Jumat, 02 Maret 2012

Februari, Inflasi Sulsel Capai 0,44%

Jumat, 02 Maret 2012

MAKASSAR – Pada Februari lalu, laju inflasi Sulsel sebesar 0,44%.Harga kelompok bahan makanan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar. Inflasi di bulan Februari lalu berdasarkan perhitungan harga berbagai komoditi dari empat kota di Sulsel.

Pertama adalah Kota Makassar,Kota Parepare, Watampone,serta Palopo. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Pramono mengatakan, sumbangan kelompok bahan makanan masih cukup besar atau mencapau 0,56%. Sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,27%. “Kelompok perumahan, air, listrik gas dan bahan bakar sebesar 0,72%,”kata Bambang kemarin.

Ketua Asosiasi Pengusaha Sulsel (Apindo) Sulsel La Tunreng mengatakan, naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April diikuti dengan kenaikan harga barang. “Mulai dari makanan sampai barang konsumsi lainnya,” jelasnya. Karena menurut dia, pengusaha akan menghitung biaya distribusi barang dengan harga jualnya. “Semoga pemerintah bisa mengontrol harga agar tidak terlalu tinggi,”pungkasnya.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/474287/

PENDIDIKAN GRATIS SUKSES TINGKATKAN APK

Jumat, 02 Maret 2012

SECARA umum penilaian kami pada kebijakan dan pembangunan di bidang pendidikan di Sulsel telah dilaksanakan baik. Apalagi indikator sederhananya yakni dengan konsep dan implementasi pendidikan Gratis, secara signifikan telah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APK dan APM) untuk pendidikan dasar.

Terjadi pula penurunan angka putus sekolah, peningkatan angka kelulusan pada ujian nasional, dan penurunan angka buta huruf. Karenanya konsep dan implementasi pendidikan gratis harus diterapkan secara nasional.

Walau tak bisa kita pungkiri gejala kerusakan moralitas dan komitmen bermasyarakat turut merambah di Sulsel, antara lain sepanjang 2011 kita saksikan makin maraknya aksi tawuan pelajar dan unjuk rasa anarkis mahasiswa.

Untuk mengatasinya, Gubernus Sulsel Syahrul Yasin Limpo sudah tepat memprioritaskan sektor pendidikan, melalui kebijakan pendidikan gratis. Karena dengan memperbaiki pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi pembentukan kualitas SDM dan pembangunan bangsa yang cerdas dan berkarakter.

Sulsel perlu memperbaiki konsep pembelajaran yang lebih menekakan pada pemahaman sikap belajar yang tepat dan positif.

Karena kita ketahui program da kebijakan pendidikan dala implementasinya memiliki relevansi tinggi dengan pepenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan pendidikan.

Oleh sebagian rekan pakar di Dewan Riset Daerah (DRD) memang menilai porsi dan intensitas kegiatan pedidikan yang menyentuh substansi kritis layanan pendidika di Sulsel yakni angka buta huruf yang relatif masih tinggi belum maksimal.

Kebijakan pendidikan gratis yang telah diterapkan kami sarankan pula disusul dengan upaya untuk menjangkau dan mendorong serta mengadvokasi usia sekolah yang karena faktor budaya dan ekonomi tidak bersekolah meski Pemprov Sulsel sudah mengratiskan.

Perlu juga dilakukan intervensi yang lebih tajam dan luas guna meningkatkan angka melek huruf. Pemprov dan Pemkab yang paling tinggi angka buta hurufnya harus bahu membahu guna menajamkan intervensi yang telah dijalankan selama ini dan menemph terobosan baru guna akselerasi pencapaian.

Selain itu, program/kegiatan nasional terkait kebutaaksaraan perlu dipantau dan dievaluasi untuk menajamkan aktivitasnya bagi aselerasi penuntasan buta huruf.

