Dispora Sulsel Gelar Popda di Lima Lokasi

JUMAT, 24-02-2012

MAKASSAR,—Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulsel, kembali menggelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang akan digelar Sabtu (25/2) besok. 

Kelima titik lokasi berbeda, itu yakni di GOR Sudiang, Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sudiang, di lokasi PPLP Arung Teko, Kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Dalam kejuaraan pelajar yang dilaksanakan oleh dinas olahraga tertinggi di provinsi ini bakal diikuti 2.000 atlet pelajar dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel.

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel, Ilham A Gazaling memaparkan, pada kejuaraan pelajar ini akan mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga (cabor), yang akan digelar di lima lokasi berbeda.

“Kejuaraan Popda ini rencananya akan digelar pada tanggal 25 sampai 28 Februari dan diperkirakan akan diikuti sampai 2.000 atlet pelajar dari 24 kabupaten/kota diSulsel,” papar Ilham.

Sementara itu panitia pelaksana Kejuaraan Popda ini akan memusatkan pertandingan di GOR Sudiang sekaligus pusat pelaksanaan pembukaan.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel Subandri mengatakan, baru kali ini Dispora Sulsel menggelar Popda dengan 20 cabor, dimana menurutnya pada Popda lalu, hanya mempertandingkan 10 cabang.
“Ada lima titik yang akan digunakan dalam pelaksanaan kejuaraan Popda ini. Karena memang jumlah cabor yang dipertandingkan tahun ini meningkat hingga 100 persen,” kata Subandri.

Untuk agenda Panitia Pelaksana (Panpel), Jumat (24/2) hari ini akan menggelar technical meeting bersama perwakilan dari 24 kabupaten/kota peserta yang akan tampil di kejuaraan pelajar ini.

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=81522

Read More >>

Pemprov Awasi Penimbunan BBM

Sabtu, 25 Februari 2012

MAKASSAR– Setelah kelangkaan elpiji 3 kg, bahan bakar minyak (BBM) juga mulai diawasi menyusul rencana kenaikan harga BBM,1 April mendatang. Pemprov Sulsel sudah mewanti-wanti kemungkinan penimbunan BBM oleh spekulan atau pengusaha nakal. Jika penimbunan pasokan BBM luput dari pantauan pemerintah dan Pertamina, kelangkaan BBM tak bisa dihindari. “Sekarang kami harus awasi, jangan sampai ada yang menimbun BBM sebelum dinaikkan harganya oleh pemerintah. Itu bisa meresahkan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang di Makassar, kemarin. Dia mengakui rencana pemerintah menaikkan harga BBM pasti akan berdampak luas. Namun, kondisi itu akan memburuk jika terjadi penimbunan pasokan BBM. Karena itu, dia mengakui bahwa pengawasan harus dilakukan dengan melibatkan pihak PT Pertamina sebagai penyuplai,aparat kepolisian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengatakan,kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan. Sebab, tanggungan subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin membengkak. Bahkan, kenaikan BBM bersubsidi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tingginya inflasi di Sulsel.Meski demikian, dia berharap dampak kenaikan BBM harus bisa dipercepat untuk normal kembali.“Pasti ada dampak. BBM bisa pengaruhi segala sektor, seperti transportasi dan industri.Kami harap paling tidak itu bisa cepat normal,”ungkap dia. Rencana kenaikan BMM bersubsidi ini membutuhkan kejelasan mengenai besaran kenaikan harga dan waktu penetapannya. Jika terus-menerus dilemparkan kepada publik, justru masyarakat dikhawatirkan menjadi resah.“Cuma sampai sekarang kami tak tahu berapa kenaikannya. Itu harus diperjelas,”katanya. BBM Bisa Naik Rp2.000  Meski belum diputuskan besarannya, pemerintah diketahui telah mengkaji kisaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengungkapkan, harga yang tengah dikaji pemerintah adalah pada level Rp1.500–2.000 per liter.Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar itu, ujar Aviliani, pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp13 triliun hingga Rp26 triliun. “(Besaran kenaikan) antara Rp1.500–Rp2.000, hitungan pemerintah segitu. Kalau dinaikkan Rp1.000 maka ada penghematan Rp13 triliun.Kalau Rp2.000 kira-kira Rp26 triliun,” katanya di sela-sela rapat tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) di Gedung Bappenas, Jakarta,kemarin.Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan menimbulkan inflasi tinggi yangberujung pada naiknya harga-harga serta mendorong meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah pun berencana memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai ( BLT) selamadelapan bulan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak langsung dari kenaikan BBM. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengungkapkan,BLT tersebut kemungkinan besar senilai Rp100.000/bulan.  Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472645/

