SABTU, 09 JUNI 2012

MAKASSAR, — Semakin menipisnya kuota bahan bakar minyak (BBM) premium jenis bensin di beberapa tempat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta agar kelangkaan yang memang terjadi di beberapa provinsi lain, bisa diminimalisir di Sulsel dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar BBM

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menjelaskan, kelangkaan BBM sebenarnya juga terjadi di beberapa provinsi lain, hanya untuk Sulsel hal itu harus bisa tetap dijaga agar kelangkan itu tidak terjadi secara luas.

Tetapi ini harus didukung oleh semua pihak. Menurut perhitungan kita, pertama kepada Pertamina, kebutuhan dasar harus terpenuhi. Tentu saja, jangan ada kaget-kagetan atau tiba-tiba (terjadi kelangkaan). Apalagi terjadi penimbunan atau orang-orang yang mengambil kesempatan,” jelas Syahrul di Rujab Gubernur, Jumat, 8 Juni.

Saat ini, lanjutnya, Pemprov Sulsel masih tetap berupaya menjaga kelangkaan itu tidak terjadi dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota di Sulsel, termasuk dari TNI dan pihak kepolisian.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim, mengungkapkan, pihaknya segera mengedarkan imbauan kepada semua pemerintah kabupaten/kota agar melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kelangkaan, akibat stok BBM yang makin menipis.

“Imbauan sekarang kepada daerah sudah ada di meja Pak Gubernur untuk di tandatangani, itu untuk melakukan antisipasi mengenai itu,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengaku telah melayangkan surat ke Pertamina untuk permintaan penambahan kuota BBM daerah di Sulsel.

“Kami hari ini juga (kemarin) mengirim surat untuk meminta tambahan kuota, jangan sampai terjadi seperti apa yang digambarkan di media, kami sudah layangkan surat itu ke Pertamina,” katanya. (eky/ism)

Sumber : cakrawalaberita

GDP Somba Opu Segera Dioperasikan

SABTU, 09 JUNI 2012

Investor Siapkan Kompensasi 20 Persen ke Pemprov

MAKASSAR, — Gowa Discovery Park (GDP) Somba Opu segera dioperasikan dalam waktu dekat ini. Operasional GDP tersebut akhirnya menemui titik terang setelah tertunda beberapa bulan lalu.

Sebelumnya, GDP dioperasikan di awal tahun 2012, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih terkendala perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Mirah Mega Wisata selaku investor yang akan mengelola wahana bermain untuk keluarga tersebut.

Pemprov akhirnya sepakat dengan menandatangani PKS dengan investor untuk mengoperasikan GDP tersebut. Dalam perjanjian itu, investor siap menyetor hasil keuntungan sebesar 20 persen kepada pemprov sebagai sumber pendapatan daerah.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim, Jumat, 8 Juni, mengatakan, baik Pemprov Sulsel maupun pihak investor telah menemukan kesepakatan terkait berapa besar bagi hasil GDP yang masuk ke kas daerah.

Pihaknya telah meminta pengelola untuk melengkapi seluruh administrasi, sebelum wahana bermain tersebut diresmikan. Termasuk salah satunya, menyelesaikan PKS serta nilai taksasi untuk bisa menemukan sampai bisa 20 persen konstribusi ke kas daerah.

“Saya sudah rapatkan dengan mengundang investor pengembang. Jadi, mereka siap saja untuk bagi hasil meningkat menjadi 20 persen. Kami sudah sepaham itu, karena memang aturannya, kalau tidak layak, tidak boleh kerja sama,” tegas Muallim usai menghadiri rakor pemantapan PKS GDP di Kantor Gubernur Sulsel kemarin.

GDP ini dibangun di atas lahan seluas 17 hektare di kawasan bersejarah Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa. GDP ini terdiri dari beberapa wahana untuk rekreasi keluarga, seperti taman gajah seluas 2,3 hektare, taman burung 1,7 hektare, waterboom tiga hectare, serta treetop outbond sekitar tiga hektare.

Ditaksir, biaya yang digunakan pada pembangunan tahap pertama taman ini mencapai Rp40 miliar.

Sementara, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel Julianus Batara mengatakan, peresmian GDP ini akan dilakukan pada bulan Juni ini.

Hanya saja, pihaknya juga masih menunggu izin penangkaran satwa dari Kementerian Kehutanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lantaran wahana ini akan dihuni sebanyak 2000 ekor burung berbagai jenis yang didatangkan dari berbagai belahan dunia khususnya satwa endemik asal Pulau Sulawesi.

Sebelumnya, PT Mirah Mega Wisata sebagai pengembang hanya mampu memberikan bagi hasil keuntungan sebesar 19 persen kepada Pemprov Sulsel. Usulan ini ditolak, karena pemprov menginginkan 20 persen.

Setelah PKS dan administrasi lainnya telah dirampungkan, kemudian menunggu waktu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, untuk meresmikan pengoperasian GDP tersebut.

“Saya kasih waktu sekitar satu minggu untuk menyeselesaikan semua administrasi dari proses itu. Dan mereka juga sudah meminta untuk secepatnya,” kata mantan Kepala Inspektorat Sulsel ini.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam PKS itu, Pemprov dan PT Mirah Mega Wisata sepakat soal sharing manajemen dengan menempatkan orang pemprov untuk terlibat dalam pengelolaan GDP tersebut.

“Kami sepakat tempatkan dari pemda, dua orang saja. Jabatannya mungkin lebih baik di komisaris, karena toh bentuk perusahaannya perseroan terbatas,” jelasnya. (eky/ism)