Minggu, 24 Juni 2012
Makassar - Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi
Sulawesi Selatan akan semakin diperketat menyusul belum adanya jawaban
atas permintaan penambahan kuota dari pusat.
Asisten II Bidang Ekonomi Provinsi Sulsel Yaksan Hamzah, di Minggu, mengatakan, belum ada perkembangan baru terkait permintaan penambahan kuota sebesar 15 persen dari kuota 2,99 juta kiloliter yang dialokasikan ke Sulsel tahun ini.
Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait hingga di kabupaten dan kota, terutama yang memiliki rekomendasi penyaluran pemanfaatan BBM agar dijaga ketat.
"Saya tegaskan supaya ini dijaga ketat sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya jatah untuk nelayan, pertanian dan perkebunan harus disalurkan secara selektif sesuai dengan volume yang sudah ditetapkan," jelasnya di Makassar, Minggu.
Sebelumnya, Sales Representative Pertamina Region VII Muhammad Iswahyudi mengatakan, total Kebutuhan BBM subsidi jenis premium di Sulsel mencapai 1,4 juta kiloliter per bulan, sementara kuota BBM jenis tersebut hanya 1,2 juta kiloliter per bulan, sehingga perlu segera merealisasikan penggunaan Pertamax.
Sedangkan penggunaan solar mencapai 4.500 kiloliter per bulan dari kuota 3.500 kiloliter per bulan, sehingga jika penggunaan BBM nonsubsidi diberlakukan maka bisa menghemat jenis BBM tersebut.
Untuk mencukupi penggunaan BBM bersubsidi yang lebih besar jumlahnya dari kuota diperlukan dana sekitar Rp500 miliar setiap bulan.
Penggunaan BBM nonsubsidi, baru diberlakukan di wilayah "Jabodetabek", sementara di wilayah lainnya, termasuk wilayah kerja Pertamina Wilayah Sulawesi masih terkendala infrastruktur.
Diharapkan dalam waktu dekat penggunaan BBM nonsubsidi jenis pertamax bagi kendaraan dinas di Sulsel bisa diberlakukan setelah infrastruktur pendukung terealisasi. (T.KR-RY/S016)
Asisten II Bidang Ekonomi Provinsi Sulsel Yaksan Hamzah, di Minggu, mengatakan, belum ada perkembangan baru terkait permintaan penambahan kuota sebesar 15 persen dari kuota 2,99 juta kiloliter yang dialokasikan ke Sulsel tahun ini.
Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait hingga di kabupaten dan kota, terutama yang memiliki rekomendasi penyaluran pemanfaatan BBM agar dijaga ketat.
"Saya tegaskan supaya ini dijaga ketat sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya jatah untuk nelayan, pertanian dan perkebunan harus disalurkan secara selektif sesuai dengan volume yang sudah ditetapkan," jelasnya di Makassar, Minggu.
Ia juga akan berupaya untuk kembali mempersiapkan penjabaran berdasarkan
surat edaran gubernur yang telah diterbitkan. Sebelumnya, ia
mengatakan, kuota yang dimiliki Sulsel saat ini, diperkirakan tidak akan
mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Langkah-langkah efisiensi lain yang telah dilakukan adalah dengan
menyurati seluruh SKPD agar seluruh mobil dinasnya menggunakan BBM
nonsubsidi. Selain itu, diharapkan ketersediaan infrastruktur pendukung
BBM nonsubsidi jenis pertamax dapat segera direalisasikan.Sebelumnya, Sales Representative Pertamina Region VII Muhammad Iswahyudi mengatakan, total Kebutuhan BBM subsidi jenis premium di Sulsel mencapai 1,4 juta kiloliter per bulan, sementara kuota BBM jenis tersebut hanya 1,2 juta kiloliter per bulan, sehingga perlu segera merealisasikan penggunaan Pertamax.
Sedangkan penggunaan solar mencapai 4.500 kiloliter per bulan dari kuota 3.500 kiloliter per bulan, sehingga jika penggunaan BBM nonsubsidi diberlakukan maka bisa menghemat jenis BBM tersebut.
Untuk mencukupi penggunaan BBM bersubsidi yang lebih besar jumlahnya dari kuota diperlukan dana sekitar Rp500 miliar setiap bulan.
Penggunaan BBM nonsubsidi, baru diberlakukan di wilayah "Jabodetabek", sementara di wilayah lainnya, termasuk wilayah kerja Pertamina Wilayah Sulawesi masih terkendala infrastruktur.
Diharapkan dalam waktu dekat penggunaan BBM nonsubsidi jenis pertamax bagi kendaraan dinas di Sulsel bisa diberlakukan setelah infrastruktur pendukung terealisasi. (T.KR-RY/S016)
