Sabtu, 30 Juni 2012

Tinju - Pertina Sulsel Patok Emas Kejurnas Junior


Sabtu, 30 Juni 2012

Makassar  - Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan mematok medali emas pada kejuaraan nasional tinju junior di Jakarta, 1-8 Juli 2012.

Direktur Teknik Pertina Sulsel John Amanupunyo di Makassar, Jumat, mengatakan, cukup optimistis bisa mewujudkan target emas meski hanya menurunkan dua atlet yakni Andre dan Charles.

"Kemampuan atlet kita, khususnya Andre sudah tidak diragukan. Soal minimnya atlet yang kita turunkan memang karena persoalan biaya yang juga tidak maksimal," ujarnya.

Mengenai perubahan jadwal kejurnas yang sebelumnya di rencanakan di Palembang, 24 Juni-1 Juli 2012, Direktur Pelatnas PB Pertina itu mengaku karena ketidaksiapan dari tuan rumah Pelembang.

Pertina Sulsel juga mengaku tidak keberatan dengan perubahan jadwal tersebut. Sebaliknya Pengprov Pertina Sulsel menyambut gembira karena anggaran yang dikeluarkan tentu lebih kecil.

"Kejurnas junior itu diambil alih PB Pertina karena Palembang yang sebelumnya sebagai tuan rumah ternyata kurang siap. Kita juga bisa lebih mematangkan kemampuan atlet dengan jadwal yang diundur," ucapnya.

Andre dan Charles merupakan dua petinju muda Sulsel yang cukup potensial. Pengalamannya tampil di berbagai kejuaraan diharapkan bisa menjadi modal untuk meraih hasil maksimal.

Bahkan pada kejuaraan nasional Piala Wapres 2012, Andre berhasil merebut medali perak untuk Sulsel. Sedangkan Charles meski gagal ke PON tetapi tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga layak diberi kesempatan.

"Kita tetap memberikan kewaspadaan terhadap beberapa tim termasuk Maluku dan NTT," ujarnya. 
(T.KR-DF/F003) 
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/40009/tinju--pertina-sulsel-patok-emas-kejurnas-junior
Read More >>

Pemprov Pesimis e-KTP Capai Target

SABTU, 30 JUNI 2012 

MAKASSAR,  - Pemerintah Provinsi Sulsel memprediksi program elektronik kartu tan­da penduduk (e-KTP) tahap ke­dua pada 16 kabupaten kota sulit men­capai target.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel Andi Hasbi Nur menjelaskan, e-KTP tahap kedua tidak dapat diselesaikan sesuai target Kementerian Dalam Negeri pada Oktober mendatang. Hal ini akibat banyaknya peralataran e-KTP yang rusak.
“Masih banyak kecamatan di 16 kabupaten dan  kota yang belum melaksanakan program elektronik KTP. Selain kerusakan, jumlah peralataran yang disiapkan pun juga terbatas,” jelas Hasbi di kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat, 29 Juni.
Faktor lain yang bisa menghambat, lanjutnya, sejumlah peralatan yang sebelumnya dipinjamkan untuk digunakan pada tahap pertama di delapan kabupaten kota telah ditarik kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga mengaku bahwa hingga Juni ini, program e-KTP tahap kedua ini baru menyentuh 10 persen dari target 5 juta wajib e-KTP.
“Kami rencana sekitar 5 jutaan untuk tahap kedua, tetapi saya perkirakan mungkin baru mencapai sekitar 3 jutaan per Oktober. Kemungkinannya begitu kalau melihat perbandingan dari kondisi yang lalu,” ujarnya.
Ia juga mengaku, untuk kemungkinan permintaan penambahan alat sudah tidak bisa lagi, sebab sesuai aturan di setiap kecamatan hanya punya jatah dua alat.
“Nah, kalau memang kebijakan tidak ada lagi penambahan alat, maka ada kemungkinan dari 16 kabupaten ini ada 3 daerah yang tidak bisa selesai, seperti Bulukumba dan Gowa,” ungkapnya.
Sebab itu, Pemerintah Sulsel mengharapkan, agar Kementerian Dalam Negeri dapat memindahkan peralataran yang tidak dipergunakan.
Sehingga, 16 kabupaten dapat mempercepat pengambilan sidik jari dan iris mata. (eky/ute)
Read More >>