Read More >>

Luteng-Bonsel Tinggal Selangkah

Sabtu, 25 Februari 2012

MAKASSAR– Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Bone Selatan semakin mendekati kenyataan. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo segera menerbitkan surat keputusan (SK) persetujuan pembentukan dua kabupaten baru tersebut.  SK tersebut segera diterbitkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel memberi persetujuan pembentukan dua daerah baru itu kemarin melalui rapat paripurna. SK yang akan diterbitkan Gubernur nanti selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta untuk diproses lebih lanjut. Syahrul mengatakan, paling lambat 1 Maret SK tersebut telah terbit dan akan diserahkan ke Pemerintah Pusat sebagai pihak yang mengambil keputusan akhir terkait pembentukan dua daerah tersebut. “Sebelum 1 Maret SK sudah harus saya tanda tangani dan selanjutnya diproses di pusat. Jadi, semua proses di tingkat daerah sudah selesai,” ujar Syahrul saat memberi sambutan pada rapat paripurna DPRD kemarin. Dalam rapat paripurna itu, nyaris tidak ada pertentangan atau silang pendapat. Seluruh fraksi mendukung pembentukan daerah hasil pemekaran Kabupaten Luwu dan Kabupaten Bone itu. Syahrul mengatakan, proses pembentukan dua daerah itu murni tuntutan masyarakat setempat yang disuarakan sejak beberapa tahun lalu.Dia berharap, setelah dua daerah ini terbentuk akan memberi dampak baik baik bagi masyarakat di dua daerah. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Moh Roem juga disepakati dua daerah ini masingmasing akan mendapat suntikan dana Rp3,5 miliar selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, setiap daerah juga diberikan bantuan Rp1,5 miliar untuk membiayai pelaksanaan pilkada dalam memilih kepala daerahnya. Bantuan dana tersebut menurut Syahrul masih bisa bertambah, tergantung pada proses pembahasan APBD selanjutnya. Ketua Pansus Bone Selatan Rusni Kasman mengungkapkan, Pemprov Sulsel harus mengawal pembentukan daerah ini ke pusat. Dia mengaku yakin pembentukan daerah baru itu tidak akan terbentur moratorium pemekaran daerah. “Kami di pansus sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri. Secara formal yuridis, tidak ada larangan dari pemerintah untuk membentuk daerah otonom yang baru, termasuk Bone Selatan,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini. Ketua Pansus Luwu Tengah Armin Mustamin Toputiri yang juga dari Fraksi Golkar mengatakan, terwujudnya Luwu Tengah tinggal beberapa waktu lagi. Pansus merekomendasikan ibu kota Luwu Tengah berkedudukan di Walenrang. “Don’t Stop Luwu Tengah,” ujar Armin saat menyampaikan pandangannya. Saat paripurna berlangsung, di luar Gedung DPRD ratusan warga asal Bone dan Luwu berkumpul.Warga dari dua daerah ini tampak antusias mengikuti jalannya proses rapat DPRD.Sebagian dari mereka mengenakan atribut tradisional. Ayam Jago Syahrul Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak yang hadir dalam rapat paripurna tersebut memberikan pujian khusus kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menyetujui pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Ketua DPC Partai Demokrat Luwu ini bahkan memberikan hadiah seekor ayam jago kepada Syahrul disaksikan sejumlah anggota Dewan di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel,kemarin. Syukur Bijak yang mengenakan pakaian adat Bugis ini mengatakan, pemberian ayam berbulu putih itu merupakan simbol penghormatan masyarakat Luwu kepada Syahrul yang telah menyetujui pembentukan Luwu Tengah. “Itu adalah simbol tradisi atau adat kami. Kami menyampaikan terima kasih kepada siapa pun yang memberikan yang terbaik untuk masyarakat Luwu,” kata Syukur Bijak. Ketua DPC Partai Demokrat Luwu ini mengakui, pembentukan Luwu Tengah merupakan keputusan politik sehingga wajar jika ada kepentingan politik di baliknya, termasuk kepentingan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel Januari 2013. “Saya kira normal karena pembentukan Luwu tengah ini adalah sebuah proses politik. Jika dikatakan ada indikasi politik, tentu saja ada,” ujar Syukur Bijak yang juga Ketua Forum Pembentukan Luwu Tengah ini.  Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472641/

