Sabtu, 25 Agustus 2012

Pekan Depan, Pemprov Bahas Parkir GDP

SABTU, 25 AGUSTUS 2012

MAKASAR, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akan memanggil pengelola Gowa Discovery Park (GDP) Somba Opu awal pekan depan untuk membahas perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan parkir di atas lahan milik pemprov.

Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim menjelaskan, lahan seluas dua hektare itu akan dibuatkan perjanjian kesepakatan mengenai bagi

hasil. Hal ini dilakukan lantaran parkiran yang telah dibangun itu, tidak masuk dalam PKS antara pemprov dengan PT Mirah Mega Wisata (MMW) selaku investor yang hanya akan mengelola lahan seluas 14 hektare selama 30 tahun.

“Hari Senin saya mau panggil kembali untuk dibicarakan dan memang juga kami mau lihat bagaimana perkembangannya. Dan yang jelas bahwa itu (parkir) dibangun di atas tanah pemda yang tidak masuk dalam perjanjian sebelumnya,” ungkap Muallim di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat, 24 Agustus.

Dijelaskan, parkiran tersebut masuk sebagai perjanjian khusus menyusul PKS pembagian hasil pengelolan GDP yang telah disepakati sebelumnya. Yakni pembangunan di atas lahan seluas 14 hektare dengan pembagian keuntungan 20 persen masuk ke kas Pemprov Sulsel.

“Jadi dia masuk dalam perjanjian khusus. Kenapa tidak masuk dalam perjanjian yang dulu (lahan 14 hektar)? Karena kalau mau masuk ke PKS itu kami harus merombak total lagi (kesepakatannya). Makanya, kita mau pisahkan saja,” terangnya.

Lebih jauh Muallim menjelaskan, konsep bagi hasil parkiran tersebut pihaknya bersama pengelolah GDP telah melakukan pertemuan sebelumnya.

“Bahwa khusus untuk parkir ini akan diperjanjikan kemudian,” katanya.

Dua Opsi

Sebelumnya, mantan Kepala Inspektorat Sulsel ini mengusulkan dua opsi, yakni pengelolaan parkir tersebut diserahkan ke UPTD Disbudpar Sulsel ataupun ditangani langsung oleh PT MMW sebagai pengelola GDP, tetapi tetap akan memberikan sharing bagi pemerintah daerah.

“Ini bukan suatu masalah. Hanya saja, harus ada perjanjian tambahan lagi mengenai pemanfaatan lahan parkir seluas 2 hektar ini,” tandasnya.

Sekadar diketahui, GDP ini dibangun di kawasan bersejarah Benteng Sombaopu perbatasan Gowa dan Makassar, yang terdiri atas taman gajah seluas 2,3 hektare, taman burung 1,7 hektare,waterboom tiga hektare dan treetop outbond tiga hektare. Seluruh lahan yang digunakan merupakan milik Pemprov Sulsel. Diperkirakan, biaya yang digunakan pada pembangunan taman ini mencapai Rp67 miliar. (eky/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/pekan-depan-pemprov-bahas-parkir-gdp

Gubernur Sulsel Jadi Pemateri Seminar-Reuni MIPA Unhas

Sabtu, 25 Agustus 2012

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menjadi pemateri di Seminar Ilmiah dan Reuni Alumni Fakultas Matematika IPA (MIPA) Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu (25/8/2012).

Bertempat di Ball hotel Swiss Bell Inn, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menghimpun alumni dari angkataN 1980 hingga 2000.

Syahrul mengungkapkan, salah satu faktor keberhasilan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan industri di suatu daerah yakni dengan adanya kepemimpnan pemerintahan yang baik.

"Karena saya dari pemerintahan jadi saya bicara pada tataran itu. Jika pemerintahan baik dan merancang kegala aspek kehidupan yang di atas, maka tatanan daerah tersebut akan baik pula. Apalagi di dukung dengan dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah, tentu akan lebih baik lagi," katanya.(*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/08/25/gubernur-sulsel-jadi-pemateri-seminar-reuni-mipa-unhas

