Kamis, 23 Februari 2012

Polandia Jajaki Emas-Nikel Sulsel

Kamis, 23 Februari 2012

MAKASSSAR – Potensi alam Sulsel kembali dilirik investor asing. Setelah Jepang dan Korea yang siap berinvestasi, kini Republik Polandia menyatakan ketertarikannya menanamkan modal pada sektor pertambangan, khususnya emas dan nikel.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Divisi Promosi Perdagangan dan Investasi Kedutaan Besar Republik Polandia Ramuald Morawski di Rumah Jabatan Gubernur,kemarin. ”Sulsel ini memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Makanya, kami dari kedutaan (Polandia) telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pengusaha dari Polandia,”ujar Ramuald,kemarin.

Menurut dia, sekarang ini terdapat lima kantor besar pertambangan milik pengusaha Polandia yang ada di Tanah Air. Salah satu daerah yang telah di investasi, yakni Kalimantan, dan tidak menutup kemungkinan menyeberang ke Sulsel. “Untuk pertambangan, kami fokus pada nikel dan emas.Sebelumnya di Kalimantan berjalan lancar,khususnya tambang.Kami masih bisa perluas jaringan di daerah ini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan,beberapa perusahaan Polandia telah sukses beroperasi di Indonesia, di antaranya Kopez dan Famur di sektor pertambangan, Apator di sektor mesin, Bumar di sektor alat berat.Polandia juga menjajaki kemungkinan terjalinnya hubungan kerja sama dengan industri kecil di Sulsel sehingga bisa lebih menghidupkan perekonomian masyarakat di daerah ini. Rencana Pemerintah Polandia tersebut disambut baik Gubernur Syahrul.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Sulsel membuka selebar- lebarnya ruang berinvestasi di Sulsel. ”Polandia dengan Indonesia, termasuk Sulsel, memiliki hubungan yang baik. Jadi, tidaklah salah kalau kami membangun sebuah sinergitas yang baik untuk menggapai kesejahteraan rakyat di Sulsel,” kata Syahrul yang didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel Irman YL.

Sulsel tidak hanya kaya dengan potensi pertambangannya. Lebih dari itu, Sulsel juga memiliki potensi pertanian, perkebunan,dan tanaman hortikultura.” Sumber daya alamnya sudah sangat bagus.Tinggal pengolahannya dan tentu kami membutuhkan investor.Polandia dating dan berencana berinvestasi, kami Insya Allah selalu buka diri,”ujar Syahrul.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471907/

Diam-diam, Belanda Petieskan Kasus Westerling

Kamis, 23 Pebruari 2012

Pada tahun 1954, diam-diam, kabinet Belanda memutuskan tidak akan mengusut lebih lanjut kejahatan perang militer mereka di Sulawesi Selatan, pada tahun 1946. Keputusan ini diambil menyusul laporan komisi penyidik khusus, yang sengaja dibentuk untuk mengusut kasus ini.

Hingga saat ini, tahun 2012, laporan komisi masih tergolong arsip sangat rahasia, dan belum terbuka bagi penelitian sejarah. Demikian berita utama harian De Volkskrant, yang terbit di Amsterdam.

De Volkskrant menyorot hal ini menyusul tayangan televisi Belanda NCRV, Selasa malam, "Altijd Wat". Penyusun acara ini berhasil memperoleh laporan komisi yang disusun oleh pejabat tinggi dari kalangan militer, kehakiman dan pemerintahan.

Laporan itu memuat fakta pembunuhan sekitar 3.000 warga, selama tiga bulan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban pimpinan Kapten Raymond Westerling, di Sulawesi Selatan, pada akhir tahun 1946. Atasan langsungnya memberi Kapten Westerling wewenang menghukum mati para "perampok" dan pengacau lainnya.

Banyak kasus pembunuhan dilaksanakan setelah serdadu Kapten Westerling menyelenggarakan apa yang mereka sebut sebagai "pengadilan kilat". Laporan memuat fakta pembunuhan lebih dari 300 warga suatu desa, dalam satu hari.

Dalam dokumen ini tidak ada penjelasan alasan kabinet pimpinan Perdana Menteri Willem Drees (partai sosial demokrat, PvdA), pada tahun 1954 memutuskan tidak akan memperkarakan pelanggaran berat ini.

