Selasa, 07 Februari 2012

Hasil Pertanian GP3K Sulsel untuk Cadangan Ekspor

Selasa, 07 Februari 2012

Makassar - Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan hasil pertanian dari gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) untuk cadangan ekspor beras.

Kepala Bidang Tanaman pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel, Aris Makta Amin di Makassar, Selasa mengatakan, hasil GP3K yang dipersiapkan untuk cadangan ekspor berdasarkan adanya penetapan bersama oleh enam BUMN terhadap program tersebut.

Sebanyak 120 ribu hektare lahan akan dikerjasamakan dengan pihak BUMN. Pada tahap awal ini dilakukan pada 11 kabupaten diantaranya Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Bone dan Luwu.

"Hasil produksi dari program ini direncanakan sebagai cadangan ekspor beras ke sejumlah Negara Asia dan Afrika diantranya Timor Leste dan Ghana," katanya.

Beras dari hasil kerjasama BUMN ini, lanjutnya, diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dan memenuhi syarat ekspor komoditi pangan.

Keterlibatan dunia usaha di bidang pertanian diproyeksi mampu meningkatkan kualitas dan produksi padi hingga lima ton per hektar dari produksi normal 3-4 ton per hektar.

Dalam program GP3K, perusahaan berkewajiban meningkatkan sarana dan prasaran pertanian termasuk penyediaan benih irigasi penanganan pasca panen hingga cetak sawah baru.

Jumlah anggaran yang dikucurkan perusahaan sebesar Rp3,7 juta hingga Rp6 juta per hektar. Program GP3K ini merupakan program nasional yang di peruntukkan pada enam koridor agro di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. (T.KR-MH/S025)

Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com

Orangtua di Sulsel Diberi Sanksi jika Tak Sekolahkan Anaknya

Selasa, 07 Februari, 2012

MAKASSAR - Pemprov Sulawesi Selatan tengah menyusun sanksi bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Perda tentang Pendidikan Gratis yang diterbitkan sebelumya diakui belum memuat bentuk sanksi bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Patabai Pabokori mengungkapkan, penerbitan ranperda yang memuat sanksi bertujuan untuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Sulsel menjadi 8,11 tahun.

Pada 2011 lalu, realisasi RLS di Sulsel baru mencapai 7,95 tahun. Meski masih dalam tahap penyusunan, salah satu bentuk sanksi yang akan diberikan yakni dalam bentuk teguran, khususnya bagi orangtua yang menyuruh anaknya berhenti sekolah.

"Perda nanti akan memuat sanksi bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Sanksi terendah dalam bentuk teguran," kata Patabai, Selasa (7/2/2012).

Patabai Pabokori menargetkan perda tentang sanksi bagi orangtua berjalan efektif tahun ini. Dinas Pendidikan Sulsel mengaku tengah menyusun rancangan perdanya.

Selanjutnya, jika sudah rampung akan diserahkan ke DPRD Sulsel sebagai usulan untuk dibahas, kemudian dibentuk pansus jika disetujui dalam rapat badan musyawarah.

Berdasarkan data dinas pendidikan, RLS menjadi salah satu item penentu persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah.

Selama 4 tahun terakhir, sejak tahun 2008, RLS Sulsel dalam data dinas pendidikan Sulsel terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 lalu, angkanya hanya 7,23 tahun. Kemudian menjadi 7,40 tahun di 2009 dan tahun berikutnya menjadi 7,80 tahun.

Patabai mengklaim peningkatan RLS merupakan salah satu dampak positif dari program pendidikan gratis yang diterapkan di Sulsel sejak tahun 2008 lalu.

Sumber : http://www.tribunnews.com

Sistem Keuangan Pemprov Kian Membaik

Selasa, 07-02-2012

MAKASSAR,-- Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kian membaik. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan,

kemajuan-kemajuan administrasi serta pelaporan keuangan yang terus membaik ini tidak terlepas dari elektrik pengawasan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diujicoba di Sulsel.

" Warning sistem dari BPK ini harus sepenuhnya berjalan. Kita juga harus pertahankan Sulsel sebagai contoh dari sistem pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin baik, " katanya, Senin (6/2) kemarin.

