Jumat, 27 Januari 2012

Megaproyek Monorel- Lelang Proyek Tunggu Izin Kem


Friday, 27 January 2012 
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyambut positif rencana pembangunan fisik megaproyek transportasi massal, monorel, yang menghubungkan Kota Makassar, Maros, dan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, September 2012.

Hanya,kesiapan dimulainya moda transportasi monorel yang ditaksir menelan investasi Rp4 triliun tersebut masih menunggu izin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Masykur Sultan berharap kementerian terkait segera menerbitkan izin tersebut mengingat monorel menjadi solusi mengatasi kemacetan di Makassar.

“Kami maunya lebih cepat dikerjakan, lebih bagus. Namun, seluruh proses perizinan di Pemerintah Pusat harus dirampungkan terlebih dahulu oleh pihak pengembang,”katanya kepada SINDO,kemarin. Begitupun proses lelang yang dikeluhkan PT Hadji Kalla hingga kini belum dikeluarkan Pemprov Sulsel.Menurut dia, proses tender pengerjaan proyek monorel sepanjang 30 km tersebut baru akan dilakukan setelah izin teknis dan izin pemanfaatan median jalan telah dikeluarkan Kemenhub dan Kementerian PU.

“Kami belum bisa melakukan lelang proyek karena perlengkapan prakualifikasinya belum ada.Itulah yang hingga kini diurus di dua kementerian tadi. Kalau sudah jadi,baru kami tender,”ujarnya. Business Development PT Indonesia Green Management Andi Asmir,yang juga rekanan PT Hadji Kalla, mengaku optimistis ground breaking atau pengerjaan awal proyek moda transportasi massal ini dimulai bisa dimulai September 2012. “Pengerjaannya nanti akan kami lakukan serentak di tiga jalur.Ini akan dimulai September 2012 dan ditargetkan selesai 2015,”paparnya.

Proses lelang akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No 68/2005 jo Perpres No13/2010 tentang Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta. “Proses tender pengerjaan nanti akan sedikit berbeda dengan proyek lainnya karena akan menggunakan kerja sama pemerintah dan swasta,”pungkasnya. Dia pun menjamin, saat proyek monorel dimulai pembangunannya, tidak akan mengganggu arus lalu lalu lintas di sekitarnya.

Dalam ground breaking akan dimulai sekaligus tiga jalur monorel yang menghubungkan tiga kota ini, yakni jalur Daya-Karebosi sepanjang 14 km yang melewati jalur Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumohardjo, Jalan Bawakaraeng, dan berakhir di Lapangan Karebosi sebagai stasiun utama. Kemudian jalur Lapangan Karebosi-Sungguminasa yang melewati sejumlah jalur strategis di Kota Makassar hingga Kabupaten Gowa, dengan memiliki panjang 12 km. ● wahyudi



Sumber :  http://www.seputar-indonesia.com
Read More >>

Realisasi APBD Sulsel- 4 SKPD Dapat Rapor Merah


Friday, 27 January 2012 
MAKASSAR – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hanya mencapai 95,28% dari total anggaran yang dialokasikan Rp2,9 triliun.

Sementara itu, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tinggi, yakni mencapai 98,27% dalam realisasi fisik. Total dana APBN yang dialokasikan untuk Pemprov bersama sejumlah instansi vertikal Rp11,64 triliun. Informasi yang dihimpun di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel menyebutkan,untuk realisasi APBD 2011, terdapat empat SKPD di Pemprov Sulsel yang paling terendah tingkat realisasi fisik dan anggarannya. Masing-masing Kantor Penghubung Pemprov Sulsel yang hanya merealisasikan 83,99% dari total anggaran Rp13,2 miliar,Sekretariat Korpri Sulsel 86,05% dari anggaran Rp2,1 miliar.

Terdapat pula UPTD Balai Pelayanan Kesehatan dengan realisasi 89,31% dari anggaran Rp3 miliar serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika hanya merealisasikan 89,69% dari total anggaran Rp49,3 miliar. “Hingga semester IV/2011, realisasi keseluruhan kami capai 95,28%.Ada empat SKPD yang tercatat realisasinya di bawah 90%.Ini sangat rendah,” kata Kepala Bappeda Sulsel Tan Malaka Guntur,kemarin. Sementara itu,untuk APBN terdapat empat instansi yang mendapatkan cap rapor merah atau paling rendah dari segi pemanfaatan anggaran dan realisasi fisik. Terendah pos Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) senilai Rp144 juta yang dikelola

Disbudpar Sulsel. Hingga akhir Desember 2011,realisasi fisik dan anggaran masih 82,01%. Rencananya, rekapitulasi realisasi APBD dan APBN 2011 lalu ini akan diumumkan hari ini, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. Pertemuan ini akan dipimpin langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Turut hadir pula 67 pimpinan dan penanggung jawab SKPD di lingkup Pemprov, kepala Bappeda 24 kabupaten/- kota, serta pimpinan instansi vertikal di Sulsel. Tan Malaka mengaku,realisasi APBN 2011 lalu merupakan prestasi tertinggi yang diraih Sulsel dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.Realisasi 98,27% tersebut juga naik 1,5% dari tahun sebelumnya.

Sementara untuk realisasi fisik dan keuangan APBD 2011 yang nilainya mencapai 95,28%,sama dengan raihan tahun sebelumnya yang juga mencapai sekitar 95%. Dari total APBD Rp2,9 triliun 2011 lalu, selisih lebih perhitungan anggaran (silpa) diperkirakan Rp150 miliar. “Untuk jumlah pasti kami belum tahu.Yang kami bisa prediksi, jumlahnya itu Rp150 miliar,”ujarnya. Sementara itu, khusus penggunaan APBD dan APBN 2012 ini,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah menginstruksikan seluruh SKPD mencapai 30% untuk triwulan I/2012.

Target yang ditetapkan Syahrul itu meningkat dua kali lipat dari yang ditetapkan sebelumnya, untuk triwulan I/2012 hanya sekitar 15% hingga 20%. “Triwulan I/2012 ini tidak boleh ada realisasi di bawah angka 30%,”katanya. ● wahyudi



Sumber: http://www.seputar-indonesia.com
Read More >>