Jalur Kereta Hindari Kawasan Permukiman

Rabu, 07 November 2012




MAKASSAR,  -- Jalur kereta api Makassar-Parepare diupayakan tidak banyak melalui daerah pesisir pantai seperti desain awal. Daerah pesisir pada lima kabupaten/kota yang dilintasi merupakan kawasan permukiman padat penduduk.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur Sulthan mengatakan, jalur kereta api cukup berat bila melewati kawasan permukiman penduduk. Terutama pada proses pembebasan lahan.

Selain harus memindahkan banyak rumah penduduk yang kadang menimbulkan masalah sosial, juga menghindari biaya pembebasan lahan yang tinggi. Harga lahan akan lebih tinggi bila membebaskan kawasan permukiman penduduk.

Anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api, beber Masykur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran pembebasan lahan diharapkan sudah diusulkan pada pembahasan APBD 2013.

"Rapat pembahasan pembebasan lahan dengan pemerintah kabupaten/kota segera digelar untuk menentukan mekanisme dan prosesnya. Belum dapat ditentukan nilai anggarannya," tutur Masykur.
Masykur mengatakan, pembebasan lahan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Investasi pembangunan jalur kereta dan operasionalnya menjadi bagian Pemerintah Pusat.

Pemerintah menaksir anggaran pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi sekitar USD2 miliar atau Rp18 triliun. Beberapa perusahaan asing telah menyatakan kesiapan membantu penyiapan modal, seperti tawaran dari investor Rusia. (rif/pap)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121106190335-jalur-kereta-hindari-kawasan-permukiman

Read More >>

Pertemuan Tahunan Bakohumas

Rabu, 07/11/2012



Menteri Komunikasi dan Informasi memuji geliat pembangunan dan kemajuan Sulsel empat tahun terakhir. Menurutnya, berkat kontribusi Sulsel, Indonesia masuk dalam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya baik di dunia. Peningkatan produksi pertanian dan lain sebagainya di Sulsel menjadi perhatian Indonesia. Hal ini dikatakan Menkominfo, Tifanul Sembiring pada acara Pertemuan Tahunan Badan Kordinasi Kehumasan Masyarakat di Hotel Aston Makassar, Selasa, 6 November 2012.

Tifanul Sembniring mengungkapkan rasa terima kasih kepada rakyat Sulawesi Selatan karena perekonomiannya bisa di atas 8 persen, khususnya kepada Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kontribusi ini, Indonesia masuk lima besar negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup baik dengan inflasi terendah, luar biasa Sulsel.

Menkominfo menilai keberhasilan yang dicapai di Indonesia, termasuk di Sulsel sangat luar biasa. Tetapi, karena para aparat kehumasan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya yang diterima publik masih buruk. Kenapa yang terekspos hanya yang buruk ? Karena, ada juga satu sikap media yang hanya memberitakan yang sensasional saja, tanpa mempertimbangkan efek psikologis masyarakat. Beliau mengimbau pejabat humas harus hadir saat rapat pimpinan, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Pertemuan dengan tema "Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Dalam Menciptakan Kinerja Pemerintah Yang Optimal" . Selain dihadiri oleh Menkominfo Tifatul Sembiring, juga dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Gubernur Sulsesl Syahrul Yasin Limpo, dan sejumlah ahli di bidang kehumasan. Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 November 2012 di Makassar diikuti oleh sekitar 600 insan humas kementerian/lembaga, Humas BUMN, dan perguruan tinggi. Melalui pertemuan ini diharapkan adanya keterpaduan dalam pola penyampaian informasi yang terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkronisasi terkait dengan kebijakan pemerintah dan pembangunan.

Humas harus mengetahui latar belakang suatu keputusan untuk menjelaskan ke publik secara tuntas. Kita hidup di tengah media yang kadang punya kepentingan politik. Karena itu, harus pandai,bukan hanya melawan opini itu, tapi menunjukkan positif prestasi. Kebebasan pers oke, tapi harus ada platform batas yang harus disepakati.

Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertemuan para pejabat humas se-Indonesia itu merupakan momentum yang sangat strategis. Khususnya dalam menghadirkan sebuah daerah yang maju. Untuk memajukan sebuah daerah yang maju, ada tiga agenda penting yang harus dilaksanakan, ketiga agenda tersebut, antara lain hadir pemerintahan yang baik, hadir ruang bagi bisnisman, dan aturan menjadi bagian yang penting. Sebelumnya, Gubernur Sulsel dalam sambutannya juga mengkritik penguasaan media oleh kekuatan-kekuatan politik. Media jangan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan politik, bila itu terjadi maka rusaklah negara.

Sr/An (Rabu, 7 November 2012)
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pertemuan-tahunan-bakohumas

Read More >>

Awasi Proyek Pemerintah, Pemda Gandeng KPK

Rabu, 07 November 2012 , 16:04:00

JAKARTA—Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djouhari Kansil beserta jajaran pejabat di dua provinsi itu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu (7/11).

Kedatangan para kepala daerah ini untuk menghadiri rakor bersama Pimpinan KPK dan Canadian International Development Agency (CIDA) terkait pengawasan proyek pengadaan barang dan jasa yang dijalankan lewat system Support to Indonesia’s Island of Integrity Program (SIPS). Program ini sudah dijalankan selama dua tahun, sementara rencananya akan dilaksanakan hingga lima tahun.

“Fokus kami adalah pelayanan satu atap dan pengadaan barang dan jasa. Sudah dua tahun berjalan. Evaluasi dari KPK mengenai bagaimana aparat pemda merespon program ini, kami melihat sesuatu yang sangat baik, kondusif, banyak aturan yang sudah dibuat, bahkan sudah ada gedung yang sudah disiapkan dan bahkan dari Sulut mengatakan aparatnya tidak akan diganti-ganti karena kalau diganti akan mempengaruhi kebijakan. Gubernur Sulut menjamin tidak ada pergantian personil, jadi banyak sudah dilakukan pemda Sulut dan Sulsel untuk membangun clean and clear governance,” ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja saat jumpa pers bersama jajaran kepala daerah tersebut di kantornya, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, proyek SIPS dari CIDA sudah memperlihatkan hasil yang positif dan membanggakan. Jika dikaitkan dengan masalah korupsi, tidak hanya masalah hukum dan pemenjaraan, tapi bagaimana mengubah sikap dan sistem yang ada. Dalam program SIPS, kata Syahrul, ada lima hal yang dilakukan. Pertama, hadirnya regulasi untuk menjabarkan secara teknis apa saja sistem yang tidak terkait dengan korupsi itu. Poin kedua, mengenai institusi-institusi disatukan dengan melakukan efisiensi gerakan institusi seperti sistem satu atap.

"Ketiga, hadirnya personil yang paham dan mengetahui fungsi tugasnya dengan baik. Adanya agenda aksi yang jelas untuk melakukan sistem manajemen secara terbuka, efisien, efektif, bahkan tidak membuat birokrasi menjadi ribet untuk pelayanan," jelas Syahrul

Keempat, lanjutnya, menyangkut teknologi, dalam hal ini electronic government dalam proses pelelangan barang dan jasa. Terakhir, perlu hadirnya birokrasi dengan perilaku baru untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap tugas pemerintah.

Menurut Syahrul, sistem SIPS sangat penting untuk struktur pelayanan, misalnya saja bagaimana pelelangan barang dan jasa lewat sistem elektronik dengan maksud tidak terjadi kebocoran-kebocoran.

"Jadi ada efisiensi dan pengiritan dan sisa tender lebih besar. Ini yang nyata digerakkan KPK bersama kami, dan kami akan sempurnakan ke depannya," tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djauhari Kansil menyatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPK dan CIDA karena bersama Sulawesi Utara menjadi pusat untuk melakukan SIPS selama dua tahun ini.

"Dengan adanya kegiatan ini kami memperoleh sesuatu untuk mengubah pemerintahan di Sulawesi Utara," kata Djauhari.

Kegiatan tersebut, sambung Djauhari, juga memotivasi mereka untuk melakukan perubahan sikap mental aparat untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya lewat tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara pemerintahan.

"Pelatihan yang berhubungan dengan SIPS tidak hanya dilakukan empat kabupaten atau kota ini tapi 15 kabupaten atau kota diikutsertakan agar mereka memahami pelayanan publik yang baik," kata Djauhari.