Pemprov Siap Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok


SABTU, 30 JUNI 2012 

MAKASSAR,  — Menyambut bulan suci Ramadhan Juli mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kini siap membentuk tim pengendali untuk mengantisipasi lonjakan harga, terutama bahan pokok.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, menjelaskan, tim pengendali itu perlu dibentuk untuk melakukan pengawasan ketersediaan bahan pokok, seperti gula dan minyak goreng.
“Kami akan bentuk tim pengendali nanti. Tugas tim ini untuk menjaga stok, jangan sampai ada penimbunan bahan pokok utama, seperti gula dan minyak goreng,” jelas Agus, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 29 Juni.
Soal bentuk pengawasan seperti gula dan minyak itu, lanjut Agus, menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel.
Mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga mengaku saat ini yang masih bersoal adalah larangan gula rafinasi, sementara gula kristal stoknya juga  terbatas. Meski begitu, pihaknya mengaku pernah diberikan dispensasi oleh pemerintah pusat, terutama menjelang lebaran tahun lalu.
“Gula rafinasi itu kan untuk industri. Kalau lebaran, gula itu kan untuk rumah tangga, seperti bikin kue. Menurut saya, itu juga home industri. Jadi, apakah itu masih bisa untuk tahun ini, baru mau kita bicarakan,” jelasnya.
Selain itu, Agus juga mengaku bahwa untuk saat ini kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisonal di Sulsel masih dalam batas yang wajar.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Makassar, Sri Rejeki menjelaskan, salah satu sembako yang harganya cukup tinggi adalah gula pasir. Kenaikan tersebut terjadi, lantaran saat ini stok gula rafinasi dibatasi pendistribusiannya. (eky/ism)
Read More >>

Prioritaskan Pengangkatan Guru di Pulau


Sabtu, 30 June 2012
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan keberadaan guru di daerah kepulauan dibandingkan dengan di perkotaan. Pasalnya, sekolah yang berada di pulau kerap kekurangan tenaga pengajar. 

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengungkapkan, daerahnya yang dinilai kurang strategis mengakibatkan minat guru untuk mengajar di pulau sangat rendah. Bahkan, sangat jarang ditemukan tenaga pengajar yang secara sukarela mengajar di sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA di kepulauan. “Makanya, dalam Rapimnas PGRI yang dilaksanakan di Makassar, kita minta pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru sekolah di kepulauan,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.

Daerah kepulauan di Sulsel yang kerap kekurangan tenaga pengajar, yakni pulau-pulau di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, serta Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya lebih memprioritaskan pengangkatan guru putra daerah asli kepulauan. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan merekrut tenaga pengajar dari daerah lain untuk ditempatkan di pulau.

“Realitanya sekarang, banyak orang pulau yang tidak diterima. Di satu sisi, PNS yang ditempatkan di kepulauan, tidak akan bertahan lama.Jika ini berlanjut, tidak akan menyelesaikan persoalan,”beber dia. Mantan ketua DPRD Sulsel ini menyarankan agar warga peulauan diberikan dispensasi untuk diprioritaskan menjadi tenaga pengajar dengan catatan harus diberi bekal dan kualifikasi yang memadai.

Saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo yang menyebutkan pemerintah daerah dituding tidak memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh guru honorer, Agus berkelit. Menurutnya, kebijakan untuk memperhatikan nasib guru honorer berada di tangan kabuaten/ kota. Pemprov Sulsel tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan.

