Jumat, 27 Juli 2012

Sulsel akan Segera Miliki Kereta Api

Jumat, 01 Juni 2012 

MAKASSAR, --Dalam waktu dekat Sulawesi Selatan akan segera memiliki armada kereta api sebagai sarana pengangkutan antar kota di Sulsel.
Kepastian terwujudnya rencana ini  semakin mendekati kenyataan dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU)
Pembangunan Kereta Api Nasional, Lintas Antarkota Mamminasata dan Lintas Makassar-Parepare serta Pengembangan Pelabuhan Galongkong antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulsel, di Baruga Sangiaseri, Makassar, Jumat (1/6).
Adapun isi MoU yang ditandatangani terkait kereta api nasional, antara lain, membentuk tim kelompok kerja yang melibatkan tenaga ahli. Selanjutnya, MoU akan ditindaklanjuti melalui perjanjian pelaksanaan dan pihak kedua (Pemprov) mengikutisertakan pemkab/pemkot di Sulsel.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa  pengembangan pembangunan kereta api dan Pelabuhan Galongkong menjadi sangat penting untuk diwujudkan dalam kaitannya dengan posisi Sulsel sebagai Center Point of Indonesia.
"Di zaman Presiden BJ Habibie, sudah dicanangkan, Sulsel sebagai pusat distribusi dan pusat pengendalian. Banyak hal jadi yang telah menjadi sejarah cukup panjang. Hal ini karena Sulsel memiliki posisi yang strategis," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pengembangan pembangunan di Sulsel, bukan hanya untuk Sulsel semata. Tetapi, untuk 14 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).  Sulsel memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yakni 8,64%, mendapat penghargaan inflasi terendah, pembayar pajak keempat terbesar, dan merupakan daerah penyuplai beras untuk 14 provinsi di KTI.

"Jadi wajar kalau kereta api direalisasikan disini," kata Syahrul.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, menjelaskan, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sudah sangat padat, airport juga begitu. Jumlah kendaraan roda dua dan empat terus bertambah signifikan dan tidak sebanding dengan penambahan atau perluasan jalan raya.
"Kereta api harus menjadi solusi kepadatan arus lalu lintas. Sehingga, proyek trans Sulawesi merupakan sebuah konsepsi yang utama. Di program MP3EI, yang pertama adalah kereta api, kedua pelabuhan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Pelabuhan Galongkong diperluas 400-600 hektar dan diintegrasikan dengan gudang pupuk yang bisa menampung 800 ribu ton per tahun. Gudang pupuk tersebut akan melayani kebutuhan pupuk di 14 provinsi KTI.
"Kalau kereta api diwujudkan, akan penting bagi perekonomian di KTI, khususnya di Sulsel," imbuhnya.
Sementara, Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, mengatakan, kereta api memiliki peran dan arti strategis. Apalagi, jika dibangun di Sulsel. Secara garis besar, Sulsel memiliki nilai plus. Sehingga, MoU tentang kereta api nasional tersebut bukan hadiah atau sesuatu perjanjian biasa.
"Sulsel memiliki nilai plus karena Sulsel merupakan CPI dan pintu gerbang ke KTI. Pemerintah pusat telah mencanangkan, MP3EI di Sulsel untuk percepatan perekonomian di Indonesia," terangnya.
Menurut EE Mangindaan, transportasi di Sulawesi harus mengacu pada produksi daerah yang bersangkutan. Apalagi, sektor transportasi menjadi urat nadi ekonomi.
"Kami selalu memikirkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi. Kalau soal dukungan, saya pasti karena saya tahu konsep awalnya. Tapi, selanjutnya bagaimana dengan DPR? Pak Malkan ada disini jadi tolong didengar. Kita berjuang sama-sama," tegasnya.
Pertumbuhan di sektor transportasi, lanjut EE Mangindaan, sangat signifikan. Karenanya, sektor kereta api mutlak dilaksanakan. Sudah banyak juga investor yang menawarkan diri.
"Untuk kereta api, master plainnya sudah ada. Kami sudah siapkan anggaran kurang lebih empat puluh miliar," urainya.
Terkait Pelabuhan Galongkong, EE Mangindaan, mengusulkan agar pelabuhan tersebut dibuat satu kesatuan dengan kereta api. Akses kereta dibuat di pinggir pantai. Sedangkan, untuk kereta api di Mamminasata, harus didesainkan stasiun dengan parkiran yang cukup.
"Siapa penyelenggaranya harus dipikir mulai sekarang. Begitupun dengan akses kereta api dan pelabuhan," pungkasnya. (Dewi/wsc)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/sulsel-akan-segera-miliki-kereta-api
Read More >>