Dalam salah satu lembaran laporan terdapat tulisan tangan seorang pejabat pemerintah, yang menyatakan bahwa "tindakan beberapa perwira militer memang sangat keterlaluan". Namun, pada goresan selanjutnya tertulis "tidak ada gunanya mengungkit masa lalu".

Pada awal tahun 1980-an, seorang sejarawan Belanda, Willem Ijzereef, meneliti kasus ini dan ingin mempelajari laporan komisi khusus tersebut. Untuk itu ia harus mendapatkan izin dari empat menteri, termasuk perdana menteri saat itu, Ruud Lubbers.

Willem Ijzereef menyatakan kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana kalangan penguasa mencoba mempetieskan suatu kasus.
Menurut Willem Ijzereef, pemerintah Belanda mempetieskan kasus ini karena sadar, operasi pembersihan yang dilakukan pasukan Kapten Westeling, menurut ketentuan hukum Belanda sendiri ilegal. Komandan tentara Belanda di Indonesia baru menghentikan operasi ini setelah rangkaian pembunuhan benar-benar jauh lewat batas. Atas desakan pemerintahan sipil.

Dalam acara televisi "Altijd Wat" tersebut, Liesbeth Zegveld, advokat Belanda yang mendampingi kasus pengaduan janda korban pembunuhan di Rawagede, menyatakan, pihak kejaksaan tidak boleh terus berpangku tangan. Kejaksaan harus mengusut kasus ini.
"Kasus pembunuhan sedemikian banyak orang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja," tegasnya.

Belakangan ini, makin banyak kesaksian baru mengenai kasus pembunuhan massal di Sulawesi Selatan tersebut. Pihak kejaksaan Belanda sendiri menyatakan, selama tidak ada pengaduan resmi mengenai kasus ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian penjelasan harian De Volkskrant mengenai sikap pasif aparat kejaksaan Belanda.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/23/lztuvd-diamdiam-belanda-petieskan-kasus-westerling

Polandia Tertarik Garap Emas Sulsel

Kamis, 23 Februari 2012

MAKASSSAR, -- Negara Republik Polandia tertarik menggarap sektor pertambangan di Sulawesi Selatan. Negara Eropa Timur itu mengincar tambang logam, emas dan nikel yang banyak terdapat di Sulsel.

Kepala Divisi Promosi Perdagangan dan Investasi, Kedutaan Besar Republik Polandia, Ramuald Morawski usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di rumah jabatan gubernur, Rabu 23 Februari mengatakan, Sulsel memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Hal ini telah mereka komunikasikan dengan sejumlah pengusaha di Polandia.

Selain emas dan nikel, Remuald, sejumlah perusahaan dari Polandia siap membangun industri di Sulsel yang core di bidang perkebunan, seperti kakao, kopi dan lain sebagainya. "Dalam hal investasi, beberapa perusahaan Polandia telah sukses beroperasi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Kopex dan Famur di sektor pertambangan. Ada juga Apator di sektor mesin dan perlengkapan kelistrikan, serta Bumar di sektor pertahanan dan permesinan berat untuk konstruksi, termasuk crane, mesin pemuat beroda, pembangkit listrik, dan lain-lain," katanya.

Syahrul menyambut positif rencana Polandia ini. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulsel membuka selebar-lebarnya ruang berinvestasi di Sulsel. "Polandia dengan Indonesia, termasuk Sulsel memiliki hubungan yang baik. Jadi tidaklah salah kalau kita membangun sebuah sinergitas yang baik untuk menggapai kesejahteraan rakyat di Sulsel," kata Syahrul yang didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Irman YL.

Khusus emas dan nikel, Syahrul mengatakan, pihak Polandia baru mau melihat kemungkinan kerjasama. "Saya bilang dijajaki saja dulu kemungkinan itu. Target saya, kalau dia mau bangun industri silakan masuk," kata Syahrul.