Read More >>

Kodam Bantu Ketahanan Pangan

Sabtu, 25 Februari 2012

PANGLIMA Kodam VII/- Wirabuana Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam bertekad tetap konsisten membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan lingkungan yang bersih. “Sampai saat ini Kodam VII/Wirabuana masih tetap konsisten dalam membantu pemda dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan serta mewujudkan lingkungan hijau,” kata dia, kemarin. Bentuk konsistensi itu merupakan bagian upaya TNI AD dalam mengantisipasi ancaman-ancaman yang bukan hanya gangguan keamanan dan gerakan separatis, tetapi dampak pemanasan global. Sebab, gangguan ketahanan pangan akan berdampak pada gerakan-gerakan yang akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang memimpikan kedamaian dan keadilan. Dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang salah satunya ketahanan pangan, akan membuat masyarakat Indonesia bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan demokratis. “Ancaman itu bukan saja dari gangguan separatis atau dari luar, tetapi bisa saja dari sosial, budaya, serta ketahanan pangan. Karena itu, kami akan tetap konsisten dalam membantu pemerintah menciptakan masyarakat adil dan sejahtera,” ujarnya.  Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472623/

Read More >>

Permendagri No 32/2011 - 2012, Sulsel Belum Cairkan Dana Bansos

Sabtu, 25 Februari 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kian berhati-hati dalam mencairkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Bahkan, hingga Februari 2012, belum satu pun organisasi yang menerima bantuan. Penundaan pencairan tersebut lantaran ketatnya aturan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32/2011 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel No 77/2011 tentang pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari uang negara.Total dana bansos yang dialokasikan Pemprov Sulsel dalam APBD 2012 mencapai Rp16 miliar. “Sekarang begitu sulit pemberian bansos itu. Sudah dua bulan ini belum bisa dicairkan karena ada mekanisme yang baru yang harus dipatuhi,” ungkap Sekretaris Provinsi Sulsel A Muallim,kemarin. Menurutnya,Permendagri No 32/2011 Pergub Sulsel No 77/2011 terkait hal tersebut, hingga saat ini masih harus disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik di Pemprov maupun kabupaten/kota. Muallim mengaku,peraturan yang baru ini mengharuskan seluruh penerima hibah harus dicantumkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek. Dengan arti, alur proses pengusulan permohonan hibah barang dan jasa harus dimulai dari dan oleh SKPD. Kemudian, permohonan selanjutnya akan dievaluasi tim,apakah kriteria dan persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku. “Peraturan baru ini agak revolusioner, tidak seperti tahun sebelumnya. Ini membutuhkan transisi dan sosialisasi. Karena itu, kalau ada yang tidak tertib, akan bisa menjadi bom,” tandasnya seusai memimpin sosialisasi tentang cara pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian dana hibah dan bansos di Ruang Data Kantor Gubernur Sulsel. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup,sebagian besar dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulsel dan perwakilan kabupaten/ kota.Hadirnya aturan yang baru ini agar pemberian bantuan oleh pemerintah bisa transparan dan adil. Dia menyebutkan, hal ini juga untuk menghindari adanya oknum kepala daerah yang bermain di dalamnya. 2012 ini, Pemprov Sulsel mengelola anggaran sekitar Rp20 miliar untuk dana hibah dan bansos. Hanya,belum diketahui persis berapa LSM dan ormas yang mendapatkan bantuan itu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov Sulsel Yushar Huduri yang dikonfirmasi, menolak membeberkan jumlah organisasi penerima dana hibah dan bansos. “Jumlahnya saya tidak tahu. Sekarang mekanisme pemberiannya sudah tidak sama lagi dengan tahun sebelumnya. Sekarang lebih ketat,” tandasnya kepada wartawan. 2011 lalu, terdapat 7.000 proposal bansos dan hibah yang masuk ke Pemprov Sulsel. Dengan alasan tingginya jumlah proposal itu,Pemprov lalu menambah anggaran bansos menjadi Rp35 miliar pada APBD Perubahan 2011 yang sebelumnya hanya Rp13,5 miliar.  Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472621/

