Gubernur Sulsel Melantik Pengurus Forbes APIP

Jum, 02/11/2012 

Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan berbagai terobosan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean Government). Selain memperkuat pengawasan internal melalui lembaga inspektorat, pemprov juga membentuk Institusi baru Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Forbes APIP) yang dipimpin Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Azikin Solthan. Dalam kepengurusan Forbes APIP ini beberapa wakil bupati dan kepala Inspektorat kabupaten juga dilibatkan. Sementara Kapolda, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejati ditempatkan sebagai dewan pembina.

Para pengurus Forbes APIP ini dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Sulsel, H. Syahrul yasin Limpo di Ballroom Hotel Makassar Golden, Kamis, 1 November 2012. Pelantikan juga dihadiri oleh Ketua Forbes APIP Pusat yang juga Irjen Kementerian Pekerjaan Umum, Basoeki Hadimoeljono dan sejumlah Bupati di Sulsel, antara lain, Wabup Soppeng, Aris Muhammadia, Wabup Jeneponto, Burhanuddin Baso Tika, Wabup Wajo, Amran Mahmud, Wabup Maros, Harmil Mattotorang, Wabup Luwu, Syukur Bijak dan beberapa pejabat lainnya.

Menurut Azikin Solthan karena lembaga ini akan mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi  maka banyak pihak yang dilibatkan.

Sementara itu, Gubernur Sulsel berharap lembaga ini bisa mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak saja di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota.  Syahrul juga mengungkapkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dengan perubahan lingkungan strategik dan tantangan yang makin kompleks mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik, cepat dan tanggap dalam menyelesaikan setiap masalah karena itu dibutuhkan komitmen bersama dari penyelenggara pemerintahan dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk dilaksanakan dalam bingkai ekonomi daerah.

Na/Ph (Jumat, 02 Nopember 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-melantik-pengurus-forbes-apip

Read More >>

Bulog Harus Beli Beras Petani

JUMAT, 02 NOVEMBER 2012 

Anggota DPR RI meminta agar Bulog di daerah membeli beras yang dihasilkan petani setempat, ketimbang harus membeli dari luar daerah. Ini demi memberdayakan petani setempat.

Legislator Komisi IV, Siswono Yudo Husodo, mengatakan, kalau produksi beras di daerah sudah cukup memadai, untuk apa harus membeli beras dari luar daerah, apalagi impor beras. Impor hanya merugikan petani, karena berhadapan dengan persaingan harga yang ketat.

Dikatakan, dengan membeli beras petani setempat untuk memenuhi kebutuhan beras raskin, maupun kebutuhan beras TNI/Polri dan sosial lainnya, akan memberi banyak manfaat terutama dapat mengurangi biaya yang begitu besar untuk dikeluarkan bila mendatangkan dari luar daerah.

Di satu sisi, petani setempat juga akan lebih cepat mendapatkan manfaat dari hasil produk yang dihasilkan.

Sulsel sendiri tak khawatir soal beras, karena stok beras petani masih cukup besar. Target beras Sulsel setiap tahun 2 juta ton, namun hasil produksi terkadang melampaui target itu.

Sehingga Pemprov Sulsel sendiri tidak berharap pasokan beras dari luar Sulsel. Dengan jumlah itu, Sulsel justru menjadi pemasok beras ke daerah lain yang kekurangan stok beras, terutama di kawasan timur Indonesia.

Peredaran beras di pasaran di Sulsel didominasi oleh beras lokal, yang dipasok dari sejumlah daerah penghasil beras seperti empat kabupaten/kota di Luwu Raya, Barru, Sidrap, Pinrang, Wajo, Soppeng, dan Bone.

Beras-beras ini pula yang dimanfaatkan oleh Bulog untuk dibagikan sebagai bantuan raskin di sejumlah tempat.

Keberhasilan Sulsel mencapai over target beras menjadi salah satu prestasi sendiri bagi daerah ini. Terobosan yang digunakan dalam mencapai overstock beras itu dinilai pusat sebagai upaya yang mumpuni.

Sehingga, pusat harus berguru ke Sulsel dengan meminta bantuan Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk memberi masukan dan terlibat langsung dalam membantu Indonesia mencapai target produksi beras.

Dengan hasil ini, Sulsel menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mendorong pemberdayaan petani melalui optimalisasi produksi beras di berbagai kabupaten. (*)

Sumber:  http://cakrawalaberita.com/catatan-cakrawala/bulog-harus-beli-beras-petani

Read More >>

Pemda Harus Raih WTP!

