Selasa, 05 Juni 2012

Akses Bandara Dilayani Railway


Selasa, 05 June 2012

MAKASSAR– Akses transportasi dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin akan dilayani Railway Mamminasata.

Kereta api ini akan menghubungkan bandara dengan Kota Makassar,Maros,Sungguminasa, dan Takalar. Angkutan bandara ini akan dilayani dua dari tiga koridor yang dibangun yakni Koridor Barat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hingga Kabupaten Takalar.Satu koridor lainnya yakni Koridor Tengah menghubungkan Kota Maros melewati bandara hingga Jalan AP Pettarani,Makassar.

Pascapenandatanganan memorandum of understanding (MoU) percepatan kereta api (KA) di Sulsel, Tim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai merampungkan jalur- jalur yang akan dilalui KA. Khusus Railway Mamminasata, dirancang menggunakan tiga koridor, yakni koridor barat, tengah dan timur. Untuk koridor barat terdiri dari dua rute.

Jalur pertama dimulai dari Bandara Internasional Hasanuddin-Patte’ne-New Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)-Tallo-TPM-Karebosi. (selengkapnya lihat grafis). “Panjang KA Mamminasata ini kita perkirakan 150 kilometer hingga 200 kilometer.Untuk rutenya, sementara kita rampungkan,” kata Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Jumardi,kemarin.

Jumardi yang juga Satuan Kerja (Satker) Perkeretaapian Nasional ini mengaku, selain merampungkan rute KA, pihaknya juga masih me-nunggu hasil studi mengenai penempatan stasiun untuk Railway Mamminasata. “Idealnya stasiun KA di perkotaan ada di setiap dua kilometer. Jadi kita perkirakan ada 100 stasiun.Tapi untuk jumlah pastinya,kita tunggu saja hasil perampungan studi-nya,” jelasnya saat memberikan keterangan pers di kawasan Panakkukang Makassar.

Dia menambahkan, untuk KA Mamminasata, dipastikan akan menelan anggaran lebih tinggi dibanding KA lintas Makassar- Parepare yang memiliki panjang hingga 136 kilometer. Pasalnya,lanjut Jumardi,KA di perkotaan lebih sulit untuk melakukan pembebasan lahan dibandingkan jalur daerah. Apalagi,proyek KA Mamminasata akan lebih banyak bersinggungan dengan jalan raya.

“KA lintas Makassar-Parepare diperkirakan Rp20 miliar per kilometer.Tapi untuk KA Mamminasata, pastiakanlebihmahal. Karena mulai dari pembebasan lahan hingga rel yang juga mahal karena impor,”pungkasnya. Dia menambahkan, KA Mamminasata dan Makassar- Parepare dipastikan seluruh studi proyek selesai hingga akhir tahun 2012 ini.Kemudian, pembebasan lahan akan dimulai awal 2013 mendatang.

Sementara itu,Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sulsel Masykur Sultan mengungkapkan, keberadaan KA Mamminasata diupayakan tidak akan bersinggungan dengan rute monorel Mamminasata yang digarap PT Hadji Kalla. Menurutnya, kedua proyek transportasi massal ini diharapkan tidak saling mematikan, bahkan bisa saling mengisi satu sama lain.

“Kita pastikan menghindari halur yang saling mematikan dengan monorel. Begitupun dengan rutenya, pasti berbeda dan saling mengisi,” katanya kemarin. Saat penekenan MoU percepatan pembangunan kedua proyek kereta api ini di Makassar akhir pekan lalu, Menhub RI EE Mangindaan menegaskan bahwa proyek transportasi kereta api yang dicanangkan di Sulsel bukanlah sebuah proyek mimpi.

