Rabu, 12 September 2012

Tunggu RUPS Imperial

RABU, 12 SEPTEMBER 2012

MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Hotel Imperial Aryaduta sebagai legalitas persetujuan pembangunan hotel kerja sama pemprov dengan Imperial.

Hasil RUPS ini juga akan menjadi rujukan dalam kompensasi pelepasan saham Pemprov Sulsel di Imperial Aryaduta.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, menjelaskan, pada prinsipnya, pelepasan saham pemda dengan pembangunan hotel sudah disepakati dengan PT Lippo Karawaci sebagai pemegang saham terbesar Hotel Imperial Aryaduta.

Hanya saja, kesepakatan yang telah dibahas selama sekitar satu tahun ini, belakangan disebut masih perlu persetujuan secara formal dari internal pemegang saham.

“Kami sudah sepakat bahwa Rp8,8 miliar itu sebagai nilai saham di sana, untuk diganti dengan pembangunan hotel. Inilah lucunya, karena satu tahun kita sudah bahas dan sudah final, terakhir mereka katakan harus mendapat persetujuan RUPS,” jelas Muallim di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 11 September.

Terkait agenda RUPS ini, Muallim berharap supaya bisa secepatnya dilakukan agar semuanya bisa lebih jelas. “Rups ini kan bisa dilakukan melalui rapat istimewa khusus membahas ini saja,” harapnya.

Apalagi, kata dia, substansi persoalan tersebut sebenarnya sudah dilakukan pembicaraan awal dengan pemegang saham. “Artinya substansinya sudah oke, tetapi formalnya untuk melepas saham harus melalui RUPS,” terangnya.

Dalam kesepatakan sebelumnya, tambah Muallim, PT Lippo Karawaci sebagai pemegang saham terbesar Hotel Imperial Aryaduta, akan melepas saham Pemprov Sulsel dengan kompensasi pembangunan hotel di atas lahan yang telah disiapkan pemprov.

Sebelumnya, PT Lippo berencana membangun hotel di salah satu lahan milik pemprov di Jalan Masjid Raya, Makassar. Lahan yang disiapkan Pemprov Sulsel untuk pembangunan hotel seluas tiga hectare ini dinilai cukup untuk membangun hotel berbintang tiga berlantai empat serta memiliki 100 kamar. (eky/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/tunggu-rups-imperial

7 Negara Hadiri Kongres Bahasa

Rabu, 12 September 2012

MAKASSAR – Pemprov Sulsel bekerjasama dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah di Sulsel,Oktober 2012 mendatang.

Kongres yang digelar untuk kedua kalinya ini rencananya dihadiri peneliti dan pakar bahasa daerah Sulsel dari tujuh negara masing-masing Korea Selatan, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Jepang, Belanda,dan Singapura. Sekretaris Badan Bahasa Kemendikbud Yeyen Maryani mengungkapkan, kongres tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman punahnya bahasa daerah yang ada di Sulsel. Sejauh ini ada empat bahasa lokal yakni Bahasa Makassar, Bugis,Toraja, dan Bahasa Mandar. Jika tak terus dilestarikan, maka ancaman kepunahan pun tak dapat terhindarkan.

“Eksistensi bahasa lokal harus tetap dijaga agar menjadi identitas lokal.Inilah tanggung jawab pemprov, dan kabupaten/ kota di Sulsel,” jelasnya di Makassar kemarin. Kongres Internasional Bahasa- bahasa Daerah di Sulsel akan digelar selama empat hari di Hotel Sahid Jaya Makassar, mulai 1-4 Oktober 2012, dan dibuka oleh Mendikbud Muhammad Nuh. Terpisah, Ketua Panitia Kongres Internasional Bahasa Daerah Sulsel A Muallim menjelaskan, kongres yang akan digelar ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya setelah 2007 lalu.