Syahrul juga berharap, Sulsel kedepan dapat meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Syahrul tak bisa pungkiri, predikat WTP dari BPK ini dapat drop kalau akselerasi administrasi keuangan tidak mampu menjawabnya.
"Jauh hari saya sudah peringatkan para SKPD. Tapi yang namanya pemerintahan, pasti ada yang menjadi temuan yang harus dibenahi, " akunya usai menerima kepala BPK Sulsel yang meminta izin resmi untuk masuk melakukan pemeriksaan di Pemprov.

Sementara itu, kepala BPK Sulsel, Cornell Syarief berharap opini WTP yang diraih Pemrov dapat dipertahankan. Cornell juga meminta kepada para SKPD baik di Provinsi maupun Kabupaten, jika tim dari BPK turun melakukan pemeriksaan dan mendapat temuan.

" Opini WTP bukan BPK yang beri, tapi itu kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Jika terdapat temuan dalam pemeriksaan tim, Pemda secepatnya komunikasikan dengan tim, agar dilakukan perbaikan dan pembenahan, " jelasnya.
Setiap permasalahan di Pemda khususnya asset, lanjut dia, BPK bertekad mendorong opini Pemda yang ada. BPK coba pahami dan menjelaskan permasalahan asset dasar tersebut. Sebab, setiap permasalahan harus ada solusi.

"Solusinya juga bukan dari BPK, tapi kami akan undang Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan solusinya seperti apa. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh laporan, mulai kas nya dilihat, persediaannya, dan investasinya juga dilihat. Mudah-mudahan kabupaten lain bisa mencontoh Pemprov dan kabupaten Luwu, " ujarnya.
()

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com

BISNIS HORTIKULTURA: Sulsel Targetkan Produksi Cabe 50.000 Ton

Selasa, 07 Februari 2012

MAKASSAR : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Sulawesi Selatan menargetkan produksi cabe tahun ini dapat mencapai lebih dari 50.000 ton yang sebagian untuk memenuhi pasar kawasan timur Indonesia.

Kepala Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian (Distan) Sulsel Fitriani mengatakan target produksi cabe tahun ini akan bisa diralisasikan setelah Sulsel memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk delapan kabupaten sentra produksi cabe di daerah ini.

“Dana sebesar Rp2 miliar tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan, sarana produksi serta pengembangan kawasan,” ujarnya, hari ini (07/02).

Adapun kabupaten yang mendapatkan dana pengembangan kawasan peningkatan produktivitas hortikultura itu mencakup Maros, Barru, Sidrap Pinrang, Wajo, Bantaeng, Sinjai, dan Enrekang.

Dengan adanya bantuan tersebut, luas tanam cabe tahun 2012 akan mencapai 12.000 hektare (ha) atau meningkat sekitar 25% dari luas tanam tahun sebelumnya yang hanya 9.000 ha.

Pengembangan kawasan cabe di 8 kabupaten diharapkan akan memacu produksi cabe tahun ini yang tidak sekadar mampu memenuhi kebutuhan cabe di Sulsel yang mencapai 30.000 ton per tahun, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya kawasan timur Indonesia. “Kami juga berharap dapat mengekspor cabe [mulai] tahun ini,” tegas Fitriani.

Berdasarkan data Distan Sulsel, pada tahun 2011, Sulsel telah mengekspor hasil pertanian hortikultura untuk tanaman sayuran ke Singapura, meskipun dengan volume yang masih sangat kecil.

Pada tahun ini, Sulsel menargetkan ekspor buncis ke Singapura dengan volume sekitar 550 ton, sementara ekspor cabe tercatat 1 ton ke negara tujuan ekspor yang sama.

“Meski untuk saat ini fokus untuk cabe dan buncis, kami juga menjajaki ekspor hasil tanaman hortikultura lainnya seperti wartel, kol, tomat serta buah-buahan yang pengirimannya melalui laut, karena selama ini, ekspor buncis dan cabe dengan tujuan Singapura melalui udara, dan tidak mungkin kita ekspor komoditas lainnya juga melalui udara,” jelas Fitriani.

Kendati demikian, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penhambat untuk melakukan kegiatan ekspor komoditas tanaman hortikultura selain cabe dan buncis.

