| Senin, 18 Juni 2012 | |
| MEKAH
– Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta Muassasah Asia Tenggara
yang menangani haji Indonesia, menambah kuota calon jemaah haji asal
Sulsel. Ini karena setiap tahun daftar tunggu haji terus mengalami peningkatan. Saat ini, waiting list untuk Sulsel sudah mencapai 116.000 dan baru akan tuntas pemberangkatannya 16 tahun ke depan. “Ini masalah yang serius dihadapi Pemerintah Provinsi Sulsel sebab antusiasme masyarakat Sulsel untuk berhaji sangat besar,” kata Syahrul saat diterima oleh Muassasah Asia Tenggara di Mekah, sore kemarin. Gubernur didampingi Kepala Biro Keuangan Yushar Khuduri, Kepala Balitbanda Jufri Rahman, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Luthfi Halide, Kadis PU dan Bina Marga Abdul Latief dan Kadis Perkebunan Burhanuddin Mustafa. Sekadar diketahui,Muassasah merupakan konsorsium perusahaan yang dipercaya Kerajaan Arab Saudi untuk mengelola haji. Syahrul diterima Ketua Muassasah Asia Tenggara, Zuher Abdul Hamid. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu,Syahrul juga secara khusus meminta perbaikan pelayanan haji asal Sulsel. “Selama ini sudah membaik. Sebab dulu diberikan pondokan yang kategori ring 3 dengan jarak tempuh ke Masjidil Haram sekitar 5-7 kilometer,” kata Syahrul. Saat ini,kata Syahrul,Sulsel sudah masuk di ring 2, dengan jarak tempuh hanya maksimal 2 kilometer. “Jadi kita memberikan apresiasi kepada Muassasah yang telah memberikan perhatian khusus kepada jemaah Susel,” ujar mantan bupati Gowa dua periode ini. Selain soal pondokan,Syahrul juga meminta Muassasah agar memperhatikan katering. Sebab selera makan jemaah setiap daerah di Indonesia, berbeda- beda.“Karena itu, kami menawarkan bantuan,agar katering khusus jemaah Sulsel diserahkan kepada kita. Kami siap itu. Tapi bisa juga kami memberikan bantuan bahan pokoknya. Kita banyak sayuran, ikan, beras dan lain-lain,” kata Syahrul. Menanggapi permintaan Syahrul soal penambahan kuota haji,Ketua Muassasah Asia Tenggara, Zuher Abdul Hamid menyatakan tetap akan mempertimbangkannya. Namun, penentuan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan Kerajaan Arab Saudi. “Kami tetap akan mengusulkan ke kerajaan, agar aspirasi ini bisa diterima,” kata Zuher. Menurut Zuher,dari hampir satu juta daftar tunggu haji asal Indonesia, 15% di antaranya berasal dari Sulsel.Angka ini, kata Zuher, cukup besar sehingga perlu segera dicarikan solusi. Temui Pengusaha Arab Di tempat terpisah, seusai bertemu dengan Muassasah, Syahrul juga menerima rombongan pengusaha Arab Saudi di Fairmont Hotel, Mekah. Rombongan yang dipimpin Mohammad Aaidh Alkorashi itu berjumlah enam orang. Keenam pengusaha ini bermaksud menanamkan investasinya di Sulsel dengan kesiapan total dana lebih Rp5 triliun. “Kami bisa menginvestasi bidang pertambangan, migas, perhotelan, perkebunan dan lain-lain,”kata Aaidh. Syahrul menyambut tawaran kerjasama ini. Sebagai langkah awal,pihak Pemprov Sulsel nantinya akan mengundang kalangan pengusaha Arab ini untuk mengunjungi Sulsel, agar bisa melihat langsung potensi yang ada. “Secepatnya kita akan undang mereka. Kami sangat terbuka, siapa pun yang mau menanamkan modalnya di Sulsel, kita persilakan,” kata Syahrul. ●mukhramal azis |
Senin, 18 Juni 2012
Calon Haji Sulsel- Syahrul Minta Penambahan Kuota
Pemberlakuan BBM Nonsubsidi-Pemerintah Siap Lakukan Antisipasi
| Senin, 18 Juni 2012 | |
| MAKASSAR–
Pemprov Sulsel siap mengantisipasi pembatasan bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi yang rencananya diberlakukan di daerah Agustus mendatang
dengan melakukan penyusunan anggaran. Dengan demikian, kendaraan dinas milik pemerintah yang biasanya menggunakan premium dan solar,akan dialihkan ke BBM jenis pertamax. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel Yaksan Hamsah mengungkapkan, penyusunan anggaran tersebut belum rampung sampai saat ini. Dengan demikian, belum diketahui berapa anggaran tambahan jika aturan itu diberlakukan. Yaksan pun mengakui, pengalihan dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi akan menambah beban daerah dari segi keuangan.Meski demikian,pemerintah menyiapkan beberapa opsi untuk menyiasatinya. ”Dari bensin ke pertamax itu kan harganya sampai dua kali lipat. Jelas ini akan membebani daerah. Makanya kita berfikir untuk menerapkan pola pembatasan penggunaan kendaraan dinas,”ujarnya saat dihubungi kemarin. Menurut dia, bisa saja anggaran operasional pemprov yang ada di dalam APBD 2012 itu tetap, namun seluruh kendaraan dinas diatur agar melakukan pemakaian seperlunya saja. ”Dari segi anggaran, pasti akan naik.Tapi nanti kita wajibkan seluruh SKPD untuk melakukan perjalanan dinas seefektif mungkin. Kalau bukan kepentingan dinas, kendaraan tak usah dipakai,”bebernya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri mengakui, masih melakukan pengkajian dari segi keuangan mengenai wacana pelarangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, aturan ini harus didukung dengan kebijakan Pemprov Sulsel untuk meneruskannya di 24 kabupaten/ kota agar bisa diberlakukan di seluruh kendaraan instansi milik pemerintah. Yaksan Hamsah menambahkan, sebelum aturan ini dijalankan, dia meminta agar Pertamina harus terlebih dahulu menjamin infrastruktur stasiun pengisian bahar bakar umum (SPBU) jenis pertamax di seluruh kabupaten/kota. ”Jangan sampai,kalau aturan ini sudah keluar, di daerah tak ada yang miliki SPBU pertamax. Itu yang harusnya Pertamina jamin terlebih dahulu,” pungkas dia. wahyudi |
Langganan:
Postingan (Atom)