Jumlah SKPD Akan Dipangkas

Minggu, 06 May 2012

MAKASSAR– Reformasi birokrasi yang sedang digulirkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI akan bermuara pada perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak terkecuali di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 24 kabupaten/kota di Sulsel. Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum I Made Suwandy mengemukaan, hasil analisa Kemendagri menunjukkan jika SKPD di Indonesia terlalu gemuk dan cenderung boros anggaran. Dia membandingkan jumlah kabinet di Jepang yang hanya 17. Sementara, di Indonesia memiliki 34 kementerian, 26 lembaga nonkementerian, serta 88 non struktural. Khusus di Pemprov Sulsel terdapat 67 SKPD dan di Pemkot Makassar sebanyak 57 SKPD. “Kalau terlalu banyak lembaga pemerintahan, anggaran tidak akan efektif. Karena banyak (lembaga) yang bagi-bagi. Yang terjadi sekarang pemerintah daerah berlomba-lomba membuat SKDP untuk menambah pegawai,” katanya saat menjadi nara sumber dalam Seminar Nasional Pemerintah Indonesia dan Temu Nasional Purna Praja 01 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Makassar,kemarin. Karena itu,dia meminta kepada pemerintah daerah untuk untuk berani merampingkan SKPD yang tumpang tindih dengan lembaga lainny dan mempercepat moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Kedua hal ini menjadi sasaran utama reformasi birokrasi karena hanya menghambur- hamburkan anggaran. “Birokrasi tradisional sudah harus ditinggalkan menjadi birokrasi modern. Sekarang bagaimana men-drive itu, agar pelayanan publik tidak sekedar terlaksana tetapi dirasakan oleh masyarakat.Yang banyak terjadi sekarang, jualan izin, jualan jabatan, ini semua yang akan kita potong,”jelasnya. Karena itu,I Made meminta kepada seluruh praja dan purnapraja IPDN untuk menyiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi reformasi birokrasi. Sebab reformasi birokrasi, lanjut dia,akan mengeliminasi PNS yang tidak kompeten. Salah satu tujuan pemerintah melakukan reformasi birokrasi adalah untuk mengurangi porsi anggaran untuk belanja pegawai yang semakin membebani setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di makasing-masing daerah. supyan umar  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/492454/

Read More >>