Pihaknya, kata Djauhari juga mensukseskan e-government dalam pengadaan barang dan jasa serta pelelangan lewat elektronik. Hal itu sudah dilakukan di Sulawesi Utara dan berdampak besar, karena dilakukan secara transparan dan melayani masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan barang dan jasa dapat bertanya melalui perangkat elektronik. Selain itu perizinan secara terpadu juga telah dilaksanakan.

"Jadi program ini sangat-sangat bermanfaat bagi Sulawesi Utara dalam hal pelayanan," tutup Djauhari.(flo/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=146178

Read More >>

Menkominfo Puji Kemajuan Sulsel

RABU, 07 NOVEMBER 2012

Dinilai Berkontribusi Besar ke Pusat

 MAKASSAR, – Progres pembangunan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan yang begitu menonjol mendapat perhatian dan pujuan dari Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring.

Tifatul yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan mengungkapkan rasa terima kasih kepada rakyat Sulsel, khususnya kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kontribusi Sulsel tersebut membuat Indonesia masuk da­lam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya baik di dunia.

“Terima kasih kepada Sulsel, karena perekonomiannya bisa di atas 8 persen, sehingga karena kontribusi ini. Indonesia masuk lima besar negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup baik dengan inflasi terendah, luar biasa Sulsel,” ujar Tifatul, pada Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012, di Hotel Aston, Makassar, Selasa, 6 November.

Peningkatan produksi per­tanian dan lain sebagainya di Sulsel menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Tifatul menilai, keberhasilan yang dicapai di Indonesia, termasuk di Sulsel sangat luar biasa.

Tetapi, karena para aparat kehumasan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, akhirnya yang diterima publik masih buruk.

“Kenapa yang terekspos hanya yang buruk. Karena, ada juga satu sikap media yang hanya memberitakan yang sensasional saja, tanpa mempertimbangkan efek psikologis masyarakat,” terangnya.

Dia mengimbau, pejabat humas harus hadir saat rapat pimpinan, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Humas harus mengetahui latar belakang suatu keputusan untuk menjelaskan ke publik secara tuntas.

“Kita hidup di tengah media yang kadang punya kepentingan politik. Karena itu, harus pandai, bukan hanya melawan opini itu, tapi menunjukkan prestasi positif. Kebebasan pers oke, tapi harus ada platform, batas yang harus disepakati,” terangnya.

Sementara, Gubernur Sul­sel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pertemuan para pejabat humas se Indonesia itu merupakan momentum yang sangat strategis. Khususnya, dalam menghadirkan sebuah daerah yang maju.

“Untuk memajukan sebuah daerah yang maju, ada tiga agenda penting yang harus dilaksanakan,” kata Syahrul.

Syahrul yang juga pernah menjabat Kepala Biro Humas tersebut, menjelaskan, ketiga agenda tersebut, antara lain, hadir pemerintahan yang baik, hadir ruang bagi bisnisman, dan aturan menjadi bagian yang penting.

“Selama ini, paradigma yang tercipta di masyarakat, Makassar itu daerah rusuh, banyak demontsrasi, kekerasan, padahal tidak se­perti itu,” jelasnya.

Menurutnya, orang Bugis-Makassar memang cepat bereaksi, tapi tidak dengan cara rusuh. Paradigma yang menyebut Makassar rusuh sangat salah.

“Tidak ada daerah yang maju tanpa pemerintahan yang kuat. Tapi, kalau terus dilemahkan, maka pasti seperti itu. Saya berharap, ada energi yang hadir dari kehumasan pemerintah,” harapnya.

Dia menambahkan, tidak semua pejabat dan pemerintah korupsi, tapi kalau seluruh pencitraan pemerintah hanya korupsi, maka seperti itulah pemerintahan. Karena itu, Humas tidak boleh lagi seperti itu.

“Negara ini butuh pencitraan yang baik. Kalau media dikuasai oleh yang punya interest politik, maka negara ini akan bersoal. Agenda manajemen harus bisa lahir dari forum ini,” imbuhnya. (del/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/menkominfo-puji-kemajuan-sulsel

Read More >>

Industri Pariwisata Sulsel Kembali Bergairah

Selasa, November 6th, 2012

Makassar, – Kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan, terus mengalami peningkatan. Ini terlihat dari hunian hotel dan reservasi kendaraan wisata, yang hingga Oktober 2012 mengalami peningkatan sekitar 5 persen di banding bulan sebelumnya.

