Senin, 30 Januari 2012

Hari Ini, Gubernur Raker dengan Bupati

Senin, 30 Januari 2012

GUBERNUR Sulsel Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan akan memimpin pertemuan 24 pejabat bupati dan wali kota se-Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, hari ini.

Pertemuan tersebut dalam rangka rapat kerja (raker) percepatan realisasi keuangan dan realisasi fisik penggunaan APBN dan APBD 2012 di seluruh kabupaten/kota.

Ketua Panitia yang juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengungkapkan, salah satu yang menjadi poin pertemuan adalah soal target pencapaian realisasi sebesar 30% di triwulan I 2012 ini.

Menurut dia, target 30% pemanfaatan APBD dan APBN ini diharapkan bisa diterapkan di seluruh daerah. Dengan demikian, percepatan tersebut bisa menjadi batu loncatan agar seluruh program bisa maksimal hingga akhir tahun mendatang.

Selain itu, seluruh proses tender infrastruktur dan program yang dibiayai APBN dan APBD harus sudah berjalan, sehingga tidak ada lagi proyek yang terkatung-katung di akhir tahun.

“Target 20%-30% pada triwulan I ini sebenarnya bertujuan agar seluruh proyek dan program yang dibiayai APBD dan APBN bisa sesegera mungkin berjalan,” katanya kemarin.( wahyudi)

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/

Rp194 Triliun untuk Sektor Unggulan Sulsel

Senin, 30 Januari 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mendapatkan anggaran sebesar Rp194 triliun untuk membiayai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Anggaran ini akan dicairkan hingga 2014. Anggaran ratusan triliun ini ditujukan untuk mendukung pengembangan empat sektor unggulan yang dimiliki daerah ini, yakni pembangunan infrastruktur, energi, pertambangan, serta sektor pertanian. “Hingga 2014,kita memperoleh Rp194 triliun. Hal ini mencakup kegiatan yang dibiayai pemerintah, BUMN, BUMF, swasta, serta gabungan proyek pemerintah dan swasta,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur,kemarin.

Dia mengungkapkan, khusus infrastruktur, difokuskan untuk pengembangan jalan, pelabuhan, irigasi, serta bandar udara (bandara). Sedangkan untuk sektor pertanian, difokuskan mengarah ke sistem perberasan. Hal ini dikarenakan, Sulsel dan beberapa wilayah di Sulawesi merupakan penyangga pangan nasional.”Tahun 2012 ini surplus beras secara nasional diharapkan surplus 10 juta ton. Kalau Sulsel, bisa main pada angka 2 juta ton,” bebernya kepada SINDO.

Tan Malaka menyebutkan, pelaksanaan program MP3EI akan banyak dikelola swasta dengan porsi 70%,khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan pemerintah hanya menanggung sebesar 30%. Salah satu program yang masuk di MP3EI Koridor Sulawesi, adalah pembangunan rel kereta api 128 kilometer dari Kota Makassar-Parepare. Ini nantinya akan dikoneksikan dengan jalur kereta api yang membelah pulau Sulawesi bagian selatan hingga utara sepanjang 2.000 kilometer.

Selain itu, saat ini Pemprov Sulsel juga berjuang untuk mendapatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBN 2011 dari pemerintah pusat. Anggaran yang diusulkan mencapai Rp3 miliar. Dia mengakui,anggaran tersebut sangat diharapkan untuk bisa membantu beberapa proyek serta program yang sementara ini berjalan di Sulsel.

