Kamis, 06 September 2012 | |
MAKASSAR – Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Sulsel dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) terkait proyek penimbunan lahan Centre Point of Indonesia (CPI) yang dijadwalkan kemarin, kembali molor.
Belum diketahui alasan dibatalkannya penandatanganan PKS tersebut.Namun jauh hari sebelumnya, penandatanganan ini dijadwalkan di Baruga Sangiaseri Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, kemarin. Jadwal ini juga telah dimasukkan di Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulsel.
Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulsel Muhammad Firda yang dikonfirmasi SINDO mengaku tidak tahu menahu mengenai rencana penandatangan PKS proyek penimbunan CPI, yang menelan investasi hingga Rp2 triliun ini. “Saya tak tahu kalau ada penandatanganan PKS hari ini. Coba cek ulang di Bagian Protokoler Pemprov,” kata Firda kepada wartawan kemarin. Dia beralasan, sebelum penandatanganan PKS,pihaknya terlebih dahulu harus menyepakati bagi hasil dengan PT GMTD terkait penimbunan di kawasan CPI. Sebelumnya pemprov dan GMTD menyepakati kompensasi 80%-30% terkait penimbunan CPI.Namun karena adanya penambahan cost, pihak GMTD mengusulkan penambahan kompensasi 2% atas penimbunan itu. “Sampai sekarang belum ada kesepakatan mengenai kompensasi itu. Kalau itu sudah selesai,kita laksanakan penandatangan PKS,”beber dia. Sementara itu, pengerjaan proyek tembok laut dan pengamanan pantai di kawasan CPI Makassar telah dimulai saat ini. Proyek ini menggunakan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp25 miliar melalui APBN 2012. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel Soeprapto Budi Santoso mengungkapkan,saat ini telah ada beberapa pemasangan tiang pancang dan pengamanan pantai di sekitar lokasi. Soeprapto menyebutkan, pemasangan tembok laut dan pengamanan pantai untuk memperkokoh lahan CPI, khususnya di areal pembangunan plaza Karebosi Baru,yang nantinya didirikan di tengah-tengah kawasan jualan Pemprov Sulsel ini. “Kita sudah mulai pengerjaannya. Insya Allah untuk plaza utamanya akan rampung tahun ini juga. Sehingga, tahun berikutnya kita sisa melanjutkan yang lain-lainya di CPI,”jelasnya. wahyudi |

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov) mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru diutamakan guru di daerah terpencil. Pengangkatannya juga harus mengutamakan putra daerah kepulauan tersebut. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang, Rabu, 5 September 2012 mengatakan bahwa penerimaan CPNS khusus guru di Sulawesi Selatan untuk derah kepulauan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Sebab, selama ini putra asli kepulauan tidak terakomodir dengan CPNS lainnya yang ada di Kabupaten/Kota lainnya.
Masalah yang kita hadapi sekarang, beberapa CPNS yang terangkat diformasi guru rata-rata meninggalkan pulau setelah mengabdi satu atau dua tahun sebab mereka bukan putra daerah setempat. Untuk itu Agus menambahkan kalau pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperjuangkan masalah pengangkatan guru di pulau. Sejauh ini, masih banyak daerah kepulauan yang kekurangan tenaga pengajar. Dan itu yang sering dikeluhkan oleh pemerintah Kabupten seperti Pangkep dan Selayar.
Ys/Hn ( Kamis, 7 September 2012 )