Ketua Assosiation of the indonesia tour & travel agencies (ASITA) Sulsel, Didi Leonardo Manaba,SE mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan disebabkan diselenggarakannya berbagai even internasional dan nasional. Keadaan ini, kembali menggairahkan industri pariwisata Sulsel yang pernah terpuruk.

“Meski kenaikannya belum saignifikan, keadaan ini menggairahkan kembali industri pariwisata”demikian Didi kepada Kabarmakassar, Selasa 6/11/2012.

Dia optimis, peningkatan akan terus terjadi jika pihak pemerintah Kabupaten Kota bisa bekerjasama menangkap peluang ini.

“Pemerintah kabupaten kota harus bisaa menangkap peluang ini, karena pelaksanaan even hanya sewaktu-waktu dilakukan” tutupnya. [KM05]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=18305

Read More >>

Sulsel Tuan Rumah MTQ Korpri Nasional

Rabu, 7 November 2012

MAKASSAR – Tidak lama lagi, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri Tingkat Nasional, akan dilaksanakan di Sulsel. Rencananya, event nasional tersebut akan diselenggarakan pada 23-26 November 2012 mendatang, di Masjid Al Markas Al Islami, Makassar.

Ketua Panitia Pelaksana MTQ Korpri Nasional, Bahaking Rama, mengatakan, untuk pertama kalinya Sulsel menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Korpri Nasional. Sebelumnya, Sulsel hanya menjadi tuan rumah MTQ Korpri tingkat provinsi.

“Pelaksanaan secara nasional ini yang pertama  kalinya Sulsel jadi tuan rumah. Kalau untuk MTQ tingkat provinsi sudah dua kali dilaksanakan,” ujar Bahaking, di Makassar, Selasa (6/11).

Bahaking mengungkapkan, salah satu program MTQ tingkat nasional, adalah tilawah dan hafalan. Bahkan, Gubernur Sulsel selaku kepala pemerintahan, memberikan respon positif dan mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan tersebut di Sulsel.

“Untuk hal ini, gubernur merespon dan menginginkan semua kegiatan nasional dilaksanakan di Sulsel, utamanya yang menyangkut agama,” ungkapnya.

Adapun peserta MTQ Korpri Tingkat Nasional, jelasnya, berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah dari 33 provinsi di Indonesia, dengan jumlah keseluruhan 68 lembaga. Sehari sebelum dilaksanakannya MTQ, yakni 22 November, panitia akan melaksanakan pelantikan dewan hakim setiap cabang dan akan diberikan tugas.

“Untuk jumlah peserta dari 33 provinsi, diwakili 5 perwakilan tiap provinsi dan 71 unit nasional termasuk pemerintahan non departemen,” urainya.

Sementara, Penanggung Jawab Kegiatan, Achmad Abubakar, mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan bisa terselenggara dengan baik dan menginginkan partisipasi dari semua pihak, termasuk dari masyarakat umum.

“Di lokasi nanti akan ada banyak kegiatan,  salah satunya pameran,” imbuhnya.(RS5/her/C)

Sumber: http://rakyatsulsel.com/sulsel-tuan-rumah-mtq-korpri-nasional-2.html

Read More >>

Pengukuhan GPPK Sulawesi Selatan

Selasa, 06/11/2012



Bertempat di Gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Senin (5/11) berlangsung pengukuhan pengurus Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro (GPPK) oleh Ketua Kosgoro Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo. Pada kesempatan ini Hj Majda Agus Arifin Nu’mang dikukuhkan sebagai sebagai Ketua GPPK.

Menurut Syahrul, Kosgoro dan GPPK hadir untuk mengawal eksistensi bangsa, gengsi dan martabat nasional. karena itu Kosgoro tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Siapapun yang tergabung dalam Kosgoro, hidupnya harus untuk bangsa.

Bangsa, negara, dan rakyat menjadi ideologi bagi Kosgoro. Ada dua hal yang menjadi konsentrasi Kosgoro, yakni, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Di Sulsel, pendidikan gratis berjalan baik, karena hasil pemikiran Kosgoro. Di Indonesia, yang pertama kali melakukan pendidikan gratis adalah di Sulsel. Ekonomi kerakyatan di Sulsel berjalan maksimal karena didorong melalui pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Hr/Tn (Selasa ,6 November 2012)
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pengukuhan-gppk-sulawesi-selatan

Read More >>