Di antaranya infrastruktur, pertanian, pendidikan,dan kesehatan. “Kita usulkan Rp3 miliar. Tapi itu belum pasti.Kita harap Silpa APBN 2011 ini sudah bisa dicairkan pada APBN-Perubahan 2012 mendatang,”bebernya. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com

Triwulan IV Ekonomi Sulsel Capai 8 Persen

SEN, 30/01/2012

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 di Sulawesi Selatan mencapai inflasi sebesar 3,37 persen sehingga mendorong daya beli masyarkat yang naik menjadi 640 ribu lebih. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan membuka kran bagi angka pengangguran menjadi 236 ribu jiwa lebih, dimana pendapatan perkapita di Sulsel saat ini mencapai 16,8 juta. Dan yang tak kalah pentingnya jumlah penduduk miskin dapat diturunkan hingga 8,81 persen menjadi 832 ribu jiwa lebih. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo pada acara Rapat Koordinasi & Elokasi Program Kegiatan Pembangunan Prov. Sulsel, Monitoring APBN, DHLN, DAK, dan APBD Triwulan IV Tahun 2011 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 27 Januari 2012.

Pelaksanaan kegiatan pelaporan ini terfokus pada realisasi dan tanggung jawab masing-masing instansi yang berwenang. Laporan kegiatan baik secara rutin telah menunjukan kinerja yang baik, termasuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, harus mampu me-reward segala aktifitas penanggung jawab pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selaku penanggung jawab, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Tan Malaka Guntur membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa satuan kerja akan mencapai kinerja yang baik, maka tugasnya adalah mengecek pelaporan bagi satuan kerja termasuk mengevaluasi menajemen instansi, sumber daya manusianya, termasuk fisik bangunan di Sulsel secara merata dan berkala. Hal ini juga yang dapat memicu Provinsi Sulsel termasuk dalam pertumbuhan ekonomi teratas, sehinggs Kas Provinsi Sulsel mampu menyerap nilai rupiah pada triwulan ini sebesar 8 persen atau senilai Rp. 222,012,006,580.64.

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/triwulan-iv-ekonomi-sulsel-capai-8-persen

Gubernur Desak Pusat segera Terbitkan HPP

Senin, 30 January 2012

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mendesak pemerintah pusat agar segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) yang mengatur tentang harga pembelian pemerintah (HPP) soal perberasan untuk tahun 2012.

Desakan ini disampaikan mantan Bupati Gowa ini, karena pada April hingga Mei nanti, sejumlah daerah di Sulsel mulai panen padi.Jika HPP telat keluar, dipastikan akan merugikan petani. Saat ini petani membeli pupuk dengan harga yang sudah dinaikkan.

“Tentu saja ini merugikan petani kita. Tapi beberapa waktu lalu saya juga sudah komunikasi dengan Menteri Pertanian,”jelasnya. Menurut Syahrul, jika tak ada halangan, awal Februari nanti HPP perberasan sudah diterbitkan.“Kami memahami kondisi petani di daerah,” jelasnya.

Soal masuknya beras impor ke Sulsel melalui Pelabuhan Parepare beberapa waktu lalu, dia menjamin tidak akan mengganggu harga beras di Sulsel. “Tidak boleh ada beras impor masuk ke pasar lokal,” tegasnya. umran la umbu

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Pengembangan Kerbau Saleko Dianggarkan Rp10 M

Kepala Dinas Peternakan Sulsel, Murtala Ali, mengatakan, selain pengembangan sapi pihaknya juga melakukan pengembangan kerbau untuk mendukung program pemerintah pusat yakni pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau 2014.

“Anggaran dari APBN yang masuk tahun 2012 ini kurang lebih Rp10 miliar untuk pengadaan kerbau. Jadi kita diberikan bantuan untuk mendukung itu. Salah satu pengembangan yang direkomendasikan pusat adalah mengembangkan kerbau belang ini.

Makanya, kita akan kembali melakukan sistem perbibitan di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara,” jelas Mutala Ali melalui telepon genggamnya, Minggu, 29 Januari.

Selain itu, pihaknya juga mengaku akan mengembangkan sistem tersebut pada 10 kabupaten lain diantaranya Luwu, Lutim, Wajo, Soppeng, Pangkep dan Takalar.