Apalagi, kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS sepenuhnya di tangan pemerintah pusat sebagai penentu. Pemerintah daerah hanya meneruskan kebijakan dari pusat. “Kewenangan pengaturan guru itu kan ada di wali kota dan bupati. Kita harap honorer itu dibegitukan. Tapi balik kita lagi, kebijakan itu dari pemerintah pusat,”bebernya.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo mengaku, sebagian guru honor banyak mendapatkan tugas layaknya guru PNS.Namun, tidak memperoleh haknya secara wajar, baik dari aspek kepegawaian, kesejahteraa, dan perlindungan. Bahkan, di beberapa daerah, ada guru honor yang mendapatkan upah Rp200.000 setiap bulannya. Padahal, kerjanya sehari-hari melebihi dari tugas seorang guru negeri.

“Kami menyimpulkan, mereka di-dzalimi. Guru diminta kerja layaknya PNS, tapi tidak dapatkan perhatian.Yang lebih parah lagi, pemerintah saja tidak punya data berapa guru honor, bahkan ada kabupaten/ kota yang guru honornya dilarang mengisi daftar hadir,” katanya di Makassar. ● wahyudi   

Read More >>

Jelang Ramadan-Pemprov Awasi Penimbunan Sembako


Sabtu, 30 Juni 2012
MAKASSAR – Mengantisipasi adanya penimbunan sembilan bahan pokok menjelang Bulan Ramadan,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan memantau sembako di pasar tradisional.

Tim ini ditugaskan untuk menjamin ketersediaan serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sembako pada 24 kabupaten/kota di Sulsel. Salah satu yang dikhawatirkan, yakni terjadinya penimbunan. “Kita baru rancang pembentukan tim pengendali. Ini untuk menjaga stok, jangan sampai terjadi penimbunan bahan pokok strategis.Tim tersebut melibatkan lintas sektoral,” ungkap Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang kepada SINDO,kemarin.

Menurutnya, tim ini melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta beberapa instansi lainnya, seperti TNI/Polri dalam rangka pengawasan distribusi. Wagub menurutkan, saat ini pihaknya menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan mendatang. Olehnya itu, masyarakat diimbau agar tidak panik. Begitu pun juga dengan harga kebutuhan bahan pokok yang biasanya melonjak memasuki setiap hari raya.

Pemprov mengklaim, hingga saat ini bahan makanan di sejumlah pasar tradisional belum terjadi kenaikan harga yang signifikan. “Kalau misalnya sekarang ini sudah ada beberapa bahan pokok yang naik, itu masih dalam kapasitas wajar,” katanya saat dicegat di Kantor Gubernur Sulsel. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan,ada dua bahan pokok startegis yang menjadi perhatian pemerintah. Yakni minyak goreng dan gula kristal.

Keduanya dianggap sangat langka setiap menjelang hari raya. Sementara itu,Kepala Disperindag Sulsel Irman Yasin Limpo menyatakan, jauh-jauh hari sebelumnya, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan antisipasi terkait dengan stabilitas dan distribusi harga barang pokok di lapangan. “Stok dan perkembangan harga bahan pokok saat ini cukup stabil,tidak ada kenaikan harga barang yang berlebihan. Begitu juga dengan stok bahan makanan sangat aman sampai beberapa bulan ke depan,” jelasnya kemarin. ● wahyudi 

Read More >>

1.385 Rumah Warga Miskin Teraliri Listrik Gratis


JUMAT, 29 JUNI 2012 

PALOPO,  – Guna meringankan beban warga miskin, khususnya yang bekerja sebagai nelayan, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memberikan bantuan listrik gratis bagi warga pesisir pantai.
Tahun 2012, Sulawesi Selatan mendapat bantuan listrik gratis bagi nelayan sebanyak 1.385 titik atau rumah yang tersebar di empat kabuaten/kota masing-ma­sing, Kabupaten Sinjai, Luwu, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Khusus untuk tiga daerah se-Tana Luwu, Kota Palopo, Luwu, dan Luwu Timur mendapatkan 1.340 titik listrik gratis. Sementara Kabupaten Sinjai mendapat 45 titik.
“Syarat bagi yang akan mendapatkan bantuan yaitu nelayan kurang mampu,” kata Manager PT PLN (Persero) Cabang Kota Palopo, Novalince Pamuso, Kamis, 28 Juni.
Informasi yang dihimpun, di Kabupaten Sinjai, jaringan listrik ini akan menyentuh sekitar empat desa. Sedangkan di Kabupaten Luwu, 16 desa, Kota Palopo dua kelurahan, dan Kabupaten Luwu Timur tiga desa.
Novalince menuturkan, seluruh biaya pemasangan mulai dari pemasangan instalasi, KWH, hingga daya listrik akan ditanggung pemerintah. Masyarakat yang tersentuh program tidak dilakukan pu­ngutan uang sepersen pun.
“Program ini dikatakan paket gratis dan hemat karena tiap titik yang akan terkoneksi dengan PLN hanya akan dipasangkan tiga mata lampu dan satu stop kontak dengan daya 450 watt,” kata Novalince. (kr3/tir)
Read More >>

