| Jumat, 29 Juni 2012 | |
| PALOPO
– Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta agar pihak perusahaan
memperhatikan kesejahteraan para buruh. Upah buruh harus merujuk Upah
Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Sulsel sebesar Rp1,2 juta per
bulan. Gubernur mengungkapkan hal itu saat meninjau aktivitas buruh pabrik kayu lapis PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,kemarin. “Saya minta menajemen PT Panply sebagai industri plywood tertua dan terbesar di Sulsel, memperhatikan nasib para pekerjanya. Pekerja itu aset perusahaan yang harus dijaga dan diperhatikan kesejahteraannya,” kata Syahrul kemarin. Syahrul sempat berdialog dengan salah seorang karyawan industri kayu lapis yang berpusat di Kecamatan Bua,ini. Syahrul antara lain menanyakan upah yang diterima karyawan itu per bulan.“Alhamdulillah, saya sudah bekerja selama 20 tahun di PT Panply dengan gaji rata-rata Rp2 juta per bulan,” kata karyawan tersebut. Selain berdialog dengan pekerja, Syahrul juga mengadakan silaturahmi dengan petinggi PT Panply dan karyawan. Syahrul mendengarkan penjelasan tentang sejarah berdirinya pabrik kayu lapis di Luwu itu,termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat sekitarnya. Syahrul disambut ribuan karyawan saat berkunjung ke perusahaan kayu lapis tersebut bersama Bupati Luwu,Andi Mudzakkar. Bupati Luwu Andi Mudzakkar menyatakan, keberadaan PT Panply di Luwu sangat mendukung program Pemkab Luwu dalam mengurangi pengangguran karena PT Panply mempekerjakan 5.000 tenaga kerja lokal di berbagai unit kerja, termasuk pekerja harian yang direkrut dari masyarakat sekitar industri itu.“Karyawan dan pekerja PT Panply mayoritas warga Luwu,termasuk warga Palopo,”kata Mudzakkar. _ chaerul baderu |
Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung dunia pendidikan dan
tahun ini program pendidikan gratis tidak hanya di SD dan SMP tapi juga
sampai ke tingkat SMA. Sedangkan beasiswa ke luar negeri untuk program
doktoral juga terus dilakukan. Saat ini, tidak kurang dari 388 mahasiswa
Program S3 yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Hal
ini dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo ketika
membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional II Persatuan Guru
Republik Indonesia ( PGRI ) di Hotel Clarion Makassar, Kamis 28 Juni
2012.
Ketua PGRI Sulawesi Selatan,
Muhammad Asmin menjelaskan, Makassar membutuhkan 400 orang guru SD dan
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Abdullah Jabbar
menambahkan, untuk menghitung kekurangan guru SD di setiap daerah,
pihaknya cukup kesulitan karena yang memiliki kewenangan adalah pihak
kabupaten/kota sendiri dengan begitu butuh analisis. Persoalan yang
mendasari karena adanya disparitas, pembagian guru yang tidak merata.
Sementara, Ketua Umum Pengurus
Besar PGRI, Sulistiyo, mengaku hampir semua SD di Indonesia mengalami
persoalan serupa. Kekurangan guru di sekolah dasar,umumnya terjadi di
semua daerah, sehingga yang menggantikan posisi mereka adalah tenaga
honorer, sementara tenaga honorer kurang diperhatikan oleh pemerintah.
Sulistiyo juga mengindikasikan terjadinya penyimpangan pada penempatan
guru.
Ph/Rd ( Jumat, 29 Juni 2012 )