Read More >>

Manfaatkan Internet Secara Sehat

Sabtu, 25 Februari 2012

MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’- mang mengatakan, masyarakat harus tahu cara mengakses layanan internet dengan cara yang sehat. Masyarakat juga diharapkan dapat mengubah pola pikir dari aktif menjadi proaktif agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih.  Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur di Makassar,Jumat, terkait penyerahan bantuan 105 unit kendaraan layanan internet kecamatan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemarin. Dia optimistis layanan ini segera dikuasai masyarakat. ”Kita ambil contoh penggunaan telepon genggam. Hampir semua masyarakat punya. Tinggal layanan internet ini disebarkan secara merata,”ujarnya. Ketua Bidang Hukum Kementerian dan Komunikasi dan Informasi Budi Priyono mengatakan,bantuan kendaraan layanan internet kecamatan akan disebar di seluruh pelosok daerah di Provinsi Sulsel, terutama yang belum terjangkau layanan internet. Sejak 2009, pihaknya berupaya memberikan pelayanan jasa layanan suara dan data yang prima kepada masyarakat. Kementerian juga telah membentuk Balai Penyedia, Pengelola, Pendanaan Telekomunikasi, dan Informatika (BP3TI) sebagai unit pelaksana teknis pengembangan dan pemerataan layanan komunikasi dan informasi masyarakat. PT Telkom sebagai operator diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk merealisasikan tahapan program tersebut.  Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472618/

Read More >>

POLO AIR REALISTIS

Sabtu, 25 Februari 2012

MAKASSAR – Tim polo air Sulawesi Selatan (Sulsel) yang saat ini mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Polo Air U-19 yang digelar di Jawa Barat (Jabar) realistis tak memasang target juara umum. Namun,Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) berharap dari kejuaraan tersebut akan ada atlet polo air putri yang dilirik tim nasional (timnas). Kejurnas yang digelar di kolam renang Tirta Lega,Bandung,22–25 Februari,ini sekaligus merupakan ajang seleksi nasional (seleknas) untuk persiapan timnas menuju ke kejuaraan Asia di Kazakhstan. PRSI Sulsel berharap minimal dua atletnya akan dilirik untuk mengikuti persiapan kejuaraan Asia Pasifik tersebut. “Kami berharap atlet kami bisa menjadi yang terbaik di kejurnas ini.Namun,jika memang tak mampu untuk menjadi yang terbaik,kami berharap akan ada satu atau dua atlet kami yang akan dilirik timnas untuk persiapan mengikuti kejurnas internasional polo air,”ungkap Wakil Ketua Pembinaan Prestasi Atman Amir kepada HATTRICK,kemarin. Menurut dia,PRSI mengandalkan dua atlet polo air putri Sulsel yang dinilai memiliki kans besar untuk bisa ditawari ke timnas.Dua atlet tersebut adalah Valeri Geraldine dan Istiqoma.“Dua atlet ini kami harapkan akan mampu menarik perhatian tim seleksi karena memang keduanya memiliki kemampuan yang kami anggap memadai untuk ke timnas, ”ungkapnya. Atman mengatakan,dua atlet polo air yang mengikuti kejurnas tersebut merupakan atlet binaan PRSI dari klub Persatuan Renang (PR) Paotere.Klub ini diminta untuk mewakili Sulsel pada kejurnas yang diikuti lima daerah tersebut. Sementara itu,performa Sulsel sendiri belum meyakinkan sejauh ini.Dari catatan tiga kali pertandingan,tim polo air Sulsel telah baru sekali mengantongi kemenangan,yakni saat pertama menghadapi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tim Sulsel harus mengakui keunggulan dari dua tim lawannya,yakni DKI Jakarta dan Jambi. “Kejurnas ini hanya diikuti lima daerah dengan sistem kompetisi.Jadi,nantinya semua tim akan bertanding satu sama lain dan mengumpulkan poin terbanyak.Kami baru 1 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari tiga pertandingan awal,” tutur Atman. Atman berharap kejuaraan ini akan menjadi ajang untuk menambah pengalaman para atlet untuk mengasah kemampuannya. Apalagi,Sulsel belum begitu banyak memiliki atlet polo air putri. “Dengan kejuaraan ini,para atlet akan mendapatkan pengalaman yang lebih dan meningkatkan kemampuannya.Semoga akan lahir atlet muda berbakat dari berbagai event yang mereka ikuti,” ucapnya. Sulsel sendiri belum mampu meloloskan tim polo ari putrinya ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII September mendatang.Sulsel hanya meloloskan tim putra ke pesta olahraga terbesar nasional empat tahunan ini. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel Ad’din berharap pembinaan yang terus menerus dilakukan PRSI terhadap tim polo air ini.  Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472599/

Read More >>

Digelar Dialog Potret Kepariwisataan Sulsel

SABTU, 25 FEBRUARI 2012

MAKASSAR,  –  Rendahnya kualitas pengelolaan destinasi wisata di Sulsel khusunya Kota Makassar dapat dilihat dari sisi belum optimalnya tata kelola yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada. Realitas ini setidaknya dapat mendorong berbagai prakarsa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan destinasi.