Jelang Ramadan-Pemprov Awasi Penimbunan Sembako

Sabtu, 30 Juni 2012
MAKASSAR – Mengantisipasi adanya penimbunan sembilan bahan pokok menjelang Bulan Ramadan,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan memantau sembako di pasar tradisional.

Tim ini ditugaskan untuk menjamin ketersediaan serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sembako pada 24 kabupaten/kota di Sulsel. Salah satu yang dikhawatirkan, yakni terjadinya penimbunan. “Kita baru rancang pembentukan tim pengendali. Ini untuk menjaga stok, jangan sampai terjadi penimbunan bahan pokok strategis.Tim tersebut melibatkan lintas sektoral,” ungkap Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang kepada SINDO,kemarin.

Menurutnya, tim ini melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta beberapa instansi lainnya, seperti TNI/Polri dalam rangka pengawasan distribusi. Wagub menurutkan, saat ini pihaknya menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan mendatang. Olehnya itu, masyarakat diimbau agar tidak panik. Begitu pun juga dengan harga kebutuhan bahan pokok yang biasanya melonjak memasuki setiap hari raya.

Pemprov mengklaim, hingga saat ini bahan makanan di sejumlah pasar tradisional belum terjadi kenaikan harga yang signifikan. “Kalau misalnya sekarang ini sudah ada beberapa bahan pokok yang naik, itu masih dalam kapasitas wajar,” katanya saat dicegat di Kantor Gubernur Sulsel. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan,ada dua bahan pokok startegis yang menjadi perhatian pemerintah. Yakni minyak goreng dan gula kristal.

Keduanya dianggap sangat langka setiap menjelang hari raya. Sementara itu,Kepala Disperindag Sulsel Irman Yasin Limpo menyatakan, jauh-jauh hari sebelumnya, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan antisipasi terkait dengan stabilitas dan distribusi harga barang pokok di lapangan. “Stok dan perkembangan harga bahan pokok saat ini cukup stabil,tidak ada kenaikan harga barang yang berlebihan. Begitu juga dengan stok bahan makanan sangat aman sampai beberapa bulan ke depan,” jelasnya kemarin. ● wahyudi 

Read More >>

Prioritaskan Pengangkatan Guru di Pulau


Sabtu, 30 June 2012
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan keberadaan guru di daerah kepulauan dibandingkan dengan di perkotaan. Pasalnya, sekolah yang berada di pulau kerap kekurangan tenaga pengajar. 

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengungkapkan, daerahnya yang dinilai kurang strategis mengakibatkan minat guru untuk mengajar di pulau sangat rendah. Bahkan, sangat jarang ditemukan tenaga pengajar yang secara sukarela mengajar di sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA di kepulauan. “Makanya, dalam Rapimnas PGRI yang dilaksanakan di Makassar, kita minta pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru sekolah di kepulauan,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.

Daerah kepulauan di Sulsel yang kerap kekurangan tenaga pengajar, yakni pulau-pulau di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, serta Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya lebih memprioritaskan pengangkatan guru putra daerah asli kepulauan. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan merekrut tenaga pengajar dari daerah lain untuk ditempatkan di pulau.