Ketua DPD Partai Golkar Sulsel ini, menambahkan, Sulsel tidak hanya kaya dengan potensi pertambangannya. Tapi lebih dari itu, lanjutnya, Sulsel juga memiliki potensi pertanian, perkebunan dan tanaman hortikultura. "Kalau sumber daya alamnya sudah sangat bagus. Tinggal pengolahannya, dan itu tentu kami membutuhkan investor. Polandia datang dan berencana berinvestasi, kami Insya Allah selalu buka diri," ujar Syahrul.

Sumber : http://www.fajar.co.id/read-20120223125747--polandia-tertarik-garap-emas-sulsel

APPSI gelar pertemuan dengan 17 menteri

Kamis, 23 Februari 2012

Makassar - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan menggelar pertemuan dengan 17 menteri dan tiga pejabat tinggi setingkat menteri di Jakarta pada 23 Februari 2012.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Sumantri di Makassar, Rabu, mengatakan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Umum APPSI diharapkan memberikan pemikiran tentang bagaimana mensinergikan pembangunan perekonomian dalam memacu pertumbuhan di setiap provinsi.

"Gubernur akan mempresentasikan pemikirannya dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tersebut," katanya.

Selain 17 menteri di bidang perekonomian, tiga pejabat tinggi setingkat menteri yang dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dua agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pembangunan berdasarkan program Master Plan Percepatan, Perluasan, Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pertemuan ini merupakan pertemuan besar pertama sejak kepengurusan 2011-2016 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Musyawarah Nasional APPSI ke IV di Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2011 karena melibatkan 17 menteri dan tiga pejabat tinggi setingkat menteri.

"Seluruh gubernur juga sudah menyatakan akan hadir," katanya yang menambahkan, Menko Perekonomian Hatta Radjasa sebagai mediator pertemuan yang langsung menyurati seluruh gubernur untuk hadir pada pertemuan penting tersebut.

Sebelumnya, terkait rencana pertemuan tersebut, Ketua Umum APPSI Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, APPSI mengharapkan, 17 kementerian fokus pada interkoneksitas dan infrastruktur terkait bagaimana membangun koneksi antara daerah, provinsi dan nasional termasuk infrastruktur.

Pada rapat awal pengurus APPSI pada Selasa, 3 Januari 2011, organisasi ini berkomitmen memantapkan diri untuk berperan sebagai penyalur aspirasi daerah. Selain itu, ditetapkan juga pembidangan masing-masing ketua dan melakukan pembahasan berbagai isu aktual.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/298496/appsi-gelar-pertemuan-dengan-17-menteri

Overstock Beras 2 Juta Ton 2011 Kembali Tercapai

KAMIS, 23 FEBRUARI 2012

Produksi Beras Sulsel Capai 2,9 Ton

MAKASSAR -- Program pencapaian produksi overstock beras 2 juta ton oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) sejak 2008 terus terpenuhi dari tahun ke tahun. Data terakhir untuk akhir 2011, produksi gabah kering giling (GKG) Sulsel sebesar 4.511.337 ton. Nominal tersebut jika dikonversi ke dalam bentuk beras mencapai 2.932.369 ton.

Dengan konsumsi masyarakat Sulsel sekitar 105 kg per kapita setiap tahunnya, maka diperoleh sekitar 800.000 ton beras, dengan asumsi jumlah penduduk Sulsel 8 juta jiwa.

"Jadi jika produksi beras 2.932.369 ton dikurangi jumlah konsumsi masyarakat Sulsel 840.000 ton, maka didapat 2 juta ton lebih," ungkap Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir Lutfi Halide usai melaporkan progres pencapaian tanaman pangan Sulsel kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Kamis 23 Februari di Makassar.

Dia mengatakan, jumlah produksi beras dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kendati musim atau cuaca terkadang tidak berpihak kepada petani, namun, lanjut Lutfi, produksi padi secara over all mengalami peningkatan.

"Hal ini karena didukung oleh peningkatan pemanfaatan luas areal persawahan setiap tahunnya di Sulsel," ujar Lutfi.

Untuk 2010 saja, kata Lutfi, produksi GKG Sulsel mencapai 4.324.178 ton. Atau mengalami peningkatan sebesar 187.159 ton GKG.

