Pusat Informasi Provinsi Sulsel: 04/04/12

Rabu, 04 April 2012

SYL Lapor Perkembangan Daerah ke SBY

Rabu, 04 April 2012

MAKASSAR – Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara,Jakarta,kemarin.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Agus Sumantri menyebutkan, pertemuan Syahrul bersama sejumlah gubernur dengan SBY untuk melaporkan perkembangan terakhir di daerah masingmasing pascapenundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden juga meminta laporan mengenai pengendalian harga bahan pokok yang sempat meroket menyusul adanya rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.

Menurutnya, Syahrul selaku Ketua APPSI diminta Presiden untuk melaporkan setiap perkembangan di daerah masing-masing provinsi setiap sebulan sekali. “Selain itu, harapan Presiden, APPSI diminta proaktif memberikan solusi terhadap berbagai macam masalah yang dihadapi pemerintah,” tutur Agus Sumantri,kemarin. Agus mengatakan, khusus Syahrul, SBY meminta untuk melakukan komunikasi intensif via telepon melaporkan halhal yang dianggap perlu.

“Pak SBY meminta Pak Gubernur untuk menelponnya per satu bulan sekali. Kalau tidak bisa secara langsung,bisa dilakukan lewat telepon. Pak SBY meminta pak Gubernur melaporkan hal-hal dianggap penting via email,”katanya. Usai melakukan pertemuan dengan SBY, Syahrul kemudian menggelar jumpa pers di Istana Negara di depan para wartawan dan didampingi sejumlah gubernur, seperti Gubernur Banten Ratu Atut, Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan gubernur lainnya. abriandi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/483300/

Presiden SBY Minta Gubernur Berhemat

Rabu, 04 April 2012

Seorang petugas SPBU mengisi BBM jenis premium ke kendaraan pelanggan di sebuah SPBU di Makassar, kemarin. Premium kini makin diburu setelah harga Pertamax naik Rp10.950 per liter.

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada seluruh gubernur untuk melakukan penghematan dalam berbagai aspek.Kebijakan ini diambil untuk menyikapi penundaan kenaikan harga BBM. “Presiden meminta para gubernur merumuskan langkah awal dan menyatukannya sebagai kebijakan bersama diseluruh daerah,” kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, instruksi Presiden menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus APPSI untuk melakukan perumusan-perumusan awal pada setiap provinsi. “Nantinya semua rumusan itu disatukan dan insya Allah akan dipertemukan bentuk-bentuk apa yang harus menjadi pendekatan agar BBM bersubsidi yang tidak naik ini diiringi dengan langkah penghematan pemerintah,”tandasnya.

Presiden SBY kemarin siang menerima pengurus APPSI yang diketuai Syahrul Yasin Limpo.Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu, Presiden menerima laporan kepengurusan yang baru terpilih pada Desember 2011. Pada kesempatan itu Syahrul didampingi Wakil Ketua Bidang Pemerintahan APPSI Soekarwo,Wakil Ketua Bidang Ekonomi Rusli Zainal, Koordinator Daerah Jawa Ratu Atut Chosiyah, Koordinator Daerah Kalimantan Awang Faruk, dan Koordinator Daerah Sumatera Alex Noerdin.

Pada pertemuan itu, Presiden meminta agar gubernur selalu melakukan monitoring dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Presiden juga meminta kepada seluruh gubernur untuk lebih sering berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Kini,pemerintah sudah menyiapkan aturan penghematan energi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi batal dilakukan pada 1 April lalu.

Aturan itu akan mempertegas pelarangan peng-gu-naan BBM bersubsidi bagi mobil berplat merah. Selain itu, pemerintah juga akan melarang penjualan BBM bersubsidi oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tempattempat elite. “Di rumah-rumah seperti kompleks perumahan elite di Pondok Indah kan orang kaya semua di situ. Itu pompa bensinnya hanya pertamax, enggak ada premium di situ,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),Jero Wacik, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.

Dia menuturkan, aturan itu akan mempertegas Instruksi Presiden No 2 Tahun 2008 soal penghematan penggunaan energi dan air di lembaga pemerintahan. Menurutnya, penghematan perlu dilakukan agar pemerintah bisa menjaga konsumsi BBM bersubsidi sesuai kuota APBNP 2012 sebesar 40 juta kiloliter. “Akan saya buat nanti surat keputusannya. Kalau penghematan inpresnya sudah ada, tinggal kita tindak lanjuti lebih keras,”ujar menteri asal Partai Demokrat ini.