Sumber: http://www.litbangda-sulsel.go.id/publikasi/berita/item/23-pendidikan-gratis-sukses-tingkatkan-apk.html

PenandaTanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara MK Dengan Pemprov Sulsel dan Unhas

Jum, 02/03/2012 - 11:00

Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 01 Maret 2012, berlangsung acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas) tentang pusat Studi Pancasila dan Konstitusi untuk wilayah timur Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, para guru besar, dekan dan dosen fakultas Unhas, unsur muspida dan para pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta undangan lainnya.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan Sulawesi Selatan merupakan pusat studi pancasila dan konstitusi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Untuk itu, sebagai pusat pancasila dan konstitusi kita harus siap berjalan karena tanggungjawab politik, ideologi, keamanan, penegakan hukum, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan berbagai dimensi lainnya adalah tanggungjawab kita semua. Oleh sebab itu kesepahaman ini tentu menjadi tugas bersama dalam upaya penyebaran informasi terkait pendidikan pancasila dan konstitusi serta pengembangan budaya sadar berkonstitusi. Gubernur juga berharap acara ini dapat memberikan peran penting untuk memberdayakan masyarakat secara kritis dalam menjalankan hak dan kewajiban serta mendorong pemerintah untuk konsisten pada jalan konstitusional.

Sementara itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjelaskan, problem serius yang tengah kita alami saat ini, sekurang-kurangnya sejak reformasi adalah mengendurnya semangat nilai-nilai kebangsaan, termasuk pemahaman dan penerapan nilai-nilai pancasila. Di kampus-kampus, kajian atau studi akademis tentang pancasila semakin tidak popular dan sepi peminat. Mata kuliah dan mata pelajaran pancasila seolah hanya menjadi materi pelengkap dalam kurikulum pendidikan formal. Oleh karena itu, Pancasila dan UUD 1945 harus secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat dan penandatanganan MoU tersebut menjadi satu langkah cepat untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi pemecah persoalan yang dihadapi masyarakat kita saat ini, yang sering berjalan dengan kemauan sendiri tanpa aturan. Mengingat Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka maka persoalan yang muncul sekarang bukan terletak pada efektifitas dan relevansinya melainkan soal implementasinya. Negara Pancasila adalah sebuah Negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk rakyat tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing agama sehingga hak asasi setiap orang dapat terlindungi.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/penandatanganan-nota-kesepahaman-mou-antara-mk-dengan-pemprov-sulsel-dan-unhas

Sulsel Jadi Pusat Pendidikan Pancasila di KTI

JUMAT, 02 MARET 2012

MAKASSAR, — Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi. Setelah melakukan penandatangan nota kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan Sulsel bersama pihak Unhas siap menjadikan Sulsel sebagai pusat studi Pancasila dan konstitusi kepada masyarakat di wilayah timur Indonesia.

“Saya kira dengan ini kita siap berjalan. Apalagi Unhas saya yakin memiliki banyak sumber daya yang gerak di bidang hukum,” kata Syahrul dalam acara penandatangan MoU antara MK dengan Pemprov Sulsel dan Unhas di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis, 1 Maret.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, kesepahaman tersebut memiliki nilai yang ada dalam beberapa aspek.

Seperti aspek penegakan hukum dan HAM, aspek produk perundang-undangan baik nasional maupun daerah bahwa peraturan perundangan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, aspek birokrasi yang cepat, sederhana dan mudah, jaminan keamanan masyarakat serta political well dari pemerintah.

“Tanggungjawab politik, ideologi, keamanan, penegakan hukum, pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai dimensi lainnya adalah tanggung jawab kita semua,” jelasnya.

Oleh karena itu, masih kata peraih bintang Mahaputera Utama dari Presiden SBY ini, kesepahaman ini tentu menjadi tugas bersama dalam upaya penyebaran informasi terkait pendidikan Pancasila dan konstitusi serta pengembangan budaya sadar berkonstitusi.