"Ini membuktikan bahwa animo masyarakat bertani tinggi dan ditopang dengan semakin majunya teknologi pertanian, dan pemupukan," kata Lutfi.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberikan apresiasi yang besar terhadap pencapaian produksi overstock 2 juta ton beras di Sulsel. Dia mengatakan, dengan terus meningkatnya produksi beras di Sulsel, maka provinsi ini semakin mengokohkan dirinya sebagai pilar utama nasional.

"Tak ada yang lain, ini semua untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di Sulsel. Alhamdulillah, setiap tahun produksi overstock beras di Sulsel selalu melampaui target yakni lebih dari 2 juta ton," beber SYL sebelum bertolak ke Jakarta, kemarin.

Sumber : http://cakrawalaberita.com/ekonomi/overstock-beras-2-juta-ton-2011-kembali-tercapai

Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Butuh Rp170 Miliar

Kamis, 23 Februari 2012

MAKASSAR--: Anggaran pengembangan kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, diusulkan sebesar Rp170 miliar.

"Perpanjangan landasan pacu dan perluasan terminal sudah mendapat respons dari Kementerian Perhubungan. Anggarannya dibahas 28 Februari 2012. Usulan kami Rp170 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Rabu (22/2).

Ia menjelaskan, kebutuhan atas pengembangan kapasitas bandara terdiri atas perluasan terminal, perpanjangan runway, hangar, serta maintenance, repair, and operations (MRO).

Perluasan terminal dari 51.000 meter persegi akan ditambah menjadi 68.000 meter persegi. Perpanjanganrunway akan ditambah dari 3.100 meter menjadi 3.500 meter.

Khusus untuk kebutuhan hangar dan MRO telah disepakati kerja sama antara PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara dan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Rencana pelaksanaan pembangunannya tahun ini di kawasan bandara lama Sultan Hasanuddin.

Peningkatan kapasitas bandara, lanjutnya, dilakukan untuk menyongsong open sky pada 2015 dan ditetapkannya Makassar sebagai pintu gerbang masuk ke Indonesia selain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/23/300459/290/101/Pengembangan-Bandara-Sultan-Hasanuddin-Butuh-Rp170-Miliar

Pengukuhan Panitia Rencana Aksi Nasional HAM

Kam, 23/02/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, menegaskan, Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya slogam . HAM bersifat universal, melekat pada setiap manusia dan tidak bisa dicabut. Gubernur menyampaikan hal tersebut usai mengukuhkan Panitia Rencana Aksi Nasional HAM Sulawesi Selatan Periode 2011 – 2014 dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan antara Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Pemprov. Sulawesi Selatan di Baruga Sangiaseri, Rabu, 23 Februari 2011.

Lanjut dikatakan, kebebasan bereskpresi bukan jadi kebebasan bertindak semuanya, jangan belenggu kebebasan orang lain. Ini penting dipahami, sangat penting sebab HAM bukan hanya slogan, Jangan atas nama HAM kemudian melanggar HAM orang lain.

dalam Sosialisasi HAM mengatakan, HAM adalah mandat konstitusi, maka mesti dilaksanakan meski itu tugas yang berat. Pastikan masyarakat dan aparat pahami HAM karena lucu kalau yang paham hanya masyarakat sementara aparat tidak. Kondisi Sulawesi Selatan saat ini menjadi salah satu daerah yang menghormati pluralism, kecuali mahasiswa yang suka tawuran. Secara umum daerah Sulawesi Selatan bagus dalam pelaksanaan dan penghormatan terhadap HAM. Tolong budayakan HAM, jangan rusuh. Hormatilah hak orang lain dan jangan kedepankan kekerasan.

Menurut, Ketua Panitia, Ranham, Agus Arifin Nu’mang, Harkristuti untuk pesan untuk memperhatikan anak perempuan di pedesaan yang masih terbatas, mudah-mudahan bisa ditingkatkan hak anak untuk sekolah dan akses pendidikan belum sepenuhnya layak.

Pengukuhan Panitia Ranham Sulsel dan Penanda Tanganan Nota Kesepahaman Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Pemprov. Sulawesi Selatan ini juga dihadiri Kepala Balitbang HAM, Ramli Hutabarat serta Kepala Kanwil Kemenham Sulsel, Ririn Djati Purbawani.