Demi memperketat penghematan energi, lanjut Jero, akan dilakukan pengawasan serentak di tempat-tempat tertentu seperti di SPBU serta pengawasan gedung-gedung pemerintahan dan swasta.Nanti akan ada inspektur penghematan yang bertugas memastikan instruksi penghematan energi dijalankan.

“Jadi misalnya keliling kota jam 10-11 malam kalau ada gedung yang masih menyala lampunya, akan digedor pintunya dan kita suruh matikan lampu.Ini wajib bagi semua gedung pemerintah dan swasta,” tambahnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga akan menyampaikan pidato tentang penghematan dalam waktu dekat. Dengan seruan ini, Jero berharap BBM bersubsidi benar- benar digunakan oleh warga yang berhak.rarasati syarief/ maesaroh

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/483360/

BRT Mamminasata Beroperasi 2013

Rabu, 4 April 2012

MAKASSAR– Moda transportasi massal, Bus Rapid Transit (BRT) yang dirancang untuk melayani empat kota yakni Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar akan dioperasikan awal 2013.

Tahap pertama, Pemprov Sulsel bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Mamminasata akan mengoperasikan 15 armada bantuan dari pemerintah pusat. BRT merupakan sistem transportasi cepat, nyaman, aman,dan tepat waktu. Sistem ini ditunjang infrastruktur berupa kendaraan dan dioperasikan terjadwal. BRT dirancang untuk mengurai kemacetan di empat wilayah, khu-susnya beberapa titik jalur utama di Kota Makassar.

“Ini sebenarnya sudah sangat mendesak karena semakin tingginya jumlah penumpang di keempat wilayah ini. Dengan beroperasinya BRT ini,kami harap bisa mengurai kemacetan,” ujar Kepala Dinas Per-hubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Sulsel Masykur Sultan,kemarin. Menurutnya, armada BRT dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pendingin udara, memuat 28 penumpang, serta biaya angkutan yang relatif rebih murah dari kendaraan umum yang ada sekarang ini.

“Tahun ini kami genjot penyelesaian studinya, berupa perencanaan jalur serta biaya yang akan dibutuhkan nan-tinya,” katanya. BRT Mamminasata ini akan menggunakan jalur yang ada saat ini.Namun pada beberapa titik tertentu, akan dibuatkan jalur khusus sehingga tidak mengganggu jalan umum. Kendati demikian, Masykur menolak membocorkan mengenai titik yang akan dibuatkan jalur khusus BRT tersebut.

Dia berdalih,sementara ini masih dalam proses studi dan pembuatan detail engineering design (DED). Masykur menambahkan, kehadiran 15 angkutan baru tersebut tidak akan mengganggu angkutan umum yang telah hadir terlebih dahulu, seperti petepete. Menurutnya, armada perintis ini nantinya juga akan memiliki halte khusus yang akan dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing.

BRT ini juga dirancang untuk bersinergi dengan monorel Mamminasata serta kereta api lintas Makassar- Parepare. Sehingga, beberapa halte transportasi massal ini nantinya akan digabungkan pada beberapa titik. “Kalau untuk kereta api Makassar-Parepare, rencananya akan mulai pembebasan lahan 2013 nanti. Sedangkan untuk monorel,tahun ini sudah masuk proses tender,” bebernya.

Sebelumnya,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk menjamin pembebasan lahan kereta api (KA) Makassar-Parepare yang akan dimulai pada tahun depan. Jika tidak, kata Syahrul, pembangunannya terancam tersendat. “Persoalan tanah, para bupati harus menjaminnya. Saya pengalaman dengan poros Makassar- Parepare. Bupati harus bisa menjaminnya,” katanya ke-pada wartawan. wahyudi

Pemprov Sulsel Menjadi Salah Satu Nominasi Penerima Parasarnya Purna Karya Nugraha 2012

Rab, 04/04/2012

Pemerintah Sulawesi Selatan menjadi salah satu nominator dalam pemilihan penyelenggara pemerintah daerah terbaik atau penerima Parasarnya Purna Karya Nugraha 2012. Menurut Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim, Sabtu, 31 Maret 2012, tim verifikasi akan turun mengklarifikasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Klarifikasi dilakukan tim nasional evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas berbagai lembaga, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemerikasa Keuangan, dan Lembaga Administrasi Negara.