Jumat, 2 November 2012

MAKASSAR, – Pemerintah kabupaten/kota di Sulsel, masih kesulitan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masih sangat sedikit peme­rintah daerah (Pemda) yang mendapatkan predikat bergengsi dari BPK tersebut.

“Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga harus dapat WTP,” kata Sekretaris Jenderal Inspektorat Kementrian Dalam Negeri Aswin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Makassar Golden, Kamis, 1 November.

Turut hadir Sekertaris Jenderal Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Basuki dalam acara tersebut.

Aswin Nasution, mengatakan bahwa era reformasi menuntut pemerintah menghadirkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Hal tersebut berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak pada kinerja.

“Untuk mendorong daya saing nasional, aparat harus mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Aswin.

Dia mengungkapkan, reformasi birokrasi dan tata kelola, berkaitan erat dengan integritas, akuntabel, taat pada hukum, dan berkeadilan untuk terobosan pembangunan nasional. Karena itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“APIP bertugas menanamkan budaya sadar resiko dan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya,” ujar Aswin.

Keterlibatan pengawasan internal, lanjutnya, tidak hanya pada ketaatan, tapi apakah instansi peme­rintah telah mencapai tujuannya dengan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.

“Untuk mencapai hal itu, diharapkan APIP bersinergi melakukan pengawasan dengan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Aswin.

Sekjen Inspektorat Kementrian PU, Basuki, menambahkan, APIP dideklarasikan 22 Agustus 2002 lalu, di Cisarua dalam rangka mengimplementasikan misinya. Diantaranya, menyelenggarakan kerja sama di antara aparat menuju sinergi pengawasan, yang berkualitas, tangguh, dan kredible.

“Tanpa pengawasan, tidak akan efektif. Menpan berupaya melakukan penguatan di institusi pengawasan,” terang Basuki.

Dikatakan Basuki, tahun ini, APIP telah berhasil mengupayakan menaikkan batas usia pensiun auditor menjadi 60 tahun dan meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan.

“Tugas para pengawas tidak hanya melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, tapi juga kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengawasan perilaku aparat pengawasan,” urainya.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, berharap, rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Masalah yang selama ini menjadi keprihatinan seluruh rakyat bisa terjawab secara maksimal.

“Harapan ini akan terwujud ketika pengawas bahu-membahu untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing,” tegas gubernur yang telah mengantar Sulsel meraih WTP itu.

Pengawasan yang baik, jelas Syahrul, akan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan dan menghukum, tapi meluruskan apa yang tidak benar.

“Pemprov Sulsel dua kali meraih WTP karena pengawasan berjalan dengan baik. Kita harap pemerintah kabupaten/kota juga berusaha mendapatkannya,” demikian Syahrul Yasin Limpo. (del/tan)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/pemda-harus-raih-wtp

Read More >>

Pemprov Komitmen Tak Keluarkan Izin Tambang

JUMAT, 02 NOVEMBER 2012
Jika Merusak Hutan Lindung

MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan akan tetap komitmen menjaga hutan lindung dari berbagai aktivitas yang bisa merusak, termasuk salah satunya sektornya pertambangan.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, selama ini pihaknya telah berupaya tidak mengeluarkan berbagai izin tambang untuk tetap menjaga hutan lindung di Sulsel.

Menurutnya, jika pemprov mengeluarkan izin pertamba­ngan yang bisa merusak hutan lindung, maka imbasnya tentu akan lari pada tingkat perekonomian rakyat utamanya petani semakin bersoal.

“Selama lima tahun saya tidak keluarkan izin tambang karena untuk menjaga itu (hutan lindung). Kalau hutan lindung di rusak, maka irigasi akan bersoal, dan kalau irigasi bersoal maka pertanian juga ikut bersoal. Sementara kita punya kekuatan dasar di Sulsel adalah pertanian,” tegas Syahrul dalam kunjungannya ke Kantor PLN, Jalan Ahmad Yani Makassar, Kamis, 1 ­November.

Meski begitu, mantan Bupati Gowa dua periode ini tetap bisa mengeluarkan izin pertambangan sepanjang pertambangan tersebut tidak merusak hutan lindung yang ada, salah satunya dengan melakukan terobosan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

“Artinya, izin pertamba­ngan tidak harus berhenti karena itu, tetapi dengan izin itu juga tidak boleh hutan lindung terganggu serta ekosistem. Kalau pertambangan bisa melakukan terobosan secara teknologi maka itu sangat bisa,” katanya. (eky/ami)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/pemprov-komitmen-tak-keluarkan-izin-tambang

Read More >>