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/pengukuhan-panitia-rencana-aksi-nasional-ham

Rakerda Pembangunan Kependudukan KB Nasional Prov. Sulsel Tahun 2012 Kam, 23/02/2012 Bertempat di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 24 Februari 2012 berlangsung acara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Prov. Sulsel Tahun 2012. Adapun tema dari acara ini “ Melalui Peningkatan Komitmen Mitra Kerja Kita Tingkatkan Kinerja dan Partisipasi Masyarakat untuk Mempercepat Pencapaian Sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional “. Acara ini dibuka oleh Sekwilda Prov. Sulawesi Selatan, H. Andi Muallim mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Turut hadir, Kepala BPPKB kabupaten/kota se Sulawesi Selatan serta Kepala BKKBN dan SKPD lingkup BKKBN Pemprov. Sulsel, jumlah peserta sebanyak 447 orang. Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya yang dibacakan H, Andi Muallim mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan banyak perubahan yang tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Tidak heran jika kita telah mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara event-event, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kondisi stabilitas sosial yang kondusif telah memberikan andil yang sangat besar bagi kelangsungan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan kegiatan ekonomi pada semua bidang baik di sektor produksi, sektor jasa perniagaan maupun investasi dan peningkatan kualitas di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan termasuk program keluarga berencana serta bidang lainnya. Beberapa program pemerintah telah terbukti berhasil memenuhi kebutuhan masyartakat yaitu pendidikan dan kesehatan secara gratis. Dukungan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah mengantar anak-anak usia sekolah menikmati pendidikan dan juga keluarga di Sulawesi selatan memperoleh kesehatan secara mudah. Pembangunan Kependudukan dan keluarga berencana adalah salah satu tugas kita diantara serangkaian tanggung jawab kita bagi wilayah ini.Tingkatkan kerjasama dengan para stakeholder terutama tokoh masyarakat dan mitra kerja sehingga program pembangunan akan sukses bila didukung sinergitas dan tekad yang kuat. Keluarga merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa karena keluarga yang berkualitas akan menjadi jaminan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menguatkan fungsi keluarga adalah Baruga Sayang, dimana sebagai wadah untuk meningkatkan silaturrahmi, pembelajaran dan sebagai pusat rujukan keluarga dalam pelayanan pembangunan. Baruga Sayang telah dikembangkan di seluruh kabupaten/kota, dan di beberapa desa yang dapat menunjukkan citra dan perannya sebagai pusat layanan pembangunan secara terpadu. Sinergitas dan komitmen antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota, BKKBN, Organisasi profesi dan mitra kerja terkait sangat diperlukan dalam pengembangan fungsi baruga sayang sebagai wadah guna meraih impian dan harapan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas disulawesi selatan. Tujuan utama program keluarga berencana bukan untuk membatasi kelahiran namun mengatur dan merencanakan kelahiran yang baik sehingga akan berdampak pada kualitas anak, ibu dan seluruh anggota keluarga yang pada akhirnya percepatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/rakerda-pembangunan-kependudukan-kb-nasional-prov-sulsel-tahun-2012

Kam, 23/02/2012

Bertempat di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 24 Februari 2012 berlangsung acara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Prov. Sulsel Tahun 2012. Adapun tema dari acara ini “ Melalui Peningkatan Komitmen Mitra Kerja Kita Tingkatkan Kinerja dan Partisipasi Masyarakat untuk Mempercepat Pencapaian Sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional “. Acara ini dibuka oleh Sekwilda Prov. Sulawesi Selatan, H. Andi Muallim mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Turut hadir, Kepala BPPKB kabupaten/kota se Sulawesi Selatan serta Kepala BKKBN dan SKPD lingkup BKKBN Pemprov. Sulsel, jumlah peserta sebanyak 447 orang.

Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya yang dibacakan H, Andi Muallim mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan banyak perubahan yang tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Tidak heran jika kita telah mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara event-event, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kondisi stabilitas sosial yang kondusif telah memberikan andil yang sangat besar bagi kelangsungan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan kegiatan ekonomi pada semua bidang baik di sektor produksi, sektor jasa perniagaan maupun investasi dan peningkatan kualitas di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan termasuk program keluarga berencana serta bidang lainnya.