Penghargaan Parasarnya Purna Karya Nugraha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan kepada provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

Penilaian kinerja terdiri atas 178 item, yakni realisasi program pembangunan dari setiap SKPD, sistem penyusunan laporan administrasi keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain Pemprov Sulsel, dua pemerintah kabupaten/kota di Sulsel juga masuk sebagai nominator, yakni Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sebelumnya, Sulsel meraih posisi kedua setelah Provinsi Sulawesi utara yang meraih posisi pertama.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sulsel-menjadi-salah-satu-nominasi-penerima-parasarnya-purna-karya-nugraha-2012

Pemprov Sulsel Akan Gelar Operasi Pasar

Rab, 04/04/2012

Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu mengatrol harga kebutuhan pokok. Meski rencana yang tersebut batal naik per 1 April 2012 namun kenaikan harga bahan pokok tidak bisa dicegat lagi. Saat ini kenaikan harga bahan pokok masih dalam batas-batas normatif. Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo di Kantor Gubernur, Senin, 2 April 2012.

Apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan yang diluar batas maka pihaknya berjanji akan melakukan operasi pasar di lapangan. Kalau sampai pada titik-titik tertentu yang sudah meresahkan maka akan dilakukan sidak kemudian sesudah itu kita akan cek buffer stock (cadangan persediaan) dan pendistribusiannya bagaimana. Jika mekanisme itu telah ditempuh, namun masih terjadi kemacetan di tingkat distribusi maka pemerintah harus melakukan operasi untuk melihat kemungkinan terjadinya penimbunan atau sumbatan sistem.

Gubernur Sulawesi selatan, H. Syahrul Yasin Limpo menghimbau kepada seluruh perangkat pemerintahan hingga camat dan kepala pasar di seluruh kabupaten/kota agar turun langsung ke lapangan melakukan tindakan normalisasi harga kebutuhan pokok di pasaran. Dengan langkah antisipasi itu, diharapkan harga bahan pokok tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dinas Perindustrian dan perdagangan juga harus melakukan tugas fungsionalnya, jika semua sudah turun tangan semuanya akan teratasi dengan baik.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sulsel-akan-gelar-operasi-pasar-0

Gubernur Sulsel Memimpin Sejumlah Gubernur se-Indonesia

Rab, 04/04/2012 -

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Assosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) memimpin beberapa gubernur se-Indonesia untuk melaporkan pengendalian harga kebutuhan pokok di masyarakat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Selasa, 3 April 2012.

Ketua Assosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) ini menyampaikan hal ini menyusul kepanikan pasar terkait isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut bersama H. Syahrul Yasin Limpo hadir Gubernur Banten Ratu Atut, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Koordinator daerah Kalimantan, Awang Farouk dan lainnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulawesi Selatan, H. Agus Sumantri mengatakan khusus untuk Sulsel presiden meminta untuk melaporkan hal-hal yang dianggap perlu, bisa lewat telepon atau lewat email. Harapan presiden APPSI diminta proaktif memberikan solusi terhadap berbagai macam masalah yang dihadapi pemerintah. Gubernur Sulsel selaku ketua APPSI diminta presiden untuk melaporkan setiap perkembangan di daerah masing-masing provinsi setiap bulan.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-memimpin-sejumlah-gubernur-se-indonesia

RAKOR P2WKSS TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rab, 04/04/2012

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dicanangkan pemerinta pada tahun 1979 adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup bagi masyarakat prasejahrera menjadi sejahtera. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Ir. Titien Sutarty, Selasa, 3 April di Ruang Data Kantor Gubernur.

Program P2WKSS sangat mengharapkan pola pikir dan prilaku melalui pembinaan SKPD terkait, serta peran aktif dari gerakan PKK dengan partisipasi seluruh masyarakat. Demikian halnya dengan program Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang diluncurkan pada tahun 1996, yang merupakan gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Utamanya dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB).

