Selasa, 14 Agustus 2012

Gubernur Lihat Proses Mudik di Bandara

Rabu, 15 Agustus 2012

Int
Ilustrasi

MAROS, -- Kelancaran proses mudik dan arus balik di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin disaksikan langsung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Selasa, 14 Agustus.

Dalam kunjungannya kemarin, Syahrul Yasin Limpo mengikutkan rombongan dari kepolisian, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bantuan Komunikasi Polisi, dan Pramuka. Rombongan ini berangkat dari Kantor Polda Sulsel dan meninjau sejumlah pos pengamanan yang dilintasi menuju bandara.

Di bandara, Syahrul yang mengenakan seragam pegawai negeri sipil langsung menuju lantai dua di terminal keberangkatan penumpang. Sambil meninjau situasi bandara, dia sempat ngobrol dengan salah seorang penumpang dan menanyakan pelayanan bandara dan harga tiket.

Syahrul juga menyempatkan diri berbicara dengan turis asing yang sedang berdiri saat dia melintas. Dalam Bahasa Inggris, Syahrul menanyakan pelayanan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan kesan para turis asing ini. Mereka pun asyik ngobrol di luar pertanyaan yang pertama diajukan.

"Setelah mengecek di satu tempat, kesiapan aparat sangat baik. Tentunya ini demi memberikan rasa aman bagi masyarakat baik dari yang menggunakan jasa angkutan darat, laut dan udara. Aparat tahu persis apa yang mesti dilakukan," jelas Syahrul usai sidak.

Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I, Rachman Syafrie, mengatakan menjelang H-5 Idulfitri, lonjakan penumpang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Ditambah lagi dengan pengadaan extra flight yang terjadi di beberapa maskapai nasional. Seperti Sriwijaya Air, Garuda, Lion Air, Merpati dan Express Air.

"Ada peningkatan penumpang sampai enam persen. Dua belas maskapai reguler dan tiga maskapai carter. Terhitung sejak kemarin (Selasa, 14 Agustus, red) ada 225 flight per hari serta 280 ribu penumpang untuk arus mudik," ungkap Rachman Syafrie.

Dia juga menyinggung kunjungan Gubernur tersebut. Rachman mengaku, tidak ada rekayasa sepanjang kunjungan orang nomor satu di Sulsel itu. Seluruh penumpang bandara berhak mendapatkan fasilitas yang nyaman dan tidak ada masalah. Rachman juga memuji sidak tahun ini melibatkan seluruh unsur pemerintah, serta memantau hingga ke bagian operasional bandara. (rin/yun)

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120814221836-gubernur-lihat-proses-mudik-di-bandara

Nurdin: Sulsel Rugi Jika SYL Ogah Jadi Gubernur

SELASA, 14 AGUSTUS 2012

BANTAENG, – Bupati Bantaeng Prof Nurdin Abdullah mengatakan, masyarakat Sulsel termasuk golongan yang merugi jika Syahrul Yasin Limpo tak mau lagi menjadi gubernur. Pasalnya, sulit menemukan pemimpin yang memiliki visi ke depan dan mau mengorbankan kepentingannya untuk rakyat.

“Pak Syahrul adalah ketuanya gubernur se Indonesia. Dia komandannya gubernur. Jadi warga Sulsel rugi, jika Syahrul tak mau jadi gubernur

lagi,” kata Nurdin usai melaksanakan salat Ashar berjamaah dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan masyarakat Bantaeng di Masjid Pantai Marina, Korongbatu, Kabupaten Bantaeng, Senin, 13 Agustus.

Ia mengungkapkan, masyarakat Bantaeng selalu memuji kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Sulsel. Pasalnya, buah pikiran dan terobosan yang berhasil dilakukan Syahrul telah dinikmati masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantaeng.

“Saya menutup MTQ tingkat desa tadi malam. Masyarakat di sana begitu memuji terus Pak Gubernur. Itu tidak salah. Masyarakat Bantaeng menikmati buah pikiran dan terobosan yang dilakukan. Seandainya ada rekamannya, saya ingin perlihatkan pada Pak Syahrul, betapa masyarakat di sana menaruh harapan besar,” ujarnya.