Sementara itu, harga komoditas cabe di tingkat pedagang saat ini relatif stabil di kisaran Rp14.000 per kg, dan untuk di tingkat petani berada di kisaran Rp9.000-Rp10.000 per kilogram. (k56/Bsi)

Sumber : http://www.bisnis.com

Tak Setuju Moratorium

SELASA, 07 FEBRUARI 2012

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan tidak terlalu setuju dengan isu moratorium untuk pemekaran daerah yang sebelumnya disebut telah dikeluarkan kementerian dalam negeri (kemendagri).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muallim, mengatakan pendapat itu sering disampaikannya saat pemprov menerima kunjungan DPR RI, sekaitan upaya pemerintah Sulsel melakukan pemekaran terhadap dua daerah untuk menjadi kabupaten yang telah disetujui Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

“Kedua daerah yang akan dimekarkan yakni Bone Selatan dan Luwu Tengah. Dalam dialog-dialog dengan anggota DPR yang biasa berkunjung, saya selalu mengatakan bahwa kami tidak setuju dengan moratorium itu,” ungkap Muallim belum lama ini.
Soal moratorium yang dikeluarkan Kemendagri, selama ini hanya beredar melalui media umum, tetapi secara resmi tidak pernah disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Sulsel.

“Banyak saya baca di surat kabar, tetapi saya tidak pernah membaca ada surat resmi dari pemerintah pusat yang ditujukan ke kita untuk moratorium,”jelasnya.

Menurutnya, jika saja memang mau memberlakukan moratorium untuk pemekaran, cukup untuk daerah yang tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan. Tetapi jika memenuhi syarat dan dibenarkan oleh UU kenapa harus di rem, kenapa harus di moratoriumkan.

“Kalau Bone Selatan dan Luwu Tengah, itu memenuhi syarat. Induknya memenuhi syarat dan anaknya juga memenuhi syarat. Masa mau dibendung, padahal UU membolehkan,”ujarnya.

Sejauh ini persyaratan dari BPS untuk Bonsel dan Luteng sangat memenuhi syarat, bahkan telah ditangani DPRD Sulsel untuk mendapat persetujuan. Setelah itu akan dikirim ke pemerintah pusat untuk dibuatkan rancangan UU. “Saya dengar DPRD sudah bentuk pansus. Prosesnya itu relatif dan yang jelas DPRD setujui lalu segera kita bawa ke Jakarta,” kuncinya. (Eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

Bandara Sultan Hasanuddin Menuju Airport Kelas Dunia

SELASA, 07 FEBRUARI 2012

MAKASSAR, - Menyambut ASEAN Open Sky 2015, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar berbenah diri menuju airport kelas dunia.

Sejumlah langkah telah dipersiapkan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan (Sulsel), salah satunya perpanjangan landasan pacu dari 3100 meter menjadi 3500 meter dan menambah sarana penunjang bandara hingga bisa masuk kategori bandara kelas dunia.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur A Sultan , Senin 6 Februari, mengatakan, perluasan landasan pacu tersebut untuk memuat sejumlah maskapai penerbangan yang masuk di Bandara Sultan Hasanuddin.

“Open Sky itu mirip konsepnya dengan free trade, manfaatnya akan banyak perusahaan asing yang menanam investasi di wilayah timur Indonesia, sebelum dimulai di tahun 2015 mendatang kita harus siap lebih awal,” terangnya.

Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu ini , Bandara Makassar termasuk gateway ekonomi Indonesia bersama Bandara Soekarno-Hatta, selain Bandara Ngurah Rai yang merupakan ‘tourism-gateway’ Indonesia. Dana yang disiapkan untuk proyek penambahan Runway bandara membutuhkan anggara sekitar Rp126 Miliar.

Hingga saat ini baru Maskapai Garuda yang membangun hub penerbangannya, yakni rute Makassar ke kota-kota lain di Indonesia dan rute internasional Makassar-Singapura. Selain Garuda, adapula maskapai Air Asia rute Makassar-Kuala Lumpur dan Singapura.

Selain Masykur, pakar transportasi Universitas Hasanuddin, Prof Ing Yamin Jinca yang turut hadir, menyebutkan penambahan panjang runway harus dipercepat mengingat animo masyarakat pengguna transportasi udara di kawasan Timur Indonesia sangat tinggi dan peluang investasi dari Asia-Pasifik bisa diantisipasi.

“Jumlahnya sudah sangat tinggi, prediksi jumlah penumpang 7 juta per tahun, namun tahun ini sudah lebih dari angka tersebut, kalau tidak ditangani bandara jadi semrawut,” pungkas Ketua Program Magister Transportasi Pascasarjana Unhas ini.

