Rabu, 08 Februari 2012

SYL: Stadion Selesai Sebelum Pilgub

Rabu, 08-02-2012

MAKASSAR,-- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo melakukan peninjauan stadion sepak bola Makassar bertaraf Internasional di muara Sungai Jeneberang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Selasa (7/2).

Peninjauan dilakukan Syahrul ini diikuti oleh sejumlah kepala SKPD provinsi, Biro Pemda serta Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo saat meninjau berharap, pembangunan stadion sepak bola Makassar bertaraf internasional ini dapat diselesaikan sebelum Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang.
" Saya mau stadion ini selesai sebelum Pilgub. Bagian-bagian yang masih tergenang air, tolong segera dibenahi, " harap Syahrul di hadapan rombongan dan pengelola proyek.
Sekedar diketahui, pembangunan stadion tersebut dibangun di atas areal seluas empat hektare (Ha) dengan total anggaran mencapai Rp 100,250 miliar dengan daya tampung sekitar 4.000 penonton.
Selain itu, akan dilakukan reklamasi laut seluas 2 hektar. Reklamasi ini dilakukan untuk pembangunan fasilitas tambahan seperti jalan luar, area parkir, serta kawasan hijau untuk mendukung keberadaan lapangan sepak bola ini. Bahkan, jalan dibangun melingkar ke laut. ()

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com

Benahi Pulau Wisata

RABU, 08 FEBRUARI 2012

DINAS kebudayaan dan pariwisata terus berbenah untuk menata sejumlah objek wisata dengan harapan menarik minat wisatawan dan sekaligus dapat menjadi destinasi atau tujuan wisata baik wisatawan nusantara dan mancanegara.

Syuaib Mallombasi, Kepala Dinas kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, bertekad untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan sejumlah objek wisata yang ada di Sulsel. “Tahun ini kami akan membenahi dua pulau wisata di daerah ini agar dapat dilirik wisatawan untuk berkunjung. Makanya kami telah menganggarkan perbaikan untuk pulau tersebut,” ujar Syuaib, belum lama ini.

Bebeberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan seperti resort, speed boat repsentatif, kapal wisata yang berkapasitas 50 orang. Biaya perbaikan ini kami anggarkan sekitar Rp10 miliar, " kata Syuaib.

Syuaib, menargetkan tahun ini akan melakukan kegiatan untuk menarik lebih banyak wisatawan masuk ke Sulsel. Ini sebagai upaya untuk mencapai target 100 ribu wisatawan mancanegara yang akan masuk ke Sulsel. Sedangkan untuk wisatawan nusantara diharapkan bisa mencapai 4 juta orang.

Pihaknya optimis target akan tercapai karena saat ini sudah ada enam atau tujuh kapal pesiar akan masuk kemudian sudah banyak biro perjalanan wisata yang membukukan tiga sampai lima paket wisata satu travel, terutama dari Eropa.

“Jadi saat ini kami masih terus melakukan pembenahan-pembenahan pariwisata terkait dengan tahun kunjungan wisata Sulsel 2012, langkah pembenahan itu termasuk pada pulau-pulau wisata,” katanya. (eky)

Sumber :http://cakrawalaberita.com

untuk Cadangan Ekspor

RABU, 08 FEBRUARI 2012

MAKASSAR, - Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan hasil pertanian dari gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) untuk cadangan ekspor beras.

Kepala Bidang Tanaman pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel, Aris Makta Amin, Selasa, 7 Februari, mengatakan, hasil GP3K yang dipersiapkan untuk cadangan ekspor berdasarkan adanya penetapan bersama oleh enam BUMN terhadap program tersebut.

Sebanyak 120 ribu hektare lahan akan dikerjasamakan dengan pihak BUMN. Pada tahap awal ini dilakukan pada 11 kabupaten diantaranya Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Bone dan Luwu.

"Hasil produksi dari program ini direncanakan sebagai cadangan ekspor beras ke sejumlah Negara Asia dan Afrika diantranya Timor Leste dan Ghana," katanya.

Beras dari hasil kerjasama BUMN ini, lanjutnya, diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dan memenuhi syarat ekspor komoditi pangan.

Keterlibatan dunia usaha di bidang pertanian diproyeksi mampu meningkatkan kualitas dan produksi padi hingga lima ton per hektar dari produksi normal 3-4 ton per hektar.

Dalam program GP3K, perusahaan berkewajiban meningkatkan sarana dan prasaran pertanian termasuk penyediaan benih irigasi penanganan pasca panen hingga cetak sawah baru.

Jumlah anggaran yang dikucurkan perusahaan sebesar Rp3,7 juta hingga Rp6 juta per hektar. Program GP3K ini merupakan program nasional yang di peruntukkan pada enam koridor agro di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. (eky)

Sumber : http://cakrawalaberita.com

PT PERTANI Kelola 40.000 Ha Lahan Pertanian Sulsel

Rabu, 08 Februari 2012

MAKASSAR: PT Pertani pada tahun 2012 akan mengelola 4,25% atau sekitar 40.000 hektare areal pertanian tanaman pangan di Sulsel dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan ekspor pangan di daerah ini.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Distan) Sulsel Andi Muhammad Aris, mengatakan pada tahun ini, instansinya menetapkan luas areal tanam di Sulsel sebesar 963.000 hektare (ha) dan menargetkan hasil produksi pertanian PT Pertani dapat digunakan sebagai cadangan ekspor beras tahun ini. "Dengan kualitas yang lebih baik, produksi pangan [beras] yang dikelola PT Pertani akan disiapkan sebagai cadangan ekspor beras Sulsel tahun ini," ujarnya, hari ini.