Nurdin mengungkapkan, salah satu bukti dari pemikiran Syahrul adalah pelebaran jalan di Loka dari 3,5 meter menjadi 12 meter.

“Jalan itu adalah jalan provinsi, sangat jarang ada pemimpin yang memiliki visi ke depan. Kenapa sampai diperlebar 12 meter? Karena Pak Syahrul melihat perkembangan Loka yang signifikan. Ke depannya bus wisata akan banyak menuju ke Loka,” terangnya.

Ia menambahkan, Pantai Marina juga bukan hasil kerja kerasnya sendiri sebagai bupati, tetapi juga ada campur tangan Gubernur Sulsel.
“Kami menaruh harapan besar pada Pak Gubernur. Pembangunan harus berkesinambungan, tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup hanya lima tahun, harus dilanjutkan,” terangnya.

Harus Disempurnakan

Menanggapi hal itu Syahrul Yasin Limpo mengatakan, keberhasilan harus diulang sehingga makin sempurna. Begitupun dengan Ramadhan, selalu ingin kita ulang. Karena, kita berharap Ramadhan bisa menyempurnakan apa yang kurang dan menstabilkan apa yang ada. Memperbaiki pendekatan vertikal kepada Allah dan pendekatan horisontal kita.

“Ramadhan juga mengajarkan kita hadir pada kehidupan yang penuh kasih sayang. Kita diajarkan hidup bahagia, sayang pada keluarga, ditandai dengan buka puasa dan sahur bersama dengan keluarga. Inilah puncak kebahagiaan yang harus dijaga. Sayang simbol hadirnya kebahagiaan,” urainya.

Menurutnya, kehidupan yang bahagia selalu diwarnai dengan agama yang baik. Pasalnya, agama membuat kehidupan ekonomi semakin baik, manusia semakin beradab, jujur, dan tahu saling menghargai. Agama sumber kehidupan yang makin baik.

“Saya selalu memegang prinsip itu. Bahkan, ketika saya mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati hingga gubernur. Dan semuanya berprestasi. Saya juga mendapatkan pendekatan tersebut ketika belajar ilmu pemerintahan hampir di semua negara di dunia,” jelasnya.
Ia pun berkesimpulan jika agama mampu mendorong kehidupan ekonomi yang semakin baik. Termasuk di Sulsel. Bahkan, Sulsel mampu menjadi provinsi terbaik di Indonesia.

Peningkatan ekonominya tertinggi nasional dan tingkat inflasinya terendah. Indikator lainnya, jumlah jemaah haji Sulsel juga terbanyak di Indonesia, mencapai 116 ribu orang dengan rata-rata waktu tunggu 15 tahun.

“Saya harap, apa yang kita capai ini, bisa kita teruskan. Kita lanjutkan semua yang baik-baik itu,” imbuhnya. (*/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/daerah/nurdin-sulsel-rugi-jika-syl-ogah-jadi-gubernur

Diknas Sulsel Ancam Ambilalih Sertifikasi

SELASA, 14 AGUSTUS 2012

MAKASSAR, --Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulsel mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar untuk segera melakukan pembayaran sertifikasi guru di Makassar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diknas Sulsel, Abdullah Djabbar, mengatakan, hal itu sesuai dengan imbauan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pencairan dana sertifikasi itu.

Disdik Sulsel juga mengaku elah melakukan berkoordinasi dengan pusat terkait tunjangan sertifikasi di beberapa daerah di Sulsel yang belum tersalurkan.

““Jelas ini sudah ada keputusan dari Pak Menteri (keuangan) untuk segera dicairkan karena uangnya sudah ada, itu saja. Saya juga sudah tanyakan itu kenapa tidak dicairkan, padahal uangnya kan sudah ada,” kata Abdullah Djabbar melalui telepon gengamnya, Senin, 13 Agustus.

Djabbar menjelaskan, tunjangan sertifikasi tersebut merupakan kebijakan pusat langsung ke pemerintah kabupaten dan kota. Jika pemkot tidak salurkan, maka evaluasi terakhirnya akan diambilalih oleh provinsi.