“Pada kongres pertama lalu,kita menyepakati 11 rekomendasi untuk antisipasi punahnya bahasa daerah Sulsel. Sekarang waktunya kita evaluasi itu,”jelasnya. Muallim yang juga Sekprov Sulsel ini mengatakan,pelestarian Bahasa Bugis, Makassar, Toraja, serta Mandar sudah menjadi harga mati bagi seluruh warga di Sulsel. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/525803/

Wapres Puji Kinerja Keuangan Pemprov

Rabu, 12 September 2012

MAKASSAR, –Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Boediono memberikan apresiasi dan pujiannya kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi se-Indonesia yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apresiasi khusus ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, yang telah berhasil meraih predikat WTP dua tahun berturut-turut, yakni pada 2010 dan 2011.

Oleh karena itu, mantan Gubernur BI ini tak tanggung-tanggung memberikan apresiasi dan penghargaan serta pujiannya kepada Pemprov Sulsel melalui Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, saat mewakili Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menerima penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan, Selasa (11/9) di Jakarta. “Pak Wapres bilang WTP adalah hasil dari kerja dalam pengelolaan keuangan dalam satu tahun anggaran. Dan Pemprov Sulsel bisa mendapatkan itu, ini adalah hal yang luar biasa,” kata Agus usai menerima penghargaan WTP tersebut.

Menurut Wapres, seperti yang diungkapkan Wagub, pemerintah pusat menargetkan 60 persen dari 500 lebih provinsi, kabupaten/kota, yang harusnya mendapat penilaian WTP. Itu artinya sekitar 300 pemerintah kota/kabupaten dan pemprov harus berlabel WTP. Tapi kenyataannya tahun ini menurut Boediono, di Indonesia baru 67 kabupaten/kota yang berhasil mendatapkan predikat WTP, termasuk 10 pemerintah provinsi termasuk di dalamnya Pemprov Sulsel. “Ini menjadi prestasi yang harus kita pertahankan,” kata Agus.

Sementara Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya mengatakan, pemberian penghargaan ini sebagai apresiasi kepada daerah dalam hal pengelolaan keuangan agar semakin meningkatkan kinerjanya. “Keuangan negara sangat menentukan hancur suatu negara. Untuk itu mari kita jaga dan tingkatkan pengelolaan keuangan,” katanya. Ia menambahkan, saat ini ada kemajuan dalam hal pengelolaan keuangan dibanding tahun sebelumnya. Target pemerintah dimana pada tahun 2014, semua instansi pemerintah pusat 100 persen WTP. (mg10/ade)

Pemprov Harap Bahasa Daerah Dilestarikan

RABU, 12 SEPTEMBER 2012

MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama seluruh elemen terkait siap menggelar kongres bahasa sebagai salah satu upaya melestarikan bahasa daerah khas Sulsel yang terancam punah.

Bahasa dan sastra daerah selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Kenyataan inilah yang menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengajak masyarakat bersama semua elemen terkait, untuk kembali menggelorakan pelestarian bahasa dan satra sebagai identitas daerah.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, mengatakan, punahnya bahasa dan sastra daerah karena tidak lagi diajarkan di tingkat sekolah dasar (SD), padahal bahasa daerah diajarkan dalam muatan lokal.

Muallim juga mengaku, seharusnya bahasa daerah tetap diperkenalkan sejak dini mulai di tingkat taman kanak-kanak.

“TK menjadi pembunuh bahasa daerah, karena saat di TK, tingkat kepekaan anak sangat tinggi tetapi tidak diajarkan bahasa daerah. Akibatnya, bahasa daerah tak lagi dipahami anak-anak,” katanya dalam rapat panitia Kongres Bahasa-bahasa Daerah Sulsel II tahun 2012, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 11 September.

Selaku ketua kongres, Muallim menegaskan, saat ini bahasa daerah sudah berada diambang kepunahan. Itu dibuktikan dengan tidak adanya lagi kepedulian dan pengetahuan generasi muda terhadap bahasa daerahnya masing-masing.

“Kongres kedua ini untuk mengulangi kesuksesan kongres yang pertama. Di mana, kongres pertama telah menelorkan 11 rekomendasi untuk menjaga bahasa daerah tetap lestari. Kongres kali ini tujuannya tetap sama, yakni untuk melestarikan dan melindungi bahasa-bahasa daerah yang kita miliki,” jelasnya.