“Saya harap ini dapat memberikan peran penting untuk memberdayakan masyarakat secara kritis dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mendorong pemerintah untuk konsisten pada jalan konstitusional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjelaskan, Pancasila dan UUD 45 harus secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab itu MoU tersebut menjadi satu langkah cepat yang dilakukan untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD 45.

“Kita bergerak cepat agar pancasila dan konstitusi itu disosialisasikan untuk menjadi bagian dari kesadaran hidup masyarakat yang secepat-cepatnya. Tidak usah menunggu lembaga-lembaganya sampai selesai, kita harus jalan duluan,” tegasnya.

Sekarang ini, lanjut pria yang diberi gelar Karaeng Tojeng ini, masyarakat dalam keadaan kebingungan dan harus disadarkan kembali.

“Kita itu sebenarnya punya nilai-nilai bagus yang bisa dihayati dan dilaksanakan oleh para pemimpinnya serta atas dukungan masyarakatnya.

UUD dan pancasilan saya kira menjadi pemecah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini, yang sering berjalan dengan kemauan sendiri tanpa aturan,” katanya.

Sebab, masih kata dia, pancasila ini adalah sebuah ideologi terbuka sehingga persoalan yang muncul sekarang terletak bukan pada efektifitas dan relevansinya melainkan soal implementasinya.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/sulsel-jadi-pusat-pendidikan-pancasila-di-kti

Bank Sulselbar-Pemprov Luncurkan KPE

JUMAT, 02 MARET 2012

MAKASSAR, — Bank Sulselbar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meluncurkan Kartu PNS Elektronik (KPE) bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota.

Direktur Utama Bank Sulselbar Ellong Tjandra mengatakan, KPE tersebut merupakan salah satu terobosan baru yang diperuntukkan bagi PNS dan memiliki banyak fungsi.

“KPE ini multifungsi. Bisa digunakan sebagai ATM (anjungan tunai mandiri), alat pembayaran tagihan seperti PLN, telepon, taspen, dan lain-lain. Kita berharap KPE ini dapat berfungsi sebagai kartu debet dan dapat digunakan berbelanja,” jelas Ellong usai peluncuran KPE di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 1 Maret.

Dengan demikian, lanjutnya, PNS tidak perlu ragu dengan KPE tersebut, karena KPE itu dilengkapi dengan alat teknologi chip dengan standar keamanan Bank Indonesia.

Keamanan Nasabah

Penggunaan kartu chip tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan nasabah dalam bertransaksi sehingga dapat menghindar dari kejahatan perbankan belakangan marak terjadi.

Ellong mengungkapkan, sejauh ini akan dicetak sekitar 3.200 KPE untuk PNS lingkup Pemprov Sulsel.

“Sebanyak 3.200 kartu telah dianggarkan dicetak dan akan didistribusikan secara proporsional bagi PNS di lingkup Pemprov Sulsel. Kita telah melakukan pengambilan data biometrik, sidik jari, dan foto 2.005 kartu pada provinsi dan 17 kabupaten/kota, dan akan direncanakan sampai enam tahap untuk penyelesaiannya,” jelasnya.

Sejauh ini, tambahnya, sekitar 1.195 sisa kartu yang akan diperuntukkan bagi tujuh kabupaten lain dan akan dirampungkan secara bertahap. Diperkirakan akan selesai Maret 2012 ini.

“Tetapi kalau untuk rampung seluruhnya kita target 2014. Anggarannya berasal dari APBN melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kita bantu juga sesuai kondisi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dengan keluarnya KPE tersebut, pihaknya tidak akan membebankan biaya administrasi penerbitan kartu kepada PNS.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, dengan KPE tersebut selain bermanfaat untuk membesarkan Bank Sulselbar, juga menjadi kartu multifungsi. Apalagi KPE itu juga bisa dipakai di bank lain.

“Kita berharap agar dengan adanya KPE ini bisa semakin memperkuat Bank Sulselbar serta bisa menjadi lokomotif kemajuan Sulsel dan kabupaten kota,” harap Syahrul.