“Kenapa uang itu tidak disalurkan, padahal sudah ada uangnya. Ini juga yang kami bicarakan dengan pemerintah pusat bahwa masalah ini sama dengan dana BOS yang lalu. Di mana banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak salurkan tepat waktu, sehingga akhirnya diambil alih oleh provinsi,” jelasnya.

Djabbar juga mempertanyakan sistem pengelolaan tunjangan sertifikasi guru yang dilakukan oleh Pemkot Makassar, sehingga bisa mengalami keterlambatan seperti saat ini. Menurutnya, pemkot seharusnya setiap saat melakukan koreksi uang yang masuk di rekening daerah.

“Apakah ini tidak pernah melihat uang yang masuk ke kas daerah, paling tidak pemkot harusnya melakukan koreksi uang yang masuk di rekening itu. Karena, Pak Menteri Keuangan juga menyalurkan itu setiap triwulan. Apalagi setiap awal tahun ini sudah ada penetapan pencairannya,” katanya.

Dia menegaskan bahwa tunjangan sertifikasi tersebut merupakan hak guru, sebagai upaya mendorong guru untuk melaksanakan tugas dalam proses belajar mengajar dengan maksimal. (eky/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/diknas-sulsel-ancam-ambilalih-sertifikasi

PKK Sulsel Bantu Panti di Makassar

SELASA, 14 AGUSTUS 2012

MAKASSAR, — Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel melakukan anjangsana dan pemberian bantuan kepada beberapa panti yang ada di Kota Makassar.

Ketua PKK Sulsel Ny Ayunsri Syahrul yang didampingi Hj Saddiah mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya, setiap menjelang 17 Agustus.

“Anjangsana ini merupakan kegiatan amaliayah yang patut kita lakukan, apalagi ini bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Tanggal 17 Agustus juga sebagai momentum kita mengingat jasa para pahlwan yang telah mendahului kita,” kata Ayunsri, usai melakukan anjangsana, Senin, 13 Agustus.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir dalam kelompok ibu-ibu persit Kartika dan ibu-ibu Bhayangkari. Kunjungan pertama acara tersebut di rumah pahlawan Andi abdullah Bau Massepe, Jalan Sungai Katangka, kemudian ke jalan Mappaodang, keluarga almarhum Pongtiku.

Tim ini memberikan bantuan berupa uang tunai dan beras dua karung, mie instan, biskuit, mukenah, satu set bed cover, satu set cangkir, susu, teh, gula, minuman, serta minyak goreng.

Ayunsri yang juga istri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, ini mengaku siap memberikan perhatian dan bantuannya dalam upaya mengembangkan usaha para penghuni panti.

Hingga saat ini, penghuni panti tersebut berjumlah 22 orang, dan yang dibina di luar panti sebanyak 20 orang. Panti sosial ini, menerima orang-orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga diupayakan untuk memberdayakan penghuninya agar lebih nyaman beraktifitas di masa usia senja. (*/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/pkk-sulsel-bantu-panti-di-makassar

Disnaker Sidak Pembayaran THR Perusahaan

SELASA, 14 AGUSTUS 2012

MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulselbar melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada beberapa perusahaan di Kota Makassar terkait pengawasan pembayaran tunjangan hari raya (THR) para pekerja jelang Idul Fitri 1433 Hijriah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Saggaf Saleh, mengatakan, pihaknya telah melakukan sidak pada tujuh perusahaan sebagai sampel. Di antaranya, Jaffa, Makassar Te’ne, dan Furnitur.

Dari tujuh perusahaan yang disidak itu, sambungnya, rata-rata sudah membayarkan THR tersebut. “Sesuai dengan sampel yang kami pilih, dan mereka tidak tahu kami lakukan sidak di perusahaannya, ternyata mereka sudah bayar,” jelas Saggaf Saleh, melalui telepon selulernya, Senin, 13 Agustus.

Saggaf menjelaskan, Jaffa telah melakukan pembayaran THR sejak tanggal 3 Agustus lalu, kemudian Makassar Te’ne juga sudah selesai dari tanggal 8 Agustus, kemudian ada furniture yang kemarin berjanji membayarkannya.