Beberapa program pemerintah telah terbukti berhasil memenuhi kebutuhan masyartakat yaitu pendidikan dan kesehatan secara gratis. Dukungan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah mengantar anak-anak usia sekolah menikmati pendidikan dan juga keluarga di Sulawesi selatan memperoleh kesehatan secara mudah. Pembangunan Kependudukan dan keluarga berencana adalah salah satu tugas kita diantara serangkaian tanggung jawab kita bagi wilayah ini.Tingkatkan kerjasama dengan para stakeholder terutama tokoh masyarakat dan mitra kerja sehingga program pembangunan akan sukses bila didukung sinergitas dan tekad yang kuat.

Keluarga merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa karena keluarga yang berkualitas akan menjadi jaminan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menguatkan fungsi keluarga adalah Baruga Sayang, dimana sebagai wadah untuk meningkatkan silaturrahmi, pembelajaran dan sebagai pusat rujukan keluarga dalam pelayanan pembangunan. Baruga Sayang telah dikembangkan di seluruh kabupaten/kota, dan di beberapa desa yang dapat menunjukkan citra dan perannya sebagai pusat layanan pembangunan secara terpadu.

Sinergitas dan komitmen antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota, BKKBN, Organisasi profesi dan mitra kerja terkait sangat diperlukan dalam pengembangan fungsi baruga sayang sebagai wadah guna meraih impian dan harapan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas disulawesi selatan. Tujuan utama program keluarga berencana bukan untuk membatasi kelahiran namun mengatur dan merencanakan kelahiran yang baik sehingga akan berdampak pada kualitas anak, ibu dan seluruh anggota keluarga yang pada akhirnya percepatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Sumber : http://www.sulsel.go.id/content/rakerda-pembangunan-kependudukan-kb-nasional-prov-sulsel-tahun-2012

Poros Bone Dianggarkan Rp3 T

Rabu, 22 Februari 2012

WATAMPONE – Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’ mang berjanji segera membenahi infrastruktur jalan yang menghubungkan Kabupaten Bone dengan Kota Makassar.

Perbaikan jalan itu dinilai mendesak karena arus lalu lintas di daerah ini makin padat. “Kami targetkan tahun ini semua infrastruktur di Sulsel dibenahi, termasuk di Kabupaten Bone,”ujar dia saat bersilaturahmi dengan 250 pengusaha di Kota Watampone, kemarin. Kedatangan Wakil Gubernur di Bone ini atas undangan seorang pengusaha Bone, Ifrayim Sunusi.

Dalam pertemuan itu,Agus memaparkan, jika infrastruktur poros Bone-Makassar sudah membaik, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Apalagi,Bone memiliki pelabuhan yang menghubungkan Sulsel dengan Kolaka,Sulawesi Tenggara. Menurut dia, anggaran pembangunan jalan dari Bone menuju Maros dan Makassar mencapai Rp3 triliun yang bersumber dari APBN.

Pelaksanaan program itu akan dilaksanakan pada 2013. Titik kemacetan poros Bone- Makassar terdapat di Kecamatan Camba,Kabupaten Maros. Di wilayah ini,jalanan sempit dan berliku. Aktivis Lembaga Pengkajian Otonomi Daerah (Lapor) Djunaid Umar mendukung perbaikan jalan poros Bone- Makassar.

Hanya, dia mengingatkan pembangunan nanti tidak merusak situs Sumpang Labbu di Kecamatan Lappa Riaja,yang selama ini menjadi ikon Kabupaten Bone.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471545/

Luwu Dapat Rp146 Miliar dari APBD Sulsel

Rabu, 22 Februari 2012

PALOPO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 sebesar Rp146 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu.

“Saya tidak meragukan komitmen Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo soal membangun Luwu. Dana APBD Sulsel 2012 untuk Luwu sebesar Rp146 miliar merupakan jumlah terbesar keenam di Sulsel,” ujar Bupati Luwu Andi Mudzakkar, kemarin.