Kongres ini akan menghadirkan 60 pemakalah dari luar dan dalam negeri dan rencananya akan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. Kongres akan digelar di Hotel Sahid Makassar, 1-4 Oktober mendatang.

Sementara, Sekretaris Badan Bahasa Kemendiknas, Yeyen Maryani mengungkapkan, kehilangan bahasa lokal merupakan kehilangan sebuah bahasa kesukuan. Sehingga dibutuhkan suatu langkah untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan leluhur tersebut. (eky/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/pemprov-harap-bahasa-daerah-dilestarikan

Sulsel Siap Tuan Rumah PON 2020

Rabu, 12 September 2012
Syahrul Pimpin Defile Kontingen

Sugeng Deas/Jawa Pos
KONTINGEN SULSEL. Sejumlah atlet dan kontingen PON Sulawesi Selatan yang dipimpin Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo saat pembukaan PON XVIII di Stadion Utama Riau, Pekanbaru, malam tadi. Pesta kembang api memeriahkan pembukaan Perhelatan bidang olahraga empat tahunan yang dibuka oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

PEKANBARU, FAJAR -- Sulawesi Selatan ingin mengulang sejarah tahun 1957. Saat itu, Makassar ditunjuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap kesempatan itu datang lagi pada tahun 2020.

Sejauh ini, ada dua provinsi yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah PON XX tersebut. Selain Sulsel, Daerah Istimewa Aceh juga punya keinginan yang sama. Kehadiran Syahrul di Riau bermisi ganda. Selain menghadiri upacara pembukaan, dia juga meninjau sejumlah venue.

Peninjauan terhadap sejumlahvenue itu adalah bagian dari keseriusan Sulsel untuk menjadi tuan rumah PON. Persiapan Riau akan dijadikan bahan rujukan untuk menyiapkan pesta olahraga empat tahunan itu di Makassar.

"Kita siap jadi tuan rumah PON. Makanya, Pak Syahrul melihat seperti apa kesiapan venue di Riau," kata Sekretaris Umum KONI Sulsel, Nukhrawi Nawir, Selasa, 11 September.

Syahrul, kata Nukhrawi, sudah mengutarakan keinginan itu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Untuk memuluskan keinginan tersebut, mulai tahun depan, Pemerintah Provinsi Sulsel akan membangun beberapa venue berstandar nasional dan internasional yang akan digunakan pada PON XX tersebut.

Pada upacara pembukaan PON malam tadi, Syahrul memimpin langsung defile kontingen Sulsel di Stadion Utama Riau. "Saya mau memberikan dukungan langsung kepada para atlet. Sebagai komandan,saya harus turun merasakan sendiri seperti apa arena pertempuran itu," ujarnya.

Pada PON kali ini, Sulsel membawa 225 atlet dan mengikuti 37 cabang olahraga. Karateka peraih medali emas kelas kumite -84 kilogram, Hendro Salim tampil di barisan paling depan. Dia mengenakan pakaian adat Bugis-Makassar.

Tetapi, Syahrul merasa kecewa karena suporter dari warga Bugis-Makassar tidak kelihatan sama sekali. Padahal, sudah disiapkan 500 lembar baju kaus untuk dibagikan. Ternyata, tidak ada yang datang mendukung. Syahrul sempat mencari tahu siapa saja pejabat di Pekanbaru yang merupakan warga Sulsel.

"Saya kecewa. Tetapi, kita harus tetap semangat meraih hasil yang lebih baik dibanding PON sebelumnya. Saya melihat, kondisi semua atlet sangat prima dan tekadnya kuat meraih juara," paparnya.

Jika sebelumnya, mantan bupati Gowa itu mengaku enggan menjanjikan bonus kepada peraih medali, kemarin Syahrul mengatakan atlet yang berprestasi tetap akan mendapat bonus. "Nilainya tidak usah dipublikasi yang jelas kita akan berikan penghargaan," ujar Syahrul yang sempat membawakan kuliah umum di Universitas Lancang Kuning, Riau, Selasa siang.