Dalam acara peluncuran yang ditandai dengan penyerahan KPE dari Syahrul ke Sekretaris Provinsi Sulsel A Muallim itu dihadiri Pemimpin BI, Asosiasi Bank Daerah, serta BKN.

Usai launching, juga dilakukan penandatangan MoU antara Bank Sulselbar dengan Gubernur Sulsel, serta pendantanganan MoU antara Bank Sulselbar dengan Bupati dan wali kota se Sulsel, kemudian dilanjutkan dengan uji coba penggunaan KPE.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/bank-sulselbar-pemprov-luncurkan-kpe

Moko-Daewoo Jajal Kerja Sama Produksi Mobil

JUMAT, 02 MARET 2012

Di Singapura, Gubernur, Garuda, Changi Komitmen Tingkatkan Pariwisata di Sulsel

MAKASSAR,cakrawaaberita.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dengan leading sector Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjajaki kerja sama dengan salah satu perusahaan otomotif di Korea, Daewoo.

Rencananya, Moko dan Daewoo akan melakukan kerja sama dalam berproduksi mobil, sehingga mobil Moko sebagai satu-satunya mobil lokal Sulsel bisa maksimal berproduksi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengungkapkan bahwa, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pemprov dengan Perusahaan Daewoo di Korea, Pemprov Sulsel melalui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan melakukan pertemuan di Korea. Dan berdasarkan agenda dari protokol Pemprov Sulsel, Syahrul dan rombongan berangkat ke luar negeri, Jumat 2 Maret.

"Tujuan utama ke Korea untuk menjalin kerja sama dengan Daewoo. Sehingga Moko dan Daewoo bisa berproduksi bersama dan traktor pertanian yang akan dikerjasamakan dalam pengembangan peralatannya," katanya

Beberapa waktu lalu, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa, pengembangan mobil nasional sekelas Moko membutuhkan perusahaan otomotif internasional agar selain bisa berdaya saing, berkualitas lebih baik dan juga harganya tidak terlalu mahal.

"Saya mengingkan harga mobil Moko itu di bawah Rp50 juta, sehingga bisa dijangkau warga Sulsel. Makanya kita membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak," kata Syahrul.

Kepala Bidang Promosi BKPMD Sukarniaty Kondolele menjelaskan bahwa sebelum ke Korea, orang nomor satu di Sulsel ini akan singgah di Singapura untuk memenuhi undangan Changi Airport dan Garuda untuk melihat dan meresmikan pilar Sulsel dibandara Changi.

Pilar wrap adalah sejenis iklan raksasa yang terpampang di Changi Airport di dalamnya mempromosikan potensi Sulsel. Pilar wrap ini merupakan kerja sama Changi Air port, Garuda dan Pemprov Sulsel.

"Begitu juga sebaliknya, Changi juga memasang iklan di air port Sultan Hasanuddin yang menampilkan potensi wisata Singapura," kata Sukarniaty. Hal ini dilakukan salah satu bentuk untuk meningkatkan pariwisata di kedua negara, serta sebagai upaya Garuda mempertahankan atau meningkatkan load factor khusus rute Makassar-Singapura yang telah dibuka sejak tahun lalu.

Informasi dari Sukarniaty menyebutkan bahwa pukul 13.00 d Sin (waktu Singapura), Syahrul disambut dengan pengalungn bunga dan diantar melihat pilar wrap (iklan promosi Sulsel) di Terminal 3 bandara Changi didampingi oleh senior districk manager garuda indonesia untuk Asia Riesnandi, dan senior manager Changi airpot.

"Setelah itu makan siang dan informal meeting dengan Changi dan Garuda tentang progress collaboration pemprov sulsel, changi airport group n garuda," terangnya. Intinya ketiga belah pihak siap bekerja sama demi meningkatkan pariwisata di Sulsel dan Singapura.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/moko-daewoo-jajal-kerja-sama-produksi-mobil