Dia mengatakan, dana APBD itu akan disebar di 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Luwu. Namun, jumlahnya tidak merata karena harus sesuai kebutuhan. Seperti Dinas Binamarga, mendapat alokasi terbesar Rp90 miliar. Dana itu untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Sementara untuk proyek irigasi dialokasikan Rp20 miliar. Proyek ini akan menyebar merata di 21 kecamatan se-Luwu. “Sisanya Rp36 miliar, akan dibagi rata untuk berbagai bidang, seperti pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Bina Marga Luwu Ibrahim Rawa menambahkan, selain untuk pembangunan dan perbaikan jalan, dana bantuan Rp90 miliar juga digunakan pembangunan infrastruktur publik lainnya di 21 kecamatan, seperti perintisan jalan dan pembangunan jembatan.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471562/

Perumnas Bangun Rumah 1.800 Unit

Wednesday, 22 Februari 2012

MAKASSAR – Perum Perumnas Regional VII Makassar tahun ini siap membangun rumah 1.800 unit. Dari total rumah yang akan dibangun, Provinsi Sulsel mendapatkan alokasi 600 unit.

”Sementara untuk program fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) sebanyak 400 unit,”kata General Manager Perumnas Regional VII Makassar Pertama Bangun di Makassar,kemarin. Menurut dia, rencana tersebut bisa saja bertambah. “Itu hanya target kami,tapi jumlahnya bisa bertambah sesuai kondisi,” tutur dia. Apalagi, jumlah tersebut belum termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).“ Untuk kerja sama pemda, kami akan membangun 500 unit,”ujarnya.

Pertama menjelaskan, program FLPP di Perumnas mulai dilaksanakan Maret mendatang. Menurut dia,sejak adanya tarik ulur kepastian bunga FLPP antara pemerintah dan bank,sama sekali tidak ada realisasi kredit yang terlaksana di Perumnas. “Sekarang bunga FLPP sudah pasti,yakni 7,25%,”ujarnya.

Dia mengatakan, kredit yang berjalan pada rentang waktu Januari hingga Februari, hanya untuk rumah komersial.“ Harga rumah komersial pada harga sekitar Rp100 juta hingga Rp600 juta,”paparnya. Sementara rumah program FLPP dijual Rp70 juta hingga Rp80 juta.“Tahun ini belum ada perubahan harga rumah untuk program FLPP. Masih dengan harga lama,”ujar Pertama.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Sulsel Raimond Arfandy mengatakan,ketidakpastian bunga FLPP pada Januari hingga Februari ini, berakibat pada batalnya 2.000 unit transaksi rumah FLPP. “Karena tidak ada kepastian suku bunga, makanya orang tidak mau membeli,”ujarnya.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471663/

Gubernur Ancam Sita Buah dan Sayuran Impor

Kamis, 23 Februari 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali menegaskan penolakannya atas ditetapkannya Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai pintu masuk buah impor.

Bahkan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengancam merazia dan menyita buah dan sayuran impor yang dipasok. Syahrul mengaku, masuknya komoditas impor tersebut akan mengancam kehidupan petani di beberapa kabupaten yang saat ini tengah berupaya meningkatkan buah dan sayuran lokal. “Kemarin,saya sudah bicara dengan Kapolda Sulselbar (Irjen Pol Johny Wainal Usman) untuk membantu kami. Mungkin suatu saat kami akan melakukan razia, tapi bukan dengan cara represif,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Sekadar diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 89/2011 tentang masuknya buah-buahan dan sayuran segar ke Indonesia, menempatkan Makassar sebagai salah satu pintu masuk. Mantan Bupati Gowa dua periode ini menegaskan, razia yang akan diberlakukan itu sebagai langkah persuasif.Komoditas yang dianggap tidak membutuhkan impor tidak perlu masuk ke Sulsel.

“Razia ini bukan dengan cara represif.Razia yang dilakukan untuk memberikan terapi persuasif bahwa yang dianggap tidak perlu, janganlah. Ini masih mau diluruskan dari Pemerintah Pusat karena regulasi yang ada membuka pelabuhan kami,”paparnya. Gubernur mengatakan,saat ini pihaknya mendorong petani di Kabupaten Bantaeng, Pinrang, Enrekang, Gowa, serta daerah lainnya untuk meningkatkan produksi buah dan sayuran lokal.

