Sabtu, 28 Januari 2012

Pembangunan IGD RS Dadi Telan Rp4 M




MAKASSAR, — Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulsel (eks RS Jiwa Dadi), diestimasi menelan anggaran Rp4 miliar. Anggaran yang digunakan mulai pembangunan hingga 
peresmiannya IGD tersebut melalui APBN dan APBD Sulsel.

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Drg Ayunsri Harahap, mengatakan hal tersebut seusai meresmikan IGD Jiwa RSU Dadi, Jumat 27 Januari.  “Pembangunan IGD ini menggunakan dana APBN dan APBD Sulsel yang nilainya mencapai Rp4 miliar, sudah  termasuk alat-alatnya. IGD ini khusus untuk perawatan jiwa yang tentunya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap pasien,” jelas Ayunsri.
Dalam ruang pelayanan tersebut, kata Ayunsri, dilengkapi dengan ruang gawat darurat yang khusus untuk laki-laki dan perempuan. Fasilitas ini khusus untuk pasien yang masih baru atau jika ada pasien yang kembali mengamuk, termasuk bila ada pasien yang teridentifikasi terkena penyakit  menular.
Dijelaskan, fasilitas yang tersedia dalam IGD ini, untuk menunjang sistem perawatan bagi pasien seperti gawat darurat, kamar isolasi dan kamar hot line servis. Ruangan ini digunakan untuk koneksi dengan pusat.
“Kalau ada orang mengadu misalnya mau bunuh diri atau putus asa, dia mengadu kesini dan itu akan didengar sampai ke Jakarta. Peralatan ini untuk mengurangi tindakan orang yang pendek pikiran. Sarana ini merupakan bantuan dari Departemen Ke­sehatan,” ujarnya sembari menambahkan, peresmian IGD tersebut sempat tertunda namun itu dilakukan atas permintaan pimpinan.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang menghadiri peresmian itu berharap dengan hadirnya fasilitas IGD ini bisa membuat RS Khusus Daerah Sulsel lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.
“Kita tentu berharap ini lebih baik karena rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang selalu ada untuk orang lain. Kita harus menjadi contoh yang baik, karena itu lebih baik daripada seribu karakter yang ada pada kita,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan, suka atau tidak pasti akan ada saja yang sakit jiwanya, fasilitas ini sangat penting karena ini untuk memberikan kelengkapan bagi rumah sakit jiwa di Sulsel. “Tidak ada artinya Sulsel bergelar pilar utama kalau ini tidak ada. Saya berharap, dari rumah sakit ini bisa menjaga keindahan, memiliki fasilitas lengkap, selalu merasa familiar, dan tentunya bisa memberikan pelayanan terbaik,” ujar Syahrul.
Dalam peresmian itu, Syahrul yang didampingi Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulsel, Wagub Agus Arifin Nu’mang dan sejumlah pejabat Sulsel lainnya melakukan penandatanganan prasasti, pelepasan merpati, pengguntingan pita, dan peninjauan gedung IGD. (eky)

