi nasional. ●jumardin akas

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/syl-ziarah-ke-makam-sultan-hasanuddin

Read More >>

Gubernur Sulsel Teropong APBD 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Sulsel 2013 senilai Rp.5.022 triliun telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), di Gedung DPRD Sulsel  Senin, 31 Desember 2012 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel. Penetapan APBD tersebut sangat diharapkan bisa memberi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo bahkan meneropong langsung pelaksanaan penggunaan anggaran  di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak salah peruntukan. Beliau juga meminta seluruh SKPD selaku kuasa pengguna anggaran agar dapat mengambil langkah tindak lanjut melalui penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran. Anggaran APBD Sulsel mencapai Rp 5.022 triliun yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung serta pembiayaan daerah. Kesemuanya digunakan sesuai peruntukannya.

Penetapan APBD 2013 dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel, H.M.Roem dihadiri sekitar 50 anggota dewan. Terdapat 25 anggota dewan dari 75 anggota dewan yang tidak mengikuti rapat paripurna pengambilan keputusan termasuk di dalamya 9 orang anggota fraksi demokrat.

Sr/An ( Rabu, 2 Januari 2013)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-teropong-apbd-2013

Read More >>

BPS Sulsel: Inflasi 2012 Dipicu Enam Jenis Pengeluaran

Makassar,– Badan Pusat Statisti Sulawesi Selatan (BPS SUlsel), merilis enam kelompok pengeluaran yang menjadi pemicu terjadinya inflasi selama tahun 2012. Dalam rilisnya, Rabu (2/1/2013) BPS menyatakan Laju inflasi Sulsel tahun kalender yakni Desember 2012 terhadap Desember 2011 sebesar 4,57 persen.

Di penghujung tahun 2012, perkembangan harga konsumen di Makassar mengalami inflasi sebesar 0,63 persen. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan gabungan empat kota IHK, yaitu kota Makassar, kota Parepare, kota Palopo dan kota Watampone mengalami inflasi sebesar 0,59 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 136,13.

Inflasi pada bulan Desember 2012 tersebut disebabkan kenaikan indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok bahan makanan sebesar 1,33 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,72 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,43 persen; kelompok sandang sebesar 0,46 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,41 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa kuangan sebesar 0,11 persen. Sedangkan untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga terjadi deflasi sebesar 0,06 persen.

Sementara, komponen inti pada Desember 2012 mengalami inflasi sebesar 0,34 persen dan laju inflasi komponen inti tahun kalender dari Januari hingga Desember 2012 sebesar 4,74 persen.

Dari 66 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Jayapura sebesar 2,57 persen dengan IHK sebesar 132,71 dan terendah di kota Kendari sebesar 0,02 persen dengan IHK 141,15.[KM5]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=22908

Read More >>

Penduduk Miskin di Sulsel Menurun

MAKASSAR,- Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan per September 2012 berjumlah 805, 92 ribu jiwa atau 9, 82 persen. Jumlah tersebut menurun dari data per Maret 2012 yang berjumlah 825, 79 Ribu jiwa atau 10,11 persen. Hal tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin turun sekitar 19,9 ribu jiwa.

Data tersebut disampaikan Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam di Kantor BPS, Jalan Haji Bau, Makassar, Rabu (2/1/13) siang.

"Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dilihat dari sisi ekonomi yakni pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan,"jelasnya.

Nursam juga mengatakan penduduk miskin di daerah perkotaan relatif bertambah di bandingkan di pedesaan.

"Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah 4,4 ribu jiwa, sedangkan di desa justru berkurang 24, 3 ribu jiwa," katanya.

Besar kecilnya jumlah penduduk sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Sementara Garis kemiskinan sangat dipengaruhi peranan komoditi makanan yakni beras. (*)

Penulis : Anita Kusuma Wardana
Editor : Muh. Taufik
Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2013/01/02/jumlah-penduduk-miskin-di-sulsel-menurun?

