Kamis, 06 September 2012

Penimbunan CPI - Penandatanganan PKS Pemprov-GMTD Molor



Kamis, 06 September 2012

MAKASSAR – Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Sulsel dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) terkait proyek penimbunan lahan Centre Point of Indonesia (CPI) yang dijadwalkan kemarin, kembali molor.

Belum diketahui alasan dibatalkannya penandatanganan PKS tersebut.Namun jauh hari sebelumnya, penandatanganan ini dijadwalkan di Baruga Sangiaseri Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, kemarin. Jadwal ini juga telah dimasukkan di Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulsel.

Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulsel Muhammad Firda yang dikonfirmasi SINDO mengaku tidak tahu menahu mengenai rencana penandatangan PKS proyek penimbunan CPI, yang menelan investasi hingga Rp2 triliun ini. “Saya tak tahu kalau ada penandatanganan PKS hari ini. Coba cek ulang di Bagian Protokoler Pemprov,” kata Firda kepada wartawan kemarin.

Dia beralasan, sebelum penandatanganan PKS,pihaknya terlebih dahulu harus menyepakati bagi hasil dengan PT GMTD terkait penimbunan di kawasan CPI. Sebelumnya pemprov dan GMTD menyepakati kompensasi 80%-30% terkait penimbunan CPI.Namun karena adanya penambahan cost, pihak GMTD mengusulkan penambahan kompensasi 2% atas penimbunan itu. “Sampai sekarang belum ada kesepakatan mengenai kompensasi itu. Kalau itu sudah selesai,kita laksanakan penandatangan PKS,”beber dia.

Sementara itu, pengerjaan proyek tembok laut dan pengamanan pantai di kawasan CPI Makassar telah dimulai saat ini. Proyek ini menggunakan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp25 miliar melalui APBN 2012.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel Soeprapto Budi Santoso mengungkapkan,saat ini telah ada beberapa pemasangan tiang pancang dan pengamanan pantai di sekitar lokasi. Soeprapto menyebutkan, pemasangan tembok laut dan pengamanan pantai untuk memperkokoh lahan CPI, khususnya di areal pembangunan plaza Karebosi Baru,yang nantinya didirikan di tengah-tengah kawasan jualan Pemprov Sulsel ini.

“Kita sudah mulai pengerjaannya. Insya Allah untuk plaza utamanya akan rampung tahun ini juga. Sehingga, tahun berikutnya kita sisa melanjutkan yang lain-lainya di CPI,”jelasnya. wahyudi

Read More >>

Hari ini, Kontingen Terbesar PON XVII Sulsel Berangkat



Kamis, 6 September 2012 
rombongan-PON.jpg
Makassar-Sebanyak 150 atlet yang akan berlaga di pada perhelatan PON XVIII di Pekanbaru berangkat hari ini, Kamis (6/9/2012). Sebelum bertolak ke Pekanbaru, Riau Rombongan yang  dipimpin langsung Koordinator Wilayah Ellong Tjandra akan transit di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 

Rombongan ini merupakan rombongan Kontingen Sulsel terbesar setelah beberapa cabang olahraga  telah berangkat dari tempat Training Centre-nya masing-masing langsung ke Riau beberapa hari sebelumnya. (*)

Read More >>

Menteri LH: SYL Luar Biasa



KAMIS, 06 SEPTEMBER 2012 

alt
MAKASSAR,  – Menteri Lingkungan Hidup Beerth Kambuaya menilai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo sebagai orang yang ekstra ordinary person atau orang yang memiliki kemampuan di atas manusia biasa dengan kata lain luar biasa.
“Pak Syahrul itu ekstra ordinary person, sangat luar biasa. Jadi, jangan coba-coba jadi Gubernur Sulsel kalau belum bisa menyaingi kemampuan beliau. Tidak gampang menjadi Gubernur Sulsel,” kata Beerth di sela-sela pembekalan lingkungan hidup bagi pramuka, kerja
sama Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumapapua, Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kwartir Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan di Hotel Aryaduta, Makassar, Rabu, 5 September.
Menurutnya, Syahrul adalah pemimpin yang punya komitmen tegas dan jelas terhadap pelestarian lingkungan hidup. Pasalnya, pendidikan dan kesehatan akan baik jika lingkungan baik.
“Kalau ada pemilihan kepala daerah, pilih yang care (peduli) terhadap lingkungan. Kalau saya orang Sulsel, saya akan pilih lagi Pak Syahrul,” ujarnya.
Dijelaskan, pelayanan publik termasuk menghadirkan lingkungan yang baik, merupakan tanggung jawab kepala daerah. Warga harus minum air yang bersih dan menghirup udara yang bebas polusi.
“Semua itu menjadi tanggung jawab kepala daerah. Jangan sekali-kali pilih pemimpin yang tidak care terhadap lingkungan karena dampaknya besar,” imbaunya.
Sementara itu, Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan, semua orang harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, termasuk Pramuka. “Sebagai warga negara, kita tidak boleh merugikan atau mengkorupsi apa yang ada di negeri ini,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dalam 4 tahun terakhir, di Sulsel telah ditanam 125 juta pohon. Ia meyakini, memperbaiki lingkungan harus diubah dengan agenda intelektual, manajemen agenda, dan perilaku yang baik.
“Di Sulsel ini, RAB/RAK pembangunan jalan harus disertai dengan penanaman pohon dan tercantumkan anggarannya,” ungkapnya.
Tidak hanya di daerah dataran rendah, kata Syahrul, dataran tinggi dan pegunungan bahkan daerah-daerah yang sulit dijangkau juga dilakukan penghijauan dengan menggunakan program airseeding. Dana yang disiapkan untuk uji coba sebesar Rp20 miliar.
“Yang di atas gunung pun harus ditanami. Karena itu, harus dipantau dan dikendalikan,” tutur mantan Bupati Gowa dua periode ini.
Sebagai Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka, Syahrul berharap, organisasi tersebut ada di setiap sekolah dengan program utamanya penanaman pohon.
“Pramuka harus diajarkan cara-cara membibit dan harus ada instruktur di tiap kecamatan. Kita lakukan pelatihan melakukan pembibitan untuk hutan dan lingkungan hidup. Harus ada target, jangan sampai pelatihan itu menguap,” urainya. (mg3/eky/ute)

Read More >>

Pemprov Usulkan CPNS Guru Terpencil



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov) mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru diutamakan guru di daerah terpencil. Pengangkatannya juga harus mengutamakan putra daerah kepulauan tersebut. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang, Rabu, 5 September 2012 mengatakan bahwa penerimaan  CPNS khusus guru di Sulawesi Selatan untuk derah kepulauan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Sebab, selama ini putra asli kepulauan tidak terakomodir dengan CPNS lainnya yang ada di Kabupaten/Kota lainnya.
Masalah yang kita hadapi sekarang, beberapa CPNS yang terangkat diformasi guru rata-rata  meninggalkan pulau setelah mengabdi satu atau dua tahun sebab mereka bukan putra daerah setempat. Untuk itu Agus menambahkan kalau pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperjuangkan masalah pengangkatan guru di pulau. Sejauh ini, masih banyak daerah kepulauan yang kekurangan tenaga  pengajar. Dan itu yang sering dikeluhkan oleh pemerintah Kabupten seperti Pangkep dan Selayar.
Ys/Hn ( Kamis, 7 September 2012 )

Read More >>