Sebelumnya Ketua panitia melaporkan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Tim P2WSS Kabupaten Kota dalam rangka revitalisasi P2WKSS di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta 97 orang.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/rakor-p2wkss-tingkat-provinsi-sulawesi-selatan

MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PARAMUKA DI SULAWESI SELATAN

Rab, 04/04/2012 -

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Baruga Sangiaseri Makassar, Minggu, 1 April 2012, Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah sekaligus Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) dalam sambutannya mengatakan bahwa gerakan Pramuka di Sulawesi Selatan memberikan istilah “Don’t Stop komandan” adalah kata dan semangat Pramuka. Kalimat itu diakuinya memiliki makna pantang menyerah dan bukan tagline politik, tapi merupakan kata Pramuka, yang bermakna jika dalam pencapaian tujuan ada tembok penghalang didepanmu, jangan ditabrak, jangan menyerah, tapi berusahalah melewati tembok itu.

Gubernur juga mengatakan bahwa Indonesia ini sedang dilanda persoalan, yakni kekurangan power of trust dan power of give, maksudnya masyarakat mulai kehilangan kepercayaannya dan kehilangan semangat gotong royong atau saling membantu sehingga Pramuka menjadi solusi dari persoalan negeri ini.

Organisasi Pramuka memiliki orang-orang yang bekerja secara bersama-sama dan mencari solusi terhadap semua persoalan negeri. Yang bekerja bukan hanya tangan dan kaki, tapi juga pikiran dan hati. Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan yang dilaksanakan bisa menemukan kembali energi dan kesegaran organisasi serta menyempurnakan kekurangan yang ada. Musda bukan mencari yang jelek saja, tapi melakukan perbaikan dan kita harus berpikir positif agar hasilnya juga positif. Kedepannya, gerakan Pramuka Sulawesi Selatan harus memiliki kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti pembibitan ikan lele dan pembibitan hutan.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/musyawarah-daerah-gerakan-paramuka-di-sulawesi-selatan

Gubernur Sulsel Raih Penghargaan Persandian

Rabu, 04 April 2012

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mendapat penghargaan Dharma Persandian Utama dari Lembaga Sandi Negara RI, Rabu (4/4).

Penyerahan penghargaan tersebut bertepatan pada peringatan HUT ke-66 Lembaga Sandi Negara di kantor Lembaga Sandi Negara RI, Jakarta.

?Penghargaan/piagam Dharma Persandian Utama untuk gubernur Sulsel diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Agus Sumantri dari Kepala Lembaga Sandi Negara, Mayjen TNI Dr Djoko Setiadi, M.Si.

Penghargaan ini diraih gubernur Sulsel atas dasar penilaian dari Lemsaneg RI, karena kepedulian SYL selama 4 tahun berturut turut mampu mengembangkan komunikasi dan persandian dalam wilayah Sulawesi Selatan.

Selain itu, peran pemerintah Sulsel dalam membantu penyelenggaraan kegiatan Unit Teknis pengelola persandian baik di TNI / Polri dan aktifitas persandian di daerah secara umum mampu mengimplementasikan amanat Kepres No.103 tahunn 2001 utk mengelola Persandian Nasional.

Kepres tersebut diejawantahkan melalui sistem persandian negara yang secara kongkrit mengatur dan mensinergikan sumberdaya persandian, material sandi, dan jaring komunikasi sandi nasional untuk bekerjasama dalam sebuah sistem, dalam menyelenggarakan jaminan keamanan informasi dan intelejen sinyal.?

Tema HUT ke-66 "Dengn persandian kita bertekad menyatukan semangat reformasi birokrasi demi terwujudnya insan persandian yang solid dan profesionalisme dala rangka ikut serta mewujudkan kepemerintahan yang baik".

Selain memberikan penghargaan kepada Gubernur SYL, juga memberikan penghargaan serupa kepada Gubernur Lampung dan Riau.

Kepala Lemsaneg RI Djoko Setiadi dalam sambutannya memberi apresiasi kepada tiga Gubernur atas perhatiaanya dalam menjaga kerahasiaan informasi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Djoko menambahkan, pemanfaatan persandian harus menjadi prioritas kebijakan negara, karena hanya dengan kemampuan menjaga informasi strategis, jalannya pemerintahan dan stabilitas negara akan dapat tercapai secara optimal.

Persandian pada hakekatnya memiliki 2 fungsi yakni Jaminan keamanan informasi (information assurance) dan intelejen sinyal (signal intelegence).

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/04/04/gubernur-sulsel-raih-penghargaan-persandian