Selain itu, Saggaf juga mengaku akan kembali melakukan sidak pada Selasa, 14 Agustus, hari ini. Hanya saja, ia enggan menyebut perusahaan mana saja yang akan disidak.

“Besok (hari ini) lagi beberapa perusahaan akan kami datangi. Saya tidak usah sebut namanya, karena saya mau ini tidak mereka tahu,” katanya.

Ia mengaku pengawasan dan sidak ini akan terus berlangsung sampai H-1 perayaan hari raya Idul Fitri 1433 hijriah mendatang. “Yang jelas ini akan terus kami lakukan sampai satu hari sebelum lebaran,” ujarnya.

Sementara untuk sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Kota, Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait agar melakukan penanganan dan pengawasan langsung.

“Kabupaten/kota yang lainnya langsung ditangani oleh kabupaten/kota masing-masing. Untuk yang ini kami sidah sudah ada koordinasi dengan Pemkot Makassar, dan untuk beberapa perusahaan lainnya akan ditangani langsung oleh Pemkot Makassar,” katanya.

Apalagi, kata dia, sejak beberapa waktu lalu sudah ada surat Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang turun ke para bupati dan wali kota sebagai imbauan.

Ia menambahkan, jika dalam pengawasan dan sidak tersebut ada perusahaan yang tidak menunaikan pembayaran THR, pihaknya memastikan ada proses sanksi yang dikenakan. “Kami akan peringati dan kalau tetap tidak dibayarkan, maka itu bisa sampai pada proses pengadilan,” tegasnya.

Sebelumnya, Saggaf mengungkapkan pihaknya membentuk posko untuk memantau pembayaran THR oleh perusahaan. Posko itu juga untuk memberikan penjelasan ataupun menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan, dan masyarakat serta menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja dengan perusahaan.

Saggaf menegaskan, sesuai peraturan kementerian, THR merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya, sebab itu para pengusaha harus segera memberikan THR kepada pekerjanya tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum lebaran atau H-7. (eky/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/disnaker-sidak-pembayaran-thr-perusahaan

Pemprov Resmi Serahkan 7,2 Juta DP4

SELASA, 14 AGUSTUS 2012 13:56

Oktober KPU Target DPT Selesai

MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi Sulsel secara resmi telah menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) sebanyak 7.232.734 jiwa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin, 13 Agustus.

Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel, Hasbi Nur mengatakan, penyiapan DP4 ini berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470 tahun 2007 tentang petunjuk penyiapan data kependudukan.

Dalam edaran itu jelasnya disebutkan bahwa gubernur melalui sekretaris daerah bertanggung jawab untuk skala provinsi.

Sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertanggungjawab pada teknis pelaksanaan penyiapan data kependudukan tersebut. “Sesuai dengan petunjuk yang diberikan KPU bahwa penyerahan DP4, lima bulan sebelum hari dan pemungutan suara dilaksanakan.

Karena pemungutan suara cagub-cawagub dilaksanakan pada 22 Januari 2013. Maka KPU meminta penyerahan DP4 diserahkan pada dalam kurung waktu 13 sampai 16 Agustus,” katanya.

Tetapi belakangan kata dia, KPU dan Pemprov Sulsel telah sepakat menyerahkan DP4 ke KPU diawal waktu, yakni pada tanggal 13 Agustus.

“DP4 ini yang kemudian akan dimutakhirkan lagi oleh KPU Sulsel sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk selanjutnya dijadikan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa dengan penyerahan DP4 ini, menandakan awal perhelatan agenda politik di Sulsel. “Harapan saya, semoga Ramadhan menjiwai penyerahan yang dilakukan ini, sehingga berpengaruh pada hasil kerja kita yang dimulai dari kebersihan pikiran,” ujarnya.

Mantan Wakil Gubernur Sulsel ini juga berharap dengan tahapan yang sudah ditetapkan sendiri oleh KPU, nantinya dari DP4 tersebut akan menghasilkan DPS kemudian menjadi DPT yang akurat.