Disnakertrans Sulsel Bentuk Posko Hari Raya


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Sulawesi Selatan, H. Saggaf Saleh, Kamis 26 Juli 2012 di Makassar mengatakan bahwa tujuan posko dibentuk salah satunya adalah menerima pengaduan karyawan perusahaan swasta yang tidak mendapatkan haknya berupa tunjangan hari raya atau THR. Pembentukan posko hari raya sebagai tempat pengaduan karyawan dan karyawan yang tidak mendapatkan haknya bisa melaporkan perusahaannya melalui posko, dengan demikian kami langsung menindaklanjutinya bila menerima aduan. Himbauan ini tindak lanjut dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
Saggaf menegaskan, Disnakertrans Sulsel tidak hanya sekedar mendirikan posko dan menerima aduan masyarakat. Pihaknya juga berjanji melakukan pengawasan ke perusahaan untuk mengantisipasi adanya perusahaan yang tidak memberikan hak karyawannya. Pembentukan posko pengaduan dan pengawasan, akan efektif satu minggu sebelum hari raya idul fitri. Dengan Batasan pemberian THR kepada karyawan tersebut tentunya  pengawasan dan posko aduan ini diharapkan berjalan dengan lancar setelah waktu yang sudah ditentukan.
Ph/Na ( Jumat, 27/07/2012 )

Read More >>

Tak Bayar THR, Izin Usaha Bakal Dicabut


Jumat, 27 July 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengingat seluruh perusahaan yang beroperasi di Sulsel untuk tidak mengabaikan kewajibannya membayarkan tunjangan hari raya (THR) menjelang hari raya Idul Fitri 1433 H.

Pembayaran THR dilakukan paling lambat pada H-7 Lebaran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel menyatakan, perusahaan yang lalai membayarkan kewajibannya bakal dicabut izin usahanya. Karena itu, Disnakertrans membentuk posko pemantauan pelaksanaan pemberian THR bagi seluruh karyawan jelang Idul Fitri 1433 H.Posko tersebut memonitoring pembayaran THR oleh seluruh perusahaan- perusahaan di Sulsel.

Selain itu, posko ini juga menerima menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan dan masyarakat, serta menyelesaikan konflik THR antara karyawan dan perusahaan. “Posko THR ini setiap tahunnya kita bentuk menjelang Idul Fitri. Jadi poskonya nanti kita akan dirikan di Kantor Disnakertrans Jalan Perintis Kemerdekaan,” ungkap Kadisnakertrans Saggaf Saleh kepada SINDO,kemarin. Saat ini jumlah perusahaan swasta di Sulsel mencapai 12.000 perusahaan, sedangkan khusus untuk Kota Makassar terdapat 5.000 perusahaan.

Sementara, total jumlah karyawan mencapai 175 ribu orang,dan di Makassar 60 ribu karyawan. Menurut Saggaf, apabila karyawan sudah bekerja di atas satu tahun, maka wajib menerima THR satu bulan gaji. Sedangkan karyawan yang bekerja dengan rentang pengabdian di bawah satu tahun,maka THR diberikan secara proporsional sesuai ketentuan perusahaan.“ Paling lambat H-7 lebaran, THR harus sudah di-terima karyawan.

Kami juga sudah mengirim surat imbauan tentang kewajiban membayarkan THR kepada seluruh perusahaan,” bebernya. Posko tersebut rencananya akan mulai dibentuk mulai pekan depan, dan baru akan ditutuppadasepekanpascaIdulFitri 1433 H.Setiap ada laporan yang masuk,pihaknya berjanji akan segera turun ke lapangan. Terkait pemberian sanksi kepada perusahaan yang nakal, Saggaf mengacu kepada Permenaker No 4/MEN/1994 tentang pemberian THR.Sanksinya mulai dari teguran, hingga paling berat sanksi pencabutan izin.

“Kalau ada perusahaan yang tidak bayar THR karyawannya, bisa disanksi mulai dari teguran, hingga izin perusahaan yang bersangkutan akan kita cabut. Ini sudah sesuai dengan ketentuan,” bebernya. Kendati demikian,dari hasil pantauannya sejak beberapa tahun lalu, sebagian besar perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Meski demikian, dia akan tetap melakukan pengawasan yang intens, serta meminta kepada setiap karyawan yang belum mendapatkan THR agar melaporkannya ke Disnakertrans Sulsel. ● wahyudi 
Read More >>