“Dengan MoU ini sudah ada langkah yang berlanjut. Nanti akan ada diturunkan tim terpadu untuk mengimplementasikan MoU ini. Ini bukan proyek mimpi,bukan hanya angin surga saja,”tegas Menhub. ● wahyudi 
 
Read More >>

Syahrul Sukses Pertahankan WTP


SELASA, 05 JUNI 2012

MAKASSAR, – Pe­merintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Pengelolaan Keuang­an Daerah (LKPD) Sulsel tahun anggaran 2011.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Jalil mengumumkan hal tersebut dalam rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksa­an (LHP) BPK atas kaporan keuang­an Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2011 di DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin, 4 Juni.
Rizal Jalil menyebutkan, realisasi pendapatan dan belanja sangat seiring dan sejalan. Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100 persen. Dalam hal item belanja yang sebesar Rp 2,2 triliun, dapat terealisasi tidak sampai 100 persen.
“Artinya ada penghematan,” kata Rizal.
Predikat WTP diserahkan langsung kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Tahun 2011 lalu, Syahrul juga menerima predikat WTP untuk LKPJ Keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian, Syahrul memperoleh predikat WTP dua kali berturut-turut.
Tanpa Catatan
Tidak hanya itu, ada yang berbeda dengan predikat WTP kali ini. Bila predikat WTP tahun 2010 masih dibubuhi sejumlah cacatan, predikat WTP tahun 2011 ini diterangkan anggota VI BPK RI, Dr Rizal Djalil dalam sambutannya, sebagai WTP yang bersifat clear and clean (jelas dan bersih) atau tanpa catatan sama sekali.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan publik agar tidak menganggap predikat WTP dengan pengakuan clean and clear itu, sebagai bentuk bersihnya Tata Kelola Pemerintahan dari tindak pidana korupsi.
“Predikat WTP yang didapatkan pemerintah daerah tidak berarti bahwa tidak ada tindak pidana korupsi. Kepala daerah jangan cepat berbangga diri jika mendapatkan WTP. Karena antara WTP dan tindak pidana korupsi adalah dua hal yang berbeda,” kata Abraham di Hotel Clarion, Makassar, Senin, 4 Juni.
Raihan Pemkot
Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, menyebutkan, dengan raihan wajar dengan penge­cualian (WDP) yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dari BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangannya baru-baru ini.
Kepada Cakrawala di Hotel Clarion kemarin, Ilham mengaku tetap akan berupaya memperbaiki opini yang diraih Kota Makassar dalam hasil pemeriksaan BPK khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Yang pasti setiap tahunnya kami akan membenahi kekurangan yang ada. Sebab dengan interval waktu 60 hari kami yakin bisa memperbaiki kekurangan yang ada,”kata Ilham. (del/ran/ute)
Read More >>

Sulawesi Selatan Kembali Raih WTP


Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, sudah dua kali berturut-turut mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel. Penerimaan opini ini diumumkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI RI, Rizal Jalil, pada Rapat Paripurna Istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah Sulawesi Selatan tahun anggaran 2011 di DPRD Sulsel, Senin, 4 Juni 2012.
Menurut Rizal Jalil, realisasi pendapatan dan belanja sangat seiring dan sejalan. Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100%. Dalam hal item belanja sebesar Rp 2,2 triliun dapat terealisasi tidak sampai 100%, yang berarti ada penghematan. Begitupun dengan item pembiayaan yang sebesar Rp278 miliar dapat terealisasi 100%, sedangkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tahun lalu hanya Rp290 miliar kini naik menjadi Rp212 miliar.
Perkembangan laporan keuangan (Lapkeu) Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan trend perbaikan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan keuangan pemerintah Sulsel tahun anggaran 2011, pengendalian uang semakin sangat memadai, pengendalian belanja perjalanan dinas semester II tahun anggaran 2011 sudah semakin baik dan tahun 2012 sudah diberlakukan pola atau sistem at cost.  Selain itu, pengendalian atas perencanaan belanja modal sudah sangat baik, monitoring serta pajak kendaraan bermotor juga semakin baik.
Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengakui jika mempertahankan predikat WTP memang sangat berat. Namun, hal itu bisa dilakukan sepanjang ada kemauan, kepercayaan, dan impian sehingga predikat WTP yang diraih kali lebih baik dari sebelumnya.
Saat ini, Pemprov Sulsel diopinikan sebagai clear and clean, walaupun WTP lalu masih ada catatan-catatan. Gubernur juga menambahkan bahwa kalau WTP kali ini clear and clean, hal ini merupakan kerja dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Sulsel dapat raih WTP. Hampir tidak pernah ada yang berturut-turut meraih WTP. Ini merupakan penghargaan yang luar biasa dan melengkapi 115 penghargaan nasional yang ada.
Hr/Tn ( Selasa, 5 Juni 2012)

Read More >>