“Realitanya sekarang, banyak orang pulau yang tidak diterima. Di satu sisi, PNS yang ditempatkan di kepulauan, tidak akan bertahan lama.Jika ini berlanjut, tidak akan menyelesaikan persoalan,”beber dia. Mantan ketua DPRD Sulsel ini menyarankan agar warga peulauan diberikan dispensasi untuk diprioritaskan menjadi tenaga pengajar dengan catatan harus diberi bekal dan kualifikasi yang memadai.

Saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo yang menyebutkan pemerintah daerah dituding tidak memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh guru honorer, Agus berkelit. Menurutnya, kebijakan untuk memperhatikan nasib guru honorer berada di tangan kabuaten/ kota. Pemprov Sulsel tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan.

Apalagi, kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS sepenuhnya di tangan pemerintah pusat sebagai penentu. Pemerintah daerah hanya meneruskan kebijakan dari pusat. “Kewenangan pengaturan guru itu kan ada di wali kota dan bupati. Kita harap honorer itu dibegitukan. Tapi balik kita lagi, kebijakan itu dari pemerintah pusat,”bebernya.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PGRI Sulistiyo mengaku, sebagian guru honor banyak mendapatkan tugas layaknya guru PNS.Namun, tidak memperoleh haknya secara wajar, baik dari aspek kepegawaian, kesejahteraa, dan perlindungan. Bahkan, di beberapa daerah, ada guru honor yang mendapatkan upah Rp200.000 setiap bulannya. Padahal, kerjanya sehari-hari melebihi dari tugas seorang guru negeri.

“Kami menyimpulkan, mereka di-dzalimi. Guru diminta kerja layaknya PNS, tapi tidak dapatkan perhatian.Yang lebih parah lagi, pemerintah saja tidak punya data berapa guru honor, bahkan ada kabupaten/ kota yang guru honornya dilarang mengisi daftar hadir,” katanya di Makassar. ● wahyudi   

Read More >>

Pemprov Pesimis e-KTP Capai Target


SABTU, 30 JUNI 2012 

MAKASSAR,  - Pemerintah Provinsi Sulsel memprediksi program elektronik kartu tan­da penduduk (e-KTP) tahap ke­dua pada 16 kabupaten kota sulit men­capai target.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel Andi Hasbi Nur menjelaskan, e-KTP tahap kedua tidak dapat diselesaikan sesuai target Kementerian Dalam Negeri pada Oktober mendatang. Hal ini akibat banyaknya peralataran e-KTP yang rusak.
“Masih banyak kecamatan di 16 kabupaten dan  kota yang belum melaksanakan program elektronik KTP. Selain kerusakan, jumlah peralataran yang disiapkan pun juga terbatas,” jelas Hasbi di kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat, 29 Juni.
Faktor lain yang bisa menghambat, lanjutnya, sejumlah peralatan yang sebelumnya dipinjamkan untuk digunakan pada tahap pertama di delapan kabupaten kota telah ditarik kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga mengaku bahwa hingga Juni ini, program e-KTP tahap kedua ini baru menyentuh 10 persen dari target 5 juta wajib e-KTP.
“Kami rencana sekitar 5 jutaan untuk tahap kedua, tetapi saya perkirakan mungkin baru mencapai sekitar 3 jutaan per Oktober. Kemungkinannya begitu kalau melihat perbandingan dari kondisi yang lalu,” ujarnya.
Ia juga mengaku, untuk kemungkinan permintaan penambahan alat sudah tidak bisa lagi, sebab sesuai aturan di setiap kecamatan hanya punya jatah dua alat.
“Nah, kalau memang kebijakan tidak ada lagi penambahan alat, maka ada kemungkinan dari 16 kabupaten ini ada 3 daerah yang tidak bisa selesai, seperti Bulukumba dan Gowa,” ungkapnya.
Sebab itu, Pemerintah Sulsel mengharapkan, agar Kementerian Dalam Negeri dapat memindahkan peralataran yang tidak dipergunakan.
Sehingga, 16 kabupaten dapat mempercepat pengambilan sidik jari dan iris mata. (eky/ute)
Read More >>