Read More >>

Pemprov Alokasikan Tambahan Gaji Rp34 M

MAKASSAR – Rencana Pemerintah Pusat menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini berimbas pada pembengkakan alokasi anggaran untuk gaji pegawai lingkup Pemprov Sulsel. 

Untuk membayarkan kenaikan gaji 7%,Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel menyiapkan anggaran sebesar Rp34 miliar per bulan. Anggaran gaji tersebut akan dibayarkan kepada sekitar 10.000 PNS lingkup Pemprov Sulsel. Sebelumnya,Pemprov hanya menyiapkan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp29 miliar per bulan.

Kebijakan kenaikan gaji tersebut merupakan keputusan Pemerintah Pusat yang berlaku bagi PNS, anggota Polri, dan TNI. “Tahun ini ada kenaikan gaji PNS sekitar 7%.Kenaikan gaji ini diatur oleh Kementerian Keuangan.” “Makanya ada penambahan alokasi gaji sekitar Rp5 miliar per bulan dari yang sebelumnya hanya Rp29 miliar,”jelas Kepala BPKD Sulsel Yushar Huduri kemarin.

Kendati demikian,Yushar mengaku kenaikan gaji ini baru bisa dinikmati para PNS paling lambat April 2013 mendatang. Hal ini dikarenakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) pembayaran kenaikan gaji dari Kementerian Keuangan. Namun,dia menambahkan, PNS tak usah khawatir pembayaran kenaikan gaji pada tiga bulan sebelumnya,karena akan dirapel di bulan keempat.

“Biasanya itu juknisnya baru akan turun sekitar April tahun ini.Jadi setelah itu baru kita bayarkan kenaikannya,”bebernya. Sementara itu, tunjangan PNS di lingkup Pemprov tak mengalami kenaikan di 2013 ini. Hal ini dikarenakan terbatasnya keuangan daerah. Dengan demikian,tunjangan PNS tahun ini sama dengan 2012 yakni Rp1,5 juta per bulan. ●wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/pemprov-alokasikan-tambahan-gaji-rp34-m

Read More >>

APBD Sulsel Disahkan Rp5,6 Triliun

MAKASSAR – Sempat ditunda beberapa kali,Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel 2013, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna yang digelar,kemarin.

Total APBD yang disahkan untuk 2013 berjumlah Rp5,6 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp3,37 triliun, dan belanja langsung Rp2,07 triliun. Sementara itu, target pendapatan untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp5,02 triliun. Dalam APBD Pokok tersebut, juga telah termasuk dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp500 miliar, untuk me-maintenance 11 ruas jalan di kabupaten/ kota.

Rapat paripurna yang digelar tepat pada batas akhir pengesahan anggaran yang ditargetkan Kementerian Keuangan tersebut, langsung Ketua DPRD M Roem dan dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Langkah pengesahan dipenghujung tahun ini sekaligus menghindarkan Pemprov dari sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) 25% dari Kemenkeu.

Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mukhtar Tompo dalam laporannya mengatakan, penetapan APBD 2013 ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Khusus pinjaman Rp500 miliar, kata dia, proses pencairannya baru bisa dilakukan di 2013 nanti, dan dalam waktu dekat ini akan dibentuk tim khusus untuk pengelolaan dana pinjaman dari PIP. “APBD yang disahkan hari ini (kemarin), sudah ada item pinjaman Rp500 miliar di dalamnya,” katanya kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri menyebutkan, pinjaman ini akan dikembalikan dalam lima tahunnya. Setiap tahunnya, kata dia, pihak Pemprov wajib mengembalikan sebesar Rp100 miliar, dalam empat kali pembayaran,yang juga dicamtumkan dalam APBD.

Sementara itu,Pemprov juga diwajibkan membayarkan fee sebesar 1,5% atau Rp7,5 miliar, plus bunga yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Pasca penetapan APBD 2013,Syahrul Yasin Limpo berpesan kepada seluruh SKPD, agar menggunakan anggaran tersebut secara cepat dan terarah.