Karena itu,jika komoditas impor masuk ke daerah ini, dikhawatirkan akan mengancam mata penghasilan para petani di Sulsel. Kendati demikian, di sisi lain, pihaknya juga harus menjaga dengan masih adanya kebutuhan masyarakat yang tergantung dan membutuhkan komoditas asal luar negeri.Selain itu, dia akan mencari jalan tengah agar polemik tersebut tidak sampai berakibat dengan ditutupnya Pelabuhan Soekarno- Hatta Makassar untuk nasional dan internasional.

“Di sisi lain, kalau pelabuhan kami ditutup, kemungkinan pelabuhan akan bersoal nanti,” pungkasnya. Penolakan terhadap masuknya buah dan sayuran impor juga pernah disampaikan Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang menolak Pelabuhan Tanjung Perak,Surabaya,menjadi pintu masuk.Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf berpendapat, komoditas impor tersebut akan mengganggu komoditas lokal.

Selain Kota Makassar, terdapat tiga lokasi lain yang diizinkan Pemerintah Pusat untuk menjadi pusat masuknya buah dan sayur impor di Indonesia,yakni Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang; serta Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Rencananya, Permentan No 89/2011 direncanakan akan diberlakukan mulai Maret 2012.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Irman Yasin Limpo menyebutkan, jika penolakan gubernur telah dibuatkan dalam bentuk peraturan gubernur,pihaknya siap melakukan razia buah dan sayuran impor.“Kami masih tunggu regulasinya dari Pemerintah Pusat,”tandasnya.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471922/

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin - Kemenhub Setujui Proyek Runway dan Terminal

Kamis, 23 Februari 2012

MAKASSAR – Proyek penambahan panjang landasan pacu (runway) dan perluasan terminal penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

Rencananya, terminal penumpang bandara akan diperluas dari 51.000 meter persegi menjadi 68.000 meter persegi. Sementara untuk runway, dari panjang 3.100 meter menjadi 3.500 meter. Dua proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran Rp170 miliar. Kepala Dinas Per-hubungan, Komunikasi, dan Informatika Sulsel Masykur Sultan menyebutkan, awal 2012, proyek ini telah disetujui Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Hanya, mengenai anggaran yang diusulkan PT Angkasa Pura I (Persero) dan Pemprov Sulsel, masih terus dikaji Pemerintah Pusat. Seluruh dana nanti diperoleh dari APBN. “Usulan kami Rp170 miliar. Pada 28 Februari rencananya Menteri Perhubungan akan melakukan pertemuan untuk membahas penetapan berapa besar anggaran yang dipakai,” ungkap Masykur, kemarin.

Selain menetapkan besaran anggaran yang terpakai, pertemuan dengan stakeholder bandara tersebut juga untuk menentukan proyek mana yang akan dikerjakan lebih awal. Namun, dia buru-buru menegaskan bahwa proyek perpanjangan runway Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekarang ini sudah sangat mendesak.Apalagi, dalam rencana pemberlakuan Open Sky 2015 mendatang.

“Perpanjangan runway sudah suatu keharusan.Pesawat besar yang mengangkut 500 penumpang, khususnya musim haji, sudah bisa singgah langsung ke Makassar tanpa transit di bandara lain. Ini sudah sangat kami butuhkan,” tandasnya. Namun, perluasan terminal bandara yang diresmikan sejak 2008 ini juga dianggap sudah sangat mendesak, dari segi pergerakan barang dan penumpang, serta lalu lintas penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.

“Perluasan ini sudah sangat mendesak. Bandara kami rancang dengan 7 juta penumpang. Namun belum berakhir 2011, angkanya sudah lewat. Ini juga mempertimbangkan dari segi kelayakan dan kenyamanan operasi penerbangan dan lalu lintas barang serta penumpang,” paparnya.

General Manager PT Angkasa Pura I Rahman Syafrie menyebutkan, perpanjangan runway dilakukan untuk membuka rute penerbangan langsung dari Makassar-Jeddah menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia jenis 747-400.

Dengan kapasitas landasan yang dimiliki saat ini, pesawat penumpang terbesar kedua tersebut belum mampu lepas landas di Bandara Hasanuddin.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471920/