Ia juga membantah anggapan bahwa dalam penyusunan DP4 tersebut rawan manipulasi, Pemprov Sulsel jelasnya meyakinkan itu tidak ada sama sekali niat dari semua unsur penyelenggara. “Kita semua dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota, khususnya Provinsi Sulsel tidak niat seperti itu,” katanya.

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, sendiri mengutarakan pihaknya menargetkan pada Oktober mendatang daftar pemilih tetap (DPT) akan selesai.

“Ini kami akan susun supaya menjadi rapi per-kabupaten dan kota yang ada, kami akan susun selama satu bulan untuk kemudian lahir DPS, dan butuh satu bulan juga untuk pemutakhirannya. Mulai 15 September dan berakhir 14 Oktober dan disitu sudah ada DPT,” katanya.

Ia mengatakan dalam proses pemutakhiran, gunanya akan memverifikasi jika ada pemilih yang ganda, termasuk jika ada pemilih yang meninggal dunia dan sebagainya. Proses ini juga kata dia, akan menggunakan e-KTP sebagai pembanding.

“Jelas sekarang teman-teman KPU di kabupaten kota sudah siap. Setidaknya, mereka bisa memakai daftar pemilih dari pemilihan umum terakhir, baik Pilpres maupun pemilu kabupaten kota, itu saja yang dilihat, dimana saja yang bertambah dan berkurang,” katanya.

Untuk pemutakhiran data nantinya lanjut Jayadi akan melibatkan sebanyak 15.514 orang dalam tim verifikasi. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah TPS yang akan ada saat pilgub mendatang. (eky/soe)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/politik/pemprov-resmi-serahkan-72-juta-dp4

Wamen Dukung Festival Toraja

Selasa, 14 Agustus 2012

MAKALE – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menggelar Festival Toraja 2013.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tana Toraja,Enos Karoma mengatakan, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung dan Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sudah memaparkan rencana penyelenggaraan festival tersebut kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar di Jakarta.

“Prinsipnya Pak Wakil Menteri sangat mendukung penyelenggaraan Festival Toraja tahun depan,”ujar Enos kemarin. Dia mengatakan, event itu bisa memberikan kontribusi bagi sektor pariwisata daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Toraja. Festival Toraja akan menampilkan berbagai budaya dan kesenian lokal Toraja. Sebagai bentuk persiapan, dalam waktu dekat Pemkab Tana Toraja dan Pemkab Toraja Utara akan membentuk panitia lokal.

“Kami berharap, Festival Toraja masuk dalam kalender pariwisata nasional yang digelar setiap tahun untuk promosi wisata Toraja,”katanya. Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung mengatakan, Festival Toraja menyerupai Festival Danau Toba di Sumatera Selatan. Festival ini akan menyuguhkan beragam atraksi budaya dan seni lokal berbasis lingkungan. ● joni lembang

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/519439/

Syahrul: Kalau Ada PNS Terima Parsel,

Selasa, 14 Agustus 2012

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Dr Syahrul Yasin Limpo MH mengimbau seluruh PNS lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel agar tidak menerima hadiah. Hadiah dimaksud berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas maupun pemberian lainnya dari bawahan, rekan kerja, dan atau rekanan/pengusaha yang berhubungan dengan jabatannya.

Penerima gratifikasi bagi PNS yang tidak terhindarkan menerima hadiah agar dapat melaporkan hal tersebut kepada gubernur sebagai bahan penyampaian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terhadap penerima bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluarsa jika disimpan lama agar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan tempat-tempat sejenis lainnya yang membutuhkan. Dengan catatan melaporkan hal itu ke KPK disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

“Imbauan ini berdasarkan surat edaran yang telah ditandatangani Gubernur Sulsel per tanggal 13 Agustus 2012,” jelas Inspektur Provinsi Sulsel Dr Azikin Solthan MSi melalui rilis yang diterima Tribun Timur, Selasa (14/8/2012).

Imbauan gubernur tersebut mengadu surat Ketua KPK Nomor B.1827/01-13/07/2012 per tangga; 26 Juli 2012 perihal imbauan penerima hadiah terkait hari raya. (*/tribun-timur.com)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/08/14/syahrul-kalau-ada-pns-terima-parsel-laporkan