“Kita akan mengembangkan pada daerah yang pengembangan kerbaunya bagus, dan itu akan kita berikan bantuan, termasuk mengupayakan pengembangan sumber daya genetik,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, pengembangan kerbau itu agak terkikis khususnya di Sulsel selain karena adanya waktu tertentu untuk kerbau tersebut bunting yang bisa sampai 12 bulan lamanya, juga lantaran kerbau sulit diketahui kalu sudah memasuki masa birahi atau tidak.

“Yang tahu itu hanya pejantannya sendiri. Makanya jarang dilakukan sistem inseminasi, tetapi saat ini kita sudah coba melakukan dan sudah beberapa kali berhasil,” terangnya.

Karena itu, pihaknya mengaku akan menggalakkan sistem tersebut karena sudah ada percobaan yang berhasil. “Makanya kita baru mulai menyentuh untuk lakukan sistem seperti ini khususnya untuk kerbau belang jenis Saleko,” katanya.

Pengembangan kerbau itu juga dilakukannya, karena belakangan kebanyakan kerbau yang dipotong di Toraja sudah didatangkan dari berbagai daerah di luar Sulsel, seperti NTB, NTT, Kalimantan dan bahkan dari Sumatera.

Lebih jauh, pemerintah Sulsel juga dalam waktu dekat akan mengirim surat ke pusat untuk menetapkan kerbau belang jenis Saleko ditetapkan sebagai kerbau khas Sulsel dari Toraja. “Ini supaya tidak ada orang lain yang mengaku kerbau ini dari daerahnya,” ujarnya. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com

Gubernur Kumpulkan Bupati dan Wali Kota se-Sulsel

Senin, 30 Januari

MAKASSAR, - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang memimpin rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di ruang pola Kantor Gubernur, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/1/2012).

Selain dihadiri oleh jajaran Bupati dan Wali Kota, acara ini juga dihadiri oleh jajaran musyawarah pimpinan daerah (Muspida) provinsi maupun kabupaten/kota, Forum Korps Pimpinan Daera (Forkopimda), dan Rektor universitas negeri/swasta.

Penulis : Syaekhuddin

Editor : Muh. Irham

Sumber : http://makassar.tribunnews.com

Pemprov Antisipasi Serbuan Beras Impor

SENIN, 30 JANUARI 2012

MAKASSAR, – Masuknya beras impor dari Thailand sebanyak 7.500 ton di Sulawesi Selatan (Sulsel) tampaknya memang perlu dilakukan antisipasi. Malah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menjamin tidak akan terjadi kebocoran beras impor asal Thailand yang saat ini sedang digudangkan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kota Parepare.

Hal itu dingkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Minggu 29 Januari, terkait adanya beras Thailand tersebut yang ada di Pare-pare dari estimasi 50 ribu yang akan masuk ke Sulsel dan untuk melayani kebutuhan sejumlah daerah di kawasan Timur Indonesia.

“Bulog telah berkomitmen beras Sulsel merupakan yang pertama diserap. Ini juga telah dikompensasi dengan penitipan beras dan seklaigus menjadi persediaan untuk kebutuhan beras masyarakat,” ujar Syahrul.

Dai menjelaskan, secara nasional beras dibutuhkan dimana-mana dan telah menjadi komitmen pemerintah pusat dengan sejumlah provinsi sebagai penyangga pangan nasional terutama Sulsel untuk mengutamakan penggunaan beras produksi dalam negeri.

“Beras yang diproduksi sejumlah daerah di Indonesia akan menajdi pemasok kebutuhan nasional dan sebaliknya beras impor akan menjadi cadangan persediaan bila permintaan atau kebutuhan mendesak di kawasan timur Indonesia,” terang Gubernur.

Dikatakan, sebagai kompensasi untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran beras impor, maka menjadi suatu keharusan Bulog semestinya di bawah kendali gubernur.

“Kalau beras kita terserap seluruhnya oleh Bulog maka Bulog juga harus dikendalikan oleh gubernur. Ini untuk mencari aman dan sekaligus menjadi kompensasi,” kunci Syahrul. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com