ASEAN Open Sky merupakan kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota negara ASEAN. Hal ini dianggap sebagai bentuk liberalisasi angkutan udara yang telah menjadi komitmen kepala negara masing-masing negara anggota dalam Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT ASEAN tahun 2003.

Misalnya tahun 2008 pembatasan untuk penerbangan antar ibukota negara ASEAN dihapus. Menyusul kemudian hak angkut kargo pada tahun 2009 dan diikuti hak angkut penumpang tahun 2010 dengan puncaknya ASEAN Single Aviation Market tahun 2015. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

Siswa SMA Dapat BOS

SELASA, 07 FEBRUARI 2012

Pemprov Siapkan Anggaran Rp23 M

MAKASSAR, – Siswa sekolah menengah atas (SMA) di Sulawesi Selatan (Sulsel) segera menikmati dana bantuan operasional sekolah (BOS), seperti yang diberikan kepada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) melalui kas sekolah masing-masing.

Penyaluran dana ini dinamakan BOS rintisan terhadap siswa SMA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memperkirakan, total anggaran rintisan BOS untuk SMA tersebut mencapai Rp23 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Sulsel, Hamire, mengatakan hal itu, di kantornya, Senin, 6 Februari. Dikatakan, jumlah tersebut merupakan rencana awal dari jumlah siswa di Sulsel yang mencapai 196.108 orang.

Setiap siswa dijatah Rp120 ribu per orang setiap tahunnya. Jumlah tersebut sudah termasuk unit sekolah baru (USB) yang baru saja dibangun di Kabupaten Takalar.

“Ini merupakan rencana awal, sekitar 196.108 siswa SMA negeri dan swasta dikali Rp120 ribu per-siswa, hasilnya sekitar Rp23 miliar lebih. Data itu sudah ada kelebihan, karena ada USB di Kabupaten Takalar,” jelas Hamire.

Rintisan BOS itu, lanjut Hamire, diperuntukkan bagi semua siswa menengah umum mulai dari kelas satu sampai kelas tiga untuk sekolah negeri dan swasta, sementara untuk sekolah agama itu akan ditangani Departemen Agama (Depag) RI.

Untuk penyaluran rintisan BOS tersebut, pihaknya menargetkan dalam dua tahap penyaluran yakni, tahap pertama akan dilakukan pada minggu ketiga Februari dan tahap kedua pada Minggu ketiga Agustus.

“Tetapi sekali lagi, ini masih bisa berubah karena baru rencana awal. Nanti setelah Rakernas di Palembang pada 18 Februari ini baru kita action,” katanya.

Untuk penggunaan anggaran dari program tersebut akan mengikuti tahun anggaran periode Januari yang berjalan ini sampai Desember 2012. Diharapkan program ini akan mendapat anggaran melalui APBN Perubahan, tetapi untuk jumlahnya tergantung kesiapan dana secara nasional.

Dia menjelaskan, peruntukan dana rintisan BOS tersebut akan digunakan untuk penggandaan buku tes pelajaran dan buku pelajaran penunjang sekolah, di antaranya, buku perpustakaan, buku sumber, dan buku pengayaan yang dinilai masih kurang di Sulsel.
Sedangkan, untuk buku pelajaran pokok tidak perlu diperuntukkan untuk SMA dan SMK, karena sudah cukup dalam dua tahun anggaran yang jumlahnya sekitar Rp28 miliar.

“Secara umum, tujuan rintisan BOS tersebut untuk mendukung pendidikan menengah secara universal untuk wajib belajar 12 tahun. Tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa sekolah menengah, mewujudkan keperpihakan pemerintah bidang pendidikan menengah, dan sebagainya,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan persiapan-persiapan untuk rintisan BOS tersebut. Misalnya, untuk pengelolaan data, pihaknya telah menyurat ke sejumlah daerah untuk pelaksanaan rintisan BOS tahun 2012.

Sementara, Kabid Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Sulsel, A Samad, di kantornya, belum bersedia membeberkan total anggaran BOS khusus untuk sekolah kejuruan.

Meski begitu, dia tetap berharap supaya anggaran khusus untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) nantinya lebih besar daripada anggaran yang diperuntukkan bagi SMA.

Alasannya, karena SMK memiliki banyak peralatan yang mesti disiapkan sebagai penunjang pengembangan sekolah ke depan.

“Khusus untuk sekolah menengah kejuruan ada 121 program keahlian, sementara untuk SMA hanya ada tiga yakni IPA, IPS dan bahasa,” katanya. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com