Kopi Arabica Sulsel Capai 3.000 Ton

Sabtu, 25 Agustus 2012


MAKASSAR– Sulawesi Selatan masih tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan komoditas kopi arabica. Produksi kopi arabica Sulsel mencapai 3.000 ton. Wakil Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) bidang Adminitrasi dan Keuangan, Litha Brent mengatakan, Sulsel dapat terus meningkatkan jumlah produksi kopi arabica karena pasar ekspor kopi jenis ini semakin terbuka. “Produksinya harus dikembangkan. Ekspor harus ditumbuhkan karena pasar sangat terbuka,” katanya di Makassar kemarin. Saat ini, Sulsel berkontribusi sebesar 1% dari total ekspor kopi arabica nasional yang mencapai 400.000 ton. Kontribusi tersebut berasal dari tiga daerah di Sulsel yang mengembangkan produksi kopi jenis ini yaitu Kabupaten Toraja, Enrekang dan Sinjai. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini mengatakan, kopi arabica memiliki nama besar untuk kategori spesial yang memiliki harga tinggi. “Harganya memang tinggi tyakni 40.000 ribu per kilogram. Bahkan pernah mencapai Rp60.000 per kilogram,” katanya. Dari banyak negara tujuan ekspor, Amerika dan Jepang merupakan pasar ekspor besar kopi jenis ini. “Di Amerika itu di sepanjang pantai barat dan timur, laku sekali. Negara lainnya yang potensial adalah Jepang,” ujarnya. Spesies kopi arabica awalnya berasal dari pegunungan Yaman di negara Arab yang cocok dikembangkan di daerah dataran tinggi. (ant) Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/521320/

Pemprov Siapkan Jalur Pengadilan

SABTU, 25 AGUSTUS 2012

Soal Pembebasan Lahan di Maros dan Barru

MAKASSAR, - Pemerintah Provinsi Sulsel mengaku siap menempuh jalur pengadilan yakni dengan jalan konsinyasi langsung di pengadilan. Hal ini akan ditempuh jika persoalan lahan pada pembangunan jalur trans Sulawesi, khususnya jalur Makassar-Parepare pada dua orang pemilik lahan, yakni di Kabupaten Barru dan terutama di Kabupaten Maros tidak kunjung selesai.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang menegaskan, Pemprov Sulsel telah meminta pemerintah kabupaten setempat untuk terus melakukan pendekatan persuasif agar kedua pemilik lahan di Barru dan Maros itu mau berpartisipasi dalam upaya pelebaran jalan.

“Ini sisa satu rumah, tetapi Pemda Maros sudah lakukan pendekatan persuasive. Kalau tidak bisa kita tempuh jalur lain (titip di pengadilan).

Selama ini kan kita lakukan persuasive dan kita minta Pemkab Maros dekati dulu, kalau memang tidak, kita akan turunsama-sama. Karena kalau daerah lain sudah jalan, ini kan untuk kepentingan umum,” tegas Agus di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat, 24 Agustus.

Di Kabupaten Maros, ia menjelaskan sejauh ini masih kesulitan lantaran satu orang pemilik lahan itu memang enggan melepas lahannya yang masuk proyek pelebaran jalan karena persoalan perasaan.

“Khusus di Maros ini kesulitan karena ini persoalan perasaan dengan pemerintah setempat,” jelasnya.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga mengungkapkan hal yang sama terjadi di Kabupaten Barru. Di mana seorang pengusaha pengelolaan air asal Korea juga menyulitkan pembangunan jalan tersebut. “Untuk yang di Barru ini, kami sudah siapkan anggaran Rp150 juta tetapi dia minta Rp300 juta. Kita minta masyarakat ini untuk ikut berpartisipasilah, karena kalau pendekatan ekonomi (mau dipakai) pastilah tidak akan ketemu,” katanya.

Lanjut, Agus menjelaskan bahwa pihaknya telah menyarankan kepada Wakil Bupati Kabupaten Barru, untuk kembali melakukan pendekatan dan negosiasi, dengan menawarkan opsi bahwa jangan di bongkar dulu baru dibayarkan.

“Yang lain kita negoisasi, penggantinya kasih memang uangnya untuk bangun itu pengolahan airnya, setelah itu rampung baru pindahkan pipanya. Apa salahnya kan kalau dia punya bangunan pengolahan air itu dibangun dulu, setelah itu kan tinggal beberapa hari disambung. Itu yang kita inginkan, supaya ada solusi-lah. Masa kalau itu dibongkar, sekian hari tidak beroperasi kita yang disuruh ganti,” urainya.

Ia menambahkan bahwa di Kabupaten Pangkep, meski sebelumnya diakui juga pemerintah agak kesulitan pada persoalan yang sama, tetapi sejauh ini itu sudah mulai berjalan.

“Ini kan susahnya soal negoisasi (kesepakatan harga), tetapi yang susah kalau dia tidak mau jual. Di Segeri itu juga harus total dipindahkan, tetapi sekarang mereka lagi (bicarakan) berapa nilainya atau kah dibuatkan yang baru,” ujarnya.

Lebih jauh, Agus mengatakan bahwa Pemprov akan terus mendorong kabupaten untuk penyelesaian proyek pelebaran jalan tersebut.

“Jelas kami akan bantu kabupaten untuk itu. Sekarang kita tetap kerja, proyeknya kan sampai akhir tahun ini,” tandasnya. (eky/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/pemprov-siapkan-jalur-pengadilan