Pernyataan ini diungkapkan anggota DPRD Makassar, Haris Yasin Limpo, pada acara dialog. “Potret kepariwisataan Sulsel dalam

bingkai Visit South Sulawesi 2012 yang berlangsung di café Kampung Popsa, Jumat, 24 Februari.

Menurut Haris yang juga legislator partai Golkar, konsep pengelolaan dalam sistem kawasan berbasis kewilayahan atau daerah, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen secara internal dan eksternal. Ini membutuhkan koalisi dan kerjasama stakeholder serta sistem pengelolaan pariwisata dengan baik.

Untuk itu, kata dia, DPRD Kota Makassar  sedang merampungkan produk hukum rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan sistem kawasan berbasis kewilayahan/daerah yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen dan stakeholder lainnya.

“Kami bersama rekan anggota dewan lainnya sedang menyusun dan merampungkan produk hukum berupa perda mengenai tata kelola dan estetika pariwisata,” ujar Haris Yasin Limpo.

Lain halnya dengan, Yusuf Gunco, menyoroti tentang perlunya mempertahankan dan memelihara situs sejarah yang ada di daerah ini, dalam rangka memajukan Sulsel dimata dunia terkait produk wisatanya, baik berupa situs sejarah atau geografis alamnya.

“Pemerintah perlu memelihara peninggalan sejarah, bukan justeru di hilangkan. Ini diharapkan dapat menunjang destinasi di Sulsel,” kata Yusuf Gunco.

Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, Syuaib Mallombasi, menjelaskan pihaknya menargetkan 100 ribu wisatawan mancanegara dapat mengunjungi Sulsel hingga 2013 mendatang. Saat ini diperlukan sistem pembangunan destinasi pariwisata serta membangun sinergi dan optimalisasi peningkatan peran dan fungsi  dalam tata kelola wisata.

“Kualitas wisata dan keberlanjutan destinasi ditentukan juga melalui kompetensi dan kapasitas pengelolaan yang berkualitas,” terang Syuaib Mallombasi. Dialog wisata itu dihadiri praktisi, mahasiswa, wartawan dan penggiat industri wisata. 

Sumber : http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/digelar-dialog-potret-kepariwisataan-sulsel

Read More >>

Hutan Untuk Kehidupan

SABTU, 25 FEBRUARI 2012 

MELALUI kerja keras seluruh jajarannya, Dinas Kehutanan (Dishut) Sulsel dianghgap berhasil mengawasi dan menjaga hutan seluas 2,1 juta hektar yang tersebar didaratan Sulsel.

Keberhasilan inipun mendapat apresiasi cukup tinggi yang diberikan kepada organisasi prestasi Indonesia melalui  penghargaan Adhikarya Satya Bhakti. Hasil survey menyimpulkan, Syukri berhasil melakukan pengawasan hutan di Sulsel.

Namun atas keberhasilan tersebut tak lantas membuat Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Sukri Mattaliti, terlenan. Tapi sebaliknya dengan keberhasilan itu, maka hasil yang telah dicapai dapat semakin ditingkatkan.

“Terlepas dari penghargaan itu, hutan adalah untuk kehidupan umat manusia, termasuk mahluk ciptaan Tuhan lainnya seperti hewan yang hidup di dalam hutan juga perlu tempat untuk bernaung,” kata Syukri beberapa waktu lalu.

Upaya yang telah diraih ini juga berkat kerja keras jajarannya dan terkhusus lagi adanya dukungan semua pihak terlebih lagi dukungan dan peran masyarakat sangat membantu.

“Kami sangat bersyukur atas keberhasilan mendapatkan penghargaan. Tapi yang pasti penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih dan terus berkarya,” ungkapnya.

Ini juga tidak terlepas dari personil kehutanan yang disiagakan mencapai 500 personil. Personil telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga keamanan hutan di Sulsel dianggap aman dan terkendali.

Sumber :  http://cakrawalaberita.com/provinsi/hutan-untuk-kehidupan

Read More >>