Dia menggarisbawahi, anggaran ini bukan untuk kepentingan lain, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat di Sulsel. “Saya harapkan seluruh SKPD, agar triwulan I 2013 sudah bisa dimaksimalkan anggarannya. Tahun 2013 harus lebih sempurna,”imbuhnya. ●wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/apbd-sulsel-disahkan-rp56-triliun

Read More >>

Kereta Api Trans Sulawesi Dikerjakan 2013

MAKASSAR – Proyek pembangunan rel kereta yang menghubungkan beberapa kota di Pulau Sulawesi akan mulai dikerjakan di 2013. Hal ini diketahui setelah adanya kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubangan (Kemenhub) RI dengan Gubernur se- Sulawesi.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono yang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan enam gubernur di Sulawesi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Toraja Utama, akhir pekan lalu, berharap hal ini terlaksana secepat mungkin.

Ia mengatakan MoU ini sudah sesuai dengan amanat Undang- Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengamanahkan agar penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan secara multioperator. Selain itu juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. ”Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan massal dan kelancaran perekonomian yang terintegrasi inter dan antar moda pada masing-masing wilayah Pulau Sulawesi,” ujarnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sejak 2009 lalu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah melakukan upaya-upaya melalui penyusunan master plan dalam rangka mendukung terwujudnya perkeretaapian di Pulau Sulawesi. Kali ini diwujudkan dengan kesepakatan bersama.

Kereta api trans Sulawesi dalam perencanaanya akan dibagi dua kelas.Kereta api perkotaan yang mencakup Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa- Takalar) dan kereta api antar kota lintas Pulau Sulawesi antara lain Makassar – Parepare; Makassar – Takalar – Bulukumba; Manado – Bitung; dan Manado – Gorontalo.

Rel kereta api sepanjang 2.000 kilometer (km) akan dibangun dengan estimasi biaya mencapai Rp50 triliun.Jika jalur yang nantinya dilalui harus membuat terowongan, biaya yang disediakan akan dua kali lipat. ancha hardiansya

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/kereta-api-trans-sulawesi-dikerjakan-2013

Read More >>

2013, Tunjangan PNS Pemprov Tak Naik

MAKASSAR – Jika dalam tiga tahun terakhir tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov Sulsel terus mengalami kenaikan, kebijakan serupa dipastikan tidak diterapkan tahun depan.

Hal ini dikarenakan, Pemprov tak memasukkan item pemberian tunjangan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,5 juta setiap bulannya.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri mengungkapkan, tidak adanya kenaikan tunjangan tersebut, dikarenakan alasan keterbatasan anggaran daerah.

Kendati Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2012 lalu mengalami kenaikan, namun besarnya belum bisa menutupi jika pakasi PNS Pemprov dinaikkan.“ Tidak ada yang kita anggarkan kenaikan tunjangan pada APBD. Jadi, 2013, sama saja di 2012,yakni Rp1,5 juta,” kata Yushar kepada wartawan kemarin.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan kenaikan tunjangan PNS ini akan diakomodasi pada APBD Perubahan 2013 mendatang. “Kita tak tahu perkembangannya kalau bisa dimasukkan di APBD Perubahan. Bisa saja kok.Tapi tahun ini,kita terbatas anggaran,” ujarnya saat dicegat di DPRD Sulsel.

Pada kenaikan tunjangan PNS Pemprov awal 2012 lalu, dimasukkan di dalam pos belanja tidak langsung pegawai yang totalnya mencapai Rp755 miliar atau naik sekitar Rp126 miliar dari APBD 2011 yang hanya Rp629 miliar. Yushar berdalih, meski tak ada kenaikan tunjangan, dia optimistis kinerja PNS lingkup Pemprov Sulsel tahun depan tetap maksimal dalam pelayanan masyarakat. ●wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/2013-tunjangan-pns-pemprov-tak-naik

Read More >>