Koordinator kontingen Sulsel, Ellong Tjandra mengaku sudah bertemu dengan pengurus KKSS Riau. Tetapi, mereka mengaku tidak bisa mengerahkan suporter karena banyak yang terlibat dalam kepanitiaan di PON.

"Jadi, baju kaos dibagi kepada atlet saja menjadi suporter karena pihak KKSS tak bisa memberikan bantuan. Sementara kontingen lain cukup banyak suporternya," keluhnya.

Pelaksana tugas Ketua Umum KONI Sulsel, Andi Darussalam Tabusalla (ADS) mengatakan, soal dukungan pihaknya tetap berharap banyak saat hari libur. "Nanti libur kerja akan dikerahkan suporter warga Bugis-Makassar," katanya.

Ketua KKSS Riau, Yusuf Daeng mengaku sudah mengimbau warga Bugis-Makassar yang jumlahnya 500 orang. Tetapi, kebanyakan sibuk bertugas di PON dan bekerja. (ram/sil)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120912001337-sulsel-siap-tuan-rumah-pon-2020

Reward WTP Dialokasikan untuk Perbaikan Jalan di Sulsel

Rabu, 12 September 2012

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali mendapat penghargaan nasional. Kali ini,Kementerian Keuangan memberikan penghargaan menyusul keberhasilan Pemprov Sulsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan laporan keuangan daerah sebanyak dua kali secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkanlangsungoleh WakilPresiden, Boediono kepada Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu’mang di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta,kemarin.Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan PemerintahTahun 2012. Wagub Agus Arifin Nu’mang mengungkapkan, prestasi Sulsel dibidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan diganjar dengan rewarddari pemerintah pusat berupa pemberian obligasi.

”Apresisasi dari predikat WTP adalah Sulsel bisa mendapatkan obligasi dari pemerintah pusat. Karena itu Sulsel sementara mengajukan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp500 miliar,”tutur Agus. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengatakan, usulan pinjaman tersebut sudah dibahas di Dewan Perwakilan Rakya (DPR). Secara teknis, penggunaan uang sudah disiapkan untuk perbaikan ruas jalan provinsi dan pembangunan jalan baru.

”Budget jalan hanya Rp300 miliar dalam APBD. Sementara jalan provinsi sekitar 1.270 kilometer dengan biaya pemeliharaan Rp300 miliar. Jika dana ini cair, tentunya akan mempercepat perbaikan jalan. Sebab, sejak reformasi tidak ada perbaikan jalan,” jelasnya. Agus menyebutkan jika selama 10 tahun terakhir ini,masih ada jalan yang tidak pernah tersentuh perbaikan. Dengan adanya pinjaman itu, pekerjaan bisa dipercepat.“Kalau punya Rp300 miliar, bisa perbaikan.Tahun depan jalan bisa lebih mulus,”tegasnya.

Diketahui, predikat WTP merupakan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah. Sulsel mampu meraih predikat tersebut terhitung 2011 lalu.”Penghargaan ini penilaian setiap tahun dan sulsel adalah penghargaan kedua. Ada beberapa provinsi seperti Riau yang meraih WTP tapi tahun ini tidak dapat.Karena itu, predikat yang diraih Sulsel harus terus dijaga agar opini wtp BPK terhadap pengelolaan keuangan bisa dipertahankan,” harapnya.

Untuk predikat tahun anggaran 2012, lanjut Agus, pihak Pemprov Sulsel tetap terus berusaha untuk mempertahankan predikat WTP. ”Kendati ada eventpilgub,tidak akan terjadi penurunan kinerja,sistem kita sudah jalan dan baku.BPK bisa melakukan pemeriksaan secara periodik dan mengetahui pagu anggaran.BPK tahu jika ada yang terlambat melakukan tender dan mengajukan teguran. Selama ini asset, tapi sisa diperbaiki neracanya.Pembelian, pemutihan diperbaiki neracanya,” tandasnya. ● abriandi
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/525871/