Selain PT Pertani, dua badan usaha milik negara lainnya juga akan ikut mengelola areal tanaman pangan di Sulsel yakni PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Keterlibatan ketiga BUMN merupakan program gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) yang dicanangkan pemerintah tahun lalu. "Untuk Sulsel sendiri, areal pertanian 120.000 ha pengelolaannya diserahkan ke tiga BUMN melalui program GP3K," kata Aris.

Dia menambahkan, dari 120.000 ha lahan pertanian tersebut, 50% diantaranya telah dikelola ketiga BUMN tersebut melalui GP3K di tahun 2011 yang tersebar di 11 kabupaten diantaranya Sidrap, Pinrang, Bone Luwu, dan Soppeng. Sementara untuk 2012, PT Pertani dipastikan akan kembali mengelola 40.000 ha lahan pertanian di Sulsel.

Dinas Pertanian memproyeksikan, khusus produksi padi yang akan dikelola PT Pertani akan mencapai 240.000 ton dengan estimasi produktivitas 5 ton sampai 6 ton per ha. Produksi padi tersebut diharapkan mempunyai mutu baik karena petani difasilitasi dengan sarana produksi, benih unggul, dan pasokan pupuk agar memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai cadangan ekspor.(sut)

Sumber : http://www.bisnis.com

KADIN SULSEL Minta Permentan No. 8/2011 Dievaluasi

Rabu, 08 Februari 2012

MAKASSAR: Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sulawesi Selatan menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian No. 8/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Ketua Kadin Sulawesi Selatan Zulkarnaen Arief mengatakan pihaknya akan menggerakkan 59 asosiasi pengusaha di bawah koordinasi Kadin Sulsel akan mengajukan peninjauan kembali Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 8/2011 tersebut. "Kami akan membentuk tim khusus untuk mengajukan keberatan atas pemberlakuan pelabuhan makassar sebagai pintu masuk impor produk hortikultura," ujarnya, hari ini.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat tidak memperhatikan potensi yang ada di daerah, karena aturan itu hanya membuka kran impor. Adapun berdasarkan data, kontribusi sumber daya alam dari Sulawesi itu mencapai 50,4% dari potensi sumber daya nasional, maka pemerintah pusat justru diharapkan membuka kran ekspor, bukan impor.

"Kita bisa lihat rumput laut Sulsel yang memiliki kualitas terbaik. Demikian pula dengan produksi ikan hias kita yang dipasok melalui pintu Singapura. Ini yang harus mendapat perhatian, tetapi apa yang terjadi pemerintah justru membuka impor dari luar masuk kesini. Ini ada apa," tanyanya.

Dia mendesak pemerintah membuka pintu ekspor sejumlah komoditas Sulsel yang selama ini telah menguasai pusat perdagangan dalam negeri. Dalam perkembangan lain, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulawesi Selatan menolak rencana penetapan Pelabuhan Makassar sebagai pintu masuk importasi komoditas sayuran dan buah-buahan bersama tiga pelabuhan lainnya di Indonesia yang akan ditetapkan awal Maret 2012.

Ketua KTNA Sulsel Rahman Daeng Tayang menilai Sulsel lebih mendesak untuk menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai pintu ekspor dibandingkan dengan pelabuhan impor meskipun alasan membuka pelabuhan impor itu untuk memperketat pengawasan dan keamanan pangan.

Menurutnya, pemberlakuan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan impor hortikultura dapat mengancam produksi pertanian di Sulawesi Selatan. "Dalam pertemuan di Jombang [Jatim] kemarin, kami dengan tegas menolak pemberlakuan itu. [Petani akan bertanya] untuk apa memproduksi sayur-sayuran kalau pada akhirnya pemerintah membuka akses impor barang-barang [komoditas] itu," ujarnya, hari ini.

Pemerintah daerah, paparnya, seharusnya bisa menyikapi rencana itu sebab hasil produksi hortikultura Sulsel akan anjlok jika pemda setempat tidak menolak kebijakan ini. "Hasil sayur-sayuran Sulsel selama ini sudah banyak yang dipasok untuk kebutuhan daerah lain di luar Sulawesi. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana produksi Sulsel bisa ditingkatkan untuk standar ekspor," ucapnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan sektor pertanian nasional membutuhkan dukungan teknologi untuk mendorong agriculture menjadi agribisnis. Selain Pelabuhan Makassar, tiga pelabuhan lainnya yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), dan Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) juga ditetapkan sebagai pintu masuk impor komoditi hortikultura.

Penetapan Makassar dan tiga daerah tersebut sebagai pelabuhan dan bandara importasi buah dan sayur sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 8/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). (sut)

Sumber : http://www.bisnis.com