Read More >>

Gubernur Target Serap Anggaran 20 Persen


SABTU, 28 JANUARI 2012
MAKASSAR, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN 2012 dapat terealisasi 20 hingga 30 persen pada triwulan I (satu) ini.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kalau pada triwulan pertama hal itu bisa dicapai maka akan menjadi energi yang baik untuk perputaran ekonomi di Sulsel.
“Bila triwulan pertama seperti itu, berarti dari Rp30 triliun lebih itu cukup menjadi energi bagi perputaran ekonomi kita. Dengan begitu akan menyentuh ekonomi riil yang akan kita pertahankan mencapai 8 persen,” kata Syahrul seusai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan provinsi Sulsel triwulan IV, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat 27 Januari.
Ia juga mengaku lebih senang jika jajaran pemerintahan di Sulsel mulai jajaran Bupati, Wali Kota, badan, dan kanwil bila dalam triwulan pertama sudah bisa membe­lanjakan anggaran 20 sampai 30 persen.
Sejauh ini, lanjut dia, provinsi Sulsel memiliki tingkat belanja dan penuntasan program tertinggi nasioanal dengan 97 persen. Hal itu dibuktikan dengan adanya penyerahan Dipa pertama kepada Gubernur Sulsel sesuai dengan rang­king tertinggi.
Sementara, untuk beberapa instansi yang pencapaiannya masih dibawah 97 persen pada tahun sebelumnya, ia meminta agar dalam periode berikutnya tidak boleh lagi penyelenggaran anggarannya di bawah 90 persen.
“Kalau seperti itu, ini tentu akan merugikan semua. Termasuk akan merugikan masyarakat sendiri jika kita terlambat. Makanya kematang­an perencanaan harus berjalan, agenda-agenda aksi yang terukur harus dilakukan dan bahkan time schedule harus sangat ketat kita dilakukan,” urainya.
Sebelumnya, mantan Bupati Gowa dua periode ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) lingkup Sulsel. Pada 2012 ini, khususnya pada triwulan I dan II pe­nyerapan anggaran tidak boleh ada yang di bawah 30 persen, percepatan seluruh proses tender termasuk membuat segala pelaporan 2011 jangan sampai terbengkalai.
Ia mengharapkan, seluruh laporan keuangan telah dapat terselesaikan per Desember dan jangan ada yang melampaui. "Triwulan empat itu triwulan laporan jadi triwulan satu dan dua untuk berkonsentrasi secara penuh agar seluruh kegiatan berjalan baik," jelasnya.
APBD Provinsi Sulsel 2012 ditetapkan sebesar Rp4,76 triliun dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Sulsel pada Jumat, 30 Desember 2011. Belanja daerah 2012 mengalami kenaikan 40 persen atau Rp1,37 triliun dibanding belanja APBD 2011 sebesar Rp3,35 triliun.
Sebelumnya, gubernur juga meminta seluruh pe­nanggung jawab anggaran melakukan percepatan pe­nyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012. DIPA Provinsi Sulsel tahun anggaran 2012 diterima sebesar Rp30,8 triliun terdiri atas Dana Transfer Daerah Rp17,1 triliun dan Dana Alokasi Kementerian dan Lembaga Rp13,7 triliun. (eky)

Read More >>

Penyerapan APBN Sulsel Naik 1,5 Persen


JUMAT, 27 JANUARI 2012
MAKASSAR, - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 1,5 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur, Kamis, 26 Januari, mengatakan, kinerja pelaksanaa APBD dan APBN 2011, sangat baik.
Ia menjelaskan, rea­lisasi fisik APBN 2011 dari 43 kementerian dan lembaga sebesar Rp11,64 triliun menghasilkan kinerja output 98,27 persen atau meningkat 1,5 persen.
Menurutnya, pencapai­an kinerja ini menjadi yang tertinggi selama tujuh tahun ter­akhir. "Salah satu penyebabnya dari awal telah diperingatkan oleh gubernur me­­lalui surat edaran agar proyek-proyek yang ditender di­lakukan percepatan paling lambat April," jelasnya.
Sementara realisasi fisik APBD Sulsel 2011 dari 67 lembaga, badan, dinas dan biro sebesar Rp3,38 triliun menghasilkan rata-rata kinerja output 95,28 persen atau masih relatif sama de­ngan tahun lalu. "Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp150 miliar," katanya.
Ia menyebutkan, berdasarkan peringkat penyerapan APBN 2011 terendah berasal dari kementerian pariwisata yakni 82,01 persen disusul 86,06 persen anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. Beberapa diantaranya tercatat paling tinggi atau mencapai 99 persen atau di atas rata-rata 98,27 persen.
Sementara penyerapan APBD 2011 terendah adalah Kantor Penghubung Provinsi Sulsel di Jakarta yaitu sebesar 83,99 persen kemudian Sekretariat Korpri 86,05 persen, UPTD Pelayanan Kesehatan 89,31 persen dan Dinas Perhubungan 89,69 persen.
Rencananya, pada hari ini, Jumat, 27 Januari 2012 akan digelar rapat monitoring dan evaluasi triwulan IV 2011 sekaligus untuk memperkuat posisi pelaksanaan 2012.
Peserta rapat adalah para kuasa pengguna anggaran program APBN dan APBD yakni seluruh kepala SKPD, kepala kantor wilayah lembaga departemen dan non departemen, kepala bappeda di tingkat kabupaten dan kota se-Sulsel. (eky)
Read More >>